DATE

KEBIJAKAN NASIONALPERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT PERKOTAAN, PERUMAHAN, DAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

JAKARTA, 9 OKTOBER 2017

KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2

Masyarakatdapatmengakseshunian yang layak danterjangkau

Terwujudnya

pembangunan

yang lebih

merata dan

berkeadilan

Terpenuhinya kebutuhan

hunian yang dilengkapi

dengan prasarana dan

sarana pendukungnya

bagi seluruh masyarakat

yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan

jangka panjang yang

berkelanjutan, efisien, dan

akuntabel untuk

mewujudkan kota tanpa

permukiman kumuh

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN

NASIONALRPJPN 2005-2025

ditandai

oleh

Masyarakat

memperoleh

pelayanan

infrastruktur

dasar

permukiman

yang memadai

3

KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PEMERINTAH FOKUS PADA MBR, TERUTAMA DALAM MENINGKATKAN

STANDAR HIDUP 40% TERBAWAH

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019

POIN 6.6.3: MEMBANGUN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4

TANTANGAN: AKSES TERHADAP HUNIAN LAYAK

Ketahanan BangunanDilihat dari kondisi atap, lantai dandinding bangunan hunian sertatidak pada lokasi flood plain

Kecukupan Luas TempatTinggalLuas hunian memenuhi standar luaslantai per kapita ≥ 7,2 m2

Akses Air MinumHunian memiliki akses terhadap air minum yang layak dan aman

KeterjangkauanDilihat dari proporsi pengeluaranRumah Tangga untuk rumah

Keamanan BermukimDilihat dari status lahan hunian, apakahterjamin (secure) atau tidak

Akses SanitasiHunian memiliki akses terhadapsanitasi yang layak dan aman

Definisi Hunian Layak

5

TANTANGAN: AKSES TERHADAP HUNIAN LAYAK

Indikator Rumah

Tidak Layak Huni

Persentase Rumah

Tidak Layak Huni

sesuai indikator

2011 (%) 2016 (%)

Kondisi Atap 9,48 10,77

Kondisi Dinding 1,47 1,59

Kondisi Lantai 10,39 6,90

Kepadatan 12,51 9,36

Sanitasi 32,03 20,66

Air Minum 35,42 28,86

Kondisi AtapRTLH berdasarkan kondisiatap mengalami kenaikan

Jumlah RTLH tahun 2011-2016

Kondisi DindingRTLH berdasarkan kondisidinding mengalami kenaikan

Kondisi LantaiRTLH berdasarkan kondisilantai mengalami penurunanSumber: Profil Susenas 2011-2016

KepadatanRTLH berdasarkan kepadatanmengalami penurunan

SanitasiRTLH berdasarkan akses sanitasimengalami penurunan

Air MinumRTLH berdasarkan akses airminum mengalami penurunan

6

TANTANGAN: AKSES AIR MINUM DAN SANITASI

Sektor Saat Ini Target

2019

Air Minum 71,14% 100%

Sanitasi (Air Limbah Domestik)

- Akses layak 67,20% 85%

- Akses Dasar 9,17% 15%

- Buang Air Besar

Sembarangan

11,08% 0%

Pengelolaan

sampah

(pengangkutan)

46% 80%

Akses meningkat rata-rata +2% per tahun sejaktahun 2007

Tantangan dalam penyediaan air minum dan sanitasi bertambah dengan adanya SDGs, yaitu sumber air yang aman

Fakta terkait Air Minum dan Sanitasi

7

TANTANGAN: KETERJANGKAUAN MASYARAKAT

Desil

Rumah

Tangga

Pendapatan

RT per

bulan

(jt Rp)

Kapasitas

Membayar per

Bulan

(jt Rp)

Estimasi Harga

Rumah Terjangkau

hanya dgn

Pinjaman (jt Rp)

Estimasi Harga

Rumah Terjangkau

dgn Pembayaran

Uang Muka (jt Rp)

10 13.9 5.6 463 661

9 7 2.6 216 209

8 5.2 1.8 99 110

7 4.2 1.4 74 82

6 3.6 1.1 44 49

5 3.1 0.9 38 43

4 2.6 0.7 18 19

3 2.1 0.5 13 14

2 1.8 0.4 6.7 6.7

1 1.2 0.1 2.3 2.3

Mampu Membeli

Unit Komersil

Tidak Mampu Membeli

Unit Dasar Awal

Mampu Membeli Rumah Formal

dengan Bantuan Subsidi

Sumber: Peta Jalan Menuju Reformasi Kebijakan Perumahan, 2015

8

STRATEGI RPJMN 2015-2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

STRATEGI RPJMN2015 - 2019

1. Peningkatan kapasitas pemerintah danpemerintah daerah dalam mengelola sektorperumahan dan permukiman.

2. Penyempurnaan sistem pembiayaanperumahan dan pola subsidi bagi MBR(non-fixed income) yang kebanyakanbermukim di kawasan kumuh.

