65
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI TAHUN 2011 _______________________________________________________________ Nomor : B- 02 /PAN-MADL/05/2011 Tanggal : 03 MEI 2011 I. LINGKUP PEKERJAAN. Dalam rangka melakukan tertib administrasi kehadiran dan kualitas kedisiplinan aparatur kejaksaan maka perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai, untuk itu dibutuhkan peralatan absensi yang memadai sehingga tingkat disiplin dan kehadiran pegawai kejaksaan dapat termonitor oleh Pimpinan baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri diseluruh Indonesia, sehubungan hal tersebut maka anggaran pengadaan peralatan absensi digital lanjutan telah tersedia didalam DIPA Kejaksaan Agung RI Tahun 2011. Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. II. LANDASAN. 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Tanggal 19 November 2010; 4. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya Pembinaan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Agung RI Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0001/006-01.1. 01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 sesuai dengan usulan Revisi nomor : ND-224/C.2/04/2011 tanggal 06 April 2011. 5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Agung RI Nomor : KEP- 36/C.5/Cu.3/04/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Kejaksaan Agung RI Tahun 2011. 5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Agung RI Nomor : KEP- 10/C.5/Cu.3/02/2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Mesin Absensi Digital (Lanjutan) Kejaksaan Agung RI Tahun 2011. III. NAMA KEGIATAN DAN JENIS PEKERJAAN SERTA PEMBERI TUGAS. 1. Nama Program adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI. 2. Pemberi tugas pekerjaan Pengadaan Mesin Absensi Digital Lanjutan Kejaksaan Negeri Tahun 2011 adalah Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI. 3. Pekerjaan yang akan dilelang adalah Pengadaan Mesin Absensi Digital Lanjutan Kejaksaan Negeri Tahun 2011 berikut biaya pengiriman melalui Pelelangan. 4. Pelaksana tugas adalah Panitia Pelelangan Pengadaan Mesin Absensi Digital Lanjutan Kejaksaan Negeri Tahun 2011 (lanjutan) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Agung RI Nomor : KEP-10/C.5/Cu.3/02/2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Mesin

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

  • Upload
    dobao

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

1

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

J A K A R T A

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

TAHUN 2011 _______________________________________________________________

Nomor : B- 02 /PAN-MADL/05/2011 Tanggal : 03 MEI 2011

I. LINGKUP PEKERJAAN. Dalam rangka melakukan tertib administrasi kehadiran dan kualitas kedisiplinan

aparatur kejaksaan maka perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai, untuk itu dibutuhkan peralatan absensi yang memadai sehingga tingkat disiplin dan kehadiran pegawai kejaksaan dapat termonitor oleh Pimpinan baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri diseluruh Indonesia, sehubungan hal tersebut maka anggaran pengadaan peralatan absensi digital lanjutan telah tersedia didalam DIPA Kejaksaan Agung RI Tahun 2011.

Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

II. LANDASAN.

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2011, Tanggal 19 November 2010; 4. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Program Peningkatan Kinerja Lembaga

Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya Pembinaan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Agung RI Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0001/006-01.1. 01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 sesuai dengan usulan Revisi nomor : ND-224/C.2/04/2011 tanggal 06 April 2011.

5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Agung RI Nomor : KEP-36/C.5/Cu.3/04/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Kejaksaan Agung RI Tahun 2011.

5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Agung RI Nomor : KEP-10/C.5/Cu.3/02/2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Mesin Absensi Digital (Lanjutan) Kejaksaan Agung RI Tahun 2011.

III. NAMA KEGIATAN DAN JENIS PEKERJAAN SERTA PEMBERI TUGAS.

1. Nama Program adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI. 2. Pemberi tugas pekerjaan Pengadaan Mesin Absensi Digital Lanjutan Kejaksaan Negeri

Tahun 2011 adalah Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI.

3. Pekerjaan yang akan dilelang adalah Pengadaan Mesin Absensi Digital Lanjutan Kejaksaan Negeri Tahun 2011 berikut biaya pengiriman melalui Pelelangan.

4. Pelaksana tugas adalah Panitia Pelelangan Pengadaan Mesin Absensi Digital Lanjutan Kejaksaan Negeri Tahun 2011 (lanjutan) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Agung RI Nomor : KEP-10/C.5/Cu.3/02/2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Mesin

Page 2: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

2

Absensi Digital Lanjutan Kejaksaan Agung RI Tahun 2011 yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris dan 3 orang Anggota.

IV. SYARAT UMUM PESERTA.

1. Mendaftar dan mengambil dokumen lelang yang telah disiapkan oleh Panitia Lelang Pengadaan Mesin Absensi Digital Lanjutan Kejaksaan Negeri Tahun 2011.

2. Setiap Perusahaan Peserta Lelang hanya boleh diwakili oleh 2 (dua) orang peserta dari masing-masing perusahaan dengan membawa Kuasa dari Direktur Perusahaan pada saat Aanwijzing/penjelasan pekerjaan dan 1 (satu) orang Direktur atau Kuasa Direktur yang ada didalam akte perusahaan pada saat pemasukan Surat Penawaran Harga (SPH). 1. Lingkup Pengadaan

1) Pemberi Tugas : Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Kegiatan Pengadaan Mesin Absensi Digital. 2) Pelaksana Pengadaan : Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasar-

kan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Ang-garan Nomor : KEP-10/C.5/Cu.3/02/2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang pembentukan panitia pelelangan umum Pengadaan Mesin Absensi Digital lanjutan Kejaksaan Agung RI Tahun 2011.

3) Metode Pengadaan : Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi. 4) Sumber Dana : Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Kejaksaan Agung RI Tahun Anggaran 2011 tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 0001/006-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.

5) Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

6) Jenis Pekerjaan : Pengadaan Mesin Absensi Digital lanjutan Kejaksaan Negeri Tahun 2011.

7) Lokasi Pekerjaan : 139 lokasi Kejaksaan Negeri dan Cabjari diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Kalbar, Kejaksaan Tinggi kalteng, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kaltim,Kejaksaan Tinggi Sulteng dan Kejaksaan Tinggi Sulsel.

8) Lingkup Pengadaan : a. Pengadaan Mesin Absensi Digital Lanjutan berikut peralatan pendukungnya dan perawatan selama 1 tahun terhadap produk hardware, software dan jaringan.

b. Pemasangan Instalasi pada lokasi yang telah ditentukan 139 lokasi Kejaksaan Negeri dan Cabjari.

c. Secara umum Perangkat Lunak Sistem Absensi harus dapat berhubungan sebagai Client dengan Perangkat Lunak Utama Absensi yang ada di Kejaksaan Agung Jakarta (100% compatible) serta beroperasi dengan OS Windows 7. PC Client existing yang ada di Kejaksaan Agung Operating Systemnya harus diupgrade ke Windows 7.

d. Perangkat Lunak untuk Sistem Absensi harus mampu melakukan hal-hal sbb: - Automatic and Multiple Site Upload

Page 3: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

3

- Laporan Kehadiran Individu/unit kerja per periode

- Laporan Ketidak hadiran Individu/unit kerja per periode

- Laporan ke tidak hadiran Lupa Absen Individu/unit Kerja per periode

- Laporan Alasan Individu/unit kerja per periode

- Laporan keterlambatan detail individu/unit kerja per periode

- Laporan keterlambatan summary individu/unit kerja per periode

- Laporan pulang cepat detail individu/unit kerja per periode

- Laporan pulang cepat summary individu/unit kerja per periode

- Laporan lembur detail individu/unit kerja per periode

- Laporan lembur summary individu/unit kerja per periode

- Laporan lembur SPL detail individu/unit kerja per periode

- Laporan lembur SPL summary individu/unit kerja per periode

- Laporan Alasan detail individu/unit kerja per periode

- Laporan Alasan summary individu/unit kerja per periode

- Laporan grafik kedisiplinan pegawai - Menampilkan data gambar/rekaman

video dari Karyawan yang melakukan absensi (integrasi dengan CCTV System)

- Software Absensi harus bersifat Web Based dengan seluruh Database ada di Server Pusat di Kejagung.

- Sistem Absensi di Kejari dapat mengakses software Absensi melalui Network dengan menggunakan Browser (mis: Internet Explorer).

- Saat Network tidak bekerja Sistem Absensi di Kejari dapat menggunakan software/database yang ada di komputer lokal.

- Sistem yang baru harus dapat bekerja sama (compatible) dengan Sistem Absensi yang sudah ada (existing)

- Sistem di Kantor Pusat Kejagung dapat mengakses data Absensi di seluruh Kejati dan Kejari termasuk juga sistem Absensi yang sudah ada (existing)

e. Surat dukungan langsung dari pabrikan pembuat software untuk perusahaan yang mengikuti pelelangan untuk produk Perangkat Lunak Sistem Absensi

f. Peserta Tender harus memberikan Surat Pernyataan dari pabrikan pembuat software bahwa Perangkat Lunak yang ditawarkan 100% kompatibel dengan

Page 4: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

4

Perangkat Lunak dan Sistem yang sudah terpasang (existing)

2. Peserta Pengadaan yang Layak 1) Pemilihan penyedia barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang

berupa badan hukum Non kecil, pada bidang pemasokan barang subbidang jenis pekerjaan, yaitu Alat/Peralatan/Suku Cadang : Mekanikal/Elektronika/komputer

2) Dalam hal Penyedia Barang melakukan Kemitraan, perjanjian yang mengatur kemitraan tersebut (perjanjian kemitraan) yang memuat antara lain tanggung jawab para pihak, persentase kemitraan, dan pemimpin kemitraan (lead firm), harus sudah disepakati dan dibuat sebelum pemasukan penawaran. Jika Kemitraan dibentuk antara Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing maka Perusahaan Nasional ditunjuk sebagai pemimpin kemitraan.

3) Penyedia Barang (termasuk semua anggota kemitraan) semua dengan pernyataannya dalam formulir Isian Kualifikasi dilarang untuk memiliki pertentangan kepentingan;

4) Untuk dapat mengikuti pemilihan penyedia barang ini, penyedia barang tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;

5) Telah mendaftarkan diri kepada Panitia untuk mengikuti pelelangan sesuai dengan ketentuan dalam RKS ini pada :

Tanggal : 5 Mei s/d 18 Mei 2011

Waktu : 09.00 s/d 15.00 wib Tempat : Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Ruang. 412 Lt. V Gedung

Utama Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Jakarta – Selatan

3. Persyaratan Kualifikasi Peserta Pengadaan 1) Semua Peserta Pengadaan harus memiliki kualifikasi sebagai berikut dan

mengisikan data kualifikasi ke dalam Dokumen Kualifikasi yang terdiri dari surat Pernyataan Minat, pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi yang memuat keterangan mengenai kompetensi dan kemampuan usaha Peserta Pengadaan sebagai berikut: (a) Memiliki surat izin usaha yang masih berlaku pada bidang usahanya yang

dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yaitu perusahaan yang mempunyai jenis kegiatan usaha barang/jasa dagangan utama pemasok barang;

(b) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan; (c) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut , kegiatan usahanya tidak

sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; (d) telah melunasi kewajiban pajak-pajak yang berlaku; (e) memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam

(blacklist) di suatu instansi/BHMN/BUMN/BUMD; (f) dalam 4 (empat) tahun terakhir memiliki pekerjaan meyediakan barang baik

dilingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali Penyedia Barang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

(g) memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai dengan untuk bukan usaha kecil yang ditentukan berdasarkan KD = 5 NPt (KD =Kemampuan Dasar ; NPt = nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;

(h) memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta (bukan BPR) untuk mengikuti pemilihan penyedia barang ini sekurang-kurangnya 5% dari pagu anggaran dengan nilai Rp. 50.000.000.000 x 5% = Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupiah)

(i) tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;

(j) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; (k) menandatangani Pakta Integritas.

2) Dokumen Kualifikasi disampaikan bersamaan dengan Dokumen Penawaran dan akan dinilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Page 5: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

5

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan nepotisme (KKN) serta Penipuan 1) Peserta Pengadaan dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban

untuk mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berlaku dengan menghindari dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang sebagai berikut : (a) berusaha mempengaruhi Pemberi Tugas/Pengguna Barang/Jasa/Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) atau anggota Panitia dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi keinginan peserta pengadaan yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur dalam dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(b) melakukan persekongkolan dengan penyedia barang lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

(c) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan, termasuk diantaranya Non Usaha Kecil yang menyalahgunakan kesempatan dan/atau kemudahan yang diperuntukan bagi usaha kecil termasuk Koperasi Kecil.

