KEBIJAKAN PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN

DI INDONESIA

DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Disampaikan pada:

Rapat Koordinasi Kesejahteraan Hewan Nasional 2018

TOPIK BAHASAN

1. Tugas dan Fungsi Direktorat KesehatanMasyarakat Veteriner

2. Definisi Kesejahteraan Hewan

3. Strategi Nasional Penerapan KesejahteraanHewan

4. Program/Kegiatan Kesejahteraan Hewan

5. Tantangan dan Peluang PenerapanKesejahteraan Hewan

6. Peran Standar Publik dan Swasta di bidangKesejahteraan Hewan

7. Penerapan Kesrawan di UPT Ditjen PKH

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner(Kesmavet)

• Dibentuk pada tahun 2000 melalui Keputusan MenteriPertanian Nomor 99/2000

• Wujud dari pengembangan organisasi Kementerian Pertaniandalam rangka menjawab tantangan di era global, khususnyatantangan dalam isu zoonosis, keamanan pangan, kesejahteraan hewan dan kesehatan lingkungan

• Fungsi kesejahteraan hewan ditangani oleh SubditKesejahteraan Hewan berdasarkan Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan Asal Hewan

Pengamanan Produk Hewan →Pengawasan Peredaran PAH

Pencegahan Penularan Zoonosis

Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan

KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

KE

GIA

TA

N U

TA

MA

DIT

. K

ES

MA

VE

T

1

2

3

4

RPH-R KonsumenFarm Transportasi TPnUPasar

Edukasi dan advokasi

RPH-R, Usaha Pemasukan/Pengeluaran/ Pengumpulan/Distribusi, Usaha Pengolahan, dan Usaha Penjajaan/Ritel PAH

PENGAWASAN RANTAI PRODUKSI PRODUK HEWAN

Jaminan Penerapan

Kesrawan

Pengawas KesmavetKementerian, Provinsi, Kab.Kota

sesuai kewenangannya

Kode Unit Usaha -lokasi – no. urut

Procesing, Pasar

AWO

Sertifikasi

DEFINISI KESEJAHTERAAN HEWAN

Kesejahteraanhewan?

Kesejahteraan HewanAnimal welfare means how an animal is coping with the conditions in which it lives

(berarti bagaimana hewan menghadapikondisi/keadaan di mana hewan itu hidup)

OIE Terrestrial Animal Health Code 2017Chapter 7.1.

Kesejahteraan Hewansegala urusan yang berhubungan dengankeadaan fisik dan mental hewan menurutukuran perilaku alami hewan yang perluditerapkan dan ditegakkan untuk melindungihewan dari perlakuan setiap orang yang tidaklayak terhadap hewan yang dimanfaatkanmanusia

UU Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (42)

bebas dari rasa lapar, haus, dan malnutrisi

(freedom from hunger, thirst, and malnutrition)

bebas dari ketidaknyamanan

(freedom from discomfort)

bebas dari rasa nyeri, luka dan sakit

(freedom from pain, injury and disease)

bebas mengekspresikan perilaku alaminya(freedom to express normal behaviour)

bebas dari rasa takut dan tertekan

(freedom from fear and distress)

Kesrawan → pemenuhan kebutuhan dasar hewan (Konsep 5

Freedom) agar hewan:

STRATEGI NASIONAL PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN

PERKEMBANGAN HUKUM POSITIF PENERAPAN KESRAWAN DI INDONESIA

1938

• Staatsblad Nomor 614 tentang Petunjuk mengenai pemotongan hewan dan pemotonganhewan besar betina bertanduk

1958

• UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 /1946 RI tentang Peraturan Hukum Pidana UntukSeluruh Wilayah Republik Indonesia

• KUHP, Bab XIV – Kejahatan terhadap Kesusilaan, Pasal 302

1967

• Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan KesehatanHewan, Pasal 22 – Kesejahteraan Hewan

2009

• Undang-Undang No. 18 Tahun 2009

• Pasal 66-67 tentang Kesejahteraan Hewan

2012• Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan

Hewan

2013

• Menteri pertanian memberikan dukungan terhadap deklarasi universal kesejahteraan hewan (UDAW) di sidang umum PBB pada 10 mei 2013

