LAKIP - Depok BAPPEDA 201… · LAKIP Tahun 2019 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan BAB 1 PENDAHULUAN 1. LAKIP BAPPEDA KOTA DEPOK 2019 2 kegiatan

LAKIP BAPPEDA

2019

Badan Perencanaan Pembangunan Dan

Penelitian Pengembangan Daerah

Kota Depok

LAKIP BAPPEDA KOTA DEPOK 2018

BAPPEDA i

Puji syukur tidak lupa kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan

perlindunganNya sehingga sepanjang tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian

Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok dapat menjalankan tugas dan fungsi pokok dengan

baik. Sepanjang tahun 2019, kami telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka

mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi,

peningkatan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang professional dan

berkinerja tinggi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Depok Tahun 2019

merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan memberikan keterangan atas

pencapaian kinerja tahun 2019. Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014

tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja BAPPEDA

Kota Depok agar fungsi dan tugas dapat dilakukan dengan baik dan keberadaan kami lebih dirasakan

oleh masyarakat luas. Kami juga selalu mengharapkan dukungan dari berbagai pihak.

Demikian penyusunan LAKIP Bappeda Kota Depok Tahun 2019, semoga bermanfaat bagi

semua pihak.

Depok, Februari 2020

KEPALA BAPPEDA KOTA DEPOK

Ir. Widyati Riyandani

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19681216 199403 2 005


BAPPEDA ii

KATA PENGANTAR .................................................... i

DAFTAR ISI .................................................... ii

IKHTSAR EKSEKUTIF .................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................... 1

1.2 Gambaran Umum Badan Perencanaan

Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan

Daerah Kota Depok

.................................................... 2

1.3 Tugas Dan Fungsi .................................................... 3

1.4 Permasalahan Utama .................................................... 4

1.5 Landasan Hukum .................................................... 5

1.6 Sistematika Penyajian .................................................... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................... 8

2.1 Rencana Strategis .................................................... 8

2.1.1 Visi dan Misi .................................................... 7

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah

Kebijakan

.................................................... 9

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .................................................... 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................... 13

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi .................................................... 13

Kinerja Tahun ini

3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta .................................................... 15

Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun

Lalu dan Beberapa Tahun Terahkir

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai .................................................... 22

dengan Tahun ini dengan Target Jangka

Menegah yang Terdapat Dalam Dokumen

Perencanaan Strategis

3.4 Merbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini .................................................... 23

dengan Standar Nasional

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan .................................................... 23

atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta

Alternatif Solusi Telah Dilakukan

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber .................................................... 42

Daya

3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang .................................................... 51

Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Pernyataan Kinerja

3.8 Realisasi Anggaran .................................................... 58

BAB IV PENUTUP .................................................... 61

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja .................................................... 61

4.2 Kendala dan Hambatan dalam .................................................... 62

Pencapaian Kinerja

4.3 Strategi Pemecahan Masalah .................................................... 62


BAPPEDA iii


BAPPEDA iv

Laporan Kinerja Bappeda Kota Depok Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun

kegagalan capaian strategis pada Tahun anggaran 2019 yang terdiri dari 6 sasaran dengan 11 indikator.

Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun

analisis kinerja berdasarkan sasaran. Hasil capaian kinerja Sasaran yang ditetapkan secara umum dapat

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih

terdapat beberapa indikator yang belum dapat tercapai. Berbagai pencapaian target indikator kinerja

Bappeda Kota Depok memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi, akuntabilitas, dan pengawasan. Secara keseluruhan keberhasilan program-program kami

sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara

dan stakeholder.

Uraian tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab

III. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % Interpretasi

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

pelayanan

Bappeda

1. Nilai SAKIP Bappeda BB BB 100% Target

Tercapai

2. Persentase tertib

administrasi barang

100% 100% 100% Target

Tercapai

3. Persentase pegawai

Bappeda yang

mendapatkan

pengembangan

kompetensi

100% 100% 100 % Target

Tercapai

2. Terakomodasinya

aspirasi

masyarakat dalam

4. Persentase usulan

masyarakat melalui

musrenbang yang

80% 94.57% 100% Target

Terlampaui


BAPPEDA v

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % Interpretasi

1 2 3 4 5 6

pembangunan

daerah

terakomodir dalam

dokumen perencanaan

3. Terwujudnya

sinergitas

perencanaan

pembangunan

5. Persentase

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

100% 100% 100 % Target

Tercapai

6. Persentase

keselarasan Renstra

SKPD terhadap

RPJMD

100% 100% 100 % Target

Tercapai

7. Persentase

keselarasan Renja

SKPD terhadap

RKPD

100% 100% 100 % Target

Tercapai

4. Meningkatnya

pemanfaatan Hasil

kajian, penelitian

dalam

pembangunan

daerah

8. Persentase

Rekomendasi hasil

kajian, penelitian

yang dimanfaatkan

untuk pembangunan

10% 91,67% 100% Target

Terlampaui

5. Meningkatnya

hasil inovasi

daerah yang

berdampak pada

skala kota

9. Persentase hasil

inovasi daerah yang

diterapkan

89% 100% 100% Target

Terlampaui

6. Terlaksananya

Pembangunan

yang sesuai

dengan

Perencanaan

10. Persentase OPD

dengan Realisasi

Kinerja ≥ 76%

91% 97.37% 100% Target

Terlampaui

11. Persentase layanan

sistem informasi yang

terintegrasi pada

Bappeda Kota Depok

80% 100% 100% Target

Terlampaui

Dari Sehingga ada 11 indikator kinerja sasaran yang di ukur capaian kinerjanya yaitu ada 5 indikator

atau 45.45 % telah mencapai target terlampaui, 6 indikator kinerja sasaran strategis atau 54.54 % telah

mencapai target tercapai.


BAPPEDA vi

Besarnya alokasi anggaran belanja langsung dalam APBD Perubahan Bappeda Kota Depok

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9,376,282,400 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta

Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) jumlah tersebut telah direalisasi sebesar

Rp8,282,428,085 (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan

Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan serapan keuangan 88,33% dan fisik 97,61% Berdasarkan

dokumen rencana yang ditetapkan berkaitan dengan kebijakan program dan kegiatan, maka pada tahun

anggaran 2019 Bappeda melaksanakan 7 program dan 46 kegiatan.


BAPPEDA vii

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2019

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah

Kota Depok


1

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut

didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk

teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada tingkat

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang

baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di

terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan

pertanggungjawaban mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerah

sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Badan

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok menyusun

LAKIP Tahun 2019 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan

BAB 1 PENDAHULUAN

1


2

kegiatan pada Tahun Anggaran 2019. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat

memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja

Bappeda Kota Depok Tahun Anggaran 2019, dapat mempertanggungjawabkan kinerja

Bappeda Kota Depok kepada Wali Kota Depok dan pihak yang berkepentingan (stakeholder),

dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan

adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap

kinerja internal Bappeda untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bappeda Kota Depok di

tahun selanjutnya.

1.2 GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA DEPOK

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda)

Kota Depok adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang

merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

Fungsi dan peran Bappeda sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab

terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14, ayat (1),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu

urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan

pengendalian pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian

dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), Bappeda

sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala

daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan

ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang

terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan

peran Kepala Bappeda.

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Depok ditetapkan pada Peraturan Walikota Depok Nomor 38 Tahun 2008 yang kemudian

berturut-turut diubah menjadi Peraturan Walikota Depok Nomor 57 Tahun 2011, Peraturan

Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2012 dan kemudian berubah nama menjadi Badan

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sesuai dengan Peraturan


3

Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Daerah yang kemudian dilakukan penyesuaian kembali terhadap tugas dan fungsi yang ada

sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 47 Tahun 2017.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok Badan Perencanaan Pembangunan

dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang

Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan. Penjabaran Tugas dan

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok

sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yaitu membantu Walikota dalam

melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dan menyelenggarakan

fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

5. Pelaksanaan administrasi Badan;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah telah diperbarui dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan

tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian


4

Pengembangan Daerah Kota Depok sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan

fungsi yang ada saat ini melalui Peraturan Wali Kota Depok Nomor 47 Tahun 2017.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur

organisasi dibawah ini:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Bappeda Kota Depok

1.4 PERMASALAHAN UTAMA

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang kepada aspek strategis organisasi dan

dalam perkembangannya juga menghadapi permasalahan utama (strategic issued) , yaitu

sebagai berikut:

1. Manajemen sumber daya manusia yang belum dilaksanakan secara optimal untuk

meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi;

2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang perlu

diperhatikan, khususnya pada tindak lanjut evaluasi. Evaluasi yang dilakukan per tiga


5

bulan dan tahunan penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan faktor penghambat

kegiatan/program serta untuk perbaikan kegiatan/program mendatang.

3. Kurangnya konsistensi dan komitmen dari perangkat daerah dalam penyelesaian

proses perencanaan (pengumpulan data dan laporan) secara tepat waktu;

4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk

Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun

dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan

duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar.

5. Belum adanya regulasi penyelenggaraan sistem inovasi daerah berupa peraturan

maupun petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) di tingkat kota.

1.5 LANDASAN HUKUM

LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Kota Depok ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih,

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


6

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok

Tahun 2016 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Walikota Depok Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian

Pengembangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

13. Peraturan Wali Kota Depok No.40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Depok Tahun 2019;

14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Depok Kota

Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran

BAPPEDA Kota Depok Tahun 2019.

