LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …bappeda.kotimkab.go.id/wp-content/uploads/2016/08/LAKIP... · LAKIP TAHUN 2015 – BAB I PENDAHULUAN 1 BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

2015

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

LAKIP TAHUN 2015 – KATA PENGANTAR i

BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, dengan berakhirnya Tahun Angggaran 2015

serta sebagai wujud kepatuhan terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2015. LAKIP ini merupakan pertanggungjawaban

akuntabilitas kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur Kepada Pemerintah

Pusat dan kepada masyarakat (publik).

Dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian misi, tujuan dan

sasaran organisasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah ditetapkan,

bersama LAKIP ini telah disertakan indikator kinerja kegiatan, yang didasarkan kepada

Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Pengukuran

Kinerja Tahun 2015.

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terima kasih kami ucapkan kepada

semua pihak yang telah memberikan sumbang saran, data dan informasi sehingga LAKIP

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 ini dapat diselesaikan dengan

tepat waktu.

Kami menyadari bahwa LAKIP ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik

dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di tahun

mendatang. Semoga LAKIP ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sampit, Januari 2016

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Drs. H. BURHANUDDIN, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19580313 198503 1 012

LAKIP TAHUN 2015 – IKHTISAR EKSEKUTIF ii


TAHUN 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat

Daerah dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian misi, tujuan dan

sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2015 mengelola 11 program

dan 34 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 7.931.926.850,-. Secara

komprehensif, pencapaian sasaran kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur

masuk kategori Cukup Berhasil yaitu sebesar 85,71%

Dari segi akuntabilitas keuangan, realisasi belanja daerah yang terdiri dari belanja

langsung dan tidak langsung mencapai 94,87% yang berarti penyerapan anggaran dinilai

Baik.

Dalam menyikapi pencapaian kinerja yang belum optimal, maka BAPPEDA akan

melakukan evaluasi insentif terhadap pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan fungsi

koordinasi antar internal Badan dan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Timur.

LAKIP TAHUN 2015 – DAFTAR ISI iii


TAHUN 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR………………………………………………………….. i

IKHTISAR EKSEKUTIF……………………………………………………… ii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………….. iii

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………… 1

A. Latar Belakang………………………………………………….. 1

B. Maksud dan Tujuan…………………………………………….. 1

C. Kondisi Umum BAPPEDA……………………….……………. 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA…………….. 12

A. Visi dan Misi…………………………………………………….. 12

B. Tujuan …………………………………………………………… 12

C. Sasaran…………………………..……………………………… 13

D. Indikator Kinerja Utama……………………………………….. 13

E. Kebijakan……….……………………………………………….. 16

F. Program………….………………………………………………. 17

G. Rencana Kinerja Tahunan…………………………………….. 17

H. Penetapan Kinerja……………………………………………… 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………..… 20

A. Analisis Atas Pencapaian Kinerja Sasaran……………………... 20

B. Laporan Realisasi Anggaran…………………………………… 29

C. Perbandingan Indikator Kinerja 5 tahun berjalan………………… 32

BAB IV PENUTUP………………………………………………………… 33

A. Kesimpulan…………………………………………………….. 33

B. Permasalahan………………..…………………………………. 33

C. Strategi Peningkatan Kinerja…………………………………. 34

LAMPIRAN

LAKIP TAHUN 2015 – BAB I PENDAHULUAN 1


TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) sangat diperlukan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Agar hasil pembangunan yang dicapai

berhasil dan berdayaguna, bersih, dapat dipertanggungjawabkan, bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme, perlu pertanggungjawaban yang tepat, dapat diukur dan formal.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur berkewajiban menyampaikan LAKIP tahun 2015 kepada Pemerintah Pusat dan

kepada masyarakat (publik).

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan pencapaian misi,

tujuan dan sasaran organisasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah

ditetapkan diperlukan alat ukur LAKIP. LAKIP merupakan laporan yang berisikan

informasi capaian kinerja yang dapat digunakan sebagai pertanggung jawaban dan

laporan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam LAKIP disertakan beberapa

indikator pengukuran seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan

(RKT), Penetapan Kinerja (PK / TAPKIN) serta Pengukuran Pencapaian Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja melalui LAKIP, merupakan umpan balik (feed back)

yang amat efektif dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan semua

kebijakan, misi, tujuan dan sasaran organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah digulirkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 ini

adalah :



TAHUN 2015

1. Untuk memonitor dan mengendalikan pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten

Kotawaringin Timur;

2. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian misi, tujuan dan sasaran

organisasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur;

3. Sebagai bahan / dasar pengambilan keputusan / kebijakan tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 ini adalah :

1. Merupakan alat ukur kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat

dipertanggungjawabkan, tepat, jelas, terukur dan formal.

2. Terhimpunnya berbagai informasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yang krusial dan diperlukan dalam rangka penyelenggarakan manajemen pemerintah.

Sebagai alat ukur pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai pengordinasi arah

kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan

melalui sasaran, program dan kegiatan dilingkungan Bappeda Kab. Kotim

1.3 Kondisi Umum BAPPEDA

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah

adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan

berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa

perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan

pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan

perencanaan pembangunan tahunan.

Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung

jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14

ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa

salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.