……..• Peraturan lainnya terkait penerapan Kesrawan di bidang Karantina, Konservasi dan Perikanan

2014

• Undang – Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 tentangPeternakan dan Kesehatan Hewan

Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan

Penyelenggaraan kesejahteraanhewan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah bersamaMasyarakat

UU Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 67

Sasaran Penerapan Kesrawan Nasional

1. Terbangunnya komitmen Kementerian dan Lembaga, organisasi dan masyarakat dalam hal penerapankesejahteraan hewan;

2. Tersedianya standar kesejahteraan hewan nasional;

3. Terlaksananya penerapan standar dan pedomankesejahteraan hewan secara berkesinambungan danterkoordinasi;

4. Terlaksananya penelitian dan pengembangankesejahteraan hewan yang terintegrasi;

5. Terwujudnya koordinasi penanganan isu strategiskesejahteraan hewan yang berdampak kepadakepentingan Nasional.

PENINGKATAN PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN

OUTCOME:PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK HEWAN;

PENINGKATAN PRODUKTIFITAS TERNAK

KONSUMEN

PEMERINTAH(Pusat, Daerah)

UNIT USAHA, KELOMPOK PETERNAK

KIE

KAP

NSPK

SERTIFIKASI

BIMTEK

NSPK

FASILITASI

FEEDBACK

DAYA SAING

PRODUK

PERMINTAAN PRODUK BERKUALITAS

DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS

KESWAN DAN ZOONOSIS

IMPLEMENTASI PROGRAM/KEGIATAN STRANAS KESEJAHTERAAN HEWAN

Prinsip Dasar Kegiatan Kesejahteraan Hewan

1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Kesrawan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

2. Peningkatan penerapan kesejahteraan hewan pada Ternak dan Non Ternak dan pencegahan tindakan kekejaman terhadap hewan melalui kegiatan bimbingan teknis, dan pelatihan penerapan kesejahteraan hewan pada ternak dan non ternak serta fasilitasi sarana dan prasarana penerapan kesrawan.

3. Pengawasan dan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada ternak dan non ternak.

KEGIATAN KESEJAHTERAAN HEWAN

KESRAWAN

Sub Kegiatan Penerapan

Komponen Kegiatan :KAP SurveyKIE KesrawanSupervisi dan AdvokasiKesrawanBimtek Kesrawan

NSPKKOORDINASIMONEV

Sub Kegiatan Advokasi

Komponen Kegiatan :PeningkatanKompetensi (AWO)Pembinaan Unit UsahaKoordinasi instansiterkait

PUBLIC AWARENESS

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

1. Dokter Hewan cilik, sebagai iconKIE

2. Dimulai sejak tahun 2013 (Pilot project di Kepri dan Sumut)

3. Tahun 2014 di Propinsi Riau dan Banten.

4. Tahun 2015 di 9 Propinsi : Sumatera Utara; Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta; Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Banten

5. Tahun 2016 di 15 Provinsi

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

5. Kelompok siswa peduli kesrawan (siswa SLTP)

6. Pilot Project tahun 2015 di 9 Propinsi : Jabar, Jatim, Jateng, DIY, Banten, Lampung, Sumut, Sulut, Sultra

7. Program lanjutan dari KIE (2016) adalah Sekolah Champion Kesrawan dengan pola duplikasi, 1 sekolah mendampingi 5 atau lebih sekolah lain dan membentuk jejaring komunitas siswa peduli kesrawan

8. Program lanjutan diinisiasi melalui program kemitraan dengan perusahaan (Company Social Responcibility / CSR)

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

9. Kelompok Siswa Pramuka, bekerjasamadengan Pramuka Sahabat Satwa padaJambore Nasional X (2016)

10. Pelaksanaan KAP Survey KesejahteraanHewan di 21 UPT Ditjen Peternakan danKesehatan Hewan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

11. Pelaksanaan Bimbingan TeknisKesejahteraan Hewan Ternak Indukan di 3 Provinsi (Riau, Sumatera Utara dan Aceh)

TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN PADA TERNAK

Mengapa Kesrawan pada Ternak?