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu

Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan

Sistematika Penyajian.


7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan

kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas

capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung

terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan

hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan

strategi pemecahan masalah.


8

“Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan

Religius”

VISI

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi Pemerintah Kota Depok sebagaimana dituangkan dalam Perubahan Renstra

Bappeda Tahun 2016-2021 yang hendak dicapai dalam tahapan pertama Perubahan RPJMD

Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah:

Unggul didefinisikan sebagai:

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, berbasis

Industri Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Bertumpu Pada

Ketahanan Keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

Tercipta suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan

linkungan dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai:

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-

masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan

dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2


9

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.

3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.

4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan

dan ramah keluarga.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan

menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup

berbangsa dan bernegara.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (LIMA) misi sebagai berikut:

2.1.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk memberikan arah bagi tercapainya visi dan terlaksananya misi, maka

ditetapkan berbagai tujuan dan sasaran strategis dari tiap-tiap misi. Berdasarkan visi, misi,

tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun, disusunlah langkah-langkah

rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021) yang

meliputi program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada

program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Depok 2016-2021. Program yang sesuai dengan Tupoksi

Bappeda dan keterkaitannya dengan visi, misi dan kebijakan strategis, seperti terlihat dalam

tabel di bawah ini:


10

Tabel 2.1.2

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Indikator Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

VISI: Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Transparan

Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah pada Bappeda

Tingkat akuntabilitas kinerja

dan pelayanan Bappeda:

SAKIP BAPPEDA "A"

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja dan pelayanan

Bappeda

Peningkatan

akuntabilitas

penyelenggaraan

Bappeda

Meningkatkan

kualitas perencanaan,

pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan

penyelenggaraan

Bappeda

Tujuan 2: Meningkatkan perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah

Usulan masyarakat melalui

musrenbang yang

terakomodir dalam dokumen

perencanaan: 80 %

Terakomodasinya aspirasi

masyarakat dalam

pembangunan daerah

Peningkatkan

sinergitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Menjaga konsistensi

perencanaan dan

pengendalian

program

pembangunan

Tingkat keselarasan

dokumen perencanaan

pembangunan: 100 %

Terwujudnya sinergitas

perencanaan pembangunan

Rekomendasi yang

dimanfaatkan Untuk

Perumusan Kebijakan: 10%

Meningkatnya pemanfaatan

Hasil kajian, penelitian

dalam pembangunan daerah

Presentase hasil inovasi

daerah yang diterapkan:

91%

Meningkatnya hasil inovasi

daerah yang berdampak

pada skala kota

Persentase OPD yang

berkinerja tinggi (realisasi

kinerja ≥76%)

Terlaksananya

Pembangunan yang sesuai

dengan Perencanaan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja pada

suatu pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan


11

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target-target

setiap indikator sasaran pada penetapan kinerja diperjanjikan sebagaimana dalam tabel di

bawah ini:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

dan pelayanan Bappeda

Nilai SAKIP BAPPEDA BB

Persentase tertib administrasi

barang

100%

Persentase pegawai Bappeda yang

mendapatkan pengembangan

kompetensi

100%

2 Terakomodasinya aspirasi

masyarakat dalam pembangunan

daerah

Persentase usulan masyarakat

melalui musrenbang yang

terakomodir dalam dokumen

perencanaan

80%

3 Terwujudnya sinergitas perencanaan

pembangunan

Persentase keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

100%

Persentase keselarasan Renstra

SKPD terhadap RPJMD

100%

Persentase keselarasan Renja

SKPD terhadap RKPD

100%

4 Meningkatnya pemanfaatan Hasil

kajian, penelitian dalam

pembangunan daerah

Persentase Rekomendasi hasil

kajian, penelitian yang

dimanfaatkan untuk pembangunan

10%

5 Meningkatnya hasil inovasi daerah

yang berdampak pada skala kota

Presentase hasil inovasi daerah

yang diterapkan

89%

6 Terlaksananya Pembangunan yang

sesuai dengan Perencanaan

Persentase OPD dengan Realisasi

Kinerja ≥ 76%

91%

Persentase layanan sistem

informasi yang terintegrasi pada

Bappeda Kota Depok

80%


12

Dengan jumlah Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Depok sebesar

Rp 9.376.299.300,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus

Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).


13

engukuran kinerja telah dilaksanakan BAPPEDA Kota Depok dengan berpedoman

pada Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPEDA Kota Depok Tahun 2019. Penilaian

ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

visi dan misi Bappeda Kota Depok. Capaian kinerja sasaran Bappeda Kota Depok Tahun 2019

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Bappeda Kota Depok

Tahun 2019. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan

kategori kinerja, yaitu:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi

76 % ≤ 90 % Tinggi

66 % ≤ 75 % Sedang

51 % ≤ 65 % Rendah

≤ 50 % Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran st rategis BAPPEDA

Kota Depok beserta target capaian realisasinya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok telah menetapkan 11 (sebelas)

target kinerja yang akan dicapai di Tahun 2019, untuk selanjutnya akan dilakukan

pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2019 agar

P

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3


14

diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2019 berakhir. Adapun perbandingan antara target

dan realisasi kinerja Bappeda Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Depok Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % Kriteria

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

pelayanan

Bappeda

1. Nilai SAKIP Bappeda BB BB 100% Sangat

Tinggi


administrasi barang

100% 100% 100% Sangat

Tinggi


Bappeda yang

mendapatkan

pengembangan

kompetensi

100% 100% 100 % Sangat

Tinggi

2. Terakomodasinya

aspirasi

masyarakat dalam

pembangunan

daerah


masyarakat melalui

musrenbang yang

terakomodir dalam

dokumen perencanaan

80% 94.57% 100% Sangat

Tinggi

3. Terwujudnya

sinergitas

perencanaan

pembangunan

5. Persentase

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

100% 100% 100 % Sangat

Tinggi

6. Persentase

keselarasan Renstra

SKPD terhadap

RPJMD

100% 100% 100 % Sangat

Tinggi

7. Persentase

keselarasan Renja

SKPD terhadap

RKPD

100% 100% 100 % Sangat

Tinggi

4. Meningkatnya

pemanfaatan Hasil

kajian, penelitian

dalam

pembangunan

daerah

8. Persentase

Rekomendasi hasil

kajian, penelitian

yang dimanfaatkan

untuk pembangunan

10% 91,67% 100% Sangat

Tinggi


15

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % Kriteria

1 2 3 4 5 6

5. Meningkatnya

hasil inovasi

daerah yang

berdampak pada

skala kota

9. Persentase hasil

inovasi daerah yang

diterapkan

89% 100% 100% Sangat

Tinggi

6. Terlaksananya

Pembangunan

yang sesuai

dengan

Perencanaan

10. Persentase OPD

dengan Realisasi

Kinerja ≥ 76%

91% 97,37% 100% Sangat

Tinggi


sistem informasi yang

terintegrasi pada

Bappeda Kota Depok

80% 100% 100% Sangat

Tinggi

3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Setelah diperoleh perbandingan antara target dan realisasi Bappeda Kota Depok

Tahun 2019, langkah selanjutnya adalah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja Bappeda Kota Depok Tahun 2019 dengan Tahun 2018. Adapun perbandingannya adalah

sebagai berikut:


16

Tabel 3.2.1

PENGUKURAN KINERJA BAPPEDA KOTA DEPOK TAHUN 2019 DAN 2018

RENSTRA 2016 - 2021 PERUBAHAN - RENSTRA 2016 - 2021

TAHUN 2018 TAHUN 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatnya

kualitas pelayanan

perencanaan

Bappeda terhadap

OPD

1. Survey kepuasan

OPD terhadap

pelayanan

Bappeda

baik baik 100% 1. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

perencanaan

Bappeda terhadap

OPD

1. Survey kepuasan

OPD terhadap

pelayanan

Bappeda

NA NA NA

2. Terakreditasinya

Penyusunan

perencanaan

program

pembangunan

1

Sertifikat

1

Sertifikat

100 % 2. Terakreditasinya

Penyusunan

perencanaan

program

pembangunan

NA NA NA

2. Meningkatnya

kualitas aparatur

Bappeda yang

berwawasan

global

3. Prosentase

aparatur bappeda

pada bintek

perencanaan

100% 100% 100% 2. Meningkatnya

kualitas aparatur

Bappeda yang

berwawasan

global

3. Prosentase

aparatur bappeda

pada bintek

perencanaan

NA NA NA

3. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja Bappeda

4. Nilai SAKIP

BAPPEDA

B BB 100 % 3. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

4. Nilai SAKIP

BAPPEDA

BB BB 100%


17




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pelayanan

Bappeda


administrasi

barang

100% 100% 100%

6. Persentase

pegawai Bappeda

yang

mendapatkan

pengembangan

kompetensi

100% 100% 100%

4. Terlaksananya

Pembangunan

yang sesuai

dengan

Perencanaan

5. Prosentase OPD

dengan Realisasi

Kinerja ≥65 %

89.82% 78.95%* 87.90%* 4. Terlaksananya

Pembangunan

yang sesuai

dengan

Perencanaan

7. Persentase OPD

dengan Realisasi

Kinerja ≥ 76%

91% 97,37% 100%

6. Nilai SAKIP

Kota Depok

B BB 100 % 8. Persentase

layanan sistem

informasi yang

terintegrasi pada

Bappeda Kota

Depok

80% 100% 100%

5. Meningkatnya

pemanfaatan data

dan informasi

7. Prosentase

pemanfaatan data

dan informasi


pemanfaatan data

dan informasi

9. Prosentase

pemanfaatan data

dan informasi dari

NA NA NA


18




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

berbasis IT dalam

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan

dari sistem

layanan

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan

berbasis IT dalam

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan

sistem layanan

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan

6. Terwujudnya

sinergitas

perencanaan

pembangunan

8. Prosentase usulan

masyarakat

melalui

musrenbang yang

terakomodir

dalam dokumen

perencanaan

77% 95%* 81.05%* 6. Terakomodasinya

aspirasi

masyarakat dalam

pembangunan

daerah


masyarakat

melalui

musrenbang yang

terakomodir

dalam dokumen

perencanaan

80% 94,57% 100%

9. Tingkat

keselarasan

RKPD dengan

RPJMD

100% 100% 100% 7. Terwujudnya

sinergitas

perencanaan

pembangunan

11. Persentase

keselarasan

RKPD terhadap

RPJMD

100% 100% 100%

10. Tingkat

keselarasan

Renstra OPD

dengan RPJMD

100% 100% 100% 12. Persentase

keselarasan

Renstra SKPD

terhadap RPJMD

100% 100% 100%


19




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Tingkat

keselarasan

Renja OPD

dengan RKPD

100% 100% 100% 13. Persentase

keselarasan Renja

SKPD terhadap

RKPD

100% 100% 100%

7. Meningkatkan

peran serta

perguruan tinggi

dalam kegiatan

riset/penelitian

12. Prosentase hasil

riset/penelitian

yang mendukung

pengembangan

Sumber Daya

yang Kreatif, dan

Berdaya Saing


pemanfaatan

Hasil kajian,

penelitian dalam

pembangunan

daerah

14. Persentase

Rekomendasi

hasil kajian,

penelitian yang

dimanfaatkan

untuk

pembangunan

10% 91,67% 100%

13. Cakupan

kerjasama dengan

perguruan tinggi

100% 100% 100% 15. Cakupan

kerjasama dengan

perguruan tinggi

NA NA NA

8. Meningkatnya

sinergi dan

efektivitas

program

penangggulangan

kemiskinan

14. Tingkat

keselarasan

kegiatan OPD

yang terkait

dengan

percepatanan

14.62% 20.31% 137.69% 9. Meningkatnya

sinergi dan

efektivitas

program

penangggulangan

kemiskinan

16. Tingkat

keselarasan

kegiatan OPD

yang terkait

dengan

percepatanan

NA NA NA


20




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

penanggulangan

kemiskinan

penanggulangan

kemiskinan

9. Meningkatnya

hasil inovasi

daerah yang

mendukung

pengembangan

ekonomi yang

berbasis potensi

lokal

15. Prosentase hasil

inovasi daerah

yang mendukung

pengembangan

ekonomi yang

berbasis potensi

lokal

100% 100% 100 10. Meningkatnya

hasil inovasi

daerah yang

berdampak pada

skala kota

17. Persentase hasil

inovasi daerah

yang diterapkan

89% 100% 93,6%

10. Meningkatnya

Sinergi

Pembiayaan Pusat,

Propinsi dan

Daerah

16. Prosentase

bantuan

pembiayaan yang

bersumber dari

Pusat, Propinsi

dan Daerah lain

dalam APBD

Kota Depok

6.40% 0 0 11. Meningkatnya

Sinergi

Pembiayaan

Pusat, Propinsi

dan Daerah

18. Prosentase

bantuan

pembiayaan yang

bersumber dari

Pusat, Propinsi

dan Daerah lain

dalam APBD

Kota Depok

NA NA NA

11. Meningkatkan

sinergitas dalam

perencanaan,

17. Tingkat

partisipasi

60% 100% 166.67% 12. Meningkatkan

sinergitas dalam

perencanaan,

19. Tingkat

partisipasi

NA NA NA


21




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pemanfaatan dan

pengendalian tata

ruang

pemangku

kepentingan;

pemanfaatan dan

pengendalian tata

ruang

pemangku

kepentingan;

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa terdapat perubahan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang menyesuaikan Rentra

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.


22

3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Realisasi kinerja Tahun 2019 adalah pelaksanaan kinerja tahun pertama dari

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2016-2021. Realisasi kinerja Bappeda

Kota Depok Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target sd.

2019

Realisasi

sd. 2019 Keterangan

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

pelayanan

Bappeda

1. Nilai SAKIP Bappeda BB BB Non Kumulatif


administrasi barang

100% 100% Non Kumulatif


Bappeda yang

mendapatkan

pengembangan kompetensi


2. Terakomodasinya

aspirasi

masyarakat dalam

pembangunan

daerah


masyarakat melalui

musrenbang yang

terakomodir dalam

dokumen perencanaan

80% 94,57% Non Kumulatif

3. Terwujudnya

sinergitas

perencanaan

pembangunan

5. Persentase keselarasan

RKPD terhadap RPJMD



Renstra SKPD terhadap

RPJMD



Renja SKPD terhadap

RKPD


4. Meningkatnya

pemanfaatan Hasil

kajian, penelitian

dalam

8. Persentase Rekomendasi

hasil kajian, penelitian

yang dimanfaatkan untuk

pembangunan

10% 91,67% Kumulatif


23

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target sd.

2019

Realisasi

sd. 2019 Keterangan

1 2 3 4 5

pembangunan

daerah

5. Meningkatnya

hasil inovasi

daerah yang

berdampak pada

skala kota

9. Persentase hasil inovasi

daerah yang diterapkan

89% 100 % Non Kumulatif

6. Terlaksananya

Pembangunan

yang sesuai

dengan

Perencanaan

10. Persentase OPD dengan

Realisasi Kinerja ≥ 76%

91% 97,37 % Non Kumulatif

11. Persentase layanan sistem

informasi yang terintegrasi

pada Bappeda Kota Depok

80 % 100 % Non Kumulatif

3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Standar nasional realisasi kinerja untuk Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok belum ada, maka belum dapat dilakukan proses

pembandingannya.

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang dilakukan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis

dapat dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Penetapan Kinerja, yaitu dengan

membandingkan dengan target dan realisasi yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk

mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok dan sebab-sebab tercapai dan

tidak tercapainya kinerja. Pada Tahun 2019 Bappeda Kota Depok telah melaksanakan program

dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021. Evaluasi

dan analisis atas capaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah Kota Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai

berikut:


24

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan

MISI ke - 1

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Bappeda

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian

1.1 Nilai SAKIP BAPPEDA BB BB 100%

Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun 2018 telah mencapai target, yaitu

memperoleh predikat BB (sangat baik, akuntabel berkinerja baik, memiliki manajemen kinerja

yang handal) dengan nilai 76,18. Laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Kota Depok berfluktuasi sesuai dengan akumulasi penilaian evaluasi terhadap 5 (lima)

komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Kinerja. Hasil penilaian Akuntabilitas

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok

untuk 2 (dua) tahun terakhir juga telah mencapai target. Kategori penilaian tersebut

mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah Kota Depok sangat baik, akuntabel berkinerja baik, dan memiliki

manajemen kinerja yang handal. Perkembangan laporan hasil evaluasi SAKIP Bappeda dalam

3 (tiga) tahun terakhir diperlihatkan dalam grafik 3.5 berikut.


25

Grafik 3.5.1

Nilai SAKIP Bappeda

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1.2 Persentase tertib administrasi

barang

100 % 100 % 100 %

Indikator kinerja Presentase tertib administrasi barang berkait dengan program rutin

non teknis yang dilaksanakan untuk menunjang tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok, yaitu penyediaan

administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana aparatur.

Formulasi perhitungan yang digunakan untuk capaian target indikator kinerja tersebut

yaitu jumlah asset yang tercatat di Bappeda. Seluruh asset yang dimiliki oleh Bappeda

merupakan Barang Milik Daerah dan tercatat dalam laporan inventaris KIB (Kartu Inventaris

Barang) maupun KIR (Kartu Inventaris Ruangan); dilakukan rekon Barang Milik Daerah setiap

bulan oleh Badan Keuangan Daerah, sehingga realisasi dari target capaian indikator presentase

tertib administrasi barang tercapai 100%.

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1.3 Persentase pegawai Bappeda yang

mendapatkan pengembangan

kompetensi

100 % 100 % 100 %

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dapat terlaksana

secara keseluruhan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tercapainya sasaran program

72 74 76 78 80

Nilai

75.33

79.17

76.18

NILAI SAKIP BAPPEDA

2018 2017 2016


26

Sasaran Strategis 2

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

didukung oleh tingkat partisipasi yang tinggi (100%) dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis

yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Kota Depok. Dengan menghadirkan narasumber dari Bappeda Kabupaten Bandung sebagai

studi komparasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat Daerah Kota Depok

dengan materi Review Perencanaan dan Penganggaran Bappeda Kota Depok, serta dirangkai

dengan capacity building bagi aparatur Bappeda. Adanya program ini diharapkan dapat

meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.

