KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

KAWASAN TRANSMIGRASI DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH

MENURUT UU 26/2007

Jakarta, 14 November 2013

Oleh :Ir. Bahal Edison Naiborhu, MT.

Direktur Penataan Ruang Daerah Wilayah II

Outline• Pendahuluan• Permasalahan Penataan Ruang • Tujuan Penataan Ruang• Klasifikasi Penataan Ruang• Penyelenggaraan Penataan Ruang• Transmigrasi dan Penataan Ruang• Kawasan Transmigrasi menurut UU 29/2009• Arti Penting Perencanaan Kawasan Transmigrasi di

dalam RTRW • Kesimpulan

• Kebutuhan akan ruang semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk, sedangkan jumlah lahan atau ruang yang tersedia tetap.

• Ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia meliputi potensi lautan seluas 3,1 juta km2 dan potensi daratan seluas 1,9 juta km2.

• Pada tahun 2010, sebanyak 43 % penduduk Indonesia berada di pulau Jawa, padahal luas wilayah pulau Jawa hanya sekitar 7 % dari seluruh wilayah daratan Indonesia.

• Untuk pemerataan kepadatan penduduk, khususnya di Pulau Jawa, diperlukan kebijakan transmigrasi yang terintegrasi di dalam kebijakan penataan ruang wilayah yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Pendahuluan

Permasalahan Tata Ruang

Alih fungsi lahan

Semakin menurunnya kualitas permukiman dan lingkungan

Kesenjangan antar dan di dalam wilayah

BERKELANJUTAN

NYAMAN

PRODUKTIF

AMAN

Tujuan Penataan

Ruang adalah MEWUJUDKAN

RUANG

Tujuan Penataan Ruang

Sumber : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Klasifikasi Penataan Ruang

Penataan Ruang diklasifikasikan berdasarkan :

SISTEM

FUNGSI UTAMA KAWASAN

WILAYAH ADMINISTRATIF

KEGIATAN KAWASAN

NILAI STRATEGIS KAWASAN

Wilayah Internal Perkotaan

Kws. BudidayaKws. Lindung

Wil. Nasional

Wil. Provinsi Wil. Kab. / Kota

PR Kws. PerdesaanPR Kws. Perkotaan

PR Kws Strategis Nasional

PR Kws Strategis Provinsi

PR Kws Strategis Kab./Kota

Sumber : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Penyelenggaraan Penataan Ruang

PENGATURAN

PEMBINAAN PENGAWASAN

PengendalianPemanfaatan

Ruang

PemanfaatanRuang

PerencanaanTata Ruang

Sumber : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Pelaksanaan Penataan Ruang

PELAKSANAAN

Perencanaan

Tata Ruang

Pemanfaatan

Ruang

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

suatu proses untuk menentukan struktur ruang & pola ruang yang meliputi penyusunan & penetapan RTR

upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan:

Perencanaan

Tata Ruang

Sumber : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Pemanfaatan

Ruang

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Dilengkapi peraturan zonasi (Zoning Regulation)

Perencanaan Tata Ruang

men

gacu

RTRW Kab.

disusun dengan memperhatikan

perkembangan permasalahan provinsi & hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten

upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan ekonomi kabupaten;

keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup RPJPD RTRWK yang berbatasan RTR kawasan strategis kabupaten

tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah kabupaten

Renc. struktur ruang wilayah kabupaten yg meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan & sistem jaringan pras wil kabupaten

rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten & kawasan budi daya kabupaten

penetapan kawasan strategis kabupaten

arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wil. kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, insentif & disinsentif, serta arahan sanksi.

jan

gka

w

aktu

penyusunan RPJPD penyusunan RPJMD pemanfaatan ruang &

pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor

penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi

penataan ruang kawasan strategis kabupaten

pedoman untuk

20 tahun

ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun

ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:

perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau

perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau kab.

Peraturan Daerah Kabupaten

memuat

Ditetapkan dengan

RTRWN & RTRWP; pedoman & petunjuk

pelaksanaan bidang penataan ruang; dan

RPJPD

Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan & administrasi pertanahan

Ps. 25 ayat (1)

Ps. 25 ayat (2)

Ps. 26 ayat (1)

Ps. 26 ayat (2)

Ps. 26 ayat (3)

Ps. 26 ayat (4)

Ps. 26 ayat (5)

Ps. 26 ayat (6)

Ps. 26 ayat (7)

RTRW KABUPATEN

Sumber : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN

Sumber : UU 26/2007

Kawasan Strategis Nasional: Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan

dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,

termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia

Kawasan Strategis Provinsi :Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan

Kawasan Strategis Kabupaten :Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial,

budaya, dan/atau lingkungan

Kawasan Strategis Kota :Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan

KAWASAN STRATEGIS

Status penyelesaian Perda RTRW Provinsi

No Provinsi Di Pulau/

Kepulauan

Status

Total provinsi

Perda Sdh mendapat

Persub Menteri PU

1 Sumatera 10 5 52 Jawa-Bali 7 7 03 Nusa Tenggara 2 2 04 Kalimantan 4 0 45 Sulawesi 6 2 46 Maluku 2 2 07 Papua 2 0 2

Status 06 September 2013

No Pulau/Kepulauan

Status

Jumlah Kabupaten

(kota)

