KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI … · Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gra k Tabel Indikator Ringkasan Eksekutif v ... In asi Kota – Kota di Provinsi Jawa Tengah 3.4.1

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

FEBRUARI 2018

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-

Nya ”Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah Februari 2018” dapat

dipublikasikan. Buku ini menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan beberapa

indikator perekonomian daerah khususnya bidang moneter, perbankan, sistem

pembayaran, dan keuangan daerah, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan

internal Bank Indonesia juga sebagai bahan informasi bagi pihak eksternal.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan buku ini. Harapan kami,

hubungan kerja sama yang baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada

masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih

meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih

besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta

kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam

pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada

umumnya.

Semarang, Februari 2018

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI JAWA TENGAH

Ttd

Hamid Ponco WibowoDirektur Eksekutif

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-

Nya ”Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah Februari 2018” dapat

dipublikasikan. Buku ini menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan beberapa

indikator perekonomian daerah khususnya bidang moneter, perbankan, sistem

pembayaran, dan keuangan daerah, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan

internal Bank Indonesia juga sebagai bahan informasi bagi pihak eksternal.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan buku ini. Harapan kami,

hubungan kerja sama yang baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada

masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih

meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih

besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta

kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam

pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada

umumnya.

Semarang, Februari 2018

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI JAWA TENGAH

Ttd

Hamid Ponco WibowoDirektur Eksekutif

Daftar Isi

iv

PERKEMBANGANEKONOMI MAKRO REGIONAL

BAB I

1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Regional

Triwulan IV 2017

1.1.1. Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

1.1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

1.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Makro

Regional Triwulan I 2018

1.2.1. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan I

2018 Sisi Pengeluaran


2018 Sisi Lapangan Usaha

KEUANGAN PEMERINTAH BAB II

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grak

Tabel Indikator

Ringkasan Eksekutif

v

PERKEMBANGANINFLASI DAERAH

BAB III

STABILITAS KEUANGAN DAERAH,PENGEMBANGAN AKSES KEUANGANDAN UMKM

BAB IV

PENYELENGGARAANSISTEM PEMBAYARAN DANPENGELOLAAN UANG RUPIAH

BAB V

KAJIAN EKONOMI DANKEUANGAN REGIONAL

FEBRUARI 2018

2.1. Realisasi APBD Triwulan IV 2017

2.1.1. Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2017

2.1.2. Realisasi Belanja Triwulan IV 2017

2.2. APBN Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV 2017

3.1. Inasi Secara Umum

3.2. Inasi Berdasarkan Kelompok

3.2.1. Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan

Jasa Keuangan

3.2.2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas &

Bahan Bakar

3.2.3. Kelompok Bahan Makanan

3.3. Disagregasi Inasi

3.3.1. Kelompok Volatile Food

3.3.2. Kelompok Inti

3.3.3. Kelompok Administered Prices

3.4. Inasi Kota – Kota di Provinsi Jawa Tengah

3.4.1. Disagregasi Inasi Kota Cilacap

3.4.2. Disagregasi Inasi Kota Purwokerto

3.4.3. Disagregasi Inasi Kota Kudus

3.4.4. Disagregasi Inasi Kota Surakarta

3.4.5. Disagregasi Inasi Kota Semarang

3.4.6. Disagregasi Inasi Tegal

3.5. Perkembangan Inasi Tahun 2017

3.6. Tracking Inasi Triwulan I 2018

3.6.1. Inasi Januari 2018

3.6.2. Inasi Triwulan I 2017

3.7. Program Pengendalian Inasi Daerah

4.1. Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan Jawa Tengah

4.1.1. Ketahanan Lapangan Usaha Jawa Tengah Triwulan IV

2017

4.1.2. Kerentanan Sektor Rumah Tangga Pada Triwulan IV

2017

4.2. Kondisi Umum Perbankan Jawa Tengah

4.2.1. Perkembangan Bank Umum 110

4.3. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Provinsi Jawa Tengah

4.4. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah

(UMKM)

5.1. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank

Indonesia (SKNBI)

5.2. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

5.3. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing

5.4. Perkembangan Elektronikasi dan Keuangan Inklusif

09

11

27

35

36

38

45

46

48

50

57

59

59

60

60

61

61

62

64

65

66

67

68

69

70

71

71

72

72

73

74

77

77

78

83

85

90

92

99

101

103

104

Daftar Isi

iv


BAB I

1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Regional

Triwulan IV 2017



1.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Makro

Regional Triwulan I 2018


2018 Sisi Pengeluaran


2018 Sisi Lapangan Usaha

KEUANGAN PEMERINTAH BAB II

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grak

Tabel Indikator

Ringkasan Eksekutif

v


BAB III

STABILITAS KEUANGAN DAERAH,PENGEMBANGAN AKSES KEUANGANDAN UMKM

BAB IV


BAB V


FEBRUARI 2018

2.1. Realisasi APBD Triwulan IV 2017

2.1.1. Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2017

2.1.2. Realisasi Belanja Triwulan IV 2017

2.2. APBN Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV 2017

3.1. Inasi Secara Umum

3.2. Inasi Berdasarkan Kelompok

3.2.1. Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan

Jasa Keuangan

3.2.2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas &

Bahan Bakar


3.3. Disagregasi Inasi


3.3.2. Kelompok Inti


3.4. Inasi Kota – Kota di Provinsi Jawa Tengah

3.4.1. Disagregasi Inasi Kota Cilacap

3.4.2. Disagregasi Inasi Kota Purwokerto

3.4.3. Disagregasi Inasi Kota Kudus

3.4.4. Disagregasi Inasi Kota Surakarta

3.4.5. Disagregasi Inasi Kota Semarang

3.4.6. Disagregasi Inasi Tegal

3.5. Perkembangan Inasi Tahun 2017

3.6. Tracking Inasi Triwulan I 2018

3.6.1. Inasi Januari 2018

3.6.2. Inasi Triwulan I 2017

3.7. Program Pengendalian Inasi Daerah

4.1. Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan Jawa Tengah

4.1.1. Ketahanan Lapangan Usaha Jawa Tengah Triwulan IV

2017

4.1.2. Kerentanan Sektor Rumah Tangga Pada Triwulan IV

2017

4.2. Kondisi Umum Perbankan Jawa Tengah

4.2.1. Perkembangan Bank Umum 110

4.3. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)


4.4. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah

(UMKM)

5.1. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank

Indonesia (SKNBI)

5.2. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

5.3. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing

5.4. Perkembangan Elektronikasi dan Keuangan Inklusif

09

11

27

35

36

38

45

46

48

50

57

59

59

60

60

61

61

62

64

65

66

67

68

69

70

71

71

72

72

73

74

77

77

78

83

85

90

92

99

101

103

104

KETENAGAKERJAANDAN KESEJAHTERAAN

BAB VI

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAHBAB VII

vi

TabelKAJIAN EKONOMI DANKEUANGAN REGIONALFEBRUARI 2018

6.1. Ketenagakerjaan

6.2. Pengangguran

6.3. Nilai Tukar Petani

6.4. Tingkat Kemiskinan

6.5. Pembangunan Manusia

6.6. Pemerataan Penduduk

7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2018 dan

Tahun 2018

7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

7.2. Prospek Inasi Triwulan II 2018 dan Tahun 2018

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan

Jawa (%, yoy)

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut

Pengeluaran (Rp Miliar)

Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010

menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa

Tengah menurut Pengeluaran (%, YOY)

Tabel 1.5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa

Negara Mitra Dagang

Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010

menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)




Tengah menurut Lapangan Usaha (%, YOY)

Tabel 2.1 Anggaran & Realisasi APBD Jawa Tengah 2017

(Rp Miliar)

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Tw IV Tahun 2016 & 2017

Tabel 2.3 Realisasi Belanja triwulan IV 2016 & 2017

Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBN Jawa Tengah Triwulan

IV 2016 & 2017 per Jenis Belanja (Rp Miliar)

Tabel 3.1 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Inasi

Bulanan

Tabel 3.2 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Deasi

Bulanan

Tabel 3.3 Tabel Inasi Tahunan Kota Jawa Tengah

Tabel 3.4 Perkembangan Inasi Tahunan Per Kelompok

Tabel 3.5 Perkembangan Inasi Tahunan – Kelompok

Transpor


Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

Tabel 3.7 Perkembangan Inasi Tahunan – Kelompok Bahan

Makanan

Tabel 4.1 Pengelompokan Tabungan Perseorangan

Berdasarkan Nilainya

Tabel 4.2 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan Kredit

Rumah Tangga Jawa Tengah

Tabel 4.3 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan di Jawa

Tengah

Tabel 4.4 Pengelompokkan DPK Berdasarkan Nilai

Tabel 4.5 Pengelompokkan Kredit Berdasarkan Nilai

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis

Kegiatan Utama (juta orang)

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang

Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang

Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2013 – Agustus

2017 (juta orang)


Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)


Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta

orang)

Tabel 6.6 Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah, 2011-2017

(Rupiah)

Tabel 6.8 Perbandingan IPM Provinsi Peers

Tabel 6.9 IPM Jawa Tengah Menurut Komponen

Tabel 6.10 Perbandingan Koesien Gini Provinsi Peers

Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan

Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan

Usaha

Tabel 7.3 Risiko Inasi Tahun 2018

113

116

117

119

121

122

127

127

128

130

09

12

12

12

22

27

27

28

45

46

48

51

58

58

58

59

60

60

61

79

80

85

87

89

113

114

115

115

116

119

120

121

121

123

127

128

131

KETENAGAKERJAANDAN KESEJAHTERAAN

BAB VI

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAHBAB VII

vi

TabelKAJIAN EKONOMI DANKEUANGAN REGIONALFEBRUARI 2018

6.1. Ketenagakerjaan

6.2. Pengangguran

6.3. Nilai Tukar Petani

6.4. Tingkat Kemiskinan

6.5. Pembangunan Manusia

6.6. Pemerataan Penduduk

7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2018 dan

Tahun 2018

7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran


7.2. Prospek Inasi Triwulan II 2018 dan Tahun 2018

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan

Jawa (%, yoy)

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut

Pengeluaran (Rp Miliar)


menurut Pengeluaran (Rp Miliar)


Tengah menurut Pengeluaran (%, YOY)

Tabel 1.5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa

Negara Mitra Dagang

Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010





Tengah menurut Lapangan Usaha (%, YOY)

Tabel 2.1 Anggaran & Realisasi APBD Jawa Tengah 2017

(Rp Miliar)

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Tw IV Tahun 2016 & 2017


Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBN Jawa Tengah Triwulan

IV 2016 & 2017 per Jenis Belanja (Rp Miliar)

Tabel 3.1 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Inasi

Bulanan

Tabel 3.2 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Deasi

Bulanan

Tabel 3.3 Tabel Inasi Tahunan Kota Jawa Tengah

Tabel 3.4 Perkembangan Inasi Tahunan Per Kelompok


Transpor


Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

Tabel 3.7 Perkembangan Inasi Tahunan – Kelompok Bahan

Makanan

Tabel 4.1 Pengelompokan Tabungan Perseorangan

Berdasarkan Nilainya

Tabel 4.2 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan Kredit

Rumah Tangga Jawa Tengah

Tabel 4.3 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan di Jawa

Tengah

Tabel 4.4 Pengelompokkan DPK Berdasarkan Nilai


Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis

Kegiatan Utama (juta orang)

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang

Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)


Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2013 – Agustus

2017 (juta orang)


Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)


Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta

orang)


Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah, 2011-2017

(Rupiah)



Tabel 6.10 Perbandingan Koesien Gini Provinsi Peers


Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan

Usaha

Tabel 7.3 Risiko Inasi Tahun 2018

113

116

117

119

121

122

127

127

128

130

09

12

12

12

22

27

27

28

45

46

48

51

58

58

58

59

60

60

61

79

80

85

87

89

113

114

115

115

116

119

120

121

121

123

127

128

131

Grafik

viii ix


FEBRUARI 2018

Grak 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

Grak 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah,

Jawa, dan Nasional

Grak 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa

berdasarkan Provinsi

Grak 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan

dan Pertumbuhan Ekonomi

Grak 1.5 Pertumbuhan Tahunan Outow Uang

Kartal, Rata-Rata Perputaran Kliring Harian, dan

Pertumbuhan Ekonomi

Grak 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Jawa

Tengah dan Nasional

Grak 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

Grak 1.8 Indeks Tendensi Konsumen

Grak 1.9 Perkembangan Inasi dan Pertumbuhan

Konsumsi Rumah Tangga

Grak 1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK

Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah

Tangga

Grak 1.11 Perkembangan Kredit Konsumsi

berdasarkan Jenis Konsumsi

Grak 1.12 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT

Grak 1.13 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

Grak 1.14 Persentase Realisasi Pendapatan dan

Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Grak 1.15 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan

PDRB Konsumsi Pemerintah

Grak 1.16 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap

Bruto

Grak 1.17 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB

Konstruksi, dan Konsumsi Semen

Grak 1.18 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku

Bunga Kredit Investasi

Grak 1.19 Realisasi Penanaman Modal Asing dan

Dalam Negeri

Grak 1.20 Perkembangan SBT Realisasi Investasi

(SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi


Berdasarkan Sektor Usaha (hasil SKDU)

Grak 1.22 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha

(Hasil Liaison)

Grak 1.23 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)

Grak 1.24 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

Grak 1.25 Komposisi Ekspor Luar Negeri

Nonmigas Berdasarkan Komoditas

Grak 1.26 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT

Grak 1.27 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT

Grak 1.28 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu

Grak 1.29 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu

Grak 1.30 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan

Negara Tujuan

Grak 1.31 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas

Berdasarkan Negara Tujuan

Grak 1.32 Investasi Non-Residensial AS dan Harga

WTI

Grak 1.33 Tingkat Keyakinan Konsumen, Industri,

dan Jasa Kawasan Eropa

Grak 1.34 Perkembangan Ekspor dan Imopor Kawasan

Eropa

Grak 1.35 PMI Employment dan Tingkat Keyakinan

Konsumen Tiongkok

Grak 1.36 Kinerja Neraca Perdagangan Tiongkok

Grak 1.37 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

Grak 1.38 Perkembangan Impor Jawa Tengah

Grak 1.39 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas

Jawa Tengah

Grak 1.40 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah

Berdasarkan Jenis Pengeluaran

Grak 1.41 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa

Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran

Grak 1.42 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis

Penggunaan

Grak 1.43 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan

Komoditas

Grak 1.44 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah


Tengah Berdasarkan Negara Asal

Grak 1.46 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Negara Asal

Grak 1.47 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah

Grak 1.48 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan

Grak 1.49 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha

(SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Pertanian

Grak 1.50 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian

Grak 1.51 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi

di Jawa Tengah

Grak 1.52 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen

Padi di Jawa Tengah

Grak 1.53Perkembangan Hasil Produksi Padi di Jawa

Tengah

Grak 1.54 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Grak 1.55 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan

Domestik, dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Grak 1.56 Pertumbuhan dan NPL Kredit Industri

Pengolahan

Grak 1.57 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai

Subsektor Industri Pengolahan (Hasil SKDU)

Grak 1.58 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur

Besar dan Sedang berdasarkan Sektor (%, YOY)


Mikro dan Kecil berdasarkan Sektor (%, YOY)

Grak 1.60 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-

Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor


Domestik, Pertumbuhan PDRB Perdagangan

Grak 1.62 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan

Pertumbuhan PDRB Perdagangan

Grak 1.63 IPR Perrdagangan Eceran berdasarkan

Kelompok Komoditas

Grak 1.64 Pertumbuhan PDRB Konstruksi

Grak 1.65 Pertumbuhan PDRB Informasi dan

Komunikasi

Grak 1.66 Pertumbuhan PDRB Jasa Perusahaan

Grak 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan

T.A. 2017

23

23

23

23

24

24

24

24

25

25

25

25

26

26

28

29

29

29

09

09

09

10

10

11

13

14

14

14

14

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

18

19

19

20

20

21

21

21

21

22

23

29

30

30

31

31

31

32

32

33

33

34

34

34

35

35

45

Grafik

viii ix


FEBRUARI 2018

Grak 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

Grak 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah,

Jawa, dan Nasional

Grak 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa

berdasarkan Provinsi

Grak 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan

dan Pertumbuhan Ekonomi

Grak 1.5 Pertumbuhan Tahunan Outow Uang

Kartal, Rata-Rata Perputaran Kliring Harian, dan

Pertumbuhan Ekonomi

Grak 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Jawa

Tengah dan Nasional

Grak 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

Grak 1.8 Indeks Tendensi Konsumen

Grak 1.9 Perkembangan Inasi dan Pertumbuhan

Konsumsi Rumah Tangga

Grak 1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK

Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah

Tangga

Grak 1.11 Perkembangan Kredit Konsumsi

berdasarkan Jenis Konsumsi

Grak 1.12 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT

Grak 1.13 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

Grak 1.14 Persentase Realisasi Pendapatan dan

Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Grak 1.15 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan

PDRB Konsumsi Pemerintah

Grak 1.16 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap

Bruto

Grak 1.17 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB

Konstruksi, dan Konsumsi Semen

Grak 1.18 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku

Bunga Kredit Investasi

Grak 1.19 Realisasi Penanaman Modal Asing dan

Dalam Negeri


(SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi


Berdasarkan Sektor Usaha (hasil SKDU)

Grak 1.22 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha

(Hasil Liaison)

Grak 1.23 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)

Grak 1.24 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

Grak 1.25 Komposisi Ekspor Luar Negeri

Nonmigas Berdasarkan Komoditas

Grak 1.26 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT

Grak 1.27 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT

Grak 1.28 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu

Grak 1.29 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu

Grak 1.30 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan

Negara Tujuan

Grak 1.31 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas

Berdasarkan Negara Tujuan

Grak 1.32 Investasi Non-Residensial AS dan Harga

WTI

Grak 1.33 Tingkat Keyakinan Konsumen, Industri,

dan Jasa Kawasan Eropa

Grak 1.34 Perkembangan Ekspor dan Imopor Kawasan

Eropa

Grak 1.35 PMI Employment dan Tingkat Keyakinan

Konsumen Tiongkok

Grak 1.36 Kinerja Neraca Perdagangan Tiongkok

Grak 1.37 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

Grak 1.38 Perkembangan Impor Jawa Tengah

Grak 1.39 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas

Jawa Tengah

Grak 1.40 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah

Berdasarkan Jenis Pengeluaran


Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran

Grak 1.42 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis

Penggunaan

Grak 1.43 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan

Komoditas

Grak 1.44 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah


Tengah Berdasarkan Negara Asal

Grak 1.46 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Negara Asal

Grak 1.47 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah

Grak 1.48 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan

Grak 1.49 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha

(SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Pertanian

Grak 1.50 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian

Grak 1.51 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi

di Jawa Tengah

Grak 1.52 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen

Padi di Jawa Tengah

Grak 1.53Perkembangan Hasil Produksi Padi di Jawa

Tengah

Grak 1.54 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan


Domestik, dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Grak 1.56 Pertumbuhan dan NPL Kredit Industri

Pengolahan

Grak 1.57 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai

Subsektor Industri Pengolahan (Hasil SKDU)


Besar dan Sedang berdasarkan Sektor (%, YOY)


Mikro dan Kecil berdasarkan Sektor (%, YOY)

Grak 1.60 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-

Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor


Domestik, Pertumbuhan PDRB Perdagangan

Grak 1.62 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan

Pertumbuhan PDRB Perdagangan

Grak 1.63 IPR Perrdagangan Eceran berdasarkan

Kelompok Komoditas

Grak 1.64 Pertumbuhan PDRB Konstruksi

Grak 1.65 Pertumbuhan PDRB Informasi dan

Komunikasi

Grak 1.66 Pertumbuhan PDRB Jasa Perusahaan

Grak 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan

T.A. 2017

23

23

23

23

24

24

24

24

25

25

25

25

26

26

28

29

29

29

09

09

09

10

10

11

13

14

14

14

14

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

18

19

19

20

20

21

21

21

21

22

23

29

30

30

31

31

31

32

32

33

33

34

34

34

35

35

45

Grafik

x


FEBRUARI 2018

Grak 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah

Triwulan IV 2016 & 2017

Grak 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah

Grak 2.4 Realisasi Belanja Daerah

Grak 2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah

Triwulan IV 2017

Grak 2.6 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

Grak 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan IV

2017

Grak 2.8 Alokasi APBN Provinsi Jawa Tengah

2017 Berdasarkan Jenis Belanja

Grak 2.9 Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah


Grak 3.1Perkembangan Inasi Jawa Tengah dan

Nasional

Grak 3.2 Perkembangan Inasi Triwulanan Provinsi

Jawa Tengah

Grak 3.3 Inasi Tahunan Provinsi di Jawa

Grak 3.4 Inasi Bulanan Provinsi di Jawa

Grak 3.5 Perkembangan Inasi Bulanan Jawa

Tengah 2012-2017

Grak 3.6 Event Analysis Inasi Provinsi Jawa

Tengah

Grak 3.7 Disagregasi Inasi Tahunan

Grak 3.8 Disagregasi Inasi Bulanan

Grak 3.9 Perkembangan Inasi Bulanan Kelompok

Volatile Food 2012-2017

Grak 3.10 Perkembangan Inasi Triwulanan

Kelompok Volatile Food 2012-2017


Kelompok Inti Triwulan IV 2017

Grak 3.12 Perkembangan Output Gap,

Pertumbuhan Ekonomi Tahunan, dan Inasi Inti

Grak 3.13 Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap

Kenaikan Harga

Grak 3.14 Indeks Ekspektasi Harga Pedagang

Eceran


Kelompok Administered Prices Triwulan IV 2017

Grak 3.16 Perkembangan Tahunan Subkelompok

Inasi Kelompok Administered Prices

Grak 3.17 Inasi Tahunan Triwulan IV 2017

Grak 3.18 Perkembangan Inasi Tahunan

Grak 3.19 Inasi Tahunan Enam Kota

Grak 3.20 Inasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per

Kelompok pada Tw IV 2017

Grak 3.21Disagregasi Inasi Triwulanan Enam Kota

2017

Grak 3.22 Disagregasi Inasi Tahunan Enam Kota

2017

Grak 3.23 Disagregasi Inasi Tahunan Kota Cilacap

Grak 3.24 Disagregasi Inasi Triwulanan Kota

Cilacap

Grak 3.25 Disagregasi Inasi Tahunan Kota

Purwokerto

ix


Purwokerto

Grak 3.27 Disagregasi Inasi Tahunan Kota Kudus

Grak 3.28 Disagregasi Inasi Triwulanan Kota Kudus

Grak 3.29 Disagregasi Inasi Tahunan Kota Surakarta

Grak 3.30 Disagregasi Inasi Triwulanan Kota Surakarta

Grak 3.31 Disagregasi Inasi Tahunan Kota Semarang

Grak 3.32 Disagregasi Inasi Triwulanan Kota Semarang

Grak 3.33 Disagregasi Inasi Tahunan Kota Tegal

Grak 3.34 Disagregasi Inasi Triwulanan Kota Tegal

Grak 3.35 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei

Konsumen


Pedagang Eceran

Grak 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit,

dan Risiko Sektor Pertanian


dan Risiko Sektor Konstruksi


dan Risiko Sektor Industri Pengolahan


serta Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Grak 4.5 Perkembangan Pertumbuhan DPK,

Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah

Grak 4.6 Perkembangan Pangsa DPK, Perseorangan,

dan Bukan Peseorangan Jawa Tengah

Grak 4.7 Perkembangan Ekspektasi Masyarakat

terhadap Peningkatan Tabungan Berdasarkan Survei

Konsumen

Grak 4.8 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah

Tangga Jawa Tengah

Grak 4.9 Perkembangan Pangsa Kredit Rumah Tangga

Jawa Tengah

Grak 4.10 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan

Rumah di Jawa Tengah

Grak 4.11 Pangsa Kredit Pemilikan Rumah di Jawa

Tengah

Grak 4.12 Perkembangan NPL Kredit Pemilikan Rumah

di Jawa Tengah

Grak 4.13 Perkembangan Pertumbuhan Kredit

Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah

Grak 4.14 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan

Bermotor di Jawa Tengah

Grak 4.15 Pangsa Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa

Tengah

Grak 4.16 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan

di Pulau Jawa


Perbankan di Pulau Jawa

Grak 4.18 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan

di Jawa Tengah

Grak 4.19 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan

(NPL) Kredit Perbankan Jawa Tengah

Grak 4.20 Perkembangan Rasio Loan to Deposit Ratio

(LDR) Perbankan Jawa Tengah

Grak 4.21 Perkembangan Indikator Perbankan Jawa

Tengah

45

46

46

47

47

48

50

50

57

57

57

57

58

58

61

61

62

67

69

69

69

69

70

70

71

71

73

73

77

77

78

78

79

79

79

62

63

63

63

63

64

64

65

65

65

65

66

66

67

67

67

80

80

81

81

81

82

82

82

83

83

84

84

84

85

Grafik

x


FEBRUARI 2018

Grak 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah

Triwulan IV 2016 & 2017

Grak 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah

Grak 2.4 Realisasi Belanja Daerah

Grak 2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah

Triwulan IV 2017

Grak 2.6 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

Grak 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan IV

2017

Grak 2.8 Alokasi APBN Provinsi Jawa Tengah


Grak 2.9 Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah


Grak 3.1Perkembangan Inasi Jawa Tengah dan

Nasional

Grak 3.2 Perkembangan Inasi Triwulanan Provinsi

Jawa Tengah

Grak 3.3 Inasi Tahunan Provinsi di Jawa

Grak 3.4 Inasi Bulanan Provinsi di Jawa

Grak 3.5 Perkembangan Inasi Bulanan Jawa

Tengah 2012-2017

Grak 3.6 Event Analysis Inasi Provinsi Jawa

Tengah

Grak 3.7 Disagregasi Inasi Tahunan

Grak 3.8 Disagregasi Inasi Bulanan

Grak 3.9 Perkembangan Inasi Bulanan Kelompok

Volatile Food 2012-2017


Kelompok Volatile Food 2012-2017


Kelompok Inti Triwulan IV 2017

Grak 3.12 Perkembangan Output Gap,

Pertumbuhan Ekonomi Tahunan, dan Inasi Inti

Grak 3.13 Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap

Kenaikan Harga

Grak 3.14 Indeks Ekspektasi Harga Pedagang

Eceran


Kelompok Administered Prices Triwulan IV 2017

Grak 3.16 Perkembangan Tahunan Subkelompok

Inasi Kelompok Administered Prices

Grak 3.17 Inasi Tahunan Triwulan IV 2017

Grak 3.18 Perkembangan Inasi Tahunan

Grak 3.19 Inasi Tahunan Enam Kota

Grak 3.20 Inasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per

Kelompok pada Tw IV 2017

Grak 3.21Disagregasi Inasi Triwulanan Enam Kota

2017

Grak 3.22 Disagregasi Inasi Tahunan Enam Kota

2017

Grak 3.23 Disagregasi Inasi Tahunan Kota Cilacap


Cilacap

Grak 3.25 Disagregasi Inasi Tahunan Kota

Purwokerto

ix


Purwokerto

Grak 3.27 Disagregasi Inasi Tahunan Kota Kudus

Grak 3.28 Disagregasi Inasi Triwulanan Kota Kudus

Grak 3.29 Disagregasi Inasi Tahunan Kota Surakarta

Grak 3.30 Disagregasi Inasi Triwulanan Kota Surakarta

Grak 3.31 Disagregasi Inasi Tahunan Kota Semarang

Grak 3.32 Disagregasi Inasi Triwulanan Kota Semarang

Grak 3.33 Disagregasi Inasi Tahunan Kota Tegal

Grak 3.34 Disagregasi Inasi Triwulanan Kota Tegal


Konsumen


Pedagang Eceran


dan Risiko Sektor Pertanian


dan Risiko Sektor Konstruksi


dan Risiko Sektor Industri Pengolahan


serta Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Grak 4.5 Perkembangan Pertumbuhan DPK,

Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah

Grak 4.6 Perkembangan Pangsa DPK, Perseorangan,

dan Bukan Peseorangan Jawa Tengah

Grak 4.7 Perkembangan Ekspektasi Masyarakat

terhadap Peningkatan Tabungan Berdasarkan Survei

Konsumen

Grak 4.8 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah

Tangga Jawa Tengah

Grak 4.9 Perkembangan Pangsa Kredit Rumah Tangga

Jawa Tengah

Grak 4.10 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan

Rumah di Jawa Tengah

Grak 4.11 Pangsa Kredit Pemilikan Rumah di Jawa

Tengah

Grak 4.12 Perkembangan NPL Kredit Pemilikan Rumah

di Jawa Tengah


Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah

Grak 4.14 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan

Bermotor di Jawa Tengah

Grak 4.15 Pangsa Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa

Tengah

Grak 4.16 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan

di Pulau Jawa


Perbankan di Pulau Jawa

Grak 4.18 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan

di Jawa Tengah

Grak 4.19 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan

(NPL) Kredit Perbankan Jawa Tengah

Grak 4.20 Perkembangan Rasio Loan to Deposit Ratio

(LDR) Perbankan Jawa Tengah

Grak 4.21 Perkembangan Indikator Perbankan Jawa

Tengah

45

46

46

47

47

48

50

50

57

57

57

57

58

58

61

61

62

67

69

69

69

69

70

70

71

71

73

73

77

77

78

78

79

79

79

62

63

63

63

63

64

64

65

65

65

65

66

66

67

67

67

80

80

81

81

81

82

82

82

83

83

84

84

84

85

Grafik

x


FEBRUARI 2018

Grak 4.22 Perkembangan Pertumbuhan Indikator

Perbankan Jawa Tengah

Grak 4.23 Perkembangan DPK Perbankan Umum

Jawa Tengah

Grak 4.24 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan

Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok

Nilai

Grak 4.25 Perkembangan Pangsa Tabungan


Nilai

Grak 4.26 Perkembangan Pertumbuhan Deposito


Nilai

Grak 4.27 Perkembangan Pangsa Deposito


Nilai

Grak 4.28 Perkembangan Pertumbuhan DPK


Grak 4.29 Perkembangan Kredit Perbankan Jawa

Tengah Berdasarkan Sektor


Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Penggunaan

Grak 4.31 Perkembangan Suku Bunga Simpanan


Grak 4.32 Perkembangan Suku Bunga Kredit


Grak 4.33 Perkembangan Suku Bunga Sektor

Ekonomi Utama di Jawa Tengah

Grak 4.34 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR

di Jawa Tengah

Grak 4.35 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR

di Jawa Tengah

Grak 4.36 Pangsa Dana Pihak Ketiga BPR di Jawa

Tengah

Grak 4.37 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR

di Jawa Tengah

Grak 4.38 Pangsa Kredit BPR di Jawa Tengah


di Jawa Tengah

Grak 4.40 Perkembangan NPL BPR di Jawa

Tengah

Grak 4.41 Perkembangan Rasio FDR BPR Jawa

Tengah


UMKM di Kawasan Jawa


UMKM di Jawa Tengah

Grak 4.44 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM

di Jawa Tengah


UMKM Jawa Tengah


Jawa Tengah

Grak 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran

Kliring Harian di Jawa Tengah

Grak 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata

Perputaran Kliring, IPR SPE, SBT SKDU

ix

Grak 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan

Daerah Pengiriman

Grak 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan

Daerah Pengiriman

Grak 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan

Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah

Grak 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran

Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah


Uang Kartal Berdasarkan Wilayah

Grak 5.8 Frekuensi dan Nominal Kas Keliling

Grak 5.9 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan

Uang Tidak Layak Edar

Grak 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah

Grak 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan

Pecahan

Grak 5.12 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber

Temuan

Grak 5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan

Kunjungan Wisatawan Asing di Jawa Tengah

Grak 5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui

KUPVA Bukan Bank di Jawa Tengah

Grak 5.15 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di

Jawa Tengah dibandingkan 100.000 Penduduk Dewasa


Jawa Tengah dibandingkan 1.000 km2 Luas Wilayah

Grak 6.1 Perkembangan NTP Subsektor Hortikultura,

Peternakan, dan Perikanan dalam 4 Tahun Terakhir

Grak 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan

Grak 6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan,

dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang

Grak 6.4 NTP dan PDRB Lapangan Usaha Pertanian

Grak 6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen

Penyusunnya

Grak 6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah

Grak 6.7 Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor

Grak 6.8 Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor

Grak 6.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa

Tengah Tahun 2011-2017 (ribuan orang)

Grak 6.10 Perkembangan IPM Jawa Tengah dan

Nasional

Grak 6.11 Perkembangan Koesien Gini Jawa Tengah

dan Nasional

Grak 6.12 Perkembangan Koesien Gini Berdasarkan

Wilayah

Grak 7.1 Proyeksi Inasi Tahun 2018

85

86

87

87

87

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

91

91

91

92

92

92

93

93

93

93

99

99

100

100

101

101

101

102

102

102

102

103

103

103

104

104

114

115

115

115

118

118

118

118

119

121

122

123

131

Grafik

x


FEBRUARI 2018

Grak 4.22 Perkembangan Pertumbuhan Indikator


Grak 4.23 Perkembangan DPK Perbankan Umum

Jawa Tengah

Grak 4.24 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan


Nilai

Grak 4.25 Perkembangan Pangsa Tabungan


Nilai

Grak 4.26 Perkembangan Pertumbuhan Deposito


Nilai

Grak 4.27 Perkembangan Pangsa Deposito


Nilai

Grak 4.28 Perkembangan Pertumbuhan DPK


Grak 4.29 Perkembangan Kredit Perbankan Jawa

Tengah Berdasarkan Sektor


Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Penggunaan

Grak 4.31 Perkembangan Suku Bunga Simpanan


Grak 4.32 Perkembangan Suku Bunga Kredit


Grak 4.33 Perkembangan Suku Bunga Sektor

Ekonomi Utama di Jawa Tengah

Grak 4.34 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR

di Jawa Tengah

Grak 4.35 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR

di Jawa Tengah

Grak 4.36 Pangsa Dana Pihak Ketiga BPR di Jawa

Tengah


di Jawa Tengah

Grak 4.38 Pangsa Kredit BPR di Jawa Tengah


di Jawa Tengah

Grak 4.40 Perkembangan NPL BPR di Jawa

Tengah

Grak 4.41 Perkembangan Rasio FDR BPR Jawa

Tengah


UMKM di Kawasan Jawa


UMKM di Jawa Tengah


di Jawa Tengah


UMKM Jawa Tengah


Jawa Tengah

Grak 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran

Kliring Harian di Jawa Tengah

Grak 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata

Perputaran Kliring, IPR SPE, SBT SKDU

ix

Grak 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan

Daerah Pengiriman

Grak 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan

Daerah Pengiriman

Grak 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan

Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah


Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah


Uang Kartal Berdasarkan Wilayah

Grak 5.8 Frekuensi dan Nominal Kas Keliling

Grak 5.9 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan

Uang Tidak Layak Edar

Grak 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah

Grak 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan

Pecahan

Grak 5.12 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber

Temuan

Grak 5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan

Kunjungan Wisatawan Asing di Jawa Tengah

Grak 5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui

KUPVA Bukan Bank di Jawa Tengah


Jawa Tengah dibandingkan 100.000 Penduduk Dewasa


Jawa Tengah dibandingkan 1.000 km2 Luas Wilayah

Grak 6.1 Perkembangan NTP Subsektor Hortikultura,

Peternakan, dan Perikanan dalam 4 Tahun Terakhir

Grak 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan

Grak 6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan,

dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang

Grak 6.4 NTP dan PDRB Lapangan Usaha Pertanian

Grak 6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen

Penyusunnya

Grak 6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah

Grak 6.7 Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor

Grak 6.8 Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor

Grak 6.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa

Tengah Tahun 2011-2017 (ribuan orang)

Grak 6.10 Perkembangan IPM Jawa Tengah dan

Nasional

Grak 6.11 Perkembangan Koesien Gini Jawa Tengah

dan Nasional

Grak 6.12 Perkembangan Koesien Gini Berdasarkan

Wilayah

Grak 7.1 Proyeksi Inasi Tahun 2018

85

86

87

87

87

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

91

91

91

92

92

92

93

93

93

93

99

99

100

100

101

101

101

102

102

102

102

103

103

103

104

104

114

115

115

115

118

118

118

118

119

121

122

123

131

A. PDRB dan Inflasi

INDIKATOR

*Mulai tahun 2014 perhitungan IHK menggunakan SBH 2012Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Ekonomi Makro Regional *)

Produk Domestik Regional Bruto (%, yoy)

PERTUMBUHAN BERASARKAN SEKTOR

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

- Pertambangan dan Penggalian

- Industri Pengolahan

- Pengadaan Listrik dan Gas

- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

- Konstruksi

- Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

- Transportasi dan Pergudangan

- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

- Informasi dan Komunikasi

- Jasa Keuangan dan Asuransi

- Real Estate

- Jasa Perusahaan

- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

- Jasa Pendidikan

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

- Jasa lainnya

PERTUMBUHAN BERDASARKAN PERMINTAAN

- Konsumsi Rumah Tangga

- Konsumsi LNPRT

- Konsumsi Pemerintah

- PMTB

- Ekspor Luar Negeri

- Impor Luar Negeri

- Net Ekspor Antardaerah

- Perubahan Inventori

Ekspor

- Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)

- Volume Ekspor Non Migas (Ribu Ton)

Impor

- Nilai Impor Non Migas (USD Juta)

- Volume Impor Non Migas (Ribu Ton)

Indeks Harga Konsumen


Kota Purwokerto

Kota Surakarta

Kota Semarang

Kota Tegal

Kota Kudus

Kota Cilacap

Laju Inflasi Tahunan (%, yoy)


Kota Purwokerto

Kota Surakarta

Kota Semarang

Kota Tegal

Kota Kudus

Kota Cilacap

2015

5,47

5,60

3,05

4,81

2,43

1,63

6,00

3,97

7,80

6,79

9,53

8,02

7,59

8,49

5,31

7,55

6,61

3,21

4,45

-3,04

3,71

5,12

0,28

-16,03

0,65

-71,08

6.206

2.858

5.476

4.488

121,84

120,32

119,83

121,77

119,26

128,23

124,37

2,73

2,52

2,56

2,56

3,95

3,28

2,63

2016

5,08

-1,96

21,59

3,99

9,12

-2,61

6,04

7,76

7,13

6,26

9,07

8,44

7,64

10,92

4,22

9,63

10,48

4,69

4,75

8,73

3,26

5,34

-0,28

-26,76

-34,48

-0,39

1.579

780

1.259

1.028

122,60

121,31

120,82

122,35

120,13

129,16

125,32

4,21

4,15

4,43

3,99

4,99

4,83

3,79

I

5,71

-0,02

16,53

4,80

8,72

1,39

7,46

5,68

6,97

6,82

9,62

13,95

6,39

10,81

5,23

10,78

14,00

12,98

4,80

9,17

7,48

6,87

-1,59

-12,77

-7,31

-30,87

1.689

789

1.398

1.175

122,70

121,36

120,91

122,42

120,55

128,88

125,79

2,96

2,95

3,21

2,65

3,77

3,33

3,23

II III

5,01

3,02

17,30

4,19

5,78

4,56

7,61

1,98

7,29

6,54

7,58

10,07

5,89

10,06

-0,10

9,44

10,46

10,43

4,36

3,47

-12,53

5,54

-10,48

-18,81

-0,26

52,63

1.382

734

1.194

951

123,69

121,81

121,43

123,60

121,91

129,70

126,96

2,71

2,36

2,93

2,61

3,73

2,18

2,87

IV

5,33

8,75

19,65

3,43

6,80

5,46

6,40

5,20

5,31

6,00

7,06

6,61

7,29

10,72

0,30

1,27

5,00

6,75

4,41

1,60

-1,45

6,09

3,13

2,59

59,79

-34,57

1.603

686

1.560

1.123

124,71

123,23

122,41

124,59

122,49

131,20

127,81

2,36

2,42

2,15

2,32

2,71

2,32

2,77

2016

5,28

2,13

18,73

4,09

7,57

2,17

6,88

5,10

6,66

6,40

8,31

9,67

6,80

10,62

2,37

7,64

9,86

8,62

4,57

5,61

-1,71

5,96

-2,22

-14,49

-13,17

11,14

6.253

2.989

5.411

4.278

124,71

123,23

122,41

124,59

122,49

131,20

127,81

2,36

2,42

2,15

2,32

2,71

2,32

I

2017

II

TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH

xii TABEL INDIKATORPROVINSI JAWA TENGAH

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

III

5,31

9,91

6,73

4,11

4,05

7,19

4,70

5,19

5,50

6,06

7,08

4,45

7,22

8,08

-0,01

1,83

4,68

6,25

4,59

3,24

2,57

5,50

8,41

27,00

41,04

28,75

1.717

685

1.498

1.153

126,65

125,22

124,24

126,35

123,94

134,15

130,59

3,30

3,22

2,83

3,27

3,17

3,86

4,21

5,15

-2,03

6,71

5,26

0,36

6,10

4,45

8,08

8,66

5,89

13,15

6,63

6,77

10,03

-0,45

8,01

9,84

9,92

4,85

6,19

-4,13

5,22

-1,59

-5,88

-1,52

38,93

1.673

699

1.571

1.308

128,35

127,23

125,88

127,85

126,23

136,05

132,67

4,61

4,84

4,11

4,44

4,71

5,56

5,47

5,13

0,75

1,86

4,49

4,77

6,91

5,01

7,47

5,71

5,94

13,80

5,82

6,27

5,51

2,37

9,80

9,83

9,88

4,26

3,94

5,98

7,35

33,93

20,18

-6,86

22,56

1.889

773

1.659

1.169

128,12

126,71

124,64

128,07

126,19

135,51

132,12

3,58

4,02

2,64

3,62

3,51

4,48

4,06

xiv

INDIKATOR

Perbankan **)

B. Perbankan dan Sistem Pembayaran

*Data Perbankan merupakan data bank umum yang ada di Jawa Tengah (Lokasi Bank Pelapor)

Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)

- Giro

- Tabungan

- Deposito

Kredit (Rp Triliun)

- Modal Kerja

- Konsumsi

- Investasi

Loan to Deposit ratio (%)

NPL Gross (%)

- Rata-rata Harian Nominal Transaksi (Rp Miliar)

- Rata-rata Harian Volume Transaksi (Lembar)

Transaksi Kas (Rp Triliun)

-Inflow

-Outflow

2014

188,11

24,83

97,60

65,68

198,15

106,38

29,06

62,71

105,33

2,23

567

14.459

62,32

39,11

2015

216,17

29,69

109,04

77,44

216,71

115,80

34,31

66,60

100,25

3,02

607

14.612

71,23

46,84

2016

217,92

33,75

104,36

79,82

217,89

115,89

35,49

66,51

99,99

3,22

853

18.817

18,75

7,00

I

INDIKATOR 2014 20152016

I

C. Sistem Pembayaran

Transaksi Kliring

947

19.694

12,45

23,06

II

225,02

31,14

112,08

81,80

226,15

120,94

36,68

68,53

100,50

3,43

II

228,39

32,90

112,90

82,59

229,91

122,87

37,85

69,20

100,67

3,26

III

800

18.545

26,63

10,88

III

240,40

30,25

123,34

86,81

236,76

125,63

39,82

71,30

98,49

2,84

IV

819

19.085

14,67

12,03

IV

240,40

30,25

123,34

86,81

236,76

125,63

39,82

71,30

98,49

2,84

2016

855

19.035

72,49

52,98

2016

245,78

35,81

119,59

90,38

237,77

125,47

40,23

72,08

96,74

3,06

I

2017

I

2017

770

18.555

18,38

10,12

II

II

xiiiTABEL INDIKATORPROVINSI JAWA TENGAH

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

III

III

707

18.814

13,91

24,32

681

17.340

29,38

9,92

252,59

35,91

125,19

91,49

247,13

132,20

40,71

74,21

97,82

3,23

257,35

35,65

128,37

93,33

250,76

134,51

40,93

75,33

97,44

3,00

A. PDRB dan Inflasi

INDIKATOR

*Mulai tahun 2014 perhitungan IHK menggunakan SBH 2012Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Ekonomi Makro Regional *)

Produk Domestik Regional Bruto (%, yoy)

PERTUMBUHAN BERASARKAN SEKTOR

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

- Pertambangan dan Penggalian

- Industri Pengolahan

- Pengadaan Listrik dan Gas

- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

- Konstruksi

- Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

- Transportasi dan Pergudangan

- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

- Informasi dan Komunikasi

- Jasa Keuangan dan Asuransi

- Real Estate

- Jasa Perusahaan

- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

- Jasa Pendidikan

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

- Jasa lainnya

PERTUMBUHAN BERDASARKAN PERMINTAAN

- Konsumsi Rumah Tangga

- Konsumsi LNPRT

- Konsumsi Pemerintah

- PMTB

- Ekspor Luar Negeri

- Impor Luar Negeri

- Net Ekspor Antardaerah

- Perubahan Inventori

Ekspor

- Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)

- Volume Ekspor Non Migas (Ribu Ton)

Impor

- Nilai Impor Non Migas (USD Juta)

- Volume Impor Non Migas (Ribu Ton)

Indeks Harga Konsumen


Kota Purwokerto

Kota Surakarta

Kota Semarang

Kota Tegal

Kota Kudus

Kota Cilacap

Laju Inflasi Tahunan (%, yoy)


Kota Purwokerto

Kota Surakarta

Kota Semarang

Kota Tegal

Kota Kudus

Kota Cilacap

2015

5,47

5,60

3,05

4,81

2,43

1,63

6,00

3,97

7,80

6,79

9,53

8,02

7,59

8,49

5,31

7,55

6,61

3,21

4,45

-3,04

3,71

5,12

0,28

-16,03

0,65

-71,08

6.206

2.858

5.476

4.488

121,84

120,32

119,83

121,77

119,26

128,23

124,37

2,73

2,52

2,56

2,56

3,95

3,28

2,63

2016

5,08

-1,96

21,59

3,99

9,12

-2,61

6,04

7,76

7,13

6,26

9,07

8,44

7,64

10,92

4,22

9,63

10,48

4,69

4,75

8,73

3,26

5,34

-0,28

-26,76

-34,48

-0,39

1.579

780

1.259

1.028

122,60

121,31

120,82

122,35

120,13

129,16

125,32

4,21

4,15

4,43

3,99

4,99

4,83

3,79

I

5,71

-0,02

16,53

4,80

8,72

1,39

7,46

5,68

6,97

6,82

9,62

13,95

6,39

10,81

5,23

10,78

14,00

12,98

4,80

9,17

7,48

6,87

-1,59

-12,77

-7,31

-30,87

1.689

789

1.398

1.175

122,70

121,36

120,91

122,42

120,55

128,88

125,79

2,96

2,95

3,21

2,65

3,77

3,33

3,23

II III

5,01

3,02

17,30

4,19

5,78

4,56

7,61

1,98

7,29

6,54

7,58

10,07

5,89

10,06

-0,10

9,44

10,46

10,43

4,36

3,47

-12,53

5,54

-10,48

-18,81

-0,26

52,63

1.382

734

1.194

951

123,69

121,81

121,43

123,60

121,91

129,70

126,96

2,71

2,36

2,93

2,61

3,73

2,18

2,87

IV

5,33

8,75

19,65

3,43

6,80

5,46

6,40

5,20

5,31

6,00

7,06

6,61

7,29

10,72

0,30

1,27

5,00

6,75

4,41

1,60

-1,45

6,09

3,13

2,59

59,79

-34,57

1.603

686

1.560

1.123

124,71

123,23

122,41

124,59

122,49

131,20

127,81

2,36

2,42

2,15

2,32

2,71

2,32

2,77

2016

5,28

2,13

18,73

4,09

7,57

2,17

6,88

5,10

6,66

6,40

8,31

9,67

6,80

10,62

2,37

7,64

9,86

8,62

4,57

5,61

-1,71

5,96

-2,22

-14,49

-13,17

11,14

6.253

2.989

5.411

4.278

124,71

123,23

122,41

124,59

122,49

131,20

127,81

2,36

2,42

2,15

2,32

2,71

2,32

I

2017

II

TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH

xii TABEL INDIKATORPROVINSI JAWA TENGAH

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

III

5,31

9,91

6,73

4,11

4,05

7,19

4,70

5,19

5,50

6,06

7,08

4,45

7,22

8,08

-0,01

1,83

4,68

6,25

4,59

3,24

2,57

5,50

8,41

27,00

41,04

28,75

1.717

685

1.498

1.153

126,65

125,22

124,24

126,35

123,94

134,15

130,59

3,30

3,22

2,83

3,27

3,17

3,86

4,21

5,15

-2,03

6,71

5,26

0,36

6,10

4,45

8,08

8,66

5,89

13,15

6,63

6,77

10,03

-0,45

8,01

9,84

9,92

4,85

6,19

-4,13

5,22

-1,59

-5,88

-1,52

38,93

1.673

699

1.571

1.308

128,35

127,23

125,88

127,85

126,23

136,05

132,67

4,61

4,84

4,11

4,44

4,71

5,56

5,47

5,13

0,75

1,86

4,49

4,77

6,91

5,01

7,47

5,71

5,94

13,80

5,82

6,27

5,51

2,37

9,80

9,83

9,88

4,26

3,94

5,98

7,35

33,93

20,18

-6,86

22,56

1.889

773

1.659

1.169

128,12

126,71

124,64

128,07

126,19

135,51

132,12

3,58

4,02

2,64

3,62

3,51

4,48

4,06

xiv

INDIKATOR

Perbankan **)

B. Perbankan dan Sistem Pembayaran

*Data Perbankan merupakan data bank umum yang ada di Jawa Tengah (Lokasi Bank Pelapor)

Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)

- Giro

- Tabungan

- Deposito

Kredit (Rp Triliun)

- Modal Kerja

- Konsumsi

- Investasi

Loan to Deposit ratio (%)

NPL Gross (%)

- Rata-rata Harian Nominal Transaksi (Rp Miliar)

- Rata-rata Harian Volume Transaksi (Lembar)

Transaksi Kas (Rp Triliun)

-Inflow

-Outflow

2014

188,11

24,83

97,60

65,68

198,15

106,38

29,06

62,71

105,33

2,23

567

14.459

62,32

39,11

2015

216,17

29,69

109,04

77,44

216,71

115,80

34,31

66,60

100,25

3,02

607

14.612

71,23

46,84

2016

217,92

33,75

104,36

79,82

217,89

115,89

35,49

66,51

99,99

3,22

853

18.817

18,75

7,00

I

INDIKATOR 2014 20152016

I

C. Sistem Pembayaran

Transaksi Kliring

947

19.694

12,45

23,06

II

225,02

31,14

112,08

81,80

226,15

120,94

36,68

68,53

100,50

3,43

II

228,39

32,90

112,90

82,59

229,91

122,87

37,85

69,20

100,67

3,26

III

800

18.545

26,63

10,88

III

240,40

30,25

123,34

86,81

236,76

125,63

39,82

71,30

98,49

2,84

IV

819

19.085

14,67

12,03

IV

240,40

30,25

123,34

86,81

236,76

125,63

39,82

71,30

98,49

2,84

2016

855

19.035

72,49

52,98

2016

245,78

35,81

119,59

90,38

237,77

125,47

40,23

72,08

96,74

3,06

I

2017

I

2017

770

18.555

18,38

10,12

II

II

xiiiTABEL INDIKATORPROVINSI JAWA TENGAH

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

III

III

707

18.814

13,91

24,32

681

17.340

29,38

9,92

252,59

35,91

125,19

91,49

247,13

132,20

40,71

74,21

97,82

3,23

257,35

35,65

128,37

93,33

250,76

134,51

40,93

75,33

97,44

3,00

RINGKASANUMUM

RINGKASANUMUM

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

02 RINGKASANUMUM

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

03RINGKASANUMUM

Pada triwulan IV 2017, perekonomian Jawa Tengah

mencatatkan percepatan pertumbuhan dibandingkan

triwulan sebelumnya. Ekonomi Jawa Tengah tumbuh

5,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan

pada triwulan sebelumnya (5,17%; yoy) dan periode yang

sama tahun lalu (5,33%; yoy). Capaian tersebut berada di

atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat

meningkat pada level 5,19% (yoy) dari triwulan

sebelumnya (5,06%; yoy); namun masih lebih rendah

dibandingkan pertumbuhan kawasan Jawa yang

melambat menjadi sebesar 5,62% (yoy), setelah triwulan

lalu tumbuh 5,68% (yoy).

Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan

berasal dari komponen konsumsi rumah tangga dan

konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga

(LNPRT). Sementara kinerja investasi, ekspor luar negeri,

dan konsumsi pemerintah tetap tumbuh meskipun

mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya.

Sementara dari sisi lapangan usaha, meningkatnya

pertumbuhan lapangan usaha pertanian; industri

pengolahan; dan konstruksi menjadi pendorong laju

pertumbuhan ekonomi, sedangkan lapangan usaha

perdagangan mencatatkan perlambatan pertumbuhan.

Walaupun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan

IV 2017 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan

sebelumnya, namun secara keseluruhan tahun 2017,

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat stabil

dibandingkan capaian 2016. Pada tahun 2017, ekonomi

Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,27% (yoy) atau sama

dengan pertumbuhan pada 2016. Perbaikan kinerja

ekspor luar negeri, investasi, konsumsi rumah tangga, dan

konsumsi pemerintah menjadi faktor pendorong

pertumbuhan ekonomi pada 2017. Akan tetapi,

komponen impor luar negeri yang juga meningkat tajam

menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2017.

Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan

ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh

meningkatnya k iner ja industr i pengolahan,

perdagangan, dan konstruksi, sedangkan kinerja

pertanian pada 2017 tercatat tumbuh melambat, yang

disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung

kegiatan usaha sektor ini.

Keuangan Pemerintah

Persentase realisasi pendapatan dan belanja APBD

Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat

meningkat. Realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah

sampai dengan triwulan IV 2017 sebesar 100,30% dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah

Perubahan (APBD-P) 2017, meningkat dibandingkan

serapan pendapatan triwulan IV 2016 yang sebesar

93,52%. Sementara itu, realisasi belanja sampai

triwulan IV 2017 sebesar 95,61% dari APBD-P 2017,

lebih baik dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar

91,55% dari APBD 2016.

Peningkatan realisasi pendapatan utamanya berasal

dari penerimaan pajak daerah serta Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus yang meningkat

dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi

belanja berasal dari meningkatnya realisasi komponen

belanja tidak langsung, terutama belanja pegawai dan

belanja bagi hasil. Hal ini khususnya sejalan dengan

kebutuhan biaya gaji pegawai, terutama guru yang kini

menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah.

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV

2017 juga menunjukkan peningkatan di hampir

seluruh komponen dibandingkan dengan periode yang

Perkembangan Inflasi Daerah

Pada triwulan IV 2017 inflasi Provinsi Jawa Tengah

secara tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan

triwulan III 2017. Inflasi Jawa Tengah pada triwulan IV

2017 tercatat sebesar 3,71% (yoy), mengalami

peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tercatat sebesar 3,58% (yoy). Secara triwulanan, Jawa

Tengah mengalami inflasi sebesar 0,95% (qtq), berbalik

arah dibandingkan triwulan III 2017 yang mencatatkan

deflasi sebesar 0,18% (qtq). Berdasarkan disagregasi

inflasinya, peningkatan laju inflasi tahunan pada

triwulan IV 2017 terutama disebabkan oleh kelompok

volatile food yang mengalami inflasi sebesar -0,15%

(yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya

yang tercatat sebesar -1,23% (yoy). Peningkatan

tekanan inflasi pada kelompok volatile food didorong

oleh akselerasi berbagai harga bahan makanan akibat

penurunan pasokan produksinya di dalam negeri.

Sementara itu, kelompok administered prices tercatat

mengalami penurunan laju inflasi tahunan yang

disebabkan melambatnya laju peningkatan tarif

angkutan triwulan IV 2017 dibandingkan periode yang

sama tahun la lu. Inf las i tahunan kelompok

administered prices terutama berasal dari subkelompok

bahan bakar, penerangan, dan air, serta subkelompok

transpor. Sesuai dengan pola historisnya, inflasi

triwulanan subkelompok transpor mengalami

peningkatan sebagai dampak kenaikan berbagai tarif

angkutan menjelang libur hari raya keagamaan dan

akhir tahun.

sama pada tahun 2016. Komponen belanja pagu

transfer (dana alokasi khusus fisik dan dana desa)

meningkat signifikan, yang mayoritas akan digunakan

untuk pembangunan sarana prasarana desa.

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

02 RINGKASANUMUM

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

03RINGKASANUMUM

Pada triwulan IV 2017, perekonomian Jawa Tengah

mencatatkan percepatan pertumbuhan dibandingkan

triwulan sebelumnya. Ekonomi Jawa Tengah tumbuh

5,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan

pada triwulan sebelumnya (5,17%; yoy) dan periode yang

sama tahun lalu (5,33%; yoy). Capaian tersebut berada di

atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat

meningkat pada level 5,19% (yoy) dari triwulan

sebelumnya (5,06%; yoy); namun masih lebih rendah

dibandingkan pertumbuhan kawasan Jawa yang

melambat menjadi sebesar 5,62% (yoy), setelah triwulan

lalu tumbuh 5,68% (yoy).

Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan

berasal dari komponen konsumsi rumah tangga dan

konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga

(LNPRT). Sementara kinerja investasi, ekspor luar negeri,

dan konsumsi pemerintah tetap tumbuh meskipun

mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya.

Sementara dari sisi lapangan usaha, meningkatnya

pertumbuhan lapangan usaha pertanian; industri

pengolahan; dan konstruksi menjadi pendorong laju

pertumbuhan ekonomi, sedangkan lapangan usaha

perdagangan mencatatkan perlambatan pertumbuhan.

Walaupun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan

IV 2017 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan



dibandingkan capaian 2016. Pada tahun 2017, ekonomi

Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,27% (yoy) atau sama

dengan pertumbuhan pada 2016. Perbaikan kinerja

ekspor luar negeri, investasi, konsumsi rumah tangga, dan

konsumsi pemerintah menjadi faktor pendorong

pertumbuhan ekonomi pada 2017. Akan tetapi,

komponen impor luar negeri yang juga meningkat tajam

menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2017.





pertanian pada 2017 tercatat tumbuh melambat, yang


kegiatan usaha sektor ini.

Keuangan Pemerintah

Persentase realisasi pendapatan dan belanja APBD

Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat

meningkat. Realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah

sampai dengan triwulan IV 2017 sebesar 100,30% dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah

Perubahan (APBD-P) 2017, meningkat dibandingkan



triwulan IV 2017 sebesar 95,61% dari APBD-P 2017,


91,55% dari APBD 2016.

Peningkatan realisasi pendapatan utamanya berasal

dari penerimaan pajak daerah serta Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus yang meningkat

dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi

belanja berasal dari meningkatnya realisasi komponen

belanja tidak langsung, terutama belanja pegawai dan

belanja bagi hasil. Hal ini khususnya sejalan dengan


menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah.

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV

2017 juga menunjukkan peningkatan di hampir

seluruh komponen dibandingkan dengan periode yang

Perkembangan Inflasi Daerah

Pada triwulan IV 2017 inflasi Provinsi Jawa Tengah

secara tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan

triwulan III 2017. Inflasi Jawa Tengah pada triwulan IV

2017 tercatat sebesar 3,71% (yoy), mengalami

peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tercatat sebesar 3,58% (yoy). Secara triwulanan, Jawa

Tengah mengalami inflasi sebesar 0,95% (qtq), berbalik

arah dibandingkan triwulan III 2017 yang mencatatkan

deflasi sebesar 0,18% (qtq). Berdasarkan disagregasi

inflasinya, peningkatan laju inflasi tahunan pada

triwulan IV 2017 terutama disebabkan oleh kelompok

volatile food yang mengalami inflasi sebesar -0,15%

(yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya

yang tercatat sebesar -1,23% (yoy). Peningkatan

tekanan inflasi pada kelompok volatile food didorong

oleh akselerasi berbagai harga bahan makanan akibat

penurunan pasokan produksinya di dalam negeri.


mengalami penurunan laju inflasi tahunan yang

disebabkan melambatnya laju peningkatan tarif

angkutan triwulan IV 2017 dibandingkan periode yang

sama tahun la lu. Inf las i tahunan kelompok

administered prices terutama berasal dari subkelompok

bahan bakar, penerangan, dan air, serta subkelompok

transpor. Sesuai dengan pola historisnya, inflasi

triwulanan subkelompok transpor mengalami

peningkatan sebagai dampak kenaikan berbagai tarif

angkutan menjelang libur hari raya keagamaan dan

akhir tahun.

sama pada tahun 2016. Komponen belanja pagu

transfer (dana alokasi khusus fisik dan dana desa)

meningkat signifikan, yang mayoritas akan digunakan

untuk pembangunan sarana prasarana desa.

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

Adapun kelompok inti menunjukkan perkembangan

inflasi yang stabil pada triwulan IV 2017. Secara

tahunan, terdapat peningkatan tekanan inflasi pada

subkelompok kesehatan yang utamanya disebabkan

oleh peningkatan tarif rumah sakit dan obat-obatan.

Selanjutnya sesuai dengan pola historisnya, inflasi

triwulanan kelompok inti disebabkan oleh kenaikan

upah pekerja sektor informal sebagai antisipasi

peningkatan upah pekerja sektor formal yang telah

ditetapkan melalui Upah Minimum Kabupaten/Kota

oleh Pemerintah Daerah menjelang awal tahun 2018.

Stabilitas Keuangan Daerah, PengembanganAkses Keuangan, dan UMKM

Seiring dengan kinerja perekonomian Jawa Tengah

yang meningkat, indikator perbankan Jawa Tengah

pada triwulan IV 2017 mengalami perbaikan setelah

triwulan sebelumnya mengalami penurunan. Indikator

utama perbankan berupa ekspansi dan kualitas

penya lu ran k red i t menun jukkan perba ikan

dibandingkan tr iwulan sebelumnya. Adapun

pertumbuhan aset dan penghimpunan dana pihak

ketiga perbankan di Jawa Tengah menunjukkan

perlambatan, sejalan dengan tren nasional dan Pulau

Jawa pada umumnya yang menunjukkan penurunan.

Peran perbankan dalam pembiayaan UMKM di Jawa

Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat mengalami

peningkatan dibandingkan triwulan II I 2017.

Pertumbuhan kredit UMKM di Provinsi Jawa Tengah

pada triwulan IV 2017 meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit UMKM di

Jawa Tengah tersebut sejalan dengan pertumbuhan

kredit UMKM nasional yang mencatatkan peningkatan.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kegiatan sistem pembayaran tunai dan non tunai yang

aman, lancar, dan efisien, mampu memberikan

dukungan pada kelancaran transaksi keuangan di Jawa

Tengah pada triwulan IV 2017. Transaksi keuangan ritel

yang diproses melalui SKNBI meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya. Aliran uang dari BI ke perbankan

mencatatkan posisi net outflow seiring dengan

meningkatnya kebutuhan saat Natal dan tahun ajaran

baru sekolah. Transaksi menggunakan Uang Kertas

Asing (UKA) di KUPVA BB meningkat dibandingkan

tr iwulan sebelumnya. Selain i tu, penerapan

elektronifikasi semakin masif, terutama dalam transaksi

pembayaran jalan tol dan Pemerintah Daerah.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada triwulan

IV 2017 relatif membaik, tercermin dari perbaikan

kondisi ketenagakerjaan, perbaikan Nilai Tukar Petani

(NTP), dan berkurangnya angka kemiskinan. Kondisi

ketenagakerjaan Jawa Tengah pada triwulan IV 2017

mengalami perbaikan, tercemin dari menurunnya

T ingka t Pengangguran Te rbuka ( TPT ) dan

meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) serta membaiknya kualitas pekerja.

NTP pada triwulan IV 2017 mencatatkan surplus yang

lebih tinggi yaitu sebesar 103,48; dibandingkan

dengan triwulan lalu sebesar 102,56 dan periode yang

sama tahun sebelumnya sebesar 99,35. Perbaikan NTP

Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 didorong oleh

meningkatnya penerimaan petani yang jauh lebih

tinggi dibandingkan kenaikan pengeluaran. Lebih

lanjut, peningkatan NTP sejalan dengan perbaikan

pertumbuhan lapangan usaha pertanian dari triwulan

sebelumnya.

Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2017

mengalami penurunan dibandingkan dengan periode

yang sama tahun lalu. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah

per September 2017 sebanyak 4.197 ribu jiwa atau

menurun bila dibandingkan periode yang sama tahun

lalu sebanyak 4.494 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Jawa

Tengah mengalami penurunan secara persentase

menjadi 12,23% dari total penduduk Jawa Tengah,

atau menurun dibandingkan periode yang sama tahun

lalu yaitu 13,19% dari jumlah penduduk.

Perekonomian domestik diperkirakan membaik

sehingga mendorong daya beli dan konsumsi rumah

tangga. Perbaikan ekonomi global, terutama mitra

dagang u t ama J awa Tengah d i pe r k i r akan

meningkatkan kegiatan usaha. Selanjutnya, komitmen

pemerintah yang tinggi dalam meningkatkan

kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia, serta

komitmen dalam penyelesaian pembangunan

infrastruktur diperkirakan mendukung percepatan

pertumbuhan ekonomi pada 2018. Lebih lanjut,

kegiatan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Kepala

Daerah di 7 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang

terjadi serentak pada triwulan II 2018 diharapkan akan

mendorong konsumsi pada sektor-sektor lainnya. Daya

beli masyarakat yang relatif terjaga juga diperkirakan

berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi.

Sementara itu, inflasi tahunan pada triwulan II 2018

diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan

konsumsi masyarakat pada periode hari raya

keagamaan dan pemilihan umum kepala daerah. Inflasi

diperkirakan masih berada pada target sasaran inflasi

3,5±1%. Faktor utama yang diperkirakan mendorong

inflasi terutama berasal dari kelompok volatile food

yang diperkirakan akan meningkat lebih tinggi

dibandingkan triwulan I 2018 serta periode yang sama

pada tahun 2017. Kenaikan juga diperkirakan terjadi

untuk kelompok inti di tengah membaiknya daya beli

masyarakat serta tekanan nilai tukar rupiah. Kebijakan

moneter Amerika Ser ikat diperkirakan akan

mendorong arus modal keluar dari dalam negeri,

sehingga meningkatkan risiko nilai tukar yang

selanjutnya berdampak pada inflasi kelompok inti

barang yang diperdagangkan.

Prospek Perekonomian Daerah

Pada triwulan II 2018, pertumbuhan ekonomi Jawa

Tengah diperkirakan terakselerasi dibandingkan

triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Jawa

Tengah periode tersebut diproyeksikan berada di

kisaran 5,3%-5,7% (yoy). Peningkatan ini sesuai

dengan pola musiman saat bulan Ramadan dan Idul

Fitri, ditambah dengan pengaruh Pilkada serentak yang

berlangsung pada Juni 2018. Ditinjau dari sisi

pengeluaran, akselerasi konsumsi rumah tangga,

konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah

tangga (LNPRT), dan ekspor luar negeri menjadi sumber

meningkatnya pertumbuhan di triwulan II 2018.

Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan

diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri

pengolahan serta perdagangan besar dan eceran,

sedangkan pertumbuhan lapangan usaha pertanian,

kehutanan, dan perikanan diperkirakan melambat.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi

Jawa Tengah pada 2018 diperkirakan mengalami

perbaikan dibandingkan 2017. Ekonomi Jawa Tengah

pada tahun 2018 diperkirakan tumbuh pada rentang

5,2%-5,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan tahun 2017 yang sebesar 5,27%.

04 RINGKASANUMUM

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

05RINGKASANUMUM

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

Adapun kelompok inti menunjukkan perkembangan

inflasi yang stabil pada triwulan IV 2017. Secara

tahunan, terdapat peningkatan tekanan inflasi pada

subkelompok kesehatan yang utamanya disebabkan

oleh peningkatan tarif rumah sakit dan obat-obatan.

Selanjutnya sesuai dengan pola historisnya, inflasi

triwulanan kelompok inti disebabkan oleh kenaikan

upah pekerja sektor informal sebagai antisipasi

peningkatan upah pekerja sektor formal yang telah

ditetapkan melalui Upah Minimum Kabupaten/Kota

oleh Pemerintah Daerah menjelang awal tahun 2018.

Stabilitas Keuangan Daerah, PengembanganAkses Keuangan, dan UMKM

Seiring dengan kinerja perekonomian Jawa Tengah

yang meningkat, indikator perbankan Jawa Tengah

pada triwulan IV 2017 mengalami perbaikan setelah

triwulan sebelumnya mengalami penurunan. Indikator

utama perbankan berupa ekspansi dan kualitas

penya lu ran k red i t menun jukkan perba ikan

dibandingkan tr iwulan sebelumnya. Adapun

pertumbuhan aset dan penghimpunan dana pihak

ketiga perbankan di Jawa Tengah menunjukkan

perlambatan, sejalan dengan tren nasional dan Pulau

Jawa pada umumnya yang menunjukkan penurunan.

Peran perbankan dalam pembiayaan UMKM di Jawa

Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat mengalami

peningkatan dibandingkan triwulan II I 2017.

Pertumbuhan kredit UMKM di Provinsi Jawa Tengah

pada triwulan IV 2017 meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit UMKM di

Jawa Tengah tersebut sejalan dengan pertumbuhan

kredit UMKM nasional yang mencatatkan peningkatan.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kegiatan sistem pembayaran tunai dan non tunai yang

aman, lancar, dan efisien, mampu memberikan

dukungan pada kelancaran transaksi keuangan di Jawa

Tengah pada triwulan IV 2017. Transaksi keuangan ritel

yang diproses melalui SKNBI meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya. Aliran uang dari BI ke perbankan

mencatatkan posisi net outflow seiring dengan

meningkatnya kebutuhan saat Natal dan tahun ajaran

baru sekolah. Transaksi menggunakan Uang Kertas

Asing (UKA) di KUPVA BB meningkat dibandingkan

tr iwulan sebelumnya. Selain i tu, penerapan

elektronifikasi semakin masif, terutama dalam transaksi

pembayaran jalan tol dan Pemerintah Daerah.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada triwulan

IV 2017 relatif membaik, tercermin dari perbaikan

kondisi ketenagakerjaan, perbaikan Nilai Tukar Petani

(NTP), dan berkurangnya angka kemiskinan. Kondisi

ketenagakerjaan Jawa Tengah pada triwulan IV 2017

mengalami perbaikan, tercemin dari menurunnya

T ingka t Pengangguran Te rbuka ( TPT ) dan

meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) serta membaiknya kualitas pekerja.

NTP pada triwulan IV 2017 mencatatkan surplus yang

lebih tinggi yaitu sebesar 103,48; dibandingkan


sama tahun sebelumnya sebesar 99,35. Perbaikan NTP


meningkatnya penerimaan petani yang jauh lebih

tinggi dibandingkan kenaikan pengeluaran. Lebih

lanjut, peningkatan NTP sejalan dengan perbaikan

pertumbuhan lapangan usaha pertanian dari triwulan

sebelumnya.

Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2017

mengalami penurunan dibandingkan dengan periode

yang sama tahun lalu. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah

per September 2017 sebanyak 4.197 ribu jiwa atau

menurun bila dibandingkan periode yang sama tahun

lalu sebanyak 4.494 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Jawa

Tengah mengalami penurunan secara persentase

menjadi 12,23% dari total penduduk Jawa Tengah,

atau menurun dibandingkan periode yang sama tahun

lalu yaitu 13,19% dari jumlah penduduk.

Perekonomian domestik diperkirakan membaik
















Sementara itu, inflasi tahunan pada triwulan II 2018

diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan

konsumsi masyarakat pada periode hari raya

keagamaan dan pemilihan umum kepala daerah. Inflasi

diperkirakan masih berada pada target sasaran inflasi

3,5±1%. Faktor utama yang diperkirakan mendorong

inflasi terutama berasal dari kelompok volatile food

yang diperkirakan akan meningkat lebih tinggi

dibandingkan triwulan I 2018 serta periode yang sama

pada tahun 2017. Kenaikan juga diperkirakan terjadi

untuk kelompok inti di tengah membaiknya daya beli

masyarakat serta tekanan nilai tukar rupiah. Kebijakan

moneter Amerika Ser ikat diperkirakan akan

mendorong arus modal keluar dari dalam negeri,

sehingga meningkatkan risiko nilai tukar yang

selanjutnya berdampak pada inflasi kelompok inti

barang yang diperdagangkan.

Prospek Perekonomian Daerah

Pada triwulan II 2018, pertumbuhan ekonomi Jawa

Tengah diperkirakan terakselerasi dibandingkan
















Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi

Jawa Tengah pada 2018 diperkirakan mengalami

perbaikan dibandingkan 2017. Ekonomi Jawa Tengah

pada tahun 2018 diperkirakan tumbuh pada rentang

5,2%-5,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan tahun 2017 yang sebesar 5,27%.

04 RINGKASANUMUM

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

05RINGKASANUMUM

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


BABI

7

Ditinjau dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Sementara itu, kinerja investasi, ekspor luar negeri, dan konsumsi pemerintah tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan. Di sisi lain, impor luar negeri Jawa Tengah menunjukkan peningkatan signifikan, sehingga menahan perekonomian Jawa Tengah untuk tumbuh lebih tinggi pada triwulan laporan.

Dari sisi lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sementara, lapangan usaha perdagangan mencatatkan perlambatan pertumbuhan.

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah triwulan IV 2017 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2017 stabil dibandingkan tahun lalu.

Adapun inflasi kelompok administered prices

diperkirakan akan tetap terjaga rendah, sejalan dengan

komitmen Pemerintah untuk menunda penyesuaian

kebijakan energi. Koordinasi kebijakan Pemerintah dan

Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu terus

diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko

terkait penyesuaian administered prices sejalan dengan

kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh

Pemerintah, dan risiko moderat kenaikan harga volatile

food.

06 RINGKASANUMUM

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


BABI

7

Ditinjau dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Sementara itu, kinerja investasi, ekspor luar negeri, dan konsumsi pemerintah tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan. Di sisi lain, impor luar negeri Jawa Tengah menunjukkan peningkatan signifikan, sehingga menahan perekonomian Jawa Tengah untuk tumbuh lebih tinggi pada triwulan laporan.

Dari sisi lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sementara, lapangan usaha perdagangan mencatatkan perlambatan pertumbuhan.

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah triwulan IV 2017 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2017 stabil dibandingkan tahun lalu.

Adapun inflasi kelompok administered prices

diperkirakan akan tetap terjaga rendah, sejalan dengan

komitmen Pemerintah untuk menunda penyesuaian

kebijakan energi. Koordinasi kebijakan Pemerintah dan

Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu terus

diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko

terkait penyesuaian administered prices sejalan dengan

kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh

Pemerintah, dan risiko moderat kenaikan harga volatile

food.

06 RINGKASANUMUM

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

Grafik 1.3Sumber: BPS, diolah

Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi

IV2017

JATIMDKI BANTENJABAR JATENG DIY

III2017

%% %%% %

29,70 22,04 14,7125,15 6,91 1,48

30,14 21.92 14,52 1,4824,88 7,07

%% %%% %

0

2

4

6

8

-2

-4

%

PERTUMBUHAN EKONOMI (QTQ) PERTUMBUHAN EKONOMI (YOY)

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa TengahSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

I II III IV I II2014 2015

III IV I2016II III IVI II III IV

2013I

2017II III IV


Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional

3

4

5

6

7 %, YOY

JAWA JATENG NASIONAL


III IV I2016II III IV I

2017II III IV

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (%, yoy)

Sumber: BPS, diolah

PROVINSI TW III 2017

DKI JAKARTA

BANTEN

JABAR

JATENG

DIY

JATIM

JAWA

6,43

5,63

5,20

5,17

5,42

5,63

5,68

TW IV 2017

5,88

5,75

5,32

5,40

5,25

5,72

5,62

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH1.1 Perkembangan Ekonomi Makro Regional

1 Triwulan IV 2017

09PERKEMBANGANEKONOMI MAKRO REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah

pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar 5,40%

(yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (5,17%; yoy)

dan periode yang sama tahun lalu (5,33%; yoy). Kinerja

perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di atas

pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat

meningkat pada level 5,19% (yoy), namun masih lebih

rendah dibandingkan pertumbuhan kawasan Jawa

yang melambat menjadi sebesar 5,62% (yoy). Lebih

lanjut, secara triwulanan, Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Jawa Tengah mengalami kontraksi 2,18%

(qtq), lebih baik dibandingkan periode yang sama

tahun sebelumnya yang mencatatkan kontraksi 2,40%

(qtq).

Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah diambil dari Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV 2017 dengan menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008 yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Tengah. Apabila terdapat perbedaan angka pertumbuhan tahunan yang tertera pada BRS periode saat ini dengan perhitungan ADHK rilis periode ini dengan periode sebelumnya, yang menjadi acuan dalam penulisan KEKR adalah angka PDRB ADHK berdasarkan BRS pada saat periode laporan. Hal ini dimungkinkan mengingat besaran PDRB tahun 2017 dan 2016 masih bersifat sementara.

1.

Di kawasan Jawa, hampir seluruh provinsi mencatatkan

akselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV

2017 dibanding triwulan sebelumnya, dengan

peningkatan pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi

Jawa Tengah diikuti Banten dan Jawa Barat. Sementara

itu, dua provinsi lain yang mengalami perlambatan

pertumbuhan pada triwulan laporan yaitu DKI Jakarta

dan DI Yogyakarta. Meskipun pertumbuhan ekonomi

Jawa Tengah meningkat paling cepat pada triwulan

laporan, perekonomian Jawa Tengah menempati posisi

ketiga terendah di kawasan Jawa, setelah DI

Yogyakarta (5,25%; yoy) dan Jawa Barat (5,32%; yoy).

Pada peride laporan, perekonomian Provinsi Jawa

Tengah menyumbang 8,45% terhadap perekonomian

Nasional, atau 14,52% terhadap perekonomian

Kawasan Jawa. Nilai ini tidak banyak berubah

dibandingkan periode sebelumnya. Dengan besar


Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi

IV2017

JATIMDKI BANTENJABAR JATENG DIY

III2017

%% %%% %

29,70 22,04 14,7125,15 6,91 1,48

30,14 21.92 14,52 1,4824,88 7,07

%% %%% %

0

2

4

6

8

-2

-4

%

PERTUMBUHAN EKONOMI (QTQ) PERTUMBUHAN EKONOMI (YOY)

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa TengahSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah



2013I

2017II III IV


Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional

3

4

5

6

7 %, YOY

JAWA JATENG NASIONAL



2017II III IV

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (%, yoy)

Sumber: BPS, diolah

PROVINSI TW III 2017

DKI JAKARTA

BANTEN

JABAR

JATENG

DIY

JATIM

JAWA

6,43

5,63

5,20

5,17

5,42

5,63

5,68

TW IV 2017

5,88

5,75

5,32

5,40

5,25

5,72

5,62

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH1.1 Perkembangan Ekonomi Makro Regional

1 Triwulan IV 2017

09PERKEMBANGANEKONOMI MAKRO REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah


(yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (5,17%; yoy)

dan periode yang sama tahun lalu (5,33%; yoy). Kinerja

perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di atas

pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat

meningkat pada level 5,19% (yoy), namun masih lebih

rendah dibandingkan pertumbuhan kawasan Jawa

yang melambat menjadi sebesar 5,62% (yoy). Lebih

lanjut, secara triwulanan, Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Jawa Tengah mengalami kontraksi 2,18%

(qtq), lebih baik dibandingkan periode yang sama

tahun sebelumnya yang mencatatkan kontraksi 2,40%

(qtq).

Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah diambil dari Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV 2017 dengan menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008 yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Tengah. Apabila terdapat perbedaan angka pertumbuhan tahunan yang tertera pada BRS periode saat ini dengan perhitungan ADHK rilis periode ini dengan periode sebelumnya, yang menjadi acuan dalam penulisan KEKR adalah angka PDRB ADHK berdasarkan BRS pada saat periode laporan. Hal ini dimungkinkan mengingat besaran PDRB tahun 2017 dan 2016 masih bersifat sementara.

1.

Di kawasan Jawa, hampir seluruh provinsi mencatatkan

akselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV

2017 dibanding triwulan sebelumnya, dengan

peningkatan pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi

Jawa Tengah diikuti Banten dan Jawa Barat. Sementara

itu, dua provinsi lain yang mengalami perlambatan

pertumbuhan pada triwulan laporan yaitu DKI Jakarta

dan DI Yogyakarta. Meskipun pertumbuhan ekonomi

Jawa Tengah meningkat paling cepat pada triwulan

laporan, perekonomian Jawa Tengah menempati posisi

ketiga terendah di kawasan Jawa, setelah DI

Yogyakarta (5,25%; yoy) dan Jawa Barat (5,32%; yoy).

Pada peride laporan, perekonomian Provinsi Jawa

Tengah menyumbang 8,45% terhadap perekonomian

Nasional, atau 14,52% terhadap perekonomian

Kawasan Jawa. Nilai ini tidak banyak berubah

dibandingkan periode sebelumnya. Dengan besar

Grafik 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Jawa Tengah dan NasionalSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

JATENG NASIONAL

3

4

5

6

2013 2014 2015 2016 2017

%, YOY

pertumbuhan lapangan usaha perdagangan yang

cukup signifikan dibanding triwulan sebelumnya

menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi.

Walaupun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

triwulan IV 2017 mengalami peningkatan dari triwulan



dibandingkan capaian 2016. Pada tahun 2017,

ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,27% (yoy)

atau sama dengan pertumbuhan pada 2016. Dari sisi

pengeluaran, perbaikan kinerja ekspor luar negeri,

investasi, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi

pemerintah menjadi faktor pendorong pertumbuhan

ekonomi pada 2017. Akan tetapi, komponen impor

luar negeri yang juga meningkat signifikan menjadi

penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2017.





lapangan usaha pertanian pada 2017 justru

menunjukkan perlambatan pertumbuhan yang


kegiatan usaha sektor ini. Meskipun tertahan, tingkat

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun laporan

masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian

nasional yang sebesar 5,07% (yoy).

Berdasarkan sisi pengeluaran, perekonomian

Jawa Tengah pada tahun 2017 masih ditopang

oleh konsumsi rumah tangga dengan pangsa

60,71%. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau

investasi juga memberikan kontribusi signifikan, yaitu

sebesar 30,90%. Lebih lanjut, pangsa ekspor luar

negeri sebesar 9,26%, dan pengeluaran konsumsi

pemerintah sebesar 7,89%. Pangsa impor luar negeri,

sebagai elemen pengurang dalam perekonomian Jawa

Tengah, juga berkontribusi cukup besar, yaitu 15,07%.

Komposisi ini tidak banyak berubah dibandingkan

tahun sebelumnya.

Percepatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan

laporan didorong oleh meningkatnya pengeluaran

konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit

yang melayani rumah tangga (LNPRT), serta net ekspor

antardaerah. Sementara itu, kegiatan investasi dan

ekspor luar negeri yang merupakan komponen

pengeluaran dengan pangsa terbesar kedua dan ketiga

masih tercatat tumbuh, meskipun melambat dari

triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, pengeluaran

konsumsi pemerintah juga menunjukkan perlambatan

pertumbuhan pada triwulan laporan. Di sisi lain, impor

luar negeri yang merupakan komponen pengurang

PDRB justru menunjukkan peningkatan yang cukup

signifikan, sehingga menahan laju pertumbuhan

ekonomi Jawa Tengah untuk tumbuh lebih tinggi pada

triwulan IV 2017.


KREDIT PERBANKAN PDRB - SKALA KANAN

Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan danPertumbuhan Ekonomi

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY %, YOY

3

4

5

6

7

3

7

11

15

19

23



2017II III IV

Grafik 1.5Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY %, YOY

0

20

40

60

80

100

NILAI RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIANPDRB - SKALA KANANOUTFLOW UANG KARTAL

Pertumbuhan Tahunan Outflow Uang Kartal, Rata-RataPerputaran Kliring Harian, dan Pertumbuhan Ekonomi



2017II III IV

4

5

6

7

sumbangan tersebut, Jawa Tengah menjadi provinsi

penyumbang keempat terbesar dalam perekonomian

nasional maupun kawasan Jawa, setelah DKI Jakarta,

Jawa Timur, dan Jawa Barat. Perekonomian kawasan

Jawa secara dominan masih disumbang oleh Provinsi

DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan pangsa dari kedua

daerah ini mencapai lebih dari 50%.

Kegiatan ekonomi dapat tercermin dari beberapa

sarana pendukungnya, seperti aktivitas sistem

pembayaran. Seiring dengan meningkatnya aktivitas

ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2017,

kebutuhan akan uang kartal juga mengalami

peningkatan. Hal tersebut tercermin dari aliran keluar

(outflow) uang kartal melalui Kantor Perwakilan BI di

Provinsi Jawa Tengah yang mengalami pertumbuhan

32,83% (yoy), berbalik arah dari kontraksi 8,82% (yoy)

pada triwulan III 2017. Seiring dengan meningkatnya

aktivitas ekonomi pada akhir tahun, aliran masuk

(inflow) uang kartal menunjukkan perlambatan

pertumbuhan dari 10,33% (yoy) pada triwulan III 2017

menjadi 0,30% (yoy) pada triwulan laporan. Namun

demikian, peningkatan tidak terjadi pada aktivitas

pembayaran nontunai. Pada triwulan IV 2017, nilai

rata-rata perputaran kliring harian mengalami

kontraksi lebih dalam dibanding triwulan lalu, yaitu

menjadi -17,10% (yoy) dari -14,91% (yoy) pada

triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, aktivitas perbankan

yang dicerminkan oleh kebutuhan pembiayaan

cenderung melambat pada triwulan laporan. Hal ini

tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang

tumbuh melambat pada periode tersebut. Pada

triwulan laporan, pertumbuhan kredit perbankan yang

disalurkan di Jawa Tengah tercatat sebesar 3,54% 2

(yoy) , lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

yang sebesar 4,98% (yoy).

Dit in jau dar i s is i pengeluaran, peningkatan

pertumbuhan pada triwulan laporan berasal dari

komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi

lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga

(LNPRT). Sementara kinerja investasi, ekspor luar

negeri, dan konsumsi pemerintah tetap tumbuh

meskipun mengalami perlambatan dari triwulan

sebelumnya. Di sisi lain, impor luar negeri Jawa Tengah

menunjukkan peningkatan yang relatif signifikan.

Sebagai komponen pengurang PDRB, tingginya

pertumbuhan impor menahan perekonomian Jawa

Tengah untuk tumbuh lebih tinggi pada triwulan

laporan.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, meningkatnya

pertumbuhan lapangan usaha pertanian, industri

pengolahan, dan konstruksi menjadi pendorong laju

pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, tingginya

pertumbuhan lapangan usaha informasi dan

komunikasi turut mendorong pertumbuhan pada

triwulan laporan. Namun demikian, melambatnya

Pertumbuhan kredit pada Bab I menggunakan lokasi proyek Jawa Tengah, yang berarti kredit yang disalurkan oleh bank se-Indonesia ke debitur atau proyek di Jawa Tengah.

1.

10

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

11

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Jawa Tengah dan NasionalSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

JATENG NASIONAL

3

4

5

6

2013 2014 2015 2016 2017

%, YOY

pertumbuhan lapangan usaha perdagangan yang

cukup signifikan dibanding triwulan sebelumnya

menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi.

Walaupun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

triwulan IV 2017 mengalami peningkatan dari triwulan



dibandingkan capaian 2016. Pada tahun 2017,

ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,27% (yoy)

atau sama dengan pertumbuhan pada 2016. Dari sisi

pengeluaran, perbaikan kinerja ekspor luar negeri,

investasi, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi

pemerintah menjadi faktor pendorong pertumbuhan

ekonomi pada 2017. Akan tetapi, komponen impor

luar negeri yang juga meningkat signifikan menjadi

penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2017.





lapangan usaha pertanian pada 2017 justru

menunjukkan perlambatan pertumbuhan yang


kegiatan usaha sektor ini. Meskipun tertahan, tingkat

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun laporan

masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian

nasional yang sebesar 5,07% (yoy).

Berdasarkan sisi pengeluaran, perekonomian

Jawa Tengah pada tahun 2017 masih ditopang

oleh konsumsi rumah tangga dengan pangsa

60,71%. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau

investasi juga memberikan kontribusi signifikan, yaitu

sebesar 30,90%. Lebih lanjut, pangsa ekspor luar

negeri sebesar 9,26%, dan pengeluaran konsumsi

pemerintah sebesar 7,89%. Pangsa impor luar negeri,

sebagai elemen pengurang dalam perekonomian Jawa

Tengah, juga berkontribusi cukup besar, yaitu 15,07%.

Komposisi ini tidak banyak berubah dibandingkan

tahun sebelumnya.

Percepatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan

laporan didorong oleh meningkatnya pengeluaran

konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit

yang melayani rumah tangga (LNPRT), serta net ekspor

antardaerah. Sementara itu, kegiatan investasi dan

ekspor luar negeri yang merupakan komponen

pengeluaran dengan pangsa terbesar kedua dan ketiga

masih tercatat tumbuh, meskipun melambat dari

triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, pengeluaran

konsumsi pemerintah juga menunjukkan perlambatan

pertumbuhan pada triwulan laporan. Di sisi lain, impor

luar negeri yang merupakan komponen pengurang

PDRB justru menunjukkan peningkatan yang cukup

signifikan, sehingga menahan laju pertumbuhan

ekonomi Jawa Tengah untuk tumbuh lebih tinggi pada

triwulan IV 2017.


KREDIT PERBANKAN PDRB - SKALA KANAN

Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan danPertumbuhan Ekonomi


%, YOY %, YOY

3

4

5

6

7

3

7

11

15

19

23



2017II III IV


%, YOY %, YOY

0

20

40

60

80

100

NILAI RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIANPDRB - SKALA KANANOUTFLOW UANG KARTAL

Pertumbuhan Tahunan Outflow Uang Kartal, Rata-RataPerputaran Kliring Harian, dan Pertumbuhan Ekonomi



2017II III IV

4

5

6

7

sumbangan tersebut, Jawa Tengah menjadi provinsi

penyumbang keempat terbesar dalam perekonomian

nasional maupun kawasan Jawa, setelah DKI Jakarta,

Jawa Timur, dan Jawa Barat. Perekonomian kawasan

Jawa secara dominan masih disumbang oleh Provinsi

DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan pangsa dari kedua

daerah ini mencapai lebih dari 50%.