TAHUN 2015

Kewenangan Perencanaan Pengendalian tersebut kemudian dipertegas kembali

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7 ayat (2),

BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung

tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu

urusan Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik. Selain itu

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan

menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu :

1. Pasal 10 ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;

2. Pasal 11 ayat (3) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang

Daerah“ ;

3. Pasal 12 ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah

berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah“;

4. Pasal 14 ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah

sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan

keuangan daerah“;

5. Pasal 15 ayat (4) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan

menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;

6. Pasal 16 ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka

Menengah Daerah“;

7. Pasal 18 ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah

berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;

8. Pasal 20 ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai

penjabaran dari RPJM Daerah”;

9. Pasal 21 ayat (4) : “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan

RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;

10. Pasal 22 ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan

RKPD”;



TAHUN 2015

11. Pasal 24 ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan

hasil Musrenbang” ;

12. Pasal 28 ayat (2) : “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil

pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;

13. Pasal 29 ayat (3) : “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan

hasil evaluasi SKPD”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun

2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Kotim, Susunan Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kotim

terdiri dari :

1. Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah ( Bappeda )

2. Sekretaris, membawahi:

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :

a. Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pembangunan

b. Sub Bidang Litbang Sosial Budaya dan Potensi Ekonomi

4. Kepala Bidang Ekonomi membawahi :

a. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Koperasi.

b. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

5. Kepala Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

a. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual.

b. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

6. Kepala Bidang Kependudukan dan Pemerintahan membawahi:

a. Kepala Sub Bidang Kependudukan.

b. Kepala Sub Bidang Pemerintahan



TAHUN 2015

7. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana membawahi

a. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.

b. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi.

8. Kepala Bidang Pengendalian dan Statistik membawahi:

a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Statistik.

b. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

9. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup membawahi:

a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

b. Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 40 Tahun 2012

tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam Bab II ayat 2 menyatakan

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah,

pengendalian dan statistik, penelitian dan pengembangan, tata ruang wilayah dan

lingkungan serta penilaian atas pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan,

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkatan dan tahapan

sesuai ketentuan yang berlaku;

b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka

pendek;

c. penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah

jangka menengah dalam bidang penelitian dan pengembangan, bidang ekonomi,

bidang pendidikan dan kesra, bidang kependudukan dan pemerintahan, bidang fisik

dan prasarana, bidang pengendalian dan statistik, bidang penataan wilayah dan

lingkungan;

d. pengoordinasian dan kerjasama program penelitian dan pengembangan di lingkungan

pemerintah daerah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan

pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;



TAHUN 2015

e. pengoordinasian perencanaan antar SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Timur maupun instansi lain;

f. pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan evaluasi dan pengendalian

pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka tahunan;

g. pelaksanaan tata usaha badan;

h. pengoptimalisasian kinerja badan untuk mencapai visi dan misi kabupaten;

Tugas Pokok :

1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengoordinasikan,

merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan

semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan

pengembangan, serta tata ruang wilayah dan lingkungan di daerah serta

bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan.

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan

administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol,

hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan

serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan.

3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan penyusunan rencana program dan pengembangan perencanaan pembangunan

daerah serta melakukan analisis dan menyusun rencana kebutuhan perencanaan

pembangunan daerah selanjutnya.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dalam

rangka penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan

pelaksanaan anggaran serta membimbing dan membina bendaharawan.

5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan administrasi surat menyurat, pengetikan dan pengarsipan, rumah tangga,

perpustakaan, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan hukum,

administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, analisis jabatan dan menyusun

anggaran program/kegiatan Badan.



TAHUN 2015

6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok dalam

menentukan kebijakan dan pengoordinasian kegiatan dalam rangka penelitian dan

pengembangan di bidang pemerintahan dan pembangunan, sosial budaya dan

ekonomi daerah.

7. Kepala Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas

pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan

aparatur pemerintah serta pembangunan.

8. Kepala Sub Bidang Litbang Sosial Budaya dan Potensi Ekonomi mempunyai tugas

pokok perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial, politik,

kebudayaan dan potensi ekonomi daerah.

9. Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang

pertanian, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan,

kehutanan dan perkebunan, perindustrian, perdagangan dan pasar, pertambangan

dan energi, pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

10. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Koperasi mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian, peternakan,

penyuluhan dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan

perkebunan, dan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

11. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

mempunyai tugas pokok perumusan dan penyiapan bahan penyusunan rencana

pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar, pertambangan dan

energi, pariwisata.

12. Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan

daerah di bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi bidang

pembangunan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

13. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual mempunyai tugas pokok

penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan,

pemuda dan olahraga.



TAHUN 2015

14. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok penyiapan bahan

penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, kebudayaan,

kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

15. Bidang Kependudukan dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan

daerah di bidang kependudukan dan pemerintahan yang meliputi bidang

pembangunan kependudukan dan pemerintahan.

16. Kepala Sub Bidang Kependudukan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan

penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kependudukan, ketenagakerjaan

dan transmigrasi.

17. Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan

penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat.

18. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan bahan perencanaan pembangunan program/kegiatan di bidang fisik dan

prasarana yang meliputi bidang pekerjaan umum, permukiman, perhubungan dan

telekomunikasi.

19. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman mempunyai tugas pokok

perencanaan pembangunan pada bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.

20. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan

telekomunikasi.

21. Kepala Bidang Pengendalian dan Statistik mempunyai tugas pokok menyiapkan data

bahan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mengoordinasikan

kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pengumpulan data, analisa,

pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi, penilaian pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan, pelaporan dan peragaan hasil-hasil pelaksananan

pembangunan.



TAHUN 2015

22. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Statistik mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan penyusunan rencana, mengumpul, mengolah dan melakukan analisa data

terhadap rencana, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah serta

hasil-hasil pembangunan daerah.

23. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mempersiapkan

data-data dan informasi untuk bahan perumusan kebijakan, perencanaan, dan

pelaksanaan pembangunan di Daerah, dan penyiapan dokumentasi sebagai bahan

rencana evaluasi dan menyusun LKPJ, LPPD dan menyajikan data pelaksanaan

pembangunan di daerah.

24. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

pokok membantu pimpinan dalam mempersiapkan, merumuskan kebijakan,

merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang pengembangan wilayah,

lingkungan hidup dan sumber daya alam.

25. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok

mempersiapkan, merumusan kebijakan, merencanakan dan melaksanakan

pembangunan bidang pengembangan wilayah, pemetaan dan pertanahan.

26. Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok mempersiapkan,

perumusan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan di bidang

lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Tabel 1.1

Keadaan Aparatur Bappeda berdasarkan Pendidikan

NO. PENDIDIKAN JUMLAH

2014 2015

1 2 3 4

1. Magister (S2) 12 12

2. Sarjana (S1) 32 31

3. D.III 3 1

4. SMU/SLTA SEDERAJAT 6 7

5. SMP/SLTP 1 1

5 SD 2 3

6. HONORER 4 5

JUMLAH 59 60

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



TAHUN 2015

Tabel 1.2

Keadaan Aparatur Bappeda berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO. PANGKAT/GOL/RUANG JUMLAH

2014 2015

1 2 3 4

1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1 1

2. Pembina Tingkat I (IV/b) 2 2

3. Pembina (IV/a) 6 6

4. Penata Tingkat I (III/d) 9 7

5 Penata (III/c) 8 9

6. Penata Muda Tingkat I (III/b) 15 17

7. Penata Muda (III/a) 4 3

8. Pengatur Tingkat I (II/d) 1 1

9. Pengatur (II/c) 1 2

10. Pengatur Muda Tk. I (II/b) 5 3

11. Pengatur Muda (II/a) - -

12. Juru Tingkat I (I/d) - -

13. Pengatur (I/c) 1 1

14. Juru Muda Tingkat I (I/b) 2 2

15. Juru Muda (I/a) - 1

JUMLAH 55 55


Aspek Pembiayaan BAPPEDA tahun 2015 bersumber dari dana APBD

Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 1.3

Alokasi Pembiayaan Tahun 2014-2015

NO. URAIAN JUMLAH

2014 2015

1 2 3 4

1. Belanja Tidak Langsung 3.331.118.300,- 3.760.791.025,-

2. Belanja Langsung 5.560.877.100,- 4.171.135.825,-

JUMLAH 8.891.995.400,- 7.931.926.850,-




TAHUN 2015

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang perlunya

disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun

2015, maksud dan tujuan disusunnya LAKIP serta penggambaran kondisi

umum BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Bab Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ini diuraikan Visi dan Misi

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur,tujuan dan sasaran pembangunan,

rencana kinerja dan penetapan kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten

Kotawaringin Timur 2010 - 2015.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab Akuntabilitas Kinerja ini diuraikan hasil analisis terhadap

pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan hasil analisis terhadap

pencapaian kinerja keuangan yang telah dikonsentrasikan untuk

mendudukung tercapainya sasaran strategis.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini diuraikan kesimpulan yang diperoleh dari bab -bab

sebelumnya, terutama yang menyangkut Bab Perencanaan dan Perjanjian

Kinerja serta Bab Akuntabilitas Kinerja.

LAKIP TAHUN 2015 – BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 12


TAHUN 2015

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta untuk mendukung dan menwujudkan

visi pemerintah serta Bupati Kotawaringin Timur terpilih tahun 2010-2015 maka visi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan 4 (empat) misi, yaitu :

1 Mengintegrasikan, menyelaraskan dan mensinergikan perencanaan pembangunan

lintas sektor baik ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat;

2 Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

3 Mengoptimalkan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder);

4 Terciptanya Profesionalisme dan kreatifitas kerja.

2.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi serta didasarkan

pada isu-isu dan analisis strategik yang menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai

di masa akan datang. Berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan

(Critical Success Factor) maka BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur

menetapkan 3 (tiga) tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka

menengah dan jangka pendek;

2. Meningkatkan keharmonisan dan keterpaduan dalam perencanaan pembangunan

daerah lintas wilayah, lintas sektoral dan antar satuan kerja perangkat daerah

melalui kerja sama yang insentif;

TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA YANG HANDAL DAN

PROFESIONAL UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA TUJUAN

PEMBANGUNAN DAERAH



TAHUN 2015

3. Meningkatkan kapasitas intitusi perencanaan yang mengedepankan

profesionalisme dan kreativitas kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten

Kotawaringin Timur.

2.3 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh BAPPEDA

Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu lebih pendek (tahunan, semester,

triwulan dan bulanan) sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rumusan

yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran yang ditetapkan BAPPEDA Kabupaten

Kotawaringin Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

1. Meningkatnya Kemampuan Teknis Sumber Daya Aparatur

2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pengawasan

yang terintegrasi

3. Meningkatnya inventarisasi data-data hasil pembangunan yang akurat

4. Meningkatnya Capaian Target Kinerja Semua SKPD yang transparan dan

akuntabel

2.4 Indikator Kinerja Utama



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015

Visi : Terwujudnya BAPPEDA sebagai lembaga yang handal dan

profesional untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan

daerah

Misi : 1. Mengintegrasikan, menyelaraskan dan mensinergikan perencanaan

pembangunan lintas sektor baik ditingkat Kabupaten, Provinsi dan

Pusat;

2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

3. Mengoptimalkan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder);

4. Terciptanya Profesionalisme dan kreatifitas kerja.

Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kewenangan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan

daerah, pengendalian dan statistik, penelitian dan pengembangan, tata

ruang wilayah dan lingkungan serta penilaian atas pelaksanaanya.