Gambar 3.5.2

Penyelenggaran Bimbingan Teknis Perencanaan & Evaluasi Pembangunan Bagi Aparatur

Indikator Kinerja Target Realisasi capaian

2.1 Persentase usulan masyarakat melalui

musrenbang yang terakomodir dalam

dokumen perencanaan

80 % 94,57% 100 %

Salah satu proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pada Pemerintah Kota

Depok adalah dengan pendekatan “Bottom Up”, artinya menjaring usulan program dan

kegiatan pembangunan dari mulai lapisan masyarakat, yaitu Musrenbang Kelurahan, lalu

Musrenbang Kecamatan, kemudian lanjut ke Forum Perangkat Daerah sampai akhirnya

menjadi RKPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

Tentu saja usulan-usulan tersebut harus ditentukan urutan prioritas pelaksanaannya dengan

melihat beberapa aspek, diantaranya proposal kegiatan, lokasi, kelayakan teknis, kelayakan


27

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan

anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan terjaringnya

usulan melalui masyarakat serta melalui proses yang ditetapkan, diharapkan perencanaan

pembangunan di Kota Depok dilaksanakan dengan adil dan merata.

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

Usulan masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan

=∑ 𝑢𝑠𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑟 𝑑𝑙𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷 2019

∑ 𝑢𝑠𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑚𝑢𝑠𝑟𝑒𝑛𝑏𝑎𝑛𝑔 2019𝑥100%

=1916

2026𝑥100%

= 94,57 %

Sumber : RKPD 2019

Sumber: Form A3 Musrenbang Kelurahan


3.1 Persentase keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

100 % 100 % 100 %

3.2 Persentase keselarasan Renstra

SKPD terhadap RPJMD

100 % 100 % 100 %

3.3 Persentase keselarasan Renja SKPD

terhadap RKPD

100 % 100 % 100 %

Pemetaan Jumlah program RKPD Kota Depok dengan Renja SKPD dijelaskan pada tabel berikut:


28

Tabel 3.5.3

Pemetaan Jumlah program RKPD Kota Depok dengan Renja SKPD

No. Urusan/Bidang

Urusan

Jumlah Program % Jml

Program APBD

thd RKPD RKPD RENJA Sesuai Tidak

sesuai

1 2 3 4 5 (6)=(3)-(5) 7

1.01 Urusan Wajib

Pelayanan Dasar 85 85 85 0 100%

1.01.01 Pendidikan 10 10 10 0 100%

1.01.01.1.01.01.01 Dinas Pendidikan 10 10 10 0 100%

1.01.02 Kesehatan 25 25 25 0 100%

1.01.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 16 16 16 0 100%

1.01.02.1.02.02 RSUD 9 9 9 0 100%

1.01.03

Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

15 15 15 0 100%

1.01.03.1.01.03.01

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

15 15 15 0 100%

1.01.04

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

13 13 13 0 100%

1.01.04.1.01.04.01 Dinas Perumahan

dan Permukiman 13 13 13 0 100%

1.01.05

Ketenteraman,

Ketertiban

Umum, dan

Perlindungan

Masyarakat

13 13 13 0 100%

1.01.05.1.01.05.01 Satuan Polisi

Pamong Praja 6 6 6 0 100%

1.01.05.1.05.02

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan

Kota Depok

7 7 7 0 100%

1.01.06 Sosial 9 9 9 0 100%

1.01.06.1.01.06.01 Dinas Sosial 9 9 9 0 100%

1.02

Urusan Wajib

Non Pelayanan

Dasar

102 102 102 0 100%

1.02.01 Tenaga Kerja 8 8 8 0 100%

1.02.01.1.02.01.01 Dinas Tenaga

Kerja 8 8 8 0 100%


29

No. Urusan/Bidang

Urusan


Program APBD


sesuai

1 2 3 4 5 (6)=(3)-(5) 7

1.02.02

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

8 8 8 0 100%

1.02.02.1.02.02.01

Dinas

Perlindungan

Anak,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Keluarga

8 8 8 0 100%

1.02.03 Pangan 5 5 5 0 100%

1.02.03.1.02.03.01

Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian

dan Perikanan

5 5 5 0 100%

1.02.04 Pertanahan 1 1 1 0 100%

1.02.04.1.01.04.01 Dinas Perumahan

dan Permukiman 1 1 1 0 100%

1.02.05 Lingkungan

Hidup 12 12 12 0 100%

1.02.05.1.02.05.01

Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kebersihan

12 12 12 0 100%

1.02.06

Administrasi

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

8 8 8 0 100%

1.02.06.1.02.06.01

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

8 8 8 0 100%

1.02.07

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

2 2 2 0 100%

1.02.07.1.02.02.01

Dinas

Perlindungan

Anak,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Keluarga

2 2 2 0 100%

1.02.08

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana

3 3 3 0 100%

1.02.08.1.02.02.01

Dinas

Perlindungan

Anak,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Keluarga

3 3 3 0 100%

1.02.09 Perhubungan 8 8 8 0 100%


30

No. Urusan/Bidang

Urusan


Program APBD


sesuai

1 2 3 4 5 (6)=(3)-(5) 7

1.02.09.1.02.09.01 Dinas

Perhubungan 8 8 8 0 100%

1.02.10 Komunikasi dan

Informatika 7 7 7 0 100%

1.02.10.1.02.10.01 Dinas Komunikasi

dan Informatika 7 7 7 0 100%

1.02.11

Koperasi, Usaha

Kecil dan

Menengah

13 13 13 0 100%

1.02.11.1.02.11.01 Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro 13 13 13 0 100%

1.02.12 Penanaman Modal 7 7 7 0 100%

1.02.12.1.02.12.01

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu

7 7 7 0 100%

1.02.13 Kepemudaan dan

Olahraga 7 7 7 0 100%

1.02.13.1.02.13.01

Dinas Pemuda,

Olahraga,

Kebudayaan dan

Pariwisata

7 7 7 0 100%

1.02.14 Statistik 1 1 1 0 100%



1.02.15 Persandian 1 1 1 0 100%



1.02.16 Kebudayaan 3 3 3 0 100%

1.02.16.1.02.13.01

Dinas Pemuda,

Olahraga,

Kebudayaan dan

Pariwisata

3 3 3 0 100%

1.02.17 Perpustakaan 1 1 1 0 100%

1.02.17.1.02.18.01 Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan 1 1 1 0 100%

1.12.18 Kearsipan 7 7 7 0 100%

1.02.18.1.02.18.01 Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan 7 7 7 0 100%

2.01 Urusan Pilihan 22 22 22 0 100%

2.01.01 Kelautan dan

Perikanan 3 3 3 0 100%


31

No. Urusan/Bidang

Urusan


Program APBD


sesuai

1 2 3 4 5 (6)=(3)-(5) 7

2.01.01.1.02.03.01

Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian

dan Perikanan

3 3 3 0 100%

2.01.02 Pariwisata 2 2 2 0 100%

2.01.02.1.02.13.01

Dinas Pemuda,

Olahraga,

Kebudayaan dan

Pariwisata

2 2 2 0 100%

2.01.03 Pertanian 5 5 5 0 100%

2.01.03.1.02.03.01

Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian

dan Perikanan

5 5 5 0 100%

2.01.06 Perdagangan 8 8 8 0 100%

2.01.06.2.06.01

Dinas

Perdagangan dan

Perindustrian

8 8 8 0 100%

2.01.07 Perindustrian 3 3 3 0 100%

2.01.07.2.01.06.01

Dinas

Perdagangan dan

Perindustrian

3 3 3 0 100%

2.01.08 Transmigrasi 1 1 1 0 100%

2.01.08.1.02.01.01 Dinas Tenaga

Kerja 1 1 1 0 100%

3.01

Penunjang

Urusan

Pemerintahan

28 28 28 0 100%

3.01.01 Penunjang Urusan

Pemerintahan 28 28 28 0 100%

3.01.01.3.01.01.01 Inspektorat

Daerah 6 6 6 0 100%

3.01.01.3.01.01.02 Badan Keuangan

Daerah 9 9 9 0 100%

3.01.01.3.01.01.03

Badan

Perencanaan

Pembangunan dan

Penelitian

Pengembangan

Daerah

7 7 7 0 100%

3.01.01.3.01.01.04

Badan

Kepegawaian dan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

6 6 6 0 100%

4.01

Pendukung

Urusan

Pemerintahan

20 20 20 0 100%


32

No. Urusan/Bidang

Urusan


Program APBD


sesuai

1 2 3 4 5 (6)=(3)-(5) 7

4.01.01

Pendukung

Urusan

Pemerintahan

20 20 20 0 100%

4.01.01.4.01.01.03 Sekretariat Daerah 13 13 13 0 100%

4.01.01.4.01.01.04 Sekretariat DPRD 7 7 7 0 100%

5.01

Urusan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

12 12 12 0 100%

5.01.01

Urusan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

12 12 12 0 100%

5.01.01.5.01.01.01

Kantor Kesatuan

Bangsa dan

Politik

12 12 12 0 100%

6.01 Urusan

Kewilayahan 196 196 196 0 100%

6.01.01 Urusan

Kewilayahan 196 196 196 0 100%

6.01.01.6.01.01.01 Kecamatan Beji 18 18 18 0 100%

6.01.01.6.01.01.02 Kecamatan

Cimanggis 17 17 17 0 100%

6.01.01.6.01.01.03 Kecamatan Limo 18 18 18 0 100%

6.01.01.6.01.01.04 Kecamatan

Pancoran Mas 18 18 18 0 100%

6.01.01.6.01.01.05 Kecamatan

Sawangan 19 19 19 0 100%

6.01.01.6.01.01.06 Kecamatan

Sukmajaya 19 19 19 0 100%

6.01.01.6.01.01.07 Kecamatan Tapos 18 18 18 0 100%

6.01.01.6.01.01.08 Kecamatan Cinere 17 17 17 0 100%

6.01.01.6.01.01.09 Kecamatan

Cipayung 17 17 17 0 100%

6.01.01.6.01.01.10 Kecamatan

Bojongsari 17 17 17 0 100%

6.01.01.6.01.01.11 Kecamatan

Cilodong 18 18 18 0 100%

JUMLAH 465 465 465 0 100%

Sumber : RKPD TA.2019


33

Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

=∑ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝐾𝑃𝐷 2019

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷 2016 − 2021𝑥100%

=465

465𝑥100%

= 100 %

Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD

=∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝐸𝑁𝑆𝑇𝑅𝐴 2019

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷 2016 − 2021𝑥100%

=465

465𝑥100%

= 100 %

Tingkat Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD

=∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝐸𝑁𝐽𝐴 2019

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝐾𝑃𝐷 2019𝑥100%

=465

465𝑥100%

= 100 %

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini adalah

Tersedianya dokumen RPJMD Perubahan 2016 – 2021 yang selanjutnya sebagai acuan dalam

penyusunan Renstra OPD Kota Depok setiap tahunnya, RKPD 2019, RKPD Perubahan 2019

program OPD sudah berpedoman pada RPJMD 2016-202 sehingga program RKPD adalah

program yang ditetapkan pada RPJMD. Tersedianya sistem RKPD Online pada Bappeda Kota

Depok untuk meningkatnya kualitas antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan.