Kegiatan ekonomi dapat tercermin dari beberapa

sarana pendukungnya, seperti aktivitas sistem

pembayaran. Seiring dengan meningkatnya aktivitas

ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2017,

kebutuhan akan uang kartal juga mengalami

peningkatan. Hal tersebut tercermin dari aliran keluar

(outflow) uang kartal melalui Kantor Perwakilan BI di

Provinsi Jawa Tengah yang mengalami pertumbuhan

32,83% (yoy), berbalik arah dari kontraksi 8,82% (yoy)

pada triwulan III 2017. Seiring dengan meningkatnya

aktivitas ekonomi pada akhir tahun, aliran masuk

(inflow) uang kartal menunjukkan perlambatan

pertumbuhan dari 10,33% (yoy) pada triwulan III 2017

menjadi 0,30% (yoy) pada triwulan laporan. Namun

demikian, peningkatan tidak terjadi pada aktivitas

pembayaran nontunai. Pada triwulan IV 2017, nilai

rata-rata perputaran kliring harian mengalami

kontraksi lebih dalam dibanding triwulan lalu, yaitu

menjadi -17,10% (yoy) dari -14,91% (yoy) pada

triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, aktivitas perbankan

yang dicerminkan oleh kebutuhan pembiayaan

cenderung melambat pada triwulan laporan. Hal ini

tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang

tumbuh melambat pada periode tersebut. Pada

triwulan laporan, pertumbuhan kredit perbankan yang

disalurkan di Jawa Tengah tercatat sebesar 3,54% 2

(yoy) , lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

yang sebesar 4,98% (yoy).

Dit in jau dar i s is i pengeluaran, peningkatan

pertumbuhan pada triwulan laporan berasal dari

komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi

lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga

(LNPRT). Sementara kinerja investasi, ekspor luar

negeri, dan konsumsi pemerintah tetap tumbuh

meskipun mengalami perlambatan dari triwulan

sebelumnya. Di sisi lain, impor luar negeri Jawa Tengah

menunjukkan peningkatan yang relatif signifikan.

Sebagai komponen pengurang PDRB, tingginya

pertumbuhan impor menahan perekonomian Jawa

Tengah untuk tumbuh lebih tinggi pada triwulan

laporan.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, meningkatnya

pertumbuhan lapangan usaha pertanian, industri

pengolahan, dan konstruksi menjadi pendorong laju



komunikasi turut mendorong pertumbuhan pada

triwulan laporan. Namun demikian, melambatnya

Pertumbuhan kredit pada Bab I menggunakan lokasi proyek Jawa Tengah, yang berarti kredit yang disalurkan oleh bank se-Indonesia ke debitur atau proyek di Jawa Tengah.

1.

10

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

11

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Berdasarkan jenis konsumsinya, pengeluaran

masyarakat untuk konsumsi makanan dan minuman;

transportasi dan komunikasi; serta konsumsi

perumahan dan perlengkapan rumah tangga tumbuh

meningkat dibanding triwulan III 2017. Ketiga

komponen tersebut memegang pangsa hingga lebih

dari 75% dari total konsumsi rumah tangga, sehingga

perbaikan kinerja pada kelompok dimaksud mampu

mendorong peningkatan pertumbuhan konsumsi

rumah tangga secara keseluruhan. Namun demikian,

konsumsi pakaian dan alas kaki, konsumsi kesehatan

dan pendidikan, serta restoran dan hotel mengalami

perlambatan pertumbuhan.

Percepatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini

terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran Bank

Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, indeks

penjualan riil pada triwulan laporan meningkat menjadi

sebesar 182,6 dari triwulan III 2017 sebesar 174,8.

Peningkatan indeks penjualan riil terutama didorong

oleh meningkatnya penjualan kelompok komoditas

peralatan dan komunikasi di toko, peralatan rumah

tangga, serta makanan, minuman, dan tembakau.

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank

Indonesia juga menunjukkan bahwa kegiatan usaha

pada triwulan IV 2017 mengalami pertumbuhan yang

lebih tinggi. Hal tersebut tercermin dari Saldo Bersih

Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sebesar 30,36%, lebih

tinggi dibandingkan realisasi SBT triwulan III 2017

sebesar 14,77%. Optimisme pelaku usaha terhadap

peningkatan pertumbuhan pada triwulan laporan

mengindikasikan bahwa permintaan masyarakat pada

periode tersebut menunjukkan perbaikan. Lebih lanjut,

hasil liaison Bank Indonesia juga mengonfirmasi bahwa

pelaku usaha mengalami peningkatan penjualan di

pasar domestik dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal

tersebut diindikasikan dari likert scale (LS) penjualan

domestik triwulan IV 2017 sebesar 1,05; lebih tinggi

dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,47. Hasil dari

liaison juga menyebutkan bahwa sektor industri

pengolahan meningkatkan kapasitas produksinya

untuk mengejar target penjualan dan permintaan akhir

tahun.

Perbaikan konsumsi rumah tangga juga terkonfirmasi

dari hasil Survei Tendensi Konsumen yang dilakukan

oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan survei

tersebut, kondisi ekonomi rumah tangga di Jawa

Tengah mengalami peningkatan dibandingkan

triwulan sebelumnya, yang tercermin dari nilai Indeks

Tendensi Konsumen (ITK) triwulan IV 2017 yang di atas

100, yakni sebesar 106,63. Meningkatnya kondisi

ekonomi rumah tangga terutama disebabkan oleh

naiknya volume konsumsi barang dan jasa dengan

indeks sebesar 110,57. Adanya momen Natal dan

tahun baru mendorong kenaikan volume konsumsi

makanan dan nonmakanan, seperti pembelian pulsa

ponsel, pendidikan, rekreasi, transportasi, serta

perawatan kesehatan dan kecantikan. Selain itu,

men ingka tnya pendapa tan rumah t angga

dibandingkan triwulan sebelumnya juga turut

mendorong ekonomi konsumen, tercermin dari indeks

pendapatan rumah tangga sebesar 103,92.

Lebih lanjut, kestabilan harga yang terjaga juga

mendukung pen ingkatan k iner ja konsums i

masyarakat. Pada triwulan IV 2017 Jawa Tengah

mencatatkan inflasi sebesar 3,71% (yoy) atau masih

berada di bawah rentang sasaran inflasi tahun 2017

sebesar 4%±1%.

%

Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Rumah TanggaSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

(1)

-

1

2

3

4

5



2017II III IV

PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ) PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)

KOMPONEN PENGELUARAN

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

*Angka Sementara **Angka Sangat SementaraSumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

KONSUMSI RUMAH TANGGA

KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

INVESTASI

EKSPOR LUAR NEGERI

IMPOR LUAR NEGERI

NET EKSPOR ANTARDAERAH

PERUBAHAN INVENTORI

P D R B

2014 20152016*

I II III IV2016*

570.433

10.773

75.556

274.558

84.542

220.421

99.974

27.054

922.471

620.264

11.439

85.226

308.702

92.813

188.360

66.634

14.269

1.010.987

162.234

3.028

13.427

79.037

23.522

35.475

12.175

4.362

262.309

164.045

3.029

20.843

81.890

25.036

42.047

13.522

5.632

271.950

170.083

3.062

20.590

84.345

20.890

35.942

15.844

3.757

282.631

170.265

3.139

33.104

88.705

25.117

40.353

1.772

(5.519)

276.230

666.628

12.257

87.964

333.977

94.566

153.817

43.313

8.233

1.093.121

2017**

I II III IV174.589

3.201

14.017

84.796

26.273

42.374

17.593

6.356

284.451

179.274

3.329

20.244

89.288

25.355

38.786

11.024

5.229

294.958

182.779

3.284

22.658

94.089

28.727

42.872

16.008

1.458

306.131

184.064

3.378

36.796

98.594

29.538

54.864

5.371

(1.368)

301.509

2017**

720.706

13.193

93.714

366.766

109.893

178.897

49.996

11.676

1.187.049


Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)



KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

INVESTASI

EKSPOR LUAR NEGERI

IMPOR LUAR NEGERI


PERUBAHAN INVENTORI

P D R B

2014 20152016*

I II III IV2016*

465.234

8.299

56.643

220.773

68.523

118.498

47.723

16.261

764.959

485.947

8.047

58.118

232.335

68.717

99.894

48.419

5.076

806.765

124.097

2.109

9.085

58.521

16.955

20.800

13.363

2.703

206.032

126.063

2.111

13.420

60.317

17.858

25.027

14.949

2.808

212.499

129.082

2.116

13.312

62.058

14.721

21.580

16.567

1.728

218.003

128.866

2.163

21.955

65.352

17.636

23.449

1.918

-1.663

212.779

508.108

8.499

57.772

246.247

67.169

90.856

46.798

5.576

849.313

2017**

I II III IV129.872

2.177

9.286

61.805

18.362

24.166

16.154

3.513

217.003

132.228

2.242

12.753

64.784

17.552

22.086

13.148

2.883

223.504

134.661

2.200

14.196

67.888

19.715

24.345

14.322

636

229.274

134.853

2.257

23.231

70.240

19.968

29.327

4.129

(1.080)

224.270

2017**

531.614

8.875

59.467

264.716

75.597

99.925

47.753

5.953

894.050


Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Pengeluaran (%, YOY)



KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

INVESTASI

EKSPOR LUAR NEGERI

IMPOR LUAR NEGERI


PERUBAHAN INVENTORI

P D R B

2014 20152016*

I II III IV2016*

4,31

8,62

2,19

4,52

10,66

(7,29)

(6,80)

(22,63)

5,27

4,45

(3,04)

2,60

5,24

0,28

(15,70)

1,46

(68,78)

5,47

4,68

8,73

2,90

5,34

(0,28)

(18,86)

(22,12)

(0,08)

5,07

4,80

9,17

11,02

6,87

(1,59)

(4,85)

8,14

(39,15)

5,70

4,36

3,47

(11,52)

5,75

(10,48)

(12,44)

9,27

43,27

5,00

4,41

1,60

(0,91)

5,99

3,00

0,60

(15,68)

(51,81)

5,33

4,56

5,61

(0,59)

5,99

(2,25)

(9,05)

(3,35)

9,85

5,27

2017**

I II III IV4,65

3,24

2,22

5,61

8,30

16,19

20,88

29,98

5,32

4,89

6,19

(4,97)

7,41

(1,71)

(11,75)

(12,05)

2,68

5,18

4,32

3,94

6,64

9,39

33,93

12,81

(13,55)

(63,16)

5,17

4,65

4,33

5,81

7,48

13,22

25,07

115,20

(35,01)

5,40

2017**

4,63

4,43

2,93

7,50

12,55

9,98

2,04

6,75

5,27

1.1.1.1. Pengeluaran Konsumsi

Secara keseluruhan, pengeluaran konsumsi

mencatatkan pertumbuhan yang meningkat pada

triwulan laporan. Akselerasi pertumbuhan terutama

terjadi di sisi swasta, karena konsumsi rumah tangga

maupun lembaga nonprofit yang melayani rumah

tangga (LNPRT) mengalami peningkatan pertumbuhan.

Sementara pertumbuhan konsumsi pemerintah

tercatat sedikit melambat dari triwulan III 2017.

Konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2017

tumbuh 4,65% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

triwulan III 2017 sebesar 4,32% (yoy) maupun

triwulan IV 2016 sebesar 4,41% (yoy). Secara

triwulanan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga

tercatat 0,14% (qtq), atau berbalik arah dibandingkan

pertumbuhan negatif pada periode yang sama tahun

sebelumnya yaitu -0,17% (qtq). Percepatan konsumsi

rumah tangga terjadi seiring dengan pola konsumsi

masyarakat pada akhir tahun, di mana terdapat banyak

promosi menjelang libur Hari Raya Natal dan Tahun

Baru, sehingga masyarakat banyak mengalokasikan

pendapatannya untuk melakukan konsumsi pada

triwulan IV.

12

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

13

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Berdasarkan jenis konsumsinya, pengeluaran

masyarakat untuk konsumsi makanan dan minuman;

transportasi dan komunikasi; serta konsumsi

perumahan dan perlengkapan rumah tangga tumbuh

meningkat dibanding triwulan III 2017. Ketiga

komponen tersebut memegang pangsa hingga lebih

dari 75% dari total konsumsi rumah tangga, sehingga

perbaikan kinerja pada kelompok dimaksud mampu

mendorong peningkatan pertumbuhan konsumsi

rumah tangga secara keseluruhan. Namun demikian,

konsumsi pakaian dan alas kaki, konsumsi kesehatan

dan pendidikan, serta restoran dan hotel mengalami

perlambatan pertumbuhan.

Percepatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini

terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran Bank

Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, indeks

penjualan riil pada triwulan laporan meningkat menjadi

sebesar 182,6 dari triwulan III 2017 sebesar 174,8.

Peningkatan indeks penjualan riil terutama didorong

oleh meningkatnya penjualan kelompok komoditas

peralatan dan komunikasi di toko, peralatan rumah

tangga, serta makanan, minuman, dan tembakau.


Indonesia juga menunjukkan bahwa kegiatan usaha

pada triwulan IV 2017 mengalami pertumbuhan yang

lebih tinggi. Hal tersebut tercermin dari Saldo Bersih

Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sebesar 30,36%, lebih

tinggi dibandingkan realisasi SBT triwulan III 2017

sebesar 14,77%. Optimisme pelaku usaha terhadap

peningkatan pertumbuhan pada triwulan laporan

mengindikasikan bahwa permintaan masyarakat pada

periode tersebut menunjukkan perbaikan. Lebih lanjut,

hasil liaison Bank Indonesia juga mengonfirmasi bahwa

pelaku usaha mengalami peningkatan penjualan di

pasar domestik dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal

tersebut diindikasikan dari likert scale (LS) penjualan

domestik triwulan IV 2017 sebesar 1,05; lebih tinggi

dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,47. Hasil dari

liaison juga menyebutkan bahwa sektor industri

pengolahan meningkatkan kapasitas produksinya

untuk mengejar target penjualan dan permintaan akhir

tahun.

Perbaikan konsumsi rumah tangga juga terkonfirmasi

dari hasil Survei Tendensi Konsumen yang dilakukan

oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan survei

tersebut, kondisi ekonomi rumah tangga di Jawa

Tengah mengalami peningkatan dibandingkan

triwulan sebelumnya, yang tercermin dari nilai Indeks

Tendensi Konsumen (ITK) triwulan IV 2017 yang di atas

100, yakni sebesar 106,63. Meningkatnya kondisi

ekonomi rumah tangga terutama disebabkan oleh

naiknya volume konsumsi barang dan jasa dengan

indeks sebesar 110,57. Adanya momen Natal dan

tahun baru mendorong kenaikan volume konsumsi

makanan dan nonmakanan, seperti pembelian pulsa

ponsel, pendidikan, rekreasi, transportasi, serta

perawatan kesehatan dan kecantikan. Selain itu,

men ingka tnya pendapa tan rumah t angga

dibandingkan triwulan sebelumnya juga turut

mendorong ekonomi konsumen, tercermin dari indeks

pendapatan rumah tangga sebesar 103,92.

Lebih lanjut, kestabilan harga yang terjaga juga

mendukung pen ingkatan k iner ja konsums i

masyarakat. Pada triwulan IV 2017 Jawa Tengah

mencatatkan inflasi sebesar 3,71% (yoy) atau masih

berada di bawah rentang sasaran inflasi tahun 2017

sebesar 4%±1%.

%

Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Rumah TanggaSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

(1)

-

1

2

3

4

5



2017II III IV



Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)



KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

INVESTASI

EKSPOR LUAR NEGERI

IMPOR LUAR NEGERI


PERUBAHAN INVENTORI

P D R B

2014 20152016*

I II III IV2016*

570.433

10.773

75.556

274.558

84.542

220.421

99.974

27.054

922.471

620.264

11.439

85.226

308.702

92.813

188.360

66.634

14.269

1.010.987

162.234

3.028

13.427

79.037

23.522

35.475

12.175

4.362

262.309

164.045

3.029

20.843

81.890

25.036

42.047

13.522

5.632

271.950

170.083

3.062

20.590

84.345

20.890

35.942

15.844

3.757

282.631

170.265

3.139

33.104

88.705

25.117

40.353

1.772

(5.519)

276.230

666.628

12.257

87.964

333.977

94.566

153.817

43.313

8.233

1.093.121

2017**

I II III IV174.589

3.201

14.017

84.796

26.273

42.374

17.593

6.356

284.451

179.274

3.329

20.244

89.288

25.355

38.786

11.024

5.229

294.958

182.779

3.284

22.658

94.089

28.727

42.872

16.008

1.458

306.131

184.064

3.378

36.796

98.594

29.538

54.864

5.371

(1.368)

301.509

2017**

720.706

13.193

93.714

366.766

109.893

178.897

49.996

11.676

1.187.049


Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)



KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

INVESTASI

EKSPOR LUAR NEGERI

IMPOR LUAR NEGERI


PERUBAHAN INVENTORI

P D R B

2014 20152016*

I II III IV2016*

465.234

8.299

56.643

220.773

68.523

118.498

47.723

16.261

764.959

485.947

8.047

58.118

232.335

68.717

99.894

48.419

5.076

806.765

124.097

2.109

9.085

58.521

16.955

20.800

13.363

2.703

206.032

126.063

2.111

13.420

60.317

17.858

25.027

14.949

2.808

212.499

129.082

2.116

13.312

62.058

14.721

21.580

16.567

1.728

218.003

128.866

2.163

21.955

65.352

17.636

23.449

1.918

-1.663

212.779

508.108

8.499

57.772

246.247

67.169

90.856

46.798

5.576

849.313

2017**

I II III IV129.872

2.177

9.286

61.805

18.362

24.166

16.154

3.513

217.003

132.228

2.242

12.753

64.784

17.552

22.086

13.148

2.883

223.504

134.661

2.200

14.196

67.888

19.715

24.345

14.322

636

229.274

134.853

2.257

23.231

70.240

19.968

29.327

4.129

(1.080)

224.270

2017**

531.614

8.875

59.467

264.716

75.597

99.925

47.753

5.953

894.050


Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Pengeluaran (%, YOY)



KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

INVESTASI

EKSPOR LUAR NEGERI

IMPOR LUAR NEGERI


PERUBAHAN INVENTORI

P D R B

2014 20152016*

I II III IV2016*

4,31

8,62

2,19

4,52

10,66

(7,29)

(6,80)

(22,63)

5,27

4,45

(3,04)

2,60

5,24

0,28

(15,70)

1,46

(68,78)

5,47

4,68

8,73

2,90

5,34

(0,28)

(18,86)

(22,12)

(0,08)

5,07

4,80

9,17

11,02

6,87

(1,59)

(4,85)

8,14

(39,15)

5,70

4,36

3,47

(11,52)

5,75

(10,48)

(12,44)

9,27

43,27

5,00

4,41

1,60

(0,91)

5,99

3,00

0,60

(15,68)

(51,81)

5,33

4,56

5,61

(0,59)

5,99

(2,25)

(9,05)

(3,35)

9,85

5,27

2017**

I II III IV4,65

3,24

2,22

5,61

8,30

16,19

20,88

29,98

5,32

4,89

6,19

(4,97)

7,41

(1,71)

(11,75)

(12,05)

2,68

5,18

4,32

3,94

6,64

9,39

33,93

12,81

(13,55)

(63,16)

5,17

4,65

4,33

5,81

7,48

13,22

25,07

115,20

(35,01)

5,40

2017**

4,63

4,43

2,93

7,50

12,55

9,98

2,04

6,75

5,27

1.1.1.1. Pengeluaran Konsumsi

Secara keseluruhan, pengeluaran konsumsi

mencatatkan pertumbuhan yang meningkat pada

triwulan laporan. Akselerasi pertumbuhan terutama

terjadi di sisi swasta, karena konsumsi rumah tangga

maupun lembaga nonprofit yang melayani rumah

tangga (LNPRT) mengalami peningkatan pertumbuhan.

Sementara pertumbuhan konsumsi pemerintah

tercatat sedikit melambat dari triwulan III 2017.

Konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2017


triwulan III 2017 sebesar 4,32% (yoy) maupun

triwulan IV 2016 sebesar 4,41% (yoy). Secara

triwulanan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga

tercatat 0,14% (qtq), atau berbalik arah dibandingkan

pertumbuhan negatif pada periode yang sama tahun

sebelumnya yaitu -0,17% (qtq). Percepatan konsumsi

rumah tangga terjadi seiring dengan pola konsumsi

masyarakat pada akhir tahun, di mana terdapat banyak

promosi menjelang libur Hari Raya Natal dan Tahun

Baru, sehingga masyarakat banyak mengalokasikan

pendapatannya untuk melakukan konsumsi pada

triwulan IV.

12

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

13

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 1.12 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT

(20)

(10)

-

10

20

30

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

% YOY




2017II III IV

Grafik 1.13 Pertumbuhan Konsumsi PemerintahSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80%, YOY

PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ) - SKALA KANAN

-15

-10

-5

0

5

10

15 %, QTQ



2017II III IV

Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani

rumah tangga (LNPRT) pada triwulan IV 2017


pertumbuhan triwulan III 2017 yang tercatat 3,94%

(yoy). Peningkatan pertumbuhan pada triwulan laporan

salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya

konsumsi lembaga nonprofit, khususnya partai politik

yang mulai mempersiapkan kegiatan pemilihan umum

kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Pilkada di 7

kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang akan dimulai

pada Februari 2018. Lebih lanjut, apabila dibandingkan

dengan triwulan III 2017, kegiatan organisasi

masyarakat dan yayasan pada triwulan akhir 2017 ini

lebih tinggi, karena pada triwulan III 2017 terdapat

penurunan aktivitas sosial yang dilakukan masyarakat

akibat bergesernya bulan Ramadan dan Idul Fitri ke

triwulan II. Meskipun menunjukkan peningkatan,

komponen ini hanya menyumbang 1,12% dari total

perekonomian Jawa Tengah, sehingga akselerasi

pertumbuhan komponen ini tidak memberikan

dampak signifikan secara langsung. Namun demikian,

perbaikan kinerja komponen ini dapat memberikan

dampak tidak langsung terhadap perekonomian

terutama melalui peningkatan konsumsi rumah

tangga.

Lain halnya dengan sisi swasta, pertumbuhan

konsumsi pemerintah mengalami perlambatan

pertumbuhan pada triwulan IV 2017. Konsumsi

pemerintah tumbuh 5,81% (yoy); melambat setelah

pada triwulan sebelumnya tumbuh tinggi sebesar

6,64% (yoy). Secara tr iwulanan, komponen

pengeluaran ini tumbuh 63,64% (qtq) pada triwulan

laporan, lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan

IV 2016 sebesar 64,92% (qtq).

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD),

melambatnya pertumbuhan pengeluaran konsumsi

pemerintah pada triwulan laporan dipengaruhi oleh

tingginya realisasi belanja pegawai dan belanja

operasional pada triwulan III 2017. Banyaknya program

pemerintah yang telah diselesaikan pada triwulan III

menyebabkan pencairan anggaran telah direalisasikan

lebih cepat. Percepatan penyelesaian program dan

realisasi penyerapan anggaran tersebut terutama

terjadi untuk program-program yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

sebagai pengaruh dari percepatan pelaksanaan proses

pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut, monitoring

realisasi penyerapan APBN yang cenderung lebih ketat

mendorong penyelesaian program dan realisasi

anggaran dilaksanakan secara tepat waktu.

Pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah pada 2017 mencapai 103,31% dari total

anggaran, membaik dibanding tahun sebelumnya yang

hanya sebesar 90,37%. Lebih lan jut , dana

perimbangan Pemprov Jawa Tengah juga terealisasi di

atas 90%, yakni sebesar 97,09%. Perbaikan realisasi

pendapatan mendorong realisasi belanja pemerintah

daerah mengalami normalisasi pada 2017, setelah

pemotongan anggaran yang dilakukan tahun 2016.


%, YOY %, YOY

3

4

5

4

6

8

10

12

14

16

KREDIT KONSUMSI PDRB KONSUMSI - SKALA KANAN DPK PERORANGAN

Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, danPertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga



2017II III IV

LAINNYA - SKALA KANANKKB KPR PERALATAN RUMAH TANGGA

Grafik 1.11 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi

%, YOY%, YOY

-20

0

20

40

60

80

100

-5

0

5

10

15

20

25



2017II III IV

Grafik 1.8 Indeks Tendensi KonsumenSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

INDEKS

90

95

100

105

110

115

120

125

PENDAPATAN RUMAH TANGGAITKPENDAPATAN RUMAH TANGGA PENGARUH INFLASI TERHADAP TINGKAT KONSUMSI

VOLUME KONSUMSI BARANG/JASA



2017II III IV

Grafik 1.9 Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan KonsumsiRumah Tangga


-2

0

2

4

6

8

10

3

4

5%, YOY

INFLASI PDRB KONSUMSI - SKALA KANAN

%, YOY



2017II III IV

Kinerja konsumsi yang meningkat juga terindikasi dari

kinerja kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Penyaluran

kredit konsumsi di Jawa Tengah oleh perbankan

tumbuh 9,52% (yoy); meningkat dibanding

pertumbuhan pada triwulan III 2017 sebesar 8,68%

(yoy). Peningkatan ini terutama disumbangkan oleh

perbaikan kinerja penyaluran Kredit Kepemilikan

Kendaraan Bermotor (KKB), yaitu dari 3,61% (yoy)

menjadi 6,37% (yoy); serta Kredit Kepemilikan Rumah

(KPR), yaitu dari 6,42% (yoy) menjadi 7,97% (yoy).

Kredit multiguna lainnya juga terpantau tumbuh

meningkat pada periode laporan. Sementara itu,

pembelian peralatan rumah tangga sebagai komponen

kredit konsumsi lainnya mengalami perlambatan

pertumbuhan.

Lebih lanjut, masyarakat ditengarai meningkatkan

pengeluaran konsumsinya pada periode laporan dan

mengurangi simpanannya di bank. Hal tersebut

tercermin dari dana pihak ketiga (DPK) rumah tangga di

perbankan Jawa Tengah pada triwulan laporan yang

tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan DPK oleh golongan nasabah perorangan

menunjukkan perlambatan dari 11,13% (yoy) menjadi

9,58% (yoy) pada periode laporan.

Secara keseluruhan tahun 2017, pertumbuhan

konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan

menjadi 4,63% (yoy), dari pertumbuhan 4,56%

(yoy) pada tahun 2016. Beberapa pelonggaran

kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia seperti

penurunan tingkat suku bunga 7-Days Reverse Repo

Rate sebesar 50 basic points (bps) pada 2017 dan inflasi

yang terjaga membantu penguatan konsumsi pada

2017. Konsumsi rumah tangga Jawa Tengah terutama

dalam bentuk makanan dan minuman bukan restoran

serta transportasi dan komunikasi menunjukkan

peningkatan pertumbuhan, yang masing-masing

menguasai pangsa 39,02% dan 26,16%. Selain itu,

konsumsi restoran dan hotel, serta pakaian dan alas kaki

dengan pangsa 8,30% dan 3,95% juga menunjukkan

peningkatan pertumbuhan dibanding tahun 2016.

14

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

15

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 1.12 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT

(20)

(10)

-

10

20

30


% YOY




2017II III IV

Grafik 1.13 Pertumbuhan Konsumsi PemerintahSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80%, YOY

PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ) - SKALA KANAN

-15

-10

-5

0

5

10

15 %, QTQ



2017II III IV

Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani

rumah tangga (LNPRT) pada triwulan IV 2017


pertumbuhan triwulan III 2017 yang tercatat 3,94%

(yoy). Peningkatan pertumbuhan pada triwulan laporan

salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya

konsumsi lembaga nonprofit, khususnya partai politik

yang mulai mempersiapkan kegiatan pemilihan umum

kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Pilkada di 7

kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang akan dimulai

pada Februari 2018. Lebih lanjut, apabila dibandingkan

dengan triwulan III 2017, kegiatan organisasi

masyarakat dan yayasan pada triwulan akhir 2017 ini

lebih tinggi, karena pada triwulan III 2017 terdapat

penurunan aktivitas sosial yang dilakukan masyarakat

akibat bergesernya bulan Ramadan dan Idul Fitri ke

triwulan II. Meskipun menunjukkan peningkatan,

komponen ini hanya menyumbang 1,12% dari total

perekonomian Jawa Tengah, sehingga akselerasi

pertumbuhan komponen ini tidak memberikan

dampak signifikan secara langsung. Namun demikian,

perbaikan kinerja komponen ini dapat memberikan

dampak tidak langsung terhadap perekonomian

terutama melalui peningkatan konsumsi rumah

tangga.

Lain halnya dengan sisi swasta, pertumbuhan

konsumsi pemerintah mengalami perlambatan

pertumbuhan pada triwulan IV 2017. Konsumsi

pemerintah tumbuh 5,81% (yoy); melambat setelah

pada triwulan sebelumnya tumbuh tinggi sebesar

6,64% (yoy). Secara tr iwulanan, komponen

pengeluaran ini tumbuh 63,64% (qtq) pada triwulan

laporan, lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan

IV 2016 sebesar 64,92% (qtq).

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD),

melambatnya pertumbuhan pengeluaran konsumsi

pemerintah pada triwulan laporan dipengaruhi oleh

tingginya realisasi belanja pegawai dan belanja

operasional pada triwulan III 2017. Banyaknya program

pemerintah yang telah diselesaikan pada triwulan III

menyebabkan pencairan anggaran telah direalisasikan

lebih cepat. Percepatan penyelesaian program dan

realisasi penyerapan anggaran tersebut terutama

terjadi untuk program-program yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

sebagai pengaruh dari percepatan pelaksanaan proses

pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut, monitoring

realisasi penyerapan APBN yang cenderung lebih ketat

mendorong penyelesaian program dan realisasi

anggaran dilaksanakan secara tepat waktu.

Pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah pada 2017 mencapai 103,31% dari total

anggaran, membaik dibanding tahun sebelumnya yang

hanya sebesar 90,37%. Lebih lan jut , dana

perimbangan Pemprov Jawa Tengah juga terealisasi di

atas 90%, yakni sebesar 97,09%. Perbaikan realisasi

pendapatan mendorong realisasi belanja pemerintah

daerah mengalami normalisasi pada 2017, setelah

pemotongan anggaran yang dilakukan tahun 2016.


%, YOY %, YOY

3

4

5

4

6

8

10

12

14

16

KREDIT KONSUMSI PDRB KONSUMSI - SKALA KANAN DPK PERORANGAN

Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, danPertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga



2017II III IV

LAINNYA - SKALA KANANKKB KPR PERALATAN RUMAH TANGGA

Grafik 1.11 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi

%, YOY%, YOY

-20

0

20

40

60

80

100

-5

0

5

10

15

20

25



2017II III IV

Grafik 1.8 Indeks Tendensi KonsumenSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

INDEKS

90

95

100

105

110

115

120

125

PENDAPATAN RUMAH TANGGAITKPENDAPATAN RUMAH TANGGA PENGARUH INFLASI TERHADAP TINGKAT KONSUMSI

VOLUME KONSUMSI BARANG/JASA



2017II III IV

Grafik 1.9 Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan KonsumsiRumah Tangga


-2

0

2

4

6

8

10

3

4

5%, YOY

INFLASI PDRB KONSUMSI - SKALA KANAN

%, YOY



2017II III IV

Kinerja konsumsi yang meningkat juga terindikasi dari

kinerja kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Penyaluran

kredit konsumsi di Jawa Tengah oleh perbankan

tumbuh 9,52% (yoy); meningkat dibanding

pertumbuhan pada triwulan III 2017 sebesar 8,68%

(yoy). Peningkatan ini terutama disumbangkan oleh

perbaikan kinerja penyaluran Kredit Kepemilikan

Kendaraan Bermotor (KKB), yaitu dari 3,61% (yoy)

menjadi 6,37% (yoy); serta Kredit Kepemilikan Rumah

(KPR), yaitu dari 6,42% (yoy) menjadi 7,97% (yoy).

Kredit multiguna lainnya juga terpantau tumbuh

meningkat pada periode laporan. Sementara itu,

pembelian peralatan rumah tangga sebagai komponen

kredit konsumsi lainnya mengalami perlambatan

pertumbuhan.

Lebih lanjut, masyarakat ditengarai meningkatkan

pengeluaran konsumsinya pada periode laporan dan

mengurangi simpanannya di bank. Hal tersebut

tercermin dari dana pihak ketiga (DPK) rumah tangga di

perbankan Jawa Tengah pada triwulan laporan yang

tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan DPK oleh golongan nasabah perorangan

menunjukkan perlambatan dari 11,13% (yoy) menjadi

9,58% (yoy) pada periode laporan.


konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan

menjadi 4,63% (yoy), dari pertumbuhan 4,56%

(yoy) pada tahun 2016. Beberapa pelonggaran

kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia seperti

penurunan tingkat suku bunga 7-Days Reverse Repo

Rate sebesar 50 basic points (bps) pada 2017 dan inflasi

yang terjaga membantu penguatan konsumsi pada

2017. Konsumsi rumah tangga Jawa Tengah terutama

dalam bentuk makanan dan minuman bukan restoran

serta transportasi dan komunikasi menunjukkan

peningkatan pertumbuhan, yang masing-masing

menguasai pangsa 39,02% dan 26,16%. Selain itu,

konsumsi restoran dan hotel, serta pakaian dan alas kaki

dengan pangsa 8,30% dan 3,95% juga menunjukkan

peningkatan pertumbuhan dibanding tahun 2016.

14

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

15

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 1.17 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi,dan Konsumsi Semen

Sumber: Kemenperin, Kemendag, BPS Provinsi Jawa Tengah

%, YOY



2017II III IV

0

5

10

15

20

25

30

35

PDRB INVESTASI KONSUMSI SEMEN PDRB KONSTRUKSI

Grafik 1.18 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga KreditInvestasi

RRT SUKU BUNGA KREDIT INVESTASI - SKALA KANAN KREDIT INVESTASI

-

5

10

15

20

25

30

35

40 %, YOY %

10

11

12

13

14



2017II III IV

Seperti halnya pengeluaran konsumsi pemerintah,

melambatnya pertumbuhan investasi pada triwulan

laporan disebabkan oleh sebagian besar proyek

infrastruktur pemerintah yang telah diselesaikan lebih

cepat pada triwulan III 2017, khususnya yang

bersumber dari belanja modal APBN. Sebagaimana

diketahui, pencatatan PMTB dilakukan berdasarkan

pencairan atau pembayaran proyek. Dengan demikian,

percepatan penyelesaian proyek infrastruktur yang

mayoritas jatuh pada triwulan III 2017 mendorong

percepatan realisasi penyerapan anggaran, sehingga

pertumbuhan investasi relatif tinggi pada triwulan lalu.

Hal tersebut terjadi karena proses lelang proyek

infrastruktur telah diselesaikan lebih awal, sehingga

kementerian/lembaga dapat melakukan belanja lebih

cepat.

Penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah maupun

investasi oleh swasta masih berlanjut dan menjadi

pendorong kegiatan investasi pada triwulan laporan.

Namun demikian, kinerja investasi bangunan

ditengarai mengalami perlambatan. Hal tersebut

diindikasikan oleh melambatnya pertumbuhan

konsumsi semen triwulan laporan menjadi sebesar

17,84% (yoy), setelah tumbuh tinggi sebesar 32,04%

(yoy) pada triwulan III 2017.

Kegiatan investasi yang tumbuh melambat pada

triwulan laporan juga sejalan dengan kinerja

pembiayaan perbankan. Hal tersebut tercermin dari

pertumbuhan kredit yang disalurkan bank umum untuk

kegiatan investasi di Jawa Tengah yang terkontraksi

12,61% (yoy), atau lebih dalam dibanding triwulan

sebelumnya yang tumbuh negatif 8,83% (yoy).

Sementara itu, rata-rata tertimbang suku bunga kredit

investasi relatif tidak banyak berubah, yaitu dari

10,85% pada triwulan III 2017 menjadi sebesar

10,60% pada periode laporan.

Ditinjau berdasarkan asal penanaman modal,

perlambatan investasi diindikasikan terjadi pada

investasi yang berasal dari dalam negeri, sedangkan

pertumbuhan investasi pihak asing masih mengalami

peningkatan. Nilai penanaman modal dalam negeri

pada triwulan laporan sebesar Rp6.799,2 miliar;

mengalami kontraksi 52,02% (yoy), setelah tumbuh

73,64% (yoy) pada triwulan lalu. Sementara itu, pada

triwulan IV 2017 penanaman modal asing di Jawa

Tengah adalah sebesar USD876,16 juta; terpantau

tumbuh sebesar 284,62% (yoy), meningkat setelah

triwulan III 2017 tumbuh 37,56% (yoy).

Grafik 1.19 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri

PMA PMDN

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800 %, YOY



2017II III IV

Grafik 1.14 Persentase Realisasi Pendapatan dan BelanjaPemerintah Provinsi Jawa Tengah

REALISASI PENDAPATAN REALISASI BELANJA

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

0

20

40

60

80

100

120 %



2017II III IV

Grafik 1.15 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan PDRB KonsumsiPemerintah


-15

-10

-5

0

5

10

15

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50 %, YOY

GIRO SEKTOR PEMERINTAH PDRB KONSUMSI PEMERINTAH - SKALA KANAN

%, YOY



2017II III IV

Pada periode laporan, realisasi belanja tidak langsung

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Jawa Tengah setelah Perubahan (APBDP) tercatat

97,29% dari total anggaran belanja, membaik

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

dengan realisasi 90,31%, terutama didorong oleh

peningkatan realisasi belanja pegawai, bantuan sosial,

serta bagi hasil kepada kabupaten/kota. Peningkatan

kiner ja keuangan pemerintah salah satunya

dipengaruhi oleh PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang

mengatur bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah

menjadi kriteria alokasi Dana Insentif Desa (DID).

Bertambahnya realisasi belanja pada triwulan laporan

tercermin dari penurunan simpanan giro pemerintah

yang terdapat di perbankan yang berada di Jawa

Tengah, yaitu menjadi tumbuh negatif sebesar 3,95%

(yoy), setelah tumbuh 6,68% (yoy) pada triwulan

sebelumnya. Penurunan jumlah dana pemerintah yang

berada di perbankan menandakan pemerintah lebih

aktif dalam melakukan pengeluaran belanja

pemerintah.

Dengan optimalnya penerimaan tahun 2017 dan

kinerja pengeluaran sepanjang semester II,

pengeluaran konsumsi pemerintah secara

keseluruhan tahun 2017 tumbuh sebesar 2,93%

(yoy), berbalik arah setelah tahun 2016 terkontraksi

sebesar 0,59% (yoy). Seperti halnya konsumsi LNPRT,

konsumsi pemerintah relatif tidak memberikan

sumbangan besar terhadap pertumbuhan ekonomi,

namun komponen pengeluaran ini memberikan

dampak secara tidak langsung yang dapat memicu

pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi lebih

tinggi. Sebagai contoh adalah pembayaran gaji, hibah,

dan bantuan sosial pada konsumsi pemerintah.

Kegiatan tersebut dapat memberikan pendapatan

tambahan bagi rumah tangga dan membantu daya beli

masyarakat yang terlibat sehingga konsumsi rumah

tangga secara keseluruhan turut meningkat.

1.1.1.2. Pengeluaran Investasi

Pada triwulan IV 2017, investasi yang tercermin

dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

tumbuh sebesar 7,48% (yoy), lebih rendah

dibanding triwulan yang lalu yang tumbuh 9,39%

(yoy). Secara triwulanan, investasi tercatat tumbuh

3,47% (qtq), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan

pada triwulan IV 2016 yang sebesar 5,31% (qtq).

Perlambatan kinerja ini diindikasikan terjadi pada

investasi dalam bentuk nonbangunan dan bangunan.


%

Grafik 1.16 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap BrutoSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah



2017II III IV

(6)

(4)

(2)

-

2

4

6

8

10

16

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

17

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 1.17 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi,dan Konsumsi Semen

Sumber: Kemenperin, Kemendag, BPS Provinsi Jawa Tengah

%, YOY



2017II III IV

0

5

10

15

20

25

30

35

PDRB INVESTASI KONSUMSI SEMEN PDRB KONSTRUKSI

Grafik 1.18 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga KreditInvestasi

RRT SUKU BUNGA KREDIT INVESTASI - SKALA KANAN KREDIT INVESTASI

-

5

10

15

20

25

30

35

40 %, YOY %

10

11

12

13

14



2017II III IV

Seperti halnya pengeluaran konsumsi pemerintah,

melambatnya pertumbuhan investasi pada triwulan

laporan disebabkan oleh sebagian besar proyek

infrastruktur pemerintah yang telah diselesaikan lebih

cepat pada triwulan III 2017, khususnya yang

bersumber dari belanja modal APBN. Sebagaimana

diketahui, pencatatan PMTB dilakukan berdasarkan

pencairan atau pembayaran proyek. Dengan demikian,

percepatan penyelesaian proyek infrastruktur yang

mayoritas jatuh pada triwulan III 2017 mendorong

percepatan realisasi penyerapan anggaran, sehingga

pertumbuhan investasi relatif tinggi pada triwulan lalu.

Hal tersebut terjadi karena proses lelang proyek

infrastruktur telah diselesaikan lebih awal, sehingga

kementerian/lembaga dapat melakukan belanja lebih

cepat.

Penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah maupun

investasi oleh swasta masih berlanjut dan menjadi

pendorong kegiatan investasi pada triwulan laporan.

Namun demikian, kinerja investasi bangunan

ditengarai mengalami perlambatan. Hal tersebut

diindikasikan oleh melambatnya pertumbuhan

konsumsi semen triwulan laporan menjadi sebesar

17,84% (yoy), setelah tumbuh tinggi sebesar 32,04%

(yoy) pada triwulan III 2017.

Kegiatan investasi yang tumbuh melambat pada

triwulan laporan juga sejalan dengan kinerja

pembiayaan perbankan. Hal tersebut tercermin dari

pertumbuhan kredit yang disalurkan bank umum untuk

kegiatan investasi di Jawa Tengah yang terkontraksi

12,61% (yoy), atau lebih dalam dibanding triwulan

sebelumnya yang tumbuh negatif 8,83% (yoy).

Sementara itu, rata-rata tertimbang suku bunga kredit

investasi relatif tidak banyak berubah, yaitu dari

10,85% pada triwulan III 2017 menjadi sebesar

10,60% pada periode laporan.

Ditinjau berdasarkan asal penanaman modal,

perlambatan investasi diindikasikan terjadi pada

investasi yang berasal dari dalam negeri, sedangkan

pertumbuhan investasi pihak asing masih mengalami

peningkatan. Nilai penanaman modal dalam negeri

pada triwulan laporan sebesar Rp6.799,2 miliar;

mengalami kontraksi 52,02% (yoy), setelah tumbuh

73,64% (yoy) pada triwulan lalu. Sementara itu, pada

triwulan IV 2017 penanaman modal asing di Jawa

Tengah adalah sebesar USD876,16 juta; terpantau

tumbuh sebesar 284,62% (yoy), meningkat setelah

triwulan III 2017 tumbuh 37,56% (yoy).

Grafik 1.19 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri

PMA PMDN

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800 %, YOY



2017II III IV

Grafik 1.14 Persentase Realisasi Pendapatan dan BelanjaPemerintah Provinsi Jawa Tengah

REALISASI PENDAPATAN REALISASI BELANJA


0

20

40

60

80

100

120 %



2017II III IV

Grafik 1.15 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan PDRB KonsumsiPemerintah


-15

-10

-5

0

5

10

15

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50 %, YOY

GIRO SEKTOR PEMERINTAH PDRB KONSUMSI PEMERINTAH - SKALA KANAN

%, YOY



2017II III IV

Pada periode laporan, realisasi belanja tidak langsung

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Jawa Tengah setelah Perubahan (APBDP) tercatat

97,29% dari total anggaran belanja, membaik


dengan realisasi 90,31%, terutama didorong oleh

peningkatan realisasi belanja pegawai, bantuan sosial,

serta bagi hasil kepada kabupaten/kota. Peningkatan

kiner ja keuangan pemerintah salah satunya

dipengaruhi oleh PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang

mengatur bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah

menjadi kriteria alokasi Dana Insentif Desa (DID).

Bertambahnya realisasi belanja pada triwulan laporan

tercermin dari penurunan simpanan giro pemerintah

yang terdapat di perbankan yang berada di Jawa

Tengah, yaitu menjadi tumbuh negatif sebesar 3,95%

(yoy), setelah tumbuh 6,68% (yoy) pada triwulan

sebelumnya. Penurunan jumlah dana pemerintah yang

berada di perbankan menandakan pemerintah lebih

aktif dalam melakukan pengeluaran belanja

pemerintah.

Dengan optimalnya penerimaan tahun 2017 dan

kinerja pengeluaran sepanjang semester II,

pengeluaran konsumsi pemerintah secara

keseluruhan tahun 2017 tumbuh sebesar 2,93%

(yoy), berbalik arah setelah tahun 2016 terkontraksi

sebesar 0,59% (yoy). Seperti halnya konsumsi LNPRT,

konsumsi pemerintah relatif tidak memberikan

sumbangan besar terhadap pertumbuhan ekonomi,

namun komponen pengeluaran ini memberikan

dampak secara tidak langsung yang dapat memicu

pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi lebih

tinggi. Sebagai contoh adalah pembayaran gaji, hibah,

dan bantuan sosial pada konsumsi pemerintah.

Kegiatan tersebut dapat memberikan pendapatan

tambahan bagi rumah tangga dan membantu daya beli

masyarakat yang terlibat sehingga konsumsi rumah

tangga secara keseluruhan turut meningkat.

1.1.1.2. Pengeluaran Investasi

Pada triwulan IV 2017, investasi yang tercermin

dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

tumbuh sebesar 7,48% (yoy), lebih rendah

dibanding triwulan yang lalu yang tumbuh 9,39%

(yoy). Secara triwulanan, investasi tercatat tumbuh

3,47% (qtq), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan

pada triwulan IV 2016 yang sebesar 5,31% (qtq).

Perlambatan kinerja ini diindikasikan terjadi pada

investasi dalam bentuk nonbangunan dan bangunan.