• Peningkatan penduduk dunia• Kemudahan komunikasi dan transportasi• Perkembangan Ilmu, Pengetahuan dan

Teknologi• Peningkatan tuntutan jaminan keamanan

dan kehalalan pangan• Peningkatan perdagangan antar negara• Peningkatan kerjasama perdagangan

dunia

WTO FTA/BFTA

AFTAACFTA

AEC:2015

KONSEKUENSI BAGI INDONESIA:• Peningkatan daya saing produk nasional• Pengamanan pasar dalam negeri

PERKEMBANGAN GLOBAL

PASAR GLOBAL

PASAR DOMESTIK

TANTANGAN YANG DIHADAPI SEKTOR PETERNAKAN DI INDONESIA

DAYA SAING TINGGI:• Ekivalensi jaminan keamanan

pangan dan kehalalan pangan• Efisiensi biaya produksi →

produksi masal• Persyaratan Sanitary

PERMINTAAN PASAR:• Pangan organik• Pangan bebas residu kimia dan

Ab• Pangan rendah kolesterol• Penerapan wajib kesejahteraan hewan

DAYA SAING RENDAH:• Implementasi UU No. 18/2009

rendah : (Sertifikat Veteriner & Sertifikat Halal)

• Biaya produksi tinggi→ dipengaruhi harga komponen impor (bibit, pakan, alat, dll)

• Kesadaran produsen rendah→ PAH ASUH

• Kesadaran konsumen akan PAH ASUH rendah

• Terbatasnya unit usaha sesuai persy. teknis

• Lemahnya penegakan hukum• Terbatasnya SDM pembina

dan pengawas

TANTANGAN GLOBAL KESRAWAN

1. Kesrawan merupakan isu publik yang menjadi perhatian dunia

2. Masih kurangnya penelitian ilmiah dalam menentukan indikatorkesejahteraan hewan

3. Isu Kesrawan dalam perdagangan dunia

WTO-GATT Article XX General Exceptions → Suatu negara berhakmelakukan pembatasan perdagangan atas alasan :

(a) kepentingan melindungi moral publik

4. Contoh kasus hambatan perdagangan negara akibat isu kesrawan:• Indonesia VS Australia (2011) → perlakukan sapi eks Australia

• Uni Eropa VS Kanada, Norwegia (2010) → pelarangan perdagangan buluanjing laut

TUJUAN PENERAPAN KESRAWAN PADA TERNAK PRODUKSI

PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS

KEAMANAN PRODUK

MUTU DAN DAYA SAING

PENDAPATAN PETERNAK/

PERUSAHAAN PETERNAKAN

Hewansejahtera

berarti……..

Kesejahteraan Hewan dan Produktifitas

Konflik antara kesejahteraan hewan dan produktifitas (McInerney, 2004)

APAKAH KESRAWAN SEBUAH PELUANG?

• Biaya awal penerapan kesrawan(perbaikan infrastruktur, investasiSDM, dll)

• Perlu meningkatkan pengetahuanteknis (takut berubah!)

• Memenuhi standar

• Peningkatan mutu dan keamananproduk

• Nilai tambah sosial

• Insentif (uang, akses pasar)

Pemenuhan Tuntutan Pasar(Market/Consumer Driven Change)

Perkembangan penerapan kesejahteraanhewan akan berupa “evolusi bukan revolusi”

Tuntutan konsumen dan peningkatanproduktifitas akan meningkatkan kesadaran akan

penerapan kesejahteraan hewan

PERAN STANDAR PUBLIK DAN SWASTA DI BIDANG KESEJAHTERAAN HEWAN

Standar Publik (Public Standards)

• Global → International Standard Setting Bodies (The Three Sisters)

• Nasional → Undang – Undang, PP, PerMen, Perda

Standar Swasta (Private Standards)

• Global → Ritel Internasional, RestoranWaralaba, Jaringan Hotel Internasional

• Nasional → Asosiasi Peternak, Rumah Potong, Produsen, Ritel

• Penerapan standar Kesrawan oleh perusahaan pangan, ritel, restoran, dan peternak secara global semakin meningkatsetiap tahun → menjadi katalis terhadap perbaikan kesrawanpada ternak/hewan produksi (melalui pemberian insentif)

