Upload
hakien
View
235
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Pemerintahan
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dapat menyelesaikan penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah [Lakip] Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2017, sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjisan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Peyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peerintah Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu. Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas dan pencapaia kinerja.
Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam
rangka pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu,
serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2017 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis
Pemerintahan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021, hal ini merupakan wujud
dari keinginan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk dapat
menyajikan pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan
masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance.
Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus
ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan
tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.
CAMAT ,
MUHAMMAD SAIRI,S.AP NIP. 19610417 198510 1 002
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
Secara yuridis keberadaan Kecamatan Simpang Empat sebagai salah satu wilayah Kabupaten
Tanah Bumbu bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah otonom
berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu
dan Balangan .
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Tugas,fungsi uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan dalam Kabupaten Tanah
Bumbu disebutkan bahwa kedudukan Pemerintah Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah
yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
daerah melalui Sekretaris Daerah.
Penataan kelembagaan kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu
Nomor 15Tahun 2017 Tugas,fungsi uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Organisasi
Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu, terdiri dari :
1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, meliputi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Seksi Pelayanan Umum
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
7. Seksi prasarana dan sarana umum dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
TUGAS DAN FUNGSI
C A M A T
a. Tugas :
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi bidang pemerintahan,
ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi, pembangunan, pendidikan, kebudayaan,
pariwisata dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.
b. Fungsi :
Untuk melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pemerintahan.
b. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
c. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ekonomi dan pembangunan.
e. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pelayanan umum
f. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pemberdayaan masyarakat dan
kesejahteraan sosial.
g. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang sarana dan prasarana umum
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
a. Kewenangan
Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan, meliputi :
1. Bidang pemberdayaan masyarakat
2. Bidang ketentraman dan ketertiban umum
3. Bidang penegakan peraturan perundang-undangan
4. Bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Bidang pemerintahan kecamatan
6. Bidang pemerintahan desa dan kelurahan
SEKRETARIAT
a. Tugas :
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, penyusunan program, evaluasi dan
pelaporan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh unsur-unsur organisasi
kecamatan.
b. Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Koordinasi kegiatan perencanaan,pelaksanaan,evaluasi dan pelaporan ;
b. Penyusunan rencana,program kerja dan anggaran ;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan,kepegawaian,keuangan,kerumah tanggaan,perlengkapan,kerjasama,
hubungan masyarakat dan kearsipan.
d. Pembinaan organisasi dan tatalaksana dinas;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/negara;
g. Pengelolaan kegiatan pemantauan,evaluasi,dokumentasi dan pelaporan;
h. Pengumpulan,pengelolaan data dan teknologi informasi;ordinasi penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberika oleh atasan sesuai bidang tugas.
SEKSI PEMERINTAHAN :
a. Tugas :
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan
Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kabupaten di bidang
pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa.
b. Uraian Tugas :
1. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas.
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan di
kecamatan sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi :
a. Pembinaan politik dan Pemilu / Pilkada.
b. Pembinaan Kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
c. Pengelolaan tata batas wilayah kabupaten (bagi kecamatan yang berbatasan
dengan kabupaten lain), kecamatan, desa / kelurahan.
d. Pembinaan kependudukan dan catatan sipil.
e. Pemberian pelayanan umum/perizinan (surat izin, surat keterangan,
rekomendasi, akta, tanda identitas, dokumen dan benda-benda/surat-surat
berharga dll)
3. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan.
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
desa/kelurahan.
5 Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan
desa / kelurahan.
6. Melaksanakan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan
7. Membuat rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian aparat desa
8. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di b idang
tugasnya.
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas.
10.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
a. Tugas
Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
pemerintah kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten di
bidang keamanan dan ketertiban umum yang meliputi pembinaan keamanan dan ketertiban umum
serta penegakan peraturan perundang-undangan.
b. Uraian Tugas
1. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan ketentraman
dan ketertiban umum di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang pemerintah
kabupaten yang meliputi :
a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan lingkungan di kecamatan
dan desa/kelurahan;
b. Pembinaan ketertiban pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas pemerintahan
di kecamatan dan desa/kelurahan;
c. Pembinaan ketentraman kehidupan warga masyarakat di kecamatan,
desa/kelurahan;
d. Pembinaan SISKAMLING di desa/kelurahan;
e. Pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan di kecamatan,
desa/kelurahan;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
3. Menyiapkan bahan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat di kecamatan,
desa/kelurahan;
5. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang
tugasnya;
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
SEKSI PELAYANAN UMUM
a. Tugas Pokok
Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Pemerintahan di Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan pemerintah
kabupaten di bidang pelayanan umum.
