Upload
sutopo-patriajati
View
179
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Policy Brief Kebijakan mempercepat
pencapaian MDG4 dan MDG5 dalam konteks Desentralisasi
Laksono Trisnantoro Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan/Program Pascasarjana IKM: Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM
Forum Desentralisasi Kesehatan
Pendahuluan
• Indonesia diproyeksikan masih mengalami kesulitan dalam mencapai indikator MDG4 dan MDG5 ditahun 2014
• PerhaGan Kabinet sangat besar untuk pencapaian MDG4 dan MDG5
• Ada kenaikan anggaran untuk pelayanan kesehatan Ibu dan Anak sampai pada tahun 2014
Isu Kebijakan (1) • Kebijakan KIA merupakan hal penGng untuk pemerintah pusat, namun Gdak penGng untuk pemerintah daerah.
• Anggaran pemerintah pusat untuk kesehatan ibu dan anak mempunyai berbagai hambatan dan sumbatan
• Pemerintah Kabupaten/Kota seharusnya mempunyai peran penGng untuk mendanai Standar Pelayanan Minimal yang mempunyai banyak indikator KIA
Isu Kebijakan (2)
• Di lapangan terjadi situasi yang menunjukkan fragmentasi antara pelayanan kesehatan ibu dan anak di pelayanan primer dengan rumahsakit.
• Berbagai kegiatan termasuk Gndakan promoGf dan prevenGf masih mempunyai kesulitan mendapatkan pembiayaan.
Analisis kebijakan secara keseluruhan
Kebijakan KIA terfragmentasi dalam konteks:
• pusat dan daerah, • pelayanan primer dengan sekunder/terGer
• Kerjasama antar profesi (dokter spesialis, dokter umum, bidan, perawat)
APBN “besar”, namun: Ada keruwetan penyaluran, hambatan dan sumbatan yang menyebabkan:
-‐ Gdak tepat sasaran -‐ ada sisa anggaran dana pemerintah pusat.
Anggaran pusat kurang berhasil untuk mendukung pelayanan kesehatan untuk KIA yang dianggap efektif (oleh laporan Lancet, termasuk kegiatan preventif dan promotif).
Resiko yang dihadapi di masa mendatang:
• Fragmentasi pelayanan dan Hambatan dan sumbatan dalam pembiayaan-‐penyaluran dana program KIA oleh pemerintah pusat
• meningkatkan risiko terjadinya kegagalan dalam skala yang lebih luas di tahun-‐tahun mendatang.
Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program
Melakukan integrasi perencanaan dan pelaksanaan antara pelayanan kesehatan primer dan sekunder/terGer.
(catatan: Dengan disatukannya pelayanan puskesmas dan pelayanan rumahsakit dalam Direktorat Jendral Bina Upaya Pelayanan Kesehatan diharapkan akan memudahkan integrasi ini).
• Menyusun petunjuk mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak dan sistem rujukan
• Menyusun pedoman kerjasama dan task-‐shiWing dalam pemberian pelayanan dari dokter spesialis ke dokter umum atau bidan/perawat, atau dari dokter ke perawat, bidan.
Dalam Penganggaran Perubahan Kebijakan
• Mengurangi besaran Dana Dekonsentrasi (APBN) dan mengalihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK).
• Dilakukan perubahan DAK melalui perubahan kebijakan Menteri Keuangan.
Diharap ada DAK baru: DAK Ibu dan Anak
• Alokasi anggaran pusat DAK dapat dipergunakan untuk operasional pelayanan kesehatan ibu dan anak.
• Dana pendamping dari daerah disesuaikan dengan Gngkat kemampuan fiskal daerah.
• Mengacu ke SPM Kesehatan
• Alokasi anggaran ke daerah diharapkan menggunakan formula
Catatan:
• BOK Puskesmas sebaiknya masuk sebagai DAK.
• Menyederhanakan mekanisme penyaluran dana APBN
Bagi Pemerintah Propinsi
• Menggunakan dana-‐dana pemerintah pusat untuk kegiatan dekonsentrasi, serta untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab propinsi (sesuai dengan PP38 tahun 2007).
• Mengusahakan dana-‐dana Propinsi untuk membantu Kabupaten/Kota yang dinilai Gdak mampu menjalankan SPM.
Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota
• Mengusahakan dana untuk KIA dari APBD sesuai dengan SPM yang ada. Dana dari APBD ini diharapkan banyak untuk prevenGf dan promoGf.
• Dinas-‐dinas di luar Dinas Kesehatan dihimbau untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian MDG4 dan MDG5. Dinas-‐dinas ini akan menjadi penggerak besar kegiatan promoGf dan prevenGf.