• Standar swasta tidak bisa menggantikan Peraturan (StandarPublik), tetapi dapat memfasilitasi penerapan Standar Publikdengan menciptakan peluang pasar dan mekanisme insentif

Standar Publik VS Standar Swasta

RESOLUSI OIE NO. 26(78th OIE General Session 23–28 May 2010)

• Peran Standar Publik dan Swasta dalam Kesehatandan Kesejahteraan Hewan (Roles of public and private standards in animal health and animal welfare)

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/en_executive_20summary.pdf

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/A_RESO_2010_PS.pdf

Kata Kunci : HARMONISASI

ISO 34700:2016Animal Welfare Management in the Food Supply Chain

• Disusun bersama IOS (International Organization for Standardization) dan OIE, dimulai 2011

• Ditetapkan 1 Desember 2016

• Saat ini sedang dalam proses untuk masuk dalam PNPS (Program NasionalPerumusan Standar) di BSN untuk dapat diadopsi menjadi SNI

StandarPublik

StandarSwasta

ISO 34700:2016Manajemen Kesejahteraan Hewan Pada Rantai Pasok Pangan

1. Disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi, seperti:• Perbedaan sistem produksi, perbedaan manajemen pada unit usaha• Perbedaan kondisi geografis, budaya dan nilai keagamaan• Perbedaan kondisi pada negara berkembang dan negara maju

2. Memberikan persyaratan dan pedoman dalam penerapan standarkesrawan TAHC OIE Chapter 7.1

2. Berlaku bagi hewan darat yang dikembangbiakan dan dipelihara untukpangan dan pakan (kecuali hewan penelitian, hewan kebun binatang, hewan liar, hewan akuatik, pemusnahan hewan untuk pengendalianpenyakit, hewan yang dipelihara sebagai penghasil bulu)

ISO 34700:2016Manajemen Kesejahteraan Hewan Pada Rantai Pasok Pangan

4. Diterapkan terbatas pada aspek /proses-proses yang sifatnyaspesies spesifik sebagaimana diatur dalam TAHC OIE Chapter 7.2 –7.11, yaitu:

7.2 Transportasi laut untuk hewan

7.3 Transportasi darat untuk hewan

7.4 Transportasi udara untuk hewan

7.5 Penyembelihan hewan

7.9 Kesejahteraan hewan dan sistem produksi sapi potong

7.10 Kesejahteraan hewan dan sistem produksi ayam broiler

7.11 Kesejahteraan hewan dan sistem produksi sapi perah

ISO 34700:2016Manajemen Kesejahteraan Hewan Pada Rantai Pasok Pangan

5. Pengembangan rencana penerapan kesrawan

Evaluasi dan kaji ulang

Implementasi rencana penerapan kesrawan

Penyusunan rencana penerapan kesrawan

Analisis kesenjangan (Gap analysis)

PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN

DI UPT DITJEN PKH

DASAR PEMIKIRAN

• Penerapan kesejahteraan hewan dalam laboratorium diaturdalam Undang – Undang No. 18/2009 dan PeraturanPemerintah No. 95/2012

• Mengikuti rekomendasi OIE TAHC 2016 Chapter 7.8 (Use of Animals in Research and Education)

• UPT Pemerintah sebagai contoh bagi unit usaha dan peternak dalam penerapan Kesrawan

• Perlu dirintis komite etik yang dapat menilai penerapankesejahteraan hewan terhadap penggunaan hewan di laboratorium dan/atau terhadap perlakuan hewan pada saatpengambilan sampel

• Perlu dikembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlakuan dan pemanfaatan hewan terkait dengan tugas fungsiUPT

PENERAPAN KESRAWAN DI UPT DITJEN PKH

•Konsep FIVE FREEDOM

•Konsep “3R” (Replace, Reduce, Refine)

•Titik Kritis Penerapan Kesrawan1. Pengambilan sampel pada hewan hidup2. Pengujian pada hewan coba3. Pemeliharaan hewan coba

TUJUAN PENERAPAN KESRAWAN PADA HEWAN COBA

SDM

Fasilitas

Pemeliharaan

AturanPemanfaatan

Hewan

Kualitas danValiditasOutput

Penelitian

Kesrawan di Lab

berarti……..