%

Grafik 1.16 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap BrutoSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah



2017II III IV

(6)

(4)

(2)

-

2

4

6

8

10

16

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

17

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



strategis, khususnya yang terkait dengan peningkatan

konektivitas seperti pembangunan Tol Trans Jawa,

perluasan Bandara Ahmad Yani, pembangunan double

track rel kereta api, jalur kereta api Bandara Adi

Sumarmo-Stasiun Solo Balapan, serta Bandara Jenderal

Soedirman turut mendukung tingkat pertumbuhan

investasi bangunan pada tahun ini.

relatif persisten selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan jenis komoditasnya, hampir seluruh

komoditas tersebut mencatatkan pertumbuhan yang

melambat pada triwulan IV 2017, kecuali ekspor

komoditas permesinan dan alat transportasi yang justru

berbalik arah menjadi terkontraksi pada triwulan

laporan. Sementara, ekspor komoditas yang melambat

paling dalam pada triwulan laporan yaitu komoditas

bahan makanan serta tekstil dan produk tekstil.

Sebagai komoditas ekspor dengan nilai pangsa terbesar

di Jawa Tengah, ekspor TPT (SITC 65 dan 84) mengalami

perlambatan pertumbuhan pada triwulan laporan.

Pada triwulan IV 2017, pertumbuhan ekspor TPT

tercatat 27,45% (yoy), melambat dibanding

peningkatan tajam pada triwulan sebelumnya yang

tumbuh 39,91% (yoy). Perlambatan tersebut terutama

berasal dari ekspor pakaian jadi atau garmen (SITC 84).

Ekspor pakaian jadi Jawa Tengah tumbuh 28,80%

(yoy), melambat dibanding pertumbuhan triwulan

sebelumnya yang sebesar 44,82% (yoy). Berdasarkan

has i l l i a i son Bank Indones ia , melambatnya

pertumbuhan ekspor pada tr iwulan laporan

diperkirakan dipengaruhi oleh berlangsungnya musim

libur akhir tahun di negara mitra dagang utama Jawa

Tengah, sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya

jumlah hari kerja untuk pelaksanaan transaksi jual beli

dan pengiriman barang. Ekspor komoditas pakaian jadi

secara konsisten mencatatkan pertumbuhan selama

hampir 5 tahun terakhir, walaupun terjadi perlambatan

1.1.1.3. Ekspor dan Impor Luar Negeri

Pada triwulan IV 2017, ekspor luar negeri

mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 13,22%

(yoy) . Namun demik ian , capa ian te r sebut

menunjukkan perlambatan dibanding peningkatan

tajam pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar

33,93% (yoy). Secara triwulanan, ekspor luar negeri

pada triwulan laporan meningkat 1,28% (qtq), lebih

rendah dari triwulan yang sama tahun sebelumnya

yang tercatat tumbuh 19,81% (qtq).

Ekspor luar negeri Jawa Tengah didominasi oleh ekspor

komoditas tekstil dan produk tekstil atau TPT (SITC kode

65 dan 84) dengan pangsa pada triwulan laporan

mencapai 46,30%, serta kayu dan barang dari kayu

(SITC kode 63 dan 82) dengan pangsa 18,98%. Selain

kedua komoditas tersebut, ekspor bahan makanan

(SITC kode 0), ekspor permesinan dan alat transportasi

(SITC kode 7), serta ekspor kimia (SITC kode 5) juga

turut berperan walaupun dengan pangsa masing-

masing yang berada di bawah 10%. Komposisi ini

1.1.1.3.1. Ekspor Luar Negeri

Grafik 1.25 Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas BerdasarkanKomoditas

TPT (SITC 65,84) MEBEL DAN KAYU OLAHAN (SITC 63, 82) BAHAN MAKANAN (SITC 0) KIMIA (SITC 5)PERMESINAN DAN ALAT TRANSPORTASI (SITC 7) LAINNYA

IV - 2017

III - 2017

% % % % % %46,30 18,98 7,02 3,64 4,09 19,96

% % % % % % 48,38 17,62 6,69 3,32 4,23 19,75

%

Grafik 1.24 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

30

20

10

-

(10)

(20)

PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY) PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ)



2017II III IV

NAIK TETAP TURUN

Grafik 1.22 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha (Hasil Liaison)

III2017

IV2017

Grafik 1.23 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60



2017II III IV

Grafik 1.20 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi

-

2

4

6

8

10

12

14 %, SBT %, YOY

SBT REALISASI INVESTASI (SKDU) PMTB - SKALA KANAN


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



2017II III IV

Grafik 1.21 Perkembangan SBT Realisasi Investasi BerdasarkanSektor Usaha (SKDU)

PERT

AN

IAN

PERT

AM

BAN

GA

N

IND

UST

RIPE

NG

OLA

HA

N

LIST

RIK

,G

AS

DA

N A

IR B

ERSI

H

BAN

GU

NA

N

PERD

AG

AN

GA

N,

HO

TEL

DA

NRE

STO

RAN

PEN

GA

NG

KU

TAN

DA

N K

OM

UN

IKA

SI

KEU

AN

GA

N, P

ERSE

WA

AN

DA

N J

ASA

PER

USA

HA

AN

JASA

- J

ASA

TRIWULAN III 2017TRIWULAN IV 2017%, SBT

0

1

2

3

Pada sisi swasta, tiga lapangan usaha mengonfirmasi

terjadinya perlambatan investasi dari hasil Survei

Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), yaitu lapangan usaha

perdagangan, hotel dan restoran; bangunan; serta

listrik, gas, dan air bersih. SBT kegiatan investasi dari

ketiga lapangan usaha tersebut pada triwulan IV 2017

sebesar 1,73%, 0,89%, dan 0,37%; lebih rendah dari

SBT triwulan III 2017 yang sebesar 2,74%, 1,03%, dan

0,52%. Namun demikian, untuk keseluruhan lapangan

usaha, hasil SKDU justru menunjukkan peningkatan

optimisme pelaku usaha dalam melakukan investasi,

tercermin dari SBT kegiatan investasi yang meningkat

menjadi 9,20% dari triwulan III 2017 sebesar 6,90%.

Optimisme pelaku usaha dalam melakukan kegiatan

investasi juga tercermin dari hasil kegiatan liaison pada

triwulan laporan. Nilai likert scale (LS) realisasi investasi

triwulan laporan sebesar 1, relatif stabil dibanding LS

triwulan sebelumnya sebesar 0,98. Peningkatan

kegiatan investasi terutama berasal dari sektor

pertanian, bangunan, dan perdagangan. Investasi yang

dilakukan pelaku usaha, sebagian besar merupakan

investasi nonbangunan seperti pemeliharaan dan

penggantian mesin, penambahan mesin, dan

peremajaan kendaraan. Adapun investasi bangunan

yang dilakukan antara lain pembangunan dan

perluasan pabrik, penambahan lini produksi,

penambahan dan perluasan outlet penjualan.

Dengan pertumbuhan tinggi di dua triwulan akhir

2017, investasi Jawa Tengah secara akumulatif

mengalami pertumbuhan 7,50% (yoy) pada 2017,

meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun

sebelumnya yang sebesar 5 ,99% (yoy) .

Peningkatan ini utamanya dalam bentuk nonbangunan

yang mengalami perbaikan signifikan, yaitu dari

tumbuh 0,81% (yoy) menjadi tumbuh 6,88% (yoy)

pada 2017. Sementara itu, investasi bangunan masih

tumbuh dengan level yang tinggi, yaitu 7,60% (yoy),

atau sedikit meningkat dibanding pertumbuhan pada

2016 yang sebesar 6,87% (yoy). Tingginya komitmen

pemerintah dalam pembangunan infrastruktur

18

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

19

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



strategis, khususnya yang terkait dengan peningkatan

konektivitas seperti pembangunan Tol Trans Jawa,

perluasan Bandara Ahmad Yani, pembangunan double

track rel kereta api, jalur kereta api Bandara Adi

Sumarmo-Stasiun Solo Balapan, serta Bandara Jenderal

Soedirman turut mendukung tingkat pertumbuhan

investasi bangunan pada tahun ini.

relatif persisten selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan jenis komoditasnya, hampir seluruh

komoditas tersebut mencatatkan pertumbuhan yang

melambat pada triwulan IV 2017, kecuali ekspor

komoditas permesinan dan alat transportasi yang justru

berbalik arah menjadi terkontraksi pada triwulan

laporan. Sementara, ekspor komoditas yang melambat

paling dalam pada triwulan laporan yaitu komoditas

bahan makanan serta tekstil dan produk tekstil.

Sebagai komoditas ekspor dengan nilai pangsa terbesar

di Jawa Tengah, ekspor TPT (SITC 65 dan 84) mengalami

perlambatan pertumbuhan pada triwulan laporan.

Pada triwulan IV 2017, pertumbuhan ekspor TPT

tercatat 27,45% (yoy), melambat dibanding

peningkatan tajam pada triwulan sebelumnya yang

tumbuh 39,91% (yoy). Perlambatan tersebut terutama

berasal dari ekspor pakaian jadi atau garmen (SITC 84).

Ekspor pakaian jadi Jawa Tengah tumbuh 28,80%

(yoy), melambat dibanding pertumbuhan triwulan

sebelumnya yang sebesar 44,82% (yoy). Berdasarkan

has i l l i a i son Bank Indones ia , melambatnya

pertumbuhan ekspor pada tr iwulan laporan

diperkirakan dipengaruhi oleh berlangsungnya musim

libur akhir tahun di negara mitra dagang utama Jawa

Tengah, sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya

jumlah hari kerja untuk pelaksanaan transaksi jual beli

dan pengiriman barang. Ekspor komoditas pakaian jadi

secara konsisten mencatatkan pertumbuhan selama

hampir 5 tahun terakhir, walaupun terjadi perlambatan

1.1.1.3. Ekspor dan Impor Luar Negeri

Pada triwulan IV 2017, ekspor luar negeri

mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 13,22%

(yoy) . Namun demik ian , capa ian te r sebut

menunjukkan perlambatan dibanding peningkatan

tajam pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar

33,93% (yoy). Secara triwulanan, ekspor luar negeri

pada triwulan laporan meningkat 1,28% (qtq), lebih

rendah dari triwulan yang sama tahun sebelumnya

yang tercatat tumbuh 19,81% (qtq).

Ekspor luar negeri Jawa Tengah didominasi oleh ekspor

komoditas tekstil dan produk tekstil atau TPT (SITC kode

65 dan 84) dengan pangsa pada triwulan laporan

mencapai 46,30%, serta kayu dan barang dari kayu

(SITC kode 63 dan 82) dengan pangsa 18,98%. Selain

kedua komoditas tersebut, ekspor bahan makanan

(SITC kode 0), ekspor permesinan dan alat transportasi

(SITC kode 7), serta ekspor kimia (SITC kode 5) juga

turut berperan walaupun dengan pangsa masing-

masing yang berada di bawah 10%. Komposisi ini

1.1.1.3.1. Ekspor Luar Negeri

Grafik 1.25 Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas BerdasarkanKomoditas

TPT (SITC 65,84) MEBEL DAN KAYU OLAHAN (SITC 63, 82) BAHAN MAKANAN (SITC 0) KIMIA (SITC 5)PERMESINAN DAN ALAT TRANSPORTASI (SITC 7) LAINNYA

IV - 2017

III - 2017

% % % % % %46,30 18,98 7,02 3,64 4,09 19,96

% % % % % % 48,38 17,62 6,69 3,32 4,23 19,75

%

Grafik 1.24 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

30

20

10

-

(10)

(20)




2017II III IV

NAIK TETAP TURUN

Grafik 1.22 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha (Hasil Liaison)

III2017

IV2017

Grafik 1.23 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60



2017II III IV

Grafik 1.20 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi

-

2

4

6

8

10

12

14 %, SBT %, YOY

SBT REALISASI INVESTASI (SKDU) PMTB - SKALA KANAN


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



2017II III IV

Grafik 1.21 Perkembangan SBT Realisasi Investasi BerdasarkanSektor Usaha (SKDU)

PERT

AN

IAN

PERT

AM

BAN

GA

N

IND

UST

RIPE

NG

OLA

HA

N

LIST

RIK

,G

AS

DA

N A

IR B

ERSI

H

BAN

GU

NA

N

PERD

AG

AN

GA

N,

HO

TEL

DA

NRE

STO

RAN

PEN

GA

NG

KU

TAN

DA

N K

OM

UN

IKA

SI

KEU

AN

GA

N, P

ERSE

WA

AN

DA

N J

ASA

PER

USA

HA

AN

JASA

- J

ASA

TRIWULAN III 2017TRIWULAN IV 2017%, SBT

0

1

2

3

Pada sisi swasta, tiga lapangan usaha mengonfirmasi

terjadinya perlambatan investasi dari hasil Survei

Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), yaitu lapangan usaha

perdagangan, hotel dan restoran; bangunan; serta

listrik, gas, dan air bersih. SBT kegiatan investasi dari

ketiga lapangan usaha tersebut pada triwulan IV 2017

sebesar 1,73%, 0,89%, dan 0,37%; lebih rendah dari

SBT triwulan III 2017 yang sebesar 2,74%, 1,03%, dan

0,52%. Namun demikian, untuk keseluruhan lapangan

usaha, hasil SKDU justru menunjukkan peningkatan

optimisme pelaku usaha dalam melakukan investasi,

tercermin dari SBT kegiatan investasi yang meningkat

menjadi 9,20% dari triwulan III 2017 sebesar 6,90%.

Optimisme pelaku usaha dalam melakukan kegiatan

investasi juga tercermin dari hasil kegiatan liaison pada

triwulan laporan. Nilai likert scale (LS) realisasi investasi

triwulan laporan sebesar 1, relatif stabil dibanding LS

triwulan sebelumnya sebesar 0,98. Peningkatan

kegiatan investasi terutama berasal dari sektor

pertanian, bangunan, dan perdagangan. Investasi yang

dilakukan pelaku usaha, sebagian besar merupakan

investasi nonbangunan seperti pemeliharaan dan

penggantian mesin, penambahan mesin, dan

peremajaan kendaraan. Adapun investasi bangunan

yang dilakukan antara lain pembangunan dan

perluasan pabrik, penambahan lini produksi,

penambahan dan perluasan outlet penjualan.

Dengan pertumbuhan tinggi di dua triwulan akhir

2017, investasi Jawa Tengah secara akumulatif

mengalami pertumbuhan 7,50% (yoy) pada 2017,

meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun

sebelumnya yang sebesar 5 ,99% (yoy) .

Peningkatan ini utamanya dalam bentuk nonbangunan

yang mengalami perbaikan signifikan, yaitu dari

tumbuh 0,81% (yoy) menjadi tumbuh 6,88% (yoy)

pada 2017. Sementara itu, investasi bangunan masih

tumbuh dengan level yang tinggi, yaitu 7,60% (yoy),

atau sedikit meningkat dibanding pertumbuhan pada

2016 yang sebesar 6,87% (yoy). Tingginya komitmen

pemerintah dalam pembangunan infrastruktur

18

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

19

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



7,6912,31 9,65 25,8328,64%

%% % % % %

Grafik 1.30 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

IV - 2017

III - 2017

ASEANUSA EROPA JEPANG TIONGKOK LAINNYA

%% % % % %

29,82 6,7611,79 8,6515,28 27,70

15,87

%, YOY

Grafik 1.31 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

AS TIONGKOK EROPA JEPANG ASEAN-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50



2017II III IV

-20

-10

0

10

20

30

40

150

180

210

240

270

300

Grafik 1.29 Pertumbuhan Volume Ekspor KayuSumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

%,YOY JUTA TON

PERTUMBUHAN TAHUNANVOLUME EKSPOR



2017II III IV

Grafik 1.28 Pertumbuhan Nilai Ekspor KayuSumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

-20

-10

0

10

20

200

300

400

500 %,YOY USD JUTA

PERTUMBUHAN TAHUNANNILAI EKSPOR



2017II III IV

mundurnya permintaan produk mebel dari mitra

dagang di luar negeri, khususnya untuk mebel outdoor.

Saat ini negara tujuan ekspor produk mebel Jawa

Tengah masih didominasi oleh negara-negara

tradisional seperti Amerika Serikat, Eropa, dan

Australia.

Secara keseluruhan, mitra dagang utama Jawa Tengah

untuk ekspor nonmigas masih belum mengalami

perubahan s ignif ikan dibandingkan per iode

sebelumnya, yaitu Amerika Serikat dan Eropa, dengan

pangsa masing-masing 28,64% dan 15,87%. Setelah

kedua mitra tersebut, ekspor dengan negara-negara

tujuan ke Asia juga memegang peran cukup besar, yaitu

Jepang (12,31%), Tiongkok (9,65%), dan ASEAN

(7,69%). Pada triwulan laporan, perlambatan ekspor

hampir terjadi ke seluruh negara tujuan utama,

terutama ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang.

Ekspor nonmigas Jawa Tengah ke Amerika Serikat

melambat dari tumbuh tinggi 45,07% (yoy) pada

triwulan III 2017 menjadi 22,35% (yoy) pada periode

laporan. Ekspor nonmigas ke Jepang juga melambat

signifikan dari tumbuh 36,85% (yoy) pada triwulan III

2017 menjadi 14,15% (yoy). Sementara itu

pertumbuhan ekspor nonmigas Jawa Tengah ke negara

mitra dagang utama lain seperti Tiongkok, ASEAN, dan

Eropa juga mengonfirmasi terjadinya perlambatan,

meskipun tidak sedalam dibandingkan dua negara

sebelumnya. Pertumbuhan ekspor Tiongkok, ASEAN,

dan Eropa melambat, yaitu masing-masing dari tumbuh

sebesar 24,63% (yoy); 24,13% (yoy); dan 24,52% (yoy)

pada triwulan III 2017 menjadi tumbuh 15,99% (yoy);

20,34% (yoy); dan 22,10% (yoy) pada triwulan

laporan.

Secara keseluruhan selama tahun 2017, ekspor

luar negeri Jawa Tengah tumbuh 12,55% (yoy),

meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya

yang justru mengalami kontraksi 2,25% (yoy).

Peningkatan kinerja ekspor tersebut terutama

dipengaruhi oleh membaiknya kondisi perekonomian

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

400

600

800

1.000 %, YOYUSD JUTA

Grafik 1.26 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPTSumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah




2017II III IV

Grafik 1.27 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT

% YOY

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-

100

200 JUTA TON




2017II III IV

di beberapa periode. Industri ini merupakan industri

yang bersifat padat karya sehingga biaya produksi dan

harga jual lebih bergantung pada upah tenaga kerja.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Tengah

yang bersaing, dan disertai dengan peningkatan

kondisi ekonomi negara tujuan utama ekspor

mendorong kinerja ekspor industri ini konsisten

tumbuh.

Selanjutnya, ekspor tekstil dalam bentuk benang dan

kain tekstil (SITC 65) juga mengalami perlambatan

pertumbuhan, meskipun tidak sedalam yang terjadi

pada ekspor pakaian jadi. Pada triwulan laporan,

ekspor benang dan kain tekstil tetap tumbuh tinggi

yaitu sebesar 24,21% (yoy), namun lebih rendah dari

pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar

28,99% (yoy). Meskipun relatif melambat pada

triwulan IV, ekspor benang dan kain tekstil yang berhasil

mencatatkan pertumbuhan positif pada dua triwulan

terakhir mengindikasikan adanya perbaikan kinerja

ekspor komoditas ini, setelah sejak pertengahan tahun

2015 selalu mencatatkan kontraksi. Berdasarkan hasil

FGD, perbaikan ekspor tersebut didorong oleh

permintaan ekspor terhadap produk yang memberikan

nilai tambah ekspor lebih tinggi, yaitu permintaan

terhadap produk serat tekstil. Selain itu, membaiknya

kondisi ekonomi beberapa negara mitra dagang utama

seperti Tiongkok dan Eropa juga berpengaruh terhadap

perbaikan ekspor.

Kinerja ekspor kayu dan barang dari kayu (SITC 63 dan

82) Jawa Tengah pada triwulan laporan juga tumbuh

melambat dibandingkan triwulan lalu. Secara nilai,

ekspor komoditas tersebut mencatatkan pertumbuhan

sebesar 2,74%, lebih rendah dibanding pertumbuhan

t r iwulan sebe lumnya sebesar 9 ,96% (yoy) .

Perlambatan tersebut terjadi baik pada ekspor

komoditas mebel maupun olahan kayu dan gabus.

Komoditas mebel (SITC 82) mencatatkan pertumbuhan

3,59% pada periode laporan, melambat dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,93% (yoy).

Seperti halnya ekspor TPT, ekspor komoditas mebel

yang mencatatkan pertumbuhan positif pada dua

triwulan terakhir mengindikasikan adanya perbaikan

kinerja ekspor setelah hampir selalu tercatat kontraksi

sejak pertengahan tahun 2015. Lebih lanjut, komoditas

olahan kayu dan gabus (SITC 63) juga tumbuh

melambat menjadi 2,14%, dari pertumbuhan triwulan

sebelumnya sebesar 9,98% (yoy).

Berdasarkan hasil liaison, beberapa tantangan dalam

ekspor komoditas kayu dan barang dari kayu di

antaranya yaitu persaingan yang semakin ketat dengan

negara pesaing yang memiliki kapasitas produksi masal

seperti Vietnam dan Tiongkok. Kedua negara tersebut

mampu menawarkan produk dengan harga yang lebih

murah, karena memperoleh dukungan pemerintah di

negara tersebut, seperti dalam aspek UMK, energi,

regulasi, bahan baku, maupun pembiayaan. Selain itu,

adanya pergeseran musim di Eropa juga menyebabkan

20

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

21

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



7,6912,31 9,65 25,8328,64%

%% % % % %

Grafik 1.30 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

IV - 2017

III - 2017

ASEANUSA EROPA JEPANG TIONGKOK LAINNYA

%% % % % %

29,82 6,7611,79 8,6515,28 27,70

15,87

%, YOY

Grafik 1.31 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

AS TIONGKOK EROPA JEPANG ASEAN-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50



2017II III IV

-20

-10

0

10

20

30

40

150

180

210

240

270

300

Grafik 1.29 Pertumbuhan Volume Ekspor KayuSumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

%,YOY JUTA TON




2017II III IV

Grafik 1.28 Pertumbuhan Nilai Ekspor KayuSumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

-20

-10

0

10

20

200

300

400

500 %,YOY USD JUTA




2017II III IV

mundurnya permintaan produk mebel dari mitra

dagang di luar negeri, khususnya untuk mebel outdoor.

Saat ini negara tujuan ekspor produk mebel Jawa

Tengah masih didominasi oleh negara-negara

tradisional seperti Amerika Serikat, Eropa, dan

Australia.

Secara keseluruhan, mitra dagang utama Jawa Tengah

untuk ekspor nonmigas masih belum mengalami

perubahan s ignif ikan dibandingkan per iode

sebelumnya, yaitu Amerika Serikat dan Eropa, dengan

pangsa masing-masing 28,64% dan 15,87%. Setelah

kedua mitra tersebut, ekspor dengan negara-negara

tujuan ke Asia juga memegang peran cukup besar, yaitu

Jepang (12,31%), Tiongkok (9,65%), dan ASEAN

(7,69%). Pada triwulan laporan, perlambatan ekspor

hampir terjadi ke seluruh negara tujuan utama,

terutama ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang.

Ekspor nonmigas Jawa Tengah ke Amerika Serikat

melambat dari tumbuh tinggi 45,07% (yoy) pada

triwulan III 2017 menjadi 22,35% (yoy) pada periode

laporan. Ekspor nonmigas ke Jepang juga melambat

signifikan dari tumbuh 36,85% (yoy) pada triwulan III

2017 menjadi 14,15% (yoy). Sementara itu

pertumbuhan ekspor nonmigas Jawa Tengah ke negara

mitra dagang utama lain seperti Tiongkok, ASEAN, dan

Eropa juga mengonfirmasi terjadinya perlambatan,

meskipun tidak sedalam dibandingkan dua negara

sebelumnya. Pertumbuhan ekspor Tiongkok, ASEAN,

dan Eropa melambat, yaitu masing-masing dari tumbuh

sebesar 24,63% (yoy); 24,13% (yoy); dan 24,52% (yoy)

pada triwulan III 2017 menjadi tumbuh 15,99% (yoy);

20,34% (yoy); dan 22,10% (yoy) pada triwulan

laporan.

Secara keseluruhan selama tahun 2017, ekspor

luar negeri Jawa Tengah tumbuh 12,55% (yoy),

meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya

yang justru mengalami kontraksi 2,25% (yoy).

Peningkatan kinerja ekspor tersebut terutama

dipengaruhi oleh membaiknya kondisi perekonomian

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

400

600

800

1.000 %, YOYUSD JUTA

Grafik 1.26 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPTSumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah




2017II III IV

Grafik 1.27 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT

% YOY


-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-

100

200 JUTA TON




2017II III IV

di beberapa periode. Industri ini merupakan industri

yang bersifat padat karya sehingga biaya produksi dan

harga jual lebih bergantung pada upah tenaga kerja.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Tengah

yang bersaing, dan disertai dengan peningkatan

kondisi ekonomi negara tujuan utama ekspor

mendorong kinerja ekspor industri ini konsisten

tumbuh.

Selanjutnya, ekspor tekstil dalam bentuk benang dan

kain tekstil (SITC 65) juga mengalami perlambatan

pertumbuhan, meskipun tidak sedalam yang terjadi

pada ekspor pakaian jadi. Pada triwulan laporan,

ekspor benang dan kain tekstil tetap tumbuh tinggi

yaitu sebesar 24,21% (yoy), namun lebih rendah dari

pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar

28,99% (yoy). Meskipun relatif melambat pada

triwulan IV, ekspor benang dan kain tekstil yang berhasil

mencatatkan pertumbuhan positif pada dua triwulan

terakhir mengindikasikan adanya perbaikan kinerja

ekspor komoditas ini, setelah sejak pertengahan tahun

2015 selalu mencatatkan kontraksi. Berdasarkan hasil

FGD, perbaikan ekspor tersebut didorong oleh

permintaan ekspor terhadap produk yang memberikan

nilai tambah ekspor lebih tinggi, yaitu permintaan

terhadap produk serat tekstil. Selain itu, membaiknya

kondisi ekonomi beberapa negara mitra dagang utama

seperti Tiongkok dan Eropa juga berpengaruh terhadap

perbaikan ekspor.

Kinerja ekspor kayu dan barang dari kayu (SITC 63 dan

82) Jawa Tengah pada triwulan laporan juga tumbuh

melambat dibandingkan triwulan lalu. Secara nilai,

ekspor komoditas tersebut mencatatkan pertumbuhan

sebesar 2,74%, lebih rendah dibanding pertumbuhan

t r iwulan sebe lumnya sebesar 9 ,96% (yoy) .

Perlambatan tersebut terjadi baik pada ekspor

komoditas mebel maupun olahan kayu dan gabus.

Komoditas mebel (SITC 82) mencatatkan pertumbuhan

3,59% pada periode laporan, melambat dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,93% (yoy).

Seperti halnya ekspor TPT, ekspor komoditas mebel

yang mencatatkan pertumbuhan positif pada dua

triwulan terakhir mengindikasikan adanya perbaikan

kinerja ekspor setelah hampir selalu tercatat kontraksi

sejak pertengahan tahun 2015. Lebih lanjut, komoditas

olahan kayu dan gabus (SITC 63) juga tumbuh

melambat menjadi 2,14%, dari pertumbuhan triwulan

sebelumnya sebesar 9,98% (yoy).

Berdasarkan hasil liaison, beberapa tantangan dalam

ekspor komoditas kayu dan barang dari kayu di

antaranya yaitu persaingan yang semakin ketat dengan

negara pesaing yang memiliki kapasitas produksi masal

seperti Vietnam dan Tiongkok. Kedua negara tersebut

mampu menawarkan produk dengan harga yang lebih

murah, karena memperoleh dukungan pemerintah di

negara tersebut, seperti dalam aspek UMK, energi,

regulasi, bahan baku, maupun pembiayaan. Selain itu,

adanya pergeseran musim di Eropa juga menyebabkan

20

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

21

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 1.35 PMI Employment dan Tingkat Keyakinan Konsumen TiongkokSumber : Bloomberg

Grafik 1.36 Kinerja Neraca Perdagangan TiongkokSumber : Bloomberg

Grafik 1.34 Perkembangan Ekspor dan Impor Kawasan EropaSumber : Bloomberg, diolah

Grafik 1.33 Tingkat Keyakinan Konsumen, Industri, dan Jasa Kawasan EropaSumber : Bloomberg, diolah

1.1.1.3.2. Impor Luar Negeri

Setelah meningkat tajam pada triwulan III 2017,

kinerja impor luar negeri Jawa Tengah pada

triwulan laporan kembali tumbuh lebih tinggi.

Pada triwulan IV 2017, impor luar negeri Jawa Tengah

mencatatkan pertumbuhan 25,07% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh

12,81% (yoy). Secara triwulanan, impor luar negeri

tumbuh 20,47% (qtq), meningkat dibanding

pertumbuhan triwulan yang sama tahun sebelumnya

sebesar 8,66% (qtq). Kinerja impor yang meningkat

sejalan dengan bertambahnya kebutuhan bahan baku

dan barang modal seiring dengan perbaikan kinerja

industri pengolahan.

Peningkatan kinerja impor luar negeri terjadi baik pada

komoditas migas maupun nonmigas. Impor komoditas

migas pada triwulan laporan mencatatkan pangsa

sebesar 38,13% dari total impor Jawa Tengah,

sedangkan pangsa impor komoditas nonmigas yaitu

sebesar 61,87%. Pangsa impor komoditas migas

cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir.

Sebelum tahun 2015, impor luar negeri Jawa Tengah

lebih didominasi oleh komoditas migas. Meskipun

mengalami penurunan pangsa, impor komoditas migas

di Jawa Tengah masih memiliki peran signifikan. Hal

tersebut terkait dengan kilang minyak PT Pertamina di

Cilacap, yang merupakan salah satu kilang minyak

terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi

348.000 barel/hari. Unit pengolahan ini bernilai

strategis karena memasok 33,3% kebutuhan BBM

nasional, atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa.

%

10

20

30

Grafik 1.37Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ)PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)

(30)

(20)

(10)

-I II III IV I II

2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017II III IV

Grafik 1.32 Investasi Non-Residensial AS dan Harga WTISumber : Bloomberg, BEA, diolah

global. Pemulihan ekonomi global akan mendorong

volume perdagangan dunia dan harga komoditas

global, yang selanjutnya berdampak positif terhadap

permintaan produk ekspor Jawa Tengah.

Secara umum, kondisi perekonomian negara mitra

dagang menunjukkan pemulihan, terlihat dari realisasi

PDB negara Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok yang

cukup solid. PDB Dunia tahun 2017 direvisi ke atas

menjadi 3,7%, dari sebelumnya 3,6%, yang didorong

oleh ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang

tumbuh lebih tinggi dibanding asumsi sebelumnya.

Pemulihan ekonomi global tersebut mengindikasikan

bahwa terdapat optimisme terhadap peningkatan daya

beli di pasar global. Namun demikian faktor kompetisi

dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand dan

Kamboja tetap perlu diwaspadai sebagai faktor

penghambat pertumbuhan ekspor Jawa Tengah,

khususnya pada komoditas tekstil dan produk tekstil

serta barang kayu, mengingat komoditas tersebut

merupakan komoditas unggulan Jawa Tengah.

Sebagai negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah,

pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mengalami

perbaikan, ditopang investasi yang meningkat dan

konsumsi yang stabil. Sejalan dengan Amerika Serikat,

ekonomi Eropa mengalami pemulihan cukup solid

ditopang perbaikan net ekspor dan konsumsi yang

membaik. Perekonomian Tiongkok juga membaik

didukung oleh kinerja ekspor yang meningkat seiring

perbaikan permintaan eksternal dari negara maju serta

konsumsi yang solid, meskipun di tengah kebijakan

rebalancing yang ditempuh secara gradual.

Perkembangan ini selanjutnya mendorong volume

perdagangan dunia dan harga komoditas global,

termasuk minyak, yang lebih tinggi dibandingkan

tahun sebelumnya.

Tabel 1.5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Mitra Dagang

Sumber: World Economic Forum, Consensus Forecast

REALISASIOKT 2017

2017 2018 2017 2018DUNIA

NEGARA MAJU

AMERIKA SERIKAT

KAWASAN EROPA

JEPANG

NEGARA BERKEMBANG

NEGARA BERKEMBANG ASIA

TIONGKOK

INDIA

3,2

1,7

1,5

1,8

1

4,3

6,4

6,7

7,1

3,6

2,2

2,2

2,1

1,5

4,6

6,5

6,8

6,7

3,7

2

2,3

1,9

0,7

4,9

6,5

6,5

7,4

3,7

2,3

2,3

2,4

1,8

4,7

6,5

6,8

6,7

3,9

2,3

2,7

2,2

1,2

4,9

6,5

6,6

7,4

2017 2018 2017 20183,8

2,3

2,3

2,4

1,7

5,2

6,8

6,3

3,8

2,1

2,3

2,1

1,3

5,3

6,4

7,4

3,8

2,3

2,3

2,4

1,7

5,2

6,8

6,4

3,9

2,3

2,6

2,1

1,3

5,3

6,5

7,4

JAN 2018 DES 2017 JAN 2018

WEO IMF CONSENSUS FORECAST

2016

22

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

23

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 1.35 PMI Employment dan Tingkat Keyakinan Konsumen TiongkokSumber : Bloomberg

Grafik 1.36 Kinerja Neraca Perdagangan TiongkokSumber : Bloomberg

Grafik 1.34 Perkembangan Ekspor dan Impor Kawasan EropaSumber : Bloomberg, diolah

Grafik 1.33 Tingkat Keyakinan Konsumen, Industri, dan Jasa Kawasan EropaSumber : Bloomberg, diolah

1.1.1.3.2. Impor Luar Negeri

Setelah meningkat tajam pada triwulan III 2017,

kinerja impor luar negeri Jawa Tengah pada

triwulan laporan kembali tumbuh lebih tinggi.

Pada triwulan IV 2017, impor luar negeri Jawa Tengah

mencatatkan pertumbuhan 25,07% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh

12,81% (yoy). Secara triwulanan, impor luar negeri

tumbuh 20,47% (qtq), meningkat dibanding

pertumbuhan triwulan yang sama tahun sebelumnya

sebesar 8,66% (qtq). Kinerja impor yang meningkat

sejalan dengan bertambahnya kebutuhan bahan baku

dan barang modal seiring dengan perbaikan kinerja

industri pengolahan.

Peningkatan kinerja impor luar negeri terjadi baik pada

komoditas migas maupun nonmigas. Impor komoditas

migas pada triwulan laporan mencatatkan pangsa

sebesar 38,13% dari total impor Jawa Tengah,

sedangkan pangsa impor komoditas nonmigas yaitu

sebesar 61,87%. Pangsa impor komoditas migas

cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir.

Sebelum tahun 2015, impor luar negeri Jawa Tengah

lebih didominasi oleh komoditas migas. Meskipun

mengalami penurunan pangsa, impor komoditas migas

di Jawa Tengah masih memiliki peran signifikan. Hal

tersebut terkait dengan kilang minyak PT Pertamina di

Cilacap, yang merupakan salah satu kilang minyak

terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi

348.000 barel/hari. Unit pengolahan ini bernilai

strategis karena memasok 33,3% kebutuhan BBM

nasional, atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa.

%

10

20

30

Grafik 1.37Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

PERTUMBUHAN TRIWULANAN (QTQ)PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)

(30)

(20)

(10)

-I II III IV I II

2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017II III IV

Grafik 1.32 Investasi Non-Residensial AS dan Harga WTISumber : Bloomberg, BEA, diolah

global. Pemulihan ekonomi global akan mendorong

volume perdagangan dunia dan harga komoditas

global, yang selanjutnya berdampak positif terhadap

permintaan produk ekspor Jawa Tengah.

Secara umum, kondisi perekonomian negara mitra

dagang menunjukkan pemulihan, terlihat dari realisasi

PDB negara Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok yang

cukup solid. PDB Dunia tahun 2017 direvisi ke atas

menjadi 3,7%, dari sebelumnya 3,6%, yang didorong

oleh ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang

tumbuh lebih tinggi dibanding asumsi sebelumnya.

Pemulihan ekonomi global tersebut mengindikasikan

bahwa terdapat optimisme terhadap peningkatan daya

beli di pasar global. Namun demikian faktor kompetisi

dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand dan

Kamboja tetap perlu diwaspadai sebagai faktor

penghambat pertumbuhan ekspor Jawa Tengah,

khususnya pada komoditas tekstil dan produk tekstil

serta barang kayu, mengingat komoditas tersebut

merupakan komoditas unggulan Jawa Tengah.

Sebagai negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah,

pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mengalami

perbaikan, ditopang investasi yang meningkat dan

konsumsi yang stabil. Sejalan dengan Amerika Serikat,

ekonomi Eropa mengalami pemulihan cukup solid

ditopang perbaikan net ekspor dan konsumsi yang

membaik. Perekonomian Tiongkok juga membaik

didukung oleh kinerja ekspor yang meningkat seiring

perbaikan permintaan eksternal dari negara maju serta

konsumsi yang solid, meskipun di tengah kebijakan

rebalancing yang ditempuh secara gradual.

Perkembangan ini selanjutnya mendorong volume

perdagangan dunia dan harga komoditas global,

termasuk minyak, yang lebih tinggi dibandingkan

tahun sebelumnya.

Tabel 1.5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Mitra Dagang

Sumber: World Economic Forum, Consensus Forecast

REALISASIOKT 2017

2017 2018 2017 2018DUNIA

NEGARA MAJU

AMERIKA SERIKAT

KAWASAN EROPA

JEPANG

NEGARA BERKEMBANG

NEGARA BERKEMBANG ASIA

TIONGKOK

INDIA

3,2

1,7

1,5

1,8

1

4,3

6,4

6,7

7,1

3,6

2,2

2,2

2,1

1,5

4,6

6,5

6,8

6,7

3,7

2

2,3

1,9

0,7

4,9

6,5

6,5

7,4

3,7

2,3

2,3

2,4

1,8

4,7

6,5

6,8

6,7

3,9

2,3

2,7

2,2

1,2

4,9

6,5

6,6

7,4

2017 2018 2017 20183,8

2,3

2,3

2,4

1,7

5,2

6,8

6,3

3,8

2,1

2,3

2,1

1,3

5,3

6,4

7,4

3,8

2,3

2,3

2,4

1,7

5,2

6,8

6,4

3,9

2,3

2,6

2,1

1,3

5,3

6,5

7,4

JAN 2018 DES 2017 JAN 2018

WEO IMF CONSENSUS FORECAST

2016

22

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

23

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 1.45 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa TengahBerdasarkan Negara Asal

LAINNYAEROPATIONGKOKASEANAMERIKA SERIKAT

USD JUTA


-

500

1,000

1,500

2,000

2,500



2017II III IV

ASEANASTIONGKOK EROPA

III - 2017

IV - 2017

LAINNYA

Grafik 1.44 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah

%%% % %


%%% % %

11,42 10,3738,79 7,39 32,03

9,14 10,7438,35 6,44 35,32

Grafik 1.42 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

(60)

(40)

(20)

-

20

40

60

80

100 %, YOY

BARANG MODAL BAHAN BAKU BARANG KONSUMSI




2017II III IV

Grafik 1.43 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas

%, YOY

TPT (SITC 26 & 65) BAHAN MAKANAN (SITC 0) MESIN DAN ALAT TRANSPORTASI (SITC 7)


-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250



2017II III IV

sebelumnya yang tumbuh 20,19% (yoy) dan rata-rata

pertumbuhan triwulan IV selama lima tahun terakhir

sebesar 10,09% (yoy). Peningkatan impor barang

konsumsi utamanya didorong oleh naiknya impor

makanan dan minuman untuk konsumsi RT; serta

barang konsumsi semi-durable dan non-durable.

Meningkatnya pertumbuhan impor barang konsumsi

tersebut seiring dengan akselerasi kinerja konsumsi

rumah tangga Jawa Tengah dan nilai tukar yang relatif

terjaga. Di sisi lain, tingginya impor barang konsumsi

yang tidak disertai dengan peningkatan ekspor luar

negeri mengindikasikan bahwa barang yang diimpor

diperdagangkan di pasar domestik, sehingga

menyebabkan net ekspor antardaerah Jawa Tengah

tumbuh tinggi pada triwulan laporan.

Selanjutnya, pertumbuhan impor barang modal

meningkat menjadi 53,64% (yoy) pada triwulan IV

2017, dari 29,87% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Peningkatan impor ini terutama dalam bentuk

nonbangunan, yaitu peralatan transportasi baik untuk

kepentingan industri maupun nonindustri. Sementara

itu, pertumbuhan impor bahan baku melambat,

walaupun masih tumbuh dengan level yang tinggi.

Impor bahan baku tumbuh menjadi 23,66% (yoy) pada

triwulan laporan, dari 45% (yoy) pada triwulan III 2017.

Impor bahan baku terutama melambat untuk

komoditas barang setengah jadi untuk industri serta

komoditas makanan dan minuman untuk industri.

Melemahnya impor kelompok komoditas tersebut

ditengarai sejalan dengan perlambatan ekspor

komoditas utama Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, impor nonmigas Jawa Tengah

terutama berasal dari Tiongkok dengan pangsa

38,79%. Selain Tiongkok, negara mitra dagang lainnya

yaitu Amerika Serikat (11,42%), ASEAN (10,37%), dan

Eropa (7,39%). Mitra dagang utama ini tidak banyak

berubah sepanjang waktu. Pada periode laporan

pertumbuhan impor meningkat pada impor dari

seluruh negara asal impor utama di atas, kecuali dari

Tiongkok. Peningkatan impor terbesar terutama terjadi

pada impor dari negara Amerika Serikat dan Eropa.

Grafik 1.40 Struktur Impor Nonmigas Jawa TengahBerdasarkan Jenis Pengeluaran

BARANG MODALBAHAN BAKU BARANG KONSUMSI

III - 2017

IV - 2017 60,14% 25,13% 14,73%


69,69% 20,71% 9,60%

USD JUTA

BAHAN BAKUBARANG MODALBARANG KONSUMSI

Grafik 1.41 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa TengahBerdasarkan Jenis Pengeluaran


-

500

1,000

1,500

2,000

2,500



2017II III IV

Grafik 1.38 Perkembangan Impor Jawa TengahSumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500 USD JUTA

NONMIGASMIGAS



2017II III IV

Grafik 1.39 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas Jawa TengahSumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

NONMIGAS MIGAS TOTAL

-60

-40

-20

0

20

40

60



2017II III IV

Harga minyak dunia menunjukkan tren yang

meningkat pada triwulan akhir 2017, yang disebabkan

oleh meningkatnya permintaan, naiknya compliancy

rate pembatasan produksi OPEC dan Non-OPEC,

gangguan supply, serta kondisi geopolitik. Pada

triwulan IV 2017, rata-rata harga minyak WTI

meningkat menjadi USD55,28 per barel, dari triwulan

sebelumnya yang sebesar USD48,16 per barel. Harga

minyak dunia pada triwulan laporan juga jauh lebih

tinggi dibanding rata-rata harga pada 2016 yang

sebesar USD43,34 per barel. Seiring dengan tren

kenaikan harga minyak dunia, impor luar negeri Jawa

Tengah untuk komoditas migas juga turut meningkat

secara nominal. Pertumbuhan impor komoditas migas

tercatat 38,51% (yoy) pada triwulan IV 2017,

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tumbuh 2,81% (yoy).

Lebih lanjut, impor komoditas nonmigas Jawa Tengah

juga menunjukkan peningkatan pertumbuhan,

meskipun tidak setajam peningkatan impor migas.

Pada triwulan IV 2017, impor nonmigas Jawa Tengah

tumbuh 40,41% (yoy), lebih tinggi dari impor triwulan

sebelumnya yang tumbuh 35,67% (yoy). Impor

komoditas nonmigas Jawa Tengah dapat dikatakan

cukup produktif. Impor tersebut utamanya ditujukan

untuk kegiatan produktif, yaitu bahan baku dengan

pangsa mencapai 60,14% dari total impor nonmigas

Jawa Tengah, dan impor barang modal dengan pangsa

25,13%. Sementara itu, impor barang konsumsi

memiliki pangsa 14,73%. Komposisi ini tidak banyak

berubah dari periode sebelumnya.

Secara nilai, peningkatan kinerja impor nonmigas

terutama berasal dari impor barang konsumsi dan

barang modal, sedangkan impor bahan baku terpantau

tumbuh melambat. Peningkatan impor pada triwulan

laporan sayangnya didorong oleh impor barang

konsumsi yang terakselerasi secara signifikan.

Meskipun memiliki pangsa relatif kecil terhadap total

impor Jawa Tengah, impor kelompok komoditas ini

tumbuh 110,76%, jauh lebih tinggi dibanding triwulan

24

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

25

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 1.45 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa TengahBerdasarkan Negara Asal

LAINNYAEROPATIONGKOKASEANAMERIKA SERIKAT

USD JUTA


-

500

1,000

1,500

2,000

2,500



2017II III IV

ASEANASTIONGKOK EROPA

III - 2017

IV - 2017

LAINNYA

Grafik 1.44 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah

%%% % %


%%% % %

11,42 10,3738,79 7,39 32,03

9,14 10,7438,35 6,44 35,32

Grafik 1.42 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

(60)

(40)

(20)

-

20

40

60

80

100 %, YOY

BARANG MODAL BAHAN BAKU BARANG KONSUMSI




2017II III IV

Grafik 1.43 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas

%, YOY

TPT (SITC 26 & 65) BAHAN MAKANAN (SITC 0) MESIN DAN ALAT TRANSPORTASI (SITC 7)


-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250



2017II III IV

sebelumnya yang tumbuh 20,19% (yoy) dan rata-rata

pertumbuhan triwulan IV selama lima tahun terakhir

sebesar 10,09% (yoy). Peningkatan impor barang

konsumsi utamanya didorong oleh naiknya impor

makanan dan minuman untuk konsumsi RT; serta

barang konsumsi semi-durable dan non-durable.