2) Peserta Pengadaan yang menurut penilaian panitia terbukti melakukan larangan- larangan dalam Klausal 4.1) dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut : (a) sanksi administrasi, yaitu sanksi yang dikenakan oleh PPK yang mendahului

sanksi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, berupa digugurkan dari proses pemilihan penyedia barang ini, dibatalkan sebagai Pemenang Pengadaan, dibatalkan kontraknya, dan didaftarhitamkan; dan

(b) sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, berupa dituntut ganti rugi/digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan untuk diproses secara pidana.

3) Pengenaan sanksi administrasi dalam klausal 4.2 (a) RKS dilaporkan oleh PPK kepada : (a) Jaksa Agung Republik Indonesia; dan (b) Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha Peserta Pengadaan yang

bermasalah. 6. Pendayagunaan produksi Dalam Negeri

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan barang dan jasa terkait yang manufaktur, pabrikasi, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produk dalam negeri).

7. Satu penawaran Tiap Peserta Pengadaan Setiap Peserta Pengadaan, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya diperbolehkan untuk meyampaikan satu penawaran, peserta pengadaan yang menyampaikan lebih dari satu penawaran akan digugurkan.

B. DOKUMEN PENGADAAN

1. Isi Dokumen Pemilihan

Peserta Pengadaan berkewajiban memeriksa keseluruhan instruksi, bentuk-bentuk dokumen, syarat-syarat, dan spesifikasi dalam Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan atau menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sepenuhnya merupakan resiko Peserta Pengadaan.

2. Penjelasan Dokumen (Aanwijzing) Pemilihan 1) Panitia akan mengadakan acara penjelasan (aanwijzing) pada tanggal, waktu dan

tempat sebagai berikut : H a r i : Rabu Tanggal : 11 Mei 2011 Waktu : 10.00 Wib Tempat : Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Ruang 412 Lt. V Gedung Utama

Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasanudin No.1 Jakarta Selatan 2) Penawaran Peserta Pengadaan yang tidak menghadiri acara Penjelasan tidak dapat

ditolak/digugurkan. 3) Dalam acara Penjelasan, Panitia menjelaskan kepada peserta pengadaan mengenai (a) Metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi;

Page 6: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

6

(b) Metode pemasukan Dokumen Penawaran sistem dua sampul, sampul pertama berisi kelengkapan data administrasi dan teknis yang disyaratkan dan pada sampul tertulis “Data Administrasi dan Teknis” & sampul kedua berisi data perhitungan harga penawaran dan pada sampul ditulis “Data Harga Penawaran” ;

(c) Dokumen penawaran yang diatur dalam Klausul 12 RKS; (d) Acara Pembukaan Penawaran; (e) Metode evaluasi penawaran dengan sistem gugur; (f) hal-hal yang menggugurkan penawaran; (g) kontrak lumpsun yang akan digunakan; (h) ketentuan dan cara subkontrak sebagian pengadaan kepada Usaha Kecil

termasuk Koperasi Kecil; (i) Surat Jaminan Penawaran yang diatur dalam Klausul 16 RKS; 4) Jika dipandang perlu, panitia dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara

melakukan peninjauan lapangan. 5) Hasil acara penjelasan yang memuat pertanyaan peserta pengadaan dan jawaban

serta keterangan lain dari panitia akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan yang akan ditandatangani oleh panitia dan sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil peserta pengadaan yang hadir, kecuali tidak ada peserta yang hadir atau tidak bersedia menandatangani berita acara. Berita acara penjelasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan dan akan disampaikan kepada semua peserta pengadaan.

6) Apabila dalam Berita Acara Penjelasan dimuat hal/ketentuan baru yang mengubah Dokumen Pemilihan maka hal/ketentuan tersebut akan dituangkan dalam Adendum/Risalah Aanwijzing Dokumen Pemilihan yang diatur dalam Klausul 9 RKS.

3. Perubahan Dokumen Pemilihan

a. Sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, panitia dapat mengubah Dokumen Pemilihan dengan menetapkannya didalam Adendum.

b. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan dan akan disampaikan dalam waktu bersamaan secara tertulis kepada semua Peserta Pengadaan.

C. PENYIAPAN PENAWARAN

1. Biaya dalam penyiapan Penawaran Peserta pengadaan menanggung semua biaya dan/atau kerugian yang terjadi dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.

2. Bahasa Penawaran a. Dokumen Penawaran yang diatur dalam klausul 12 RKS beserta seluruh

korespondensi tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia. b. Dokumen penunjang dan literature cetak lainnya yang terkait dengan Dokumen

Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa inggris. c. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas penawaran yang disampaikan dalam

Bahasa Indonesia dan bahasa asing, maka diacu dokumen dalam Bahasa Indonesia.

3. Dokumen Penawaran Penawaran yang disampaikan oleh peserta pengadaan harus dilampiri dokumen yang terdiri dari : 1) Dokumen Penawaran Teknis dan Harga, terdiri atas : (a) Surat Penawaran Harga, dilampiri isian Bill of Quantity. (b) Dokumen Penawaran Teknis terdiri atas :

(1) Spesifikasi teknis pekerjaan Pengadaan Mesin Absensi Digital Lanjutan (Lampiran 4);

(2) Surat keterangan/dukungan dari pabrik dan atau principal tentang produk dan tipe Mesin Handgeometry, komputer, kamera CCTV, DVR, UPS, Printer dan LCD monitor min 19” yang ditawarkan dan menjamin bahwa seluruh barang yang ditawarkan pada pengadaan ini adalah original (asli);

Page 7: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

7

(3) Surat asli dukungan dari principal dan atau distributor software di Indonesia kepada peserta lelang dan menjamin seluruh software yang diadakan oleh peserta lelang Original (asli);

(4) Fotocopy ISO 9001 dan 14001 dari pabrik terhadap produk Scanner dan Printer;

(5) Fotocopy ISO 9001, ISO 14001dan CE dari pabrik terhadap produk UPS; (6) Fotocopy ISO 9001 dan CE dari pabrik terhadap produk Kamera CCTV; (7) Fotocopy ISO 9001, CE, FCC dan RoHS dari pabrik terhadap produk

DVR; (8) Fotocopy FCC, CE dan UL294 dari pabrik terhadap produk

Handgeometry; (9) Fotocopy ISO 9001, ISO 14001, RohS dan Energy Star dari pabrik

terhadap produk Komputer dan LCD Monitor; (10) Jadwal pelaksanaan pekerjaan secara rinci perlokasi; (11) Surat pernyataan jaminan Purna Jual (lampiran); (12) Surat keterangan dari pabrik/principal yang menyatakan bawah produk

UPS yang ditawarkan memiliki perlindungan terhadap gangguan Power dan dilampiri dengan dokumen pendukung berupa copy hasil uji pabrik ataupun sertifikat hasil test dari Badan Penguji);

Surat Keterangan dari pabrik/principle yang menyatakan bahwa produk yang disupply memiliki Advance Battery Management yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan Battery sampai dengan 50%;

Surat keterangan dari pabrik/principle yang menyatakan bahwa produk yang disupply memeliki Fower Faktor 0,9 dan dapat mencapai effisiensi >95%;

(13) Surat keterangan dari Pabrik/principal yang menyatakan bahwa produk handgeometry yang ditawarkan aman untuk kesehatan;

Surat keterangan dari Pabrik/Principle yangh menyatakan bahwa produk ini aman dalam hal radiasi yang dipancarkan

(14) Brosur asli barang-barang yang ditawarkan dan distempel basah oleh principal atau distributor yang telah ditunjuk oleh principal;

Dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli dan rekaman/copy (10) Asli Jaminan Penawaran.

2) Dokumen Kualifikasi terdiri atas : (a) Surat Pernyataan Minat (b) Pakta Integritas dengan KOP PERUSAHAAN (c) Daftar Isian Penilaian Kualifikasi, dengan lampirannya yang terdiri atas :

(1) Foto Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (2) Foto Copy surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP); (3) Foto Copy Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP); (4) Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); (5) Foto Copy bukti Pelunasan Kewajiban Pajak tahun 2010 (SPT/PPh) dan

Laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPN bulan Januari, Februari, Maret 2011;

(6) Asli surat keterangan dukungan keuangan diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) dengan nilai sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta ribu rupiah) atau 5 % dari Pagu Anggaran.

(7) Foto Copy Surat Perjanjian/Kontrak Pengalaman tertinggi untuk sub bidang pekerjaan yang sesuai yang dilaksanakan dalam 7 (tujuh) tahun terakhir dan bukti pelunasan perpajakan atas pekerjaan dimaksud;

(8) Foto Copy Surat Perjanjian/Kontrak pengalaman tertinggi yang dilaksanakan 4 (empat) tahun terakhir dan bukti pelunasan perpajakan atas pekerjaan dimaksud, kecuali bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

(9) Foto Copy surat keterangan tentang kewajiban perpajakan perusahaan (tax clearance) Tahun 2010 dari kantor Pelayanan Pajak setempat (sesuai domisili perusahaan) yang diterbitkan pada Tahun 2011;

(10) Fotocopy surat keterangan domisili.

Page 8: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

8

4. Harga Penawaran a. Peserta Pengadaan berkewajiban untuk mencantumkan harga satuan dan harga total

untuk tiap masing-masing pembayaran dalam Penawaran Harga. b. Harga penawaran sudah termasuk biaya transportasi dan akomodasi apabila ada

perbaikan kerusakan selama masa garansi 1 tahun baik hardware, software maupun jaringan.

5. Mata Uang Penawaran

Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah. 6. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

a. Masa Berlaku penawaran 40 (empat puluh) hari Kalender sejak tanggal pembukaan surat penawaran ini.

b. Dalam hal-hal tertentu, panitia dapat menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada semua Peserta Pengadaan untuk memperpanjang masa berlaku penawaran sampai jangka waktu tertentu, terhadap konfirmasi perpanjangan, peserta pengadaan dapat secara tertulis: 1. Menyetujui tanpa mengubah Dokumen Penawaran dan memperpanjang masa

berlaku surat Jaminan Penawaran sesuai dengan perpanjangan masa berlaku penawaran; atau

2. Menolak secara tertulis dan mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi dan pencairan surat Jaminan penawaran.

c. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang.

7. Surat Jaminan Penawaran

a. Peserta Pengadaan berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Penawaran dari Bank Umum bukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam mata uang penawaran sebesar 3% dari HPS : 3% x Rp. 49.875.738.550,- = Rp.1.496.272.157,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah)

b. Surat Jaminan Penawaran memperhatikan ketentuan sebagai berikut : 1. Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) ditujukan

kepada Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Agung RI

2. Masa berlaku jaminan penawaran sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) hari kalender;

3. Nama dan alamat peserta pengadaan sama dengan yang tercantum dalam surat penawaran. Jika peserta pengadaan merupakan kemitraan maka nama semua anggota kemitraan harus dicantumkan dengan cara sebagai berikut “Kemitraan yang terdiri dari -------------- cantumkan nama semua anggota) dengan ------------- cantumkan nama pemimpin kemitraan) sebagai pemimpin kemitraan”

4. Nilai nominal jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf; 5. Judul dan nomor paket pengadaan yang dijamin harus sama dengan yang

tertera klausul 1 RKS; 6. Nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama dan alamat PPK yang

diatur dalam klausul 1 RKS; dan 7. Memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan pihak penjamin bahwa

jaminan penawaran dapat dicairkan segera apabila memenuhi ketentuan pada klausul 16.4.

c. Surat Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Peserta Pengadaan selambat-lambatnya pada batas akhir waktu pengajuan sanggahan banding dalam klausul 30.4) RKS, kecuali : 1. Untuk pemenang pengadaan ditukar dengan Surat Jaminan Pelaksanaan pada

saat akan menandatangani Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SKPPBJ) ;

2. Untuk calon Pemenang Pengadaan urutan kedua dan ketiga dikembalikan selambat-lambatnya pada saat Kontrak ditandatangani oleh Penyedia Barang yang ditunjuk atau 14 (empat belas) hari kerja setelah SKPPBJ diterbitkan

Page 9: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

9

untuk masing-masing mereka jika Penyedia Barang yang ditunjuk sebelumnya menolak.

d. Surat Jaminan Penawaran dapat dicairkan jika : Peserta Pengadaan mengundurkan diri setelah penawaran dimasukan dan selama

masa berlaku Surat Penawaran; 8. Usulan Penawaran Alternatif oleh Peserta Pengadaan

Peserta Pengadaan tidak diperbolehkan mengajukan usulan penawaran alternative

9. Bentuk Penawaran a. Peserta Pengadaan menyampaikan 1 (satu) asli dan 2 (dua) rekaman/copy

dokumen penawaran yang dirinci dalam klausul 12 RKS. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman maka dokumen asli yang berlaku.

b. Dokumen Penawaran tersebut di atas dimasukan ke dalam sampul/amplop tertutup pada amplop bagian luar hanya ditulis :

Kepada Yth. Panitia Pengadaan Mesin Absensi Digital Lanjutan Kejaksaan Negeri Tahun 2011 Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dokumen Penawaran tersebut diatas dimasukan kedalam amplop tertutup/direkat untuk menjaga kerahasiaan.

c. Dokumen Penawaran bersifat mengikat. d. Sampul/amplop yang berisi Dokumen Penawaran dimasukan ke dalam kotak

penawaran yang disediakan panitia. 10. Penandatanganan Surat Penawaran

1) Surat Penawaran ditandatangani oleh Direktur Utama/Pemimpin Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Direktur utama/Pemimpin Perusahaan yang nama penerima kuasanya tercancum dalam Akte Pendirian dan/atau Perubahannya atau kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan oleh dokemen otentik dengan membawa Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,00 diketik di atas kop perusahaan, ditandatangani dan dibubuhi cap basah;

2) Surat Penawaran harus bertanggal dan bermaterai.