DIAGRAM PENERAPAN KESRAWAN DI UPT VETERINER

RencanaTahunan(Sampel)

Hewan(Sampel)

ProdukHewan

(Sampel)

Penyusunan RencanaPengambilan Sampel

oleh Tim

KOMITE ETIK mereviewterhadap kesesuaian

aspek Kesrawandalam pengambilan

sampel dan pengujian(5 Freedom, 3R)

SESUAI

TIDAK

Rekording

Penyusunan RencanaPengambilan Sampel

oleh Tim

PelaksanaanPengambilan Sampel

oleh Tim

PelaksanaanPengambilan Sampel

oleh Tim

In Vivo

In Vitro, In Ovo

Laporan

Pengujian

Evaluasi/Feedback

Evaluasi/Feedback

Evaluasi/Feedback

Perbaikan(metode, alat, dll)

Pe

rbai

kan

(met

od

e,

alat

, dll)

Perlu Perbaikan

•Aspek Manajerial1. Pengembangan SDM (Unit Hewan Coba)2. Pembentukan Komite Etik Internal terhadap penerapan

Kesrawan yang bertujuan menilai/mereview metodepemeliharaan dan/atau pengambilan sampel hewan hidupmemenuhi aspek Kesrawan

3. Penyusunan Metode Internal Assessment penerapanKesrawan

Perlu Perbaikan

•Aspek Operasional1. Perbaikan infrastruktur pemeliharaan hewan

menyesuaikan dengan kaidah Kesrawan2. Penyusunan SOP pengambilan sampel pada hewan hidup

yang memenuhi aspek kesrawan3. Penyusunan SOP pemeliharaan hewan coba yang

memenuhi aspek kesrawan4. Penyusunan SOP penilaian kesesuaian penerapan

Kesrawan

Output yang Diharapkan

• Terbentuknya komite etik internal penerapankesrawan

• Pengambilan sampel pada hewan hidup yang memenuhikaidah kesrawan

• Pemeliharaan hewan coba dan penggunaan hewancoba yang memenuhi kaidah kesrawan (5 Freedom dan3R)

KESIMPULAN

Tantangan Pelaksanaan Pengawasan Kesrawan di Indonesia

✓ Aspek Pidana terhadap pelanggaran kesrawan yang masih lemah

✓ Kesrawan bukan merupakan kegiatan prioritas (pusat, provinsi, kab/kota)

✓ Jumlah Pengawas Kesmavet dan Kesrawan masih sangat minim, dan sebagian masih belum memiliki SK resmi dari pimpinan instansi/daerah

✓ Kompetensi untuk pengawasan kesrawan masih kurang

✓ Belum ada jejaring khusus pengawasan kesrawan, mekanisme koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengawasan belum berjalan maksimal (pusat/daerah)

Peluang Pelaksanaan Pengawasan Kesrawan di Indonesia

✓ Dasar hukum pelaksanaan penerapan Kesrawan yang sudah ada (StandarInternasional, UU, PP, Pedoman, Standar Swasta, dll)

✓ Kesadaran masyarakat terhadap isu kesejahteraan hewan yang mulaiada (arus informasi dan penggunaan media sosial)

✓ Adanya petugas kesrawan (AWO) pada masing-masing unit pemeliharaan hewan sebagai penyelia dan pengawas sistem jaminan penerapan kesrawan

✓ Tindakan preventif dalam bentuk pembentukan sistem jaminan penerapan kesrawan lebih efektif daripada mengandalkan aktifitas pengawasan yang masih terbatas

The greatness of a nation can be judged

by the way its animals are treated

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian RI

Info lebih lanjut:http://Kesmavet.ditjennak.pertanian.go.id

Info lebih lanjut:www.facebook.com/kesmaveteriner

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian RI

TERIMA KASIH