b. Uraian Tugas
1. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang
pelayanan umum di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang pemerintah
kabupaten yang meliputi:
a. Pemberian pelayanan umum/perijinan (surat ijin,surat keterangan,
rekomendasi, akta,tanda identitas,dokumen dan benda-benda/surat berharga
dan lain-lain)
b. Pelayanan umum dan perijinan sesuai bidang tugasnya dan
c. Pembinaan kependudukan dan catatan sipil
3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang
tugasnya
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan
desa / kelurahan;
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTRAAN SOSIAL
a. Tugas Pokok :
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahtraan sosial mempunyai tugas
Melaksanakan Sebagian Tugas Pemerintah Kecamatan berdasarkan Pelimpahan
kewenangan dari Pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan
kesejahtraan sosial.
b. Uraian Tugas :
1. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugasnya.
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan,koordinasi dan fasilitas kegiatan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan kesejahtraan sosial sesuai pelimpahan
wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi :
a. Pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi
b. Pembinaan keluarga berencana
c.Pembinaan pemberdayaan keluarga masyarakat perempuan dan
perlindungan anak
d. pembinaan kesehatan masyaarakat dan posyandu
e. Pembinaan penyandang masalah kesejahtraan sosial (PMKS),keluarga
kurang mampu,dll
f. Pembinaan keluarga sejahtera dan
g. Pemberian bantuan kesejahtraan sosial dan korban bencana
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan.atau yang belum dapat dilaksanakan oleh
pemerintahahan desa/kelurahan;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di bidang
tugasnya;
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas
6. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
7. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
SEKSI PRASARANA DAN SARANA UMUM
a. Tugas Pokok :
Kepala Seksi prasarana dan sarana umum mempunyai tugas Melaksanakan sebagian
kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kabupaten dalam mengkoordinasikan
pemeliharaan prasarana dan sarana umum serta kebersihan.
b. Uraian Tugas :
1. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas.
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitas kegiatan di
kecamatan sesuaia pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten dalam hal
pembinaan bidang tata ruang,pekerjaan umum,tata bangunan,pasar dan
kebersihan.
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang
prasarana dan sarana umum
4. Menyiapkan bahan pengoordinasian,pengawasan dan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum termasuk prasarana dan sarana
kesehatan
5. Menyiapkan bahan pengoordinasian,upaya –upaya menjaga kebersihan
sesuai wilayah kerjanya.
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah
desa/kelurahan.
7. pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayanan umum di bidang kessos
8. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait bidang
tugasnya.
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas
10. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat
sesuai dengan keahlian dan fungsinya.
Tugas Pokok dan Fungsi
Sebagaimana dijabarkan dalam Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 15 Tahun
2017 Tentang Tugas,Fungsi,uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi
Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan ialah Pemerintah Kecamatan
mempunyai tugas membantu sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Tanah
Bumbu di bidang Pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan
umum,pemberdayaan dan kesejahtraan sosial,prasarana dan saranan umum serta
Koordinasi dengan instansi otonom dan UPTD diwilayah Kerjanya.
Fungsi Pemerintah Kecamatan
Untuk dapat melaksanakan Tugas Pokok yang dimaksud, maka Kecamatan
mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijaksanan dan penyelenggaran pemeritahan kecamatan serta
pembinaan penyelenggaran pemerintahan Kelurahan, pembinaan keagrariaan/
pertanahan, pembinaan kependudukan dan catatan sipil ;
b. Perumusan Kebijaksanaan dan Penyelenggaran pembinaan ketentraman dan
ketertiban masyarakat serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.
c. Perumusan Kebijaksanan dan Penyelenggaraan pengembangan perekonomian
masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan
pengelolaan lingkungan hidup
d. Perumusan kebijaksanan dan penyelenggaraan pembinaan usaha kesejahteraan
sosial / masyarakat dan administrasi pembinaan kehidupan beragama, mental
spiritual.
e. Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaran pelayanan umum di bidang sarana
dan prasarana, kebersihan dan penanggulangan sampah, pembinaan kekayaan dan
inventarisasi kelurahan seta pelayanan perizinan.
f. Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan koordinasi pemantauan dan
evaluasi penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan.
g. Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan rumah
tangga Pemerintahan Kecamatan.