TAHUN 2015

Fungsi : a. penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut

tingkatan dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku ;

b. menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)

jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RPJPD);

c. penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan

rencana pembangunan daerah jangka menengah dalam bidang

penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, bidang pendidikan

dan kesra, bidang kependudukan dan pemerintahan, bidang fisik

dan prasarana, bidang pengendalian dan statistik, bidang

pengembangan wilayah dan lingkungan hidup ;

d. pengoordinasian dan kerjasama program penelitian dan

pengembangan dilingkungan pemerintah daerah kabupaten dan

lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah;

e. pengoordinasian perencanaan antar SKPD dilingkungan pemerintah

kabupaten kotawaringin timur maupun instansi lain ;

f. pelaksanaan , pemantauan, penilaian, pelaporan evaluasi dan

pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang,

menengah dan jangka tahunan ;

g. pelaksanaan tata usaha badan; dan pengoptimalisasian kinerja

badan untuk mencapai visi dan misi kabupaten ;

N

O

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA SATUAN TARGET

PENANG-

GUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

1. Meningkatnya

Kemampuan

Teknis Sumber

Daya Aparatur

Meningkatnya

kemampuan teknis

aparatur dengan

mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal

Orang 29 Sekretariat DPA,Lap.

Kegiatan,

Daftar

Pegawai yg

mengikuti

pendidikan

2.

Meningkatnya

Kualitas

Perencanaan,

Pelaksanaan,

Pelaporan, dan

Pengawasan

yang

terintegrasi

Rekapitulasi Data Fisik

Pembangunan APBD

Buku SIPD dan Buku

Profil Kab. Kotim

Buku 75

Bid. Penelitian

dan

Pengembangan

DPA

2015

Tersusunnya

Rancangan Awal

RPJMD dan

Rancangan RPJMD

untuk tahun 2015-

2020

Dokumen 2

Subbid.

Penyusunan

Program

DPA

2015

Penajaman renja SKPD

dan Rancangan Akhir

RKPD Kabupaten

Tahun 2016 melalui

Forum SKPD dan

Musrenbang RKPD

Kabupaten, Forum

Kegiatan 4

Subbid.

Penyusunan

Program

DPA

2015



TAHUN 2015

Gabungan SKPD

Provinsi dan

Musrenbang RKPD

Provinsi

Penetapan RKPD

Kabupaten Kotim

Tahun 2016

Perbup 2

Subbid.

Penyusunan

Program

DPA

2015

Tersusunnya Laporan

Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan

di Kab.Kotim

SKPD 49

Bid. Statistik

dan

Pengendalian

DPA

2015

Terlaksananya

Monitoring

Penyelesaian

Prosentase bangunan

sesuai kontrak

Kecamatan 17

Bid. Statistik

dan

Pengendalian

DPA

2015

Pelaksanaan Sertifikasi

Tanah Milik

Pemerintah Daerah

Sertifikat 1 Bid. Sekretariat DPA

2015

3.

Meningkatnya

inventarisasi

data-data hasil

pembangunan

yang akurat

Terpublikasinya hasil

pembangunan melalui

pameran hasil

pembangunan

Kegiatan 1

Bid. Statistik

dan

Pengendalian

DPA

2015

Tersusunnya buku

laporan pelaksanaan

penanggulangan

kemiskinan daerah

kab.kotim

Buku 10 Bid. Pendidikan

dan Kesra

DPA

2015

Tersedianya dokumen

KLHS untuk RTRWK

Kotim Tahun 2012

2032

Dokumen 1

Bid.

Pengembangan

Wilayah &

Lingkungan

Hidup

DPA

2015

Tersusunnya Dokumen

KLHS untuk RPJMD

Tahun 2016-2021 Dokumen 1

Bid.

Pengembangan

Wilayah &

Lingk. Hidup

DPA

2015

Tersedianya buletin

penelitian dan

perencanaan

pembangunan

Kab.Kotim ke

masyarakat

Eks 2000

Bid. Penelitian

dan

Pengembangan

DPA

2015

Program Penelitian

Sumberdaya Iptek di

Kab. Kotim

Kegiatan 2

Bid. Penelitian

dan

Pengembangan

DPA

2015

Terlaksananya Rapat

Koordinasi

Pengendalian Kegiatan

Pembangunan

Kegiatan 3

Bid. Statistik

dan

Pengendalian

DPA

2015



TAHUN 2015

2.5 Strategi

Strategi adalah salah satu unsur perencanaan stratejik yang sangat diperlukan

dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi dengan

mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan kondisi

tersebut, maka dirumuskan strategi yang ditempuh oleh Bappeda Kabupaten

Kotawaringin Timur, yaitu :

1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pendanaan lintas sektor baik ditingkat

Kabupaten, Provinsi dan Pusat;

2 Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembanguan daerah;

3 Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan sebagai

masukan dalam rangka proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan

pembangunan diberbagai bidang, dan atau mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD 2010-2015;

4 Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;

5 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka

mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

2.6 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi

dan misi instansi pemerintah.

Untuk tercapaianya tujuan dan sasaran menuju terwujudnya Visi BAPPEDA

Kabupaten Kotawaringin Timur, maka ditetapkan 3 (tiga) kebijakan, yaitu :

1 Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan

sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan

pembangunan; serta peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan



TAHUN 2015

2 Penerapan perencanaan pembangunan daerah & penganggaran yang berbasis

kinerja.

