Upload
lyduong
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2014 sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan. Laporan ini dimaksudkan untuk
memenuhi prinsip akuntabilitas atas realisasi dan rencana pencapaian
kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Bappeda Tahun 2013-2018 maupun dalam Penetapan Kinerja
(Tapkin) Bappeda Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014.
Laporan Kinerja Bappeda ini merupakan tahapan akhir dari
rangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisa
pencapaian kinerja Bappeda. Di dalamnya menjelaskan capaian kinerja
sasaran strategis, baik yang telah mencapai target ataupun yang belum
memenuhi target hingga akhir tahun anggaran 2014 serta faktor-faktor
yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
Akhirnya, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk umpan
balik bagi perbaikan kinerja Bappeda pada masa yang akan datang,
sekaligus mewujudkan salah satu prinsip penyelenggaraan tata
pemerintahan yang baik (good governance), yaitu akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.
Cibinong, Februari 2015 KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BOGOR
Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 198909 2 002
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................. 1
B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja........................ 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi ....... 3
D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang Dihadapi .. 8
E. Dasar Hukum ................................................... 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................... 13
A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018 ....................... 13
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 ............. 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................ 15
A. Capaian Kinerja Bappeda .................................... 15
B. Realisasi Anggaran ............................................ 37
BAB IV PENUTUP ............................................................ 39
LAMPIRAN
1. Penetapan Kinerja Perubahan Bappeda Tahun 2014
2. Rencana Kinerja Tahunan BappedaTahun 2014
3. Pengukuran Kinerja Bappeda Tahun 2014
LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 3
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta
dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi pada tahun anggaran 2014, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun
2014. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis
Bappeda Kabupaten Bogor melalui indikator kinerja (parameter)
yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk
mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Bappeda
Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian
sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor. Indikator kinerja
sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari
beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja
kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan
penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran
(output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2014. Gambaran
pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2014 dalam
pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun
2014, disajikan dalam Gambar 1.1.
2
Gambar 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja
Metode penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Bogor secara
teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan
laporan kienrja adalah sebagai berikut:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
3
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi
1. Tugas Pokok
Bappeda Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah. Uraian ini tercantum dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12).
2. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut,
Bappeda Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :
1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah.
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3. Susunan Organisasi
Susunan organisasi Bappeda Kabupaten Bogor, terdiri
atas:
1) Sekretariat, mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan
pengelolaan ketatausahaan Badan. Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai
fungsi :
a. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan
Badan.
4
b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan.
c. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
Badan.
d. Pengelolaan administrasi keuangan Badan, dan
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan
pelaporan kinerja Badan. Sekretariat dipimpin oleh
seorang Sekretaris dan dibantu oleh :
(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
(3) Sub Bagian Keuangan.
2) Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan
mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
melaksanakan perencanaan bidang pemerintahan dan
pendanaan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud, bidang pemerintahan dan
pendanaan pembangunan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian
kebijakan perencanaan bidang pemerintahan; dan
b. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian
kebijakan perencanaan bidang pendanaan
pembangunan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pendanaan
Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan
dibantu oleh :
(1) Sub Bidang Pemerintahan; dan
(2) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan
3) Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam melaksanakan perencanaan bidang ekonomi. Untuk
5
menyelenggarakan tugas dimaksud, bidang ekonomi
mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian
kebijakan perencanaan bidang pertanian dan
pariwisata; dan
b. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian
kebijakan perencanaan bidang industri dan dunia usaha
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud, , bidang ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang dan dibantu oleh :
(1) Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata; dan
(2) Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha.
4) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan
perencanaan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,
bidang kesejahteraan rakyat dan sosial mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian
kebijakan perencanaan bidang pendidikan dan
kesehatan; dan
b. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian
kebijakan perencanaan bidang sosial.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud, bidang kesejahteraan rakyat dan sosial dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
(1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan
(2) Sub Bidang Sosial.
5) Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
melaksanakan perencanaan bidang sarana, prasarana, tata
6
ruang dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan
tugas sebagaimana dimaksud, bidang sarana dan
prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian
kebijakan perencanaan bidang sarana dan prasarana;
dan
b. Pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian
kebijakan perencanaan penataan ruang dan lingkungan
hidup.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud, bidang sarana dan prasarana, tata ruang dan
lingkungan hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan
dibantu oleh :
(1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana; dan
(2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
6) Bidang Penelitian dan Evaluasi, mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan
pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Evaluasi
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan penelitian dan
evaluasi pelaksanaan kebiajakan perencanaan bidang
perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemerintahan,
sarana dan prasarana wilayah;
b. Pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama penelitian dan
pengembangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) maupun dengan institusi/lembaga penelitian dan
pengembangan;
7
c. Pelaksanaan pembangunan pembentukan pusat data
perencanaan pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan
pembangunan daerah; dan
e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan hasil-hasil kinerja
pembangunan daerah maupun laporan
pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud, Bidang Penelitian dan Evaluasi dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
(1) Sub Bidang Penelitian dan Statistik; dan
(2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
Secara lengkap susunan organisasi Bappeda Kabupaten
Bogor digambarkan dalam Gambar 1.2.
Gambar 1.2. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Bogor
8
D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang Dihadapi
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten
Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi,
antara lain:
1. Jumlah SDM yang terbatas, khususnya tenaga fungsional
perencana dan peneliti yang bersertifikasi;
2. Masih adanya penempatan SDM pada bidang-bidang yang tidak
sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan
keahlian.
3. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang
perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung
proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber
data masih beragam;
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian yang disusun
Bappeda baik oleh kalangan internal Bappeda maupun oleh
SKPD teknis terkait;
6. Belum adanya sistem pengelolaan yang dapat menghimpun
seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi
mengenai produk perencanaan dan kajian apa saja yang sudah
dihasilkan tidak mudah didapatkan, akibatnya kemungkinan
duplikasi penyusunan dokumen perencanan dan kajian menjadi
lebih besar;
7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses
perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan
SKPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya
antara perencanaan dengan penganggaran;
9
8. Lemahnya kapasitas dan kompetensi lembaga perencanaan di
tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan dan
kecamatan) yang menyebabkan kurang efektifnya proses
perencanaan bottom up;
9. Belum efektifnya sistem perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah yang berbasis komputer;
10. Hasil pengendalian dan evaluasi serta kajian dan penelitian
belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi
perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan permasalahan tersebut dengan menggunakan
teknik analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu
peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan
kelemahan pada Bappeda Kabupaten Bogor dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan
pembangunan maka disusunlah isu-isu strategis yang menjadi acuan
atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang
diprioritaskan, sebagai berikut:
1. Kurangnya kapasitas SDM perencana/penyusun perencanaan
pembangunan;
2. Belum efektifnya perencanaan pembangunan daerah dalam
mencapai tujuan pembangunan;
3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan sektoral di
Bidang Ekonomi, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial,
Bidang Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup,
serta Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan;
4. Masih terbatasnya fungsi pengelola data dan informasi sebagai
bank data serta hasil evaluasi pembangunan belum digunakan
sebagai feed back dalam perencanaan;
5. Belum adanya aturan daerah yang mengatur tentang
perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari
10
Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses
perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan
SKPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya
antara perencanaan dengan penganggaran;
7. Lemahnya kapasitas lembaga perencanaan di tingkat bawah
(khususnya desa/kelurahan dan kecamatan) yang menyebabkan
kurang efektifnya proses perencanaan bottom up.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu adanya
suatu intervensi dalam menanggulangi dan mengatasi isu-isu
strategis tersebut. Untuk itu perlu disusun suatu produk
perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman untuk
menentukan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait. Adapun
produk perencanaan pembangunan tersebut adalah rencana
pembangunan tahunan daerah, rencana pembangunan jangka
menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang
daerah serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
E. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda
Kabupaten Bogor Tahun 2014 mengacu kepada :
1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Nomor 12 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2014 Nomor 5);
12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bogor tahun
2013-2018 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen
bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk
meningkatkan kinerja aparatur termasuk pembinaan terhadap
akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian
manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas
dalam pelaksanaan program kegiatan. Lebih jauh Renstra tersebut
berfungsi dalam memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan
pembangunan daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
Selanjutnya, Kepala Bappeda menetapkan Renstra 2013-2018
sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan
serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Bappeda dalam pencapaian visi dan misi serta
tujuan organisasi pada tahun 2013-2018.
