Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DasarHukum
2UU No 25 Th 2007
Ttg Penanaman Modal
UU No 23 Th 2014Ttg Pemerintah Daerah
Perpres No 97 Th 2014Ttg Penyelenggaraan PTSP
Perda No 9 Th 2016 Ttg Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Prov Jateng
Perda No 7 Th 2010 ttg Penanaman Modal
Permendagri No 138 Th 2017ttg Penyelenggaraan PTSP Daerah
Pergub No 72 Th 2016 ttg Organisasi & Tata Kerja DPMPTSP
Pergub No 18 Th 2017 ttg Penyelenggaraan PTSP
17 Bid, 166 Izin & Non Izin (Perubahan ke 4)
UU No 25 Tahun 2009Ttg Pelayanan Publik
DAYA SAING JAWA TENGAH
Lokasi yang strategis
Pasar lokal yang besar
Iklim ekonomi yang kondusif
Ketersediaan tenaga kerja produktif
Performa investasi yang meningkat
2
3
4
1
5
Upah tenaga kerja yang kompetitif
Ketersediaan lahan untuk berusaha
Dukungan infrastruktur yang
memadai
6
7
8
6
Performa InvestasiRealisasi nvestasi di Jawa Tengah menunjukkanpertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan56% per tahun (2011 – 2018)
Dalam IDR Trilyun
4.87
17.16
23.1 2427.55
41.7
47.15 47.42
4.17.97
16.98 18.59
26.04
38.18
51.54
59.27
36.16
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi 99 %
80 %
109 %
139 %
124 %
76 %
7
Kab / Kota
%
Prosentase
Capaian
Target 2018
Capaian
Target
2018
%
Prosentase
Capaian
Target 2019
Capaian
Target
2019 sem1
%
Prosentase
Capaian
Jawa Tengah
Kabupaten Banjarnegara 34 0.16 0.15 92 0.03 0.13 436
Kabupaten Banyumas 462 0.29 0.63 220 0.23 0.24 103
Kabupaten Batang 7,600 0.39 14.08 3,653 4.15 8.07 195
Kabupaten Blora 370 2.23 0.07 3 0.27 0.00 1
Kabupaten Boyolali 108 0.56 1.32 236 0.22 0.28 126
Kabupaten Brebes 416 0.57 1.29 226 2.06 0.33 16
Kabupaten Cilacap 8 7.32 4.93 67 3.83 6.78 177
Kabupaten Demak 75 1.11 0.75 68 0.39 0.25 64
Kabupaten Grobogan 36 1.51 0.79 52 0.16 0.36 227
Kabupaten Jepara 62 18.26 12.28 67 23.07 11.99 52
Kabupaten Karanganyar 118 0.98 1.09 112 0.43 0.15 36
Kabupaten Kebumen 171 0.04 0.07 192 0.01 0.07 660
Kabupaten Kendal 245 0.74 1.12 152 0.85 0.22 26
Kabupaten Klaten 124 0.22 0.27 120 0.14 0.21 148
Kabupaten Kudus 144 2.74 0.69 25 0.95 0.10 11
Kabupaten Magelang 437 0.21 0.16 75 0.15 0.16 107
Kabupaten Pati 325 0.35 0.11 31 0.02 0.08 382
Kabupaten Pekalongan 11,815 0.10 1.24 1,249 0.16 0.03 19
Kabupaten Pemalang - 0.30 0.12 40 0.09 0.06 70
Kabupaten Purbalingga 6,989 0.36 0.17 47 0.49 0.00 1
Kabupaten Purworejo 49 0.08 0.11 145 0.03 0.01 23
Kabupaten Rembang 448 0.18 0.65 359 2.42 0.20 8
Kabupaten Semarang 65 2.24 2.39 107 1.15 0.61 53
Kabupaten Sragen 1,021 0.13 2.51 1,981 0.25 0.02 7
Perkembangan Target dan Capaian Provinsi Jawa Tengah
8 Perkembangan Target dan Capaian Provinsi Jawa Tengah
Kab / Kota
%
Prosentase
Capaian
Target 2018
Capaian
Target
2018
%
Prosentase
Capaian
Target 2019
Capaian
Target
2019 sem1
%
Prosentase
Capaian