3. Peningkatan peran BUMN dalampenyediaan perumahan untuk MBR.

4. Peningkatan efektifitas dan efisiensimanajemen lahan dan hunian diperkotaan.

5. Pengembangan sistem karir perumahan(housing career system).

6. Pemanfaatan teknologi dan bahanbangunan yang aman dan murah,termasuk konsep rumah tumbuh(incremental housing).

7. Integrasi penyediaan layanan airminum dan sanitasi denganperumahan.

8. Revitalisasi dan pengembanganindustrialisasi perumahan.

9. Meningkatkan pembinaan danpengawasan terhadap keamanan dankeselamatan bangunan/gedung melaluipenyelenggaraan dan penataanbangunan/gedung.

9

PROGRAM PUSAT BERJALAN DALAM MENCAPAI TARGET PEMBANGUNAN PKP

LAND FINANCING SUPPLYSPATIAL PLAN

On Going

Belum/Akan Dilaksanakan

On Going On Going

Belum/Akan Dilaksanakan

On Going

Belum/Akan Dilaksanakan

• Sertifikasi lahan• Konsolidasi lahan

• Konsolidasi lahanpermukiman kumuh

• Land Banking• Kebijakan penanganan

permukiman kumuh illegal• Pemberdayaan lahan

terlantar/milik pemdauntuk perumahan

• FLPP (tapak&rusun)• Subsidi Selisih Bunga• Bantuan Uang Muka• Pembiayaan mikro untuk MBR

pekerja informal

• KPR Rumah Swadaya• KPR Sewa-Beli• Kredit Konstruksi• Subsidi progresif untuk setiap

level pendapatan• Bantuan Pembiayaan

Perumahan BerbasisTabungan/BP2BT

• Rusunami dan Rusunawa• BSPS (peningkatan kualitas &

pembangunan baru)• Rumah Khusus• Pembangunan infrastruktur dasar

• Rusunawa untuk berbagaitipologi rumah tangga(pekerja, keluarga muda, dsb)

• Pengembangan public housing dengan berbagai tipekepenghunian (sewa/milik)

• Industrialisasi perumahan• Pemanfaatan teknologi dan

bahan bangunan murah

Penyusunan RTRW, RDTR, RTBL dan dokumen-dokumenperencanaan sektoral (RP2KP-KP/RP3KP, dll)

• Menjadikan public housing dan transportasi sbg dasarperencanaan kota

• Mengembangkanpermukiman melaluipendekatan TOD

• Pemanfaatan ruang khusushunian MBR di perkotaan

Belum/Akan Dilaksanakan

10

RENCANA AKSI DAERAH

Tujuan, Target dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TUJUAN

TUJUAN 11:KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

TARGET

11.1:PADA 2030, MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA TERHADAP PERUMAHAN LAYAK, AMAN, TERJANGKAU, DAN PELAYANAN DASAR, SERTA MENATA KAWASAN KUMUH

INDIKATOR11.1.1 [INDIKATOR GLOBAL]PROPORSI POPULASI PENDUDUK PERKOTAAN YANG TINGGAL DI DAERAH KUMUH, PERMUKIMAN LIAR ATAU RUMAH YANG TIDAK LAYAK

11.1.1(a) [INDIKATOR NASIONAL]PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU

Proksi

11

RENCANA AKSI DAERAH

PETA JALAN

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

(TPB)

2017 – 2030

RENCANA AKSI

NASIONAL

(RAN) TPB

2017 – 2019

RENCANA AKSI

NASIONAL

(RAN) TPB

2020 – 2025

RENCANA AKSI

NASIONAL

(RAN) TPB

2025 – 2030

RENCANA

AKSI

DAERAH

(RAD) TPB

PROVINSI 1

RENCANA

AKSI

DAERAH

(RAD) TPB

PROVINSI 2

RENCANA

AKSI

DAERAH

(RAD) TPB

PROVINSI …

RENCANA

AKSI

DAERAH

(RAD) TPB

PROVINSI 34

Mandat RAD dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentangPelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan

Strategis

Nasional

Program

dan

Kegiatan

Level

Nasional

Kegiatan

Level

Daerah

Muatan DokumenKomponen RAN dan RAD

• Baseline 2016• Permasalahan dan

Tantangan• Kebijakan dan Strategi• Pemantauan, Evaluasi

dan Pelaporan

TERIMA KASIH

Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman

Kementerian PPN/Bappenas

Gedung Utama Lantai 3, Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta

Telp/Fax: (021) 3149635

Email: perkim.bappenas@gmail.com