1. Pernyataan Visi
Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu
“Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”, maka
Visi Bappeda Kabupaten Bogor adalah “Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan yang Berkualitas untuk Mewujudkan Kabupaten Bogor
menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”
13
2. Pernyataan Misi
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka
Bappeda Kabupaten Bogor menetapkan misi sebagai berikut :
Misi Pertama: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
perencana
Misi Kedua: Meningkatkan hasil guna produk perencanaan dan
evaluasi pembangunan
Misi Ketiga: Mengembangkan pengelolaan data dan informasi
perencanaan pembangunan
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014
Sebagai penjabaran dari Renstra Bappeda Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018, maka Bappeda Kabupaten Bogor menyusun dan
menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten
Bogor Tahun 2014. RKT Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2014
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
Secara lengkap RKT Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2014
disajikan dalam Lampiran 2.
14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini
merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan kinerja Bappeda Kabupaten Bogor yang diawali dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bogor Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2014
dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang harus dipertanggungjawabkan
tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir
periode RPJMD Kabupaten Bogor tersebut.
Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur,
objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator
dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian
program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan
dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Pemerintah Kabupaten
Bogor Tahun 2014.
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2014 (Tulisan merah adalah hasil
perbaikan)
Dalam mengukur capaian kinerja organisasi disusunlah
indikator kinerja Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2014. Ketentuan
untuk mengukur indikator kinerja adalah sebagai berikut:
Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%)
capaian target indikator kinerja adalah :
1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus:
% Capaian = Realisasi
Target x 100%
15
2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah
pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan
rumus:
% Capaian = Target − (Realisasi − Target)
Target x 100%
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari
setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran
sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1. dan Tabel 3.2.
Tabel 3.1. Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 >100 Sangat Baik
2 85 s/d 100 Baik Sekali
3 70 s/d <85 Baik
4 55 s/d <70 Cukup
5 < 55 Kurang
Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003
Tabel 3.2. Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 >100 Kurang
2 85 s/d 100 Cukup
3 70 s/d <85 Baik
4 55 s/d <70 Baik Sekali
5 < 55 Sangat Baik
Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003
Pada tahun 2014, Bappeda Kabupaten Bogor menetapkan
sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja yang merupakan
ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang
telah ditetapkan, yaitu:
16
Sasaran Kesatu : Terwujudnya mekanisme perencanaan
pembangunan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis
Terwujudnya mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 pencapaian
kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100 persen. Selengkapnya
hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Kesatu pada
tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Mekanisme Perencanaan Pembangunan Sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku pada Tahun 2013 dan 2014
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2013 Tahun 2014
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1 Terlaksananya Musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu
Kali - - - 1 1 100
2
Terlaksananya Musrenbang RKPD yang partisipatif dan
tepat waktu Kali - - - 1 1 100
Rata-Rata Capaian - 100
Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan capaian kinerja
dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis
Terwujudnya mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sebagai berikut:
17
1. Terlaksananya Musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat
waktu pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi
sebanyak 1 kali atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2013
indikator ini belum menjadi indikator sasaran strategis, karena
tahun 2013 masih termasuk ke dalam periodisasi Renstra Bappeda
2008-2013. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 2
kali sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indicator ini
sudah 50 persen.
2. Terlaksananya Musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu
pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi
sebanyakl 1 kali atau mencapai 100 persen. Sedangkan pada
tahun 2013 indikator ini belum menjadi indikator sasaran
strategis, karena tahun 2013 masih termasuk ke dalam periodisasi
Renstra Bappeda 2008-2013. Ada pun target kondisi kinerja akhir
RPJMD adalah 5 kali sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja
indikator ini sudah mencapai 20 persen.
Sasaran Kesatu tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program
utama, yaitu :
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran
sebesar Rp.534.083.000 terealisasi sebesar Rp.9.414.694.004
atau mencapai 87,00 persen.
Sasaran Kedua : Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang berkualitas dan
tepat waktu.
Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
berkualitas dan tepat waktu, menunjukan bahwa pada tahun 2014
pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100 persen.
18
Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis
Kedua pada tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.4.
Tabel 3.4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu pada Tahun 2013 dan 2014
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2013 Tahun 2014
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1 Tersedianya dokumen RTRW yang telah
ditetapkan dengan PERDA
Dok - - - 1 dok 1 dok 100
2
Tersedianya dokumen
perencanaan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Dok ada ada 100 1 dok 1 dok 100
3
Tersedianya dokumen perencanaan Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Dok ada ada 100 1 dok 1 dok 100
4
Tersedianya dokumen perencanaan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.
Dok ada ada 100 1 dok 1 dok 100
5
Penjabaran program Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana
Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD)
Dok 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100
6
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan
Bidang Ekonomi yang berkualitas
Dok Ada ada 100 2 dok 2 dok 100
7
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan
bidang Pemerintahan dan
Pendanaan Pembangunan yang berkualitas
Dok Ada ada 100 2 dok 2 dok 100
8
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan
Bidang Kesejahteraan
Rakyat dan Sosial yang berkualitas
Dok Ada ada 100 2 dok 2 dok 100
9
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan
Bidang Sarana Prasarana,
Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup yang berkualitas
Dok Ada ada 100 2 dok 2 dok 100
10 Tersedianya dokumen
evaluasi perencanaan 1 dok 1 dok 100
19
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2013 Tahun 2014
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
pembangunan daerah
Kabupaten Bogor yang
berkualitas dan tepat waktu
11 Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara
0 0 0
12 Tercapainya SMM ISO
9001:2008 - - -
1 sertifik
at 1 sertifikat 100
Rata-Rata Capaian - 100
Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan capaian kinerja
dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
berkualitas dan tepat waktu, sebagai berikut:
1. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan
PERDA, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan
terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen. Sedangkan
pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan
terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi
karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir
RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian
kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen.
2. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1
dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen.
Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah
ada dan terealisasi ada atau 100 persen. Hal ini terjadi karena
………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD
adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja
indikator ini sudah mencapai ………. persen.
20
3. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1
dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen.
Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah
ada dan terealisasi ada atau 100 persen. Hal ini terjadi karena
………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD
adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja
indikator ini sudah mencapai ………. persen.
4. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah, pada tahun 2014 ditargetkan
sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau
100 persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian
indikator ini adalah ada dan terealisasi ada atau 100 persen.
Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi
kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun
2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ……….
persen.
5. Penjabaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD), pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 100 % dan
terealisasi sebanyak 100 % atau 100 persen. Sedangkan pada
tahun 2013 target capaian indikator ini adalah 100 % dan
terealisasi sebanyak 100 % atau 100 persen. Hal ini terjadi
karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir
RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian
kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen.
6. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang
Ekonomi yang berkualitas, pada tahun 2014 ditargetkan
sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau
21
100 persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian
indikator ini adalah ada dan terealisasi ada atau 100 persen.
Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi
kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun
2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ……….
persen.
7. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang
Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas,
pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 2 dokumen dan
terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 persen. Sedangkan
pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ada dan
terealisasi ada atau 100 persen. Hal ini terjadi karena
………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD
adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja
indikator ini sudah mencapai ………. persen.
8. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas, pada tahun
2014 ditargetkan sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak
2 dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2013 target
capaian indikator ini adalah ada dan terealisasi ada atau 100
persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target
kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai
tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ……….
persen.
9. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sarana
Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas,
pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 2 dokumen dan
terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 persen. Sedangkan
pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ada dan
terealisasi ada atau 100 persen. Hal ini terjadi karena
………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD
22
adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja
indikator ini sudah mencapai ………. persen.
10. Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten Bogor yang berkualitas dan tepat waktu,
pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan
terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen. Sedangkan
pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan
terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi
karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir
RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian
kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen.
11. Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara, pada tahun 2014
ditargetkan sebanyak 0 dan terealisasi sebanyak 0 atau 0
persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator
ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau
…….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun
target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga
sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai
………. persen.
12. Tercapainya SMM ISO 9001:2008, pada tahun 2014 ditargetkan
sebanyak 1 sertifikat dan terealisasi sebanyak 1 sertifikat atau
100 persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian
indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau
…….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun
target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga
sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai
………. persen.
Sasaran Kedua tersebut diwujudkan dalam 4 (empat)
program utama, yaitu :
23
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran
sebesar Rp. 9.222.752.000 terealisasi sebesar Rp………………………
atau mencapai ……… persen.
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan anggaran
sebesar Rp. 2.320.879.000 terealisasi sebesar Rp………………………
atau mencapai ……… persen.
3. Program Perencanaan Kesejaheraan Rakyat dan Sosial, dengan
anggaran sebesar Rp. 913.685.000 terealisasi sebesar
Rp……………………… atau mencapai ……… persen.
4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam, dengan anggaran sebesar Rp. 3.852.298.000 terealisasi
sebesar Rp……………………… atau mencapai ……… persen.
5. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan anggaran
sebesar Rp……………………..… terealisasi sebesar Rp………………………
atau mencapai ……… persen.
Sasaran ketiga : Tersedianya data dan informasi sebagai basis
perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan
Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis
Tersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan, menunjukkan bahwa
pada tahun 2014 pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah
sebesar 100 persen. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja
Sasaran Strategis Ketiga pada tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat
dalam Tabel 3.5.
Tabel 3.5. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan,
24
pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Tahun 2013 dan 2014
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2013 Tahun 2014
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1 Indeks Pembangunan
Manusia (Komposit). 73,45 73,45 100
73,63 –
73,72 74,25 100,72
2 Buku "Kabupaten Dalam
Angka". ada ada 100 1 dok 1 dok 100
3
Buku "Produk Domestik
Regional Brutto (PDRB) Kabupaten".
ada ada 100 1 dok 1 dok 100
4
Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku
109.670.
735 109.670.
735 100
110.000 –
130.
000 Milyar
123.554
milyar
100
5
Nilai PDRB berdasarkan harga konstan
38.731.8
34 38.731.8
34 100
39.118 –
42.1
83 Milyar
41.066 Milyar
100
6
Laju Pertumbuhan Ekonomi
6,03 6,03 100
5,20 - 6.50
% 6,01 % 100
7 Inflasi
8,57 8,75 100 3,5 - 5,5 %
5,01 % 100
8 Laju Inflasi Provinsi
8,57 8,57 100 3,5 - 5,5 %
5,01 % 100
9
PDRB per Kapita berdasarkan harga berlaku
21.454.556
21.454.556
100
21,45 – 25,3
8 Juta 23,18 Juta 100
10 PDRB per Kapita berdasarkan harga konstan
7.576.992
7.576.992
100 7,58 – 7,90
Juta
7,70 Juta 100
11
Kemampuan Daya Beli
Masyarakat 636,62 636,62 100
636,62
(Rp.000/ka
p/bln
638,85 (Rp.000/
kap/bln)
100,35
12 Pertumbuhan PDRB
6,03 6,03 100 5,20 - 6.50
%
6,01 %
13 Indeks Gini 0,35 0,35 100 0,36 0,35 100
14 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan - - -
91,26 - 91,67%
90,89 % 99,60
15
Kemiskinan
- - -
8,74 –
8,33 %
9,11 % 95,94
Rata-Rata Capaian -
Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan capaian kinerja
dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis
25
Tersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan, sebagai berikut:
1. Indeks Pembangunan Manusia (Komposit), pada tahun 2014
ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak ………….
atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian
indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau
…….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun
target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga
sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai
………. persen.
2. Buku "Kabupaten Dalam Angka", pada tahun 2014 ditargetkan
sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau …………
persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator
ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau
…….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun
target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga
sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai
………. persen.
3. Buku "Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten",
pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi
sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan pada tahun
2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan terealisasi
sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi karena
………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD
adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja
indikator ini sudah mencapai ………. persen.
4. Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2014
ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak ………….
atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian
indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau
…….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun
26
target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga
sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai
………. persen.
5. Nilai PDRB berdasarkan harga konstan, pada tahun 2014
ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak ………….
atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian
indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau
…….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun
target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga
sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai
………. persen.
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi, pada tahun 2014 ditargetkan
sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau …………
persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator
ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau
…….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun
target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga
sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai
………. persen.
7. Inflasi, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan
terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan
pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan
terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi
karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir
RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian
kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen.
8. Laju Inflasi Provinsi, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak
………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen.
Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah
……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini
terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja
27
akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014
capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen.
9. PDRB per Kapita berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2014
ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak ………….
atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian
indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau
…….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun
target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga
sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai
………. persen.
10. PDRB per Kapita berdasarkan harga konstan, pada tahun 2014
ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak ………….
atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian
indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau
…….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun
target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga
sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai
………. persen.
11. Kemampuan Daya Beli Masyarakat, pada tahun 2014 ditargetkan
sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau …………
persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator
ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau
…….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun
target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga
sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai
………. persen.
12. Pertumbuhan PDRB, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak
………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen.
Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah
……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini
terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja
28
akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014
capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen.
13. Indeks Gini, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan
terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan
pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan
terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi
karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir
RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian
kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen.
14. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan, pada tahun 2014
ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak ………….
atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian
indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau
…….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun
target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga
sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai
………. persen.
15. Kemiskinan, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan
terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan
pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan
terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi
karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir
RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian
kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen.
Sasaran Ketiga tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) program
utama, yaitu :
1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan anggaran
sebesar Rp……………………..… terealisasi sebesar Rp………………………
atau mencapai ……… persen.
29
2. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan anggaran
sebesar Rp……………………..… terealisasi sebesar Rp………………………
atau mencapai ……… persen.
Sasaran keempat : Terbangunnya sistem pengelolaan data dan
informasi yang kredibel
Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis
Terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel,
menunjukkan bahwa pada tahun 2014 pencapaian kinerja sasaran
tersebut adalah sebesar 100 persen. Selengkapnya hasil pengukuran
capaian kinerja Sasaran Strategis Keempat pada tahun 2014 dan
2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.6.
Tabel 3.6. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel pada Tahun 2013 dan 2014
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2013 Tahun 2014
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1
2
Rata-Rata Capaian -
Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan capaian kinerja
dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis
Terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel,
sebagai berikut:
1. Terbangunnya sistem pengelolaan data pokok berbasis
computer, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan
terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan
pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan
terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi
karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir
30
RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian
kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen.
2. Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan
Kabupaten Bogor, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak …………
dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen.
Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah
……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini
terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja
akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014
capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen.
Sasaran Keempat tersebut diwujudkan dalam 2 (dua)
program utama, yaitu :
1. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan anggaran
sebesar Rp……………………..… terealisasi sebesar Rp………………………
atau mencapai ……… persen.
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar
Rp……………………..… terealisasi sebesar Rp……………………… atau
mencapai ……… persen.
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Bappeda untuk
setiap indikator kinerja sasaran sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja organisasi. Target dan realisasi indikator kinerja sasaran
strategis Bappeda diuraikan sebagai berikut :
1) Terlaksananya Musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat
waktu dari rencana sebanyak 1 kali, terealisasi 1 kali atau
100%;
31
2) Terlaksananya Musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat
waktu dari rencana sebanyak 1 kali, terealisasi 1 kali atau
100%;
3) Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan
Perda dari rencana sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen
atau 100%;
4) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah
ditetapkan dengan PERDA dari rencana sebanyak 1 dokumen,
terealisasi 1 dokumen atau 100%;
5) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah
ditetapkan dengan PERDA dari rencana sebanyak 1 dokumen,
terealisasi 1 dokumen atau 100%;
6) Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan
dengan PERKADA dari rencana sebanyak 1 dokumen, terealisasi
sebanyak 1 dokumen atau 100%;
7) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dari rencana
sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%;
8) Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara dari rencana 0 kali
terealisasi sebanyak 0 kali atau 100%.
9) Tercapainya SMM ISO 9001: 2008 dari rencana 1 sertifikat
terealisasi sebanyak 1 sertifikat atau 100%.
10) Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi yang berkualitas dari rencana 2 dokumen, terealisasi
sebanyak 2 dokumen atau 100%;
11) Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas dari rencana 2
dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%;
12) Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang
Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang
32
berkualitas dari rencana 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2
dokumen atau 100%;
13) Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang
Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas
dari rencana 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau
100%;
14) Tersedianya dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bogor yang berkualitas dan tepat waktu dari
rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;
15) Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) dari rencana sebesar
73,63-73,72 poin terealisasi sebesar 74,25 poin atau 100,72%;
16) Buku "Kabupaten Dalam Angka" dari rencana 1 dokumen,
terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;
17) Buku "PDRD Kabupaten" dari rencana 1 dokumen, terealisasi
sebanyak 1 dokumen atau 100%;
18) Nilai Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) berdasarkan
harga berlaku dari rencana Rp.110.000.000-130.000.000,
terealisasi sebesar Rp.123.554.014 atau 100%,
19) Nilai PDRB berdasarkan harga konstan dari rencana
Rp.39.118.000-42.183.000, terealisasi sebesar Rp.41.066.202
atau 100%;
20) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dari rencana sebesar
Rp.21.450.000-25.380.000, terealisasi sebesar Rp.23.175.870
atau 100,%;
21) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan dari rencana sebesar
Rp.7.580.000-7.900.000, terealisasi sebesar Rp.7.703.068 atau
100%;
22) Laju Pertumbuhan ekonomi dari rencana sebesar 5,2%-6,5%
terealisasi sebesar 6,01%, atau 100%;
33
23) Laju inflasi provinsi dari rencana sebesar 3,5%-5,5%, terealisasi
sebesar 5,01%, atau 100%;
24) Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita)
(Rp./kap/bln) dari rencana sebesar Rp.636.620/kap/bulan,
terealisasi sebesar Rp.638.850/kap/bulan, atau 100,35%;
25) Pertumbuhan PDRB dari rencana sebesar 5,2%-6,5%, terealisasi
sebesar 6,01%, atau 100%;
26) Inflasi dari rencana sebesar 3,5%-5,5%, terealisasi sebesar
5,01%, atau 100%;
27) Indeks Gini dari rencana sebesar 0,36%, terealisasi sebesar
0,35% atau 102,86%;
28) Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dari rencana
sebesar 91,26%-91,67 terealisasi sebesar 90,89, atau 99,60%;
29) Kemiskinan dari rencana sebesar 8,74%-8,33%, terealisasi
sebesar 9,11%, atau 91,44%;
30) Terbangunnya sistem pengelolaan data pokok berbasis
computer, dari rencana 80%, terealisasi 100% atau 125%;
31) Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan
kabupaten Bogor dari rencana 40 kecamatan, terealisasi 40
kecamatan atau 100%.
Secara lengkap capaian kinerja di atas disajikan pula melalui
Tabel Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2014 pada
Lampiran 3.
Terdapat berbagai hambatan dalam upaya pencapaian kinerja
Bappeda Kabupaten Bogor selama tahun 2014 sehingga beberapa
program/kegiatan belum dapat dilaksanakan secara efisien. Hambatan
tersebut antara lain sebagai berikut:
34
1) Kekurangan sumber daya manusia (SDM) khususnya perencana
yang memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan;
2) Terbatasnya waktu untuk pelaksanaan diskusi internal dan
penulisan dokumen;
3) Belum adanya kesamaan dan kesatuan data sebagai bahan
dalam perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi
pembangunan;
4) Daftar usulan program dan kegiatan yang diajukan untuk
dibiayai oleh APBD Kabupaten Bogor masih berupa long list
(daftar panjang) karena tidak sepenuhnya mengacu pada
prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang sudah
ditetapkan.
Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut
antara lain sebagai berikut :
1) Mengajukan permohonan penambahan SDM dan meningkatkan
kompetensi SDM yang ada melalui penyelenggaraan bintek dan
diklat;
2) Diskusi internal dilaksanakan setelah jam kerja;
3) Meningkatkan sinergitas dan koordinasi untuk membangun
kesamaan dan kesatuan data dengan sumber atau penyedia
data, baik OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada, antara lain Badan
Pusat Statistik;
4) Membangun Sistem Bank Data Online guna memudahkan masyarakat
dalam memperoleh informasi tentang perencanaan pembangunan
maupun hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah
Kabupaten Bogor.
5) Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan
(stakeholders) pembangunan di tingkat desa/kecamatan dan
penyusunan skala prioritas usulan program dan kegiatan serta
35
sumber-sumber pendanaan pembangunan yang dapat digunakan
untuk membiayai program dan kegiatan prioritas di tingkat desa
dan kecamatan.
B. Realisasi Anggaran
Belanja Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2014 ditargetkan sebesar
Rp. 34.891.843.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.100.056.212,- atau
terserap 83,40%. Secara garis besar realisasi anggaran Kabupaten Bogor
tahun 2014 sebagai berikut :
No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
A. Pendapatan - - -
B. Belanja 34.891.843.000 29.100.056.212 83,40
1. Belanja Tidak Langsung
7.782.384.000 6.848.603.701 88,00
2. Belanja Langsung (Belanja Rogram/ Kegiatan)
27.109.459.000 22.251.452.511 82,08
C. Surplus / (Defisit) (34.891.843.000) (29.100.056.212) 83,40
36
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja
dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bogor dan
Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud
transparansi dan akuntabilitas Bappeda Kabupaten Bogor dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Namun demikian, sangat disadari bahwa laporan ini belum secara
sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang
diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktidf dari para
pemangku kepentingan akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas
dokumen ini di masa mendatang.
Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Bogor Tahun
2014 ini dapat memberikan konstribusi yang berarti dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014 secara tepat
waktu.
