DI manakah independensi Komisi Kejaksaan jika tidak bisa membuat jarak dengan lembaga yang diawasinya, yakni Kejaksaan Agung (Ke-jagung)?

Pertanyaan itu mencuat se-iring dengan rencana Ketua Komisi Kejaksaan Halius Ho-sein yang memborong orang-orang yang harus diawasinya, yakni sejumlah pejabat tinggi di Kejagung, untuk masuk ke kepanitiaan pernikahan pu-tranya, Muhammad Zacky Al Hosein, dengan drg Fatiah Prasasti Musein.

Dalam rencana panitia perni-kahan putra Halius yang dite-rima Media Indonesia, kemarin, nama Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Noor Rachmad tertera sebagai ke-tua panitia pernikahan. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Burhanudin

tercantum sebagai penasihat panitia. Dan Jaksa Agung Bas-rief Arief ditempatkan sebagai saksi pernikahan.

Untuk petugas among tamu, Ketua Panitia menugasi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Babul Khoir dan istri bersama Kajati Kalimantan Timur Faried Hariyanto dan istri.

Beberapa Sekretaris Jaksa Agung Muda pun tercatat sebagai panitia seperti Ses JAM-Bin Sugiyanto, Ses JAM-Pidum Widyopramono, Ses JAM-Intel Abdul Taufi k, dan Ses JAM-Pidsus Sudibyo. Tak ketinggalan Zulkarnaen, Staf Ahli Jaksa Agung yang kini sedang mengikuti fit and proper test di Komisi III untuk menjadi pimpinan di Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK), juga masuk daftar panitia.

Beberapa pejabat lainnya yang akan terlibat dalam acara

yang digelar pada 3 Desember 2011 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, itu seperti Kepala Ke-jaksaan Negeri Jakarta Pusat Bambang Rukmono.

Dia dipercaya menangani susunan acara pernikahan. Adapun Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Masy-hudi kebagian menangani akad nikah mempelai.

“Saya sudah 36 tahun jadi jaksa. Itu semua adik-adik saya. Apa saya salah kalau minta tolong?” kata Halius ketika di-

hubungi, kemarin.Menurutnya, t idak ada

masalah dengan penunjukan panitia dari kalangan pejabat yang harusnya diawasinya itu.

Dia mengaku meminta to-long para koleganya itu de-ngan menjadi panitia perni-kahan putranya atas dasar rasa sosial dan kemanusiaan. Halius juga menegaskan kon-tribusi para pejabat Kejaksaan Agung dalam kepanitiaan tersebut tidak akan meme-ngaruhi independensi Komisi Kejaksaan.

Pasalnya, menurutnya, in-dependensi Komisi Kejaksaan adalah hal yang berbeda de-ngan rasa sosial antarsesama Korps Adhyaksa.

“Sekarang setelah pensi-un, sama siapa lagi saya mau minta tolong? Apa saya mau dibuang?” tutupnya. (FA/P-2)

4 KAMIS, 1 DESEMBER 2011POLKAM

EMIR CHAIRULLAH

KO N D I S I I n d o n e -sia saat ini sama se-perti ketika zaman perbudakan melanda

dunia, saat praktik korupsi merajalela. Hal sama terjadi sekarang di Indonesia ketika praktik korupsi sudah diang-gap sesuatu yang normal.

Demikian diungkapkan Rek-tor Universitas Paramadina Anies Baswedan dalam acara ITC for Good Governance: Transparansi Anggaran, di Jakarta, kemarin.

Tapi, dia menambahkan, seluruh dunia saat ini sedang bergerak menuju pemberan-tasan korupsi karena mayoritas negara menganggap praktik itu menyengsarakan masyarakat. Anies berharap Indonesia men-jadi bagian dari negara yang ikut memerangi korupsi.

“Jangan sampai Indonesia dicatat karena menjadi negara yang terakhir (paling bela-kang), karena baru memberan-tas korupsi,” ucapnya.

Ketua Badan Pemeriksa Ke-uangan (BPK) Hadi Purnomo mengakui korupsi yang terjadi di segala lini serta mark-up da-lam banyak proses pengadaan barang dan jasa memuncul-kan ketidakadilan, maraknya kriminalitas, dan ancaman disintegrasi.