Kabupaten Sukoharjo 1,413 1.34 1.83 136 0.28 0.84 299
Kabupaten Tegal 6,039 0.56 0.24 43 0.46 0.04 9
Kabupaten Temanggung 52 0.43 0.22 51 0.15 0.00 3
Kabupaten Wonogiri 18 0.64 0.04 6 1.06 0.04 4
Kabupaten Wonosobo - 0.13 0.02 15 0.02 0.01 41
Kota Magelang 2,711 0.01 0.01 155 0.01 0.02 259
Kota Pekalongan 128 0.03 0.10 303 0.02 0.01 39
Kota Salatiga 228 0.22 0.25 116 0.14 0.20 145
Kota Semarang 204 2.36 9.15 387 3.52 4.45 126
Kota Surakarta 147 0.33 0.38 115 0.21 0.12 59
Kota Tegal 183 0.03 0.03 104 0.03 0.07 227
TOTAL 124 47.2 59.26 126 47.45 36.16 76
9
No LokasiInvestasi
(Rp. Miliar)Proyek
1 DKI Jakarta 26.652,4 1.556
2 Jawa Timur 25.448,9 2.721
3 Jawa Barat 20.454,1 2.214
4 Riau 17.316,9 523
5 Jawa Tengah 13.517,4 1.564
6 Kalimantan Timur 12.422,6 765
7 Banten 8.846,3 1.078
8 Sumatera Utara 8.681,6 584
9 Sumatera Selatan 7.027,5 396
10 Kalimantan Tengah 4.264,2 334
11 Kalimantan Barat 3.784,3 449
12 Kalimantan Selatan 3.291,7 301
13 Sulawesi Utara 2.948,7 132
14 Bali 2.774,7 243
15 Sulawesi Tenggara 2.728,4 96
16 Kalimantan Utara 2.691,9 111
17 Kepulauan Riau 2.257,8 394
18 Aceh 2.156,5 223
19 Daerah Istimewa Yogyakarta 1.970,9 198
20 Jambi 1.788,1 346
21 Nusa Tenggara Barat 1.679,3 110
22 Sulawesi Tengah 1.585,3 122
23 Lampung 1.370,5 169
24 Sulawesi Selatan 1.280,7 410
25 Sumatera Barat 1.254,4 284
26 Nusa Tenggara Timur 1.142,0 131
27 Kepulauan Bangka Belitung 768,0 138
28 Sulawesi Barat 728,9 27
29 Bengkulu 667,9 93
30 Maluku Utara 569,5 30
31 Gorontalo 378,2 48
32 Maluku 193,2 40
33 Papua Barat 102,8 14
34 Papua 87,2 36
TOTAL 182.833,0 15.880
Realisasi Semester 1 Tahun 2019 Berdasarkan LokasiPMDN PMA
No LokasiInvestasi
(US$. Juta)Proyek
1 Jawa Barat 3.216,1 5.034
2 DKI Jakarta 1.858,0 6.081
3 Jawa Tengah 1.509,7 961
4 Banten 1.049,7 1.984
5 Kepulauan Riau 906,7 828
6 Papua 708,2 119
7 Sulawesi Tengah 591,8 186
8 Maluku Utara 495,4 65
9 Jawa Timur 436,7 1.714
10 Sulawesi Tenggara 417,0 89
11 Kalimantan Barat 358,1 413
12 Kalimantan Timur 300,4 427
13 Bali 253,3 1.497
14 Sumatera Selatan 242,1 286
15 Kalimantan Selatan 221,0 148
16 Sulawesi Selatan 201,6 239
17 Sumatera Utara 186,3 663
18 Riau 152,3 308
19 Sulawesi Utara 128,1 179
20 Lampung 127,2 151
21 Kalimantan Tengah 122,3 274
22 Gorontalo 121,6 39
23 Nusa Tenggara Barat 115,0 589
24 Sumatera Barat 76,6 167
25 Bengkulu 76,2 45
26 Kepulauan Bangka Belitung 59,1 104
27 Kalimantan Utara 55,9 62
28 Aceh 50,8 103
29 Nusa Tenggara Timur 39,1 191
30 Jambi 33,5 136
31 Maluku 31,6 22
32 Papua Barat 29,8 47
33 Daerah Istimewa Yogyakarta 8,8 200
34 Sulawesi Barat 7,0 12
TOTAL 14.186,9 23.363
10Realisasi Investasi berdasarkan LokasiTahun 2019 Sem 1
Kabupaten Jepara,
798,950.00
Kabupaten Batang,
524,094.50
Kota Semarang, 87,546.20
Kabupaten Brebes,
21,954.10
Kabupaten Grobogan, 17,118.80 Lainnya,