Cibinong, Februari 2015 KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BOGOR
Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 198909 2 002
KABUPATEN : BOGOR
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
A UTAMA
1 Terwujudnya mekanisme - Terlaksananya musrenbang 1 kali 1 kali 100
perencanaan pembangunan RPJMD yang partisipatif
partisipatif dan sesuai dan tepat waktu
dengan jadwal pelaksanaan
berdasarkan peraturan - Terlaksananya musrenbang 100
perundang-undangan yang RKPD yang partisipatif dan
berlaku tepat waktu 1 kali 1 kali
2 Tersusunnya dokumen - Tersedianya dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100
perencanaan pembangunan RTRW yang telah
daerah yang berkualitas dan ditetapkan dengan PERDA
tepat waktu
- Tersedianya dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100
perencanaan RPJPD yang
telah ditetapkan dengan
PERDA
- Tersedianya dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100
perencanaan RPJMD yang
telah ditetapkan dengan
PERDA
- Tersedianya dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100
perencanaan : RKPD yang
telah ditetapkan dengan
PERKADA
- Penjabaran program RPJMD 100 % 100 % 100
ke dalam RKPD
- Tercapainya Anugerah 0 kali 0 kali
Pangripta Nusantara
- Tercapainya SMM ISO 1 sertifikat 1 sertifikat 100
9001:2008
- Tersusunnya dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100
perencanaan pembangunan
Bidang Ekonomi yang
berkualitas
- Tersusunnya dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100
perencanaan pembangunan
Bidang Kesejahteraan
Rakyat dan Sosial yang
berkualitas
- Tersusunnya dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100
perencanaan pembangunan
Bidang Sarana Prasarana
Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup yang berkualitas
- Tersusunnya dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100
perencanaan pembangunan
Bidang Pemerintahan dan
Pendanaan Pembangunan
REALISASI %NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
REALISASI %NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
yang berkualitas
- Tersusunnya dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100
evaluasi perencanaan
pembangunan daerah
Kab.Bogor yang berkualitas
dan tepat waktu
3 Tersedianya data dan - Indeks Pembangunan 100,72
informasi sebagai basis Manusia
perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan - Buku "Kabupaten Dalam 1 dokumen 1 dokumen 100
Angka"
- Buku "PDRB Kabupaten" 1 dokumen 1 dokumen 100
- Nilai PDRB Atas Dasar 110.000 – 130.000 Milyar 123.554 Milyar 100
Harga Berlaku (Rp. Milyar)
- Nilai PDRB Atas Dasar 39.118 – 42.183 Milyar 41.066 Milyar 100
Harga Konstan (Rp. Milyar)
- PDRB Perkapita Atas Dasar 21,45 – 25,38 Juta 23,18 Juta 100
Harga Berlaku (Rp. Juta)
- PDRB Perkapita Atas Dasar 7,58 – 7,90 Juta 7,70 Juta 100
Harga Konstan (Rp. Juta)
- Laju Petumbuhan Ekonomi 5,20 - 6.50 % 6,01 % 100
- Inflasi 3,5 - 5,5 % 5,01 % 100
- Laju inflasi provinsi 3,5 - 5,5 % 5,01 % 100
- Kemampuan Daya Beli 636,62 (Rp.000/kap/ 638,85 (Rp.000/kap/ 100,35
Masyarakat bln) bln)
- Pertumbuhan PDRB 5,20 - 6.50 % 6,01 % 100
- Indeks gini 0,36 0,35 102,86
- Persentase penduduk 90,89 % 99,60
di atas garis kemiskinan
- Kemiskinan 8,74 – 8,33 % 9,11 % 95,94
4 Terbangunnya sistem - Terbangunnya sistem 80 % 100%
pengelolaan data dan pengelolaan data pokok
informasi yang kredibel berbasis komputer
- Cakupan layanan informasi 40 kecamatan 40 kecamatan 100
program dan kegiatan
pembangunan Kab. Bogor
B PENUNJANG
1. Meningkatnya kelancaran 1. Terwujudnya kelancaran 1 tahun 1 tahun 100
pelaksanaan tugas pokok pelayanan administrasi 100 % 100 %
dan fungsi masing-masing perkantoran
2. Terwujudnya kecepatan, 1 tahun 1 tahun 100
kenyamanan dan keamanan 100 % 100 %
kerja aparatur
3. Meningkatnya Disiplin Kerja 100 % 100 % 100
Aparatur
4. Terwujudnya peningkatan 100 % 100 % 100
kapasitas dan kinerja
91,26 - 91,67%
73,63 – 73,72 74,25
REALISASI %NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
sumberdaya aparatur
2. Terwujudnya 1. Tersusunnya perencanaan 1 tahun 1 tahun 100
pertanggungjawaban kinerja dan laporan yang akuntabel 100 % 100 %
dan keuangan SKPD
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN : 2014
A UTAMA
1 Terwujudnya mekanisme - Terlaksananya musrenbang 1 kali
perencanaan pembangunan RPJMD yang partisipatif
partisipatif dan sesuai dan tepat waktu
dengan jadwal pelaksanaan
berdasarkan peraturan - Terlaksananya musrenbang
perundang-undangan yang RKPD yang partisipatif dan
berlaku tepat waktu 1 kali
2 Tersusunnya dokumen - Tersedianya dokumen 1 dokumen
perencanaan pembangunan RTRW yang telah
daerah yang berkualitas dan ditetapkan dengan PERDA
tepat waktu
- Tersedianya dokumen 1 dokumen
perencanaan RPJPD yang
telah ditetapkan dengan
PERDA
- Tersedianya dokumen 1 dokumen
perencanaan RPJMD yang
telah ditetapkan dengan
PERDA
- Tersedianya dokumen 1 dokumen
perencanaan : RKPD yang
telah ditetapkan dengan
PERKADA
- Penjabaran program RPJMD 100 %
ke dalam RKPD
- Tercapainya Anugerah 0 kali
Pangripta Nusantara
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
- Tercapainya SMM ISO 1 sertifikat
9001:2008
- Tersusunnya dokumen 2 dokumen
perencanaan pembangunan
Bidang Ekonomi yang
berkualitas
- Tersusunnya dokumen 2 dokumen
perencanaan pembangunan
Bidang Kesejahteraan
Rakyat dan Sosial yang
berkualitas
- Tersusunnya dokumen 2 dokumen
perencanaan pembangunan
Bidang Sarana Prasarana
Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup yang berkualitas
- Tersusunnya dokumen 2 dokumen
perencanaan pembangunan
Bidang Pemerintahan dan
Pendanaan Pembangunan
yang berkualitas
- Tersusunnya dokumen 1 dokumen
evaluasi perencanaan
pembangunan daerah
Kab.Bogor yang berkualitas
dan tepat waktu
3 Tersedianya data dan - Indeks Pembangunan
informasi sebagai basis Manusia
perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan - Buku "Kabupaten Dalam 1 dokumen
Angka"
- Buku "PDRB Kabupaten" 1 dokumen
- Nilai PDRB Atas Dasar 110.000 – 130.000 Milyar
Harga Berlaku (Rp. Milyar)
- Nilai PDRB Atas Dasar 39.118 – 42.183 Milyar
Harga Konstan (Rp. Milyar)
73,63 – 73,72
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
- PDRB Perkapita Atas Dasar 21,45 – 25,38 Juta
Harga Berlaku (Rp. Juta)
- PDRB Perkapita Atas Dasar 7,58 – 7,90 Juta
Harga Konstan (Rp. Juta)
- Laju Petumbuhan Ekonomi 5,20 - 6.50 %
- Inflasi 3,5 - 5,5 %
- Laju inflasi provinsi 3,5 - 5,5 %
- Kemampuan Daya Beli 636,62 (Rp.000/kap/
Masyarakat bln)
- Pertumbuhan PDRB 5,20 - 6.50 %
- Indeks gini 0,36
- Persentase penduduk
di atas garis kemiskinan
- Kemiskinan 8,74 – 8,33 %
4 Terbangunnya sistem - Terbangunnya sistem 80 %
pengelolaan data dan pengelolaan data pokok
informasi yang kredibel berbasis komputer
- Cakupan layanan informasi 40 kecamatan
program dan kegiatan
pembangunan Kab. Bogor
B PENUNJANG
1. Meningkatnya kelancaran 1. Terwujudnya kelancaran 1 tahun
pelaksanaan tugas pokok pelayanan administrasi 100 %
dan fungsi masing-masing perkantoran
2. Terwujudnya kecepatan, 1 tahun
kenyamanan dan keamanan 100 %
kerja aparatur
3. Meningkatnya Disiplin Kerja 100 %
Aparatur
91,26 - 91,67%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
4. Terwujudnya peningkatan 100 %
kapasitas dan kinerja
sumberdaya aparatur
2. Terwujudnya 1. Tersusunnya perencanaan 1 tahun
pertanggungjawaban kinerja dan laporan yang akuntabel 100 %
dan keuangan SKPD
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si.