Di samping itu, guna efektivitas pelaksanaan tugas dan kegiatan diwilayah
Kecamatan diberikan limpahan sebagian wewenang oleh Bupati Tanah Bumbu untuk
melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat umum.
B. Struktur Organisasi
Seiring dengan peraturan daerah No.15 Tahun 2017 tentang 15 Tahun 2017 Tentang
Tugas,Fungsi,uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Kecamatan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Serta perkembangan pemerintahan, maka kelembagaan
Pemerintah Kecamatan mengalami berbagai penyesuaian termasuk diantaranya untuk
meninjaklanjuti kebijakan perubahan Eselon III. b. ke Eselon III.a sebagaimana yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah.
Dalam Perda Nomor 15 tahun 2017 ditetapkan komposisi Pemerintah Kecamatan
terdiri atas Camat , Sekertariat Kecamatan dan 5 (lima ) Seksi dan 2 ( tiga ) sub bagian.
- Sekretariat Kecamatan, Terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Pelaporan.p
- 5 Seksi terdiri dari :
1. Seksi Pemerintahan.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Seksi Pelayanan Umum
4. Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5. seksi prasarana dan sarana Umum
Jumlah pegawai pada unit kerja Kecamatan Simpang Empat sebanyak 47 orang, terdiri atas
Camat 1 orang , 1 orang Sekcam, 5 orang Pejabat Struktural Eselon IV.a (Kasi ), 2 orang
Kasubbag Esselon IV. B , 7 Orang PNS Gol. II dan 7 orang PNS Gol. III dan 22 orang PTT
sebagai tenaga pelaksana.
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN TANAH BUMBU
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. TANAH BUMBU.
NO MO R : 18 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 NO PEMBER 2007
CAMAT MUHAMMAD SAIRI,S.AP
Pembina NIP. 19610417 198510 1 002
SEKCAM
Syamsuddin,S.sos
Nip. 19770403 200701 1 024
SUB.BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN DAN
KEUANGAN
FREDERIKA PARANDEAN, SE
NIP. 19800123 200701 2 011
SUB.BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
NORMAIDAH,S.Ag
NIP. 19720927 200903 2 002
KASI TRANTIBUM
ANDIANSYAH
NIP. 19631013 198603 1 014
KASI PELAYANAN
UMUM
ANINDYA RISA DESTIANI
NIP. 19901211 201010 2 011
KASI SARANA DAN
PRASARANA UMUM
TUTY ROHAYA NENGSEH,SE
NIP. 19710409 200604 2 037
KASI PEMERINTAHAN
S U P I A N I, SKM
NIP. 19641014 198903 1 005
KASI PEMMAS DAN
KESSOS
NORMAIDAH,S.Ag NIP. 19720927 200903 2 002
Sumber daya Manusia Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Simpang Empat
a Jumlah Pegawai
- Jumlah Pegawai Sebanyak
- Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
- Pegawai T idak Tetap
:
:
:
45
23
22
Orang
Orang
Orang
b Kualifikasi Pendidikan
- SD /Sederajat
- SLTP / Sederajat
- SLTA / Sederajat
- Akademi / DIII
- Sarjana / S1
- Sarjana / S2
- Pasca Sarjana
:
:
:
:
:
:
:
-
-
-
-
20
2
-
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
c. Pangkat dan golongan PNS
- Pengatur Muda ( II/a)
- Pengatur Muda Tingkat I ( II/b )
- Pengatur ( II/c )
- Pengatur T ingkat I ( II/d )
- Penata Muda ( III/a )
- Penata Muda T ingkat I ( III/b )
- Penata ( III/c )
- Penata Tingkat I ( III/d )
- Pembina ( IV/a )
- Pembina ( IV/b )
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
0
6
-
4
4
4
2
-
1
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
d. Pejabat Strutural dan fungsional
- Jumlah Pejabat Strutural
Terdiri atas :
- Camat
- Sekretaris
- Kepala Seksi /Kasubbag
- Pejabat Fungsional
:
:
:
:
:
9
1
1
5/2
-
Orang
Orang
Orang
Orang
TABEL 1.1
DAFTAR JABATAN / PEJABAT STRUKTURAL UNIT KERJA KECAMATAN SIMPANG EMPAT
No. Nama / Nip Pangkat / Gol Jabatan Keterangan
( Eselon )
1. MUHAMMAD SAIRI,S.AP
Nip.19610417 198510 1 002 Pembina Tk. I
( IV/b ) CAMAT
III.a
2. Syamsuddin,S.Sos,MM
Nip. 19770403 200701 1 024 Penata (III.c)
Sekcam IV.a
3. Supiani , SKM
Nip. 19641014 198903 1 011 Penata Tk. I
(III/d ) Kasi Pemerintahan IV.a
4. Normaidah,S.Ag
Nip. 19720927 200903 2 003 Penata Muda Tk. I
(III/b ) Kasi Pemmas dan
kessos IV.a
5. Andiansyah
Nip. 19631013 198603 1 014 Penata ( III./c)
Kasi Trantib IV.a
6. Tuty Rohaya Nengsih,SE
Nip.19710409 200604 2 037 Penata Tk.I
( III./d)
Kasi Pemeliharaan sarana dan
Prasarana Umum IV.a
7. Anindya Risa Destiana ,S.IP Nip.19901211 201010 2 001
Penata ( III./b)
Kasi Pelayanan Umum
IV.a
8.
M.Agus Arianto, S.AP Nip. 19630818 200701 1 012
Penata Muda Tk. 1 ( III./b)
Kasubag Umum Dan Kepegawaian
IV.b
9. Frederika Parandean SE
Nip. 1980123 200701 2 011 Penata ( III./c)
Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan IV.b
C. Lingkungan Strategis yang berpengaruh
Dalam upaya menginventarisasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanan tugas pokok
dan fungsi Pemerintahan Kecamatan, maka diperlukan suatu analisis strategis yang meliputi analisis
internal dan eksternal yang atas analisis kekuatan (Strenght) dan kelemahan (Weaknesses) serta
peluang (Opportunities) dan hambatan (Threaty) , atau lebih dikenal sebagai SWOT Analysis.
Dalam upaya menginventarisir permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi pemerintah kecamatan. Maka, diperlukan suatu analisis strategis Yang meliputi analisis internal
dan eksternal yaitu yang lebih dikenal dengan nama analisis SWOT
( strength, weakness, opportunities, dan threat)
Pendekatan analisis swot dilakukan untuk melihat kompleksitas permasalahan pemerintah
Kecamatan Simpang Empat dan dengan strategi ini dapat diambil langkah-langkah untuk mengatasi
dan menghilangkan atau minimal dapat mengurangi kelemahan
( weakness ) dan ancaman ( threat ) lalu kemudian meningkatkan peluang ( opportunities ).
1) Kekuatan (Strength )
- Adanya landasan hukum yang jelas yakni Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 15 Tahun 2017 tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan
Organisasi Kecamatan dan kelurahan dalam Kabupaten Tanah Bumbu ( lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2007)
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tuga pokok dan fungsi
pemerintah kecamatan
- Tersedianya dana belanja rutin pemerintah kecamatan yang dianggarkan melalui dana
alokasi umum (DAU ) maupun pendapatan asli daerah (PAD )
2) Kelemahan (weakness )
- Sarana dan pra sarana serta fasilitas penunjang kegiatan belum memadai dan
refresentatif
- Motivasi dan kemampuan aparatur pelaksana relative belum merata
- Prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar satuan kerja belum sepenuhnya
diterapkan.
3) Peluang ( Opportunities )
- Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam mendukung kegiatan pemerintah
kecamatan
- Posisi wilayah Kecamatan Simpang Empat yang terletak Di perkotaan
- Paradigma berpikir masyarakat yang telah maju karena ddukung oleh sarana dan prasarana
pendidikan yang lebih baik.
4) Ancaman (threat )
- Kondisi demografis masyarakat yang heterogen, baik dari jumlah penduduk maupun
ragam budaya dan mata pencaharian.
- Dampak lingkungan karena sebagian besar lahan dipergunakan untuk pemukiman,
bangunan pemerintah, pertokoan dan prasarana pelayanan public.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
Visi merupakan suatu kondisi ideal dan gambaran masa depan yang diinginkan.
Dalam konteks instansi pemerintah, visi suatu gambaran tentang kondisi ideal organisasi
pemerintahan dimasa depan yang didasarkan pada pemahaman yang tepat tentang makna
realitas dan situasi terakhir. Dengan demikian sebuah visi diperlukan untuk menjadi penentu
dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan segala aktivitas dengan memperhatikan
tugas pokok, fungsi dan fakta lingkungan sekitar. Sedangkan Misi merupakan sesuatu yang
harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi ditetapkan agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan berhasil dengan baik.
a. Visi
Visi pemerintah kecamatan simpang empat adalah “Visi terwujudnya pelayanan
prima dengan sumber daya yang berkualitas dan berdaya guna, mengedepankan
kerjasama dalam kelembagaan kelurahan serta desa untuk mewujudkan birokrasi
pemerintahan yang baik dan bersih di Kecamatan Simpang Empat”.
b. Misi
Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi
dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan.
Dengan demikian visi dapat terwujud apabila setiap instansi pemerintah mempunyai
misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi,
peluang dan kendala yang dihadapi.
Misi Kecamatan Simpang Empat merupakan penjabaran dan implementasi dari visi
yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Memberikan pelayanan cepat, tepat dan akurat.
2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparatur Kecamatan
3. Meningkatkan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat dan
pemerintahan desa
4. Meningkatnya hubungan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat
5. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
a. Tujuan
Tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Simpang Empat sebagai
penjabaran Visi dan Misi yang ingin dicapai untuk kondisi 5 (Lima) tahun ke depan
adalah :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Adapun indikator dan target kinerja tujuan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan
No Tujuan Indikator Kinerja
Tujuan
Kondisi Awal
Th 2015
Target Akhir
Renstra 2021
1 Meningkatkan kualitas
pelayanan masyarakat
Indeks Kepuasan
Masyarakat 70% 100%
b.Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Simpang Empat dalam jangka
waktu lima tahun mendatang. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan
Simpang Empat dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
1 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah SKPD
No Sasaran
Indikator
Kinerja
Sasaran
Kondisi
Awal
Th
2015
Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan
masyarakat
Indeks
Kepuasan
Masyarakat 70% 80% 80% 80% 80% 90% 100%
c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Adapun indikator kinerja utama (IKU) dari Kecamatan Simpang Empat sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama ( IKU )
No IKU Kondisi
Awal
Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Indeks Kepuasan Masyarakat
70% 80% 80% 80% 80% 90% 100%
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017
Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah di tetapkan dalam rencana stratejik yang akan
dilaksanakan oleh Kecamatan Simpang Empat melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam
penyusunan rencana kerja ditetapkan mengenai tingkat capaian kinerja yang di inginkan
dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, juga memberikan target
(quantitative objective) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Dokumen
rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun
berikutnya; indikator kinerja sasaran dan rencana capaianya; program, kegiatan serta
kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya.
Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 Kecamatan Simpang Empat
dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kinerja tahunan kinerja yang di
komitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun 2017
Menguraikan tentang rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun bersangkutan, yakni
menjelaskan indikator kinerja sasaran, program. Kegiatan serta rencana capaiannya,
menguraikan keterkaitan antara kegiatan dengan sasarannya, serta keterkaitan dengan
kegiatan-kegiaan yang dilaksanakan, rencana kinerja yang dimuat dalam LAKIP adalah
rencana kinerja yang telah disusun sebelum program dan kegiatan dilaksanakan. Adapun
rencana kerja Kecamatan Simpang Empat tahun 2017 meliputi program dan kegiatan
sebagai berikut :
Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahun 2017
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Meningkatkan kualitas
pelayanan masyarakat
Terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
80%
Program pelayanan
administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
76.800.000
Penyediaan jasapemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
19.238.500
Penyediaan jasa administrasi keuangan 176.510.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.175.000
Penyediaan alat tulis kantor 49.801.700
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 47.650.000
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
7.900.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.280.000
Penyediaan makanan dan minuman 76.608.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
56.600.000
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 939.250.000
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 221.400.000
Program peningkatan sarana dan prasarana
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor
16.100.000
aparatur
Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Monitoring dan evaluasi 656.650.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
14.100.000
Penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan
7.438.400
Program Hubungan Pemerintah dengan masyarakat
Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan 217.250.000
C. RENCANA AKSI TAHUN 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban dari
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada suatu Instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Demikian juga, LAKIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat
dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung
maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan tujuan,
sasaran yang ingin dicapai. Secara umum dan normatif semua program dan kegiatan yang
direncanakan oleh Kecamatan Simpang Empat TA.2017 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan
waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.
Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh
Kecamatan Simpang Empat pada Tahun 2017 telah dapat dilihat dalam tabel sebagai
berikut :
Tabel.2.4 RENCANA AKSI
KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017
NO
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
RENCANA
AKSI JADWAL KEGIATAN
uraian Indikator
Kinerja
targ
et uraian
Indikator
Kinerja
Target Tahun 2017
uraian Indikator
Kinerja
Targ
et Tah
un 201
7
uraian Indikator Kinerja Target Tahun 2017
Anggaran
PENANGGUNG
JAWAB Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Meningkatkan
kualitas
pelayan
an masyar
akat
Indeks Kepuasan
Masyarak
at
80%
Terwujudnya
peningk
atan
kualitas pelayan
an
masyarakat
Indeks Kepuasan
Masyaraka
t
80%
Program
pelayanan adminis
trasi perkantoran
Tingkat ketersedi
aan layanan administr
asi perkantoran
100%
Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya
air dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi aumber
daya air dan listrik
12 bln
76.800.000
Adapun untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan
yaitu meningkatkan kualitas
pelayanan masyarakat
serta sasaran yang hendak
dicapai yaitu terwujudnya
peningkatan kualitas pelayanan
masyarakat adalah
dengan menyediakan layanan
kotak saran dan
menyediakan nomor telepon
yang dapat dihubungi.
Hal ini dimaksudkan untuk
meningkatkan layanan
yang
19.200.000
19.200.000
19.200.000
19.200.000
Kec.Simpang
Empat
semaksimal mungkin
sesuai prosedur kepada
masyarakat khususnya di Kecamatan
Simpang Empat
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan perijinan
kendaraan
dinas/operasion
al
Jumlah kendaraan
dinas operasional
yang terpelihara
14 unit
19.238.500
6.950.000
5.150.000
3.750.000
3.388.500
Penyediaan
jasa
administrasi
keuangan
tersedianya jasa
administrasi
keuangan
12 bln
176.510.000
59.080.000
49.380.000
30.880.500
37.169.500
Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya
alat,bahan dan jasa
kebersihan kantor 12 bln
8.175.000
8.175.000
1.458.500
1.458.500
1.458.500
Penyediaan
alat tulis kantor
tersedianya Alat tulis
kantor 12 bln 49.801.700 10.012.000
9.880.000
9.901.700
20.008.000
Penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
Tersedianya bahan
cetakan dan
penggandaan
12 bln
47.650.000
14.212.500
6.212.500
6.212.500
21.012.500
Penyediaan
komponen
listrik/penerang
an bangunan
kantor
Tersedianya alat
listrik kantor
12
bln%
7.900.000
1.022.500
1.022.500
1.022.500
4.823.500
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan kantor
..unit - -
-
-
-
Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
tersedianya bahan
bacaan
12 bln
2.280.000
570.000
570.000
570.000
570.000
Penyediaan
makanan dan
minuman
Tersedianya
makanan dan
minuman untuk rapat
koordinasi
2500
ok
76.608.000
9.576.000
9.576.000
9.576.000
9.576.000
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah 25 ok
56.600.000
10.000.000
23.300.000
23.300.000
-
Penyediaan
Jasa Tenaga
Non PNS *)
Tersedianya jasa
tenaga non PNS
702 ob
939.250.000
340.383.340
340.383.340
340.383.340
-
Rapat - Rapat
Koordinasi
jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
1716o
k
Dalam Daerah
*)
konsultasi kedalam
daerah 221.400.000
33.300.000 33.300.000 23.400.000 131.400.000
Program Peningk
atan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan
prasarana aparatur
100%
Pengadaan
Mebeleur
Tersedianaya
mebeler kantor - -
-
-
-
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya
gedung kantor
1 unit
18.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
Pemeliharaan
Rutin /Berkala
Peralatan /
Perlengkapan
Kantor
Terpeliharanya
peralatan dan
perlengkapan kantor
49 unit
16.100.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
8.300.000
Progra
m
Hubung
an
pemerin
tah
dengan
Masyar
akat
Jumlah
kegiatan
MTQ
yang
terlaksan
a
100
%
penyelenggara
an MTQ
Jumlah kegiatan
MTQ yang
terlaksanan
2 kl
217.250.000
120.000.000
110.650.000
-
-
Progra
m
Peningk
atan
Partisip
asi
Masyar
akat
dalam
Memba
ngun
Desa
persenta
se
partisipa
si
masyara
kat
dalam
pemban
gunan
desa
100
%
penyelenggara
an musyawarah
rencana
pembangunan
Terlaksanaya
musrembang
kecamatan 1 kl
7.438.400
7.438.400
-
-
-
Partisipasi
masyarakat
dalam
membangun
desa
Jumlah
pemberdayaan
masyarakat desa
1 kl
14.100.000
-
14.100.000
-
-
Progra
m
Peningk
atan
Keberd
ayaan
Masyar
akat
Perdesa
an
Persenta
se
meningk
atnya
keberday
aan
masyara
kat
pedesaa
n
100
%
Monitoring dan
evaluasi
kantibmas
Jumlah monitoring
dan evaluasi
kantibmas 1 kl
656.650.000
151.837.500
199.137.500
198.287.500
107.387.500
BAB III
AKUNTABILITAS KERJA
A. CAPAIAN KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah.
Kecamatan Simpang Empat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan
kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung
dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD berdasarkan IKU
dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:
TABEL 3.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SIMPANG EMPAT
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULASI /PENJELASAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatkan kualitas
pelayanan masyarakat
Terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan masyarakat
Indeks
Kepuasan Masyarakat
Penyebaran angket /
quisioner kepada masyarakat yang
mengurus pelayanan perizinan dan non perizinan, diakumulasi
setiap akhir tahun.
Kecamatan Camat
Dari Renstra Kecamatan Simpang Empat untuk tahun 2016-2021, pada tahun 2017 telah
ditetapkan Renja kemudian dibuat penetapan kinerja. Tujuan, Sasaran strategis, dan
indikatornya guna mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Simpang Empat.
Rincian atas capaian sasaran strategis disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017
NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN TAHUN 2017 (%)
1 Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan masyarakat 95%
Rata-rata Capaian 95%
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa program capaian untuk sasaran strategis Terwujudnya
peningkatan kualitas pelayanan masyarakat terlaksana dengan prosentase sebesar 95 %
Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Kecamatan Simpang Empat tahun 2017, untuk tiap-
tiap sasaran adalah sebagai berikut :
SASARAN Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
masyarakat
Pelayanan pada masyarakat terlayani dengan cepat dan memuaskan, apa yang diinginkan
masyarakat sesuai dengan harapan dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan.
Pada umumnya pelayanan berjalan sesuai prosedur, untuk kedepan perlu perbaikan dengan
mengacu peraturan yang telah ditentukan
Selanjutnya capaian kinerja dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Th 2017
No Indikator Kinerja sasaran Target Thn 2017 Realisasi 2017 % Capaian
1 Terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan masyarakat 80% 95% 100%
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk indikator kinerja pada sasaran terwujudnya
peningkatan kualitas pelayanan masyarakat untuk target tahun 2017 adalah 80% sedangkan
capaian realisasi sebanyak 95 % dan persentase capaian sebanyak 95%.Hal ini
menggambarkan bahwa capaian pada tahun 2017 melampaui target yang ditetapkan
khususnya pada periode tahun 2017 terdapat 1.197 dari target 1.000 jenis perijinan dan 2.618
jenis rekomendasi dari target 2.100 jenis rekomendasi yang telah dikeluarkan di k ecamatan
Simpang Empat.
Capaian ini diperoleh dengan melaksanakan pelayanan yang semaksimal mungkin pada
kantor Kecamatan Simpang Empat dengan menerapkan SOP pelayanan.Adapun program dan
kegiatan yang mendukung capaian realisasi diatas adalah kegiatan penyediaan barang
cetakan dan penggandaan yang mana terdapat belanja cetak leaflet dan cetak map untuk
mendukung pelayanan yang maksimal.
B. Realisasi Anggaran
Secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor kecamatan
simpang empat dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan,sasaran yang telah
ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pada setiap program dan
kegiatan.realisasi program dan kegiatan yang ada dapat dilihat pada pada tabel
dibawah ini :
Tabel.3.4
Realisasi kegiatan tahun 2017
Kode Rekening Program/Kegiatan Pagu Sebelum
perubahan Pagu Setelah
perubahan Realisasi
4.01.4.01.09.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.09.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
76.800.000
76.800.000
70.376.885
4.01.4.01.09.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
19.600.000
19.2383.500
19.088.500
4.01.4.01.09.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 166.020.500 176.510.000 176.510.000
4.01.4.01.09.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.375.000 8.175.000 8.175.000
4.01.4.01.09.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 29.793.700 49.801.700 49.801.700
4.01.4.01.09.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 32.850.000 47.650.000 47.650.000
4.01.4.01.09.01.01.12 4.01.4.01.09.01.01.15 4.01.4.01.09.01.01.17
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan minuman
4.090.000
2.280.000
38.304.000
7.900.000
2.280.000
76.608.000
7.900.000
2.280.000
76.150.000
4.01.4.01.09.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
56.600.000 56.600.000 56.600.000
4.01.4.01.09.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 1.021.150.000 939.250.000 924.500.000
4.01.4.01.09.01.01.22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 90.000.000 221.400.000 221.400.000
4.01.4.01.09.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.4.01.09.01.02.22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 18.000.000 18.000.000 18.000.000
4.01.4.01.09.01.02.31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor
10.400.000 16.100.000 16.100.000
2.07.4.01.09.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2.07.4.01.09.01.17.11 Monitoring dan Evaluasi 701.100.000 656.650.000 641.100.000
2.07.4.01.09.01.17 Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
2.07.4.01.09.01.17.07
2.07.4.01.09.01.17.08
Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan
14.100.000
7.438.400
14.100.000
7.438.400
14.100.000
7.438.400
2.07.4.01.09.01.32 Program Hubungan pemerintah dengan masyarakat
2.07.4.01.09.01.32.02 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 230.650.000 217.250.000 217.250.000
2.528.951.600 2.611.751.600 2.574.322.985
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa total pagu sebelum perubahan untuk
setiap program dan kegiatan tahun 2017 sebesar Rp. 2.528.951.600 dan total
ppagu setelah perubahan sebesar Rp. 2. 611.751.600. sedangkan realisasi yang
dicapai setiap program dan kegiatan tahun 2017 sebesar Rp. 2.574.322.985 atau
sebesar 98%.
BAB IV
PENUTUP A. kesimpulan
Pemerintah Kecamatan Simpang Empat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
didasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2017 tentang tugas pokok,
fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang
kewenangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu ( lembaran daerah tahun 2005 Nomor 11
Tambahan lembaran daerah Nomor 05 ).
Kebijakan otonomi daerah diakui membawa dampak yang cukup besar terhadap
kewenangan tugas dan sekaligus tanggung jawab pada daerah termasuk kecamatan. Oleh
karena itu dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang berkemampuan, inovasi dan
kreativitas termasuk sumberdaya aparatur yang handal dalam upaya memberikan pelayanan
umum kepada masyarakat yang dirasakan semakin kompleks dan kompetitif.
Pencapaian kinerja secara keuangan dan fisik pada tahun 2017 serta persentase capaian pada
tujuan,sasaran dan indikator yang telah ditetapkan melebihi target yang ditetapkan.Adapun
capaian tersebut diperoleh oleh partisipasi seluruh pihak di Kecamatan Simpang Empat dan
instansi teknis yang turut mendukung program dan kegiatan yang ada dalam memberikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat.
B. Saran
Visi dan misi pemerintahan Kecamatan Simpang Empat dalam mewujudkan prinsip-
prinsip pelayanan prima yang sangat tergantung pada aspek internal organisasi. Secara
umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Simpang Empat dapat merealisasikan
perencanaan kinerja melalui capaian kinerja dengan tingkat realisasi Program dan
Kegiatan Tahun 2017.Meski demikian kami sadar masih banyak hal yang perlu
dibenahi, upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam
rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka memberikan
pelayanan kepada masyarakat.Tantangan yang dihadapi pada tahun 2017 antara
lain, masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, sarana dan
prasarana yang belum memadai dalam memberikan palayanan yang cepat pada
masyarakat.
Simpang Empat , Januari 2018
C a m a t
MUHAMMAD SAIRI,S.AP NIP. 19610417 198510 1 002