34

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya pemanfaatan Hasil kajian, penelitian dalam pembangunan daerah


4.1 Persentase Rekomendasi

Hasil kajian, penelitian

yang dimanfaatkan

untuk pembangunan

10 % 91,67% 100 %


=∑ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑛 2019

∑ 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2018𝑥100%

=11

12𝑥100%

= 91,67%

Data hasil kajian/penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun 2018 dan tindak lanjut pemanfaatannya

dapat dijelaskan pada table berikut:

Tabel 3.5.4

Data Kajian/Penelitian


Tahun 2018

No. Judul Kajian/Penelitian Implementasi

Tindak Lanjut Pemanfaatan Ya Belum

1. Kajian Penyusunan Sistem

Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)

Kota Depok

√ sebagai bahan penyusunan

kajian oleh UPTB Litbang

terkait kinerja pemerintah daerah

dalam perspektif bidang

ekonomi

2. Kajian Rencana Tindak

Pengendalian Pencemaran DAS

Ciliwung di wilayah Kota Depok

√ ditindaklanjuti oleh OPD DLHK

sbg bahan acuan untuk kegiatan

pengendalian pencemaran air


35



3. Pra Studi Kelayakan Kerjasama

Pemerintah Swasta bidang

Persampahan

√ Belum ada tindak lanjut karena

harus ada Studi Pendahuluan

terlebih dahulu

4. Studi Kelayakan Pengembangan

TOD (Stasiun Depok Baru)

√ masukan untuk naskah akademis

RTRW Kota Depok

5. Studi Kelayakan Pengembangan

Akses dari dan menuju kawasan

TOD Cibubur

√ hasil kajian (alternatif akses dan

angkutan umum) disampaikan

ke BPTJ yang pada tahun 2019

menyusun perencanaan stasiun

LRT Harjamukti

6. Kajian Rencana Penaatan Situ

Cilodong

√ hasil kajian menjadi bahan

pengusulan kegiatan ke prov

jabar (th. Ini Depok mendapat

anggaran 14 M utk penataan Situ

Cilodong)

7. Masterplan Penataan Sempadan

Situ Rawa Besar

√ menjadi acuan rencana penataan

situ rawa besar di tahun 2019

8. Kajian Rencana Induk Penelitian

dan Pengembangan Tahun 2020-

2025

√ sebagai bahan pembentukan unit

litbang menjadi bidang litbang

yg kemudian ditindaklanjuti

dengan penyusunan rencana aksi

tahun anggaran selanjutnya

9. Kajian Sustainable Development

Goals (SDGs)

√ dijadikan sbg bahan evaluasi

untuk pelaporan ke pemerintah

pusat

10. Kajian Review Roadmap SIDa

2019-2024

√ ditindaklanjuti dg kegiatan

workshop cluster inovasi

11. Penelitian Sektor Sosial √ Output kegiatan Survey

Kepuasan Masyarakat TA 2018,

dimana data-data tersebut

dijadikan evaluasi dan dasar

pelaksanaan program dan

kegiatan berikutnya.


36

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya hasil inovasi daerah yang berdampak pada skala kota



12. Kajian Kinerja Pemerintah

Daerah Dalam Perspektif

Pembangunan

√ Hasil kajian sudah

disosialisasikan dan

direkomendasikan kepada semua

OPD lingkup Pemerintah Kota

Depok untuk ditindaklanjuti

dalam perencanaan tahun

berikutnya.

Data hasil kajian/penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

dan Penelitian Pengembangan Daerah bersifat makro, sehingga digunakan oleh Organisasi

Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Depok untuk kepentingan perencanaan maupun

dalam menentukan kebijakan dalam penyelesaian permasalahan program dan kegiatan yang

terkait. Kendala yang dihadapi untuk pencapaian target indicator kinerja sasaran ini adalah

respon Organisasi Perangkat Daerah terhadap sosialisasi dan hasil rekomendasi yang telah

disampaikan, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Daerah Kota Depok kesulitan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait dengan

pencapaian target indicator sasaran ini.


5.1 Persentase hasil inovasi daerah

yang diterapkan

89% 100 % 100 %

Data Inovasi Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:


37

Tabel 3.5.5

Data Inovasi Daerah Kota Depok Tahun 2019

No Inovasi Status OPD

1. Pusat Pengembangan dan Pelatihan

Pertanian Perkotaan pada BPP Ratujaya

Aktif Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

dan Perikanan

2. Penerapan Teknologi Resirkulasi Air

Pada Budidaya Ikan Hias

Aktif Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

dan Perikanan

3. Pelaksanaan Penomoran Rumah Tinggal Aktif Kelurahan Depok

Jaya

4. Sistem Informasi Bidang Perdagangan Aktif Dinas Perdagangan

dan Perindustrian

5. Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan pada Panti Anak melalui

Ruang Pertemuan Berbasis Kemitraan

pada Dinas Sosial Kota Depok

Sudah berjalan Dinas Sosial

6. Pengembangan e-LKSA Sedang proses migrasi ke

Diskominfo untuk

selanjutnya implementasi

Dinas Sosial

Data Inovasi Daerah Kota Depok Tahun 2019 yang dilaporkan pada UPTB Penelitian dan

Pengembangan Daerah Bappeda Kota Depok sebagian besar dapat diterapkan oleh Pemerintah

Kota Depok untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk

inovasi yang belum dapat diterapkan disebabkan karena masih dalam tahap persiapan.


=∑ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑡𝑎

∑ 𝐼𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100%

=6

6𝑥100%

= 100 %


38

Sasaran Strategis 6

Terlaksananya Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan

Terdapat 2 indikator kinerja untuk sasaran berikut


6.1 Persentase OPD dengan

Realisasi Kinerja => 76%

91 % 97,37 % 100 %

Hasil evaluasi kinerja Tahun 2019 dilakukan dengan mereview dokumen RPJMD dan

RKPD, juga memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan (2020). Pengukuran kinerja

dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level program, evaluasi dilakukan

dengan cara menghitung capaian indikator terhadap target indikator, sehingga ukuran

keberhasilan program dapat terukur dengan jelas. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =∑ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

∑ 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑥100%

Ringkasan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 3.5.6

Capaian Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2019

No. Perangkat Daerah Capaian Kinerja

%

1 Dinas Pendidikan 17,92

2 Dinas Kesehatan 100,48

3 Rumah Sakit Umum Daerah 114,00

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 99,90

5 Dinas Perumahan dan Permukiman 104,37

6 Satuan Polisi Pamong Praja 100,60

7 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 103,27

8 Dinas Sosial 100,60

9 Dinas Tenaga Kerja 168,48

10 Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga 106,23

11 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 119,18


39

No. Perangkat Daerah Capaian Kinerja

%

12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 100,67

13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 97,71

14 Dinas Perhubungan 100,84

15 Dinas Komunikasi dan Informatika 99,33

16 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 93,87

17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 106,54

18 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 82,63

19 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 110,56

20 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 89,65

21 Inspektorat Daerah 101,24

22 Badan Keuangan Daerah 100,14

23 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 100,00

24 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 98,46

25 Sekretariat Daerah 101,08

26 Sekretariat DPRD 95,89

27 Kecamatan Beji 99,61

28 Kecamatan Cimanggis 92,22

29 Kecamatan Limo 99,54

30 Kecamatan Pancoran Mas 115,75

31 Kecamatan Sawangan 107,67

32 Kecamatan Sukmajaya 97,90

33 Kecamatan Tapos 90,29

34 Kecamatan Cinere 98,69

35 Kecamatan Cipayung 105,31

36 Kecamatan Bojongsari 112,88

37 Kecamatan Cilodong 89,19

38 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 121,80

101,79

Sumber: LKPJ TA 2019

Ket: *data sementara


40


=∑ 𝑂𝑃𝐷 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 ≥76%

∑ 𝑂𝑃𝐷 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑘𝑥100%

=37

38 𝑥100%

= 97,37 %

Dari tabel diatas capaian kinerja program perangkat daerah tersebut dapat dijadikan perbaikan

untuk program dan kegiatan pada tahun berikutnya.


6.2 Persentase layanan sistem informasi yang

terintegrasi pada Bappeda Kota Depok

80% 100% 100%

Layanan Sistem Informasi pada Bappeda Kota Depok dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.5.7

Layanan Sistem Informasi pada Bappeda Kota Depok

Sistem Informasi


Kegunaan

RKPD Online

Sistem yang berfungsi untuk membantu pengadministrasian rencana

pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan

masyarakat di tingkat Daerah. Sistem ini berintegrasi dengan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan

Keuangan Daerah untuk selanjutnya dilanjutkan pada proses

pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.

SIEV-K

Merupakan Sistem Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

yang digunakan untuk memudahkan perangkat daerah dalam hal

membuat laporan realisasi kinerja sesuai dengan format dan aturan

penyampaian laporan evaluasi RPJMD, RKPD dan Renja Perangkat

Daerah pada Permendagri 86 Tahun 2017. Sistem ini berintegrasi juga

dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

pada Badan Keuangan Daerah untuk penarikan data realisasi anggaran.

e-Litbang

Merupakan Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan yang

digunakan untuk membantu pelaksanaan manajemen pengelolaan

dokumen/data penelitian dan pengembangan UPTB Penelitian dan


41

Sistem Informasi


Kegunaan

Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah Kota Depok berbasis teknologi informasi yang

terintegrasi yang melibatkan beberapa pengguna, seperti

Administrator Website, Staf UPTB Litbang, Kepala UPTB Litbang

dan OPD/Lembaga Litbang. Sistem ini berintegrasi dengan Sistem

Informasi Pemerintah Kota Depok.

Layanan sistem informasi yang dikelola dan dikembangkan pada Bappeda Kota Depok

diintegrasikan dengan sistem informasi yang ada pada perangkat daerah lain agar dapat

dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan

pengelolaan penelitian dan pengembangan, baik untuk Bappeda sendiri maupun perangkat

daerah lain dan Pemerintah Kota Depok secara umum.


=∑ 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖

∑ 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎𝑥100%

=3

3 𝑥100%

= 100%

Gambar 3.5.8

Tampilan Layanan Sistem Informasi pada Bappeda Kota Depok


42

3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis

atas efisiensi penggunaan sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah Kota Depok selama Tahun 2019, yang diuraikan sebagai berikut:


43

Tabel 3.6.1

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO.

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

KINERJA

KEGIATAN

TAHUN 2019

REALISASI

KINERJA

TAHUN 2019

%

CAPAIAN

KINERJA

ANGGARAN 2019 DAN

REALISASI SAMPAI

DENGAN TW BERJALAN %

CAPAIAN

KEUANGAN

SISA

ANGGARAN

RINCIAN

MASALAH ANGGARAN

2019

REALISASI

2019

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

I Peningkatan

Administrasi

Perkantoran

Persentase penyediaan

administrasi perkantoran

100% 99% 99% 1,715,376,500 1,607,712,337 93.72% 107,664,163

1 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jenis Alat Tulis Kantor 60 jenis 60 jenis 100% 185,050,000 155,903,289 84.25% 29,146,711 kegiatan

terlaksana, terdapat

efisiensi anggaran

2 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jenis Barang Cetakan dan

Penggandaan

24 Jenis 24 Jenis 100% 186,050,000 174,813,900 93.96% 11,236,100 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

3 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jenis Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

12 Jenis 12 Jenis 100% 14,997,000 14,997,000 100.00% 0 kegiatan terlaksana

4 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jenis Peralatan Rumah

Tangga

25 Jenis 25 Jenis 100% 14,999,400 14,999,400 100.00% 0 kegiatan terlaksana

5 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jenis Makanan dan

Minuman

3 Jenis Makmin

Rapat dan 2 jenis

Makmin Pegawai

(12 bulan)

3 Jenis Makmin

Rapat dan 2 jenis

Makmin Pegawai

(12 bulan)

100% 255,562,000 240,553,500 94.13% 15,008,500 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

6 Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah Aparatur

Mengikuti Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Luar Daerah

1010 OH 1015 OH 100% 874,221,600 863,097,000 98.73% 11,124,600 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan


44

NO.

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

KINERJA

KEGIATAN

TAHUN 2019

REALISASI

KINERJA

TAHUN 2019

%

CAPAIAN

KINERJA

ANGGARAN 2019 DAN

REALISASI SAMPAI


CAPAIAN

KEUANGAN

SISA

ANGGARAN

RINCIAN

MASALAH ANGGARAN

2019

REALISASI

2019

7 Pengelolaan Administrasi

UPTB Penelitian dan

Pengembangan

Jenis ATK; Jenis Makan

Minum; Jumlah Perjalanan

Dinas

56 Jenis ATK; 4

Jenis MakMin,

156 OH

perjalanan dinas,

2 Jenis Belanja

Modal

56 Jenis ATK; 4

Jenis MakMin,

135 OH

perjalanan dinas,

2 Jenis Belanja

Modal

90% 184,496,500 143,348,248 77.70% 41,148,252 Efisiensi anggaran

perjalanan dinas

luar pulau jawa

II Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase penyediaan

sarana dan prasarana

aparatur

100% 100% 100% 401,506,000 282,985,152 70.48% 118,520,848

1 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Bermotor

Jumlah Kendaraan Dinas 11 Kendaraan

Roda 2; 5

Kendaraan Roda

4;

11 Kendaraan

Roda 2; 5

Kendaraan Roda

4;

100% 175,620,000 87,570,117 49.86% 88,049,883 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

2 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jenis Perlengkapan

Gedung Kantor

2 Jenis (Jasa

Servis dan Suku

Cadang)

2 Jenis (Jasa

Servis dan Suku

Cadang)

100% 44,994,000 29,917,000 66.49% 15,077,000 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

3 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jenis Inventaris Kantor 5 Jenis 5 Jenis 100% 180,892,000 165,498,035 91.49% 15,393,965 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

III Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase Diklat,

Bimtek, Sosialisasi,

workshop, seminar,

lokakarya, semiloka,

capacity building

100% 100% 100% 829,088,700 752,301,585 90.74% 76,787,115

1 Bimbingan Teknis

Perencanaan dan Evaluasi

Pembangunan Bagi

Aparatur

Jumlah peserta bintek 60 Peserta; 1 Kali

Penyelenggaraan

Bintek

60 Peserta; 1 Kali

Penyelenggaraan

Bintek

100% 163,558,800 161,738,800 98.89% 1,820,000 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan


45

NO.

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

KINERJA

KEGIATAN

TAHUN 2019

REALISASI

KINERJA

TAHUN 2019

%

CAPAIAN

KINERJA

ANGGARAN 2019 DAN

REALISASI SAMPAI


CAPAIAN

KEUANGAN

SISA

ANGGARAN

RINCIAN

MASALAH ANGGARAN

2019

REALISASI

2019

2 Bimbingan Teknis

Perencanaan Pembangunan

Jumlah Peserta 95 Peserta 95 Peserta 100% 324,139,900 273,824,785 84.48% 50,315,115 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

3 Bimbingan Teknis

Penyusunan RPJMD

Teknokratik Tahun 2021-

2025

Jumlah Peserta 58 Peserta 58 Peserta 100% 341,390,000 316,738,000 92.78% 24,652,000 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

IV Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

Nilai LAKIP

OPD;Cakupan Laporan

Kinerja dan

Keuangan;Jumlah

Laporan Evaluasi

Kinerja Triwulan.

BB BB 100% 564,134,800 539,390,408 95.61% 24,744,392

1 Penyusunan Pelaporan

Keuangan dan Capaian

Kinerja

Jumlah dokumen 19 dokumen 19 Dokumen 100% 33,600,000 23,385,000 69.60% 10,215,000 kegiatan


uang lembur non

pnsd yang tdk

diserap

2 Evaluasi Pengendalian

Kinerja OPD Triwulan

Jumlah Laporan OPD

triwulan (TW I s/d TW IV)

4 Dokumen 4 Dokumen 100% 40,029,900 37,629,900 94.00% 2,400,000 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

3 Penyusunan LKPJ

Walikota Depok

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 387,940,000 381,590,308 98.36% 6,349,692 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan


46

NO.

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

KINERJA

KEGIATAN

TAHUN 2019

REALISASI

KINERJA

TAHUN 2019

%

CAPAIAN

KINERJA

ANGGARAN 2019 DAN

REALISASI SAMPAI


CAPAIAN

KEUANGAN

SISA

ANGGARAN

RINCIAN

MASALAH ANGGARAN

2019

REALISASI

2019

4 Sinergitas Tim Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

(TKPKD)

Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 102,564,900 96,785,200 94.36% 5,779,700 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

V Pembangunan dan

Pengembangan

Teknologi Informatika

Cakupan layanan e-

government yang

terintegrasi

100% 100% 100% 316,874,800 315,879,800 99.69% 995,000

1 Pengelolaan dan

Pengembangan RKPD On

Line

Jumlah Sistem 1 Sistem RKPD

Online

1 Sistem RKPD

Online

100% 202,924,800 202,504,800 99.79% 420,000 kegiatan


efisiensi anggaran

2 Pengembangan Sistem

Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja Berbasis Indikator

RPJMD

Jumlah Sistem 1 Sistem

SIEVKA

1 Sistem

SIEVKA

100% 113,950,000 113,375,000 99.50% 575,000 kegiatan


efisiensi anggaran

VI Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Cakupan Integrasi

Perencanaan

100% 96% 96% 4,800,850,600 4,063,342,003 84.64% 737,508,597

1 Penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah


terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

2 Penyusunan Indeks

Ketahanan Keluarga


terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

3 Sinergitas Program Kerja

Jaringan Penelitian (Jarlit)


terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan


47

NO.