D. PEMASUKAN PENAWARAN

1. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran a. Peserta Pengadaan memasukan dokumen penawaran 1 (satu) asli dan 2 (dua )

rekaman kedalam 1 (satu) sampul yang masing-masing ditandai “ ASLI “ dan “ REKAMAN “ /COPY “, dan direkat untuk menjaga kerahasiaan.

b. Jika sampul tidak direkat dan diberi tanda sebagaimana diatur diatas, panitia tidak bertanggung jawab atas salah penempatan atau pembukaan penawaran sebelum waktu yang ditentukan.

2. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran a. Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima oleh Panitia

paling lambat pada tanggal, waktu dan tempat sebagai berikut: Tanggal : 19 Mei 2011 Waktu : 10.00 Wib Tempat : Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Ruang 412 Lt. V Gedung

Utama Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasanudin No.1 Jakarta Selatan.

Sesuai dengan jam yang ada pada ruangan pada saat pembukaan penawaran b. Panitia dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan penawaran dengan

menetapkan Adendum yang diatur dalam klausul 9 RKS sehingga semua hak dan kewajiban PPK, Panitia dan para Peserta Pengadaan disesuaikan dengan batas akhir waktu pemasukan penawaran yang baru.

3. Penawaran Terlambat Setiap penawaran yang dterima panitia setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta pengadaan yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka)

Page 10: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

10

4. Penarikan Penawaran Yang Telah Masuk a. Penawaran yang telah diterima panitia tidak dapat ditarik/diganti/diubah/ditambah b. Penarikan dokumen penawaran atau pengunduran diri setelah batas akhir waktu

pemasukan penawaran akan dikenakan sanksi pencairan Surat Jaminan Penawaran dan dimasukan ke dalam daftar hitam.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

1. Pembukaan penawaran a. Dokumen penawaran akan dibuka dihadapan peserta pada tanggal, waktu dan

tempat sebagai berikut: Tanggal : 19 Mei 2011 Waktu : 10.00 Wib Tempat : Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Ruang 412 Lt. V

Gedung Utama Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasanudin No.1 Jakarta Selatan

b. Pembukaan penawaran dilakukan dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua)

wakil peserta pengadaan sebagai saksi. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, tidak terdapat 2 (dua) orang saksi dari peserta pengadaan, maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk 2 (dua) orang saksi di luar panitia

c. Jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta pengadaan maka pelelangan tidak dilanjutkan dan akan diulang sesuai dengan RKS;

d. Pada saat pembukaan penawaran panitia hanya memeriksa, menunjukan dan membacakan dihadapan para peserta pelelangan mengenai kelengkapan dokumen penawaran yang terdiri : 1. Kelengkapan Dokumen Administrasi 2. Kelengkapan Dokumen Teknis

e. Surat Penawaran Harga dinyatakan tidak sah apabila : 1. Penawaran dinyatakan tidak lengkap berdasarkan syarat Administrasi yang

telah ditetapkan dalam dokumen lelang. 2. Sampul Surat Penawaran terbuka pada saat dimasukkan ke dalam kotak

penawaran. 3. Pada Sampul Surat Penawaran tercantum alamat dan atau nama Perusahaan

peserta lelang. 4. Lampiran Surat Penawaran tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. 5. Surat Penawaran Harga tidak ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan

Perusahaan atau kuasa dari peserta lelang atau materai tidak diberi tanggal, bulan dan tahun.

6. Terlambat memasukan Surat Penawaran Harga dari waktu yang telah ditentukan.

f. Apabila Harga Penawaran yang ditulis dengan huruf berbeda dengan yang ditulis dengan angka maka Panitia menetapkan harga penawaran yang sah adalah yang ditulis dengan huruf.

g. Dalam Surat Penawaran tidak dicantumkan pernyataan kesanggupan untuk tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Panitia dalam dokumen lelang

h. Setelah rapat ditutup panitia akan membuat berita acara pembukaan penawaran. i. Berita acara pembukaan penawaran ditandatangani oleh panitia yang hadir dan 2

(dua) wakil peserta pengadaan/saksi yang ditunjuk oleh peserta pengadaan. j. Kerahasiaan Proses

a. Proses dan hasil evaluasi penawaran, keterangan-keterangan lain yang terkait, dan usulan penetapan pemenang yang keseluruhannya disimpulkan dalam berita acara hasil pelelangan panitia bersifat rahasia dan tidak diungkapkan kepada peserta pengadaan atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan pemilihan sampai dengan saat penandatanganan kontrak.

Page 11: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

11

b. Peserta pengadaan dilarang untuk mempengaruhi panitia agar mengevaluasi penawaran atau penetapan usulan pemenang sesuai dengan kepentingannya pelanggaran atas larangan ini dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam RKS.

k. Klarifikasi dokumen penawaran Jika dalam evaluasi penawaran terdapat hal-hal yang kurang jelas,atau meragukan dari paparan administrative, teknis, harga, panitia dapat meminta klarifikasi dari peserta pengadaan yang terkait. Klarifikasi oleh panitia dan tanggapannya oleh para peserta pengadaan harus dilakukan secara tertulis dan tidak boleh mengubah substansi penawaran.

2. Evaluasi Penawaran 1) Evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi

harga. Metode evaluasi yang digunakan adalah system gugur. 2) Unsur evaluasi adalah :

(a) Evaluasi administrasi. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap semua penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan. Yaitu memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi. Penawaran memenuhi persyaratan administrasi jika : (1) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia

barang/ jasa dipenuhi/ dilengkapi dan isi setiap dokumen benar sesuai dengan RKS.

(2) Surat penawaran : i. Ditandatangani oleh direktur utama/pemimpin perusahaan atau

penerima kuasa dari direktur utama/pemimpin perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian dan/atau perubahannya atua kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;

ii. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan oleh panitia;

iii. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan panitia;

iv. Bermaterai, bertanggal, dibubuhi cap basah dan dibuat diatas kertas berkop perusahaan

(3) Surat jaminan penawaran : i. Asli jaminan penawaran ii. Diterbitkan oleh bank pemerintah/umum (tidak termasuk bank

perkreditan rakyat) iii. Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang

telah ditetapkan; iv. Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat

jaminan penawaran; v. Besar jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang telah

ditetapkan; vi. Besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; vii. Nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran

sama dengan nama pengguna barang/jasa yang menerima jeminan penawaran sama dengan nama pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelangan;

viii. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang;

(4) Kualifikasi dan klarifikasi perusahaan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

(b). Evaluasi Teknis. Evalusasi teknis dilakukan terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan teknis. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis jika :

Page 12: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

12

1. Memenuhi spesifikasi teknis yang ditawarkan berdasarkan contoh brosur dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

2. Jumlah dan jenis barang terkait tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan pemilihan barang/jasa (RKS);

3. Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

(c). Evaluasi Harga Penawaran. Evaluasi harga penawaran berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga yang telah dilengkapi oleh Peserta Pengadaan dilakuakan terhadap semua penawaran yang lulus administrasi dan teknis, meliputi : 1. Koreksi Aritmatik :

i. Koreksi Aritmatik, dilakukan sebagai berikut : a. Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran

disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang ditetapkan oleh panitia.

b. apabila terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak diubah;

c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong;

ii. Hasil koreksi aritmetik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula.

iii. Total harga penawaran terhadap pagu anggaran. Apabila total harga penawaran melebihi HPS, peserta lelang

dinyatakan gugur. Apabila semua harga penawaran diatas HPS dilakukan lelang ulang.

2. Evaluasi Harga satuan timpang i. Evaluasi terhadap harga satuan timpang dilakukan dengan meneliti

harga satuan penawaran yang lebih besar 110% (saratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS;

ii. Terhadap harga satuan timpang, panitia akan melakukan klarifikasi tentang metode kerja dan perhitungan harga satuan tersebut apabila peserta pengadaan dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh panitia maka harga satuan penawaran tersebut tidak dinyatakan sebagai harga satuan timpang;

iii. Didalam kontrak, harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk jumlah pengadaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan. Untuk pengadaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negoisasi.

3. Evaluasi Kewajaran Harga i. Jika harga penawaran setelah evaluasi terhadap Daftar Kuantitas dan

Harga, perbandingan dengan rincian HPS, dan klarifikasi dengan peserta pengadaan tetap dinilai terlalu rendah, dan Peserta Pengadaan tetap menyatakan mampu melaksanakan pengadaan sesuai Dokumen Pemilihan maka yang bersangkutan harus bersedia untuk menaikan jaminan Pelaksanaan menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS jika ditunjuk sebagai Pemenang Pengadaan.

ii. Dalam hal Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pengadaan sesuai dengan Dokumen Pemilihan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya maka penawarannya digugurkan, Surat Jaminan Penawarannya dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/Daerah, dan yang bersangkutan didaftarhitamkan selama 1 (satu) tahun dan dilarang ikut serta dalam pengadaan pada instansi Pemerintah.

4. Berdasarkan hasil keseluruhan evaluasi penawaran Panitia akan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran terendah yang responsive.

Page 13: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

13 F. PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN

1. Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi

1) Terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif dan memenuhi administrasi dilakukan kualifikasi dengan cara memeriksa data kualifikasi sebagaimana yang ada dalam dokumen kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pelelangan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yang diatur dalam klausul 3.1) RKS penilaian kualifikasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi (lulus) atau tidak memenuhi persyaratan kualifikasi (tidak lulus). Berdasarkan hasil penilaian kualifikasi ditetapkan Peserta Pengadaan yang akan diusulkan oleh Panitia sebagai contoh calon pemenang dan 2 (dua) calon pemenang cadangan.

2) Terhadap penyedia barang yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan kualifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi. Apabila dipandang perlu, perusahaan diminta untuk menyarahkan rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

3) Jika penawaran disampaikan oleh Kemitraan maka pemenuhan semua persayaratan kualifikasi menjadi tanggung jawab pemimpin kemitraan.

4) Terhadap calon pemenang dan 2 (dua) calon pemenang cadangan yang terbukti melakukan pemalsuan/penipuan/penyampaian informasi secara tidak benar, maka yang bersangkutan digugurkan penawarannya, dicairkan jaminan penawarannya, dimasukan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun dan dituntut secara perdata dan pidana.

2. Penetapan Pemenang 1) Panitia akan menetapkan calon pemenang pelelangan, yaitu peserta pelelangan

yang : a. Lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga. b. Lulus dalam penilaian dan pembuktian kualifikasi. 2) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang, maka penetapan pemenang

lelang ditentukan berdasarkan harga penawarannya. Harga penawaran yang lebih rendah ditetapkan sebagai calon pemenang. Apabila harga penawaran tersebut juga sama, maka penetapan pemenang lelang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai Kemampuan Dasar (KD). Nilai KD yang lebih besar akan ditetapkan sebagai calon pemenang.

3. Pengumuman Pemenang dan Sanggahan 1) Pemenang pengadaan yang ditetapkan sesuai dengan Klausul 31 RKS akan

diumumkan oleh Panitia melalui papan pengumuman dan/atau media elektronik/internet.