59,997.10
PMA($ dalam ribu)
PMDN($ dalam ribu)
Kabupaten Cilacap,
6,777,703.10
Kota Semarang, 3,138,986.10
Kabupaten Sukoharjo, 830,160.20
Kabupaten Semarang, 449,636.50
Kabupaten Boyolali,
267,790.50
Lain lain , 2053150.4
Serapan Tenaga Kerja Semester 1 - 201911
25035 24511
262 25
PMA PMDN
Sem 1 - 2019TKI TKA
Total Sem 1 - 2019
TKI : 49546TKA : 287
12Top 10 Realisasi Investasi berdasarkan Negara AsalTahun 2019 (Sem I)
Peringkat Negara Asal Ribu USD1 Jepang 1.362.351,30
2 Korea Selatan 42.606,90
3 R.R. Tiongkok 23.304,00
4 Malaysia 20.634,70
5 Singapura 11.870,00
6 British Virgin Islands 10.884,40
7 Taiwan 6.923,40
8 Jerman 6.403,10
9 Hongkong, RRT 5.461,30
10 Belanda 5.089,80
Jepang
R.R TiongkokMalaysiaKorea Selatan
Singapura
PERAN DAERAHDALAM PROMOSI
INVESTASI
Identifikasi Pengolahan/ Pengemasan
Informasi
KegiatanPromosiInvestasi
Fasilitasi
Potensi/peluanginvestasi serta
proyek investasipotensial daerah
Investor yang berminat
menanamkanmodalnya di
daerah
IKLIM INVESTASI
Mendukung penguatan iklim investasi melalui Pelayanan Terpadu SatuPintu, membantu mengurangi hambatan Investasi di daerah
> > >
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targeted promotion),
terarah dan inovatif.
1. Penguatan image building sebagai negara tujuan PM yang menarik dengan
mengimplementasikan kebijakan pro PM dan menyusun rencana tindak image
building lokasi PM.
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target
PM yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan peran koordinasi promosi PM dengan
BKPM, DPMPTSP provinsi lain, dan DPMPTSP
Kab/Kota.
5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan
promosi secara pro aktif untuk
mentransformasi minat PM menjadi
realisasi PM
ARAH KEBIJAKAN PROMOSI PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TENGAH
ROADMAP INVESTASIJAWA TENGAH
Mendorong kelompok
industri yang cepat
menghasilkan bahan
baku/setengah jadi bagi
industri lainnya, penunjang
infrastruktur
Percepatan infrastruktur fisik
kawasan regional (termasuk
infrastruktur pendukung zona
dan kawasan industri),
diversifikasi dan konversi energi
serta peningkatan kualitas SDM
Pengembangan industri skala
besar yang terintegrasi
(upstream downstream)
Pengembangan investasi
dan inovasi berteknologi
tinggi
Tahap I (2012 – 2015)
Tahap II (2016 – 2020)
Tahap III (2021 – 2025)
Sumber: RUPMP Jawa Tengah 2012 - 2025
Tahap IV (Setelah 2025)
PENGEMBANGAN
PENANAMAN MODAL
YANG RELATIF MUDAH
DAN CEPAT
MENGHASILKAN
INFRASTRUKTUR DAN
ENERGI
PENGEMBANGAN
INDUSTRI SKALA BESAR
PENGEMBANGAN
INDUSTRI SKALA BESAR
INFRASTRUKTURSistem
Penyediaan Air
Minum (SPAM)
Pengelolaan
sampah menjadi
energi (PLTSa)
INDUSTRI
Padat Karya MakananTekstil dan
Produk Tekstil
Barang dari kulit
dan alas kaki
Mineral non
logam
PertanianTanaman pangan
dan perkebunanPerikanan