PerdaKabupaten

(Kota)

Sdh mendapat

Persub Menteri PUKabupaten

(Kota)

Sudah BKPRN

Kab. (Kota)

Rekomen-dasi

Gubernur Kabupaten

(Kota)

Proses Revisi

Kabupaten (Kota)

1 Sumatera 117 (34) 49 (20) 67 (12) 0 (0) 0 (0) 1 (2)

2 Jawa-Bali 91 (30) 83 (27) 8 (2) 0 (1) 0 (0) 0 (0)

3 Nusa Tenggara 28 (3) 26 (3) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

4 Kalimantan 46 (9) 8 (5) 38 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

5 Sulawesi 62 (11) 41 (7) 21 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

6 Maluku 16 (4) 15 (2) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

7 Papua 38 (2) 21 (0) 17 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0)

Jumlah 398 (93) 243 (64) 154 (25) 0 (1) 0 (1) 1 (2)

Status 06 September 2013

Status penyelesaian Perda RTRW Kabupaten/Kota

Neraca Penatagunaan Tanah

Dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dgn memperhatikan SPM dlm penyediaan sarana & prasarana

Dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi

Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, termasuk jabaran dari indikasi program utama yg termuat di dlm RTRW

Diselenggarakan secara bertahap sesuai dgn jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yg ditetapkan dlm RTR

Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dgn pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya

Penatagunaan Tanah

dikembangkan

Penatagunaan Udara

Penatagunaan Air

Penatagunaan SDA lainnya

diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan

Neraca Penatagunaan Udara

Neraca Penatagunaan Air

Penatagunaan SDA lainnya

Pembangunan prasarana & sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah utk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah

perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW & RTR kawasan strategis

perumusan program sektoral dlm rangka perwujudan struktur ruang & pola ruang wilayah & kawasan strategis

kawasan budi daya yg dikendalikan

kawasan budi daya yg didorong pengembangannya

pengembangan kawasan secara terpadu

ditetapkan

SPM bidang penataan ruang

standar kualitas lingkungan

daya dukung & daya tampung lingkungan hidup

dilaksanakan sesuai

pelaksanaan pembangunan sesuai dgn program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis

Ps. 32 ayat (1)

Ps. 32 ayat (2)

Ps. 32 ayat (3)

Ps. 32 ayat (4)

Ps. 32 ayat (5)

Ps. 33 ayat (1)Ps. 33 ayat (2)

Ps. 33 ayat (3)

dilakukan

melalui

Ps. 34 ayat (1) Ps. 34 ayat (2)

Ps. 34 ayat (3)

Ps. 34 ayat (4)

Pemanfaatan Ruang

Sumber : UU 26/2007

Pemanfaatan Ruang (…lanjutan)

Pemberian Insentif & Disinsentif

Perizinan

Penetapan Peraturan

Zonasi

Upaya untuk mewujudkan

tertib tata ruang

Pengenaan Sanksi

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sumber : UU 26/2007

Ps. 1

Ps. 36 Ps 37 Ps. 38 Ps. 62-63

Ps. 35

Ps. 69-75

Transmigrasi dalam konteks Pengembangan Wilayah merupakan proses pembangunanan kawasan berbasis penataan ruang dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sumberdaya manusia, dan kegiatan usaha yg dimiliki untuk mencapai tujuan wilayah yang diinginkan.

Transmigrasi bukan hanya upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, namun juga percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Pembangunan Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.

Transmigrasi dan Penataan Ruang

Kawasan Transmigrasi menurut UU 29/2009

a. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi.

b. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW).

c. Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.

Sumber : UU 29/2009 tentang Ketransmigrasian

Kawasan Transmigrasi

Kawasan Transmigrasi di dalam Perencanaan Tata Ruang

Arti Penting Perencanaan Kawasan Transmigrasi di dalam RTRW

• Mendukung perwujudan pola ruang melalui program ketahanan pangan dan penyediaan perumahan di kawasan budidaya; 

• Mendukung perwujudan struktur ruang melalui program pembangunan pusat pertumbuhan baru atau kota baru; 

Dari kawasan transmigrasi, telah berkembang 3.325 desa baru, 89 desa di antaranya telah menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan 235 desa menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);

• Mendukung perwujudan program kawasan strategis berorientasi sosial dan ekonomi melalui pemerataan investasi di pusat-pusat pelayanan yang dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan;

• Mendukung perwujudan program kawasan strategis nasional berorientasi pertahanan keamanan melalui penyebaran sumber daya manusia di pulau terluar dan wilayah perbatasan;

1. Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, mengharuskan keberadaan dan potensi kawasan transmigrasi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.

2. RTRW beserta rencana rincinya merupakan acuan dalam penyusunan rencana Satuan Kawasan Pengembangan dan Satuan Permukiman dalam Kawasan Transmigrasi, dimana Kawasan Transmigrasi merupakan bagian dari Rencana Pola Ruang, berupa Pengembangan Kawasan Budidaya (Permukiman dan Lahan Usaha).

3. Pengembangan Kawasan Transmigrasi (tidak bisa sendiri) membutuhkan dukungan antar-wilayah dan antar-sektor untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan transmigrasi.

Kesimpulan

TERIMA KASIH