2) Peserta yang akan melakukan Sanggahan Banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebesar 2 ‰ (dua perseribu) dari HPS (2‰ x Rp. 49.875.738.550,-) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.

3) Peserta pengadaan yang berkeberatan terhadap penetapan pemenang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada PPK/Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman pemenang.

4) Sanggahan hanya dapat diajukan jika terjadinya penyimpangan prosedur meliputi : a. Panitia dan/atau PPK/Pejabat yang berwenang menyalahgunakan

wewenangnya;dan/atau b. Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan Dokumen Pemilihan;

dan/atau c. Terjadi praktek KKN di antara Peserta Pengadaan dan/atau dengan anggota

Panitia/PPK/Pejabat yang berwewenang; dan/atau d. terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu sehingga pelelangan tidak adil, tidak

transparan, dan tidak terjadim persaingan yang sehat. 5) Terhadap sanggahan yang disampaikan, PPK memberikan jawaban tertulis

tingkat pertama selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah sanggahan diterima. Jika sanggahan diterima maka PPK/Pejabat yang berwewenang dapat

Page 14: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

14

memerintahkan evaluasi ulang atau pelelangan ulang yang diatur dalam klausul 33 RKS dan pengenaan daftar hitam. Jika sanggahan ditolak maka peserta pengadaan yang menyanggah dapat mengajukan sanggahan banding kepada Pejabat yang Berwewenang selambat-lambatnya 5 (lima) kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut dan Pejabat yang Berwewenang wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.

6) Jika sanggahan banding diterima, PPK dapat memerintahkan evaluasi ulang atau pelelangan ulang yang diatur dalam Klausul 33 RKS dan pengenaan daftar hitam.

4. Penunjukan Penyedia Barang 1) PPK menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang Jasa

(SKPPBJ) kepada Pemenang Pengadaan sebagai pelaksana pengadaan selambat-lambatnya a. 6 (enam) hari kerja sejak pengumuman pemenang jika tidak ada sanggahan

atau b. 1 (satu) hari kerja setelah jawaban tingkat pertama atas semua sanggahan

disampaikan. 2) Penyedia barang yang ditunjuk berkewajiban untuk menerima penunjukan

tersebut jika penyedia barang yang ditunjuk mengundurkan diri dengan alas an yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia maka Surat Jaminan Penawarannya dicairkan dan disetorkan kepada Kas Negara/Daerah. Jika alasan pengunduran diri tidak dapat diterima maka selain pencairan Surat Jaminan Penawaran, Penyedia Barang yang terkait akan didaftar hitamkan selama 2 (dua) tahun.

3) Jika Penyedia Barang yang ditunjuk mengundurkan diri maka calon Pemenang Pengadaan urutan kedua yang masa penawaran dan perpanjangannya masih berlaku ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan. Jika calon pemenang pengadaan urutan kedua tidak bersedia maka sanksi yang diatur di atas dikenakan kepada yang bersangkutan. Ketentuan mengenai penggantian penunjukan dan sanksi tersebut diatas berlaku sampai kepada calon Pemenang Pengadaan urutan ketiga, dengan tambahan jika yang bersangkutan mnegundurkan diri pelelanangan dinyatakan gagal dan dilaksanakan pelelangan ulang sesuai dengan Klausul 33 RKS.

5. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen untuk Menerima dan Menolak Penawaran 1) Terlepas dari diterbitkannya SPP dan/atau SKPPBJ, PPK memiliki hak untuk

menerima atau menolak salah satu/semua penawaran dan membatalkan proses pelelangan pada setiap tahapan sampai penandatangan Kontrak berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Klausul 30.3) (a) – (d) RKS.

2) Sehubungan dengan keputusan penolakan atau pembatalan di atas, PPK dan Panitia tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh Peserta Pengadaan.

6. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang 1) Pelelangan gagal jika :

(a) penyedia barang yang tercamtum dalam daftar calon Peserta Pengadaan kurang dari 3 (tiga); atau

(b) penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); atau (c) tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan Dokumen pemilihan; atau (d) semua penawaran diatas pagu dana yang tersedia; atau (e) sanggahan dari peserta pengadaan atas kesalahan prosedur yang tercantum

dalam Dokumen Pemilihan ternyata benar; atau (f) sanggahan dari peserta pengadaan atas terjadinya KKN oleh calon

pemenang pengadaan urutan 1, 2 dan 3 ternyata benar; atau (g) calon Pemenang Pengadaan urutan 1, 2 dan 3 mengundurkan diri dan tidak

bersedia ditunjuk; atau (h) pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan

atau prosedur yang berlaku; atau (i) pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang

ternyata benar.

Page 15: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

15

2) Jika pelelangan dinyatakan gagal maka PPK akan memerintahkan pelelangan ulang dengan memperhatikan ketentuan : (a) jika dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga) maka :

1. proses pelelangan dilanjukan dengan metode Pemilihan langsung jika peserta pengadaan yang memenuhi syarat hanya 2 (dua); atau

2. proses pelelangan dilanjutkan dengan metode Penunjukan Langsung jika peserta pengadaan yang memenuhi syarat hanya 1 (satu).

(b) jika dalam pelaksanaan lelang ulang terjadi KKN maka PPK wajib menghentikan proses pengadaan.

7. Surat Jaminan Pelaksanaan 1) Peserta Pengadaan berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan

Pelaksanaan dari bank umum dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SKPPBJ) diterbitkan dengan nilai sekurang-kurangnya 5% dari nilai kontrak.

2) Surat Jaminan Pelaksanaan harus dibuat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : (a) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkriditan rakyat); dan (b) berlaku sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan 14 (empat

belas) hari kalender setelah masa berlaku kontrak; dan (c) nama dan alamat Penyedia Barang sama dengan yang tercantum dalam

SKPPBJ jika Penyedia Barang merupakan suatu kemitraan maka nama semua anggota kemitraan harus dicantumkan dengan cara sebagai berikut: Kemitraan yang terdiri dari ---------- (cantumkan nama semua anggota ) dengan ---------------------- (cantumkan nama pemimpin kemitraan ) sebagai pemimpin kemitraan ; dan

(d) nilai nominal jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf; dan (e) judul dan nomor paket pengadaan barang yang dijamin sama dengan yang

tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SKPPBJ); dan

(f) nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama dan alamat PPK yang tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SKPPBJ); dan

(g) memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan pelaksanaan bersifat unconditional dan dapt dicairkan segera sesuai dengan pasal 1832 dan menyimpang dari pasal 1831 KUH Perdata.

3) Kegagalan Penyedia Barang yang ditunjuk untuk meyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani kontrak sesuai dengan kalusul RKS.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam syrarat-syarat Kontrak.

8. Kontrak/Surat Perjanjian dan Syarat-Syarat Kontrak 1) Penandatanganan kontrak/surat perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat

belas) hari kalender setelah Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SKPPBJ) diterbitkan jika : (a) dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran; dan (b) surat Jaminan Pelaksanaan telah diserahkan oleh Pentedia Barang.

2) Apabila terjadi pertambahan biaya pelaksanaan atas perintah tertulis Pemberi Tugas, maka besarnya jaminan pelaksanaan yang ada harus disesuaikan.

3) Pemberi Tugas dapat membatalkan penyedia barang sebagai pelaksana pekerjaan apabila penyedia barang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada RKS.

4) Sebelum menandatangani Kontrak PPK dan Penyedia Barang berkewajiban untuk memeriksa konsep Kontrak yang meliputi subtansi, bahasa/redaksional, angka,huruf, serta pembubuhan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak;

5) Penyedia barang harus memulai pekerjaan pada tanggal seperti yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian/Kontrak atau Surat Perintah Kerja dan harus menyelesaikan dalam batas waktu yang tersebut pada Surat Perjanjian/Kontrak atau Surat Perintah Kerja;

6) Jika Penyedia Barang yang ditunjuk gagal atau menolak menandatangani Kontrak sesuai batas waktu diatas maka Surat Keputusan Penunjukan Penyedia

Page 16: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

16

Barang Jasa (SKPPBJ) yang bersangkutan dibatalkan, Surat Jaminan Penawarannya dicairkan,dan didaftarhitamkan selama 2 (dua) tahun;

7) Hak Paten : penyedia barang harus membebaskan Pemberi Tugas dari semua tuntutan pihak lain tentang pelanggaran hak paten, merk dagang atau hak desain sebagai akibat penggunaan barang atau sebagian barang;

8) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan paling lambat 186 (seratus delapan puluh enam) hari kalender sejak kontrak ditandatangani.

9) Cara Pembayaran : a) Pembayaran akan dilakukan melalui DIPA Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Kejaksaan RI tanggal 2 Agustus 2010, Nomor : 0001/006-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.

b) Apabila menurut perjanjian disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan secara bertahap, maka pelaksanaannya diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c) Pembayaran uang muka sebesar 20% dari harga pekerjaan, dapat dibayarkan setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian/Kontrak oleh kedua belah pihak, dan Pihak Kedua memberikan jaminan uang muka berupa jaminan bank sebesar jumlah uang muka tersebut.

d) Pembayaran Tahap Pertama dapat dilaksanakan sebesar 80 % dari nilai kontrak, setelah PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemeriksaan barang ditempat/gudang yang sudah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, pada saat barang siap dikirim dan akan dipacking serta disetujui yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan setelah dikurangi dengan uang muka.

e). Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20 % dapat dilaksanakan setelah seluruh barang telah diterima dan terpasang di lokasi yang telah ditentukan pada RKS dalam kondisi baik dan dapat digunakan, dikurangi uang muka yang dinyatakan dengan tanda penerimaannya dari masing-masing Kejaksaan Tinggi serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA dengan dilampiri: 1. Kwitansi dan faktur dalam rangkap 8 (delapan) 2. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh.

f) Rekanan/pemborongan yang memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu mengajukan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

g) Pembayaran dilakukan melalui KPPN Jakarta V kepada rekening penyedia barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN.

10) Denda atas keterlambatan : a) Jika penyedia barang tidak dapat meyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

jangka waktu pelaksanaan sebagaiman diatur dalam kontrak/perjanjian, maka untuk setiap hari kelambatan penyedia barang wajib membayar “denda kelambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak.

b) Jumlah maksimun kumulatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.

c) Denda-denda sebagaimana dimaksud dalam angka ini, dibebankan kepada penyedia barang dan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Pemberi Tugas kepada penyedia barang.

11) Ketentuan-ketentuan lain mengenai isi kontrak/perjanjian akan ditetapkan kemudian berdarkan kesepakatan Pemberi Tugas dan penyedia barang.

9. Lain-lain Hal-hal yang belum diatur dalam RKS ini akan disampaikan pada rapat penjelasan pekerjaan.

PEMBUAT KOMITMEN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN RI,

TTD

PANITIA PELELANGAN K E T U A,

TTD

Page 17: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

17

Y.RUCKY SUBRATA,SH.MH JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19590210 198703 1 002

S U K A N T O

SENA WIRA NIP.19570106 198402 1 001 Bentuk Surat Penawaran

KOP PERUSAHAAN

Nomor : ……………… , ……. ……2011 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penawaran Harga KEPADA YTH

PANITIA PELELANGAN UMUM PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN AGUNG RI TAHUN 2011

DI- J A K A R T A Sehubungan dengan undangan pelelangan Nomor : ……………. Tanggal …… 2011 setelah kami mempelajari dengan seksama dokumen lelang termasuk berita acara penjelasan dan adendumnya, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Mesin Absensi Digital Lanjutan Kejaksaan Negeri Tahun 2011 sebesar Rp. ……………………….. (………………………… rupiah). Dalam penawaran ini sudah termasuk semua Kewajiban pajak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ………. (………….) hari kalender sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lelang. Penawaran ini berlaku sampai dengan Penandatanganan Kontrak. Kami akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen lelang. Sesuai dengan persyaratan dokumen lelang, bersama surat penawaran ini kami lampirkan : 1. Lampiran Surat Penawaran Harga 2. Asli Surat Kuasa (bila diperlukan) 3. Foto copy Jaminan Penawaran dari Bank Umum Nasional 4. Fotocopy Keterangan Domisili Perusahaan, 5. Fotocopy surat keterangan Fiskal Tahun 2010 asli diperlihatkan 6. Asli Surat dukungan penjualan dan After Sales Service dari Pabrik/Principal pemegang merk 7. Asli surat dukungan bank umum nasional. 8. Brosur (produk yang ditawarkan) 9. Asli surat pernyataan tunduk.