Substitusi
Impor
Kimia dasar,
barang kimia, dan
farmasi
Peternakan Permesinan
Pariwisata
Akomodasi (jotel,
cottage, restoran,
dan resort)
Wisata budaya
KAWASAN INDUSTRI KI Eksisting Rencana KI baru
STRATEGI PROMOSI INVESTASIMendorong Investasi di Sektor Prioritas
Kerjasama dengan
Bappeda Prov. Jateng
dan Bank Indonesia
(Keris Jateng) dalam
program CENTRAL JAVA
POTENTIAL INVESTMENT
CHALLENGE (CJPIC)
untuk mendapatkan
informasi proyek
investasi dari Kab/Kota
yang siap ditawarkan
Mengolah dan
mengemas informasi
proyek, peluang dan
potensi investasi
kewenangan Provinsi,
Kab/Kota, BUMN/BUMD
di Jawa Tengah, pihak
swasta yang memerlukan
mitra
Mengolah dan
mengemas informasi
terkait penanaman
modal yang diperlukan
calon investor dalam
mempersiapkan rencana
investasinya di Jawa
Tengah
PENGOLAHAN/PENGEMASAN INFORMASI
BAHAN PROMOSI INVESTASI YANG
LENGKAP, VALID DAN INFORMATIF
• Promosi Investasi di berbagai negara
(Kerjasama dengan BKPM dan Indonesia
Investment Promotion Center/IIPC atau
Perwakilan BKPM di luar negeri)
• Promosi TTI Terpadu di berbagai
negara (Kerjasama dengan Dinperindag
dan Dinporapar Prov. Jateng, Bank
Indonesia Prov. Jateng, KBRI/KJRI,
BKPM, IIPC)
• Central Java Investment Business
Forum/CJIBF (Kerjasama dengan BKPM,
K/L terkait, Bank Indonesia, Pemerintah
Kab/Kota se-Jawa Tengah, KADIN
Jateng)
• Penerimaan Misi dari berbagai
Negara
• Pertemuan dengan asosiasi usaha
Off-line Promotion
Integrated
Promotion
Promotion to
targeted
countries
Focus on
potential
sectors
TARGET
INVESTASI
TARGET
INVESTASI
Media Sosial
• Membangun citra dan positioning
Jawa Tengah sebagai tujuan
investasi yang menjanjikan melalui
media cetak dan elektronik
• Website dan media sosial
DPMPTSP Prov Jateng menyajikan
berbagai informasi terkait investasi,
termasuk informasi
proyek/peluang/ potensi investasi
serta informasi lainnya yang
diperlukan calon investor
Online Promotion (1)
Investment
Branding/
Positioning
Website
• Aplikasi Informasi Peluang
Penanaman Modal
Online Promotion (2)
Menampung data peluang dan potensi
investasi dari Kabupaten/Kota
• Integrasi dengan Program CJIBF 2019
Pendaftaran CJIBF
Rekapitulasi LOI CJIBF beserta
rekapitulasi rencana nilai investasi
INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER YOUTUBE
Pola updating informasi
kepada pengguna
instagram dengan feeding
informasi terbaru bagi
pengguna instagram
(follower) yang mengikuti
akun intagram
@ptspjateng.
Fan page Dinas PMPTSP
Pola updating informasi
dengan feeding informasi
terbaru bagi pengguna
Facebook yang
mendaftarkan/mengikuti
fan page atau setuju untuk
menjadikan fan page tsb
sebagai favorit (like).
Pola updating informasi
kepada pengguna twitter
dengan feeding informasi
terbaru bagi pengguna
twitter (follower) yang
mengikuti akun twitter
@DPMPTSPJateng.