3 Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

2.7 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu, guna

mencapai sasaran dan tujuan. Program BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya

Permendari Nomor 59 Tahun 2007, namun demikian ini program BAPPEDA

tersebut sesuai dengan Renstra BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun

2010—2015 dan merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya.

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan 11 (sebelas) program,

yaitu :

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3 Peningkatan Disiplin Aparatur;

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5 Pengembangan Data/ Informasi;

6 Perencanaan Pembangunan Daerah;

7 Perencanaan Sosial dan Budaya

8 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

9 Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah;

10 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan.

11 Pengadaan Tanah

2.8 Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai langkah dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan dalam

rencana strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2015, maka

Jumlah Program/Kegiatan dan pembiayaan yang diusulkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur anggaran

2015, adalah sebagai berikut :



TAHUN 2015

Jumlah Program : 11 Program

Jumlah Kegiatan : 34 Kegiatan

Jumlah Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.760.791.025,-

Jumlah Belanja Langsung : Rp. 4.171.135.825,-

Total : Rp. 7.931.926.850,-

2.9 Penetapan Kinerja

PERJANJIAN KINERJA



SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA KAB. KOTAWARINGIN TIMUR

TAHUN ANGGARAN : 2015

NO.

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1. Meningkatnya

Kemampuan Teknis

Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya kemampuan teknis aparatur

dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan

formal

29 orang

2. Meningkatnya

Kualitas

Perencanaan,

Pelaksanaan,

Pelaporan, dan

Pengawasan yang

terintegrasi

Rekapitulasi Data Fisik Pembangunan APBD

Buku SIPD dan Buku Profil Kab. Kotim

75 Buku

Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD dan

Rancangan RPJMD untuk tahun 2015- 2020

2 Dokumen

Penajaman renja SKPD dan Rancangan Akhir

RKPD Kabupaten Tahun 2016 melalui Forum

SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten,

Forum Gabungan SKPD Provinsi dan

Musrenbang RKPD Provinsi

4 Kegiatan

Penetapan RKPD Kabupaten Kotim Tahun

2016

2 Perbup

Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan di Kab.Kotim

49 SKPD

Terlaksananya Monitoring Penyelesaian

Prosentase bangunan sesuai kontrak

17 Kecamatan

Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah

Daerah

1 Sertifikat

3. Meningkatnya

inventarisasi data-

data hasil

pembangunan yang

akurat

Terpublikasinya hasil pembangunan melalui

pameran hasil pembangunan

1 Kegiatan

Tersusunnya buku laporan pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan daerah kab.kotim

10 Buku



TAHUN 2015

Tersedianya dokumen KLHS untuk RTRWK

Kotim Tahun 2012 2032

1 Dokumen

Tersusunnya Dokumen KLHS untuk RPJMD

Tahun 2016-2021

1 Dokumen

Tersedianya buletin penelitian dan perencanaan

pembangunan Kab.Kotim ke masyarakat

2000 Eks

Program Penelitian Sumberdaya Iptek di Kab.

Kotim

2 Kegiatan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian


3 Kegiatan

LAKIP TAHUN 2015 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20


TAHUN 2015

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Atas Pencapaian Kinerja Sasaran

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengkategorikan pencapaian

kinerja berdasarkan capaian rata - rata atas indikator menjadi empat bagian sebagai

berikut :

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian

I

II

III

IV

Lebih dari 100%

Lebih dari 91 % hingga 100 %

Lebih dari 81 % hingga 90 %

Kurang dari 81 %

Sangat Berhasil

Berhasil

Cukup Berhasil

Kurang Berhasil

Rumusan Sasaran Strategis yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja pada

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Kemampuan Teknis Sumber Daya Aparatur.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator sebagai

berikut :

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Meningkatnya kemampuan

teknis aparatur dengan

mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal

Orang 29 35 100 %

Rata-rata Sasaran 100%



TAHUN 2015

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian kinerja sebesar

120% yang berarti masuk kategori Sangat Berhasil. Program/kegiatan yang

mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur.

Untuk realisasi keuangan, pada kegiatan ini target keuangan adalah Rp.

364.450.000 dan terealisasi sebesar Rp. 345.477.400 atau sebesar 94,79%.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015

disajikan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Satuan Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Meningkatnya

kemampuan teknis

aparatur dengan

mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal

Orang 93,33% 95% 85% 60% 100 %

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan

Pengawasan yang terintegrasi.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 7 (tujuh) indikator sebagai

berikut :

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)


Pembangunan APBD Buku

SIPD dan Buku profil Kab.

Kotim

Buku 75 75 100%

Tersusunnya Rancangan

Awal RPJMD dan

Rancangan RPJMD untuk

tahun 2015-2020

Dokumen 2 - 0%



TAHUN 2015

Penajaman Renja SKPD dan

Rancangan Akhir RKPD

Kabupaten Tahun 2016

melalui Forum SKPD dan

Musrenbang RKPD

Kabupaten, Forum

Gabungan SKPD Provinsi

dan Musrenbang RKPD

Provinsi

Kegiatan 4 4 100%

Penetapan RKPD Kabupaten

Kotim Tahun 2016

Perbup 2 2 100%

Tersusunnya Laporan


kegiatan Pembangunan di

Kab. Kotim

SKPD 49 49 100%

Terlaksananya Monitoring

Penyelesaian Prosentase

bangunan sesuai kontrak

Kecamatan 17 17 100%


Tanah Milik pemerintah

Daerah

Sertifikat 1 1 100%

Rata – rata Sasaran 87,5%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa rata-rata sasaran sebesar

87,5% yang berarti Cukup Berhasil, hal itu disebabkan karena ada 1 kegiatan yang

tidak terlaksana, yaitu :

1. Penyusunan Rancangan RPJMD. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena :

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2015 berakhir tanggal 25

Oktober 2015. Diasumsikan pada tahun 2015 Kabupaten Kotawaringin Timur

melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin

Timur, sehingga pada Tahun 2015 BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur



TAHUN 2015

merencanakan kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD dengan pekerjaan

adalah konsultasi publik, rancangan awal RPJMD dan honorarium panitia

penyusunan RPJMD.

