KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN · KP Pesisir Berbasis Wisata di Kec. Kalianda dan Kec. Rajabasa . KAWASAN PERDESAAN BERIRISAN DENGAN KAWASAN TRANSMIGRASI W I L A Y A H K

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Disampaikan pada acara “Penjaringan Usulan Program PKP2Trans Tahun 2020 Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sumatera”

Makassar, 20 Maret 2019

Drs. Syahrul Mado, M.Si Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan desa pasca-terbitnya UU Desa No. 6/2014 dan afirmasi fiskal dalam wujud Dana Desa (DD) telah

mengubah banyak tatanan “politik” desa.

(1) Politik kedaulatan desa. Perangkat desa dan warga desa berdaulat merumuskan dan memutuskan masa depannya karena

kewenangan hak asal usul (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas).

(2) Politik pembangunan desa. Desa mulai menyadari bahwa urusan pembangunan bukan hanya membangun jalan, jembatan,

irigasi; tetapi juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat, kemandirian ekonomi yang bertumpu kepada partisipasi dan sumber

daya ekonomi desa, dan meletakkan sistem nilai (budaya) lokal sebagai basis gerakan pembangunan.

(3) Politik literasi desa. Kesadaran warga terhadap pengetahuan strategis desa hidup kembali, dari mulai soal transparansi anggaran,

kesehatan reproduksi, demokrasi ekonomi, pengarusutamaan perempuan, jejaring informasi, basis data, hingga kesadaran ekologis.

Ketiga pilar-pilar ini yang telah dibangun selama empat tahun ini, sehingga kekuatan pembangunan nasional disokong secara utuh:

desa dan kota. Jalannya pembangunan tak lagi bias kota karena ditopang oleh dua kaki yang kukuh.

Meski demikian, bisa berjalan saja tidak cukup. Dibutuhkan kecepatan untuk mengejar aneka ketertinggalan dan keterbelakangan,

khususnya yang dialami oleh desa, sehingga yang diperlukan saat ini adalah berlari. Pada titik ini, desa tak akan bisa berlari apabila

hanya fokus kepada wilayahnya masing-masing. Tiap desa memang memiliki kekayaan dan keragaman sumber daya (ekonomi),

namun menjadi terserak dan tersebar menjadi kekuatan yang lemah apabila titik tumpunya berada pada masing-masing kaki desa.

Dibutuhkan kolaborasi antardesa untuk memastikan sumber daya yang dimiliki menjadi satu kekuatan utuh dan menjadi gerakan

kolektif yang terpadu. Himpunan dari beberapa desa yang mendorong konsensus inilah yang disebut sebagai PEMBANGUNAN

“KAWASAN PERDESAAN”.

PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

RELEVANSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

KEWENANGAN DAN CAKUPAN PELAYANAN

DEFINISI KAWASAN PERDESAAN

LINGKUP PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

HIERARKI KAWASAN PERDESAN DALAM RENCANA TATA RUANG

SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DALAM RPJMN 2015-2019

Mandat RPJMN untuk mengembangkan Kawasan Perdesaan (PKL/Pusat

Kegiatan Lokal) untuk mendukung berkembangnya pusat-pusat

pertumbuhan baru (PKW/Pusat Kegiatan Wilayah) atau yang dikenal

dengan sebutan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang

meliputi : Ex- Kawasan Minapolitan, Agropolitan, KEK, PKSN KPBPB

(Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), KAPET (Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu), PKN (Pusat Kegiatan Nasional), Daerah

Tertinggal dan Daerah Perbatasan.

KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN RP. 22,248 TRILIUN

Pembangunan Jalan antar desa Pembangunan Jembatan/deker Pembangunan Embung dan

Bangunan Penampung Air lainnya

Pengadaan sarana dan

prasarana kelistrikan

Sarana prasarana

telekomunikasi (BTS)

Pembangunan sarana dan

prasarana Air Bersih Pembangunan/peningkatan

saluran Irigasi

pembangunan Pasar antar desa

Pengadaan Peralatan Pasca

Panen/Alsintan (Rice Milling

Unit, Cooler, hand Tractor, Mesin

Es, dll) dan sarana wisata

Penyusunan Site Plan, DED, dll Bantuan Modal BUMDesma Bantuan Teknis dan

Pendampingan

226 Kawasan Perdesaan

9.782,21 KM

11,159 Triliun


684 Paket

1,091 Triliun


388 Unit

3,072 Triliun


842 Pkt

833 Miliar


371 Unit

217 Miliar


785 Paket

616 Miliar


1074 Paket

1,071Triliun


219 Unit

276 Miliar

211 Kawasan Perdesaan 4.990 Paket

2,616Triliun


4.010 Paket

625 Miliar


135 Paket

210 Miliar


474 Paket

462 Miliar

“Diperlukan adanya Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Pembangunan KP”

KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL DI KAWASAN TRANSMIGRASI

KAWASAN PERDESAAN BERIRISAN DENGAN KAWASAN TRANSMIGRASI W I L A Y A H S U M A T E R A

Kab. Aceh Timur

Kab. Bengkulu Utara

KP Transmigrasi di Kec. Peunaron

dan Kec. Ranto Peureulak

KP Agrominapolitan Padang Jaya

di Kec. Padang Jaya

Kab. Banyuasin KP Agrominapolitan Tanjung Lago

di Kec. Tanjung Lago

Kab. OKU Timur KP Sentra Beras Organik Pendukung

Pertanian Berkelanjutan

di Kec. Belitang

Kab. Ogan Ilir KP Pertanian Terpadu

di Kec. Indralaya, Kec. Indralaya Utara, Kec.