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

KINERJA

KEGIATAN

TAHUN 2019

REALISASI

KINERJA

TAHUN 2019

%

CAPAIAN

KINERJA

ANGGARAN 2019 DAN

REALISASI SAMPAI


CAPAIAN

KEUANGAN

SISA

ANGGARAN

RINCIAN

MASALAH ANGGARAN

2019

REALISASI

2019

4 Surveillence ISO untuk

Penyusunan RKPD

Jumlah ISO 1 Sertifikat 1 Sertifikat 100% 55,984,900 55,777,900 99.63% 207,000 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

5 Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Jumlah Peserta 350 Orang 350 Orang 100% 560,419,900 543,993,900 97.07% 16,426,000 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

6 Sinergitas Perencanaan

Sub Bidang Sosial


terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan


Sub Bidang Ekonomi


terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

8 Sinergitas Evaluasi

Pembangunan


terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan


Sub Bidang Kesejahteraan

Masyarakat


terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan


Sub Bidang Infrastruktur

Permukiman dan Sumber

Daya Alam

Jumlah Laporan 1 laporan 1 laporan 100% 202,625,000 166,915,598 82.38% 35,709,402 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan


48

NO.

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

KINERJA

KEGIATAN

TAHUN 2019

REALISASI

KINERJA

TAHUN 2019

%

CAPAIAN

KINERJA

ANGGARAN 2019 DAN

REALISASI SAMPAI


CAPAIAN

KEUANGAN

SISA

ANGGARAN

RINCIAN

MASALAH ANGGARAN

2019

REALISASI

2019


Sub Bidang Sarana dan

Prasarana Wilayah


terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan


Sub Bidang Pemerintahan


terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

13 Penyusunan Informasi

Pembangunan Kota Depok

Jumlah Buku;

Jumlah media elektronik

1 Buku; 0 media

elektronik

1 Buku; 0 media

elektronik

100% 198,317,600 138,080,000 69.63% 60,237,600 Penyerapan sesuai

kebutuhan dan

terdapat Efisiensi

cetak buku

14 Sistem Informasi

Pembangunan Daerah

(SIPD)


terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

15 Kajian Kinerja Pemerintah

Daerah Dalam Perspektif

Pembangunan


terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

16 Penyusunan RKPD dan

Perubahan RKPD


terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

17 Kajian Pengendalian

Banjir melalui Pengelolaan

DAS

Jumlah Dokumen 1 Dokumen - 10% 277,600,000 0 0.00% 277,600,000 kegiatan tdk

terlaksana krn

gagal lelang

(peserta lelang tdk

ada yg memenuhi

kualifikasi lelang)


49

NO.

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

KINERJA

KEGIATAN

TAHUN 2019

REALISASI

KINERJA

TAHUN 2019

%

CAPAIAN

KINERJA

ANGGARAN 2019 DAN

REALISASI SAMPAI


CAPAIAN

KEUANGAN

SISA

ANGGARAN

RINCIAN

MASALAH ANGGARAN

2019

REALISASI

2019

18 Kajian Kontribusi Daya

Beli Masyarakat terhadap

Peningkatan IPM



efisiensi anggaran

19 Sinergitas Program Kota

Depok Sehat dan Kota

Ramah Keluarga


terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

20 Penyusunan Rencana

Induk Pembangunan dan

Pengembangan Sarana dan

Prasarana KSK SNADA



efisiensi anggaran

21 Penyusunan Outlook

Ekonomi Kota Depok

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 104,125,100 103,944,500 99.83% 180,600 kegiatan


efisiensi anggaran

22 Kajian Capaian Tujuan

Pembangunan

Berkelanjutan

Jumlah Laporan; Jumlah

Monev

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 130,693,000 124,583,600 95.33% 6,109,400 kegiatan


efisiensi anggaran

23 Penyusunan Kajian

Rencana Penataan Situ

Rawa Besar



efisiensi anggaran

24 Penyusunan Kajian

Penataan Situ Pladen



efisiensi anggaran

25 Pemutakhiran Basis Data

Terpadu (BDT) 2015 Kota

Depok pada Sistem Km 0

Pro Poor Provinsi Jawa

Barat

Jumlah Data RTS pada

KM 0 Pro Poor Provinsi

Jawa Barat yang

dimutakhirkan

26919 RTS Kota

Depok

23575 RTS Kota

Depok

90% 365,090,000 318,306,575 87.19% 46,783,425 kegiatan

terlaksana,

realisasi

menyesuaikan

kebutuhan

VII Peningkatan Inovasi

Daerah

Presentase hasil inovasi

daerah yang diterapkan

89% 100% 100% 748,451,000 720,816,800 96.31% 27,634,200


50

NO.

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

KINERJA

KEGIATAN

TAHUN 2019

REALISASI

KINERJA

TAHUN 2019

%

CAPAIAN

KINERJA

ANGGARAN 2019 DAN

REALISASI SAMPAI


CAPAIAN

KEUANGAN

SISA

ANGGARAN

RINCIAN

MASALAH ANGGARAN

2019

REALISASI

2019

1 Pengembangan Sistem

Inovasi Daerah (SIDa)

Jumlah Inovasi yang

dikembangkan

6 Inovasi 6 Inovasi 100% 331,450,000 306,885,800 92.59% 24,564,200 kegiatan


efisiensi anggaran

2 Penelitian Inovatif Jumlah Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 417,001,000 413,931,000 99.26% 3,070,000 kegiatan


efisiensi anggaran

TOTAL 97.61% 9,376,282,400 8,282,428,085 88.33% 1,093,854,315

Secara keseluruhan presentase capaian kinerja program/kegiatan adalah sebesar 97,61% dengan realisasi keuangan sebesar 88,33%. Pada

dasarnya program/kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan capaian realisasi keuangan

dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran dan terdapat 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan karena terdapat gagal lelang,

dimana peserta lelang tidak ada yang memenuhi kualifikasi lelang.

3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan


51

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan

sebagai berikut:

Tabel 3.7.1

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

sd. 2019

Realisasi

sd. 2019 Program/Kegiatan

Anggarann

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

pelayanan

Bappeda

1. Nilai SAKIP

Bappeda

BB BB Program Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

33,600,000 23,385,000 69.60%

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan

Capaian Kinerja

33,600,000 23,385,000 69.60%

Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

286,342,600 208,373,900 72.77%

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat

Daerah

88,025,000

70,293,900

79.86%

2. Penyusunan Informasi Pembangunan

Kota Depok

198,317,600

138,080,000

69.63%


administrasi

barang

100% 100% Program Peningkatan Administrasi

Perkantoran

1,715,376,500 1,607,712,337 93.72%

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 185,050,000 155,903,289 84.25%

2. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

186,050,000

174,813,900

93.96%


52


sd. 2019

Realisasi


Anggarann

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4 5

3. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

14,997,000

14,997,000

100.00%

4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14,999,400

14,999,400

100.00%

5. Penyediaan Makanan dan Minuman

255,562,000 240,553,500 94.13%

6. Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

874,221,600

863,097,000

98.73%

7. Pengelolaan Administrasi UPTB

Penelitian dan Pengembangan

184,496,500

143,348,248

77.70%

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

401,506,000 282,985,152 70.48%

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Bermotor

175,620,000

87,570,117

49.86%

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

44,994,000

29,917,000

66.49%

3. Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

180,892,000

165,498,035

91.49%

3. Persentase

pegawai Bappeda

yang mendapatkan

100% 100% Program Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Aparatur

829,088,700 752,301,585 90.74%

1. Bintek Perencanaan & Evaluasi

Pembangunan Bagi Aparatur

163,558,800

161,738,800

98.89%


53


sd. 2019

Realisasi


Anggarann

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4 5

pengembangan

kompetensi

2. Bimbingan Teknis Perencanaan

Pembangunan

324,139,900

273,824,785

84.48%

3. Bimbingan Teknis Penyusunan

RPJMD Teknokratik Tahun 2021-

2025

341,390,000

316,738,000

92.78%

2. Terakomodasinya

aspirasi

masyarakat dalam

pembangunan

daerah


masyarakat

melalui

musrenbang yang

terakomodir dalam

dokumen

perencanaan

80% 94,57% Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

560,419,900

543,993,900

97.07%

1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 560,419,900

543,993,900

97.07%

3. Terwujudnya

sinergitas

perencanaan

pembangunan

5. Persentase

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

100% 100% Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

1,977,660,000 1,734,215,823 87.69%

1. Sinergitas Program Kerja Jaringan

Penelitian (Jarlit)