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menyebutkan : pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali

secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan serentak pada tanggal 9

Desember 2015.

Penundaan kegiatan penyusunan rancangan RPJMD pada tahun 2015

dikarenakan perubahan regulasi tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015, sehingga kegiatan

tersebut ditunda pada tahun 2016 dianggarkan kembali menjadi 3 (tiga) kegiatan

yaitu : (1) Penyusunan Rancangan RPJMD; (2) Musrenbang RPJMD; (3)

Penetapan RPJMD sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk realisasi keuangan per kegiatan terinci sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Data Fisik Pembangunan APBD Buku SIPD dan Buku profil Kab.

Kotim. Target keuangan Rp. 18.750.000 terealisasi sebesar Rp. 16.500.000 atau

sebesar 88%

2. Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD dan Rancangan RPJMD untuk tahun

2015-2020. Target keuangan Rp. 134.764.750 terealisasi Rp. 0 atau sebesar 0%

3. Penajaman Renja SKPD dan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tahun 2016

melalui Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten, Forum Gabungan

SKPD Provinsi dan Musrenbang RKPD Provinsi. Target keuangan Rp.

94.405.000 terealisasi Rp. 79.977.000 atau sebesar 84,71%

4. Penetapan RKPD Kabupaten Kotim Tahun 2016. Target keuangan Rp.

40.359.750 terealisasi sebesar Rp. 23.661.250 atau sebesar 58,63%

5. Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Kab.


sebesar 77,26%.



TAHUN 2015

6. Terlaksananya Monitoring Penyelesaian Prosentase bangunan sesuai kontrak.

Target keuangan Rp. 139.475.000 terealisasi sebesar Rp. 128.440.000 atau

sebesar 92,09%.

7. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Milik pemerintah Daerah. Target keuangan Rp.

4.000.000 terealisasi sebesar Rp. 2.586.000 atau sebesar 64,65%.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Program Pengembangan Data atau Informasi / Kegiatan Penyusunan dan

Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

- Program Perencanan Pembangunan Daerah / Kegiatan Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Penetapan RKPD

- Program Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan / Kegiatan Evaluasi

dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan

- Program Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan/ Kegiatan

Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur

- Program Pengadaan Tanah / Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Perbandingan capaian kinerja tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015

disajikan pada tabel berikut :


2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015


Pembangunan APBD

Buku SIPD dan Buku

profil Kab. Kotim

Buku 100% - - 0% 100%

Tersusunnya Rancangan

Awal RPJMD dan

Rancangan RPJMD

untuk tahun 2015-2020

Dokumen - - 50% 0% 0%

Penajaman Renja SKPD

dan Rancangan Akhir

Kegiatan - - - - 100%



TAHUN 2015

RKPD Kabupaten

Tahun 2016 melalui

Forum SKPD dan

Musrenbang RKPD

Kabupaten, Forum

Gabungan SKPD

Provinsi dan

Musrenbang RKPD

Provinsi

Penetapan RKPD

Kabupaten Kotim Tahun

2016

Perbup - - - - 100%

Tersusunnya Laporan


kegiatan Pembangunan

di Kab. Kotim

SKPD 90% 95% 100% 100% 100%

Terlaksananya

Monitoring

Penyelesaian Prosentase

bangunan sesuai kontrak

Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100%


Tanah Milik pemerintah

Daerah

Sertifikat - - - - 100%

3. Sasaran : Meningkatnya inventarisasi data-data hasil pembangunan yang akurat.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 7 (tujuh) indikator sebagai

berikut :

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)


pembangunan melalui

pameran hasil pembangunan

Kegiatan 1 1 100%



TAHUN 2015

Tersusunnya buku laporan

pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan daerah kab.

Kotim

Buku 10 10 100%

Tersedianya dokumen KLHS

untuk RTRWK Kotim

Tahun 2012-2032

Dokumen 1 0 0%

Tersusunnya Dokumen

KLHS untuk RPJMD Tahun

2016-2021

Dokumen 1 1 100%

Tersedianya buletin

penelitian dan perencanaan

pembangunan Kab.Kotim ke

masyarakat

Eks 2000 2000 100%

Terlaksananya Kegiatan

Penelitian Sumber Daya

Iptek di Kab. Kotim

Kegiatan 2 2 100%

Terlaksananya Rapat

Koordinasi Pengendalian


Kegiatan 3 3 100%

Rata-rata Sasaran 85,71%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa rata-rata sasaran sebesar

85,71% yang berarti Cukup Berhasil, hal itu disebabkan karena ada 1 kegiatan yang

tidak terlaksana, yaitu :

1. Tersedianya dokumen KLHS untuk RTRWK Kotim Tahun 2012-2032. Kegiatan

ini tidak dapat dilaksanakan karena Berdasarkan hasil konsultasi ke Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 2 Februari 2015, disarankan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilakukan penyempurnaan

Dokumen KLHS untuk RTRWK yang telah dibuatkan oleh Konsultan

Managemen Regional (KMR) RTWRK. Mengingat Perda RTRWK telah melalui

proses legilasi (telah dilakukan evaluasi dari Gubernur Kalteng) dan pada saat



TAHUN 2015

penyusunan KLHS untuk RTRWK sebelumnya belum ada

peraturan/perundangan yang menetapkan harus ada penjaminan mutu oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyusunan Dokumen

KLHS sehingga Perda RTRWK dapat segera disahkan.