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : NURHAYANTI
Jabatan : Plt. BUPATI BOGOR,
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 198909 2 002
Plt. BUPATI BOGOR, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
NURHAYANTI Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si.
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
CIBINONG, Desember 2014
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
A UTAMA
1 Terwujudnya mekanisme - Terlaksananya 1 kali 1. Program Perencanaan 534.083.000
perencanaan pembangunan musrenbang RPJMD Pembangunan Daerah
partisipatif dan sesuai yang partisipatif dan 1. Musrenbang Kecamatan 156.342.000 Subid 1 - 25 5.1
dengan jadwal pelaksanaan tepat waktu Pendidikan dan
berdasarkan peraturan Kesehatan
perundang-undangan yang
berlaku - Terlaksananya 1 kali 2. Musrenbang Kabupaten 377.741.000 Subid Sosial 1 - 25 5.1
musrenbang RKPD
yang partisipatif dan
tepat waktu
2 Tersusunnya dokumen - Tersedianya dokumen 1 dokumen Program Perencanaan 6.890.785.000
perencanaan pembangunan RTRW yang telah Pembangunan Daerah
daerah yang berkualitas dan ditetapkan dengan 1. Penyusunan Rancangan 706.605.000 Subid 1 - 25 5.1
tepat waktu PERDA RKPD Pendanaan
Pembangunan
- Tersedianya dokumen 1 dokumen
perencanaan RPJPD 2. Pengkajian dan Penyusunan 279.389.000 Subid 1 - 25 5.1
yang telah ditetapkan Perubahan Rencana Kegiatan Pendanaan
dengan PERDA dan Kegiatan Tahun Pembangunan
Berikutnya
- Tersedianya dokumen 1 dokumen
perencanaan RPJMD 3. Penyusunan Prioritas dan 472.971.000 Subid 1 - 25 5.1
yang telah ditetapkan Plafon Anggaran Sementara Pendanaan
dengan PERDA Pembangunan
- Tersedianya dokumen 1 dokumen 4. Penyusunan Kebijakan 470.460.000 Subid 1 - 25 5.1
perencanaan : RKPD Umum APBD Pendanaan
yang telah ditetapkan Pembangunan
dengan PERKADA
5. Verifikasi Pra Rencana Kerja 247.840.000 Subid 1 - 25 5.1
KETERANGAN
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
- Penjabaran program 100 % Anggaran Pendanaan
RPJMD ke dalam RKPD Pembangunan
- Tercapainya Anugerah 0 kali 6. Pendamping WISMP 70.000.000 Subid Sarana 16 - 18 5.1
Pangripta Nusantara Kabupaten Bogor dan Prasarana
- Tercapainya SMM ISO 1 sertifikat 7. Koordinasi Penyusunan 423.589.000 Subid 1 - 25 5.1
9001:2008 Penetapan Kinerja Pendanaan
Pembangunan
8. Koordinasi dan Fasilitasi 139.775.000 Subid 1 - 25 5.1
Sumber-sumber Pendanaan Pendanaan
Pembangunan Non APBD Pembangunan
9. Forum Gabungan SKPD 261.929.000 Subid 1 - 25 5.1
Pendidikan dan
Kesehatan
10. Bimbingan Teknis Sistem 217.717.000 Subid 1 - 25 5.1
Analisis Data Perencanaan Monitoring dan
Pembangunan Evaluasi
11. Pelaporan Rencana Aksi 120.800.000 Subid Penelitian 1 - 25 5.1
Daerah Pendukung Inpres 3 dan Statistik
Tahun 2010
12. Penyusunan RPJMD 826.190.000 Subid Program 1 - 25 5.1
Kabupaten Bogor Tahun dan Pelaporan
2013-2018
13. Fasilitasi Penyusunan Renja 196.961.000 Subid 1 - 25 5.1
OPD 2015 Pendanaan
Pembangunan
14. Fasilitasi Penyusunan Renstra 267.348.000 Subid Program 1 - 25 5.1
OPD 2013-2018 dan Pelaporan
15. Pengembangan Model Sistem 383.382.000 Subid 1 - 25 5.1
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Analisis RPJMD Kabupaten Monitoring dan
Bogor Berbasis WEB Evaluasi
16. Fasilitasi dan Koordinasi 137.844.000 Subid 1 - 25 5.1
DBHCHT Pendanaan
Pembangunan
17. Fasilitasi dan Koordinasi dana 93.204.000 Subid 1 - 25 5.1
Bantuan Keuangan DKI Pendanaan
Pembangunan
18. Penyusunan Data Potensi 473.914.000 Subid 1 - 25 5.1
Kerjasama Pembangunan Pendanaan
Berbasis TJSL Perusahaan Pembangunan
19. Penyusunan Naskah 565.820.000 Subid Program dan 1 - 25 5.1
Perubahan Perda RPJPD Pelaporan
Kabupaten Bogor
20. Dukungan Manajemen Bagi - Subid Penelitian 1,2, 3, 4, 6, 5.1
Tim Desk Kendali IPM dan Statistik 7
Kabupaten Bogor
21. Fasilitasi Surveilan Penerapan 96.144.000 Subid Program 1 - 25 5.1
SMM ISO dan Pelaporan
22. Penyusunan Analisis Distribusi 254.454.000 Subid 1 - 25 5.1
Perencanaan Pendanaan Pendanaan
Daerah Pembangunan
23. Penyusunan Sistem D-Base 184.449.000 Subid 1 - 25 5.1
Perencanaan Pembangunan Pendanaan
Daerah Terintegrasi Pembangunan
- Tersusunnya dokumen 2 dokumen 2. Program Perencanaan 1.506.862.000
perencanaan Pembangunan Ekonomi
pembangunan Bidang 1. Koordinasi Perencanaan 550.950.000 Subid Pertanian 8 - 15 5.1
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Ekonomi yang Pembangunan Bidang dan Pariwisata
berkualitas Ekonomi
2. Penyusunan Rencana 336.050.000 Subid Industri 8 - 15 5.1
Pengembangan Pariwisata dan Dunia Usaha
dalam Meningkatkan
Perekonomian Daerah
3. Koordinasi Perencanaan 332.000.000 Subid Pertanian 8 - 15 5.1
Revitalisasi Pembangunan dan Pariwisata
Pertanian dan Perdesaan
Tingkat Zona
4. Penyusunan Dokumen 287.862.000 Subid Industri 8 - 15 5.1
Pengembangan Komoditas dan Dunia Usaha
UMK Unggulan Kecamatan
- Tersusunnya dokumen 2 dokumen 3. Program Perencanaan 913.685.000
perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
pembangunan Bidang 1. Koordinasi Perencanaan 198.321.000 Subid Sosial 1 - 7 5.1
Kesejahteraan Rakyat Pembangunan Bidang
dan Sosial yang Kesejahteraan Rakyat dan
berkualitas Sosial
2. Penyusunan Rencana 126.929.000 Subid Sosial 1 - 7 5.1
Pencapaian Sasaran MDG'S
3. Dukungan Manajemen bagi Tim 368.230.000 Subid 1 - 7 5.1
Koordinasi Penanggulangan Pendidikan dan
Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kesehatan
4. Penyusunan Rencana Aksi 220.205.000 Subid Sosial 1 - 7 5.1
Daerah (RAD) Kependudukan
Program Perencanaan 358.854.000
Pembangunan Daerah
1. Analisa Optimalisasi 358.854.000 Subid Sosial 1 - 7 5.1
Penyelenggaraan Pelayanan
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Publik Sektor Sosial
- Tersusunnya dokumen 2 dokumen 4. Program Perencanaan Prasarana 3.852.298.000
perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
pembangunan Bidang 1. Koordinasi Perencanaan 314.501.000 Subid Tata 16 - 18 5.1
Sarana Prasarana Tata Pembangunan Bidang Ruang dan
Ruang dan Lingkungan Sarpraswil, TRLH Lingkungan
Hidup yang berkualitas Hidup
2. Fasilitasi Penyelenggaraan 230.693.000 Subid Tata 16 - 18 5.1
Badan Koordinasi Penataan Ruang dan
Ruang Daerah Kabupaten Lingkungan
Bogor Hidup
3. Penyusunan Master Plan 893.750.000 Subid Sarana 16 - 18 5.1
Drainase Perkotaan di dan Prasarana
Kabupaten Bogor
4. Penyusunan Model Simulasi 296.875.000 Subid Tata 16 - 18 5.1
Pemanfaatan Ruang Sebagai Ruang dan
Bahan Monitoring Pemanfaatan Lingkungan
Ruang Hidup
5. Pemetaan Neraca Sumber 450.503.000 Subid Tata 16 - 18 5.1
Daya Air Ruang dan
Lingkungan
Hidup
6. Kajian Pengembangan 296.875.000 Subid Tata 16 - 18 5.1
Kawasan Strategis Industri Ruang dan
Lingkungan
Hidup
7. RISPAM Kabupaten Bogor 294.250.000 Subid Sarana 16 - 18 5.1
dan Prasarana
8. Kajian Penyelesaian 190.050.000 Subid Sarana 16 - 18 5.1
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Permasalahan Transportasi di dan Prasarana
Kecamatan Ciawi, Leuwiliang,
Cibinong, Ciomas, Parung,
Cileungsi dan Citeureup
9. Penyusunan Kajian Rencana 497.150.000 Subid Tata 16 - 18 5.1
Tata Ruang Wilayah Ruang dan
Kabupaten Bogor Barat Lingkungan
Hidup
10. Penyusunan Dokumen 299.760.000 Subid Tata 16 - 18 5.1
Pendukung Revisi Rencana Ruang dan
Tata Ruang Wilayah Lingkungan
Kabupaten Bogor Hidup
11. Penyusunan Program 87.891.000 Subid Sarana 16 - 18 5.1
Manajemen Database Kondisi dan Prasarana
dan Penanganan Jaringan
Jalan Kabupaten Bogor
Program Perencanaan 199.161.000
Pembangunan Daerah
1. Pengembangan Kelembagaan 199.161.000 Subid Sarana 16 - 18 5.1
Pengelolaan Irigasi Partisipatif dan Prasarana
- Tersusunnya dokumen 2 dokumen 5. Program Pengembangan 380.316.000
perencanaan Data/Informasi
pembangunan Bidang 1. Koordinasi Perencanaan 380.316.000 Subid 19 - 25 5.1
Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Pendanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pendanaan
yang berkualitas Pembangunan
Program Perencanaan 766.600.000
Pembangunan Daerah
1. Kajian Percepatan 98.195.000 Subid 19 - 25 5.1
Pengembangan Wilayah Pemerintahan
Kecamatan
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
2. Analisa Optimalisasi Fungsi 405.728.000 Subid 19 - 25 5.1
dan Peran Penyelenggaraan Pemerintahan
Pemerintahan dan
Pembangunan di Kecamatan
3. Analisa Optimalisasi - Subid 19 - 25 5.1
Penyenggaraan Pelayanan Pemerintahan
Publik bidang pemerintahan
4. Penyusunan Data/Informasi 262.677.000 Subid 19 - 25 5.1
Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Desa
- Tersusunnya dokumen 1 dokumen Program Perencanaan 735.946.000
evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah
pembangunan daerah 1. Monitoring, Evaluasi dan 326.917.000 Subid 1 - 5 5.1
Kab.Bogor yang Pelaporan Pelaksanaan Monitoring dan
berkualitas dan tepat Rencana Pembangunan Evaluasi
waktu Daerah
2. Penyusunan LKPJ Akhir Tahun 240.503.000 Subid 1 - 5 5.1
Anggaran Monitoring dan
Evaluasi
3. Koordinasi Pemantauan dan 168.526.000 Subid 1 - 5 5.1
Evaluasi Dana Alokasi Khusus Monitoring dan
Evaluasi
3 Tersedianya data dan informasi - Indeks Pembangunan Program Pengembangan 3.058.038.000
sebagai basis perencanaan, Manusia Data/Informasi
pengendalian dan evaluasi 1. Penyusunan dan 434.107.000 Subid Industri 8 - 15 5.1
pembangunan - Buku "Kabupaten Dalam 1 dokumen Pengumpulan Data Informasi dan Dunia Usaha
Angka" Bidang Ekonomi
- Buku "PDRB 1 dokumen 2. Penyusunan dan 277.800.000 Subid 1 - 7 5.1
73,63 – 73,72
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Kabupaten" Pengumpulan Data Informasi Pendidikan dan
Bidang Kesejahteraan Rakyat Kesehatan
- Nilai PDRB Atas Dasar 110.000 – 130.000 Milyar dan Sosial
Harga Berlaku (Rp.
Milyar) 3. Penyusunan dan 253.050.000 Subid Sarana 16 - 18 5.1
Pengumpulan Data Informasi dan Prasarana
- Nilai PDRB Atas Dasar 39.118 – 42.183 Milyar Bidang Sarana Prasarana dan
Harga Konstan (Rp. TRLH
Milyar.)