Tanjung Raja, Kec. Rambang Kuang, Kec.

Rantau Panjang, Kec. Kandis, Kec. Muara

Kuang, Kec. Rantau Alai, Kec. Lubuk Keliat

Kab. Mesuji

KP Agropolitan di Kec. Mesuji Timur

Kab. Lampung Selatan

KP Pesisir Berbasis Wisata

di Kec. Kalianda dan Kec. Rajabasa

KAWASAN PERDESAAN BERIRISAN DENGAN KAWASAN TRANSMIGRASI W I L A Y A H K A L I M A N T A N

Kab. Katingan

KP Pertanian Terpadu

di Kec. Tewang Sangalang Garing

dan Kec. Pulau Malan

Kab. Kapuas

KP Tertinggal

di Kec. Kapuas Hulu

Kab. Nunukan

KP di Perbatasan Negara

di Kec. Sebatik Tengah

Kab. Kubu Raya KP Agropolitan Rasau Raya

di Kec. Rasau Jaya dan Kec. Sungai Raya

KAWASAN PERDESAAN BERIRISAN DENGAN KAWASAN TRANSMIGRASI W I L A Y A H S U L A W E S I

Kab. Buol

KP Agropolitan Lipunoto

di Kec. Tiloan

Kab. Majene

KP Strategis Ekonomi dan Wisata

Budaya Mandar (P2KPB)

di Kec. Ulumanda

Kab. Wajo KP P2KPB Wajo

di Kec. Gilireng

Kab. Luwu Timur KP Pengolahan Padi dan Lada

di Kec. Towuti

Kab. Konawe Selatan KP KPPN Tinanggea

di Kec. Tinanggea

Kab. Muna Barat KP KPPN Muna Barat

di Kec. Tiworo Selatan

dan Kec. Maginti

KAWASAN PERDESAAN BERIRISAN DENGAN KAWASAN TRANSMIGRASI W I L A Y A H M A L U K U, N U S A T E N G G A R A D A N P A P U A

Kab. Maluku Tengah KP Tanaman Pangan

di Kec. Seram Utara Timur Kobi

dan Kec. Seram Utara Timur Seti Kab. Pulau Morotai KP KPPN Daruba

di Kec. Morotai Selatan

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN “TRANSMIGRASI” W I L A Y A H S U M A T E R A

Kab. Aceh Timur Kab. Bengkulu Utara Kab. Banyuasin

Kab. OKU Timur Kab. Ogan Ilir Kab. Mesuji

Kab. Lampung Selatan

1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan

Perdesaan

2. Pembangunan Jembatan/Deker

3. Pembangunan Sarana/Sarana Air Bersih

4. Pembangunan/peningkatan saluran Irigasi

5. Bantuan Teknis dan Pendampingan

6. Penyusunan Site Plan dan DED Pembangunan

Kawasan Perdesaan


Perdesaan


3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan


5. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan


7. Bantuan Modal Pengembagan BUMDesa

Bersama

1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan Perdesaan


3. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung

Air lainnya


5. Pembangunan Pasar Antar Desa/Kawasan

Perdesaan




Perdesaan






Perdesaan


3. Pembangunan Embung dan Bangunan

Penampung Air lainnya




Perdesaan





Perdesaan




Kawasan Perdesaan


Bersama


Perdesaan



W I L A Y A H K A L I M A N T A N

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN “TRANSMIGRASI”

Kab. Katingan Kab. Kapuas

Kab. Nunukan Kab. Kubu Raya


Perdesaan






Perdesaan


3. Pembangunan Sarana Prasarana Telekomunikasi

(BTS)





Perdesaan






Bersama


Perdesaan




W I L A Y A H S U L A W E S I


Kab. Buol Kab. Majene

Kab. Wajo Kab. Luwu Tmur Kab. Konawe Selatan

Kab. Muna Barat


Perdesaan






(BTS)




Perdesaan




Perdesaan



(BTS)





Kawasan Perdesaan

1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan Perdesaan

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan 1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan

Perdesaan






Perdesaan



Kawasan Perdesaan


Perdesaan






Perdesaan




Bersama


Perdesaan







Perdesaan




Kawasan Perdesaan


Bersama

W I L A Y A H M A L U K U, N U S A T E N G G A R A D A N P A P U A


Kab. Maluku Tengah Kab. Pulau Morotai


Perdesaan



Perdesaan



Perdesaan




(BTS)




TERIMA KASIH

Documents

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN · KP Pesisir Berbasis Wisata di Kec. Kalianda dan Kec. Rajabasa . KAWASAN PERDESAAN BERIRISAN DENGAN KAWASAN TRANSMIGRASI W I L A Y A H K