Untuk realisasi keuangan per kegiatan terinci sebagai berikut :

1. Terpublikasinya hasil pembangunan melalui pameran hasil pembangunan. Target

keuangan Rp. 20.000.000 terealisasi sebesar Rp. 19.136.365 atau sebesar 95,68%

2. Tersusunnya buku laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah kab.


sebesar 79,88%

3. Tersusunnya Dokumen KLHS untuk RPJMD Tahun 2016-2021. Target

keuangan Rp. 200.000.000 terealisasi sebesar Rp. 196.009.000 atau sebesar

98,00%

4. Tersedianya buletin penelitian dan perencanaan pembangunan Kab.Kotim ke

masyarakat. Target keuangan Rp. 104.770.000 terealisasi sebesar Rp. 78.751.000

atau sebesar 75,17%.

5. Terlaksananya Kegiatan Penelitian Sumber Daya Iptek di Kab. Kotim. Target


78,15%.

6. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan. Target


86,12%.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Program Pengembangan Data atau Informasi/ Kegiatan Publikasi Hasil

Pembangunan

- Program Perencanaan Sosial dan Budaya/ Kegiatan Rapat Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

- Program Perencanan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam/ Kegiatan

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

- Program Penelitian Sumber daya dan potensi pembangunan Daerah/ Kegiatan

Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan



TAHUN 2015

- Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah/ Kegiatan

Penguatan Kelembagaan Iptek

- Program Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan/ Kegiatan Rapat

koordinas Pengendalian Kegiatan Pembangunan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 disajikan pada tabel

berikut :


2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015


pembangunan melalui

pameran hasil

pembangunan

Kegiatan 95% 90% 100% 100% 100%

Tersusunnya buku laporan

pelaksanaan

penanggulangan

kemiskinan daerah kab.

Kotim

Buku - - - - 100%

Tersedianya dokumen

KLHS untuk RTRWK

Kotim Tahun 2012-2032

Dokumen - - - - 0%

Tersusunnya Dokumen

KLHS untuk RPJMD

Tahun 2016-2021

Dokumen - - 100%

Tersedianya buletin

penelitian dan perencanaan

pembangunan Kab.Kotim

ke masyarakat

Eks 94% 100% 100% 100% 100%

Terlaksananya Kegiatan

Penelitian Sumber Daya

Iptek di Kab. Kotim

Kegiatan - - - 100% 100%



TAHUN 2015

Terlaksananya Rapat

Koordinasi Pengendalian


Kegiatan 100% 100% 100% 100% 100%

Secara keseluruhan, dari 14 indikator kinerja Bappeda, maka pencapaian

kinerja mencapai 85,71% atau dapat dikatakan Cukup Berhasil.

3.2 Laporan Realisasi Anggaran

URAIAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

KEUANGAN

Rp %

BELANJA DAERAH 7.931.926.850

7.524.751.224 94,87

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.760.791.025

3.735.760.048

99,33

BELANJA LANGSUNG

4.171.135.825

3.788.991.176

90,84

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.418.700.545 2.234.907.415 92,40

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

2.700.000 2.700.000

100,00

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBERDAYA AIR & LISTRIK

243.701.552 220.378.448 90,43

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN

PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 100.268.800 74.871.340 74,67

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 158.880.000 132.415.000 83,34

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 94.674.135 90.242.638 95,32

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN

KERJA 4.149.830 3.582.500

86,33

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 74.567.995 71.525.100 95,92

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN 85.365.250 85.015.000

99,59

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.287.983 13.192.000

99,28

BELANJA BARANG DAN JASA 13.287.983 13.192.000 99,28

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN 43.345.000 43.320.000 99,94

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 287.784.000 279.135.400 96,99

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTASI KELUAR DAERAH

875.426.000 874.986.989 99,95

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH 434.550.000 343.543.000 79,06

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 197.480.530 185.042.896 93,70



TAHUN 2015

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 36.410.000 33.609.000 92,31

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 18.200.000 16.500.000 90,66

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG

KANTOR 15.800.000 15.800.000

100,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL

JABATAN 70.253.895 63.821.360

90,84

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 16.200.000 14.750.000 91,05

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN

GEDUNG KANTOR 40.616.635 40.562.536

99,87

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 85.255.000 82.010.000 96,19

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA 46.905.000 44.840.000

95,60

PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI

TERTENTU 38.350.000 37.170.000

96,92

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR 364.450.000 345.477.400 94,79

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 364.450.000 345.477.400 94,79

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 38.750.000 35.636.365 91,96

PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA /

INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN

DOKUMEN PERENCANAAN

18.750.000

16.500.000 88,00

PUBLIKASI HASIL PEMBANGUNAN 20.000.000 19.136.365 95,68

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 134.764.750 103.638.250 76,90

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD

0

-

-

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 94.405.000 79.977.000 84,72

PENETAPAN RKPD

40.359.750

23.661.250

58,63

PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 26.650.000 21.289.000 79,88

RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DAERAH 26.650.000 21.289.000 79,88

PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN

SUMBER DAYA ALAM 200.000.000

196.009.000 98,00

PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

STRATEGIS TATA RUANG 0

-

-

PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

STRATEGIS RPJMD 200.000.000

196.009.000

98,00

PENELITIAN SUMBER DAYA DAN POTENSI

PEMBANGUNAN DAERAH 240.010.000 184.446.850 76,85



TAHUN 2015

PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 104.770.000 78.751.000

75,17

PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK 135.240.000 105.695.850 78,15

MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN

PELAPORAN 461.075.000 397.948.000 86,31

EVALUASI DAN PENILAIAN PELAKSANAAN

HASIL PEMBANGUNAN 84.100.000 64.972.200

77,26

MONITORING HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 139.475.000

128.440.000 92,09

RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN 237.500.000 204.535.800

86,12

PENGADAAN TANAH

4.000.000

2.586.000 64,65

PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH 4.000.000

2.586.000

64,65



TAHUN 2015

3.3 Perbandingan Indikator Kinerja selama 5 tahun berjalan

No Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran Target

2011 2012 2013 2014 2015

1 Mewujudkan

suatu

organisasi

yang handal

dan

profesional

Persentase

peningkatan kualitas

sumber daya manusia

yang

mengedepankan

profesionalisme

70% Meningkatnya

Kemampuan Teknis

Sumber Daya

Aparatur

Persentase peningkatan

kemampuan teknis aparatur

dengan mengikuti

pendidikan dan pelatihan

formal

70% 70% 70% 70% 70%

2 Meningkatkan

keharmonisan

dan

keterpaduan

dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

Peningkatan kualitas

perencanaan

pembangunan yang

terpadu dan harmonis

80% Meningkatnya

kualitas perencanaan,

pelaksanaan,

pelaporan, dan

pengawasan yang

terintegrasi

Penerapan seluruh SKPD

dalam perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan dan

pengawasan yang

terintegrasi

berdasarkan data yang

akurat

80% 80% 80% 80% 80%

3 Mewujudkan

ketersediaan

data yang

akurat, serta

publikasi dan

pemanfaatan

data melalui

teknologi

Peningkatan kualitas

data dan informasi

yang akurat

80% Meningkatnya

inventarisasi data

hasil pembangunan

yang akurat

Persentase ketersediaan

data yang akurat dan

publikasi kepada

masyarakat

80% 80% 80% 80% 80%

LAKIP TAHUN 2015 – BAB IV PENUTUP 33


TAHUN 2015

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab – bab sebelumnya, serta

berdasarkan hasil analisis akuntabilitas kinerja, maka dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut :

1. LAKIP BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2015 merupakan alat

kontrol sejauh mana tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran strategis kegiatan yang telah direalisasi pada tahun anggaran tahun

2015.

2. Secara Keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten

Kotawaringin Timur pada tahun 2015 diukur dari 14 indikator adalah sebesar

85,71% atau Cukup Berhasil.

- Untuk Sasaran Meningkatnya Kemampuan Teknis Sumber Daya Aparatur

pencapaian kinerja sebesar 120%.

- Untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan

dan Pengawasan yang terintegrasi pencapaian kinerja sebesar 87,5%.

- Untuk Sasaran Meningkatnya inventarisasi data-data hasil pembangunan yang

akurat pencapaian kinerja sebesar 85,71%.

3. Dari segi pencapaian kinerja keuangan, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin

Timur telah merealisasi Pendapatan Daerah sebesar 94,87% yaitu

Rp. 7.524.751.224 dari Rp. 7.931.926.850, sehingga pencapaian kinerja keuangan

dinilai Baik.

B. Permasalahan

Dari hasil evaluasi kinerja pada Bappeda Kab. Kotim selama tahun 2014 dapat

diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan pada

Bappeda Kab. Kotim masuk dalam kriteria berhasil, namun demikian pada hasil

(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) belum sesuai target yang

diharapkan.



TAHUN 2015

Hal ini disebabkan adanya hambatan dari internal dan eksternal Bappeda Kab.

Kotim. Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kapasitas dan sumberdaya aparatur di bidang perencanaan,

penelitian dan pengembangan terkait dengan bidang keahlian, keterampilan

aparatur dan keterbatasan prasarana dan sarana pendukung perencanaan.

2. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah,

terutama perencanaan sektoral, sesuai komitmen program prioritas daerah dan

penyesuaian dengan peraturan perundangan yang baru.

3. Disiplin aparatur yang belum optimal

4. Penyampaian data pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh SKPD tidak tepat

waktu, sehingga data untuk monitoring, evaluasi dan pengendalian

pembangunan yang disajikan kurang optimal.

Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang

ada adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi insentif terhadap pelaksanaan kegiatan yang

dikonsentrasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan fungsi koordinasi antar internal Badan dan antar SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

C. Strategi Peningkatan Kinerja

Oleh karena itu diperlukan Strategi Peningkatan Kinerja antara lain :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas

pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;

b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;

c. Peningkatan profesionalitas , produktifitas dan disiplin aparatur dalam rangka

mendukung perencanaan daerah yang berkualitas



TAHUN 2015

d. Tersedianya dokumen pendukung penyusunan perencanaan pembangunan

daerah

e. Sinergisitas dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka

mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :

a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam

pembangunan;

b. Pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan

c. Penyusunan rencana pembangunan daerah yang konsisten sesuai jadwal

waktu;

e. Pemanfaatan teknologi secara optimal dalam penyampaian data dan informasi

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam rangka monitoring dan

evaluasi oleh seluruh SKPD;

f. Memfasilitasi instansi ataupun lembaga dalam melaksanakan kegiatan secara

terpadu

g. Peningkatan peran sektor swasta sebagai dukungan pelaksanaan program dan

kegiatan

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …bappeda.kotimkab.go.id/wp-content/uploads/2016/08/LAKIP... · LAKIP TAHUN 2015 – BAB I PENDAHULUAN 1 BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN