KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG

Seksi Intelijen

Kejaksaan Negeri Singkawang

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Seksi Intelijen

Kejaksaan Negeri Singkawang

KEJARI SINGKAWANG

1

2

3

4

5

6

TP4D

Latar Belakang

TP4D Online

Dasar Hukum

Tujuan & Manfaat

Tugas & Fungsi

Pelaksanaan & Mekanisme Kegiatan

Seksi IntelijenKejaksaan Negeri Singkawang

3

Dasar Hukum TP4

Seksi IntelijenKejaksaan Negeri Singkawang

4

Perubahan Perpres 3/2016 ttg

Percepatan Pelaksanaan PSN

Aksi Cegah & Rantas Korupsi

Pembentukan TP4 Kejaksaan RI

Pembentukan & pelaksanaan tugas

TP4P / TP4D Kejaksaan RI

Mekanisme kerja teknis &

Administrasi TP4 Kejaksaan RI

Kejaksaan RIUU RI NO. 16 TAHUN 2004

PERPRES NO. 58 TAHUN2017

INPRES NO. 7 TAHUN 2015

KEPJA NO. 152 TAHUN 2015

INSJA NO. 1 TAHUN 2015

PERJA NO. 14 TAHUN 2016

Dasar hukum lainnya :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN

NEGERI SINGKAWANG

SURAT PERINTAH TUGAS KETUA TP4D

KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG

Latar Belakang TP4

Seksi IntelijenKejaksaan Negeri Singkawang

5

Sejarah terbentuknya

TP4P & TP4D

Salah satu tujuan Inpres No. 7 / 2015 ttg Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Tahun 2015

adalah meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TIPIKOR di instansi pemerintahan. Hal ini

didukung dengan pencegahan korupsi oleh Kejaksaan RI & sejalan dg pidato Presiden RI pd upacara

Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yg pd pokoknya menekankan

pentingnya peran Kejaksaan dlm meningkatkan kesejahteraan rakyat dg menjaga kelancaran

program pembangunan.

Menindaklanjuti arahan ini, Kejaksaan kemudian mendampingi instansi pemerintah

utk mengakselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional, yaitu

dengan dibentuknya Tim Pengawal & Pengaman Pemerintahan & Pembangunan Pusat (TP4P) yang

berkedudukan di KEJAGUNG & kemudian diikuti dg dibentuknya Tim Pengawal dan Pengaman

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di tingkat Provinsi/Kabupaten/kota/.

Ringkasnya, peran Kejaksaan ini direalisasikan melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan.

1

2

3

4

5

Seksi IntelijenKejaksaan Negeri Singkawang

6

Helping of Decision Making

Reform of Birocration

MENGHILANGKAN KERAGU-RAGUAN

APARATUR NEGARA DALAM MENGAMBIL

KEPUTUSAN.

TERWUJUDNYA PERBAIKAN BIROKRASI BAGI

PERCEPATAN PROGRAM- PROGRAM STRATEGIS

BANGNAS UNTUK KEPENTINGAN RAKYATOptimization of State Budget

TERSERAPNYA ANGGARAN SECARA OPTIMAL

Improving Investment Climate

MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN NASIONALLaw Enforcement

TERLAKSANANYA PENEGAKAN HUKUM YANG

EFEKTIF DENGAN MENGUTAMAKAN

PENCEGAHAN.

TujuanTujuan dibentuk nya TP4P/D

Manfaat TP4D

Seksi IntelijenKejaksaan Negeri Singkawang

7

Diharapkan :

Meminimalisir dalil pemda yg menyatakan

anggaran proyek pembangunan APBN atau

APBD dikembalikan karena rasa takut

dipidana/kriminalisasi, serta mampu

memberikan rasa aman dan ketidakraguan

dlm melaksanakan pembangunan di Daerah.

To be Clean & Clear

Percepatan pembangunan infrastruktur di

segala bidang yg akan mendorong

pertumbuhan ekonomi serta pembangunan

Nasional.

Accelerated

Merubah mindset aparatur pemerintah ttg

Kejaksaan yg bukan kantor yang menakutkan

lagi dlm penegakan hukum melainkan

tempat meminta bantuan hukum, pendapat

hukum serta pendampingan hukum secara

efektif dengan mengutamakan pencegahan.

Mindset Change

Berdampak pada tingkat kepatuhan

pelaksanaan pembangunan dan kesadaran

mentaati hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Make a Decision

Tim Pengawal dan

Pengaman

Pembangunan

Pemerintah

TUGAS & FUNGSI TP4D

Seksi IntelijenKejaksaan Negeri Singkawang

8

Mengawal, Mengamankan dan Mendukung Keberhasilan Jalannya Pemerintahan

dan Pembangunan Melalui Upaya Pencegahan/Preventif dan Persuasif di Daerah

Memberikan Pengawalan dan Pengamanan Dalam Setiap tahapan Program

Pembangunan Dari Awal Sampai Akhir di Daerah

Melakukan Koordinasi di Tingkat Kota dengan APIP untuk Mencegah terjadinya

Penyimpangan yang Berpotensi Menghambat, Menggagalkan, dan Menimbulkan

Kerugian bagi Keuangan Negara

Bersama-sama melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan dan

Program Pembangunan

Melaksanakan Gakkum di tingkat Kota secara Represif ketika menemukan Perbuatan

Melawan Hukum yang dimungkinan merugikan keuangan negagara

1

5

2

3

4

Penanggungjawab TP4 Pusat & Daerah

Seksi IntelijenKejaksaan Negeri Singkawang

9

tiap tingkatan

TP4P Kejaksaan Agung

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN

TP4D Kejaksaan Tinggi

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

TP4D Kejaksaan Negeri

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG

1 2 3

4 5 6

Tim Pelaksana TP4D Kejari Singkawang

Seksi IntelijenKejaksaan Negeri Singkawang

10

BERDASARKAN SK KAJARI SINGKAWANG NO. KEP-06/Q.1.11/03/2019

Ferdiansyah, SH, MH

Kepala Seksi Intelijen selaku Ketua

TP4D

Yusup, SH, M.Hum

Kepala Seksi Perdata & TUN selaku

Wakil Ketua Tim

Hary Wibowo, SH, MH

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

selaku Ketua Sub Tim

Widi Sulistyo, SH

Kasubsi Ipoleksosbudhankam selaku

Sekretaris

Arnold Atarwaman, SH

Kepala Seksi Barang Bukti & Barang

Rampasan selaku Anggota

Eliarni

Kasubsi Tekinfoduksi selaku Anggota

Mekanisme Permohonan Walpam TP4D

Seksi IntelijenKejaksaan Negeri Singkawang

11

OPD/BUMN/BUMD

Mengajukan Permohonan Walpam

TP4D

Ekspose / Pemaparan

Pemohon melakukan ekspose /

pemaparan terkait kegiatan yang

dimohonkan Walpam TP4D

Penunjukan Tim

Ketua Tim TP4D menerbitkan Surat

Perintah Tugas TP4D untuk

melakukan telahaan terkait

permohonan Walpam

Telahaan

Berdasarkan Sprint Tugas TP4D

melakukan kajian berdasarkan hasil

pemaparan/ekspose dan

dokumen/data kegiatan yang

dimohonkan Walpam

Hasil Telahaan

Berdasarkan hasil Telahaan maka

ditentukan bentuk kegiatan Walpam,

dan penentuan bisa atau tidak

dilakukan Walpam

Kesepakatan Bersama Kegiatan Walpam

Membuat Berita Acara Walpam dan

menentukan jadwal Monitoring

TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

PRO AKTIF

ATAS PERMINTAAN

KOMUNIKASI/

KOORDINASI

IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN

PELAKSANAA

N OLEH TP4

UNTUK

MENENTUKAN

BENTUK WAL-MAN

KOORDINASI

DENGAN APIP/

PENEGAKAN TPK

PENDAMPINGAN

HUKUM

▪ LEGAL ASISTEN

▪ LEGAL OPINION

PELAPORAN /

PRODUK HASIL

GIAT TP4D

K/L/OPD/

BUMN/D

➢ LUHKUM & PENKUM.

➢ PEMBERIAN INFO.

➢ LID, PAM & GAL

(Intelijen)

PELAKSANAAN GIAT

Pelaksanaan Kegiatan TP4D

DAPAT MERUBAH MINDSET PARA APARAT PEMERINTAH BAHWA APARAT KEJAKSAAN ITU BUKAN HAL YANG

MENAKUTKAN LAGI DALAM PENEGAKAN HUKUM MELAINKAN TEMPAT MEMINTA BANTUAN HUKUM, PENDAPAT

HUKUM SERTA PENDAMPINGAN HUKUM SECARA EFEKTIF DENGAN MENGUTAMAKAN PENCEGAHAN

BAHWA SEMUA STAKEHOLDER SANGAT MENGAPRESIASI DAN MENDUKUNG PROGRAM KEGIATAN TP4D YANG

DILAKSANAKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG, DIMANA SANGAT MEMBANTU OPD DAN SEBAGAI ALAT

DETEKSI DINI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH

BAHWA TIDAK ADA LAGI ALASAN/DALIL APARAT PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA LAGI ANGGARAN PROYEK

PEMBANGUNAN BAIK BERSUMBER DARI APBD ATAU APBN DIKEMBALIKAN KARENA TAKUT

DIPIDANA/KRIMINALISASI

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI SEGALA BIDANG DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERDAMPAK PADA TINGKAT KEPATUHAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN KESADARAN MENTAATI HUKUM

DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Kesimpulan

Dokumentasi Kegiatan TP4D Kejari Singkawang

Tahun Anggaran 2018

Thank YouAny Questions?