Pola diseminasi informasi
dengan menggunakan
media visual/video kepada
pengguna Youtube yang
mendaftar atau mengikuti
akun/channel Youtube
DPMPTSP JATENG
Pola Diseminasi Perkembangan Informasi:
MEDIA SOSIAL
MINAT INVESTASI PERIZINAN INVESTASI REALISASI INVESTASI
Seksi PembinaanSeksi Promosi
Fasilitisasi debottleneckingsetelah perizinan hingga
realisasi
Bidang Pelayanan Perizinan
Fasilitisasi survei lokasi dan
debottleneckinghingga perizinan
Fasilitisasi informasi hingga berminat
Fasilitisasipendampingan
perizinan
Pelayanan End-to-End untuk Investor
FASILITASI MINAT INVESTASI MENUJU REALISASI INVESTASI
Bidang Pengawasan
& Pengendalian
DALAM NEGERI
Promosi investasi
dan/atau Promosi TTI
Terpadu di beberapa
negara
1. Central Java Investment Business
Forum (CJIBF) dan Central Java
Business Expo (CJBE)
2. Business Meeting Dalam Negeri
untuk penerimaan Misi dan
pertemuan dengan Asosiasi Usaha
3. Pameran Investasi
4. Digitalisasi Promosi (Penguatan
Promosi melalui Website dan
Media Sosial)
LUAR NEGERI
RENCANA KEGIATAN DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH TERKAIT PROMOSI TAHUN 2019
Paket Kebijakan XVI Presiden RI
29
1. Peluncuran Perpres No 91 Tahun 2017 tentangPercepatan Pelaksanaan Berusaha
2. Peluncuran PP No 24 Tahun 2018 tentang PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
31 Lima Isu Kebijakan Percepatan PelaksanaanBerusaha (Perpres No 91 Tahun 2017)
PEMBENTUKAN SATGAS K/L/Pmengidentifikasi seluruh perizinan kegiatan sektor mengawal dan menyelesaikanhambatan perizinan
Penerapan Sistem CHECKLIST di KEK, FTZ, Kawasan Industri, KSPN* yang telah beroperasi
REFORMASI REGULASI di Pusat dan Daerah
Penerapan DATA SHARING untuk perizinan
*) KSPN: Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS)
Satgas Percepatan Pelaksanaan BerusahaProvinsi Jawa Tengah (Perpres Nomor 91 Tahun 2017)
32
1. Pemprov Jateng telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) melalui Surat
Keputusan Gubernur Nomor 561/101 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Jawa Tengah
2. Tingkat Kabupaten / Kota telah terbentuk 35 Satgas
33
Ketua : WagubKetua Harian : Sekda
Wakil Ketua : Inspektur
Sekretaris : DPMPTSP
Unit Kerja Pemproses Izin
DeskSubsektor Perizinan Berusaha Desk Supporting
Satgas K/LLeading
Satgas K/Lsupporting
Satgas Kab/Kota
SATGAS NASIONALGUBERNUR
(pasal 12 ayat 4)
Struktur Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Prov. Jateng
Tahapan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha34
Tahap 1• Mengawal perizinan end to end melalui pembentukan Satgas (Leading & Supporting)• Pelaksanaan kegiatan berusaha berdasarkan sistem checklist di KEK, FTZ, KI, KSPN
• Penyederhanaan proses perizinan melalui data sharing dan tidak berulang berdasarkan regulasi yang berlaku
Preparasi Tahap II
Reformasi regulasi (termasuk Koperasi & UKM) di K/L dan Pemda
Online Single Submission (OSS)1. Penyusunan blueprint dan roadmap single submission2. Pembangunan dan pengelolaan sistem3. Uji coba4. Assesment peningkatan infrastruktur IT5. Penyediaan gedung tersendiri
Fungsi Satgas dalam Percepatan Berusaha sesuai Perpres No 91 Tahun 2017
35
1 Membentuk layanan pengaduan help desk dan pusat informasi (call center)
2Melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yangmenjadi kewenangan Provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh K/L dan Pemerintah Kab/Kotayang telah diajukan dan belum selesai
3Melakukan penyederhanaan proses perizinan (debirokratisasi) yang mencakup penggunaan datasharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha
4Melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaanproses perizinan (debirokratisasi)
5 Mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melaluiinformasi dan data daring (Online Single Submission)
6 Menyiapkan pembiayaan dan SDM dalam rangka penerapan perizinan melalui OSS
7 Melakukan pengawalan terhadap proses pemenuhan komitmen perizinan melalui OSS danPengawasan (Post Audit)
ImplementasiPeran Satgas Percepatan Berusaha dalam OSS
36
1. Hak akses untuk Com Protocol : Sekda (selaku ketua Satgas) Kepala DPMPTSP Petugas Help desk yang ditunjuk oleh ketua Satgas
2. PTSP memproses izin – izin yang dipersyaratkan sebagai pemenuhan komitmensesuai kewenangan (Mekanisme perizinan seperti biasa)