PENAWAR

Materai, tanggal

tanda tangan dan cap

Perusahaan

------------------------------- JABATAN

Page 18: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

18 Bentuk Surat Kuasa

KOP PERUSAHAAN

SURAT KUASA Nomor : ……………………

Yang bertanda tangan dibawah ini : N a m a : ……………………………….. Jabatan : Direktur Utama/Direktur PT. ……………………………….. dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris …….. di……. Nomor : …………..tanggal ……………. Beserta perubahannya yang berkedudukan di …………………….. (alamat perusahaan)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Memberi kuasa kepada : N a m a : ……………………………….. Jabatan : ……………………………….. Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris ……..

di……. Nomor : …………..tanggal ……………. Beserta perubahannya yang berkedudukan di …………………….. (alamat perusahaan)

Yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat penawaran pekerjaan Pengadaan Mesin Absensi Digital Lanjutan Kejaksaan Negeri Tahun 2011 di Kejaksaan Agung beserta lampirannya. Surat Kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. ……….., .. ………. 2011 Penerima Kuasa Pemberi Kuasa Materai Rp.6.000 Bertanggal Tanda tangan Cap perusahaan ………………….. …………………… (nama & jabatan) (nama & jabatan)

Page 19: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

19

PAKTA INTEGRITAS

Saya bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan Mesin Absensi Digital Lanjutan Kejaksaan Negeri Tahun 2011 pada satuan kerja Kejaksaan Agung, dengan ini menyatakan bahwa saya : 1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di

dalam proses pengadaan ini; 3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan

professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberrikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya

bersedia di kenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2011.

1. Pengguna Barang / Jasa : ……….…........(tanda tangan),Y. Rucky Subrata, SH.,MH 2. Panitia/Pejabat Pengadaan :

a. ……….……(tanda tangan), Sukanto b. ………….…(tanda tangan), Leily Febyanti c. ………….….(tanda tangan), Paryadi d. ……….…....(tanda tangan), Agus Rudiwawan e.…...…….…...(tanda tangan), Munir Supriyadi

Page 20: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

20 [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]

KOP PERUSAHAAN

KOP PERUSAHAAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : __________[nama wakil sah badan usaha] No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor] Jabatan : __________ Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Kemitraan _______ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] dalam rangka pengadaan __________ [isi nama paket] pada __________ [isi sesuai dengan K/L/D/I ] dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui

ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, danprofesional

untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20____[tahun]

[Nama Penyedia] [tanda tangan] , ____________ [nama lengkap]

Page 21: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

21 [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ……………………………………….[nama wakil sah badan usaha] No.Identitas : ……………………………………….[diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor] Jabatan : ………………………………………. 2. Nama : ……………………………………….[nama wakil sah badan usaha] No.Identitas : ……………………………………….[diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor] Jabatan : ………………………………………. 3. Nama : ……………………………………….[nama wakil sah badan usaha] No.Identitas : ……………………………………….[diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor] Jabatan : ………………………………………. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan]

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Kemitraan _______ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan __________ [isi nama paket] pada __________ [isi sesuai dengan K/L/D/I ] dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN

di dalam proses pengadaan ini; 3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, danprofesional untuk memberikan

hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITASini, bersedia menerima

sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20____[tahun]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan] ,

[tanda tangan] ,

[tanda tangan] ,

[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]

Page 22: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

22

SPESIFIKASI TEKNIS

I. PERALATAN DI RUANG CONTROL 1. PERSONAL COMPUTER ( PC WORKSTATION ) Technical : Processor type : Min. Intel Core i5-2400 Processor , 3.1 GHz, Intel® HD Graphics Chipset : Min. Intel® Q67 Memory : 2GB DDR3 (1333 Mhz) Max. Memory : Max. Memory Supported 16 GB, Video type (min.) : NVIDIA Quadro NVS300 512 MB PCIe x 16 Monitor size : Monitor LCD 19” Total Hard Drive Bays : Min. 6 bays Hard Drive Type : HDD SATA II Hard Drive Size : Min 320GB 7.2k Optical Drive Type : DVD Super multi Sata Networking : 10/100/1000 Mbps Integrated Slot Provided (min.) : 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4 , 1 x PCIe x1 1 x PCI (32bit/33MHz) Interface Provided (min.): 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x LAN RJ45 (Gigabit), 1 x Serial Port, 8 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394a O/S Provided : Microsoft Windows 7 Pro Standard Warranty : 1-year Limited Warranty by Principal Power Supply : max. 300 W Compliance : Green IT, RoHS, Energy Star compliant Peserta pelelangan memiliki Surat dukungan langsung dari pabrikan dan Sertifikat ISO 9001, ISO 14001, RoHS dan Energy Star dari pabrik harus dilengkapi.

Page 23: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

23 2. DIGITAL VIDEO RECORDER Features :

- Live Picture monitoring at min. 100 fps (PAL) - Maximum recording speed at min. 100 fps (PAL) - Audio recording - Hybrid capability (support Analog Camera & IP Camera) - Support IP cameras up to 1.3 Megapixel with H.264/MPEG4/MJPEG - Remote surveillance and operation via network - 1 VGA video output and 2 BNC spot outputs simultaneously - Complete with IR remote control unit and DVR utility software - Easy Back-up (Through USB 2.0), support the use of USB 2.0 Flash Drives - Buttonless Front Panel (Tidak ada tombol-tombol untuk pengoperasian alat di

bagian depan) - Integrated to Time Attendance System Peserta pelelangan memiliki Surat dukungan langsung dari pabrikan dan Sertifikat ISO 9001, CE, FCC, RoHS dari Pabrik harus dilengkapi.

Technical : Hard disk capacity : Min. HDD Capacity 250GB Picture Resolution (min.) : PAL/NTSC 1024 x 768 (pixels) Compression : H.264 Recording speed (min.) : PAL CIF/Half D1 : 100 fps/4ch

D1 : 50 fps/2ch

Number of cameras : 4

Search mode : Event search, Time / Date Search, And log file VGA Output : VGA x1 Spot (TV) : BNC x 2 Output Audio Input / output : 4 / 1 Backup : Pen drive, RAID and external HDD

LAN Port : 10BASE-T / 100BASE-TX Sensor alarm input : x 4 Alarm Output : x 1 Dimensions : max. 235(W) x 53(H) x 160(D) mm

Page 24: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

24

Compliance : CE, FCC, RoHS, Onvif 4. MONITOR 19” Features :

- 19” LCD Monitor - Min. 1440 x900 recommended resolution - Min. 10.000:1 Advanced Contrast - Min. Brightness 300 cd/m2 - 5 ms response time - Viewing Angle min. 170 degree - Pixel Pitch max. 0.284 mm Dimensions (W x D x H) : max. 443 x 62 x 304 mm (w/o stand) Compliance : Energy Star, EPEAT Silver, RoHS, IT-Eco Peserta pelelangan memiliki Surat dukungan langsung dari pabrikan dan Sertifikat ISO 9001, ISO 14001, Energy Star dan RoHS dari pabrik harus dilengkapi.

5. UPS Features :

- Protects against downtime, data loss and process interruption by providing continuous, clean power. (dilengkapi dengan surat keterangan dari Pabrik untuk proteksi terhadap 9 gangguan power)

- Offers premium performance with a 0.9 power factor and >95 percent efficiency (high efficiency mode). (dilengkapi dengan surat keterangan dari Pabrik)

- Increases battery service life and system uptime with ABM battery charging technology (dilengkapi surat keterangan dari Pabrik)

- Enables prolonged runtime of essential equipment during power outages by allowing for orderly, remote shutdown of non-critical systems or processes by Load Segment Control

- Provides installation flexibility with a choice of rack on tower designs, both conserving valuable space

- Ensures data and system integrity with LanSafe power management software

- Provide a two year limited warranty, extended warranty option available

Page 25: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

25

Technical :

UPS Rating: Capacity (kVA) : 2000 VA (minimal) Capacity (kW) : 1800 Watt (minimal) Model : 2U Rackmount (with Rail kit included) General: User Interface : Graphical LCD, multi language LEDs : Four status-indicating LEDs Topology : True online, double conversion UPS bypass : Automatic Bypass Electrical Input: Nominal voltage : 220 – 240 V Voltage range : 160 276 Vac Frequency : 50/60 Hz Frequency range : 45 – 65 Hz Electrical Output: Power Factor : 0.9 Voltage regulation : +/- 3% Efficiency : >95% (high-efficiency mode), >86% (online mode) Frequency regulation : +/- 3% Hz online Load crest factor : 3 to 1 Output receptacles : Output receptacles can be programmed with individual shutdown/start-up schedule using power management s software Battery: Battery type : VRLA 12V/9 AH (both internal and external) Battery runtime : 30 minutes Battery Replacement : Hot-swappable internal and external start-on-battery : Allows start of UPS without utility input Battery Charging & Monitoring : Advanced Battery Management (ABM) Communications: Serial port : RS-232 standard, for interface to power management soft ware USB port : HID standard, for communication with Windows XP / Vista/7 Relay output : Common alarm standard

Page 26: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

26

Environmental: Safety markings : CE, GS EMC markings : CE (per IEC/EN62040-2; Emissions, Category C1; Immunity, Category C2) Audible noise : <50dB Ambient operating : 0 -40 C Relative humidity : 5-90%, non-condensing

Peserta pelelangan memiliki Surat dukungan langsung dari pabrikan dan sertifikat ISO 9001, ISO 14001 dan CE dari pabrik harus dilengkapi.

II. PERALATAN DI LAPANGAN 1. KAMERA Features :

- Vandal Proof Dome Camera - High Resolution min. 550 TV lines - 1/3” IT color super HAD CCD - Sensitivity <0.000001 lx - Camera picture mode changes with build in CDS sensor - Real color picture through ATW - Signal to Noise ratio : more than 48dB - Automatic Back Light Compensation - Built in 3.6mm or 6.0mm fixed lens - 8 step Shuter speed control - Easy & Simple installation Technical : Image Sensors : 1/3” Color Super HAD CCD Video Out : Composite (1.0Vp-p), 75 ohm Picture Elements : NTSC : 811(H) x 508(V) PAL : 795(H) x 596(V) Sync. System : Internal, Line Lock H. Resolution : min. 550 TV Lines Minimum Ilumination : 0 lx, IR Lamp On Lens Type : Fixed Lens 3.6mm / 6.0mm fixed lens Selectable Electronic Shutter : NTSC : 1/60 – 1/100k PAL : 1/50 – 1/100k S/N Ratio : More than 48dB (AGC Off)

Page 27: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

27

AGC (Automatic Gain Control) : ON // OFF selectable White Balance : Auto (Dip switch select Auto/Manual) BLC : ON // OFF selectable Power Requirements : DC 12V +- 2V, AC 24V Power Consumption : Maximum 2.7 W (LED Off) Connector : Power Input : Jack type Video Out : BNC Angle of View (3.6mm Lens) : 92.5 degree Angle of View (6.0mm Lens) : 54 degree Operating Temperature : -10 C - 50 C Storage Temperature : -20 C – 70 C Humidity : Under 80% RH (non-condensing) Dome Cover material : Aluminium / PC Finish : Ivory Dimensions (max.) : 140.2 mm x 91.5 mm (H) Weight (max.) : Approx. 813 g Certification : CE (Dilengkapi dengan sertifikat) Peserta pelelangan memiliki Surat dukungan langsung dari pabrikan dan sertifikat ISO 9001 dan CE dari pabrik harus dilengkapi.