Meningkatnya pertumbuhan impor barang konsumsi

tersebut seiring dengan akselerasi kinerja konsumsi

rumah tangga Jawa Tengah dan nilai tukar yang relatif

terjaga. Di sisi lain, tingginya impor barang konsumsi

yang tidak disertai dengan peningkatan ekspor luar

negeri mengindikasikan bahwa barang yang diimpor

diperdagangkan di pasar domestik, sehingga

menyebabkan net ekspor antardaerah Jawa Tengah

tumbuh tinggi pada triwulan laporan.

Selanjutnya, pertumbuhan impor barang modal

meningkat menjadi 53,64% (yoy) pada triwulan IV

2017, dari 29,87% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Peningkatan impor ini terutama dalam bentuk

nonbangunan, yaitu peralatan transportasi baik untuk

kepentingan industri maupun nonindustri. Sementara

itu, pertumbuhan impor bahan baku melambat,

walaupun masih tumbuh dengan level yang tinggi.

Impor bahan baku tumbuh menjadi 23,66% (yoy) pada

triwulan laporan, dari 45% (yoy) pada triwulan III 2017.

Impor bahan baku terutama melambat untuk

komoditas barang setengah jadi untuk industri serta

komoditas makanan dan minuman untuk industri.

Melemahnya impor kelompok komoditas tersebut

ditengarai sejalan dengan perlambatan ekspor

komoditas utama Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, impor nonmigas Jawa Tengah

terutama berasal dari Tiongkok dengan pangsa

38,79%. Selain Tiongkok, negara mitra dagang lainnya

yaitu Amerika Serikat (11,42%), ASEAN (10,37%), dan

Eropa (7,39%). Mitra dagang utama ini tidak banyak

berubah sepanjang waktu. Pada periode laporan

pertumbuhan impor meningkat pada impor dari

seluruh negara asal impor utama di atas, kecuali dari

Tiongkok. Peningkatan impor terbesar terutama terjadi

pada impor dari negara Amerika Serikat dan Eropa.

Grafik 1.40 Struktur Impor Nonmigas Jawa TengahBerdasarkan Jenis Pengeluaran

BARANG MODALBAHAN BAKU BARANG KONSUMSI

III - 2017

IV - 2017 60,14% 25,13% 14,73%


69,69% 20,71% 9,60%

USD JUTA

BAHAN BAKUBARANG MODALBARANG KONSUMSI

Grafik 1.41 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa TengahBerdasarkan Jenis Pengeluaran


-

500

1,000

1,500

2,000

2,500



2017II III IV

Grafik 1.38 Perkembangan Impor Jawa TengahSumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500 USD JUTA

NONMIGASMIGAS



2017II III IV

Grafik 1.39 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas Jawa TengahSumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

NONMIGAS MIGAS TOTAL

-60

-40

-20

0

20

40

60



2017II III IV

Harga minyak dunia menunjukkan tren yang

meningkat pada triwulan akhir 2017, yang disebabkan

oleh meningkatnya permintaan, naiknya compliancy

rate pembatasan produksi OPEC dan Non-OPEC,

gangguan supply, serta kondisi geopolitik. Pada

triwulan IV 2017, rata-rata harga minyak WTI

meningkat menjadi USD55,28 per barel, dari triwulan

sebelumnya yang sebesar USD48,16 per barel. Harga

minyak dunia pada triwulan laporan juga jauh lebih

tinggi dibanding rata-rata harga pada 2016 yang

sebesar USD43,34 per barel. Seiring dengan tren

kenaikan harga minyak dunia, impor luar negeri Jawa

Tengah untuk komoditas migas juga turut meningkat

secara nominal. Pertumbuhan impor komoditas migas

tercatat 38,51% (yoy) pada triwulan IV 2017,


tumbuh 2,81% (yoy).

Lebih lanjut, impor komoditas nonmigas Jawa Tengah

juga menunjukkan peningkatan pertumbuhan,

meskipun tidak setajam peningkatan impor migas.

Pada triwulan IV 2017, impor nonmigas Jawa Tengah

tumbuh 40,41% (yoy), lebih tinggi dari impor triwulan

sebelumnya yang tumbuh 35,67% (yoy). Impor

komoditas nonmigas Jawa Tengah dapat dikatakan

cukup produktif. Impor tersebut utamanya ditujukan

untuk kegiatan produktif, yaitu bahan baku dengan

pangsa mencapai 60,14% dari total impor nonmigas

Jawa Tengah, dan impor barang modal dengan pangsa

25,13%. Sementara itu, impor barang konsumsi

memiliki pangsa 14,73%. Komposisi ini tidak banyak

berubah dari periode sebelumnya.

Secara nilai, peningkatan kinerja impor nonmigas

terutama berasal dari impor barang konsumsi dan

barang modal, sedangkan impor bahan baku terpantau

tumbuh melambat. Peningkatan impor pada triwulan

laporan sayangnya didorong oleh impor barang

konsumsi yang terakselerasi secara signifikan.

Meskipun memiliki pangsa relatif kecil terhadap total

impor Jawa Tengah, impor kelompok komoditas ini

tumbuh 110,76%, jauh lebih tinggi dibanding triwulan

24

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

25

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



LAPANGAN USAHA

Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)


PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

INDUSTRI PENGOLAHAN

PENGADAAN LISTRIK DAN GAS

PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG

KONSTRUKSI

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

REAL ESTATE

JASA PERUSAHAAN

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

JASA PENDIDIKAN

JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

JASA LAINNYA

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M,N

O

P

Q

R,S,T,U

20152016*

III IV2016*

157.202

23.228

354.642

907

633

103.406

135.034

31.784

30.968

30.511

28.518

16.749

3.448

28.926

41.989

8.404

14.637

1.010.987

47.546

7.126

96.754

246

166

28.480

36.772

8.620

8.830

8.310

8.106

4.594

1.010

7.720

11.787

2.341

4.221

282.631

35.215

7.295

98.907

267

172

29.163

38.388

8.828

8.877

8.523

8.457

4.714

1.021

7.882

11.860

2.386

4.276

276.230

164.597

27.480

381.463

989

661

111.885

146.806

33.387

34.778

33.075

32.044

18.172

3.957

31.233

46.623

9.313

16.659

1.093.121

2017**

I II III IV

41.895

7.109

99.537

269

173

28.694

38.721

8.946

9.104

9.037

8.415

4.802

1.065

7.752

12.109

2.440

4.384

284.451

41.470

7.285

103.515

277

176

30.113

40.622

9.420

9.426

9.678

8.788

4.892

1.121

8.099

12.886

2.602

4.588

294.958

47.607

7.475

104.787

285

180

31.392

40.825

9.841

9.590

9.928

8.927

4.984

1.104

8.376

13.505

2.626

4.700

306.131

36.275

8.153

107.150

297

183

32.737

41.249

9.821

9.899

10.484

9.090

5.159

1.175

8.859

13.521

2.692

4.765

301.509

2017**

167.247

30.023

414.989

1.128

711

122.937

161.417

38.028

38.019

39.126

35.219

19.837

4.465

33.086

52.022

10.360

18.437

1.187.049

LAPANGAN USAHA

Tabel 1.7 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)




INDUSTRI PENGOLAHAN



KONSTRUKSI






REAL ESTATE

JASA PERUSAHAAN


JASA PENDIDIKAN


JASA LAINNYA


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M,N

O

P

Q

R,S,T,U

20152016*

III IV2016*

113.826

16.278

284.307

888

577

81.286

115.430

26.781

25.064

33.001

21.637

14.822

2.741

22.195

29.324

6.308

12.300

806.765

33.429

5.005

74.549

228

148

22.020

30.413

7.144

6.724

9.002

5.954

3.990

770

5.608

7.916

1.731

3.371

218.003

24.990

5.090

75.257

245

152

22.467

31.615

7.286

6.794

9.125

6.114

4.084

775

5.707

7.895

1.764

3.417

212.779

116.421

19.368

295.961

928

590

86.589

121.905

28.097

26.669

35.743

23.608

15.829

3.032

22.720

31.564

6.929

13.360

849.313

2017**

I II III IV

30.151

4.932

74.951

237

153

21.914

31.326

7.260

6.882

9.377

5.999

4.119

794

5.621

8.019

1.789

3.479

217.003

29.539

5.011

77.627

241

156

22.849

32.590

7.410

7.055

10.024

6.239

4.178

829

5.731

8.508

1.895

3.625

223.504

33.355

5.108

77.720

245

159

23.659

32.597

7.586

7.143

10.244

6.294

4.240

813

5.813

8.691

1.902

3.704

229.274

25.081

5.322

78.524

254

161

24.340

32.830

7.611

7.346

10.841

6.345

4.320

862

6.139

8.601

1.940

3.754

224.270

2017**

118.126

20.373

308.821

977

628

92.762

129.342

29.867

28.426

40.486

24.878

16.857

3.297

23.305

33.819

7.526

14.562

894.050


Perekonomian Jawa Tengah masih bersumber dari

tiga lapangan usaha utama, yaitu industri

pengolahan (35,54%); perdagangan besar-eceran dan

reparasi mobil-sepeda motor (13,68%); serta

pertanian, kehutanan dan perikanan (12,03%).

Komposisi ini tidak banyak mengalami perubahan dari

periode sebelumnya.

Pada triwulan IV 2017, peningkatan pertumbuhan

pada dua lapangan usaha utama yaitu industri

pengolahan dan pertanian menjadi pendorong laju



komunikasi turut menjadi pendorong pertumbuhan

pada triwulan laporan. Sementara itu, pada triwulan

laporan, kinerja lapangan usaha perdagangan

menunjukkan pertumbuhan yang melambat

dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 1.47 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor AntardaerahSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah


%



2017II III IV

750

650

550

450

350

250

150

50

(50)

(150)

(250)

Impor luar neger i Jawa Tengah secara

k e s e l u r u h a n t a h u n 2 0 1 7 m e n c a t a t k a n

pertumbuhan positif, berbalik arah setelah

mengalami tren kontraksi selama tiga tahun terakhir.

Pada tahun laporan, kinerja impor luar negeri tercatat

tumbuh 9,98% (yoy), berbalik arah dari tahun

sebelumnya yang terkontraksi 9,05% (yoy). Namun

demikian, sebagai komponen pengurang PDRB,

tingginya pertumbuhan impor luar negeri menjadi

faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi Jawa

Tengah pada tahun laporan.

makanan yang didukung kinerja lapangan usaha

pertanian yang membaik dibandingkan triwulan

sebelumnya.

Peningkatan permintaan domestik diindikasikan oleh

pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dari

5,06% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 5,19%

(yoy) pada triwulan IV 2017. Lebih lanjut, perbaikan

harga komoditas global berdampak terhadap akselerasi

pertumbuhan ekonomi daerah-daerah penghasil

komoditas, yang selanjutnya mendorong naiknya

permintaan dari luar provinsi terhadap hasil produksi

Jawa Tengah. Hal tersebut juga sejalan dengan

peningkatan kinerja lapangan usaha industri

pengolahan Jawa Tengah, sehingga mendukung

ekspor hasil produksi ke luar provinsi. Selain

memperdagangkan output/barang hasil produksi Jawa

Tengah sendiri, ekspor antardaerah diperkirakan juga

meningkat seiring dengan tingginya impor yang tidak

disertai dengan peningkatan ekspor luar negeri.

Tingginya pertumbuhan impor luar negeri, khususnya

barang konsumsi, ditengarai juga ditujukan untuk

diperdagangkan ke daerah lain di pasar domestik.

Sementara itu, impor antardaerah Jawa Tengah masih

terpantau meningkat, meskipun tidak setinggi

kenaikan ekspor antar daerah. Hal tersebut ditengarai

dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan

masyarakat pada akhir tahun, seiring dengan

terakselerasinya kinerja konsumsi rumah tangga.

(40)

(20)

-

20

40

60

80

100

120 %, YOY

AMERIKA SERIKAT ASEAN TIONGKOK EROPA

Grafik 1.46 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah BerdasarkanNegara Asal




2017II III IV

1.1.1.4. Net Ekspor Antardaerah

Pada triwulan laporan net ekspor antardaerah

tumbuh pada level yang tinggi sebesar 115,20%

(yoy), naik signifikan dibanding triwulan III 2017 yang

tercatat kontraksi 13,55% (yoy). Perbaikan tersebut

diindikasikan berasal dari peningkatan ekspor

antardaerah yang lebih tinggi dibanding kenaikan

impor antardaerah.

Meningkatnya ekspor antardaerah terindikasi dari

kenaikan arus muat barang nonmigas dari pelabuhan

Jawa Tengah yang ditujukan untuk perdagangan

antarpulau dibandingkan triwulan sebelumnya. Faktor

pendorong kinerja ekspor antardaerah diperkirakan

masih berasal dari komoditas bahan makanan. Provinsi

Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan

nasional mengalami surplus komoditas bahan

26

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

27

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



LAPANGAN USAHA

Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)




INDUSTRI PENGOLAHAN



KONSTRUKSI






REAL ESTATE

JASA PERUSAHAAN


JASA PENDIDIKAN


JASA LAINNYA


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M,N

O

P

Q

R,S,T,U

20152016*

III IV2016*

157.202

23.228

354.642

907

633

103.406

135.034

31.784

30.968

30.511

28.518

16.749

3.448

28.926

41.989

8.404

14.637

1.010.987

47.546

7.126

96.754

246

166

28.480

36.772

8.620

8.830

8.310

8.106

4.594

1.010

7.720

11.787

2.341

4.221

282.631

35.215

7.295

98.907

267

172

29.163

38.388

8.828

8.877

8.523

8.457

4.714

1.021

7.882

11.860

2.386

4.276

276.230

164.597

27.480

381.463

989

661

111.885

146.806

33.387

34.778

33.075

32.044

18.172

3.957

31.233

46.623

9.313

16.659

1.093.121

2017**

I II III IV

41.895

7.109

99.537

269

173

28.694

38.721

8.946

9.104

9.037

8.415

4.802

1.065

7.752

12.109

2.440

4.384

284.451

41.470

7.285

103.515

277

176

30.113

40.622

9.420

9.426

9.678

8.788

4.892

1.121

8.099

12.886

2.602

4.588

294.958

47.607

7.475

104.787

285

180

31.392

40.825

9.841

9.590

9.928

8.927

4.984

1.104

8.376

13.505

2.626

4.700

306.131

36.275

8.153

107.150

297

183

32.737

41.249

9.821

9.899

10.484

9.090

5.159

1.175

8.859

13.521

2.692

4.765

301.509

2017**

167.247

30.023

414.989

1.128

711

122.937

161.417

38.028

38.019

39.126

35.219

19.837

4.465

33.086

52.022

10.360

18.437

1.187.049

LAPANGAN USAHA

Tabel 1.7 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)




INDUSTRI PENGOLAHAN



KONSTRUKSI






REAL ESTATE

JASA PERUSAHAAN


JASA PENDIDIKAN


JASA LAINNYA


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M,N

O

P

Q

R,S,T,U

20152016*

III IV2016*

113.826

16.278

284.307

888

577

81.286

115.430

26.781

25.064

33.001

21.637

14.822

2.741

22.195

29.324

6.308

12.300

806.765

33.429

5.005

74.549

228

148

22.020

30.413

7.144

6.724

9.002

5.954

3.990

770

5.608

7.916

1.731

3.371

218.003

24.990

5.090

75.257

245

152

22.467

31.615

7.286

6.794

9.125

6.114

4.084

775

5.707

7.895

1.764

3.417

212.779

116.421

19.368

295.961

928

590

86.589

121.905

28.097

26.669

35.743

23.608

15.829

3.032

22.720

31.564

6.929

13.360

849.313

2017**

I II III IV

30.151

4.932

74.951

237

153

21.914

31.326

7.260

6.882

9.377

5.999

4.119

794

5.621

8.019

1.789

3.479

217.003

29.539

5.011

77.627

241

156

22.849

32.590

7.410

7.055

10.024

6.239

4.178

829

5.731

8.508

1.895

3.625

223.504

33.355

5.108

77.720

245

159

23.659

32.597

7.586

7.143

10.244

6.294

4.240

813

5.813

8.691

1.902

3.704

229.274

25.081

5.322

78.524

254

161

24.340

32.830

7.611

7.346

10.841

6.345

4.320

862

6.139

8.601

1.940

3.754

224.270

2017**

118.126

20.373

308.821

977

628

92.762

129.342

29.867

28.426

40.486

24.878

16.857

3.297

23.305

33.819

7.526

14.562

894.050


Perekonomian Jawa Tengah masih bersumber dari

tiga lapangan usaha utama, yaitu industri

pengolahan (35,54%); perdagangan besar-eceran dan

reparasi mobil-sepeda motor (13,68%); serta

pertanian, kehutanan dan perikanan (12,03%).

Komposisi ini tidak banyak mengalami perubahan dari

periode sebelumnya.

Pada triwulan IV 2017, peningkatan pertumbuhan

pada dua lapangan usaha utama yaitu industri

pengolahan dan pertanian menjadi pendorong laju



komunikasi turut menjadi pendorong pertumbuhan

pada triwulan laporan. Sementara itu, pada triwulan

laporan, kinerja lapangan usaha perdagangan

menunjukkan pertumbuhan yang melambat


Grafik 1.47 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor AntardaerahSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah


%



2017II III IV

750

650

550

450

350

250

150

50

(50)

(150)

(250)

Impor luar neger i Jawa Tengah secara

k e s e l u r u h a n t a h u n 2 0 1 7 m e n c a t a t k a n

pertumbuhan positif, berbalik arah setelah

mengalami tren kontraksi selama tiga tahun terakhir.

Pada tahun laporan, kinerja impor luar negeri tercatat

tumbuh 9,98% (yoy), berbalik arah dari tahun

sebelumnya yang terkontraksi 9,05% (yoy). Namun

demikian, sebagai komponen pengurang PDRB,

tingginya pertumbuhan impor luar negeri menjadi

faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi Jawa

Tengah pada tahun laporan.

makanan yang didukung kinerja lapangan usaha

pertanian yang membaik dibandingkan triwulan

sebelumnya.









Jawa Tengah. Hal tersebut juga sejalan dengan

peningkatan kinerja lapangan usaha industri

pengolahan Jawa Tengah, sehingga mendukung

ekspor hasil produksi ke luar provinsi. Selain

memperdagangkan output/barang hasil produksi Jawa

Tengah sendiri, ekspor antardaerah diperkirakan juga

meningkat seiring dengan tingginya impor yang tidak

disertai dengan peningkatan ekspor luar negeri.

Tingginya pertumbuhan impor luar negeri, khususnya

barang konsumsi, ditengarai juga ditujukan untuk

diperdagangkan ke daerah lain di pasar domestik.

Sementara itu, impor antardaerah Jawa Tengah masih

terpantau meningkat, meskipun tidak setinggi

kenaikan ekspor antar daerah. Hal tersebut ditengarai

dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan

masyarakat pada akhir tahun, seiring dengan

terakselerasinya kinerja konsumsi rumah tangga.

(40)

(20)

-

20

40

60

80

100

120 %, YOY

AMERIKA SERIKAT ASEAN TIONGKOK EROPA

Grafik 1.46 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah BerdasarkanNegara Asal




2017II III IV

1.1.1.4. Net Ekspor Antardaerah

Pada triwulan laporan net ekspor antardaerah

tumbuh pada level yang tinggi sebesar 115,20%

(yoy), naik signifikan dibanding triwulan III 2017 yang

tercatat kontraksi 13,55% (yoy). Perbaikan tersebut

diindikasikan berasal dari peningkatan ekspor

antardaerah yang lebih tinggi dibanding kenaikan

impor antardaerah.

Meningkatnya ekspor antardaerah terindikasi dari

kenaikan arus muat barang nonmigas dari pelabuhan

Jawa Tengah yang ditujukan untuk perdagangan

antarpulau dibandingkan triwulan sebelumnya. Faktor

pendorong kinerja ekspor antardaerah diperkirakan

masih berasal dari komoditas bahan makanan. Provinsi

Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan

nasional mengalami surplus komoditas bahan

26

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

27

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



LUAS PANENLUAS TANAM

HEKTAR

Grafik 1.51 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa TengahSumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000



2017II III IV

Grafik 1.52 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa TengahSumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

PERTUMBUHAN LUAS PANEN PADIPERTUMBUHAN LUAS TANAM PADI

%, YOY

(20,00)

(10,00)

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00



2017II III IV

Grafik 1.49 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha (SKDU)dan Pertumbuhan PDRB Pertanian


PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY) SBT KEGIATAN USAHA - SKALA KANAN



2017II III IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12 %%,YOY

Grafik 1.50 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian

PERTUMBUHAN KREDIT PERTANIAN NPL PERTANIAN - SKALA KANAN

0

2

4

6

8

10

12

14

0

10

20

30

40 %%, YOY



2017II III IV

tengah diintensifkan Kementerian Pertanian pada

2017. Hingga Oktober 2017, program upsus siwab di

Jawa Tengah telah melebihi target, yaitu mencapai

112% dari target awal sebanyak 515.000 ekor sapi

indukan bunting. Sampai dengan akhir tahun 2017,

capaian program tersebut diprediksi melampaui 130%

dari target awal.

Faktor kenaikan harga jual komoditas pertanian juga

ditengarai berpengaruh positif terhadap meningkatnya

kinerja lapangan usaha pertanian. Komoditas pertanian

yang mengalami kenaikan harga, antara lain padi

(gabah), unggas, dan hasil ternak. Meskipun kenaikan

harga gabah berdampak pada meningkatnya harga

beras d i pasar konsumen, bahkan menjadi

penyumbang inflasi terbesar kedua di Jawa Tengah

tahun 2017 sebesar 0,35%; peningkatan harga jual

tersebut memengaruhi perbaikan Nilai Tukar Petani

(NTP) Jawa Tengah. Dalam dua triwulan terakhir, NTP

Jawa Tengah selalu mencatatkan surplus, tercermin dari

angka NTP yang berada di atas 100. Pada triwulan

laporan, NTP Jawa Tengah sebesar 103,48 lebih tinggi

dibandingkan dengan triwulan lalu sebesar 102,56 dan

periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 99,35.

Meskipun menunjukkan peningkatan pada triwulan

akhir 2017, secara keseluruhan tahun 2017

lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan

perikanan tercatat tumbuh pada level 1,46%

(yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan

2016 yang sebesar 2,28% (yoy). Penurunan kinerja

ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya luas

tanam dan luas panen komoditas padi yang merupakan

komoditas pertanian utama Jawa Tengah. Hal tersebut

selanjutnya berdampak terhadap turunnya jumlah

produksi padi pada 2017. Luas panen dan jumlah

produksi padi tahun laporan menurun 0,88% (yoy) dan

8,36% (yoy); lebih rendah dibanding tahun 2016 yang

masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar

1,52% (yoy) dan 15,88% (yoy). Penurunan luas tanam

beberapa komoditas tanaman pangan serta

hort ikultura umumnya ter jadi pada per iode

pertengahan tahun, yang berdampak pada

1.1.2.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan

perikanan tumbuh 0,36% (yoy), sedikit meningkat

dari triwulan sebelumnya yang masih tercatat

kontraksi 0,22% (yoy). Secara triwulanan, lapangan

usaha ini menunjukkan penurunan 24,81% (qtq), lebih

baik dibanding capaian triwulan yang sama pada tahun

sebelumnya yang turun lebih dalam sebesar 25,24%

(qtq).

Perkembangan di lapangan usaha ini juga terkonfirmasi

dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank

Indonesia, yang menunjukkan bahwa Saldo Bersih

Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pertanian mengalami

peningkatan dari 0,24% pada triwulan III 2017 menjadi

2,88% pada triwulan IV 2017. Meskipun kinerja

lapangan usaha pertanian menunjukkan peningkatan,

penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian di

Jawa Tengah tumbuh melambat pada triwulan IV 2017,

yaitu sebesar 8,46% (yoy); lebih rendah dari 19,69%

(yoy) pada triwulan sebelumnya.

Perbaikan kinerja lapangan usaha pertanian pada

triwulan laporan utamanya disebabkan oleh mulai

normalnya kondisi iklim setelah fenomena La Nina dan

El Nino yang terjadi pada dua tahun terakhir, sehingga

masa tanam dan panen kembali ke pola semula. Lebih

lanjut hasil panen dari periode musim tanam II,

sebagian masih terjadi di awal triwulan IV 2017.

Berdasarkan hasil FGD, serangan hama dan bencana

alam yang tidak sebanyak tahun 2016 dinilai sebagai

pendorong perbaikan kinerja pertanian triwulan

laporan.

Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor

yang mendorong perbaikan kinerja lapangan usaha

pertanian secara keseluruhan pada triwulan laporan.

Hal tersebut tidak terlepas dari adanya program upaya

khusus (upsus) sapi indukan wajib bunting (siwab) yang

LAPANGAN USAHA

Tabel 1.8 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha (%, YOY)




INDUSTRI PENGOLAHAN



KONSTRUKSI






REAL ESTATE

JASA PERUSAHAAN


JASA PENDIDIKAN


JASA LAINNYA


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M,N

O

P

Q

R,S,T,U

20152016*

III IV2016*

5,60

4,57

4,71

2,43

1,63

6,00

4,09

7,69

6,79

9,53

7,61

7,59

8,49

5,31

7,55

6,61

3,21

5,47

3,02

17,03

4,19

1,33

4,56

7,61

2,31

5,80

6,54

7,58

9,62

5,89

10,06

-0,10

9,44

10,46

10,43

5,00

9,50

19,37

3,02

6,80

5,46

5,06

6,33

6,59

6,00

7,06

6,72

7,29

10,72

0,30

1,27

5,00

6,75

5,33

2,28

18,98

4,10

4,57

2,17

6,52

5,61

4,91

6,40

8,31

9,11

6,80

10,62

2,37

7,64

9,86

8,62

5,27

2017**

I II III IV

10,06

6,70

3,74

4,05

7,19

5,55

5,40

6,24

6,06

7,08

4,71

7,22

8,08

-0,83

1,83

4,68

6,25

5,32

-3,49

7,77

5,04

5,52

6,10

7,08

8,07

8,44

5,89

13,15

7,37

6,77

10,03

-0,10

8,01

9,84

9,92

5,18

-0,22

2,06

4,25

7,61

6,91

7,44

7,18

6,18

6,24

13,80

5,72

6,27

5,51

3,65

9,80

9,83

9,88

5,17

a

0,36

4,56

4,34

3,81

5,88

8,33

3,84

4,46

8,13

18,81

3,78

5,76

11,23

7,57

8,93

9,99

9,85

5,40

2017**

1,46

5,19

4,35

5,22

6,51

7,13

6,10

6,30

6,59

13,27

5,38

6,49

8,72

2,57

7,15

8,60

8,99

5,27

Grafik 1.48 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan PerikananSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

(40)

(30)

(20)

(10)

-

10

20

30

40


%



2017II III IV

28

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

29

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



LUAS PANENLUAS TANAM

HEKTAR

Grafik 1.51 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa TengahSumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000



2017II III IV

Grafik 1.52 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa TengahSumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

PERTUMBUHAN LUAS PANEN PADIPERTUMBUHAN LUAS TANAM PADI

%, YOY

(20,00)

(10,00)

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00



2017II III IV

Grafik 1.49 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha (SKDU)dan Pertumbuhan PDRB Pertanian


PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY) SBT KEGIATAN USAHA - SKALA KANAN



2017II III IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12 %%,YOY

Grafik 1.50 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian

PERTUMBUHAN KREDIT PERTANIAN NPL PERTANIAN - SKALA KANAN

0

2

4

6

8

10

12

14

0

10

20

30

40 %%, YOY



2017II III IV

tengah diintensifkan Kementerian Pertanian pada

2017. Hingga Oktober 2017, program upsus siwab di

Jawa Tengah telah melebihi target, yaitu mencapai

112% dari target awal sebanyak 515.000 ekor sapi

indukan bunting. Sampai dengan akhir tahun 2017,

capaian program tersebut diprediksi melampaui 130%

dari target awal.

Faktor kenaikan harga jual komoditas pertanian juga

ditengarai berpengaruh positif terhadap meningkatnya

kinerja lapangan usaha pertanian. Komoditas pertanian

yang mengalami kenaikan harga, antara lain padi

(gabah), unggas, dan hasil ternak. Meskipun kenaikan

harga gabah berdampak pada meningkatnya harga

beras d i pasar konsumen, bahkan menjadi

penyumbang inflasi terbesar kedua di Jawa Tengah

tahun 2017 sebesar 0,35%; peningkatan harga jual

tersebut memengaruhi perbaikan Nilai Tukar Petani

(NTP) Jawa Tengah. Dalam dua triwulan terakhir, NTP

Jawa Tengah selalu mencatatkan surplus, tercermin dari

angka NTP yang berada di atas 100. Pada triwulan

laporan, NTP Jawa Tengah sebesar 103,48 lebih tinggi

dibandingkan dengan triwulan lalu sebesar 102,56 dan

periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 99,35.

Meskipun menunjukkan peningkatan pada triwulan

akhir 2017, secara keseluruhan tahun 2017

lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan

perikanan tercatat tumbuh pada level 1,46%

(yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan

2016 yang sebesar 2,28% (yoy). Penurunan kinerja

ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya luas

tanam dan luas panen komoditas padi yang merupakan

komoditas pertanian utama Jawa Tengah. Hal tersebut

selanjutnya berdampak terhadap turunnya jumlah

produksi padi pada 2017. Luas panen dan jumlah

produksi padi tahun laporan menurun 0,88% (yoy) dan

8,36% (yoy); lebih rendah dibanding tahun 2016 yang

masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar

1,52% (yoy) dan 15,88% (yoy). Penurunan luas tanam

beberapa komoditas tanaman pangan serta

hort ikultura umumnya ter jadi pada per iode

pertengahan tahun, yang berdampak pada

1.1.2.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan

perikanan tumbuh 0,36% (yoy), sedikit meningkat

dari triwulan sebelumnya yang masih tercatat

kontraksi 0,22% (yoy). Secara triwulanan, lapangan

usaha ini menunjukkan penurunan 24,81% (qtq), lebih

baik dibanding capaian triwulan yang sama pada tahun

sebelumnya yang turun lebih dalam sebesar 25,24%

(qtq).

Perkembangan di lapangan usaha ini juga terkonfirmasi

dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank

Indonesia, yang menunjukkan bahwa Saldo Bersih

Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pertanian mengalami

peningkatan dari 0,24% pada triwulan III 2017 menjadi

2,88% pada triwulan IV 2017. Meskipun kinerja

lapangan usaha pertanian menunjukkan peningkatan,

penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian di

Jawa Tengah tumbuh melambat pada triwulan IV 2017,

yaitu sebesar 8,46% (yoy); lebih rendah dari 19,69%


Perbaikan kinerja lapangan usaha pertanian pada

triwulan laporan utamanya disebabkan oleh mulai

normalnya kondisi iklim setelah fenomena La Nina dan

El Nino yang terjadi pada dua tahun terakhir, sehingga

masa tanam dan panen kembali ke pola semula. Lebih

lanjut hasil panen dari periode musim tanam II,

sebagian masih terjadi di awal triwulan IV 2017.

Berdasarkan hasil FGD, serangan hama dan bencana

alam yang tidak sebanyak tahun 2016 dinilai sebagai

pendorong perbaikan kinerja pertanian triwulan

laporan.

Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor

yang mendorong perbaikan kinerja lapangan usaha

pertanian secara keseluruhan pada triwulan laporan.

Hal tersebut tidak terlepas dari adanya program upaya

khusus (upsus) sapi indukan wajib bunting (siwab) yang

LAPANGAN USAHA

Tabel 1.8 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha (%, YOY)




INDUSTRI PENGOLAHAN



KONSTRUKSI






REAL ESTATE

JASA PERUSAHAAN


JASA PENDIDIKAN


JASA LAINNYA


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M,N

O

P

Q

R,S,T,U

20152016*

III IV2016*

5,60

4,57

4,71

2,43

1,63

6,00

4,09

7,69

6,79

9,53

7,61

7,59

8,49

5,31

7,55

6,61

3,21

5,47

3,02

17,03

4,19

1,33

4,56

7,61

2,31

5,80

6,54

7,58

9,62

5,89

10,06

-0,10

9,44

10,46

10,43

5,00

9,50

19,37

3,02

6,80

5,46

5,06

6,33

6,59

6,00

7,06

6,72

7,29

10,72

0,30

1,27

5,00

6,75

5,33

2,28

18,98

4,10

4,57

2,17

6,52

5,61

4,91

6,40

8,31

9,11

6,80

10,62

2,37

7,64

9,86

8,62

5,27

2017**

I II III IV

10,06

6,70

3,74

4,05

7,19

5,55

5,40

6,24

6,06

7,08

4,71

7,22

8,08

-0,83

1,83

4,68

6,25

5,32

-3,49

7,77

5,04

5,52

6,10

7,08

8,07

8,44

5,89

13,15

7,37

6,77

10,03

-0,10

8,01

9,84

9,92

5,18

-0,22

2,06

4,25

7,61

6,91

7,44

7,18

6,18

6,24

13,80

5,72

6,27

5,51

3,65

9,80

9,83

9,88

5,17

a

0,36

4,56

4,34

3,81

5,88

8,33

3,84

4,46

8,13

18,81

3,78

5,76

11,23

7,57

8,93

9,99

9,85

5,40

2017**

1,46

5,19

4,35

5,22

6,51

7,13

6,10

6,30

6,59

13,27

5,38

6,49

8,72

2,57

7,15

8,60

8,99

5,27

Grafik 1.48 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan PerikananSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

(40)

(30)

(20)

(10)

-

10

20

30

40


%



2017II III IV

28

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

29

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 1.55 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik,dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

%

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SBT KEGIATAN USAHA PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY) LIKERT SCALE PENJUALAN DOMESTIK - SKALA KANAN



2017II III IV

Grafik 1.56 Pertumbuhan dan NPL Kredit Industri Pengolahan

PERTUMBUHAN KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN NPL KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN - SKALA KANAN

%%, YOY

0

10

20

30

0

2

4

6

8



2017II III IV

baru sehingga mendorong permintaan mebel untuk

interior perhotelan.


Indonesia menunjukkan pelaku usaha tetap optimis

terhadap kinerja sektor ini. Hal tersebut tercermin dari

SBT realisasi investasi, yang mengindikasikan bahwa

pelaku usaha di sektor industri pengolahan tetap

melakukan ekspansi investasi di triwulan IV 2017. Pada

triwulan laporan, SBT realisasi investasi tercatat 1,78%,

lebih tinggi dibanding realisasi investasi triwulan

sebelumnya dengan SBT 1,18%.

Sisi perbankan menunjukkan bahwa penyaluran kredit

kepada sektor industri pengolahan di Jawa Tengah

tetap tumbuh dalam level yang tinggi, meskipun sedikit

melambat dari triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit

perbankan di sektor industri pengolahan pada triwulan

IV 2017 tercatat tumbuh 10,43% (yoy), lebih rendah

dibanding pertumbuhan pada triwulan sebelumnya

yang sebesar 11,91% (yoy). Perlambatan tersebut

terutama dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan

penyaluran kredit modal kerja. Namun demikian,

melemahnya pertumbuhan tidak diiringi dengan

penurunan kualitas kredit. Rasio NPL kredit industri

pengolahan justru menunjukkan perbaikan menjadi

1,25%; dari 2,15% pada triwulan III 2017.

Selanjutnya, secara detil dapat dilihat bahwa

berdasarkan hasil SKDU Bank Indonesia, terindikasi

adanya peningkatan kapasitas produksi terpakai

industri pengolahan dari 75,99% menjadi 76,60%

pada triwulan laporan. Berdasarkan hasil survei

tersebut, subsektor industri pengolahan dengan

orientasi domestik mengalami peningkatan utilitas, di

antaranya subsektor kertas dan barang cetakan (naik

5%); logam dasar, besi dan baja (naik 3,57%); serta

makanan, minuman dan tembakau (naik 0,06%).

Sementara itu, subsektor industri dengan orientasi

ekspor menunjukkan penurunan kapasitas terpakai,

antara lain tekstil, barang kulit dan alas kaki; barang

kayu dan hasil hutan lainnya; serta alat angkut, mesin

dan peralatannya; dengan penurunan masing-masing

sebesar 2,06%; 1,70%; dan 4%. Industri berorientasi

ekspor yang masih menunjukkan peningkatan

kapasitas terpakai yaitu industri pupuk, kimia dan

barang dari karet, dengan peningkatan 6,70%. Seiring

dengan peningkatan kapasitas terpakai, SBT

penggunaan tenaga kerja di industri pengolahan juga

Grafik 1.57 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai SubsektorIndustri Pengolahan (SKDU)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

TRIWULAN III 2017 TRIWULAN IV 2017

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU

TEKSTIL, BRG KULIT & ALAS KAKI

BARANG KAYU & HASIL HUTAN LAINNYA

KERTAS DAN BARANG CETAKAN

PUPUK, KIMIA & BARANG DARI KARET

SEMEN & BARANG GALIAN NON LOGAM

LOGAM DASAR, BESI DAN BAJA

ALAT ANGKUT, MESIN & PERALATANNYA

BARANG LAINNYA

penurunan produksi di periode tersebut. Berkurangnya

luas tanam akibat tingginya konversi lahan dari

pertanian ke perumahan serta pembangunan

infrastruktur perlu diwaspadai sebagai downside risk

lapangan usaha pertanian. Selain tanaman pangan dan

hortikultura, perlambatan lapangan usaha pertanian

juga disebabkan oleh melemahnya kinerja subsektor

perkebunan dan perikanan.

Peningkatan kinerja lapangan usaha ini diperkirakan

dipengaruhi oleh membaiknya permintaan domestik.









Jawa Tengah. Permintaan dari dalam provinsi sendiri

ditengarai juga menunjukkan peningkatan. Hal

tersebut diindikasikan oleh menguatnya pertumbuhan

konsumsi rumah tangga Jawa Tengah dari 4,32% (yoy)

menjadi 4,65% (yoy) pada periode laporan. Penguatan

kinerja industri pengolahan ini juga sesuai dengan pola

konsumsi pada akhir tahun, dimana permintaan barang

dan jasa oleh masyarakat cenderung meningkat saat

Hari Raya Natal, Tahun Baru dan liburan akhir tahun.

Sementara itu, permintaan luar negeri masih cukup

kuat, meskipun cenderung melambat pada triwulan

laporan. Hal ini tercermin dari melambatnya ekspor luar

negeri Jawa Tengah, terutama ekspor komoditas

unggulan Jawa Tengah seperti tekstil dan produk tekstil

(TPT) serta kayu dan barang dari kayu.

Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil kegiatan

liaison yang dilakukan Bank Indonesia, yang juga

menunjukkan peningkatan penjualan dan kapasitas

utilisasi pelaku usaha di sektor industri pengolahan.

Likert scale perkembangan penjualan domestik industri

pengolahan meningkat dari 0,26 pada triwulan III 2017

menjadi 1,26 pada triwulan laporan. Pelaku usaha

mengonfirmasi bahwa perbaikan penjualan tidak

terlepas dari upaya yang dilakukan pelaku usaha

berupa inovasi produk baru serta diversifikasi produk

yang bernilai tambah lebih tinggi. Di industri mebel,

kinerja penjualan domestik mengalami peningkatan

seiring dengan maraknya pembangunan hotel-hotel

Grafik 1.53 Perkembangan Hasil Panen Padi di Jawa TengahSumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

PERTUMBUHAN PRODUKSI PADI - SKALA KANANPRODUKSI PADI

%, YOYRIBU TON

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

-20

-10

0

10

20

30

40

50



2017II III IV

1.1.2.2. Industri PengolahanSebagai lapangan usaha yang memiliki pangsa terbesar

dalam perekonomian Jawa Tengah, perbaikan

lapangan usaha industri pengolahan menjadi

salah satu pendorong percepatan pertumbuhan

ekonomi triwulan laporan. Pada triwulan IV 2017,

kinerja industri pengolahan tercatat tumbuh meningkat

dari 4,25% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 4,34%

(yoy) pada triwulan IV 2017. Secara triwulanan,

lapangan usaha ini tercatat mengalami pertumbuhan

1,03% (qtq), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan

pada periode yang sama tahun sebelumnya yang

sebesar 0,95% (qtq).

%

Grafik 1.54 Pertumbuhan PDRB Industri PengolahanSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

(2)

(1)

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9




2017II III IV

30

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

31

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 1.55 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik,dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

%

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SBT KEGIATAN USAHA PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY) LIKERT SCALE PENJUALAN DOMESTIK - SKALA KANAN



2017II III IV

Grafik 1.56 Pertumbuhan dan NPL Kredit Industri Pengolahan

PERTUMBUHAN KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN NPL KREDIT INDUSTRI PENGOLAHAN - SKALA KANAN

%%, YOY

0

10

20

30

0

2

4

6

8



2017II III IV

baru sehingga mendorong permintaan mebel untuk

interior perhotelan.


Indonesia menunjukkan pelaku usaha tetap optimis

terhadap kinerja sektor ini. Hal tersebut tercermin dari

SBT realisasi investasi, yang mengindikasikan bahwa

pelaku usaha di sektor industri pengolahan tetap

melakukan ekspansi investasi di triwulan IV 2017. Pada

triwulan laporan, SBT realisasi investasi tercatat 1,78%,

lebih tinggi dibanding realisasi investasi triwulan

sebelumnya dengan SBT 1,18%.

Sisi perbankan menunjukkan bahwa penyaluran kredit

kepada sektor industri pengolahan di Jawa Tengah

tetap tumbuh dalam level yang tinggi, meskipun sedikit

melambat dari triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit

perbankan di sektor industri pengolahan pada triwulan

IV 2017 tercatat tumbuh 10,43% (yoy), lebih rendah

dibanding pertumbuhan pada triwulan sebelumnya

yang sebesar 11,91% (yoy). Perlambatan tersebut

terutama dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan

penyaluran kredit modal kerja. Namun demikian,

melemahnya pertumbuhan tidak diiringi dengan

penurunan kualitas kredit. Rasio NPL kredit industri

pengolahan justru menunjukkan perbaikan menjadi

1,25%; dari 2,15% pada triwulan III 2017.

Selanjutnya, secara detil dapat dilihat bahwa

berdasarkan hasil SKDU Bank Indonesia, terindikasi

adanya peningkatan kapasitas produksi terpakai

industri pengolahan dari 75,99% menjadi 76,60%

pada triwulan laporan. Berdasarkan hasil survei

tersebut, subsektor industri pengolahan dengan

orientasi domestik mengalami peningkatan utilitas, di

antaranya subsektor kertas dan barang cetakan (naik

5%); logam dasar, besi dan baja (naik 3,57%); serta

makanan, minuman dan tembakau (naik 0,06%).

Sementara itu, subsektor industri dengan orientasi

ekspor menunjukkan penurunan kapasitas terpakai,

antara lain tekstil, barang kulit dan alas kaki; barang

kayu dan hasil hutan lainnya; serta alat angkut, mesin

dan peralatannya; dengan penurunan masing-masing

sebesar 2,06%; 1,70%; dan 4%. Industri berorientasi

ekspor yang masih menunjukkan peningkatan

kapasitas terpakai yaitu industri pupuk, kimia dan

barang dari karet, dengan peningkatan 6,70%. Seiring

dengan peningkatan kapasitas terpakai, SBT

penggunaan tenaga kerja di industri pengolahan juga

Grafik 1.57 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai SubsektorIndustri Pengolahan (SKDU)



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU

TEKSTIL, BRG KULIT & ALAS KAKI

BARANG KAYU & HASIL HUTAN LAINNYA

KERTAS DAN BARANG CETAKAN

PUPUK, KIMIA & BARANG DARI KARET

SEMEN & BARANG GALIAN NON LOGAM

LOGAM DASAR, BESI DAN BAJA

ALAT ANGKUT, MESIN & PERALATANNYA

BARANG LAINNYA

penurunan produksi di periode tersebut. Berkurangnya

luas tanam akibat tingginya konversi lahan dari

pertanian ke perumahan serta pembangunan

infrastruktur perlu diwaspadai sebagai downside risk

lapangan usaha pertanian. Selain tanaman pangan dan

hortikultura, perlambatan lapangan usaha pertanian

juga disebabkan oleh melemahnya kinerja subsektor

perkebunan dan perikanan.

Peningkatan kinerja lapangan usaha ini diperkirakan

dipengaruhi oleh membaiknya permintaan domestik.









Jawa Tengah. Permintaan dari dalam provinsi sendiri

ditengarai juga menunjukkan peningkatan. Hal

tersebut diindikasikan oleh menguatnya pertumbuhan

konsumsi rumah tangga Jawa Tengah dari 4,32% (yoy)

menjadi 4,65% (yoy) pada periode laporan. Penguatan

kinerja industri pengolahan ini juga sesuai dengan pola

konsumsi pada akhir tahun, dimana permintaan barang

dan jasa oleh masyarakat cenderung meningkat saat

Hari Raya Natal, Tahun Baru dan liburan akhir tahun.

Sementara itu, permintaan luar negeri masih cukup

kuat, meskipun cenderung melambat pada triwulan

laporan. Hal ini tercermin dari melambatnya ekspor luar

negeri Jawa Tengah, terutama ekspor komoditas

unggulan Jawa Tengah seperti tekstil dan produk tekstil

(TPT) serta kayu dan barang dari kayu.

Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil kegiatan

liaison yang dilakukan Bank Indonesia, yang juga

menunjukkan peningkatan penjualan dan kapasitas

utilisasi pelaku usaha di sektor industri pengolahan.