Kelemahan dalam memoni-tor data, lanjutnya, menjadi penyebab sulitnya praktik ko-rupsi terdeteksi, apalagi untuk melacak harta hasil korupsi.

Sementara itu, pada uji ke-layakan dan kepatutan calon pimpinan KPK, calon pemim-pin KPK Adnan Pandu Praja menilai lembaga superbodi itu kurang terbuka. Keterbukaan

KPK itu harus terlihat dari au-dit kinerja oleh BPK terhadap setiap kinerja KPK, terutama untuk kerja penindakan.

“Keterbukaan KPK masih rendah. Ketika aturan dibuat secara jelas dan KPK diaudit, kepatuhan tidak bisa dimung-kiri. Pandangan miring bahwa ada kasus yang diendapkan akan tereliminasi,” ujarnya di hadapan anggota Komisi III DPR, kemarin.

Korupsi mengguritaSuara kritis dan menggugat

korupsi yang melilit Indonesia pun lantang disuarakan maha-siswa. Mereka menggugat agar koruptor dihukum maksimal, termasuk mendapat hukum-an mati.

“Kalau korupsi di negeri kita tetap menggurita dan tidak membuat efek jera pada pelakunya, kenapa t idak diberlakukan hukuman mati saja,” cetus Dhea, mahasiswi Universitas Prof Dr HAMKA (UHAMKA), pada acara Road-show Bedah Editorial Goes to Campus yang bertajuk KPK vs DPR di Kampus UHAMKA, Jakarta, kemarin.

Acara tersebut dipandu pre-senter Metro TV Aviani Ma-lik dengan pembicara Deputi Direktur Pemberitaan Media In-donesia Usman Kansong. Turut

hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Laurens Tato, Rektor UHAMKA Suyatno, dan 200 mahasiswa UHAMKA yang antusias mengikuti acara.

Usman Kansong pada ke-sempatan itu memaparkan bahwa konfl ik KPK dan DPR sejatinya dapat mengganggu upaya pemberantasan korupsi dan menyandera lembaga pem-berantasan korupsi itu. Apalagi saat ini sedang berlangsung uji kelayakan dan kepatutan pim-pinan KPK.

“Tampak KPK mulai loyo sehingga mesti terus didorong dengan penguatan publik,” cetus Usman.

Dia menengarai ada niat terselubung DPR mengulur waktu pemilihan pimpinan KPK, mengingat setiap partai politik yang bercokol di DPR memiliki calon tersendiri.

“Ada kepentingan DPR di balik pemilihan pimpinan KPK. Itu bisa menyandera, dan kita khawatir pimpinan KPK yang terpilih dituntut balas budi oleh DPR,” tegasnya.

Rektor UHAMKA Suyatno menyatakan Editorial Media Indonesia mencerahkan dan mencerdaskan publik. “Road-show Bedah Editorial Me-dia Indonesia amat baik bagi kita khususnya mahasiswa UHAMKA untuk berhadapan langsung dan belajar menggali wawasan pemberitaan yang terhangat. Menjadi tanggung jawab kita semua dalam mem-bela kebenaran, khususnya dalam melakukan pemberan-tasan korupsi di negeri ini,” ujar Sekjen Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Se-Indonesia itu. (Bay/Wta/*/P-4)

emir@mediaindonesia.com

Saya sudah 36 tahun jadi jaksa.

Itu semua adik-adik saya. Apa saya salah kalau minta tolong?”Halius HoseinKetua Komisi Kejaksaan

PEMERINTAH Indonesia harus melakukan investigasi mengenai adanya pasukan Amerika Serikat di Papua.

Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Tb Hasanuddin seusai rapat kerja Komisi I DPR dengan pemerin-tah membahas ratifi kasi Com-prehensive Nuclear Test Ban Treaty di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia mendapatkan informasi bahwa ada pasukan Amerika Serikat di Papua. Keberadaan pa-sukan itu tidak terdeteksi secara kasatmata karena tentara Ameri-ka Serikat itu tidak berseragam. “Itu menyalahi aturan interna-sional,” cetus Hasanuddin.

Keberadaan pasukan Ameri-ka Serikat di Papua itu mencuat menjelang perayaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) hari ini.

Tapi, Kepala Pusat Komu-nikasi Publik Kementerian Per-tahanan Brigjen Hartind Asrin menyatakan tidak ada pasukan aktif Amerika Serikat di Papua.

“Yang ada itu orang-orang yang sudah purnawirawan un-tuk menjadi tenaga keamanan.”

Dia menjelaskan, pihaknya melihat ada 70 purnawirawan tentara Amerika Serikat di Pa-pua merupakan data yang sudah lama ada dan mereka disewa melalui jasa keamanan swasta. “Data itu kalau tidak salah sudah puluhan tahun,” imbuhnya.

Kepala Pusat Penerangan

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Laksamana Muda Iskandar Sitompul menyata-kan, TNI tidak melihat adanya pasukan berseragam tentara Amerika Serikat yang berkeli-aran di Papua.

Di sisi lain, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono me-minta masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang mengganggu keamanan saat peringatan OPM.

Di Sorong, Papua, kemarin, Polres Sorong Kota menggelar razia mobil dan motor di de-pan Bandara Deo, Kota Sorong, untuk mencegah masuknya provokator yang diduga akan membuat kerusuhan di daerah itu. (Yoi/Bob/MS/*/P-4)

DINAMIKABahasyim Tetap Dihukum 12 tahunMAHKAMAH Agung (MA) merevisi putusan banding terhadap mantan pejabat tinggi di ling-kungan Direktorat Pajak Kemenkeu dan Bappenas, Bahasyim Assiffi e, karena ada kesalahan penerap-an hukum di Pengadilan Tinggi Jakarta.

“Jadi sama dengan putusan PT, yaitu 12 tahun, hanya dipecah,” kata ketua majelis kasasi Djoko Sarwoko, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Bahasyim dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp250 juta, subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, majelis hakim memerintah-kan agar aset-aset Bahasyim, termasuk uang senilai Rp64 miliar dirampas negara.

Oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, hukuman terha-dap Bahasyim diperberat menjadi 12 tahun penjara dengan merampas seluruh harta terdakwa senilai Rp60,9 miliar dan US$681.147 untuk negara.

Putusan kasasi itu dijatuhkan 31 Oktober 2011 oleh majelis kasasi yang dipimpin Djoko Sarwoko dengan anggota dua hakim ad hoc MA. (Che/P-3)

MI/PANCA SYURKANI

BEDAH EDITORIAL: Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong (kanan) didampingi moderator/presenter Metro TV Aviani Malik memaparkan pandangannya dalam acara Roadshow Bedah Editorial Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA (UHAMKA), Jakarta, kemarin.

Ada kepentingan DPR di balik pemilihan pimpinan KPK. Kita khawatir pimpinan KPK terpilih dituntut balas budi oleh DPR.

Indonesia seperti di Zaman

Perbudakan

Investigasi Keberadaan Pasukan AS di Papua

Rombongan Jaksa di Pesta Pernikahan Anies BaswedanRektor Universitas Paramadina

MI/SUMARYANTO

RUU Atur Pembubaran Ormas BermasalahRANCANGAN Undang-Undang (RUU) ten-tang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan memuat aturan mengenai sanksi bagi ormas yang dinilai bermasalah. Termasuk pembubaran melalui mekanisme pengadilan.

Hal itu dikemukakan Ketua Pansus RUU Or-mas Abdul Malik Harmain di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Politikus F-PKB DPR itu menjelaskan, nanti-nya akan ada dua sanksi pembekuan. Pertama adalah pembekuan administrasi dan fasilitas terhadap ormas yang mendapatkan akses dana dari APBN dan APBD.

“Kedua, pembekuan aktivitas, yang paling keras pembubaran bilamana mereka melanggar berkali-kali,” paparnya.

Pembubaran dapat dilakukan, sambung dia, melalui proses pengadilan. “Biar pengadilan yang memutuskan apakah ormas ini layak dibubarkan atau tidak. Kalau layak, proses pem-bubarannya baru dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kemendagri.” (Wta/P-3)