2. HANDGEOMETRY

Peralatan ini akan dipasang di dekat pintu-pintu masuk tiap gedung di Kejaksaan Agung maupun Kejati. Tiap alat diletakkan di atas dudukan dari kayu dan bagian atasnya ditutup acrylic yang memiliki lubang untuk akses tangan dan untuk menekan keypadnya. (contoh gambar terlampir)

Features : - REAL security - Saves money over card-based systems - Fast and easy to use

Page 28: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

28

- Increases convenience by eliminating cards - Integrates into existing systems - Field proven reliable technology - Door control & monitoring - Door operation and monitoring - Card reader input - Request for exit - Tamper switch - Memory expansion from 512 (standard) to 32,512 users (min. 1000) - RS 232 printer output - Stand alone or networked operation - Card reader emulation mode - Integrated wall mount design - Multiple auxiliary inputs and outputs - 62 Users definable time zones - Outdoor version available - Optional modem or Ethernet module Technical : Size (max.) : 8.85 in (22.3 cm) wide 11.65 in (29.6 cm) high 8.55 in (21.7 cm) deep Weight (max.) : 6 lbs (2.7 kg) Power : 12 to 24 VDC or 12 to 24 VAC 50-60 Hz, 7 watts Environment : Operating: 32 F to 113 F (0 C to 45 C) Relative humidity: 20% to 80% NC, Non Operating (storage): 14 F to 140 F (-10 C to 60 C) Relative humidity: 5% to 85% NC Verification Time : < one second Memory Retention : Up to 5 years via standard internal Lithium battery Transaction Storage : min. 5120 transactions ID Number Length : 1 to 10 digits from keypad or card User Capacity : min. 512 users expandable to 32, 512 users Template size : max. 9 bytes Communications : RS-485 (4 and 2 wire) RS-232 serial printer support or net work communications

Page 29: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

29

Baud Rate : 300 to 28.8 Kbps Card reader input : Proximity, Weigand, Magnetic Stripe Bar Code (5 VDC provided by HandReader) Card reader output : Weigand, Magnetic Stripe, Bar Code Duress Code : 1 leading digit (user definable) Regulatory : FCC, CE, UL 294 Door Controls :Request to Exit input (switch or

keypad), door switch input, door lock output (open collector, 5 VDC present, sinks to ground, 100 mA max)

Alarm monitoring : Tamper, Door Forced, Duress There are a variety of monitoring Options Event Monitoring : Including events such as Invallid ID, Time zone Violation, ID Refused, Try Again, Power Failure Time Zones (min.) : 62 Users definable time zones Unlimited Holidays 3 users definable (open collector, 5 VDC present, sinks to ground, 100 mA max) Auxiliary Inputs(min.) : 2 User definable (open collector, 5 VDC present, sinks to ground, 100 mA max Dilengkapi dengan surat keterangan pabrik mengenai keamanan produk terhadap kesehatan dan bahaya radiasi

Peserta pelelangan memiliki Surat dukungan langsung dari pabrikan dan sertifikat FCC, CE, UL 294 dari pabrik harus dilengkapi.

3. SCANNER Features :

- Flatbed color image scanner, negative film scanner - Output resolution min. 12800dpi - A4 Document size - Min. 281.5 trillion colours output - Min. 65,536 grayscale levels - Scan speed, monochrome A4 600dpi min. 2.88 msec./line 24bit colour A4 600dpi min. 3.52 msec./line

Page 30: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

30

- Support USB2.0 - Enhancement : Backlight Correction, Color Restoration, Dust Removal, Grain

Reduction, Selectable Tone of Auto Exposure, Unsharp Mask with noise reduction, De-Screening and Tone Curve Adjustment.

Peserta pelelangan memiliki Surat dukungan langsung dari pabrikan dan sertifikat ISO 9001 dan 14001 dari pabrik harus dilengkapi.

4. PRINTER Features :

- 24-Pin Wide Carriage Impact Printer - Draft Print Speed min. 337 cps at 15CPI - Min. 80 Char./line (10CPI) - Min. 64 Kbyte Input Data Buffer - Mean Print Volume Before Failure : 12 million lines - Print Head Life min. 200 million strokes/wire - Ribbon Life min 0.2 millions characters (LQ 10CPI, 48 dots/char.)

Peserta pelelangan memiliki Surat dukungan langsung dari pabrikan dan sertifikat ISO 9001 dan 14001 dari pabrik harus dilengkapi.

Page 31: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

31 III. TIME ATTENDANCE SOFTWARE Secara umum Perangkat Lunak Sistem Absensi harus dapat berhubungan sebagai Client dengan Perangkat Lunak Utama Absensi yang ada di Kejaksaan Agung Jakarta (100% compatible) serta beroperasi dengan OS Windows 7. PC Client existing yang ada di Kejaksaan Agung Operating Systemnya harus diupgrade ke Windows 7. Perangkat Lunak untuk Sistem Absensi harus mampu melakukan hal-hal sbb: * Automatic and Multiple Site Upload * Laporan Kehadiran Individu/unit kerja per periode * Laporan Ketidak hadiran Individu/unit kerja per periode * Laporan ke tidak hadiran Lupa Absen Individu/unit Kerja

per periode * Laporan Alasan Individu/unit kerja per periode * Laporan keterlambatan detail individu/unit kerja per periode * Laporan keterlambatan summary individu/unit kerja per periode * Laporan pulang cepat detail individu/unit kerja per periode * Laporan pulang cepat summary individu/unit kerja per periode * Laporan lembur detail individu/unit kerja per periode * Laporan lembur summary individu/unit kerja per periode * Laporan lembur SPL detail individu/unit kerja per periode * Laporan lembur SPL summary individu/unit kerja per periode * Laporan Alasan detail individu/unit kerja per periode * Laporan Alasan summary individu/unit kerja per periode

* Laporan grafik kedisiplinan pegawai * Menampilkan data gambar/rekaman video dari Karyawan yang melakukan absensi (integrasi dengan CCTV System) *Software Absensi harus bersifat Web Based dengan seluruh Database ada di Server Pusat di Kejagung. *Sistem Absensi di Kejari dapat mengakses software Absensi melalui Network dengan menggunakan Browser (mis: Internet Explorer). *Saat Network tidak bekerja Sistem Absensi di Kejari dapat menggunakan software/database yang ada di komputer lokal. *Sistem yang baru harus dapat bekerja sama (compatible) dengan Sistem Absensi yang sudah ada (existing) *Sistem di Kantor Pusat Kejagung dapat mengakses data Absensi di seluruh Kejati dan Kejari termasuk juga sistem Absensi yang sudah ada (existing)

Peserta pelelangan memiliki :

1) Surat dukungan langsung dari pabrikan pembuat software untuk perusahaan yang mengikuti pelelangan untuk produk Perangkat Lunak Sistem Absensi

2) Peserta Tender harus memberikan Surat Pernyataan dari pabrikan pembuat software bahwa Perangkat Lunak yang ditawarkan 100% kompatibel dengan Perangkat Lunak dan Sistem yang sudah terpasang (existing)

Page 32: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

32

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DOKUMEN PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI

PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI TAHUN 2011

SUB BIDANG : MEKANIKAL, ELEKTRONIKA DAN KOMPUTER

SUMBER DANA : DIPA KEJAKSAAN AGUNG TAHUN 2011

Page 33: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

33

1

BAB I JADUAL DAN PENGUMUMAN

A. Jadual Waktu Pasca kualifikasi

Untuk Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, penyedia jasa yang berminat mengikuti pasca kualifikasi pekerjaan ini wajib memenuhi kegiatan yang telah ditetapkan dalam jadual berikut :

No. Kegiatan Tanggal Waktu (WIB)

1. Pengumuman pasca kualifikasi 5 Mei 2011

2. Pengambilan dokumen pasca kualifikasi

5 Mei s/d 18 Mei 2011 09.00 s/d 15.00

3. Anwijzzing (penjelasan dokumen) 11 Mei 2011 10.00

4. Pemasukan dokumen pasca kualifikasi

12 Mei s/d 19 Mei 2011 09.00 s/d 15.00

5. Pembukaan SPH 19 Mei 2011 10.00

6. Evaluasi dokumen pasca kualifikasi

20 Mei 2011

7. Penetapan hasil pasca kualifikasi -

8. Pengumuman hasil pasca kualifikasi

-

9. Masa sanggah pasca kualifikasi 5 hari kerja

Page 34: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

34 2

BAB II INFORMASI UMUM

Definisi

Kata-kata berikut, kalimat maupun singkatan-singkatan mempunyai arti sebagaimana disebutkan kecuali ditentukan lain. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia

Pemilik adalah Satuan Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Pengguna barang / jasa adalah Jaksa Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq Kepala Biro Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBN

Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa perencanaan dan pengawasan di lingkungan unit kerja tertentu.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kejaksaan Agung RI

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Dokumen Pasca kualifikasi adalah Dokumen yang disiapkan oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna jasa sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian data penilaian kualifikasi sebelum pemasukan penawaran.

Penilaian kualifikasi adalah kegiatan yang dilakukan panitia pengadaan untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa Pemasok/Pengadaan Barang pada saat mengikuti seleksi.

Persyaratan kualifikasi penyedia jasa :

Menunjuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Memiliki ijin usaha jasa yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia jasa;

Memiliki pengalaman profesional dibidangnya

Mengisi Formulir Isian Penilaian Kualifikasi (sesuai dengan formulir 2);

Menandatangani Pakta Integritas (sesuai formulir 3);

Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;

Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) tahun 2010 dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Fiskal (Tax clearance) tahun 2010 yang diterbitkan tahun 2011 dari Kantor Pelayanan Pajak dimana Badan Usaha tersebut berdomisili serta PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir(Januari, Februari, Maret 2011), kecuali untuk perusahaan baru yang belum berkewajiban untuk melapor; (Fotocopy dilampirkan)

Page 35: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

35 3

Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa Pemasok Barang termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia jasa Pemasok Barang yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun pada sub bidang Mekanikal dan Elektrika, dan komputer.;

Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam di suatu instansi pemerintah;

Memiliki kemampuan sub bidang pekerjaan yang sesuai;( sub bidang Alat Mekanikal ,Elektrika dan komputer)

Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;

Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;

Menyerahkan Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pengadaan Barang dan Jasa Kejaksaan Agung R.I. (sesuai formulir 1);

Memenuhi KD = 5 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : Nilai Pengalaman Tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;

Pembuktian kebenaran kualifikasi akan dilakukan kepada penyedia barang yang diusulkan sebagai pemenang.

Sumber Dana

Sumber dana yang akan digunakan sebagai pembiyaan pekerjaan ini berasal dari APBN-P yang telah disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA-Perubahan) Kejaksaan Agung R.I. Nomor :0001/006-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 Tahun anggaran 2011.

Penyedia Barang / Jasa

Pasca kualifikasi ini terbuka untuk penyedia barang / jasa yang mempunyai kompetensi dan kemampuan usaha untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi / dokumen lelang. Penyedia Barang / Jasa dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi.

Berlakunya Pasca kualifikasi Pasca kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang dicantumkan pada pengumuman.

Kerahasiaan Dokumen

Semua dokumen dan informasi yang ditertima dari peserta pasca kualifikasi dijaga kerahasiaannya dan digunakan untuk proses pasca kualifikasi sebagaimana mestinya.

Page 36: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

36 4

BAB III METODA PENILAIAN KUALIFIKASI

A. Umum 1. Penilaian dokumen kualifikasi dilakukan panitia pengadaaan berdaasarkan data dan informasi yang ada dalam

dokumen kualifikasi yang telah diisi oleh peserta.

2. Bilamana dipandang perlu panitia dapat meminta peserta untuk melengkapi data isian form pasca kualifikasi, apabila tidak dipenuhi maka menjadi resiko peserta.

3. Apabila ditemui data / keterangan yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka peserta digugurkan dan dimasukan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dikenakan sanksi perdata dan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penilaian Form Kualifikasi

Penilaian isian form kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi ini.

Penilaian dokumen Pasca kualifikasi dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pasca kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penelitian Administrasi (Lulus / Gugur)

Penelitian administrasi dokumen pasca kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan kualifikasi penyedia jasa. Apabila data tidak lengkap dapat dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan panitia pengadaan.

Apabila panitia pengadaan merasa kurang yakin terhadap kebenaran data dalam informasi kualifikasi, dapat mencari informasi dengan pihak-pihak terkait, kecuali dari penyedia jasa yang bersangkutan yang gugur pada penelitian administrasi tidak dilakukan penilaian selanjutnya.

2. Penilaian Teknis

Kemampuan Dasar (KD) (lulus / gugur) KD = 5 NPt NPt diambil dari data pengalaman perusahaan tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Apabila KD kurang dari nilai paket yang akan diadakan maka dinyatakan gugur.

Apabila dari hasil penilaian, ternyata penyedia jasa tidak memenuhi kualifikasi, maka diundang penyedia jasa yang

lain. Penitia pengadaan memberikan penjelasan kepada penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi. penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi memasukan penawaran pada waktu dan tempat yang ditetapkan.

a. Personil yang diusulkan dalam Penawaran harus personil yang dicantumkan dalam Dokumen Pasca kualifikasi.

Page 37: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

37 5

BAB IV

PENGUMUMAN HASIL PASCA KUALIFIKASI

Umum

Panitia lelang pengadaan akan memberitahukan secara tertulis hasil pasca kualifikasi dan nama-nama peserta pasca kualifikasi yang lulus .

Dokumen Kualifikasi Milik Panitia

Dokumen kualifikasi yang telah diserahkan kepada Panitia menjadi milik Panitia dan tidak akan dikembalikan kepada peserta pasca kualifikasi baik yang lulus ataupun yang tidak lulus.

Page 38: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

38 6

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM

DI INSTANSI PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ..........................................................................

Jabatan : ..........................................................................

Perusahaan : ..........................................................................

Alamat : ..........................................................................

Menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak masuk ke dalam daftar hitam di semua instansi Pemerintah. Apabila surat pernyataan yang kami buat ini tidak benar, kami sanggup menerima sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, ............................................ 2011

Yang buat pernyataan

PT/CV/FIRMA

Direktur/Direktur Utama/Penanggung jawab Materai Rp. 6000,-

Tanggal dan cap perusahaan

NAMA JELAS

Page 39: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

39 7 KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor Dokumen: …………………….

FORMULIR 1

FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN JASA PEMASOK BARANG

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Pemasokan Barang

PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI TAHUN 2011

KEJAKSAAN AGUNG RI Tahun Anggaran 2011.

Page 40: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

40 8

Formulir 1.a.

SURAT PERNYATAAN MINAT

UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………………………………………………. Jabatan : ……………………………………………………. Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi ………………………………………. dan atas nama Alamat : ………………………………………………………………… Telepon/Fax : ………………………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………… Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja Kejaksaan Agung, Tahun anggaran 2011, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan/kegiatan :……………………………….…….. (nama pekerjaan / kegiatan) sampai selesai. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Jakarta , …… 2011

PT/CV/Firma/Koperasi ……………………….

Materai Rp.6.000,- Tanggal &

Cap Perusahaan

(Nama Jelas) Jabatan

Page 41: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

41 9

Formulir 1.c.

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan ......................................... Kegiatan ............................................

Kejaksaan Agung R.I Tahun Anggaran 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………………………………………………. Jabatan : ……………………………………………………. Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi ………………………………………. dan atas nama Alamat : ………………………………………………………………… Telepon/Fax : ………………………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………… Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat

............................................ 4)(sesuai akte pendirian/perubahan /surat kuasa, disebutkan secara jelas No. Akta pendirian/perubahan / surat kuasa dan tanggalnya) ;

2. Saya/ Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan ;

3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya ;

4. Data-data saya / perusahaan saya adalah sebagai berikut :

Page 42: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

42 10

A. Data Administrasi

1. Umum 1. Nama (PT/CV/FIRMA

Koperasi/Perorangan

:

2. Nama (PT/CV/FIRMA Koperasi/Perorangan

: Pusat Cabang

3. Alamat PT/CV/FIRMA/ Koperasi/Perorangan) No. Telepon No. Fax. E-Mail

: : : :

4. Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax. E-Mail

: ( diisi, dalam hal yang menawar cabang : perusahaan/bukan perusahaan pusatnya : :

B. Ijin Usaha

No. SERTF/SIUP/SIUI/TDP* : ………………………….Tanggal…………………. Masa Berlaku ijin usaha : …………………………………………………….. Instansi pemberi ijin usaha : ……………………………………………………..

* Pilih yang sesuai

Page 43: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

43 11

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan.

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

a. Nomor Akta : b. Tanggal : c. Nama Notaris :

1. Akta Perubahan Terakhir a. Nomor Akta : b. Tanggal : c. Nama Notaris :

D. Pengurus.

1. Komisaris (untuk PT)

No. Nama No. KTP Jabatan Dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab Pengurus Perusahaan

No. Nama No. KTP Jabatan Dalam Perusahaan

Page 44: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

44 12

E. Data Keuangan.

1. Susunan Kepemilikan Saham ( Untuk PT )/Susunan Persero ( Untuk CV/ FIRMA )

No. Nama No. KTP Alamat Persentase

2. Pajak 1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun : Terakhir Nomor/Tanggal 3. Laporan bulanan PPH/PPN : tiga bulan terakhir Nomor / Tanggal

Jakarta., …………..2011 PT / CV ………………………

Direktur Utama / Penaggung Jawab Perusahaan

Materai Rp. 6.000,-

Nama Jelas

Page 45: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

45 13

F. Data Personalia.

1. Tenaga ahli/teknis yang diperlukan. No. Nama Tgl/bln/thn

lahir Pendidikan Jabatan

dalam “Proyek”

Profesi / Keahlian

Sertifikat / Ijaza

1 2 3 4 5 6 7 8

Direktur Utama / Penanggung Jawab

Perusahaan

Nama Jelas

G. Data Peralatan / Perlengkapan. No. Jenis Peralatan

Perlengkapan Juml

ah Kapasitas

atau output

pada saat ini

Merk dan

Type

Tahun Pembuatan

Kondisi baik/rusak

Lokasi sekarang

Bukti Kepemilikan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Catatan : bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis dan bukti-bukti surat pemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu di perlukan.

Page 46: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

46 14 H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang / subbidang yang

sesuai dalam 7 tahun terakhir).

No

Nama Paket

Bidang

Bidang/Sub

bidang Pekerjaan

Lokasi

Pemberi Tugas / Pengguna jasa

Kontrak*) Tanggal Selesai Menurut

Nama Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai Kontrak BA Serah Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Modal Kerja. Surat dukungan keuangan dari Bank sebesar 5% dari pagu anggaran (bukan BPR) : Nomor : Tanggal : Nama Bank : Nilai :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

………………, ………………….2011

PT / CV / Firma / Koperasi …………………………...

Materai

Rp.6.000 Tanggal Dan cap

Perusahaan

( Nama Jelas ) Jabatan

Page 47: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

I. SENTRAL TIME ATTENDANCE u/ KEJARI DAN CABANG KEJARI(Sentral Kejaksaan Agung, Jakarta)

NO Jumlah Harga satuan Total

( Rp ) ( Rp )

1 Biaya Setting WebBased Time Attendance Software untuk 1 unitpenambahan Client

I.TOTAL Sentral di Kejagung Rp.

URAIAN

Page 48: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

II.a. TIME ATTENDANCE KEJARI SuMut (8 lokasi), Aceh (21 lokasi), KalBar (11 lokasi), KalTeng (14 lokasi), KalSel (13 lokasi), KalTim (13 lokasi),SulTeng (9 lokasi) dan SulSel (24 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total( Rp ) ( Rp )

A Peralatan Lapangan

1 Peralatan Pemindai Telapak Tangan 2 unitHandgeometry scanner, 512 user w/verification time < 1 sec. 5120 Transaction Storage,FCC, CE, UL294 Certification

- Tambahan kapasitas 9000 user dan Battery Backup min. 7 jam, 2 unit- Dudukan kayu dengan tutup pelindung Handgeometry

2 CCTV Kamera 2 unitVery High Resolution 550 TVL, 1/3" Day/NightVandal Proof Dome Camera, 0,000001 lx Illumination, 6mm lens,Aluminum/PC Dome Cover Material, FCC, CE Certification

Instalasi dan Pengabelan

3 Pengadaan kabel dan biaya instalasi 1 Paket(termasuk kabel, conduit, bongkar-pasang, accessories dan pekerjaan sipil)

Sub Total Peralatan Lapangan Rp.

II.b. TIME ATTENDANCE KEJARI SuMut (8 lokasi), Aceh (21 lokasi), KalBar (11 lokasi), KalTeng (14 lokasi), KalSel (13 lokasi), KalTim (13 lokasi),SulTeng (9 lokasi) dan SulSel (24 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total( Rp ) ( Rp )

B Control Room

1 4 Channel DVR with 250 GB Storage 1 unit

URAIAN

URAIAN

gmin. 100 FPS (CIF& Half d1), 50 fps (D1) Recording, Networking, MainVGA output, 2 BNC spot output, USB backup (2 port), eSATA port,IR sensor, buttonless front panel, H.264, ISO9001, T&A Integration

2 Monitor Color LCD 19" 1 unitmin. 1440x900 Resolution, Brightness typ. min. 300 cd/m2,

Contrast Adv. min. 10.000:1, Pixel max. 0,284 mm, CE, RoHS, IT-Eco

3 Workstation for T&A 1 setmin. Intel core i5-2400, 3.1Ghz, 2 GB DDR3-1333 RAM, 320GB SATA II HDD, DVD Super Multi SATA, 19" LCD Monitor,Gigabit LAN, Chipset Intel Q67, min. 6 bays and 4 PCI slots,Nvidia NVS300 512 MB c/w Microsoft Windows 7 Pro

4 CCTV Control software 1 set5 Flatbed Scanner w/ film scanning, A4, 2400x4800 dpi, USB2.0 1 unit6 Dot Matrix Printer, 24pin, 160 CPL (20 CPI Cond.), 300 CPS (10 CPI), 1 unit

80 Columns, 8 built-in Barcode format7 Time & Attendance Software 1 Paket8 Rack 1 set9 Instalasi Peralatan Utama di R. Kontrol berikut material dan accessories 1 lot

10 UPS 2 KVA 2U High Rackmount, PF min. 0,9, w/ LCD Display, Advance 1 unit Battery Management, hot-swappable batteries, USB Connection,

CE, EN50091-1, EN 50091-2 Certification (10 minutes full load backup) Sub Total Control Room Rp.

II.c. REKAPITULASI T&A KEJARI SuMut (8 lokasi), Aceh (21 lokasi), KalBar (11 lokasi), KalTeng (14 lokasi), KalSel (13 lokasi), KalTim (13 lokasi),SulTeng (9 lokasi) dan SulSel (24 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total

( Rp ) ( Rp )

C URAIAN PEKERJAAN TERDAHULU

1 Sub Total Peralatan Lapangan

2 Sub Total Control Room 3 Biaya Testing & Commissioning, Training, Dokumentasi

(Manual, As Build drawing), Entry DataTOTAL Time attendance System Rp

URAIAN

TOTAL Time attendance System Rp.

Page 49: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

III.a. TIME ATTENDANCE CABANG KEJARI Aceh (1 lokasi), Kalteng (1 lokasi), KalBar (1 lokasi), SulTeng (14 lokasi) dan SulSel (9 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total( Rp ) ( Rp )

A Peralatan Lapangan

1 Peralatan Pemindai Telapak Tangan 1 unitHandgeometry scanner, 512 user w/verification time < 1 sec. 5120 Transaction Storage,FCC, CE, UL294 Certification

- Tambahan kapasitas 9000 user dan Battery Backup min. 7 jam, 1 unit- Dudukan kayu dengan tutup pelindung Handgeometry

2 CCTV Kamera 1 unitVery High Resolution 550 TVL, 1/3" Day/NightVandal Proof Dome Camera, 0,000001 lx Illumination, 6mm lens,Aluminum/PC Dome Cover Material, FCC, CE Certification

Instalasi dan Pengabelan

3 Pengadaan kabel dan biaya instalasi 1 Paket(termasuk kabel, conduit, bongkar-pasang, accessories dan pekerjaan sipil)

Sub Total Peralatan Lapangan Rp.

III.b. TIME ATTENDANCE CABANG KEJARI Aceh (1 lokasi), Kalteng (1 lokasi), KalBar (1 lokasi), SulTeng (14 lokasi) dan SulSel (9 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total

( Rp ) ( Rp )

B Control Room

1 4 Channel DVR with 250 GB Storage 1 unit

URAIAN

URAIAN

1 4 Channel DVR with 250 GB Storage 1 unitmin. 100 FPS (CIF& Half d1), 50 fps (D1) Recording, Networking, MainVGA output, 2 BNC spot output, USB backup (2 port), eSATA port,IR sensor, buttonless front panel, H.264, ISO9001, T&A Integration

2 Monitor Color LCD 19" 1 unitmin. 1440x900 Resolution, Brightness typ. min. 300 cd/m2,

Contrast Adv. min. 10.000:1, Pixel max. 0,284 mm, CE, RoHS, IT-Eco

3 Workstation for T&A 1 setmin. Intel core i5-2400, 3.1Ghz, 2 GB DDR3-1333 RAM, 320GB SATA II HDD, DVD Super Multi SATA, 19" LCD Monitor,Gigabit LAN, Chipset Intel Q67, min. 6 bays and 4 PCI slots,Nvidia NVS300 512 MB c/w Microsoft Windows 7 Pro

4 CCTV Control software 1 set5 Flatbed Scanner w/ film scanning, A4, 2400x4800 dpi, USB2.0 1 unit6 Dot Matrix Printer, 24pin, 160 CPL (20 CPI Cond.), 300 CPS (10 CPI), 1 unit

80 Columns, 8 built-in Barcode format7 Time & Attendance Software 1 Paket8 Rack 1 set9 Instalasi Peralatan Utama di R. Kontrol berikut material dan accessories 1 lot

10 UPS 2 KVA 2U High Rackmount, PF min. 0,9, w/ LCD Display, Advance 1 unit Battery Management, hot-swappable batteries, USB Connection,

CE, EN50091-1, EN 50091-2 Certification (30 minutes full load backup) Sub Total Control Room Rp.

III.c. REKAPITULASI T&A CABANG KEJARI Aceh (1 lokasi), Kalteng (1 lokasi), KalBar (1 lokasi), SulTeng (14 lokasi) dan SulSel (9 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total( Rp ) ( Rp )

C URAIAN PEKERJAAN TERDAHULU

1 Sub Total Peralatan Lapangan

2 Sub Total Control Room 3 Biaya Testing & Commissioning, Training, Dokumentasi

(Manual, As Build drawing), Entry DataTOTAL Time attendance System Rp.

URAIAN

y p

Page 50: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

IV.a. TIME ATTENDANCE KEJARI DAN CABANG KEJARI SuMut (8 lokasi), Aceh (22 lokasi), KalBar (12 lokasi), KalTeng (15 lokasi), KalSel (13 lokasi), KalTim (13 lokasi),SulTeng (23 lokasi) dan SulSel (33 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total

( Rp ) ( Rp ) D Biaya Luar Kota

Sumatera Utara

1 Kisaran- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

2 Siantar- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

3 Stabat- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

4 Belawan- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

5 Balige- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

6 Panyabungan- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket

Ak d i 1 P k t

URAIAN

- Akomodasi 1 Paket7 Sei Rampah

- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

8 Dolok Sanggul- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Aceh

9 Banda Aceh- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

10 Sabang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

11 Sigli- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

12 Cabang Sigli di Kota Bakti- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

13 Lhokseumawe- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Page 51: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

IV.b. TIME ATTENDANCE KEJARI DAN CABANG KEJARISuMut (8 lokasi), Aceh (22 lokasi), KalBar (12 lokasi), KalTeng (15 lokasi), KalSel (13 lokasi), KalTim (13 lokasi),SulTeng (23 lokasi) dan SulSel (33 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total

( Rp ) ( Rp )

14 Langsa- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

15 Takengon- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

16 Meulaboh- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

17 Tapaktuan- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

18 Kutacane- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

19 Bireuen- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket

Ak d i 1 Paket

URAIAN

- Akomodasi 1 Paket

20 Lhoksukon- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

21 Idi- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

22 Kuala Simpang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

23 Sinabang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

24 Calang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

25 Singkil- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

26 Blangkejeren- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Page 52: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

IV.c. TIME ATTENDANCE KEJARI DAN CABANG KEJARISuMut (8 lokasi), Aceh (22 lokasi), KalBar (12 lokasi), KalTeng (15 lokasi), KalSel (13 lokasi), KalTim (13 lokasi),SulTeng (23 lokasi) dan SulSel (33 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total

( Rp ) ( Rp )

27 Janthoi- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

28 Blangpidie- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

29 Sukamakmue- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

30 Simpang Tiga Redelong- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Kalimantan Barat

31 Pontianak- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

32 Sintang- Ongkos Kirim 1 Paket

URAIAN

- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

33 Ketapang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

34 Sanggau- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

35 Mempawah- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

36 Putusibau- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

37 Sambas- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

38 Bengkayang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Page 53: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

IV.e. TIME ATTENDANCE KEJARI DAN CABANG KEJARISuMut (8 lokasi), Aceh (22 lokasi), KalBar (12 lokasi), KalTeng (15 lokasi), KalSel (13 lokasi), KalTim (13 lokasi),SulTeng (23 lokasi) dan SulSel (33 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total

( Rp ) ( Rp )

39 Ngabang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

40 Sekadau- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

41 Singkawang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

42 Cabang Sanggau di Entikong- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Kalimantan Tengah

43 Palangkaraya- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

44 Sampit- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket

URAIAN

Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

45 Kuala Kapuas- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

46 Cabang Kuala Kapuas di Palingkau- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

47 Muara Teweh- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

48 Pangkalanbun- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

49 Buntok- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

50 Puruk Cahu- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

51 Tamiang Layang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Page 54: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

IV.f. TIME ATTENDANCE KEJARI DAN CABANG KEJARISuMut (8 lokasi), Aceh (22 lokasi), KalBar (12 lokasi), KalTeng (15 lokasi), KalSel (13 lokasi), KalTim (13 lokasi),SulTeng (23 lokasi) dan SulSel (33 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total

( Rp ) ( Rp )

52 Kasongan- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

53 Kuala Pembuang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

54 Sukamara- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

55 Nanga Bulik- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

56 Kuala Kurun- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

57 Pulang Pisau- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket

1 P k t

URAIAN

- Akomodasi 1 Paket

Kalimantan Selatan

58 Banjarmasin- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

59 Kandangan- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

60 Kotabaru- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

61 Martapura- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

62 Amuntai- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

63 Barabai- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

64 Tanjung- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Page 55: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

IV.g. TIME ATTENDANCE KEJARI DAN CABANG KEJARISuMut (8 lokasi), Aceh (22 lokasi), KalBar (12 lokasi), KalTeng (15 lokasi), KalSel (13 lokasi), KalTim (13 lokasi),SulTeng (23 lokasi) dan SulSel (33 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total

( Rp ) ( Rp )

65 Rantau- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

66 Pleihari- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

67 Marabahan- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

68 Banjarbaru- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

69 Batulicin- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

70 Paringin- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Kalimantan Timur

71 Balikpapan

URAIAN

71 Balikpapan- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

72 Samarinda- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

73 Tenggarong- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

74 Tanah Grogot- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

75 Tanjung Redep- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

76 Tarakan- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

77 Nunukan- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

78 Bontang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Page 56: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

IV.h. TIME ATTENDANCE KEJARI DAN CABANG KEJARISuMut (8 lokasi), Aceh (22 lokasi), KalBar (12 lokasi), KalTeng (15 lokasi), KalSel (13 lokasi), KalTim (13 lokasi),SulTeng (23 lokasi) dan SulSel (33 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total

( Rp ) ( Rp )

79 Tanjung Selor- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

80 Sendawar- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

81 Sangatta- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

82 Malinau- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

83 Penajam- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Sulawesi Tengah

84 Palu

URAIAN

- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

85 Luwuk- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

86 Cabang Kejaksaan Negeri Luwuk di Pagimana- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

87 Cabang Kejaksaan Negeri Luwuk di Bunta- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

88 Tolitoli- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

89 Cabang Kejaksaan Negeri Toli-toli di Laulalang

- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

90 Cabang Kejaksaan Negeri Toli-toli di Ogotua- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

91 Cabang Kejaksaan Negeri Toli-toli di Bangkir- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Page 57: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

IV.i. TIME ATTENDANCE KEJARI DAN CABANG KEJARI SuMut (8 lokasi), Aceh (22 lokasi), KalBar (12 lokasi), KalTeng (15 lokasi), KalSel (13 lokasi), KalTim (13 lokasi),SulTeng (23 lokasi) dan SulSel (33 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total

( Rp ) ( Rp )

92 Poso- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

93 Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Kolonadale- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

94 Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

95 Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Bungku- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

96 Donggala- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

97 Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Sabang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket

Ak d i 1 P k t

URAIAN

- Akomodasi 1 Paket

98 Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

99 Banggai- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

100 Parigi- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

101 Cabang Kejaksaan Negeri Parigi di Tinombo- Ongkos Kirim 1 Paket

- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

102 Cabang Kejaksaan Negeri Parigi di Moutong- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

103 Buol- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

104 Ampana- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

105 Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Paleleh- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Page 58: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

IV.j. TIME ATTENDANCE KEJARI DAN CABANG KEJARI SuMut (8 lokasi), Aceh (22 lokasi), KalBar (12 lokasi), KalTeng (15 lokasi), KalSel (13 lokasi), KalTim (13 lokasi),SulTeng (23 lokasi) dan SulSel (33 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total

( Rp ) ( Rp )

106 Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Sulawesi Selatan

107 Makassar- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

108 Cabang Kejaksaan Negeri Makasar di Pelabuhan Makassar- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

109 Pare-pare- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

110 Palopo- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

111 SungguminasaO k Ki i 1 Paket

URAIAN

- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

112 Cabang Kejaksaan Negeri Sungguminasa di Malino- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

113 Watampone/Bone- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

114 Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

115 Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lapariaja- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

116 Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

117 Maros- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

118 Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Page 59: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

IV.k. TIME ATTENDANCE KEJARI DAN CABANG KEJARI SuMut (8 lokasi), Aceh (22 lokasi), KalBar (12 lokasi), KalTeng (15 lokasi), KalSel (13 lokasi), KalTim (13 lokasi),SulTeng (23 lokasi) dan SulSel (33 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total

( Rp ) ( Rp )

119 Bantaeng- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

120 Pinrang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

121 Sengkang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

122 Soppeng- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

123 Barru- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

124 Bulukumba- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

URAIAN

125 Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

126 Jeneponto- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

127 Enrekang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

128 Makale- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

129 Cabang Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao - Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

130 Pangkajene- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

131 Selayar- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

132 Sidenrengrappang- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Page 60: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

IV.l. TIME ATTENDANCE KEJARI DAN CABANG KEJARISuMut (8 lokasi), Aceh (22 lokasi), KalBar (12 lokasi), KalTeng (15 lokasi), KalSel (13 lokasi), KalTim (13 lokasi),SulTeng (23 lokasi) dan SulSel (33 lokasi)

NO Jumlah Harga satuan Total

( Rp ) ( Rp )

133 Sinjai- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

134 Takalar- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

135 Masamba- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

136 Belopa- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

137 Malili- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

138 Cabang Kejaksaan Negeri Malili di Wotu- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket

Akomodasi 1 Paket

URAIAN

- Akomodasi 1 Paket

139 Majene- Ongkos Kirim 1 Paket- Transportasi 1 Paket- Akomodasi 1 Paket

Total Biaya Luar Kota Rp.

Page 61: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

V. REKAPITULASI T&A KEJARI DAN CABANG KEJARI SuMut (8 lokasi), Aceh (22 lokasi), KalBar (12 lokasi), KalTeng (15 lokasi), KalSel (13 lokasi), KalTim (13 lokasi),SulTeng (23 lokasi) dan SulSel (33 lokasi)

NO Jumlah Harga Satuan Total

( Rp ) ( Rp )

I Total Biaya Sentral di Kejagung 1 LotII Total Biaya Kejari dgn 2 Reader 113 LokasiIII Total Biaya Cabang Kejari dgn 1 Reader 26 LokasiIV Total Biaya Luar Kota Kejari 1 Lot

TOTAL

PPN10%

TOTAL Keseluruhan

URAIAN

Page 62: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

PROJECT TITLE MONTH, DD YYYY Project Location

YO

UR

NA

ME

A 01 PAGE DESCRIPTION

KETERANGAN SPESIFIKASI- MULTIPLEKS 18MM- MELAMINTO 3MM- HPL TYPE 625- EDGING SOLIDWOOD 1CM- FINISHING MELAMIC- LOCK CASE- HANDLE- FITTING CABLE

Page 63: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

PROJECT TITLE MONTH, DD YYYY Project Location

YO

UR

NA

ME

310,0 mm

450,0 mm

900,0

mm

400,0

mm

LOCK CASE

HANDLE

ENGSEL

ENGSEL

LOCK CASW

GRILL

FITTING CABLE

BAUT+FISHER

ENGSEL

TAMPAK BELAKANG

Page 64: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

PROJECT TITLE MONTH, DD YYYY Project Location

YO

UR

NA

ME

310,0 mm

450,0 mm

900,0

mm

400,0

mm

18,0

mm

ACRYLIC

MELAMINTO BLOCK +HPL 625 (18MM)

TAMPAK MUKA

BAUT+FISHER

Page 65: KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A ABSENSI MESIN DIGITAL 2011.pdf · RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (R.K.S) PENGADAAN MESIN ABSENSI DIGITAL LANJUTAN KEJAKSAAN NEGERI

PROJECT TITLE MONTH, DD YYYY Project Location

YO

UR

NA

ME

400,0 mm

900,0

mm

400,0

mm

BAUT+FISHER

TAMPAK SAMPING