Likert scale perkembangan penjualan domestik industri

pengolahan meningkat dari 0,26 pada triwulan III 2017

menjadi 1,26 pada triwulan laporan. Pelaku usaha

mengonfirmasi bahwa perbaikan penjualan tidak

terlepas dari upaya yang dilakukan pelaku usaha

berupa inovasi produk baru serta diversifikasi produk

yang bernilai tambah lebih tinggi. Di industri mebel,

kinerja penjualan domestik mengalami peningkatan

seiring dengan maraknya pembangunan hotel-hotel

Grafik 1.53 Perkembangan Hasil Panen Padi di Jawa TengahSumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

PERTUMBUHAN PRODUKSI PADI - SKALA KANANPRODUKSI PADI

%, YOYRIBU TON

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

-20

-10

0

10

20

30

40

50



2017II III IV

1.1.2.2. Industri PengolahanSebagai lapangan usaha yang memiliki pangsa terbesar

dalam perekonomian Jawa Tengah, perbaikan

lapangan usaha industri pengolahan menjadi

salah satu pendorong percepatan pertumbuhan

ekonomi triwulan laporan. Pada triwulan IV 2017,

kinerja industri pengolahan tercatat tumbuh meningkat

dari 4,25% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 4,34%

(yoy) pada triwulan IV 2017. Secara triwulanan,

lapangan usaha ini tercatat mengalami pertumbuhan

1,03% (qtq), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan

pada periode yang sama tahun sebelumnya yang


%

Grafik 1.54 Pertumbuhan PDRB Industri PengolahanSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

(2)

(1)

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9




2017II III IV

30

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

31

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 1.60 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Ecerandan Reparasi Mobil-Sepeda Motor



%

(4)

(2)

-

2

4

6

8

10



2017II III IV

Grafik 1.61 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik,Pertumbuhan PDRB Perdagangan

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, diolah

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

(2)

-

2

4

6

8

10

12 %, YOY

PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)SBT KEGIATAN USAHA LIKERT SCALE PENJUALAN DOMESTIK - SKALA KANAN


III IV I2016II III IV I II

2017III

1.1.2.3. Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

Pada tr iwulan laporan, lapangan usaha

perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-

sepeda motor mencatatkan pertumbuhan 3,84%

(yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

yang tumbuh 7,18% (yoy). Secara triwulanan,

lapangan usaha ini tercatat tumbuh 0,71% (qtq), lebih

rendah dibanding pertumbuhan triwulan IV 2016 yang


Berdasarkan hasil FGD, output utama yang diukur

dalam lapangan usaha perdagangan adalah margin

perdagangan. Pada triwulan laporan, margin

perdagangan komoditas yang memiliki pangsa terbesar

dalam perdagangan Jawa Tengah justru menunjukkan

penurunan margin dibanding triwulan sebelumnya.

Sebagai contoh, pada triwulan IV 2017 komoditas

tanaman pangan yang berkontribusi ±40% terhadap

perdagangan komoditas pertanian, menunjukkan

penurunan margin yang lebih dalam dibanding

triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, perlambatan margin

perdagangan juga terjadi pada komoditas industri

pengolahan tembakau, yang memiliki pangsa 23%

terhadap perdagangan komoditas industri. Dengan

demikian, meskipun kinerja pertanian, pertambangan,

dan industri pengolahan secara agregat menunjukkan

perbaikan pertumbuhan pada triwulan laporan, hal

tersebut tidak langsung berpengaruh terhadap

akselerasi lapangan usaha perdagangan. Penurunan

margin perdagangan, terutama yang terjadi di

komoditas-komoditas yang memberikan pangsa

terbesar dalam perdagangan Jawa Tengah, juga

memengaruhi kinerja lapangan usaha perdagangan

secara keseluruhan pada triwulan laporan.

Penyaluran kredit di lapangan usaha ini juga

terkontraksi lebih dalam, yaitu dari tumbuh negatif

0,88% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi terkontraksi

6,54% (yoy) pada triwulan laporan. Meskipun

penyaluran kredit perbankan menunjukkan penurunan

cukup dalam, kualitas kredit yang disalurkan tidak

terlalu terpengaruh. Hal tersebut tercermin dari NPL

sektor perdagangan yang justru tercatat mengalami

perbaikan yaitu dari 3,65% menjadi 3,47%.

Sementara itu, hasil survei dan liaison yang dilakukan

Bank Indonesia mengindikasikan masih relatif kuatnya

kiner ja perdagangan pada per iode laporan.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU),

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sektor

perdagangan meningkat dari 3,75% pada triwulan III

2017 menjadi 6,92% pada triwulan IV 2017. Hasil

liaison juga menunjukkan optimisme pelaku usaha

terhadap kondisi penjualan pada triwulan IV, tercermin

dari likert scale penjualan domestik sektor perdagangan

pada periode laporan sebesar 0,63.

Grafik 1.58 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besardan Sedang berdasarkan Sektor (%, YOY)



-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

INDUSTRI MAKANAN

INDUSTRI MINUMAN

INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU

INDUSTRI TEKSTIL

INDUSTRI PAKAIAN JADI

INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU

INDUSTRI KIMIA

INDUSTRI FARMASI DAN OBAT TRADISIONAL

INDUSTRI BARANG ELEKTRONIK

INDUSTRI PERALATAN LISTRIK

INDUSTRI FURNITUR

Grafik 1.59Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah


-60 -40 -20 0 20 40 60

INDUSTRI MAKANAN

INDUSTRI MINUMAN


INDUSTRI TEKSTIL


INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT & ALAS KAKI

INDUSTRI KAYU

INDUSTRI BAHAN KIMIA


INDUSTRI KARET


INDUSTRI FURNITUR

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro danKecil berdasarkan Sektor (%, YOY)

menunjukkan perbaikan, yaitu dari -0,98% pada

triwulan III 2017 menjadi -0,20% pada triwulan IV

2017.

Berdasarkan skalanya, baik industri besar dan sedang

maupun industri mikro dan kecil menunjukkan

peningkatan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan

produksi industri manufaktur yang disurvei oleh Badan

Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Hasil survei

tersebut menunjukkan bahwa produksi industri

manufaktur besar dan sedang maupun mikro dan kecil

mengalami perbaikan masing-masing menjadi tumbuh

2,19% (yoy) dan 0,12%, setelah mengalami

pertumbuhan negatif sebesar 0,72% (yoy) dan 4,28%


Pada industri manufaktur skala besar dan sedang,

perbaikan utamanya terjadi pada industri kayu dan

barang dari kayu; minuman; pengolahan tembakau;

serta furnitur. Industri farmasi dan obat tradisional;

barang elektronik; serta peralatan listrik juga

menunjukkan peningkatan pertumbuhan produksi

pada triwulan laporan. Sementara industri besar dan

sedang yang mengalami perlambatan yaitu industri

pakaian jadi; kimia; serta industri makanan. Lebih

lanjut, pada industri manufaktur skala mikro dan kecil,

peningkatan kinerja terutama terjadi pada industri

makanan dan minuman sebagai salah satu industri

utama Jawa Tengah. Sementara itu, industri

pengolahan tembakau; pakaian jadi; kayu; serta

farmasi dan obat tradisional skala mikro dan kecil,

mengalami penurunan yang semakin dalam pada

triwulan IV 2017.

Selama tahun 2017, pertumbuhan industri

pengolahan tercatat 4,35% (yoy), meningkat

dibandingkan pertumbuhan 4,10% (yoy) pada

tahun sebelumnya. Akselerasi pertumbuhan

terutama didorong oleh perbaikan kinerja industri

barang logam dan barang elektronik, dari kontraksi

8,07% (yoy) menjadi 3,56% (yoy); industri logam dasar,

dari kontraksi 2,71% (yoy) menjadi 2,69% (yoy);

industri tekstil dan pakaian jadi, dari 3,19% (yoy)

menjadi 7,01% (yoy); serta industri pengolahan

tembakau, dari 0,93% (yoy) menjadi 4,23% (yoy).

Sementara itu, melambatnya kinerja industri

pengilangan migas, dari tumbuh 5,10% (yoy) menjadi

0,44% (yoy), menjadi penahan laju pertumbuhan

industri pengolahan untuk tumbuh lebih tinggi pada

tahun laporan.

32

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

33

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 1.60 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Ecerandan Reparasi Mobil-Sepeda Motor



%

(4)

(2)

-

2

4

6

8

10



2017II III IV

Grafik 1.61 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik,Pertumbuhan PDRB Perdagangan

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, diolah

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

(2)

-

2

4

6

8

10

12 %, YOY

PERTUMBUHAN TAHUNAN (YOY)SBT KEGIATAN USAHA LIKERT SCALE PENJUALAN DOMESTIK - SKALA KANAN



2017III

1.1.2.3. Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

Pada tr iwulan laporan, lapangan usaha

perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-

sepeda motor mencatatkan pertumbuhan 3,84%

(yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

yang tumbuh 7,18% (yoy). Secara triwulanan,

lapangan usaha ini tercatat tumbuh 0,71% (qtq), lebih

rendah dibanding pertumbuhan triwulan IV 2016 yang


Berdasarkan hasil FGD, output utama yang diukur

dalam lapangan usaha perdagangan adalah margin

perdagangan. Pada triwulan laporan, margin

perdagangan komoditas yang memiliki pangsa terbesar

dalam perdagangan Jawa Tengah justru menunjukkan

penurunan margin dibanding triwulan sebelumnya.

Sebagai contoh, pada triwulan IV 2017 komoditas

tanaman pangan yang berkontribusi ±40% terhadap

perdagangan komoditas pertanian, menunjukkan

penurunan margin yang lebih dalam dibanding

triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, perlambatan margin

perdagangan juga terjadi pada komoditas industri

pengolahan tembakau, yang memiliki pangsa 23%

terhadap perdagangan komoditas industri. Dengan

demikian, meskipun kinerja pertanian, pertambangan,

dan industri pengolahan secara agregat menunjukkan

perbaikan pertumbuhan pada triwulan laporan, hal

tersebut tidak langsung berpengaruh terhadap

akselerasi lapangan usaha perdagangan. Penurunan

margin perdagangan, terutama yang terjadi di

komoditas-komoditas yang memberikan pangsa

terbesar dalam perdagangan Jawa Tengah, juga

memengaruhi kinerja lapangan usaha perdagangan

secara keseluruhan pada triwulan laporan.

Penyaluran kredit di lapangan usaha ini juga

terkontraksi lebih dalam, yaitu dari tumbuh negatif

0,88% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi terkontraksi

6,54% (yoy) pada triwulan laporan. Meskipun

penyaluran kredit perbankan menunjukkan penurunan

cukup dalam, kualitas kredit yang disalurkan tidak

terlalu terpengaruh. Hal tersebut tercermin dari NPL

sektor perdagangan yang justru tercatat mengalami

perbaikan yaitu dari 3,65% menjadi 3,47%.

Sementara itu, hasil survei dan liaison yang dilakukan

Bank Indonesia mengindikasikan masih relatif kuatnya

kiner ja perdagangan pada per iode laporan.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU),

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sektor

perdagangan meningkat dari 3,75% pada triwulan III

2017 menjadi 6,92% pada triwulan IV 2017. Hasil

liaison juga menunjukkan optimisme pelaku usaha

terhadap kondisi penjualan pada triwulan IV, tercermin

dari likert scale penjualan domestik sektor perdagangan

pada periode laporan sebesar 0,63.

Grafik 1.58 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besardan Sedang berdasarkan Sektor (%, YOY)



-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

INDUSTRI MAKANAN

INDUSTRI MINUMAN


INDUSTRI TEKSTIL


INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU

INDUSTRI KIMIA


INDUSTRI BARANG ELEKTRONIK


INDUSTRI FURNITUR

Grafik 1.59Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah


-60 -40 -20 0 20 40 60

INDUSTRI MAKANAN

INDUSTRI MINUMAN


INDUSTRI TEKSTIL


INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT & ALAS KAKI

INDUSTRI KAYU

INDUSTRI BAHAN KIMIA


INDUSTRI KARET


INDUSTRI FURNITUR

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro danKecil berdasarkan Sektor (%, YOY)

menunjukkan perbaikan, yaitu dari -0,98% pada

triwulan III 2017 menjadi -0,20% pada triwulan IV

2017.

Berdasarkan skalanya, baik industri besar dan sedang

maupun industri mikro dan kecil menunjukkan

peningkatan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan

produksi industri manufaktur yang disurvei oleh Badan

Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Hasil survei

tersebut menunjukkan bahwa produksi industri

manufaktur besar dan sedang maupun mikro dan kecil

mengalami perbaikan masing-masing menjadi tumbuh

2,19% (yoy) dan 0,12%, setelah mengalami

pertumbuhan negatif sebesar 0,72% (yoy) dan 4,28%


Pada industri manufaktur skala besar dan sedang,

perbaikan utamanya terjadi pada industri kayu dan

barang dari kayu; minuman; pengolahan tembakau;

serta furnitur. Industri farmasi dan obat tradisional;

barang elektronik; serta peralatan listrik juga

menunjukkan peningkatan pertumbuhan produksi

pada triwulan laporan. Sementara industri besar dan

sedang yang mengalami perlambatan yaitu industri

pakaian jadi; kimia; serta industri makanan. Lebih

lanjut, pada industri manufaktur skala mikro dan kecil,

peningkatan kinerja terutama terjadi pada industri

makanan dan minuman sebagai salah satu industri

utama Jawa Tengah. Sementara itu, industri

pengolahan tembakau; pakaian jadi; kayu; serta

farmasi dan obat tradisional skala mikro dan kecil,

mengalami penurunan yang semakin dalam pada

triwulan IV 2017.

Selama tahun 2017, pertumbuhan industri

pengolahan tercatat 4,35% (yoy), meningkat

dibandingkan pertumbuhan 4,10% (yoy) pada

tahun sebelumnya. Akselerasi pertumbuhan

terutama didorong oleh perbaikan kinerja industri

barang logam dan barang elektronik, dari kontraksi

8,07% (yoy) menjadi 3,56% (yoy); industri logam dasar,

dari kontraksi 2,71% (yoy) menjadi 2,69% (yoy);

industri tekstil dan pakaian jadi, dari 3,19% (yoy)

menjadi 7,01% (yoy); serta industri pengolahan

tembakau, dari 0,93% (yoy) menjadi 4,23% (yoy).

Sementara itu, melambatnya kinerja industri

pengilangan migas, dari tumbuh 5,10% (yoy) menjadi

0,44% (yoy), menjadi penahan laju pertumbuhan

industri pengolahan untuk tumbuh lebih tinggi pada

tahun laporan.

32

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

33

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20 %, YOY

Grafik 1.65 Pertumbuhan PDRB Informasi dan KomunikasiSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah



2017II III IV

Grafik 1.66 Pertumbuhan PDRB Jasa PerusahaanSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

%, YOY

0

2

4

6

8

10

12



2017II III IV

2016. Perkembangan teknologi yang diikuti dengan

meningkatnya kesadaran teknologi masyarakat

mendorong penggunaan teknologi informasi dalam

kegiatan usaha. Hal tersebut dapat terlihat dari

maraknya perkembangan e-commerce, dan start up

company yang berbasis teknologi informasi. Tidak

hanya pelaku usaha, pemanfaatan teknologi oleh

instansi pemerintah juga meningkat, beberapa

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Tengah

semakin gencar dalam memanfaatkan teknologi

informasi dalam pelaksanaan tugasnya, seperti melalui

pengembangan aplikasi mobile berbasis Android.

Pada triwulan laporan, seluruh lapangan usaha

mencatatkan pertumbuhan positif. Lapangan usaha

lain yang juga menunjukkan pertumbuhan tinggi pada

triwulan laporan yaitu lapangan usaha jasa perusahaan.

Pertumbuhan lapangan usaha jasa perusahaan sebesar

11,23% (yoy), meningkat signifikan dari pertumbuhan

triwulan lalu sebesar 5,51% (yoy). Tingginya tingkat

pertumbuhan dipengaruhi oleh meningkatnya jasa

penyelenggaraan acara (event organizer) di tengah

maraknya event/hajatan pada akhir triwulan 2017.

Namun demikian, terdapat beberapa lapangan usaha

lain yang mencatatkan perlambatan cukup dalam pada

triwulan laporan, di antaranya lapangan usaha

pengadaan listrik dan gas; jasa keuangan dan asuransi;

serta transportasi dan pergudangan. Preferensi

masyarakat yang lebih menyukai penggunaan

kendaraan pribadi serta meningkatnya penggunaan

moda transportasi berbasis online berpengaruh

terhadap melambatnya kinerja transportasi dan

pergudangan. Saat ini, moda transportasi berbasis

online belum dihitung sebagai komponen transportasi

dalam PDRB, karena yang diperhitungkan saat ini hanya

moda transportasi/angkutan yang telah memiliki izin

trayek resmi.

1.2. TRACKING PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL TRIWULAN I 2018

Sesuai pola musimannya, pertumbuhan ekonomi

di Jawa Tengah diperkirakan melambat pada

triwulan I 2018. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

periode tersebut diproyeksikan berada di kisaran 5,1%-

5,5%. Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan

bersumber dari konsumsi rumah tangga, ekspor luar

negeri, dan konsumsi pemerintah. Sementara dari sisi

lapangan usaha, perlambatan utamanya berasal dari

lapangan usaha industri pengolahan. Sedangkan

lapangan usaha utama Jawa Tengah lainnya yaitu

pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

sepeda motor diperkirakan tumbuh lebih cepat, seiring

dengan berlangsungnya musim panen padi pada

Februari sampai dengan April 2018.

Grafik 1.62 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan PertumbuhanPDRB Perdagangan

Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

INDEKS PENJUALAN RIIL PERTUMBUHAN PDRB PERDAGANGAN - SKALA KANAN

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

120

140

160

180

200

220 %, YOYINDEKS



2017II III IV

IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok KomoditasGrafik 1.63

SUKU

CA

DA

NG

AKS

ESO

RIS

TRIWULAN III 2017TRIWULAN IV 2017INDEKS

MA

KAN

AN

, MIN

UM

AN

DA

N T

EMBA

KAU

BAH

AN

BA

KAR

KEN

DA

RAA

N B

ERM

OTO

R

PERA

LATA

N D

AN

KO

MU

NIK

ASI

DI T

OKO

PERL

ENG

KAPA

NRU

MA

H T

AN

GG

ALA

INN

YA

BARA

NG

BU

DAY

AD

AN

REK

REA

SI

BARA

NG

LA

INN

YA

SAN

DA

NG

0

100

200

300

400

500


lapangan usaha perdagangan besar dan eceran

lebih tinggi dibandingkan capaian 2016. Pada

tahun laporan, lapangan usaha ini mencatatkan

pertumbuhan 6,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,61% (yoy).

Perbaikan pertumbuhan terutama terjadi pada

perdagangan mobil, motor, dan reparasinya;

sedangkan perdagangan besar dan eceran selain

kendaraan bermotor mengalami sedikit perlambatan.

kuatnya kinerja lapangan usaha ini dikonfirmasi dari

hasil liaison, di mana likert scale penjualan dan

kapasitas utilisasi di sektor bangunan mengalami

kenaikan dari masing-masing sebesar 1 dan -0,33 pada

triwulan III 2017 menjadi sebesar 1,33 dan 2 pada

periode laporan. Penguatan kinerja konstruksi pada

triwulan akhir 2017 selanjutnya mendorong akselerasi

pertumbuhan lapangan usaha ini untuk keseluruhan

tahun 2017. Pada 2017, pertumbuhan konstruksi

tercatat 7,13% (yoy), lebih tinggi dari tahun

sebelumnya yang sebesar 6,52% (yoy). Perbaikan ini

tidak terlepas dari menguatnya aktivitas investasi baik

yang dilakukan pemerintah maupun swasta di

sepanjang tahun 2017.

Lebih lanjut, lapangan usaha lain yang mencatatkan

tingkat pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV 2017

adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi.

Lapangan usaha tersebut secara kons i s ten

mencatatkan pertumbuhan dengan besaran double

digit pada tiga triwulan terakhir, sejalan dengan

berkembangnya teknologi informasi. Pada triwulan IV

2017, lapangan usaha informasi dan komunikasi

tumbuh pada level tertinggi sejak empat tahun terakhir

sebesar 18,81% (yoy), terakselerasi dibandingkan

pertumbuhan triwulan III 2017 sebesar 13,80% (yoy).

Secara akumulatif, pertumbuhan lapangan usaha ini

juga meningkat tajam menjadi tumbuh 13,27% (yoy)

pada tahun laporan; dari tumbuh 8,31% (yoy) pada

1.1.2.4. Lapangan Usaha Lainnya

Selain ketiga lapangan usaha utama di atas, penguatan

pertumbuhan terjadi pada lapangan usaha dengan

pangsa terbesar keempat di Jawa Tengah, yaitu

konstruksi. Pada triwulan laporan, lapangan usaha

konstruksi menunjukkan perbaikan pertumbuhan,

yaitu dari 7,44% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi

sebesar 8,33% (yoy) pada triwulan laporan. Masih

Grafik 1.64 Pertumbuhan PDRB KonstruksiSumber : Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

9 %, YOY

0

1

2

3

4

5

6

7

8



2017II III IV

34

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

35

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20 %, YOY

Grafik 1.65 Pertumbuhan PDRB Informasi dan KomunikasiSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah



2017II III IV

Grafik 1.66 Pertumbuhan PDRB Jasa PerusahaanSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

%, YOY

0

2

4

6

8

10

12



2017II III IV

2016. Perkembangan teknologi yang diikuti dengan

meningkatnya kesadaran teknologi masyarakat

mendorong penggunaan teknologi informasi dalam

kegiatan usaha. Hal tersebut dapat terlihat dari

maraknya perkembangan e-commerce, dan start up

company yang berbasis teknologi informasi. Tidak

hanya pelaku usaha, pemanfaatan teknologi oleh

instansi pemerintah juga meningkat, beberapa

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Tengah

semakin gencar dalam memanfaatkan teknologi

informasi dalam pelaksanaan tugasnya, seperti melalui

pengembangan aplikasi mobile berbasis Android.

Pada triwulan laporan, seluruh lapangan usaha

mencatatkan pertumbuhan positif. Lapangan usaha

lain yang juga menunjukkan pertumbuhan tinggi pada

triwulan laporan yaitu lapangan usaha jasa perusahaan.

Pertumbuhan lapangan usaha jasa perusahaan sebesar

11,23% (yoy), meningkat signifikan dari pertumbuhan

triwulan lalu sebesar 5,51% (yoy). Tingginya tingkat

pertumbuhan dipengaruhi oleh meningkatnya jasa

penyelenggaraan acara (event organizer) di tengah

maraknya event/hajatan pada akhir triwulan 2017.

Namun demikian, terdapat beberapa lapangan usaha

lain yang mencatatkan perlambatan cukup dalam pada

triwulan laporan, di antaranya lapangan usaha

pengadaan listrik dan gas; jasa keuangan dan asuransi;

serta transportasi dan pergudangan. Preferensi

masyarakat yang lebih menyukai penggunaan

kendaraan pribadi serta meningkatnya penggunaan

moda transportasi berbasis online berpengaruh

terhadap melambatnya kinerja transportasi dan

pergudangan. Saat ini, moda transportasi berbasis

online belum dihitung sebagai komponen transportasi

dalam PDRB, karena yang diperhitungkan saat ini hanya

moda transportasi/angkutan yang telah memiliki izin

trayek resmi.

1.2. TRACKING PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL TRIWULAN I 2018

Sesuai pola musimannya, pertumbuhan ekonomi

di Jawa Tengah diperkirakan melambat pada

triwulan I 2018. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

periode tersebut diproyeksikan berada di kisaran 5,1%-

5,5%. Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan

bersumber dari konsumsi rumah tangga, ekspor luar

negeri, dan konsumsi pemerintah. Sementara dari sisi

lapangan usaha, perlambatan utamanya berasal dari

lapangan usaha industri pengolahan. Sedangkan

lapangan usaha utama Jawa Tengah lainnya yaitu

pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

sepeda motor diperkirakan tumbuh lebih cepat, seiring

dengan berlangsungnya musim panen padi pada

Februari sampai dengan April 2018.

Grafik 1.62 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan PertumbuhanPDRB Perdagangan

Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

INDEKS PENJUALAN RIIL PERTUMBUHAN PDRB PERDAGANGAN - SKALA KANAN

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

120

140

160

180

200

220 %, YOYINDEKS



2017II III IV

IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok KomoditasGrafik 1.63

SUKU

CA

DA

NG

AKS

ESO

RIS

TRIWULAN III 2017TRIWULAN IV 2017INDEKS

MA

KAN

AN

, MIN

UM

AN

DA

N T

EMBA

KAU

BAH

AN

BA

KAR

KEN

DA

RAA

N B

ERM

OTO

R

PERA

LATA

N D

AN

KO

MU

NIK

ASI

DI T

OKO

PERL

ENG

KAPA

NRU

MA

H T

AN

GG

ALA

INN

YA

BARA

NG

BU

DAY

AD

AN

REK

REA

SI

BARA

NG

LA

INN

YA

SAN

DA

NG

0

100

200

300

400

500


lapangan usaha perdagangan besar dan eceran

lebih tinggi dibandingkan capaian 2016. Pada

tahun laporan, lapangan usaha ini mencatatkan

pertumbuhan 6,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,61% (yoy).

Perbaikan pertumbuhan terutama terjadi pada

perdagangan mobil, motor, dan reparasinya;

sedangkan perdagangan besar dan eceran selain

kendaraan bermotor mengalami sedikit perlambatan.

kuatnya kinerja lapangan usaha ini dikonfirmasi dari

hasil liaison, di mana likert scale penjualan dan

kapasitas utilisasi di sektor bangunan mengalami

kenaikan dari masing-masing sebesar 1 dan -0,33 pada

triwulan III 2017 menjadi sebesar 1,33 dan 2 pada

periode laporan. Penguatan kinerja konstruksi pada

triwulan akhir 2017 selanjutnya mendorong akselerasi

pertumbuhan lapangan usaha ini untuk keseluruhan

tahun 2017. Pada 2017, pertumbuhan konstruksi

tercatat 7,13% (yoy), lebih tinggi dari tahun

sebelumnya yang sebesar 6,52% (yoy). Perbaikan ini

tidak terlepas dari menguatnya aktivitas investasi baik

yang dilakukan pemerintah maupun swasta di

sepanjang tahun 2017.

Lebih lanjut, lapangan usaha lain yang mencatatkan

tingkat pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV 2017

adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi.

Lapangan usaha tersebut secara kons i s ten

mencatatkan pertumbuhan dengan besaran double

digit pada tiga triwulan terakhir, sejalan dengan

berkembangnya teknologi informasi. Pada triwulan IV

2017, lapangan usaha informasi dan komunikasi

tumbuh pada level tertinggi sejak empat tahun terakhir

sebesar 18,81% (yoy), terakselerasi dibandingkan

pertumbuhan triwulan III 2017 sebesar 13,80% (yoy).

Secara akumulatif, pertumbuhan lapangan usaha ini

juga meningkat tajam menjadi tumbuh 13,27% (yoy)

pada tahun laporan; dari tumbuh 8,31% (yoy) pada

1.1.2.4. Lapangan Usaha Lainnya

Selain ketiga lapangan usaha utama di atas, penguatan

pertumbuhan terjadi pada lapangan usaha dengan

pangsa terbesar keempat di Jawa Tengah, yaitu

konstruksi. Pada triwulan laporan, lapangan usaha

konstruksi menunjukkan perbaikan pertumbuhan,

yaitu dari 7,44% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi

sebesar 8,33% (yoy) pada triwulan laporan. Masih

Grafik 1.64 Pertumbuhan PDRB KonstruksiSumber : Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

9 %, YOY

0

1

2

3

4

5

6

7

8



2017II III IV

34

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

35

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



konsumsi pemerintah. Namun demikian, rangkaian

kegiatan Pilkada yang telah dimulai pada Februari

2018, berpotensi menahan perlambatan konsumsi

pemerintah dari sisi belanja barang. Selain itu,

penyaluran dan pencairan bantuan Program Keluarga

Harapan (PKH), serta percepatan penyaluran dana desa

pada triwulan I 2018 juga akan menahan melambatnya

konsumsi pemerintah lebih dalam. Sementa ra i t u , k iner ja konsums i LNPRT

diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada triwulan I

2018. Hal ini terutama dipicu oleh kegiatan pemilihan

umum kepala daerah (Pilkada) serentak baik di tingkat

provins i maupun yang di laksanakan oleh 7

kabupaten/kota di Jawa Tengah. Rangkaian kegiatan

Pilkada yang telah dimulai pada Februari 2018,

diperkirakan akan mendorong konsumsi lembaga

nonprofit, khususnya partai politik. Namun demikian,

komponen ini tidak memiliki porsi signifikan, sehingga

konsumsi secara keseluruhan masih mencatatkan

perlambatan pada triwulan I 2018.

Kinerja investasi diperkirakan meningkat pada

triwulan I 2018, khususnya investasi yang berupa

proyek infrastruktur pemerintah. Meskipun pada awal

tahun biasanya terdapat pola musiman berupa belum

optimalnya kegiatan investasi karena masih dalam

proses pengadaan; namun beberapa proyek

infrastruktur multiyears ditargetkan untuk selesai akhir

tahun ini, bahkan ada yang ditargetkan selesai pada

triwulan I 2018 seperti perluasan Bandara A. Yani

Semarang. Percepatan target penyelesaian proyek

infrastruktur akan mendorong kegiatan investasi untuk

digenjot sejak triwulan awal 2018, yang selanjutnya

berpengaruh terhadap kinerja investasi yang tetap

tumbuh meningkat pada triwulan I 2018. Sementara

itu, dari sisi swasta, optimisme pelaku usaha akan

meningkatnya investasi tercermin dari hasil SKDU Bank

Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, perkiraan

SBT investasi triwulan I 2018 sebesar 10,78%, lebih

tinggi dibandingkan realisasi SBT investasi triwulan IV

2017 sebesar 9,20%. Optimisme meningkatnya

kegiatan investasi dipengaruhi oleh banyaknya industri

yang melakukan relokasi usaha ke Jawa Tengah

sehingga mendorong ber lanjutnya investas i

nonbangunan berupa pembelian mesin-mesin dan

perlengkapan. Perbaikan infrastruktur transportasi dan

logistik juga akan mendorong minat investasi di Jawa

Tengah.

Pertumbuhan ekspor luar negeri pada triwulan I

2018 diperkirakan tetap tumbuh positif, meskipun

tidak setinggi triwulan sebelumnya. Pada triwulan

IV 2017, ekspor luar negeri Jawa Tengah tercatat

tumbuh 13,22% (yoy), jauh lebih tinggi dibanding rata-

rata pertumbuhan ekspor triwulan I selama lima tahun

terakhir yang sebesar 7,14%. Berdasarkan hasil liaison,

ekspor pada awal tahun biasanya belum terlalu banyak,

karena order dari pembeli di negara mitra dagang

biasanya baru diterima pada bulan Februari-Maret,

pasca berakhirnya musim libur akhir tahun.

Kinerja ekspor yang masih tercatat positif terutama

ditopang oleh kondisi ekonomi negara mitra dagang

utama yang mengalami perbaikan. Secara umum,

pemulihan ekonomi global diperkirakan masih terus

berlanjut pada 2018, diikuti dengan meningkatnya

volume perdagangan dunia dan kenaikan harga

komoditas dunia. Perekonomian AS diperkirakan terus

berlanjut ditopang oleh investasi dan konsumsi yang

menguat seiring optimisme terhadap reformasi pajak di

AS. Sejalan dengan perkembangan tersebut, suku

bunga Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan akan kembali

meningkat disertai penurunan neraca bank sentral

sesuai rencana. Perekonomian AS berpengaruh besar

tehadap kinerja ekspor Jawa Tengah mengingat AS

merupakan negara tujuan ekspor terbesar Jawa

Tengah, dengan pangsa 28,64%.

1.2.1. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan I 2018 Sisi PengeluaranPermintaan domestik diperkirakan masih menjadi

sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa

Tengah, dengan pangsa di atas 60%. Secara

keseluruhan, konsumsi diperkirakan akan mengalami

perlambatan pada triwulan I 2018. Perlambatan ini

diproyeksikan terjadi pada pengeluaran konsumsi

rumah tangga dan konsumsi pemerintah, sedangkan


tangga (LNPRT) diperkirakan tumbuh lebih tinggi.

P e n g e l u a r a n k o n s u m s i r u m a h t a n g g a

diperkirakan melambat pada triwulan I 2018

seiring dengan normalisasi pada awal tahun, pasca

peningkatan pola konsumsi masyarakat saat hari raya

Natal dan Tahun Baru. Perlambatan ini terindikasi dari

hasil survei konsumen yang dilakukan Bank Indonesia,

di mana keyakinan konsumen yang tercermin dari rata-

rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) triwulan I 2018

(s.d Februari 2018) tercatat 127,65; sedikit menurun

dari rata-rata IKK triwulan IV 2017 yang sebesar

129,16. Meskipun melambat, nilai IKK yang secara

konsisten berada di atas level 100 menunjukkan masih

kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Perlambatan tersebut terutama didorong oleh

penurunan dua indeks pembentuk IKK, yaitu indeks

kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi

konsumen (IEK) triwulan I 2018 (s.d. Februari 2018)

yang rata-ratanya sedikit menurun masing-masing

menjadi sebesar 116,92 dan 138,37; dibanding rata-

rata triwulan sebelumnya sebesar 118,30 dan 140,01.

Menurunnya optimisme konsumen terhadap kondisi

ekonomi triwulan I 2018 didorong oleh melemahnya

keyakinan atas penghas i lan konsumen dan

ketersediaan lapangan kerja.

Deselerasi konsumsi rumah tangga juga dikonfirmasi

oleh pedagang eceran. Hal tersebut tercermin dari hasil

Survei Penjualan Eceran (SPE), di mana indeks penjualan

riil mengalami penurunan dari 182,6 pada triwulan IV

2017 (rata-rata) menjadi 173,6 pada triwulan I 2018

(rata-rata s.d. Februari 2018). Perlambatan ini terjadi

pada hampir seluruh kategori komoditas, kecuali

barang budaya dan rekreasi.

Namun demikian, perlambatan konsumsi rumah

tangga diperkirakan tidak terlalu dalam, mengingat

daya beli rumah tangga diperkirakan tetap terjaga

seiring dengan kenaikan UMR serta minimnya tekanan

inflasi administered prices dibandingkan tahun

sebelumnya. Selain itu, penyaluran dana desa melalui

skema padat karya tunai (cash for work) telah

dilaksanakan mulai bulan Januari 2018. Di Jawa

Tengah, bantuan tersebut rencananya disalurkan ke

7.809 desa di 29 kabupaten, dengan total anggaran

Rp6,74 triliun atau meningkat 4,66% (yoy) dari tahun

lalu. Bantuan tersebut diyakini dapat memberikan

pendapatan tambahan bagi rumah tangga dan

membantu daya beli masyarakat, sehingga konsumsi

rumah tangga secara keseluruhan turut meningkat.

Lebih lanjut, konsumsi pemerintah diproyeksikan

juga melambat meskipun dalam level yang tidak

terlalu dalam. Kinerja konsumsi pemerintah pada

awal tahun diperkirakan belum terlalu tinggi karena

masih dalam proses pengadaan. Selain itu, anggaran

pendapatan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah tahun

2018 sebesar Rp24,41 triliun hanya tumbuh 3,39%

(yoy), lebih rendah dibanding kenaikan anggaran

pendapatan dalam APBDP 2017 yang tumbuh 12,51%

(yoy). Sama halnya dengan anggaran pendapatan,

kenaikan anggaran belanja tahun 2018 juga lebih

rendah, yaitu sebesar 4,34% (yoy); dari tahun

sebelumnya yang meningkat 13,24% (yoy). Kenaikan

anggaran tahun 2018 yang lebih rendah dibanding

pertumbuhan anggaran tahun lalu diperkirakan akan

berdampak terhadap melambatnya pengeluaran

36

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

37

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



konsumsi pemerintah. Namun demikian, rangkaian

kegiatan Pilkada yang telah dimulai pada Februari

2018, berpotensi menahan perlambatan konsumsi

pemerintah dari sisi belanja barang. Selain itu,

penyaluran dan pencairan bantuan Program Keluarga

Harapan (PKH), serta percepatan penyaluran dana desa

pada triwulan I 2018 juga akan menahan melambatnya

konsumsi pemerintah lebih dalam. Sementa ra i t u , k iner ja konsums i LNPRT

diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada triwulan I

2018. Hal ini terutama dipicu oleh kegiatan pemilihan

umum kepala daerah (Pilkada) serentak baik di tingkat

provins i maupun yang di laksanakan oleh 7

kabupaten/kota di Jawa Tengah. Rangkaian kegiatan

Pilkada yang telah dimulai pada Februari 2018,

diperkirakan akan mendorong konsumsi lembaga

nonprofit, khususnya partai politik. Namun demikian,

komponen ini tidak memiliki porsi signifikan, sehingga

konsumsi secara keseluruhan masih mencatatkan

perlambatan pada triwulan I 2018.

Kinerja investasi diperkirakan meningkat pada

triwulan I 2018, khususnya investasi yang berupa

proyek infrastruktur pemerintah. Meskipun pada awal

tahun biasanya terdapat pola musiman berupa belum

optimalnya kegiatan investasi karena masih dalam

proses pengadaan; namun beberapa proyek

infrastruktur multiyears ditargetkan untuk selesai akhir

tahun ini, bahkan ada yang ditargetkan selesai pada

triwulan I 2018 seperti perluasan Bandara A. Yani

Semarang. Percepatan target penyelesaian proyek

infrastruktur akan mendorong kegiatan investasi untuk

digenjot sejak triwulan awal 2018, yang selanjutnya

berpengaruh terhadap kinerja investasi yang tetap

tumbuh meningkat pada triwulan I 2018. Sementara

itu, dari sisi swasta, optimisme pelaku usaha akan

meningkatnya investasi tercermin dari hasil SKDU Bank

Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, perkiraan

SBT investasi triwulan I 2018 sebesar 10,78%, lebih

tinggi dibandingkan realisasi SBT investasi triwulan IV

2017 sebesar 9,20%. Optimisme meningkatnya

kegiatan investasi dipengaruhi oleh banyaknya industri

yang melakukan relokasi usaha ke Jawa Tengah

sehingga mendorong ber lanjutnya investas i

nonbangunan berupa pembelian mesin-mesin dan

perlengkapan. Perbaikan infrastruktur transportasi dan

logistik juga akan mendorong minat investasi di Jawa

Tengah.

Pertumbuhan ekspor luar negeri pada triwulan I

2018 diperkirakan tetap tumbuh positif, meskipun

tidak setinggi triwulan sebelumnya. Pada triwulan

IV 2017, ekspor luar negeri Jawa Tengah tercatat

tumbuh 13,22% (yoy), jauh lebih tinggi dibanding rata-

rata pertumbuhan ekspor triwulan I selama lima tahun

terakhir yang sebesar 7,14%. Berdasarkan hasil liaison,

ekspor pada awal tahun biasanya belum terlalu banyak,

karena order dari pembeli di negara mitra dagang

biasanya baru diterima pada bulan Februari-Maret,

pasca berakhirnya musim libur akhir tahun.

Kinerja ekspor yang masih tercatat positif terutama

ditopang oleh kondisi ekonomi negara mitra dagang

utama yang mengalami perbaikan. Secara umum,

pemulihan ekonomi global diperkirakan masih terus

berlanjut pada 2018, diikuti dengan meningkatnya

volume perdagangan dunia dan kenaikan harga

komoditas dunia. Perekonomian AS diperkirakan terus

berlanjut ditopang oleh investasi dan konsumsi yang

menguat seiring optimisme terhadap reformasi pajak di

AS. Sejalan dengan perkembangan tersebut, suku

bunga Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan akan kembali

meningkat disertai penurunan neraca bank sentral

sesuai rencana. Perekonomian AS berpengaruh besar

tehadap kinerja ekspor Jawa Tengah mengingat AS

merupakan negara tujuan ekspor terbesar Jawa

Tengah, dengan pangsa 28,64%.

1.2.1. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan I 2018 Sisi PengeluaranPermintaan domestik diperkirakan masih menjadi

sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa

Tengah, dengan pangsa di atas 60%. Secara

keseluruhan, konsumsi diperkirakan akan mengalami

perlambatan pada triwulan I 2018. Perlambatan ini

diproyeksikan terjadi pada pengeluaran konsumsi

rumah tangga dan konsumsi pemerintah, sedangkan


tangga (LNPRT) diperkirakan tumbuh lebih tinggi.

P e n g e l u a r a n k o n s u m s i r u m a h t a n g g a

diperkirakan melambat pada triwulan I 2018

seiring dengan normalisasi pada awal tahun, pasca

peningkatan pola konsumsi masyarakat saat hari raya

Natal dan Tahun Baru. Perlambatan ini terindikasi dari

hasil survei konsumen yang dilakukan Bank Indonesia,

di mana keyakinan konsumen yang tercermin dari rata-

rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) triwulan I 2018

(s.d Februari 2018) tercatat 127,65; sedikit menurun

dari rata-rata IKK triwulan IV 2017 yang sebesar

129,16. Meskipun melambat, nilai IKK yang secara

konsisten berada di atas level 100 menunjukkan masih

kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Perlambatan tersebut terutama didorong oleh

penurunan dua indeks pembentuk IKK, yaitu indeks

kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi

konsumen (IEK) triwulan I 2018 (s.d. Februari 2018)

yang rata-ratanya sedikit menurun masing-masing

menjadi sebesar 116,92 dan 138,37; dibanding rata-

rata triwulan sebelumnya sebesar 118,30 dan 140,01.

Menurunnya optimisme konsumen terhadap kondisi

ekonomi triwulan I 2018 didorong oleh melemahnya

keyakinan atas penghas i lan konsumen dan

ketersediaan lapangan kerja.

Deselerasi konsumsi rumah tangga juga dikonfirmasi

oleh pedagang eceran. Hal tersebut tercermin dari hasil

Survei Penjualan Eceran (SPE), di mana indeks penjualan

riil mengalami penurunan dari 182,6 pada triwulan IV

2017 (rata-rata) menjadi 173,6 pada triwulan I 2018

(rata-rata s.d. Februari 2018). Perlambatan ini terjadi

pada hampir seluruh kategori komoditas, kecuali

barang budaya dan rekreasi.

Namun demikian, perlambatan konsumsi rumah

tangga diperkirakan tidak terlalu dalam, mengingat

daya beli rumah tangga diperkirakan tetap terjaga

seiring dengan kenaikan UMR serta minimnya tekanan

inflasi administered prices dibandingkan tahun

sebelumnya. Selain itu, penyaluran dana desa melalui

skema padat karya tunai (cash for work) telah

dilaksanakan mulai bulan Januari 2018. Di Jawa

Tengah, bantuan tersebut rencananya disalurkan ke

7.809 desa di 29 kabupaten, dengan total anggaran

Rp6,74 triliun atau meningkat 4,66% (yoy) dari tahun

lalu. Bantuan tersebut diyakini dapat memberikan

pendapatan tambahan bagi rumah tangga dan

membantu daya beli masyarakat, sehingga konsumsi

rumah tangga secara keseluruhan turut meningkat.

Lebih lanjut, konsumsi pemerintah diproyeksikan

juga melambat meskipun dalam level yang tidak

terlalu dalam. Kinerja konsumsi pemerintah pada

awal tahun diperkirakan belum terlalu tinggi karena

masih dalam proses pengadaan. Selain itu, anggaran

pendapatan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah tahun

2018 sebesar Rp24,41 triliun hanya tumbuh 3,39%

(yoy), lebih rendah dibanding kenaikan anggaran

pendapatan dalam APBDP 2017 yang tumbuh 12,51%

(yoy). Sama halnya dengan anggaran pendapatan,

kenaikan anggaran belanja tahun 2018 juga lebih

rendah, yaitu sebesar 4,34% (yoy); dari tahun

sebelumnya yang meningkat 13,24% (yoy). Kenaikan

anggaran tahun 2018 yang lebih rendah dibanding

pertumbuhan anggaran tahun lalu diperkirakan akan

berdampak terhadap melambatnya pengeluaran

36

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

37

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



seluruh daerah sentra Jawa Tengah seperti Brebes,

Pemalang, Tegal, Solo Raya, Demak, dan Pati. Perbaikan

tersebut juga terkonfirmasi dari hasil SKDU Bank

Indonesia yang menunjukkan bahwa perkiraan SBT

kegiatan usaha sektor pertanian pada triwulan I 2018

akan mengalami peningkatan menjadi 3,31%, lebih

tinggi dibanding SBT triwulan IV 2017 yang sebesar

2,34%. Hal tersebut didukung oleh data Dinas

Pertanian yang memerkirakan peningkatan luas panen

triwulan I 2018 mencapai 731,68 ribu hektar, jauh

meningkat dari luas panen triwulan IV 2017 yang

sebesar 213,71 r ibu hektar. Seir ing dengan

meningkatnya luas panen, total produksi padi triwulan I

2018 diperkirakan akan mencapai 4,27 juta ton, lebih

tinggi dari produksi triwulan sebelumnya yang sebesar

1,31 juta ton. Namun demikian, puncak musim

penghujan yang diperkirakan berlangsung sampai

dengan April 2018 perlu diwaspadai menahan laju

pertumbuhan lapangan usaha pertanian. Di samping

risiko serangan hama, tingginya curah hujan juga dapat

menimbulkan rentannya ketahanan tanaman dan hasil

produksi pertanian khususnya produk hortikultura,

serta potensi terendamnya area persawahan di

beberapa daerah, sehingga berisiko mengganggu

produksi pertanian.

Selanjutnya, lapangan usaha perdagangan besar

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga

diproyeksikan tumbuh lebih tinggi pada triwulan I

2018. Berakhirnya periode libur Natal dan Tahun Baru,

sesuai dengan siklus tahunan, diperkirakan akan

menahan kinerja lapangan usaha perdagangan.

Namun demikian, rangkaian proses Pilkada Gubernur

dan Pilkada serentak di 7 kab/kota yang mulai

b e r l a n g s u n g p a d a F e b r u a r i 2 0 1 8 s e r t a

penyelenggaraan event keagamaan seperti perayaan

Hari Raya Imlek dan penyelenggaraan Haul Habib Ali

Bin Muhammad Al Habsyi di Surakarta berpotensi

mendorong kinerja sektor ini. Hasil Survei Konsumen

Bank Indonesia berupa indikator Indeks Keyakinan

Konsumen mencerminkan bahwa konsumen masih

memandang optimis kondisi ekonomi triwulan I 2018

(dengan nilai indeks di atas 100) yaitu sebesar 127,65

(rata-rata s.d. Februari 2018), meskipun sedikit

menurun dari rata-rata triwulan sebelumnya (129,16).

Daya beli masyarakat diperkirakan meningkat seiring

dengan kenaikan UMK tahun 2018 dan relatif

terjaganya tingkat inflasi. Selain itu, kebijakan

pemerintah untuk menahan kenaikan tarif listrik untuk

rumah tangga selama triwulan I 2018 diperkirakan

turut menjaga daya beli masyarakat.

menunjukkan penurunan ditunjukkan oleh SBT

perkiraan kegiatan usaha triwulan I 2018 yang tercatat

22,18%; lebih rendah dibandingkan SBT realisasi

kegiatan usaha pada triwulan IV yang sebesar 30,36%.

Pada triwulan I 2018, lapangan usaha industri

pengolahan, pertumbuhan diprediksi mengalami

perlambatan, seiring dengan normalisasi permintaan

domestik pada awal tahun dan belum banyaknya order

yang masuk dari negara mitra dagang. Hal tersebut

sejalan dengan hasil SKDU Bank Indonesia, yang

menunjukkan bahwa kegiatan usaha industri

pengolahan pada triwulan I 2018 diperkirakan

mengalami perlambatan dengan SBT 2,50%, lebih

rendah dibandingkan SBT kegiatan usaha triwulan IV

2017 yang sebesar 4,20%. Lebih lanjut, perkiraan

Prompt Manufacturing Index (PMI) juga menunjukkan

ekspansi usaha sektor industri pengolahan pada

triwulan I 2018 sedikit melambat menjadi sebesar

50,44%, dari realisasi triwulan IV 2017 sebesar

50,67%. Penurunan tersebut diperkirakan dipengaruhi

oleh turunnya volume produksi pada periode laporan.

Berdasarkan hasil liaison, tantangan yang harus

diwaspadai yaitu persaingan pasar yang semakin ketat

khususnya dengan negara Vietnam di industri tekstil

dan barang kayu. Industri mebel di Vietnam yang

cenderung bersifat masal mendorong produk dari

negara tersebut memiliki harga jual yang lebih rendah.

Selain itu, di industri tekstil yang bersifat padat modal,

permesinan yang digunakan oleh industri tekstil di Jawa

Tengah mayoritas berusia di atas 20 tahun, sehingga

kalah efisien dengan teknologi permesinan yang

digunakan oleh negara kompetitor.

Sementara itu, kinerja lapangan usaha pertanian

diperkirakan mengalami perbaikan dari triwulan

sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan

puncak masa panen komoditas padi yang diperkirakan

berlangsung pada Februari s.d. April 2018 di hampir

Ekonomi Eropa dan Jepang juga diprakirakan tumbuh

lebih baik, sehingga berdampak positif bagi kinerja

ekspor Jawa Tengah. Hal ini mengingat pangsa ekspor

ke Eropa dan Jepang yang relatif besar yaitu mencapai

15,87% dan 12,31% dari total ekspor. Pertumbuhan

ekonomi Tiongkok yang memiliki pangsa ekspor

9,65% juga diperkirakan tetap tumbuh tinggi. Di

Eropa, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan lebih

tinggi dari perkiraan, didukung oleh perbaikan ekspor

dan konsumsi serta kebijakan moneter yang

akomodatif. Pertumbuhan ekonomi Jepang juga

direvisi ke atas sejalan dengan perkembangan ekspor

yang kuat, implementasi insentif perpajakan untuk

perusahaan, dan kebijakan moneter yang masih

akomodatif. Pertumbuhan ekonomi T iongkok

diprakirakan tetap tumbuh tinggi terutama didorong

oleh ekspor seiring peningkatan permintaan,

khususnya dari negara maju. Namun demikian,

tekanan kompetisi dari Vietnam diperkirakan masih

menjadi faktor penahan pertumbuhan ekspor Jawa

Tengah, khususnya untuk komoditas unggulan seperti

tekstil dan produk tekstil serta barang kayu. Selain itu,

sejumlah risiko terhadap perekonomian global tetap

perlu diwaspadai, antara lain kebijakan pengetatan

moneter di negara maju dan faktor geopolitik.

1.2.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan I 2018 Sisi Lapangan Usaha

Pada sisi lapangan usaha, ekonomi Jawa Tengah

masih ditopang oleh lapangan usaha industri

pengolahan; pertanian, kehutanan, dan

perikanan; serta perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor. Pada triwulan I

2018, perlambatan diperkirakan terjadi pada lapangan

usaha industri pengolahan, sementara lapangan usaha

pertanian serta perdagangan besar dan eceran

diprediksi mengalami perbaikan. Berdasarkan hasil

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), optimisme pelaku

usaha terhadap perkembangan kegiatan usaha

38

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

39

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



seluruh daerah sentra Jawa Tengah seperti Brebes,

Pemalang, Tegal, Solo Raya, Demak, dan Pati. Perbaikan

tersebut juga terkonfirmasi dari hasil SKDU Bank

Indonesia yang menunjukkan bahwa perkiraan SBT

kegiatan usaha sektor pertanian pada triwulan I 2018

akan mengalami peningkatan menjadi 3,31%, lebih

tinggi dibanding SBT triwulan IV 2017 yang sebesar

2,34%. Hal tersebut didukung oleh data Dinas

Pertanian yang memerkirakan peningkatan luas panen

triwulan I 2018 mencapai 731,68 ribu hektar, jauh

meningkat dari luas panen triwulan IV 2017 yang

sebesar 213,71 r ibu hektar. Seir ing dengan

meningkatnya luas panen, total produksi padi triwulan I

2018 diperkirakan akan mencapai 4,27 juta ton, lebih

tinggi dari produksi triwulan sebelumnya yang sebesar

1,31 juta ton. Namun demikian, puncak musim

penghujan yang diperkirakan berlangsung sampai

dengan April 2018 perlu diwaspadai menahan laju

pertumbuhan lapangan usaha pertanian. Di samping

risiko serangan hama, tingginya curah hujan juga dapat

menimbulkan rentannya ketahanan tanaman dan hasil

produksi pertanian khususnya produk hortikultura,

serta potensi terendamnya area persawahan di

beberapa daerah, sehingga berisiko mengganggu

produksi pertanian.

Selanjutnya, lapangan usaha perdagangan besar

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga

diproyeksikan tumbuh lebih tinggi pada triwulan I

2018. Berakhirnya periode libur Natal dan Tahun Baru,

sesuai dengan siklus tahunan, diperkirakan akan

menahan kinerja lapangan usaha perdagangan.

Namun demikian, rangkaian proses Pilkada Gubernur

dan Pilkada serentak di 7 kab/kota yang mulai

b e r l a n g s u n g p a d a F e b r u a r i 2 0 1 8 s e r t a

penyelenggaraan event keagamaan seperti perayaan

Hari Raya Imlek dan penyelenggaraan Haul Habib Ali

Bin Muhammad Al Habsyi di Surakarta berpotensi

mendorong kinerja sektor ini. Hasil Survei Konsumen

Bank Indonesia berupa indikator Indeks Keyakinan

Konsumen mencerminkan bahwa konsumen masih

memandang optimis kondisi ekonomi triwulan I 2018

(dengan nilai indeks di atas 100) yaitu sebesar 127,65

(rata-rata s.d. Februari 2018), meskipun sedikit

menurun dari rata-rata triwulan sebelumnya (129,16).

Daya beli masyarakat diperkirakan meningkat seiring

dengan kenaikan UMK tahun 2018 dan relatif

terjaganya tingkat inflasi. Selain itu, kebijakan

pemerintah untuk menahan kenaikan tarif listrik untuk

rumah tangga selama triwulan I 2018 diperkirakan

turut menjaga daya beli masyarakat.

menunjukkan penurunan ditunjukkan oleh SBT

perkiraan kegiatan usaha triwulan I 2018 yang tercatat

22,18%; lebih rendah dibandingkan SBT realisasi

kegiatan usaha pada triwulan IV yang sebesar 30,36%.

Pada triwulan I 2018, lapangan usaha industri

pengolahan, pertumbuhan diprediksi mengalami

perlambatan, seiring dengan normalisasi permintaan

domestik pada awal tahun dan belum banyaknya order

yang masuk dari negara mitra dagang. Hal tersebut

sejalan dengan hasil SKDU Bank Indonesia, yang

menunjukkan bahwa kegiatan usaha industri

pengolahan pada triwulan I 2018 diperkirakan

mengalami perlambatan dengan SBT 2,50%, lebih

rendah dibandingkan SBT kegiatan usaha triwulan IV

2017 yang sebesar 4,20%. Lebih lanjut, perkiraan

Prompt Manufacturing Index (PMI) juga menunjukkan

ekspansi usaha sektor industri pengolahan pada

triwulan I 2018 sedikit melambat menjadi sebesar

50,44%, dari realisasi triwulan IV 2017 sebesar

50,67%. Penurunan tersebut diperkirakan dipengaruhi

oleh turunnya volume produksi pada periode laporan.

Berdasarkan hasil liaison, tantangan yang harus

diwaspadai yaitu persaingan pasar yang semakin ketat

khususnya dengan negara Vietnam di industri tekstil

dan barang kayu. Industri mebel di Vietnam yang

cenderung bersifat masal mendorong produk dari

negara tersebut memiliki harga jual yang lebih rendah.

Selain itu, di industri tekstil yang bersifat padat modal,

permesinan yang digunakan oleh industri tekstil di Jawa

Tengah mayoritas berusia di atas 20 tahun, sehingga

kalah efisien dengan teknologi permesinan yang

digunakan oleh negara kompetitor.

Sementara itu, kinerja lapangan usaha pertanian

diperkirakan mengalami perbaikan dari triwulan

sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan

puncak masa panen komoditas padi yang diperkirakan

berlangsung pada Februari s.d. April 2018 di hampir

Ekonomi Eropa dan Jepang juga diprakirakan tumbuh

lebih baik, sehingga berdampak positif bagi kinerja

ekspor Jawa Tengah. Hal ini mengingat pangsa ekspor

ke Eropa dan Jepang yang relatif besar yaitu mencapai

15,87% dan 12,31% dari total ekspor. Pertumbuhan

ekonomi Tiongkok yang memiliki pangsa ekspor

9,65% juga diperkirakan tetap tumbuh tinggi. Di

Eropa, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan lebih

tinggi dari perkiraan, didukung oleh perbaikan ekspor

dan konsumsi serta kebijakan moneter yang

akomodatif. Pertumbuhan ekonomi Jepang juga

direvisi ke atas sejalan dengan perkembangan ekspor

yang kuat, implementasi insentif perpajakan untuk

perusahaan, dan kebijakan moneter yang masih

akomodatif. Pertumbuhan ekonomi T iongkok

diprakirakan tetap tumbuh tinggi terutama didorong

oleh ekspor seiring peningkatan permintaan,

khususnya dari negara maju. Namun demikian,

tekanan kompetisi dari Vietnam diperkirakan masih

menjadi faktor penahan pertumbuhan ekspor Jawa

Tengah, khususnya untuk komoditas unggulan seperti

tekstil dan produk tekstil serta barang kayu. Selain itu,

sejumlah risiko terhadap perekonomian global tetap

perlu diwaspadai, antara lain kebijakan pengetatan

moneter di negara maju dan faktor geopolitik.

1.2.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan I 2018 Sisi Lapangan Usaha





reparasi mobil dan sepeda motor. Pada triwulan I

2018, perlambatan diperkirakan terjadi pada lapangan

usaha industri pengolahan, sementara lapangan usaha

pertanian serta perdagangan besar dan eceran

diprediksi mengalami perbaikan. Berdasarkan hasil

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), optimisme pelaku

usaha terhadap perkembangan kegiatan usaha

38

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

39

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



SUPLEMEN IPerlunya Dukungan Regulasi dan Perbaikan Infrastruktur untuk mendukung Industri Pengolahan (Tekstil) di Wilayah Soloraya

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Soloraya tahun

2016 sebesar 5,39% (yoy) , lebih t inggi

dibandingkan Jawa Tengah (5,28%, yoy) dan

Nasional (5,02%, yoy). Pencapaian ini terutama

didukung oleh 3 (tiga) sektor, yaitu Industri

Pengolahan dengan share 29,04%, sektor

Perdagangan dengan share 16,96% serta sektor

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan share

14,66%. Jika dilihat lebih dalam, kinerja sektor

Industri pengolahan dan Perdagangan tercatat

meningkat, yaitu masing-masing dari 5,43% (yoy)

dan 4,43% (yoy) di tahun 2015 menjadi sebesar

5,92% (yoy) dan 4,75% (yoy) di tahun 2016.

Sementara kinerja sektor Pertanian, Kehutanan

dan Perikanan tercatat sedikit menurun, yaitu dari

4,86% (yoy) di tahun 2015 menjadi 2,62% (yoy) di

tahun 2016.

Pada sektor industri pengolahan, terdapat

beberapa perusahaan besar yang cukup

berpengaruh terhadap kinerja industri pengolahan

secara keseluruhan di wilayah Soloraya. Beberapa

di antaranya adalah PT Sri Rejeki Isman, PT Pan

Brothers Tbk dan PT Tyfountex Indonesia di industri

tekstil, PT Konimex di industri farmasi, PT Tiga Pilar

Sejahtera Food Tbk, PT So Good Food dan PT Agri

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Soloraya,Jawa Tengah dan Nasional.

Gambar 1. Perkembangan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha.

Grafik 2. Pangsa dan Tujuan Ekspor Wilayah Soloraya

Spice Indonesia di industri makanan, serta PT Japfa

Comfeed Indonesia yang bergerak di industri Agri

Food.

Perusahaan-perusahaan di atas memiliki andil yang

cukup besar terhadap perekonomian di Wilayah

Soloraya. Adapun dilihat dari sisi ekpor, Industri

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) memiliki kontribusi

yang cukup besar terhadap ekspor di wilayah

Soloraya, yaitu mencapai 87,54%. Berdasarkan

pangsanya, Amerika Serikat menjadi negara tujuan

ekspor terbesar, diikuti dengan Jepang dan Korea

Selatan. Komoditas utama produk ekspor antara

lain benang, kain dan pakaian jadi. Produk yang

dihasilkan antara lain benang, kain dan seragam.

Berdasarkan konfirmasi dari perusahaan, terdapat

beberapa tantangan bagi industri TPT dalam

rangka meningkatkan kinerja penjualan, antara

lain:

Tiongkok menjadi pesaing ketat dalam produk

kain tenun dan garmen kelas bawah, didukung

infrastruktur yang baik dan upah yang rendah di

negara tersebut.

Ta n t a n g a n d a l a m M e n i n g k a t k a n

Kandungan Lokal

1.

a.

b.

c .

d.

Ketersediaan bahan baku dari Hutan

Tanaman Industri (HT) belum optimal.

Lokasi HTI di Kalimantan Tengah, sementara

lokasi pabrik di Sukoharjo.

Produsen Polyester existing belum bisa

memasok seluruh kebutuhan industri TPT

dan dikuasai PMA.

Kebutuhan bahan baku lainnya seperti

kapas, pewarna tekstil, dan lainnya masih

harus dipenuhi impor.

Tantangan dalam Peningkatan Kerjasama

dalam Rantai Global

2.

Kompetisi Terhadap Produk dan Negara

Lain

3.

Tantangan Terhadap Perluasan Pasar

Ekspor

4.

Untuk memperbaik i ef i s iens i log is t ik ,

perusahaan mengusulkan pembangunan jalur

kereta api ke dry port dan Pusat Logistik Berikat

(PLB) yang dekat dengan lokasi Industri.

Pembangunan jalur kereta ini membutuhkan

dukungan modal dari pemerintah serta investor.

Konsep pembangunannya adalah sebagai

berikut:

Permasalahan – permasalahan yang dikemukakan

tersebut perlu mendapatkan tindaklanjut dari

pemerintah untuk meningkatkan daya saing

pe laku usaha d i kancah domes t i k dan

internasional. Secara rinci, pelaku usaha

mengharapkan adanya dukungan regulasi dari

Pemerintah dan perbaikan infrastruktur untuk

meningkatkan efisiensi yang berimbas pada daya

saing pelaku usaha:

Indonesia belum menjadi anggota kemitraan

Trans-Pasifik. Hal ini merupakan hambatan

terbesar bagi perusahaan tekstil di Indonesia.

SUPLEMEN I

40 41PERKEMBANGANEKONOMI MAKRO REGIONAL


SUPLEMEN IPerlunya Dukungan Regulasi dan Perbaikan Infrastruktur untuk mendukung Industri Pengolahan (Tekstil) di Wilayah Soloraya

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Soloraya tahun

2016 sebesar 5,39% (yoy) , lebih t inggi

dibandingkan Jawa Tengah (5,28%, yoy) dan

Nasional (5,02%, yoy). Pencapaian ini terutama

didukung oleh 3 (tiga) sektor, yaitu Industri

Pengolahan dengan share 29,04%, sektor

Perdagangan dengan share 16,96% serta sektor

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan share

14,66%. Jika dilihat lebih dalam, kinerja sektor

Industri pengolahan dan Perdagangan tercatat

meningkat, yaitu masing-masing dari 5,43% (yoy)

dan 4,43% (yoy) di tahun 2015 menjadi sebesar

5,92% (yoy) dan 4,75% (yoy) di tahun 2016.

Sementara kinerja sektor Pertanian, Kehutanan

dan Perikanan tercatat sedikit menurun, yaitu dari

4,86% (yoy) di tahun 2015 menjadi 2,62% (yoy) di

tahun 2016.

Pada sektor industri pengolahan, terdapat

beberapa perusahaan besar yang cukup

berpengaruh terhadap kinerja industri pengolahan

secara keseluruhan di wilayah Soloraya. Beberapa

di antaranya adalah PT Sri Rejeki Isman, PT Pan

Brothers Tbk dan PT Tyfountex Indonesia di industri

tekstil, PT Konimex di industri farmasi, PT Tiga Pilar

Sejahtera Food Tbk, PT So Good Food dan PT Agri

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Soloraya,Jawa Tengah dan Nasional.

Gambar 1. Perkembangan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha.

Grafik 2. Pangsa dan Tujuan Ekspor Wilayah Soloraya

Spice Indonesia di industri makanan, serta PT Japfa

Comfeed Indonesia yang bergerak di industri Agri

Food.

Perusahaan-perusahaan di atas memiliki andil yang

cukup besar terhadap perekonomian di Wilayah

Soloraya. Adapun dilihat dari sisi ekpor, Industri

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) memiliki kontribusi

yang cukup besar terhadap ekspor di wilayah

Soloraya, yaitu mencapai 87,54%. Berdasarkan

pangsanya, Amerika Serikat menjadi negara tujuan

ekspor terbesar, diikuti dengan Jepang dan Korea

Selatan. Komoditas utama produk ekspor antara

lain benang, kain dan pakaian jadi. Produk yang

dihasilkan antara lain benang, kain dan seragam.

Berdasarkan konfirmasi dari perusahaan, terdapat

beberapa tantangan bagi industri TPT dalam

rangka meningkatkan kinerja penjualan, antara

lain:

Tiongkok menjadi pesaing ketat dalam produk

kain tenun dan garmen kelas bawah, didukung

infrastruktur yang baik dan upah yang rendah di

negara tersebut.

Ta n t a n g a n d a l a m M e n i n g k a t k a n

Kandungan Lokal

1.

a.

b.

c .

d.

Ketersediaan bahan baku dari Hutan

Tanaman Industri (HT) belum optimal.

Lokasi HTI di Kalimantan Tengah, sementara

lokasi pabrik di Sukoharjo.

Produsen Polyester existing belum bisa

memasok seluruh kebutuhan industri TPT

dan dikuasai PMA.

Kebutuhan bahan baku lainnya seperti

kapas, pewarna tekstil, dan lainnya masih

harus dipenuhi impor.

Tantangan dalam Peningkatan Kerjasama

dalam Rantai Global

2.

Kompetisi Terhadap Produk dan Negara

Lain

3.

Tantangan Terhadap Perluasan Pasar

Ekspor

4.








berikut:

Permasalahan – permasalahan yang dikemukakan

tersebut perlu mendapatkan tindaklanjut dari

pemerintah untuk meningkatkan daya saing

pe laku usaha d i kancah domes t i k dan

internasional. Secara rinci, pelaku usaha

mengharapkan adanya dukungan regulasi dari

Pemerintah dan perbaikan infrastruktur untuk

meningkatkan efisiensi yang berimbas pada daya

saing pelaku usaha:

Indonesia belum menjadi anggota kemitraan

Trans-Pasifik. Hal ini merupakan hambatan

terbesar bagi perusahaan tekstil di Indonesia.

SUPLEMEN I

40 41PERKEMBANGANEKONOMI MAKRO REGIONAL


KEUANGAN PEMERINTAH

BABII

Peningkatan realisasi pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak daerah serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan realisasi belanja berasal dari meningkatnya realisasi komponen belanja tidak langsung, terutama belanja pegawai dan belanja bagi hasil. Hal ini khususnya sejalan dengan kebutuhan biaya gaji pegawai, terutama guru yang kini menjadi kewenangan dari Pemprov Jateng

Realisasi belanja APBN Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 meningkat hampir di seluruh komponen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016. Komponen belanja pagu transfer (dana alokasi khusus fisik dan dana desa) meningkat signifikan, yang mayoritas akan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana desa.

Persentase realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat meningkat.

Beberapa negara yang te lah berhas i l

mengimplementasikan regulasi seperti ini yaitu

Vietnam, Tiongkok dan India. Hal ini terlihat dari

cukup pesatnya perkembangan industri di

negara tersebut. Selain itu, pengaturan lain

yang dibutuhkan antara lain pengaturan

mengenai pajak dan teknologi serta perlunya

penambahan posis i Direktur Tekst i l di

Kementerian Perdagangan dan Kementerian

Per indust r ian. Ha l in i d i tu jukan agar

pengembangan industri tekstil ke depan lebih

fokus.

Perlunya Pengembangan Moda Transportasi

dan Logistik Terintegrasi.








berikut:

b.

Perlunya perumusan regulasi terkait Kedaulatan

Sandang.

Beberapa poin utama yang perlu diatur dan

sampai saat ini masih menjadi permasalahan

bagi pelaku usaha antara lain terkait: (1) Bahan

Baku, bagaimana menjamin ketersediaan

pasokan bahan baku yang dibutuhkan pelaku

usaha dengan biaya yang efisien; (2) Energi,

bagaimana menjamin pasokan energi yang

dibutuhkan pelaku usaha dari dalam negeri

dengan jalur logist ik yang efis ien; (3)

Pendanaan, bagaimana menciptakan skema

pendanaan dengan nilai suku bunga yang

rendah dan administrasi yang memudahkan

pelaku usaha; (4) Pengaturan Pasar, sebagai

contoh antara lain kebijakan pembatasan impor

untuk melindungi ritel di Indonesia dan

kebijakan pengaturan kandungan lokal; serta

(5) SDM, bagaimana pemerintah membangun

SDM yang berkualitas dan siap bersaing dalam

dinamika dunia kerja.

a.

Gambar 2. Konsep Pembangunan Jalur Kereta Api Ke Dry Port

SUPLEMEN I

42 PERKEMBANGANEKONOMI MAKRO REGIONAL

KEUANGAN PEMERINTAH

BABII

Peningkatan realisasi pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak daerah serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan realisasi belanja berasal dari meningkatnya realisasi komponen belanja tidak langsung, terutama belanja pegawai dan belanja bagi hasil. Hal ini khususnya sejalan dengan kebutuhan biaya gaji pegawai, terutama guru yang kini menjadi kewenangan dari Pemprov Jateng

Realisasi belanja APBN Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 meningkat hampir di seluruh komponen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016. Komponen belanja pagu transfer (dana alokasi khusus fisik dan dana desa) meningkat signifikan, yang mayoritas akan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana desa.

Persentase realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat meningkat.

Beberapa negara yang te lah berhas i l

mengimplementasikan regulasi seperti ini yaitu

Vietnam, Tiongkok dan India. Hal ini terlihat dari

cukup pesatnya perkembangan industri di

negara tersebut. Selain itu, pengaturan lain

yang dibutuhkan antara lain pengaturan

mengenai pajak dan teknologi serta perlunya

penambahan posis i Direktur Tekst i l di

Kementerian Perdagangan dan Kementerian

Per indust r ian. Ha l in i d i tu jukan agar

pengembangan industri tekstil ke depan lebih

fokus.

Perlunya Pengembangan Moda Transportasi

dan Logistik Terintegrasi.








berikut:

b.

Perlunya perumusan regulasi terkait Kedaulatan

Sandang.

Beberapa poin utama yang perlu diatur dan

sampai saat ini masih menjadi permasalahan

bagi pelaku usaha antara lain terkait: (1) Bahan

Baku, bagaimana menjamin ketersediaan

pasokan bahan baku yang dibutuhkan pelaku

usaha dengan biaya yang efisien; (2) Energi,

bagaimana menjamin pasokan energi yang

dibutuhkan pelaku usaha dari dalam negeri

dengan jalur logist ik yang efis ien; (3)

Pendanaan, bagaimana menciptakan skema

pendanaan dengan nilai suku bunga yang

rendah dan administrasi yang memudahkan

pelaku usaha; (4) Pengaturan Pasar, sebagai

contoh antara lain kebijakan pembatasan impor

untuk melindungi ritel di Indonesia dan

kebijakan pengaturan kandungan lokal; serta

(5) SDM, bagaimana pemerintah membangun

SDM yang berkualitas dan siap bersaing dalam

dinamika dunia kerja.

a.

Gambar 2. Konsep Pembangunan Jalur Kereta Api Ke Dry Port

SUPLEMEN I

42 PERKEMBANGANEKONOMI MAKRO REGIONAL

2.1. REALISASI APBD TRIWULAN IV 2017Postur APDB Provinsi Jawa Tengah pada 2017

meningkat dibandingkan tahun anggaran 2016.

Anggaran pendapatan meningkat menjadi Rp23,6

triliun atau naik 12,51% dibandingkan tahun 2016.

Begitu pula dengan anggaran belanja yang meningkat

menjadi Rp24 triliun atau naik 13,24% dibandingkan

tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, defisit

anggaran pada tahun 2017 mengalami peningkatan,

dari sebelumnya defisit sebesar Rp167 miliar menjadi

sebesar Rp342 miliar.

Ditinjau dari serapan terhadap anggaran,

persentase realisasi pendapatan dan belanja

mengalami peningkatan. Pencapaian realisasi

pendapatan sampai dengan triwulan IV 2017 mencapai

100,30% dari APBD-P 2017, meningkat dibandingkan



triwulan IV 2017 sebesar 95,61% dari APBD 2017,


91,55% dari APBD 2016.

Secara nominal, realisasi pendapatan dan belanja

pemerintah sampai triwulan IV 2017 mengalami

peningkatan dibandingkan tahun lalu. Realisasi

pendapatan triwulan IV 2017 tercatat sebesar Rp23,68

triliun, meningkat 20,66% dibandingkan realisasi

pendapatan periode yang sama tahun lalu yang sebesar

Rp19,63 triliun. Sementara itu, realisasi belanja juga

meningkat sebesar 18,25% pada triwulan IV 2017; dari

sebelumnya Rp19,37 triliun menjadi Rp22,90 triliun

pada triwulan laporan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov

Jateng) mencatatkan surplus sebesar Rp780 miliar

pada triwulan IV 2017. Surplus ini lebih tinggi

dibandingkan dengan triwulan IV 2016 sebesar Rp261

miliar. Berdasarkan data historis lima tahun terakhir,

kondisi surplus selalu terjadi di akhir tahun, kecuali

pada tahun 2015. Kondisi surplus yang terjadi pada

tahun 2017 sejalan dengan peningkatan pendapatan

(20,66%) yang lebih tinggi, khususnya untuk realisasi

komponen dana perimbangan dibandingkan

peningkatan belanja (18,25%).


APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan T.A. 2017Grafik 2.1

PENDAPATAN BELANJA SURPLUS (DEFISIT)

RP MILIAR

T.A. 2016 T.A. 2017


Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV 2016 & 2017Grafik 2.2


IV 2016 IV 2017

RP MILIAR

20,9

88

21,15

5

(167

)

23,6

13

23,9

55

(34

2)

(5,000)

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

19,6

29

19,3

68

261

23,6

83

22,9

04

780

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Tabel 2.1 Anggaran & Realisasi APBD Jawa Tengah 2017 (Rp Miliar)

URAIAN APBD-P 2017 REALISASI IV 2017 % REALISASI

PENDAPATAN

PAD

DANA PERIMBANGAN

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

SURPLUS/DEFISIT

23,613

12,127

11,400

86

23,955

18,082

5,873

(342)

23,683

12,528

11,068

87

22,904

17,592

5,312

780

100.30%

103.31%

97.09%

100.74%

95.61%

97.29%

90.44%


45

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

KEUANGAN PEMERINTAH

2.1. REALISASI APBD TRIWULAN IV 2017Postur APDB Provinsi Jawa Tengah pada 2017

meningkat dibandingkan tahun anggaran 2016.

Anggaran pendapatan meningkat menjadi Rp23,6

triliun atau naik 12,51% dibandingkan tahun 2016.

Begitu pula dengan anggaran belanja yang meningkat

menjadi Rp24 triliun atau naik 13,24% dibandingkan

tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, defisit

anggaran pada tahun 2017 mengalami peningkatan,

dari sebelumnya defisit sebesar Rp167 miliar menjadi

sebesar Rp342 miliar.

Ditinjau dari serapan terhadap anggaran,

persentase realisasi pendapatan dan belanja

mengalami peningkatan. Pencapaian realisasi

pendapatan sampai dengan triwulan IV 2017 mencapai

100,30% dari APBD-P 2017, meningkat dibandingkan



triwulan IV 2017 sebesar 95,61% dari APBD 2017,


91,55% dari APBD 2016.

Secara nominal, realisasi pendapatan dan belanja

pemerintah sampai triwulan IV 2017 mengalami

peningkatan dibandingkan tahun lalu. Realisasi

pendapatan triwulan IV 2017 tercatat sebesar Rp23,68

triliun, meningkat 20,66% dibandingkan realisasi

pendapatan periode yang sama tahun lalu yang sebesar

Rp19,63 triliun. Sementara itu, realisasi belanja juga

meningkat sebesar 18,25% pada triwulan IV 2017; dari

sebelumnya Rp19,37 triliun menjadi Rp22,90 triliun


Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov

Jateng) mencatatkan surplus sebesar Rp780 miliar

pada triwulan IV 2017. Surplus ini lebih tinggi

dibandingkan dengan triwulan IV 2016 sebesar Rp261

miliar. Berdasarkan data historis lima tahun terakhir,

kondisi surplus selalu terjadi di akhir tahun, kecuali

pada tahun 2015. Kondisi surplus yang terjadi pada

tahun 2017 sejalan dengan peningkatan pendapatan

(20,66%) yang lebih tinggi, khususnya untuk realisasi

komponen dana perimbangan dibandingkan

peningkatan belanja (18,25%).


APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 dan T.A. 2017Grafik 2.1


RP MILIAR

T.A. 2016 T.A. 2017


Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV 2016 & 2017Grafik 2.2


IV 2016 IV 2017

RP MILIAR

20,9

88

21,15

5

(167

)

23,6

13

23,9

55

(34

2)

(5,000)

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

19,6

29

19,3

68

261

23,6

83

22,9

04

780

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Tabel 2.1 Anggaran & Realisasi APBD Jawa Tengah 2017 (Rp Miliar)

URAIAN APBD-P 2017 REALISASI IV 2017 % REALISASI

PENDAPATAN

PAD

DANA PERIMBANGAN

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

BELANJA


BELANJA LANGSUNG

SURPLUS/DEFISIT

23,613

12,127

11,400

86

23,955

18,082

5,873

(342)

23,683

12,528

11,068

87

22,904

17,592

5,312

780

100.30%

103.31%

97.09%

100.74%

95.61%

97.29%

90.44%


45

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

KEUANGAN PEMERINTAH

PADDANA PERIMBANGANTRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

52,90%46,73%

3,37%

Grafik 2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan IV 2017Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Realisasi ini tercapai karena gencarnya sosialisasi

program bebas denda telat bayar pajak, serta

gencarnya operasi gabungan terhadap ketertiban pajak

kendaraan bermotor (PKB). Hal ini juga sejalan dengan

program bebas bea balik nama (BBN) dan bebas denda

pajak kendaraan bermotor pada akhir tahun 2017,

mengulang yang pernah dilakukan di tahun 2016, di

mana masyarakat mendapatkan ker inganan

penghapusan denda pajak, namun pajak terutang

tetap dibayarkan.

Berdasarkan perannya terhadap total pajak daerah,

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor memang menjadi pemasukan

utama pajak daerah, dengan peran masing-masing

sekitar 30-40% di tiap tahunnya. Selanjutnya, di tahun

2 0 1 8 m e n d a t a n g , P e m p r o v J a t e n g a k a n

menggencarkan pendapatan dari sektor pajak rokok

dan sektor pajak air permukaan (PAP).

Ditinjau dari pertumbuhannya, pajak daerah yang

terkumpul pada triwulan IV 2017 mengalami

akselerasi pertumbuhan dibandingkan periode

yang sama di tahun sebelumnya. Pajak daerah yang

terkumpul pada periode laporan tumbuh sebesar

9,31% (yoy), dibandingkan pertumbuhan pajak daerah

di triwulan IV 2016 yang mengalami kontraksi sebesar

6,40% (yoy). Pertumbuhan capaian pajak daerah

tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi

tr iwulan IV 2017 (5,40%) yang lebih tinggi

dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya

(5,33%).

Persentase realisasi komponen retribusi daerah

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan juga mengalami peningkatan. Retribusi

daerah yang terkumpul hingga triwulan laporan

sebesar Rp107 miliar dengan persentase realisasi

mencapai 105,77%; meningkat dibandingkan triwulan

IV 2016 dengan nominal realisasi sebesar Rp99 miliar

atau 105,29%. Selain itu, realisasi pos hasil

pengelolaan kekayaan daerah juga mengalami

peningkatan pesat di triwulan laporan dengan nominal

realisasi sebesar Rp371 miliar atau 101,96%, lebih

tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar Rp340

miliar atau 98,95%. Selain itu, komponen lain-lain PAD

yang sah juga mengalami peningkatan realisasi menjadi

102,77% pada triwulan IV 2017 setelah sebelumnya

terealisasi 101,37% pada triwulan yang sama tahun

2016.

Berdasarkan komponen Daper, sumber

pendapatan terutama berasal dari Dana Alokasi

Khusus/DAK, dengan peran sebesar 59,33% dari

total Daper, diikuti oleh Dana Alokasi Umum/DAU

(33,00%), dan Dana Bagi Hasil/DBH (7,66%).

Meningkatnya DAK ini sejalan dengan meningkatnya

penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seiring

Realisasi Belanja DaerahGrafik 2.4

BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG

0


RP TRILIUN

5

10

15

20

25

Realisasi Pendapatan DaerahGrafik 2.3

PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH


RP TRILIUN

0

5

10

15

20

25



2017III I II III IV I II

2014 2015III IV I

2016II III IV I II

2017IIIIV IV

2.1.1. Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2017Realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah sampai

dengan triwulan IV 2017 sebesar 100,30%, lebih tinggi

dibandingkan triwulan IV 2016 dengan realisasi

93,52%. Peningkatan persentase serapan ini terjadi

pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun

komponen Dana Perimbangan (Daper) dan lain-lain

pendapatan yang sah mengalami penurunan

persentase.

Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

Dana Perimbangan (Daper) mempengaruhi realisasi

pendapatan daerah secara keseluruhan. Hal tersebut

dikarenakan sumber utama pendapatan daerah Jawa

Tengah berasal dari kedua pos tersebut. Pangsa PAD

pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar 52,90%;

mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV 2016

yang sebesar 58,78%. Penurunan ini mengindikasikan

berkurangnya kemandirian fiskal Pemprov Jateng yang

didapatkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu, pangsa Daper mengalami peningkatan

menjadi 46,73% pada triwulan IV 2017 dari

sebelumnya 40,84% pada triwulan IV 2016.

Peningkatan porsi Daper terutama berasal dari Dana

Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah

pusat kepada Pemprov Jateng. Sebelumnya pada 2016,

pangsa DAU terhadap realisasi pendapatan adalah

9,48%, sementara pada 2017 meningkat menjadi

15,42%.

Sumber utama PAD berasal dari komponen pajak

daerah, dengan peran sebesar 84,39% dari total

PAD, selanjutnya dikontribusikan oleh komponen

lain-lain PAD yang sah (11,79% dari PAD) dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

(2,96%). Pada triwulan laporan, realisasi pajak daerah

terbilang tinggi sehingga menyebabkan peningkatan

pendapatan secara keseluruhan. Tercatat, realisasi

pajak daerah pada triwulan IV 2017 sebesar 103,48%;

lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan IV tahun

2016 yang hanya sebesar 88,56%. Secara nominal,

perbaikan ini terjadi seiring peningkatan pajak

kendaraan bermotor dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Triwulan IV Tahun 2016 & 2017

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH IV - 2016 IV - 2017

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PAJAK DAERAH

RETRIBUSI DAERAH

HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN

LAIN-LAIN PAD YG SAH

DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HSL PJK/BUKAN PJK

DANA ALOKASI UMUM

DANA ALOKASI DANA KHUSUS

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

HIBAH

DANA PENY. DAN OTONOMI KHUSUS

DANA INSENTIF DAERAH

PENDAPATAN LAINNYA

93,52%

90,37%

88,56%

105,29%

98,95%

101,37%

98,36%

97,53%

100,00%

97,93%

105,30%

112,05%

100,00%

100,30%

103,31%

103,48%

105,77%

99,96%

102,77%

97,09%

84,22%

100,00%

97,43%

100,74%

101,76%

100,00%

46

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

47

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

KEUANGAN PEMERINTAHKEUANGAN PEMERINTAH

Grafik 2.6 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah


%, YOY %, YOY

PENDAPATAN PAJAK DAERAH PDRB - SKALA KANAN

-

5

10

15

20

25

30

35

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9



2017II III IV

PADDANA PERIMBANGANTRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

52,90%46,73%

3,37%

Grafik 2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan IV 2017Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Realisasi ini tercapai karena gencarnya sosialisasi

program bebas denda telat bayar pajak, serta

gencarnya operasi gabungan terhadap ketertiban pajak

kendaraan bermotor (PKB). Hal ini juga sejalan dengan

program bebas bea balik nama (BBN) dan bebas denda

pajak kendaraan bermotor pada akhir tahun 2017,

mengulang yang pernah dilakukan di tahun 2016, di

mana masyarakat mendapatkan ker inganan

penghapusan denda pajak, namun pajak terutang

tetap dibayarkan.

Berdasarkan perannya terhadap total pajak daerah,

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor memang menjadi pemasukan

utama pajak daerah, dengan peran masing-masing

sekitar 30-40% di tiap tahunnya. Selanjutnya, di tahun

2 0 1 8 m e n d a t a n g , P e m p r o v J a t e n g a k a n

menggencarkan pendapatan dari sektor pajak rokok

dan sektor pajak air permukaan (PAP).

Ditinjau dari pertumbuhannya, pajak daerah yang

terkumpul pada triwulan IV 2017 mengalami

akselerasi pertumbuhan dibandingkan periode

yang sama di tahun sebelumnya. Pajak daerah yang

terkumpul pada periode laporan tumbuh sebesar

9,31% (yoy), dibandingkan pertumbuhan pajak daerah

di triwulan IV 2016 yang mengalami kontraksi sebesar

6,40% (yoy). Pertumbuhan capaian pajak daerah

tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi

tr iwulan IV 2017 (5,40%) yang lebih tinggi

dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya

(5,33%).

Persentase realisasi komponen retribusi daerah

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan juga mengalami peningkatan. Retribusi

daerah yang terkumpul hingga triwulan laporan

sebesar Rp107 miliar dengan persentase realisasi

mencapai 105,77%; meningkat dibandingkan triwulan

IV 2016 dengan nominal realisasi sebesar Rp99 miliar

atau 105,29%. Selain itu, realisasi pos hasil

pengelolaan kekayaan daerah juga mengalami

peningkatan pesat di triwulan laporan dengan nominal

realisasi sebesar Rp371 miliar atau 101,96%, lebih

tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar Rp340

miliar atau 98,95%. Selain itu, komponen lain-lain PAD

yang sah juga mengalami peningkatan realisasi menjadi

102,77% pada triwulan IV 2017 setelah sebelumnya

terealisasi 101,37% pada triwulan yang sama tahun

2016.

Berdasarkan komponen Daper, sumber

pendapatan terutama berasal dari Dana Alokasi

Khusus/DAK, dengan peran sebesar 59,33% dari

total Daper, diikuti oleh Dana Alokasi Umum/DAU

(33,00%), dan Dana Bagi Hasil/DBH (7,66%).

Meningkatnya DAK ini sejalan dengan meningkatnya

penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seiring

Realisasi Belanja DaerahGrafik 2.4

BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG

0


RP TRILIUN

5

10

15

20

25

Realisasi Pendapatan DaerahGrafik 2.3

PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH


RP TRILIUN

0

5

10

15

20

25



2017III I II III IV I II

2014 2015III IV I

2016II III IV I II

2017IIIIV IV

2.1.1. Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2017Realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah sampai

dengan triwulan IV 2017 sebesar 100,30%, lebih tinggi

dibandingkan triwulan IV 2016 dengan realisasi

93,52%. Peningkatan persentase serapan ini terjadi

pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun

komponen Dana Perimbangan (Daper) dan lain-lain

pendapatan yang sah mengalami penurunan

persentase.

Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

Dana Perimbangan (Daper) mempengaruhi realisasi

pendapatan daerah secara keseluruhan. Hal tersebut

dikarenakan sumber utama pendapatan daerah Jawa

Tengah berasal dari kedua pos tersebut. Pangsa PAD

pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar 52,90%;

mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV 2016

yang sebesar 58,78%. Penurunan ini mengindikasikan

berkurangnya kemandirian fiskal Pemprov Jateng yang

didapatkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu, pangsa Daper mengalami peningkatan

menjadi 46,73% pada triwulan IV 2017 dari

sebelumnya 40,84% pada triwulan IV 2016.

Peningkatan porsi Daper terutama berasal dari Dana

Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah

pusat kepada Pemprov Jateng. Sebelumnya pada 2016,

pangsa DAU terhadap realisasi pendapatan adalah

9,48%, sementara pada 2017 meningkat menjadi

15,42%.

Sumber utama PAD berasal dari komponen pajak

daerah, dengan peran sebesar 84,39% dari total

PAD, selanjutnya dikontribusikan oleh komponen

lain-lain PAD yang sah (11,79% dari PAD) dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

(2,96%). Pada triwulan laporan, realisasi pajak daerah

terbilang tinggi sehingga menyebabkan peningkatan

pendapatan secara keseluruhan. Tercatat, realisasi

pajak daerah pada triwulan IV 2017 sebesar 103,48%;

lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan IV tahun

2016 yang hanya sebesar 88,56%. Secara nominal,

perbaikan ini terjadi seiring peningkatan pajak

kendaraan bermotor dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Triwulan IV Tahun 2016 & 2017



PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PAJAK DAERAH

RETRIBUSI DAERAH

HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN

LAIN-LAIN PAD YG SAH

DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HSL PJK/BUKAN PJK

DANA ALOKASI UMUM

DANA ALOKASI DANA KHUSUS

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

HIBAH

DANA PENY. DAN OTONOMI KHUSUS

DANA INSENTIF DAERAH

PENDAPATAN LAINNYA

93,52%

90,37%

88,56%

105,29%

98,95%

101,37%

98,36%

97,53%

100,00%

97,93%

105,30%

112,05%

100,00%

100,30%

103,31%

103,48%

105,77%

99,96%

102,77%

97,09%

84,22%

100,00%

97,43%

100,74%

101,76%

100,00%

46

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

47

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


Grafik 2.6 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah


%, YOY %, YOY

PENDAPATAN PAJAK DAERAH PDRB - SKALA KANAN

-

5

10

15

20

25

30

35

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9



2017II III IV

Sementara itu, persentase realisasi belanja pegawai

tercatat meningkat, yakni sebesar 98,54% dengan

nominal realisasi sebesar Rp5,63 triliun; lebih tinggi

dibandingkan triwulan IV 2016 yang sebesar 93,29%

dengan nominal realisasi sebesar Rp2,24 triliun. Pada

tahun 2016, kinerja penerimaan pemerintah yang tidak

terlalu baik berimbas pada upaya Pemprov Jateng

untuk mengurangi biaya operasional, seperti biaya

perjalanan dinas dan rapat, sehingga hal tersebut

berpengaruh terhadap rendahnya persentase serapan

belanja tahun 2016. Namun demikian, kondisi

penerimaan yang relatif lebih baik pada tahun 2017

diperkirakan mendorong realisasi belanja triwulan

berjalan menjadi lebih tinggi, termasuk serapan belanja

pegawai.