3. Satgas memantau web form data pemohon yang telah mengajukan izin melalui OSS4. PTSP melakukan notifikasi bagi pemohon yang telah memenuhi komitmen untuk Izin
Usaha / Izin Komersial melalui web form5. Satgas melakukan Post Audit pasca Izin terbit6. Help desk pengaduan melaporkan hasil inventarisasi daftar kasus kepada Ketua
Satgas7. Satgas melaporkan kepada Satgas Nasional terkait pemberlakuan Izin Usaha / Izin
Komersial (Cabut / Tidak dicabut)
Reformasi PerizinanDi Indonesia Melalui OSS
PP No 24 Tahun 2018 tentangPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik
tanggal 21 Juni 2018
Di launching di KemenkoPerekonomian tanggal 9 Juli 2018
oleh Menko Perekonomianserta semua Menteri Terkait
Pilar Reformasi Perizinan Berusaha Berdasarkan OSS (PP No 24 Tahun 2018)
39
Regulasi
1.Standar (Nasional& Internasional)
2.Sistem (IT)5.Memastikan
K3L
3.Komitmen(Izin Berutang Syarat)
4.Pengawasan olehProfesi Bersertifikasi
K3L: Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan
New Regime Perizinan Berusaha41
Hanya ada 2 Jenis Perizinan Berusaha :
Izin Usaha dan Izin Komersial /Operasional
New Fashion Pelayanan Perizinan Berusaha(ONLINE SINGLE SUBMISSION (Pasal 90-96 PP 24/2018):
KEMENTERIAN /LEMBAGA
DPMPTSP
BKPM
Pelaku usaha
Nomor Induk
Berusaha
Izin Usaha
Izin Komersial/
Operasional
Pelayanan dalam rangka
pemenuhan komitmen izin
usaha/operasional
Validasi, integrasi
penerbitan standard,
pendaftaran produk dll
Permohonan
Pengawalan end to end oleh SATGAS
Menggunakan satu portal nasional (oss.go.id), satu identitasperizinan berusaha (NIB), dan satu format perizinan berusaha(Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial);
Perizinan Berusaha diterbitkan berdasarkan KomitmenKepatuhan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha;
Pemenuhan komitmen diselesaikan di K/L dan/atau Pemda.
• Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, danPemerintah Daerah kabupaten/kota menggunakan sistemOSS dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yangmenjadi kewenangannya masing-masing.
• Penggunaan sistem OSS mengikuti standar integrasi sistemOSS.
• Sistem OSS dikelola oleh Lembaga OSS.• Lembaga OSS berwenang untuk:• menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;• menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha
melalui sistem OSS;• menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan
Berusaha pada sistem OSS;• mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan• bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan,
pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.
OSS telah operasional dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha (NIB, Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial
secara elektronik 24/7
Cakupan PP Nomor 24 Tahun 201843
1. Jenis, Pemohon, dan Penerbit PerizinanBerusaha
2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha3. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor.4. Sistem OSS.5. Lembaga OSS.6. Pendanaan OSS.7. Insentif Atau Disinsentif Pelaksanaan
Perizinan Berusaha Melalui OSS.8. Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan
Perizinan Berusaha Melalui OSS.9. Sanksi.
Pemohon Perizinan Berusaha44
Siapa Pemohon Perizinan Berusaha:a. Pelaku Usaha Perseoranganb. Pelaku Usaha Non Perseorangan
Penerbit Perizinan Berusaha1. Perizinan Berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai kewenangannya yang pelaksanaannya wajib dilakukanmelalui Lembaga OSS.
2. Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 untuk danatas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota menerbitkanPerizinan Berusaha.
3. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentukDokumen Elektronik yang disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
Penerbitan Izin Usaha 45
1. Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha / Izin Komerisial berdasarkanKomitmen
2. Penerbitan Izin Usaha / Izin Komerisial berdasarkan Komitmen kepadaPelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usahadan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelahLembaga OSS menerbitkan:a. Izin Lokasib. Izin Lokasi Perairanc. Izin Lingkungan dan/ataud. IMBberdasarkan Komitmen (dengan mengisi form di laman OSS). Jika komitmentidak dipenuhi, maka Izin Usaha / Izin Komersial akan dibekukan / di cabut.
