KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIAJAKARTA

NomorSifatLampiranPerihal

B- \?'51 / E / EJP / 04/2012Segera2 (dua)lembarPetunjuk .Eksekusi PerkaraTindak Pidana Umum yang telahmemperoleh kekuatan hukum

, tetap (in kracht van gewijsde)tetapi belum dieksekusi.

Jakarta,:25' April 2012

KEPADA YTH.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

01-SElURUH INDONESIA

Menindaklanjuti surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor :

8-613 / E / Es.2 / 02 / 2012 tanggal 27 Februari 2012, perihal Inventarisasi Data

Perkara Tindak Pidana Umum yang telah mempunyai. kekuatan hukum tetap (in

kracht van gewijsde) berdasarkan hasll evaluasi terhadap laporan Saudara masih

ditemukan hambatan dalam penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana umum,

untuk meminimalisir hambatan tersebut , bersama ini disampaikan petunjuk

sebagai berikut :

1. Terpidana yang tidak berada di tempat adalah :

1.1. Jaksa Penuntut Umum harus aktif berkoordinasi dengan pihak korban untuk

meminta informasi tentang keberadaan terpidana;

1.2. Jaksa Penuntut Umum proaktif mencari terpidana;

1.3. Jaksa Penuntut Umum minta bantuan pencarian terpidana kepada pihak

Kepolisian (OPO);

1.4. Jaksa Penuntut Umum minta bantuan SATGAS Intelijen Kejaksaan Agung RI

Pedomani Surat Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : R-391 / 0 / DpsA I03 / 2012, tanggal 14 Maret 2012 perihal Pemanfaatan Monitoring Center

Kejaksaan RI untuk Penanganan Perkara dan Daftar Pencarian Orang

(DPO),(terlampir);

2. Terpidana yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) adalah :

2.1. Peninjauan Kembali (PK) tidak menangguhkan maupun menghentikan

pelaksanaan eksekusi, vide Pasal 268 (1) KUHAP dan Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor : 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 L_tentang Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang intinya PK cukup

l(satu) kall,

- 2 -

2.2. Jika ada kendala kondisi daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala

Kejaksaan Negeri wajib mencarikan solusi atas kendala tersebut dengan

berkordinasi dengan unsur terkait, seperti : tokoh masyarakat, tokoh adat,

tokoh agama dan tokoh pemuda.

3. Terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dan sudah tidak ada hambatan terhadap eksekusi terpidanajorang, barang

buktl, denda dan ongkos perkara, agar Saudara segera melaksanakan semua

isi putusan tersebut, serta melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama

kepada JAMPIDUM.

4. Petunjuk ini segera Saudara reproduksi untuk diteruskan kepada para Kepala

Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum

Saudara, guna dipedomani.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;3. Yth. Jaksa Agung Muda Intelijen ;4. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ;

(1 s/d 4 sebagai /aporan) -5. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan ;6. A r sip.

----------------------------za------------------------ _