167,552,000

122,244,000

72.96%

6. Persentase

keselarasan

Renstra SKPD

terhadap RPJMD

100% 100% 2. Surveillence ISO untuk Penyusunan

RKPD

55,984,900

55,777,900

99.63%

3. Sinergitas Perencanaan Sub Bidang

Sosial

38,152,400

34,358,900

90.06%


54


sd. 2019

Realisasi


Anggarann

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4 5

7. Persentase

keselarasan Renja

SKPD terhadap

RKPD

100% 100% 4. Sinergitas Perencanaan Sub Bidang

Ekonomi

58,749,900

56,433,300

96.06%

5. Sinergitas Evaluasi Pembangunan 401,000,000 394,500,000 98.38%


Kesejahteraan Masyarakat

155,500,000

138,768,650

89.24%


Infrastruktur Permukiman dan Sumber

Daya Alam

202,625,000

166,915,598

82.38%


Sarana dan Prasarana Wilayah

103,856,000

101,684,000

97.91%


Pemerintahan

54,700,000

40,839,000

74.66%

10. Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

52,450,000

50,665,500

96.60%

11. Penyusunan RKPD dan Perubahan

RKPD

177,950,000

124,775,000

70.12%

12. Sinergitas Program Kota Depok Sehat

dan Kota Ramah Keluarga

144,049,800

128,947,400

89.52%

13. Pemutakhiran Basis Data Terpadu

(BDT) 2015 Kota Depok pada Sistem

Km 0 Pro Poor Provinsi Jawa Barat

365,090,000

318,306,575

87.19%


55


sd. 2019

Realisasi


Anggarann

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4 5

4. Meningkatnya

pemanfaatan

Hasil kajian,

penelitian dalam

pembangunan

daerah

8. Persentase

Rekomendasi hasil

kajian, penelitian

yang dimanfaatkan

untuk

pembangunan

10% 91,67% Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

1,976,428,100 1,576,758,380 79.78%

1. Penyusunan Indeks Ketahanan

Keluarga

303,200,000

258,366,600

85.21%

2. Kajian Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam Perspektif Pembangunan

96,600,000

95,440,000

98.80%

3. Kajian Pengendalian Banjir melalui

Pengelolaan DAS

277,600,000

-

0.00%

4. Kajian Kontribusi Daya Beli

Masyarakat terhadap Peningkatan

IPM

158,950,000

146,445,750

92.13%

5. Penyusunan Rencana Induk

Pembangunan dan Pengembangan

Sarana dan Prasarana KSK SNADA

356,830,000

324,515,380

90.94%

6. Penyusunan Outlook Ekonomi Kota

Depok

104,125,100

103,944,500

99.83%

7. Kajian Capaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan

130,693,000

124,583,600

95.33%

8. Penyusunan Kajian Rencana Penataan

Situ Rawa Besar

324,080,000

305,029,100

94.12%

9. Penyusunan Kajian Penataan Situ

Pladen

224,350,000

218,433,450

97.36%


56


sd. 2019

Realisasi


Anggarann

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4 5

5. Meningkatnya

hasil inovasi

daerah yang

berdampak pada

skala kota

9. Persentase hasil

inovasi daerah

yang diterapkan

89% 100% Program Peningkatan Inovasi Daerah 748,451,000 720,816,800 96.31%

1. Pengembangan Inovasi Daerah 331,450,000 306,885,800 92.59%

2. Penelitian Inovatif 417,001,000

413,931,000

99.26%

6. Terlaksananya

Pembangunan

yang sesuai

dengan

Perencanaan

10. Persentase OPD

dengan Realisasi

Kinerja ≥ 76%

91% 97,37% Program Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

530,534,800 516,005,408 97.26%

1. Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD

Triwulanan

40,029,900

37,629,900

94.00%

2. Penyusunan LKPJ Walikota Depok 387,940,000

381,590,308

98.36%

3. Sinergitas Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD)

102,564,900

96,785,200

94.36%

4. Evaluasi dan Penyusunan Rencana

Program Investasi Jangka Menengah

(RPIJM ) Keciptakaryaan

-

-

0.00%


sistem informasi

yang terintegrasi

pada Bappeda

Kota Depok

80% 100% Program Pembangunan dan

Pengembangan Teknologi Informatika

316,874,800 315,879,800 99.69%

1. Sistem Informasi Data Spasial Daerah

(IDSD) -

-

0.00%


57


sd. 2019

Realisasi


Anggarann

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4 5

2. Pengelolaan dan Pengembangan

RKPD On Line

202,924,800

202,504,800

99.79%

3. Pengembangan Sistem Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja Berbasis

Indikator RPJMD

113,950,000

113,375,000

99.50%


58

3.8 Realisasi Anggaran

Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah Kota Depok sebesar Rp 17.612.665.366,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus

Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau dengan

nilai persentase sebesar 86,21% dengan rincian realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp.

9.330.237.281,00 dengan presentase 84,41% dan realisasi Belanja langsung Rp 8.282.428.085,00

dengan presentase sebesar 88,33%. Jika dilihat dari realisasi anggaran setiap sasaran, penyerapan

anggaran terbesar adalah program/kegiatan pada sasaran ke-1 (meningkatnya akuntabilitas kinerja dan

pelayanan Bappeda) Rp 2,874,757,974.00 dengan presentase 88.02% dan kemudian program/kegiatan

pada sasaran ke-3 (Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan) Rp. 1,734,215,823.00 dengan

persentase 87,69%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran

pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%

menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah

mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai

program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8.1

Realisasi Anggaran Belanja Daerah


No. URAIAN JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI

KEUANGAN

%

KEU

%

FISIK

KET

1 2 3 4 5 6 7 BELANJA DAERAH 20.430.006.481,00 17.612.665.366,00 86,21 97,61

1. BELANJA TIDAK

LANGSUNG

11.053.724.081,00 9.330.237.281,00 84,41 100 Tidak Terserap

/efisiensi

2. BELANJA

LANGSUNG

9.376.282.400,00 8.282.428.085,00 88,33 97,61


59

Tabel 3.8.2

Realisasi Anggaran per Sasaran

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4

1. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

pelayanan

Bappeda

1. Nilai SAKIP

Bappeda

BB BB 3,265,913,800 2,874,757,974 88.02%


administrasi

barang

100% 100%

3. Persentase

pegawai Bappeda

yang mendapatkan

pengembangan

kompetensi

100% 100%

2. Terakomodasinya

aspirasi

masyarakat dalam

pembangunan

daerah


masyarakat

melalui

musrenbang yang

terakomodir dalam

dokumen

perencanaan

80% 94.57% 560,419,900

543,993,900

97.07%

3. Terwujudnya

sinergitas

perencanaan

pembangunan

5. Persentase

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

100% 100% 1,977,660,000 1,734,215,823 87.69%

6. Persentase

keselarasan

Renstra SKPD

terhadap RPJMD

100% 100%

7. Persentase

keselarasan Renja

SKPD terhadap

RKPD

100% 100%

4. Meningkatnya

pemanfaatan

Hasil kajian,

penelitian dalam

pembangunan

daerah

8. Persentase

Rekomendasi hasil

kajian, penelitian

yang dimanfaatkan

untuk

pembangunan

10% 91.67% 1,976,428,100 1,576,758,380 79.78%


60

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4

5. Meningkatnya

hasil inovasi

daerah yang

berdampak pada

skala kota

9. Persentase hasil

inovasi daerah

yang diterapkan

89% 100% 748,451,000 720,816,800 96.31%

6. Terlaksananya

Pembangunan

yang sesuai

dengan

Perencanaan

10. Persentase OPD

dengan Realisasi

Kinerja ≥ 76%

91% 97.37% 847,409,600 831,885,208 98.17%


sistem informasi

yang terintegrasi

pada Bappeda

Kota Depok

80% 100%


61

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan

dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun 2019, yang disusun

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dan

merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.

4.1. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok selama tahun 2019 menunjukkan

keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Tahun 2016-2021

dan telah memenuhi sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks

pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan,

maka secara umum kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Daerah Kota Depok dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian 11

indikator kinerja sasaran dengan capaian kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2019 tidak terlepas dari adanya solusi untuk

mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok melakukan langkah yang

konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi capaian kinerja agar dapat dilakukan

perbaikan dan penanganan pada tahun berikutnya. Kekurangan yang ada di Tahun 2019

menjadi catatan sebagai bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun

berikutnya. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga

seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun

sebelumnya.

L

BAB 4 PENUTUP

4


62

4.2. KENDALA DAN HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai kendala, hambatan pencapaian

kinerja sasaran strategis serta faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi

berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah

sebagai berikut:

1. Sebagian besar produk akhir Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah merupakan akumulasi proses yang memerlukan pelibatan pihak

luar (OPD dan Stakeholder lain dalam manajemen pembangunan), dimana hal tersebut

sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Seringkali hal

tersebut menjadikan penghambat dalam proses penyelesaian output kegiatan, yang

berimplikasi pada tidak konsistennya waktu penyelesaian pekerjaan;

2. Seluruh program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Kota Depok belum seluruhnya

selaras dengan sasaran strategis pembangunan yang ditetapkan;

3. Hasil evaluasi laporan daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau

feedback dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur pada

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;

2. Memberikan kemudahan bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalismenya melalui

pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;

3. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas

perencanaan;

4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator

kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan

mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang

tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi

perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan

pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang

perencanaan pembangunan;


63

5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai

dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme

manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok perlu ditingkatkan untuk secara pro aktif

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;

6. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di

pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif;

7. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang

berkualitas dan terkini sebagai bahan perencanaan disemua bidang/sektor baik OPD di

lingkungan Pemerintah Kota Depok maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada, seperti

Badan Pusat Statistik.

Demikian LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Daerah Kota Depok Tahun 2019 disusun untuk dijadikan informasi yang valid dalam menilai

kinerja organisasi.

Documents

LAKIP - Depok BAPPEDA 201… · LAKIP Tahun 2019 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan BAB 1 PENDAHULUAN 1. LAKIP BAPPEDA KOTA DEPOK 2019 2 kegiatan