4. Penyusunan dan 448.740.000 Subid 19 - 25 5.1
- PDRB Perkapita Atas 21,45 – 25,38 Juta Pengumpulan Data Informasi Pemerintahan
Dasar Harga Berlaku Bidang Pemerintahan
(Rp. Juta)
5. Penyusunan IPM Kecamatan 649.300.000 Subid Penelitian 1, 2, 3, 4, 5.1
- PDRB Perkapita Atas 7,58 – 7,90 Juta Kabupaten Bogor Tahun 2014 dan Statistik 6, 7
Dasar Harga Konstan
(Rp. Juta) 6. Manajemen Sistem Analisis 161.773.000 Subid 1 - 25 5.1
Data Perencanaan, Monitoring dan
- Laju Petumbuhan 5,20 - 6.50 % Pengendalian dan Evaluasi Evaluasi
Ekonomi Rencana Pembangunan
Daerah
- Inflasi 3,5 - 5,5 %
7. Penyusunan Tabel Social 258.298.000 Subid 1 - 25 5.1
- Laju inflasi provinsi 3,5 - 5,5 % Acounting Matric (SAM) untuk Monitoring dan
Perencanaan Pembangunan Evaluasi
- Kemampuan Daya Beli 636,62 (Rp.000/kap/ Daerah Kab. Bogor
Masyarakat bln)
8. Jurnal Bappeda Kabupaten 399.914.000 Subid 1 - 25 5.1
- Pertumbuhan PDRB 5,20 - 6.50 % Bogor Monitoring dan
Evaluasi
- Indeks gini 0,36
9. Fasilitasi Penguatan Jaringan 175.056.000 Subid Penelitan 1 - 25 5.1
- Persentase penduduk 91,26 - 91,67 % Penelitian dan Statistik
di atas garis kemiskinan
- Kemiskinan 8,74 – 8,33 %
Program Perencanaan 814.017.000
Pembangunan Ekonomi
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1. Penyusunan Indikator 814.017.000 Subid Industri 1 - 5 5.1
Ekonomi Daerah dan Dunia Usaha
4 Terbangunnya sistem - Terbangunnya sistem 80 % Program Pengembangan 462.402.000
pengelolaan data dan informasi pengelolaan data pokok Data/Informasi
yang kredibel berbasis komputer 1. Pengelolaan Data Pokok 228.450.000 Subid Penelitian 1 - 25 5.1
Perencanaan Pembangunan dan Statistik
Daerah
2. Pengembangan Sistem 233.952.000 Subid Penelitian 1 - 25 5.1
Database sebagai Bank Data dan Statistik
Perencanaan Pembangunan
Daerah
- Cakupan layanan 40 kecamatan 6. Program Peningkatan Kapasitas 239.661.000
informasi program dan Kelembagaan Perencanaan
kegiatan pembangunan Pembangunan Daerah
Kab. Bogor 1. Sosialisasi Program dan 239.661.000 Subag Program 1 - 25 5.1
Kegiatan Pembangunan dan Pelaporan
Daerah
B PENUNJANG
1. Meningkatnya kelancaran 1. Terwujudnya kelancaran 1 tahun 1. Program Pelayanan 2.133.008.000
pelaksanaan tugas pokok dan pelayanan administrasi 100 % Administrasi Perkantoran
fungsi masing-masing perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat 6.297.000 Subag Umum - -
Menyurat dan
Kepegawaian
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, 301.200.000 Subag Umum - -
Sumber Daya Air dan Listrik dan
Kepegawaian
3. Penyediaan Jasa 15.600.000 Subag Umum - -
Pemeliharaan dan Perizinan dan
Kendaraan Dinas/Operasional Kepegawaian
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
4. Penyediaan Jasa Kebersihan 189.660.000 Subag Umum - -
Kantor dan
Kepegawaian
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 97.100.000 Subag Umum - -
dan
Kepegawaian
6. Penyediaan Barang Cetakan 102.160.000 Subag Umum - -
dan Penggandaan dan
Kepegawaian
7. Penyediaan Komponen 25.223.000 Subag Umum - -
Instalasi Listrik/Penerangan dan
Bangunan Kantor Kepegawaian
8. Penyediaan Bahan Bacaan 20.400.000 Subag Umum - -
dan Peraturan Perundang- dan
Undangan Kepegawaian
9. Penyediaan Makanan dan 82.288.000 Subag Umum - -
Minuman dan
Kepegawaian
10. Rapat-rapat Koordinasi dan 527.190.000 Subag - -
Konsultasi Ke Dalam dan Luar Keuangan
Daerah
11. Penyediaan Jasa Tenaga 114.000.000 Subag Umum - -
Pendukung Administrasi/ dan
Teknis Perkantoran Kepegawaian
12. Pelayanan Dokumentasi dan 108.300.000 Subag Umum - -
Arsip SKPD dan
Kepegawaian
13. Penyediaan Pelayanan 139.072.000 Subag Umum - -
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Administrasi Kepegawaian dan
Kepegawaian
14. Penyediaan Pelayanan 231.718.000 Subag Umum - -
Administrasi Barang dan
Kepegawaian
15. Penyediaan Pelayanan 172.800.000 Subag Umum - -
Keamanan Kantor dan
Kepegawaian
2. Terwujudnya kecepatan, 1 tahun 2. Program Peningkatan Sarana 2.633.403.000
kenyamanan dan 100 % dan Prasarana Aparatur
keamanan kerja aparatur 1. Pengadaan Peralatan Kantor 1.200.253.000 Subag Umum - -
dan
Kepegawaian
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala 512.900.000 Subag Umum - -
Gedung Kantor dan
Kepegawaian
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala 97.350.000 Subag Umum - -
Kendaraan Dinas/Operasional dan
Kepegawaian
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala 95.950.000 Subag Umum - -
Peralatan Gedung Kantor dan
Kepegawaian
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala 25.000.000 Subag Umum - -
Jaringan Komputerisasi dan
Kepegawaian
6 Pengadaan Kendaraan 166.700.000 Subag Umum - -
Dinas/Operasional dan
Kepegawaian
7 Penyusunan Detail 150.000.000 Subag Umum - -
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Engienaring Design (DED) dan
Gedung Kantor Kepegawaian
8 Pengadaan Perlengkapan 11.800.000 Subag Umum - -
Kantor dan
Kepegawaian
9 Pengadaan Instalasi Jaringan 181.750.000 Subag Umum - -
Listrik dan Telekomunikasi dan
Kepegawaian
10 Pengadaan Instalasi Jaringan 191.700.000 Subag Umum - -
Komputerisasi dan
Kepegawaian
3. Meningkatnya 100 % 3. Program Peningkatan Disiplin 18.000.000
Disiplin Kerja Aparatur Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas 18.000.000 Subag Umum - -
Beserta Perlengkapannya dan
Kepegawaian
4. Terwujudnya 100 % 4. Program Peningkatan Kapasitas 530.200.000
peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
dan kinerja sumberdaya
aparatur 1. Sosialisasi Peraturan 55.000.000 Subag Umum - -
Perundang-undangan dan
Kepegawaian
2. Pembinaan Mental dan Rohani 25.200.000 Subag Umum - -
bagi Aparatur dan
Kepegawaian
3. Pendidikan dan Pelatihan Non 450.000.000 Subag Umum - -
Formal dan
Kepegawaian
2. Terwujudnya 1. Tersusunnya 1 tahun 5. Program Peningkatan 1.082.140.000
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
pertanggungjawaban kinerja dan perencanaan dan 100 % Pengembangan Sistem
keuangan SKPD laporan yang akuntabel Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian 37.705.000 Subag Program - -
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Pelaporan
Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan 32.900.000 Subag - -
Keuangan Semesteran Keuangan
3. Penyusunan Pelaporan 58.000.000 Subag - -
Keuangan Akhir Tahun Keuangan
4. Penyusunan Perencanaan 114.260.000 Subag Program - -
Anggaran dan Pelaporan
5. Penatausahaan Keuangan 207.735.000 Subag - -
SKPD Keuangan
6. Penyusunan Renstra dan 83.200.000 Subag Program - -
Renja SKPD dan Pelaporan
7. Monitoring, Evaluasi dan 448.340.000 Subag Program - -
Pelaporan SKPD dan Pelaporan
8. Publikasi Kinerja SKPD 100.000.000 Subag Umum - -
dan
Kepegawaian
JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah : Rp.
2 Program Pengembangan Data/Informasi : Rp.
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan : Rp.
27.109.459.000
11
9.485.429.000
3.900.756.000
239.661.000
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
KETERANGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Perencanaan Pembangunan Daerah
4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi : Rp.
5 Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial : Rp.
6 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber : Rp.
Daya Alam
7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp.
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp.
9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp.
10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp.
11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan : Rp.
Capaian Kinerja dan Keuangan
MENGETAHUI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 198909 2 002
NURHAYANTI
18.000.000
530.200.000
1.082.140.000
MENYETUJUI
Plt. BUPATI BOGOR
2.633.403.000
2.320.879.000
913.685.000
3.852.298.000
2.133.008.000