46 Penerbitan Izin Komersial1. Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk:
a.standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau
b.pendaftaran barang/jasa,
sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui
sistem OSS.
2. Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang sudah
diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen.
3. Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan
Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Sektor Pelaksana dalam Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha
47
Perindustrian
Ketenaga listrikan Kesehatan
Obat dan MakananPertanian
Kelautan Dan Perikanan
PUPR
Komunikasi & InformatikaPerdagangan Perhubungan Keuangan Pariwisata
Pendidikan
Tinggi KeagamaanKetenaga Kerjaan
KepolisianKoperasi &
UMKM Nuklir
Pendidikan dan Kebudayaan
LHK
Inventarisasi Izin OSS dan Non OSS di Jawa Tengah48
NO BIDANG SEMULA MASUK OSS SIAPJATENG
REFORMASI PERIZINAN
1. Penanaman Modal 9 Izin 9 Izin 0 Izin 4 Izin2. Kelautan dan Perikanan 19 Izin 14 Izin 5 Izin 9 Izin3. Kehutanan 8 Izin 4 Izin 4 Izin 3 Izin4. Perhubungan 17 Izin 17 Izin 0 Izin 17 Izin5. Kesehatan 9 Izin 8 Izin 1 Izin 4 Izin6. Lingkungan Hidup 2 Izin 2 Izin 0 Izin 0 Izin7. Pendidikan 12 Izin 2 Izin 10 Izin 0 Izin8. Perindustrian dan Perdagangan 6 Izin 3 Izin 3 Izin 0 Izin9. Perkebunan 8 Izin 4 Izin 4 Izin 4 Izin 10. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 4 Izin 4 Izin 0 Izin 0 Izin11. Koperasi dan UMKM 3 Izin 2 Izin 1 Izin 0 Izin
12. Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 5 Izin 0 Izin 5 Izin 0 Izin
13. Sosial 1 Izin 0 Izin 1 Izin 0 Izin14. Pengelolaan Sumber Daya Air 3 Izin 0 Izin 3 Izin 0 Izin15. Pekerjaan Umum / Bina Marga 16 Izin 0 Izin 16 Izin 0 Izin16. Peternakan dan Kesehatan Hewan 17 Izin 0 Izin 17 Izin 0 Izin17. Energi dan Sumber Daya Mineral 27 Izin 5 Izin 22 Izin 0 Izin
Jumlah 166 Izin 74 Izin 92 Izin 40 Izin
Pelayanan Perizinan secara Berbantuan Melalui OSS
di DPMPTSP Prov Jateng
Jenis
IzinJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Total
Jumlah
Pelayanan144 128 141 132 90 143 306 340 227 1651
NIB 93 74 61 78 66 99 137 67 94 769
Izin Usaha 37 46 40 43 37 72 111 23 78 487
Izin
Komersial27 14 20 8 8 11 6 6 3 103
Diskresi Perizinan OSS PP No 24 Tahun 2018 Pasal 98
51
1. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan
hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui
sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur
kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem
OSS, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk
menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka
penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik
52
Legal Opinion Kejagung RISurat Kejaksaan Agung
No B.309/G/Gtn.1/08/2018Tentang Legal Opinion legalitas Perizinan Investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM setelah berlaku PP No
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik
a. Sejak ditetapkan dan diundangkannya PP No 24 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018, maka semua proses
perizinan berusaha yang masuk dalam sistem OSS harus tunduk pada PP No 24 Tahun 2018. Izin yang
diterbitkan tidak melalui OSS maka secara hukum dianggap batal karena tidak sesuai dengan peraturan
perundangan;
b. Berdasarkan prinsip praduga rechtmatig, maka suatu keputusan TUN tetap dapat dibatalkan /diubah dengan
Putusan Hakim. Selain itu, berdasarkan asas contrarius actus keputusan yang secara jelas dan diketahui
mengandung kesalahan dapat dilakukan perubahan / pencabutan oleh pembuat keputusan, kemudian
dimohonkan kembali untuk diproses menggunakan sistem OSS sebagaimana diatur PP no 24 Tahun 2018;