Komponen belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota

juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan

yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan laporan,

realisasi komponen tersebut sebesar 98,34% dengan

nominal Rp4,81 triliun, lebih tinggi dibandingkan

triwulan IV 2016 yang sebesar 80,32% dengan

nominal Rp4,09 triliun.

Lebih jauh pada komponen belanja langsung,

persentase realisasi komponen ini mengalami

penurunan. Penyerapan belanja langsung tercatat

90,44%; mengalami penurunan dibandingkan

triwulan IV 2016 yang sebesar 94,72%. Apabila

ditinjau secara pos pengeluaran, seluruh komponen

belanja langsung mengalami penurunan persentase

penyerapan dengan kontribusi terbesar berasal dari

belanja barang dan jasa dengan peran sebesar 64,20%

yang diikuti oleh belanja modal dan belanja pegawai

yang masing-masing memiliki peran sebesar 27,11%

dan 8,69% dari total belanja langsung. Penurunan ini

diakibatkan realisasi pemerintah yang belum baik pada

periode laporan, terkonfirmasi dari meningkatnya

simpanan pemerintah daerah di bank. Kementerian

Keuangan menyatakan bahwa posisi simpanan

pemerintah daerah di perbankan pada akhir Oktober

2017 mencapai Rp238,85 triliun; tumbuh 15,47%

dibandingkan Oktober 2016. Adapun, pada periode

Oktober 2017 tersebut, Pemprov Jateng menduduki

posisi dana menganggur terbesar ketiga, yaitu sekitar

Rp5,77 triliun.

Realisasi belanja barang dan jasa pada triwulan laporan

tercatat sebesar Rp3,41 triliun, atau terserap 90,11%

dari total anggaran. Persentase ini menurun

dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang

terserap 96,11% meskipun secara nominal belanja

meningkat dari Rp2,60 triliun pada triwulan IV 2016.

Menurunnya belanja ini terindikasi dari masih besarnya

simpanan perbankan.

Sementara itu, realisasi belanja modal pada triwulan

laporan tercatat sebesar Rp1,44 triliun, atau terserap

90,31% dari total anggaran. Persentase ini menurun


terserap sebesar Rp 2,71 triliun atau 93,49%. Realisasi

belanja modal pada periode ini tidak sebaik

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,

mengingat pemerintah provinsi belum dapat

merealisasikan dana yang terdapat di bank.

Penurunan juga terjadi pada realisasi pos belanja

pegawai. Realisasi belanja pegawai pada triwulan IV

2017 terserap 93,39% dari total anggaran. Persentase

ini menurun dibandingkan triwulan yang sama tahun

2016 yang sebesar 94,18% dari total anggaran.

Meskipun begitu, nominal realisasi belanja pegawai

pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar Rp462 miliar,

meningkat dari realisasi sebesar Rp330 miliar pada

triwulan yang sama di 2016.

BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG

Grafik 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan IV 2017Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

23,19%76,81%

Pencapaian realisasi belanja tidak langsung meningkat

pada triwulan laporan. Realisasi pada triwulan IV 2017

sebesar 97,29%; lebih tinggi dibandingkan triwulan IV

2016 yang sebesar 90,31%. Ditinjau berdasarkan

komponen, belanja tidak langsung digunakan untuk

belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bagi hasil

kepada kabupaten/kota, dengan masing-masing peran

sebesar 32,03%; 28,15%; dan 27,36% dari total

belanja tidak langsung.

Secara komponen, belanja hibah pada triwulan IV 2017

tercatat sebesar Rp4,95 triliun atau 97,12% dari total

anggaran, lebih rendah dibandingkan dengan

persentase realisasi triwulan IV 2016 sebesar 98,88%

dari total anggaran, dengan nominal realisasi pada

2016 sebesar Rp5,26 triliun. Hal tersebut sejalan

dengan anggaran belanja hibah yang mengalami

penurunan di tahun 2017 yang juga menunjukkan

adanya perbaikan pada realisasi komponen belanja

hibah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

dengan pelimpahan kewenangan pendidikan tingkat

menengah atas kepada provinsi. Tercatat, realisasi

pendapatan DAK sebesar Rp6,57 triliun, meningkat

dibandingkan triwulan IV 2016 yang sebelumnya hanya

sebesar Rp5,26 triliun. Sementara itu, realisasi DAU

meningkat pesat menjadi Rp3,65 triliun; lebih tinggi

dibandingkan triwulan sama tahun sebelumnya yang

sebesar Rp1,86 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan


menjadi kewenangan dari Pemprov Jateng. Adapun

serapan DBH menurun menjadi Rp848 miliar dari

sebelumnya Rp894 miliar di triwulan IV 2016.

Lebih lanjut, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah tercatat mengalami penurunan realisasi. Pada

triwulan laporan, realisasi pos ini tercatat sebesar

100,74%; lebih rendah dibandingkan triwulan yang

sama di tahun 2016 sebesar 105,30%. Menurunnya

komponen ini terutama berasal dari realisasi

pendapatan hibah yang mengalami penurunan

serapan realisasi meskipun secara nominal mengalami

peningkatan. Pada triwulan laporan, realisasi

pendapatan hibah sebesar Rp37 miliar dengan serapan

sebesar 101,76%, setelah sebelumnya mencatatkan

realisasi di triwulan IV 2016 yang sebesar Rp34 miliar

dengan serapan yang lebih besar yaitu 112,05%.

2.1.2. Realisasi Belanja Triwulan IV 2017Pada triwulan IV 2017, realisasi belanja Provinsi Jawa

Tengah sebesar Rp22,90 triliun dari total anggaran

belanja 2017 sebesar Rp23,95 triliun. Angka realisasi ini

meningkat dibandingkan dengan realisasi periode yang

sama tahun sebelumnya sebesar Rp19,37 triliun.

Meningkatnya realisasi belanja terutama didorong oleh

peningkatan belanja tidak langsung yang memiliki porsi

sebesar 76,81% dari total belanja, khususnya pada

komponen belanja pegawai. Namun demikian, belanja

langsung mengalami penurunan persentase realisasi

dari 94,72% di triwulan IV 2016 menjadi 90,44% di

triwulan 2017.





BELANJA PEGAWAI

BELANJA HIBAH

BELANJA BANTUAN SOSIAL

BLNJ BAGI HASIL KPD KAB/KOTA

BLNJ BANT.KEU. KPD KAB/KOTA

BELANJA TDK TERDUGA

BELANJA LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

90,31%

93,29%

98,88%

87,71%

80,32%

91,16%

10,62%

94,72%

94,18%

96,11%

93,49%

91,55%

97,29%

98,54%

97,12%

98,61%

98,34%

92,47%

6,46%

90,44%

93,39%

90,11%

90,31%

95,61%

48

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

49

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


Sementara itu, persentase realisasi belanja pegawai

tercatat meningkat, yakni sebesar 98,54% dengan

nominal realisasi sebesar Rp5,63 triliun; lebih tinggi

dibandingkan triwulan IV 2016 yang sebesar 93,29%

dengan nominal realisasi sebesar Rp2,24 triliun. Pada

tahun 2016, kinerja penerimaan pemerintah yang tidak

terlalu baik berimbas pada upaya Pemprov Jateng

untuk mengurangi biaya operasional, seperti biaya

perjalanan dinas dan rapat, sehingga hal tersebut

berpengaruh terhadap rendahnya persentase serapan

belanja tahun 2016. Namun demikian, kondisi

penerimaan yang relatif lebih baik pada tahun 2017

diperkirakan mendorong realisasi belanja triwulan

berjalan menjadi lebih tinggi, termasuk serapan belanja

pegawai.

Komponen belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota

juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan

yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan laporan,

realisasi komponen tersebut sebesar 98,34% dengan

nominal Rp4,81 triliun, lebih tinggi dibandingkan

triwulan IV 2016 yang sebesar 80,32% dengan

nominal Rp4,09 triliun.

Lebih jauh pada komponen belanja langsung,

persentase realisasi komponen ini mengalami

penurunan. Penyerapan belanja langsung tercatat

90,44%; mengalami penurunan dibandingkan

triwulan IV 2016 yang sebesar 94,72%. Apabila

ditinjau secara pos pengeluaran, seluruh komponen

belanja langsung mengalami penurunan persentase

penyerapan dengan kontribusi terbesar berasal dari

belanja barang dan jasa dengan peran sebesar 64,20%

yang diikuti oleh belanja modal dan belanja pegawai

yang masing-masing memiliki peran sebesar 27,11%

dan 8,69% dari total belanja langsung. Penurunan ini

diakibatkan realisasi pemerintah yang belum baik pada

periode laporan, terkonfirmasi dari meningkatnya

simpanan pemerintah daerah di bank. Kementerian

Keuangan menyatakan bahwa posisi simpanan

pemerintah daerah di perbankan pada akhir Oktober

2017 mencapai Rp238,85 triliun; tumbuh 15,47%

dibandingkan Oktober 2016. Adapun, pada periode

Oktober 2017 tersebut, Pemprov Jateng menduduki

posisi dana menganggur terbesar ketiga, yaitu sekitar

Rp5,77 triliun.

Realisasi belanja barang dan jasa pada triwulan laporan

tercatat sebesar Rp3,41 triliun, atau terserap 90,11%

dari total anggaran. Persentase ini menurun


terserap 96,11% meskipun secara nominal belanja

meningkat dari Rp2,60 triliun pada triwulan IV 2016.

Menurunnya belanja ini terindikasi dari masih besarnya

simpanan perbankan.

Sementara itu, realisasi belanja modal pada triwulan

laporan tercatat sebesar Rp1,44 triliun, atau terserap

90,31% dari total anggaran. Persentase ini menurun


terserap sebesar Rp 2,71 triliun atau 93,49%. Realisasi

belanja modal pada periode ini tidak sebaik

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,

mengingat pemerintah provinsi belum dapat

merealisasikan dana yang terdapat di bank.

Penurunan juga terjadi pada realisasi pos belanja

pegawai. Realisasi belanja pegawai pada triwulan IV

2017 terserap 93,39% dari total anggaran. Persentase

ini menurun dibandingkan triwulan yang sama tahun

2016 yang sebesar 94,18% dari total anggaran.

Meskipun begitu, nominal realisasi belanja pegawai

pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar Rp462 miliar,

meningkat dari realisasi sebesar Rp330 miliar pada

triwulan yang sama di 2016.

BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA LANGSUNG

Grafik 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan IV 2017Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

23,19%76,81%

Pencapaian realisasi belanja tidak langsung meningkat

pada triwulan laporan. Realisasi pada triwulan IV 2017

sebesar 97,29%; lebih tinggi dibandingkan triwulan IV

2016 yang sebesar 90,31%. Ditinjau berdasarkan

komponen, belanja tidak langsung digunakan untuk

belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bagi hasil

kepada kabupaten/kota, dengan masing-masing peran

sebesar 32,03%; 28,15%; dan 27,36% dari total

belanja tidak langsung.

Secara komponen, belanja hibah pada triwulan IV 2017


anggaran, lebih rendah dibandingkan dengan

persentase realisasi triwulan IV 2016 sebesar 98,88%

dari total anggaran, dengan nominal realisasi pada

2016 sebesar Rp5,26 triliun. Hal tersebut sejalan

dengan anggaran belanja hibah yang mengalami

penurunan di tahun 2017 yang juga menunjukkan

adanya perbaikan pada realisasi komponen belanja

hibah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

dengan pelimpahan kewenangan pendidikan tingkat

menengah atas kepada provinsi. Tercatat, realisasi

pendapatan DAK sebesar Rp6,57 triliun, meningkat

dibandingkan triwulan IV 2016 yang sebelumnya hanya

sebesar Rp5,26 triliun. Sementara itu, realisasi DAU

meningkat pesat menjadi Rp3,65 triliun; lebih tinggi

dibandingkan triwulan sama tahun sebelumnya yang

sebesar Rp1,86 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan


menjadi kewenangan dari Pemprov Jateng. Adapun

serapan DBH menurun menjadi Rp848 miliar dari

sebelumnya Rp894 miliar di triwulan IV 2016.

Lebih lanjut, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah tercatat mengalami penurunan realisasi. Pada

triwulan laporan, realisasi pos ini tercatat sebesar

100,74%; lebih rendah dibandingkan triwulan yang

sama di tahun 2016 sebesar 105,30%. Menurunnya

komponen ini terutama berasal dari realisasi

pendapatan hibah yang mengalami penurunan

serapan realisasi meskipun secara nominal mengalami

peningkatan. Pada triwulan laporan, realisasi

pendapatan hibah sebesar Rp37 miliar dengan serapan

sebesar 101,76%, setelah sebelumnya mencatatkan

realisasi di triwulan IV 2016 yang sebesar Rp34 miliar

dengan serapan yang lebih besar yaitu 112,05%.

2.1.2. Realisasi Belanja Triwulan IV 2017Pada triwulan IV 2017, realisasi belanja Provinsi Jawa

Tengah sebesar Rp22,90 triliun dari total anggaran

belanja 2017 sebesar Rp23,95 triliun. Angka realisasi ini

meningkat dibandingkan dengan realisasi periode yang

sama tahun sebelumnya sebesar Rp19,37 triliun.

Meningkatnya realisasi belanja terutama didorong oleh

peningkatan belanja tidak langsung yang memiliki porsi

sebesar 76,81% dari total belanja, khususnya pada

komponen belanja pegawai. Namun demikian, belanja

langsung mengalami penurunan persentase realisasi

dari 94,72% di triwulan IV 2016 menjadi 90,44% di

triwulan 2017.





BELANJA PEGAWAI

BELANJA HIBAH


BLNJ BAGI HASIL KPD KAB/KOTA

BLNJ BANT.KEU. KPD KAB/KOTA

BELANJA TDK TERDUGA

BELANJA LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

90,31%

93,29%

98,88%

87,71%

80,32%

91,16%

10,62%

94,72%

94,18%

96,11%

93,49%

91,55%

97,29%

98,54%

97,12%

98,61%

98,34%

92,47%

6,46%

90,44%

93,39%

90,11%

90,31%

95,61%

48

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

49

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


Belanja modal tercatat sebesar Rp9,33 triliun atau

terealisasi sebesar 87,95%; lebih tinggi dibandingkan

realisasi belanja modal triwulan IV 2016 yang sebesar

Rp7,13 triliun, walaupun dengan nominal serapan

sebelumnya sebesar 90,75%. Peningkatan ini sejalan

dengan realisasi pelaksanaan proyek pembangunan

infrastruktur, khususnya akselerasi 4 proyek

pembangunan jalan fly over (Dermoleng, Klonengan,

Kesambi dan Kretek) serta 1 proyek underpass

Jatingaleh yang diresmikan pada 25 Oktober 2017.

Komponen pagu transfer terdiri dari dana alokasi

khusus fisik dan dana desa. Pada 2017, Jawa Tengah

merupakan salah satu provinsi dengan alokasi dana

desa paling besar dibanding daerah lainnya di Indonesia

yaitu sebesar Rp 6,3 triliun. Saat ini, ada 7.809 desa dari

527 kecamatan dan 29 kabupaten di Jawa Tengah. Jika

dirata-rata, kucuran dana untuk satu desa dapat

m e n c a p a i R p 8 1 7 j u t a . P e m p r o v J a t e n g

mengemukakan bahwa lebih dari 50 persen dana desa

tersebut digunakan untuk pembangunan sarana

prasarana desa.

Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBN Jawa Tengah Triwulan IV 2016 & 2017 per Jenis Belanja (Rp Miliar)

JENIS

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL


PAGU TRANSFER

TOTAL

PAGU REALISASI

IV 2016

%REALISASI PAGU REALISASI

IV 2017

%REALISASI

13.642

11.561

7.861

238

33.303

13.496

10.598

7.134

236

31.464

98,93%

91,68%

90,75%

98,91%

94,48%

14.693

11.885

10.607

241

10.367

47.793

14.319

11.042

9.329

235

9.957

44.882

97,45%

92,91%

87,95%

97,75%

96,04%

93,91%

Sumber : DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Grafik 2.9 Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan Jenis Belanja

Sumber:DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANGBELANJA MODALBELANJA BANTUAN SOSIAL

Grafik 2.8 Alokasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan Jenis Belanja


PAGU TRANSFER

BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANGBELANJA MODALBELANJA BANTUAN SOSIALPAGU TRANSFER

30.74%24.87%22.19%0.50%

21.69%

31.90%24.60%20.79%

0.52%22.18%

2.2. APBN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN IV 2017APBN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017

mengalami peningkatan di tengah kebijakan

pemerintah untuk meningkatkan transfer ke daerah

baik melalui DAK ataupun dana desa. Peningkatan

transfer ke daerah diharapkan berdampak optimal

terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

kesejahteraan masyarakat desa. Tercatat, terjadi

kenaikan anggaran APBN sebesar 43,5%; dari

sebelumnya Rp33,30 triliun pada tahun 2016 menjadi

Rp47,79 triliun di triwulan laporan.

Berdasarkan jenisnya, belanja pegawai dianggarkan

sebesar Rp14,69 triliun atau 30,74% dari total APBN

Provinsi Jawa Tengah 2017, diikuti oleh belanja barang

sebesar Rp11,89 triliun (24,87%), belanja modal

sebesar Rp10,61 triliun (22,19%), belanja bantuan

sosial Rp240,68 miliar (0,50%) dan transfer Rp10,37

triliun (21,69%).

Lebih jauh, realisasi APBN pada triwulan laporan sedikit

meningkat dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya. Pada triwulan IV 2017, realisasi APBN


anggaran 2017, meningkat dibandingkan persentase

serapan triwulan IV 2016 yang sebesar Rp31,46 triliun

atau 94,48% dari APBN Provinsi Jawa Tengah 2016.

Berdasarkan jenisnya, hampir seluruh komponen

belanja yang mengalami peningkatan realisasi dalam

nominal, seperti belanja pegawai, belanja barang,

belanja modal dan transfer. Realisasi belanja pegawai,

belanja barang, belanja modal dan transfer ini memiliki

peran masing-masing 31,90%; 24,60%; 20,79% dan

22,18% dari total realisasi belanja.

Realisasi belanja pegawai pada triwulan IV 2017


2017. Angka ini lebih rendah dibandingkan triwulan IV

2016 yang sebesar 98,93% dari total APBN 2016,

meskipun secara nominal mengalami peningkatan

yaitu dari Rp13,50 triliun.

Sementara itu, belanja barang pada triwulan laporan


anggaran, lebih tinggi dibandingkan triwulan yang

sama tahun lalu yang sebesar Rp10,60 triliun atau

91,68%. Meskipun meningkat, kenaikan realisasi

belanja barang ini relatif moderat. Selain itu, realisasi belanja bantuan sosial cenderung

stagnan, sebesar Rp235,26 miliar di 2017, sementara

Rp235,79 miliar di 2016.

50

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

51

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


Belanja modal tercatat sebesar Rp9,33 triliun atau

terealisasi sebesar 87,95%; lebih tinggi dibandingkan

realisasi belanja modal triwulan IV 2016 yang sebesar

Rp7,13 triliun, walaupun dengan nominal serapan

sebelumnya sebesar 90,75%. Peningkatan ini sejalan

dengan realisasi pelaksanaan proyek pembangunan

infrastruktur, khususnya akselerasi 4 proyek

pembangunan jalan fly over (Dermoleng, Klonengan,

Kesambi dan Kretek) serta 1 proyek underpass

Jatingaleh yang diresmikan pada 25 Oktober 2017.

Komponen pagu transfer terdiri dari dana alokasi

khusus fisik dan dana desa. Pada 2017, Jawa Tengah

merupakan salah satu provinsi dengan alokasi dana

desa paling besar dibanding daerah lainnya di Indonesia

yaitu sebesar Rp 6,3 triliun. Saat ini, ada 7.809 desa dari

527 kecamatan dan 29 kabupaten di Jawa Tengah. Jika

dirata-rata, kucuran dana untuk satu desa dapat

m e n c a p a i R p 8 1 7 j u t a . P e m p r o v J a t e n g

mengemukakan bahwa lebih dari 50 persen dana desa

tersebut digunakan untuk pembangunan sarana

prasarana desa.

Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBN Jawa Tengah Triwulan IV 2016 & 2017 per Jenis Belanja (Rp Miliar)

JENIS

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL


PAGU TRANSFER

TOTAL

PAGU REALISASI

IV 2016

%REALISASI PAGU REALISASI

IV 2017

%REALISASI

13.642

11.561

7.861

238

33.303

13.496

10.598

7.134

236

31.464

98,93%

91,68%

90,75%

98,91%

94,48%

14.693

11.885

10.607

241

10.367

47.793

14.319

11.042

9.329

235

9.957

44.882

97,45%

92,91%

87,95%

97,75%

96,04%

93,91%

Sumber : DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Grafik 2.9 Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan Jenis Belanja


BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANGBELANJA MODALBELANJA BANTUAN SOSIAL

Grafik 2.8 Alokasi APBN Provinsi Jawa Tengah 2017 Berdasarkan Jenis Belanja


PAGU TRANSFER

BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANGBELANJA MODALBELANJA BANTUAN SOSIALPAGU TRANSFER

30.74%24.87%22.19%0.50%

21.69%

31.90%24.60%20.79%

0.52%22.18%

2.2. APBN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN IV 2017APBN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017

mengalami peningkatan di tengah kebijakan

pemerintah untuk meningkatkan transfer ke daerah

baik melalui DAK ataupun dana desa. Peningkatan

transfer ke daerah diharapkan berdampak optimal

terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

kesejahteraan masyarakat desa. Tercatat, terjadi

kenaikan anggaran APBN sebesar 43,5%; dari

sebelumnya Rp33,30 triliun pada tahun 2016 menjadi

Rp47,79 triliun di triwulan laporan.

Berdasarkan jenisnya, belanja pegawai dianggarkan


Provinsi Jawa Tengah 2017, diikuti oleh belanja barang

sebesar Rp11,89 triliun (24,87%), belanja modal

sebesar Rp10,61 triliun (22,19%), belanja bantuan

sosial Rp240,68 miliar (0,50%) dan transfer Rp10,37

triliun (21,69%).

Lebih jauh, realisasi APBN pada triwulan laporan sedikit

meningkat dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya. Pada triwulan IV 2017, realisasi APBN


anggaran 2017, meningkat dibandingkan persentase

serapan triwulan IV 2016 yang sebesar Rp31,46 triliun

atau 94,48% dari APBN Provinsi Jawa Tengah 2016.

Berdasarkan jenisnya, hampir seluruh komponen

belanja yang mengalami peningkatan realisasi dalam

nominal, seperti belanja pegawai, belanja barang,

belanja modal dan transfer. Realisasi belanja pegawai,

belanja barang, belanja modal dan transfer ini memiliki

peran masing-masing 31,90%; 24,60%; 20,79% dan

22,18% dari total realisasi belanja.

Realisasi belanja pegawai pada triwulan IV 2017


2017. Angka ini lebih rendah dibandingkan triwulan IV

2016 yang sebesar 98,93% dari total APBN 2016,

meskipun secara nominal mengalami peningkatan

yaitu dari Rp13,50 triliun.

Sementara itu, belanja barang pada triwulan laporan


anggaran, lebih tinggi dibandingkan triwulan yang

sama tahun lalu yang sebesar Rp10,60 triliun atau

91,68%. Meskipun meningkat, kenaikan realisasi

belanja barang ini relatif moderat. Selain itu, realisasi belanja bantuan sosial cenderung

stagnan, sebesar Rp235,26 miliar di 2017, sementara

Rp235,79 miliar di 2016.

50

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

51

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


SUPLEMEN IIPengaruh Peraturan Keterbukaan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan terhadap DPK di Solo Raya

Pada Juni 2015, Indonesia bersama dengan 101

negara lainnya di dunia menandatangani

Multilateral Competent Authority Agreement

(MCAA). MCAA adalah kesepakatan di antara

negara-negara yang menerapkan mekanisme

terstandarisasi dan efisien untuk memfasilitasi

pertukaran informasi sesuai dengan Standard for

Automatic Exchange of Financial Information yang

diperuntukkan kepentingan pajak. Dalam rangka

perwujudan implementasi pada MCAA yang

memuat ketentuan AEoI (Automatic Exchange of

Information), Pemerintah Indonesia mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(PERPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses

Informasi Keuangan untuk Kepent ingan

Perpajakan pada 8 Mei 2017. Perpu tersebut

diturunkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 pada 31 Mei 2017

tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi

Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. PMK

tersebut selanjutnya diubah menjadi PMK Nomor

73/PMK.03/201 pada 12 Juni 2017 tentang

perubahan atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017


Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Ketentuan-ketentuan mengenai akses keuangan

tersebut selanjutnya disahkan dalam Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses


Perpajakan. Peraturan mengenai akses keuangan

informasi keuangan ditujukan untuk dapat

meningkatkan keterbukaan akses informasi

sehingga ke depannya dapat meningkatkan

penerimaan pajak. Peraturan tersebut mewajibkan

lembaga keuangan untuk mengumpulkan dan

melaporkan informasi keuangan kepada otoritas

perpajakan dan memberikan kewenangan kepada

otoritas perpajakan untuk mempertukarkan

dengan negara lain. Informasi keuangan akan

dilindungi dan hanya akan diakses oleh yang

berwenang dan digunakan untuk kepentingan

perpajakan.

Lembaga keuangan yang diwajibkan melapor

adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang

bergerak di bidang perbankan, pasar modal, dan

perasuransian, LJK lainnya, dan entitas lain.

Laporan yang dikumpulkan mencakup laporan

otomatis serta laporan yang didasarkan atas

permintaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Laporan otomatis memuat informasi keuangan

rutin yang dikelola selama satu tahun kalender.

Laporan otomatis diperuntukkan perjanjian

internasional maupun domestik.

Kewajiban pelaporan otomatis diberlakukan mulai

tahun 2017. Laporan paling sedikit memuat

identitas pemegang rekening, nomor rekening,

identitas lembaga keuangan pelapor, saldo

rekening pada akhir tahun kalender, dan

penghasilan rekening. Terkait saldo, informasi

keuangan yang dikumpulkan merupakan informasi

keuangan agregat dari 1 (satu) rekening atau lebih

yang dimiliki pemegang rekening dalam 1 (satu)

bank per 31 Desember pada tahun kalender

pelaporan.

Kewajiban pelaporan mencakup rekening, baik

milik orang pribadi (OP) maupun entitas. Terdapat 2

(dua) rekening dalam laporan otomatis untuk

perjanjian internasional, yaitu rekening lama yang

dibuka sebelum 1 Juli 2017 dan rekening baru yang

dibuka mulai 1 Juli 2017. Bagi OP, tidak terdapat

batasan saldo minimal rekening yang dilaporkan,

baik rekening baru maupun rekening lama. Bagi

entitas, rekening lama yang wajib dilaporkan

adalah rekening yang mempunyai saldo lebih dari

USD250.000, sedangkan untuk rekening baru

tidak mempunyai batasan saldo minimal.

Sementara itu, laporan otomatis untuk domestik

memiliki batas saldo minimal Rp 1 Miliar bagi OP

dan tidak mempunyai batas saldo minimal bagi

entitas.

Kewajiban pelaporan yang diberlakukan mulai

tahun 2017 memiliki dampak khususnya pada

pada perbankan. Berdasarkan data dari Laporan

Bank Umum (LBU), diketahui bahwa deposito

mengalami kontraksi selama 2 (dua) tahun terakhir.

Tercatat pertumbuhan deposito sebesar -0,45%

(yoy), lebih rendah dari posisi Desember 2016

sebesar 6,59% (yoy). Unsur Dana Pihak Ketiga

(DPK) lainnya, yaitu giro dan tabungan relatif

mengalami peningkatan. Tercatat pertumbuhan

giro pada Desember 2017 sebesar 20,23% (yoy),

meningkat drastis dari pertumbuhan pada

Desember 2016 sebesar -17,06%. Sementara itu,

pertumbuhan tabungan pada Desember 2017

sebesar 14,98%, lebih tinggi dari posisi Desember

2017 sebesar 9,85%.

Perlambatan deposito yang terjadi diproyeksikan

karena kekhawatiran masyarakat atas peraturan

baru mengenai akses informasi keuangan. Hal ini

terkonfirmasi dalam knowledge sharing yang

diadakan oleh Sub BMPD Jawa Tengah Surakarta

bersama Kepala DJP Kantor Wilayah Jateng II, yang

anta ra l a in mengemukakan adanya i su

perpindahan keluar DPK dari perbankan, seperti

dengan beralihnya sebagian DPK pada aset-aset

Grafik 2. Perkembangan Giro di Soloraya Grafik 3. Perkembangan Tabungan di Soloraya

Grafik 1. Perkembangan Deposito di Soloraya

SUPLEMEN II

52 53KEUANGAN PEMERINTAHKEUANGAN PEMERINTAH

SUPLEMEN IIPengaruh Peraturan Keterbukaan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan terhadap DPK di Solo Raya

Pada Juni 2015, Indonesia bersama dengan 101

negara lainnya di dunia menandatangani

Multilateral Competent Authority Agreement

(MCAA). MCAA adalah kesepakatan di antara

negara-negara yang menerapkan mekanisme

terstandarisasi dan efisien untuk memfasilitasi

pertukaran informasi sesuai dengan Standard for

Automatic Exchange of Financial Information yang

diperuntukkan kepentingan pajak. Dalam rangka

perwujudan implementasi pada MCAA yang

memuat ketentuan AEoI (Automatic Exchange of

Information), Pemerintah Indonesia mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(PERPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses


Perpajakan pada 8 Mei 2017. Perpu tersebut

diturunkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 pada 31 Mei 2017


Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. PMK

tersebut selanjutnya diubah menjadi PMK Nomor

73/PMK.03/201 pada 12 Juni 2017 tentang

perubahan atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017


Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Ketentuan-ketentuan mengenai akses keuangan

tersebut selanjutnya disahkan dalam Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses


Perpajakan. Peraturan mengenai akses keuangan

informasi keuangan ditujukan untuk dapat

meningkatkan keterbukaan akses informasi

sehingga ke depannya dapat meningkatkan

penerimaan pajak. Peraturan tersebut mewajibkan

lembaga keuangan untuk mengumpulkan dan

melaporkan informasi keuangan kepada otoritas

perpajakan dan memberikan kewenangan kepada

otoritas perpajakan untuk mempertukarkan

dengan negara lain. Informasi keuangan akan

dilindungi dan hanya akan diakses oleh yang

berwenang dan digunakan untuk kepentingan

perpajakan.

Lembaga keuangan yang diwajibkan melapor

adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang

bergerak di bidang perbankan, pasar modal, dan

perasuransian, LJK lainnya, dan entitas lain.

Laporan yang dikumpulkan mencakup laporan

otomatis serta laporan yang didasarkan atas

permintaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Laporan otomatis memuat informasi keuangan

rutin yang dikelola selama satu tahun kalender.

Laporan otomatis diperuntukkan perjanjian

internasional maupun domestik.

Kewajiban pelaporan otomatis diberlakukan mulai

tahun 2017. Laporan paling sedikit memuat

identitas pemegang rekening, nomor rekening,

identitas lembaga keuangan pelapor, saldo

rekening pada akhir tahun kalender, dan

penghasilan rekening. Terkait saldo, informasi

keuangan yang dikumpulkan merupakan informasi

keuangan agregat dari 1 (satu) rekening atau lebih

yang dimiliki pemegang rekening dalam 1 (satu)

bank per 31 Desember pada tahun kalender

pelaporan.

Kewajiban pelaporan mencakup rekening, baik

milik orang pribadi (OP) maupun entitas. Terdapat 2

(dua) rekening dalam laporan otomatis untuk

perjanjian internasional, yaitu rekening lama yang

dibuka sebelum 1 Juli 2017 dan rekening baru yang

dibuka mulai 1 Juli 2017. Bagi OP, tidak terdapat

batasan saldo minimal rekening yang dilaporkan,

baik rekening baru maupun rekening lama. Bagi

entitas, rekening lama yang wajib dilaporkan

adalah rekening yang mempunyai saldo lebih dari

USD250.000, sedangkan untuk rekening baru

tidak mempunyai batasan saldo minimal.

Sementara itu, laporan otomatis untuk domestik

memiliki batas saldo minimal Rp 1 Miliar bagi OP

dan tidak mempunyai batas saldo minimal bagi

entitas.

Kewajiban pelaporan yang diberlakukan mulai

tahun 2017 memiliki dampak khususnya pada

pada perbankan. Berdasarkan data dari Laporan

Bank Umum (LBU), diketahui bahwa deposito

mengalami kontraksi selama 2 (dua) tahun terakhir.

Tercatat pertumbuhan deposito sebesar -0,45%

(yoy), lebih rendah dari posisi Desember 2016

sebesar 6,59% (yoy). Unsur Dana Pihak Ketiga

(DPK) lainnya, yaitu giro dan tabungan relatif

mengalami peningkatan. Tercatat pertumbuhan

giro pada Desember 2017 sebesar 20,23% (yoy),

meningkat drastis dari pertumbuhan pada

Desember 2016 sebesar -17,06%. Sementara itu,

pertumbuhan tabungan pada Desember 2017

sebesar 14,98%, lebih tinggi dari posisi Desember

2017 sebesar 9,85%.

Perlambatan deposito yang terjadi diproyeksikan

karena kekhawatiran masyarakat atas peraturan

baru mengenai akses informasi keuangan. Hal ini

terkonfirmasi dalam knowledge sharing yang

diadakan oleh Sub BMPD Jawa Tengah Surakarta

bersama Kepala DJP Kantor Wilayah Jateng II, yang

anta ra l a in mengemukakan adanya i su

perpindahan keluar DPK dari perbankan, seperti

dengan beralihnya sebagian DPK pada aset-aset

Grafik 2. Perkembangan Giro di Soloraya Grafik 3. Perkembangan Tabungan di Soloraya

Grafik 1. Perkembangan Deposito di Soloraya

SUPLEMEN II

52 53KEUANGAN PEMERINTAHKEUANGAN PEMERINTAH

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

BABIII

Berdasarkan disagregasinya, peningkatan inflasi tahunan pada triwulan IV 2017 terutama didorong oleh kelompok volatile food. Sementara itu, kelompok administered prices tercatat mengalami penurunan inflasi tahunan seiring dengan melambatnya peningkatan tarif angkutan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Peningkatan inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 berlangsung di kota Cilacap, Surakarta, Semarang, serta Tegal. Sedangkan kota Purwokerto dan Kudus mengalami penurunan inflasi tahunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan I 2018, tekanan inflasi diperkirakan akan berkurang seiring dengan pulihnya pasokan komoditas pangan dan hortikultura pasca masa panen raya. Inflasi diperkirakan akan terjaga pada target sasaran inflasi 3,5±1%.

Pada triwulan IV 2017 inflasi Provinsi Jawa Tengah secara tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2017.

SUPLEMEN II

yang tidak produktif, seperti emas, rumah, dan

tanah, atau disimpan sendiri oleh pemilik dana.

Apabila isu dimaksud tidak ditangani dengan baik,

akan dapat meningkatkan capital outflow dan

menurunkan laju kredit, sehingga dapat

mengganggu likuiditas perbankan.

Ke depannya, pemerintah diharapkan dapat

memberikan perhatian khusus pada concern

masyarakat terkait kerahasiaan informasi

keuangan yang dapat diakses oleh otoritas

perpajakan. Dalam hal ini, pemerintah perlu

memberikan kejelasan mengenai kewenangan

petugas pajak dalam menggunakan dan

memanfaatkan informasi keuangan. Pemerintah

dapat membuat ketentuan perlindungan dan

skema proteksi data secara normatif agar terdapat

payung hukum dan aturan yang jelas sehingga

meminimalisir moral hazard. Pemerintah juga

harus dapat membangun sistem IT yang menjamin

pengawasan dan didukung dengan Standard

Operating Procedure (SOP) serta whistleblowing

system yang memadai. Ini merupakan bentuk

perl indungan dan kepastian hukum bagi

masyarakat agar informasi keuangan tidak

disalahgunakan. Selain itu, pemerintah juga perlu

melakukan sosialisasi dengan memadai dan lebih

mendorong masyarakat untuk sadar dan taat

pajak.

54 KEUANGAN PEMERINTAH

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

BABIII

Berdasarkan disagregasinya, peningkatan inflasi tahunan pada triwulan IV 2017 terutama didorong oleh kelompok volatile food. Sementara itu, kelompok administered prices tercatat mengalami penurunan inflasi tahunan seiring dengan melambatnya peningkatan tarif angkutan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Peningkatan inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 berlangsung di kota Cilacap, Surakarta, Semarang, serta Tegal. Sedangkan kota Purwokerto dan Kudus mengalami penurunan inflasi tahunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan I 2018, tekanan inflasi diperkirakan akan berkurang seiring dengan pulihnya pasokan komoditas pangan dan hortikultura pasca masa panen raya. Inflasi diperkirakan akan terjaga pada target sasaran inflasi 3,5±1%.

Pada triwulan IV 2017 inflasi Provinsi Jawa Tengah secara tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2017.

SUPLEMEN II

yang tidak produktif, seperti emas, rumah, dan

tanah, atau disimpan sendiri oleh pemilik dana.

Apabila isu dimaksud tidak ditangani dengan baik,

akan dapat meningkatkan capital outflow dan

menurunkan laju kredit, sehingga dapat

mengganggu likuiditas perbankan.

Ke depannya, pemerintah diharapkan dapat

memberikan perhatian khusus pada concern

masyarakat terkait kerahasiaan informasi

keuangan yang dapat diakses oleh otoritas

perpajakan. Dalam hal ini, pemerintah perlu

memberikan kejelasan mengenai kewenangan

petugas pajak dalam menggunakan dan

memanfaatkan informasi keuangan. Pemerintah

dapat membuat ketentuan perlindungan dan

skema proteksi data secara normatif agar terdapat

payung hukum dan aturan yang jelas sehingga

meminimalisir moral hazard. Pemerintah juga

harus dapat membangun sistem IT yang menjamin

pengawasan dan didukung dengan Standard

Operating Procedure (SOP) serta whistleblowing

system yang memadai. Ini merupakan bentuk

perl indungan dan kepastian hukum bagi

masyarakat agar informasi keuangan tidak

disalahgunakan. Selain itu, pemerintah juga perlu

melakukan sosialisasi dengan memadai dan lebih

mendorong masyarakat untuk sadar dan taat

pajak.

54 KEUANGAN PEMERINTAH

3Inflasi Jawa Tengah pada triwulan IV 2017

tercatat sebesar 3,71% (yoy), mengalami

peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar 3,58% (yoy). Secara triwulanan, Jawa Tengah

mengalami inflasi sebesar 0,95% (qtq), berbalik arah

dibandingkan triwulan III 2017 yang mencatatkan

deflasi sebesar 0,18% (qtq).

Laju inflasi Jawa Tengah tercatat lebih tinggi

dibandingkan inflasi nasional yang tercatat

sebesar 3,61% (yoy), namun lebih rendah

dibandingkan inflasi Kawasan Jawa yang tercatat

sebesar 3,78% (yoy). Dibandingkan dengan provinsi

lainnya di Kawasan Jawa, Provinsi Jawa Tengah pada

triwulan IV 2017 menjadi provinsi dengan inflasi

terendah kedua setelah Jawa Barat yang tercatat

sebesar 3,63% (yoy), sementara inflasi tertinggi terjadi

pada Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta sebesar

4,20% (yoy). Peningkatan laju inflasi Jawa Tengah pada

t r iwu lan IV 2017 te ru tama d idorong o leh

meningkatnya harga bahan makanan menjelang hari

raya keagamaan dan libur akhir tahun.

4Berdasarkan disagregasi inflasi , peningkatan laju

inf las i tahunan pada t r iwulan IV 2017

dibandingkan triwulan sebelumnya terutama

disebabkan oleh kelompok volatile food.

3.1. INFLASI SECARA UMUM

Pada tahun 2014, BPS mengubah tahun dasar penghitungan inflasi dengan SBH 2012. Untuk itu dalam mengolah penghitungan inflasi Bank Indonesia melakukan penyesuaian tahun dasar berdasarkan pendekatan perubahan inflasi bulanan.

3.

Grafik 3.1

-2

0

2

4

6

8

10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional

%

JATENG (YOY) JATENG (QTQ) NAS (YOY) NAS (QTQ)

Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi Jawa TengahGrafik 3.2Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

TW IV 2017TW IV 2016 RATA-RATA TW IV 2012-2016

UMUM

BAHAN MAKANAN

MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU

PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR

SANDANG

KESEHATAN

PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA

TRANSPOR, KOMUNIKASIDAN JASA KEUANGAN

%

Inflasi Tahun Kalender Provinsi di JawaGrafik 3.3

IV 2016 IV 2017


Inflasi Tahunan Provinsi di JawaGrafik 3.4Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

JABAR BANTEN JATENG DIY JATIM DKI JAWA + DKI

%, MTM

IV 2015

JABAR BANTEN JATENG DIY JATIM DKI JAWA

%,YTD



2013I

2017II III IV -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

OKT 2017 NOV 2017 DES 2017

Disagregasi inflasi terdiri atas administered prices, volatile food, dan core inflation. Administered prices merupakan komponen barang yang harganya diatur atau ditetapkan oleh Pemerintah. Komponen volatile foods merupakan kelompok barang-barang yang harganya cenderung bergejolak. Komponen volatile foods didominasi oleh komoditas pangan. Core inflation (inflasi inti) merupakan komponen barang yang harganya cenderung dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Secara teoritis,kebijakan moneter ditujukan untuk mengendalikan inflasi inti.

4.

57

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


3Inflasi Jawa Tengah pada triwulan IV 2017

tercatat sebesar 3,71% (yoy), mengalami

peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar 3,58% (yoy). Secara triwulanan, Jawa Tengah

mengalami inflasi sebesar 0,95% (qtq), berbalik arah

dibandingkan triwulan III 2017 yang mencatatkan

deflasi sebesar 0,18% (qtq).

Laju inflasi Jawa Tengah tercatat lebih tinggi

dibandingkan inflasi nasional yang tercatat

sebesar 3,61% (yoy), namun lebih rendah

dibandingkan inflasi Kawasan Jawa yang tercatat

sebesar 3,78% (yoy). Dibandingkan dengan provinsi

lainnya di Kawasan Jawa, Provinsi Jawa Tengah pada

triwulan IV 2017 menjadi provinsi dengan inflasi

terendah kedua setelah Jawa Barat yang tercatat

sebesar 3,63% (yoy), sementara inflasi tertinggi terjadi

pada Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta sebesar

4,20% (yoy). Peningkatan laju inflasi Jawa Tengah pada

t r iwu lan IV 2017 te ru tama d idorong o leh

meningkatnya harga bahan makanan menjelang hari

raya keagamaan dan libur akhir tahun.

4Berdasarkan disagregasi inflasi , peningkatan laju

inf las i tahunan pada t r iwulan IV 2017

dibandingkan triwulan sebelumnya terutama

disebabkan oleh kelompok volatile food.

3.1. INFLASI SECARA UMUM

Pada tahun 2014, BPS mengubah tahun dasar penghitungan inflasi dengan SBH 2012. Untuk itu dalam mengolah penghitungan inflasi Bank Indonesia melakukan penyesuaian tahun dasar berdasarkan pendekatan perubahan inflasi bulanan.

3.

Grafik 3.1

-2

0

2

4

6

8

10


Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional

%

JATENG (YOY) JATENG (QTQ) NAS (YOY) NAS (QTQ)

Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi Jawa TengahGrafik 3.2Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

TW IV 2017TW IV 2016 RATA-RATA TW IV 2012-2016

UMUM

BAHAN MAKANAN



SANDANG

KESEHATAN

PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA

TRANSPOR, KOMUNIKASIDAN JASA KEUANGAN

%

Inflasi Tahun Kalender Provinsi di JawaGrafik 3.3

IV 2016 IV 2017


Inflasi Tahunan Provinsi di JawaGrafik 3.4Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

JABAR BANTEN JATENG DIY JATIM DKI JAWA + DKI

%, MTM

IV 2015

JABAR BANTEN JATENG DIY JATIM DKI JAWA

%,YTD



2013I

2017II III IV -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

OKT 2017 NOV 2017 DES 2017

Disagregasi inflasi terdiri atas administered prices, volatile food, dan core inflation. Administered prices merupakan komponen barang yang harganya diatur atau ditetapkan oleh Pemerintah. Komponen volatile foods merupakan kelompok barang-barang yang harganya cenderung bergejolak. Komponen volatile foods didominasi oleh komoditas pangan. Core inflation (inflasi inti) merupakan komponen barang yang harganya cenderung dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Secara teoritis,kebijakan moneter ditujukan untuk mengendalikan inflasi inti.

4.

57

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


KOMODITAS

Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Per Kelompok

2016

UMUM

BAHAN MAKANAN



SANDANG

KESEHATAN

PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA

TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN

IV

2,36

5,18

3,60

1,53

0,96

2,50

3,10

-1,61

2017

3,30

1,93

3,30

3,92

1,18

3,50

2,83

4,95

I

4,61

3,59

2,36

6,34

1,28

3,50

2,87

8,45

II III

3,58

-0,78

2,82

6,01

1,25

3,53

4,02

7,08

IV

3,71

0,27

2,73

6,09

2,38

4,05

4,18

6,62

2015

IV

2,73

4,54

4,93

2,27

2,38

3,40

4,31

-2,30

2014

IV

8,22

11,39

5,85

8,09

2,62

4,54

6,62

11,46

2013

IV

7,99

12,54

7,6

5,2

-0,01

2,48

2,52

13,27


3.2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK

Ditinjau kelompoknya, inflasi pada triwulan IV

2017 terutama disumbang oleh kelompok

transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan,

serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan

bahan bakar. Inflasi tahunan kelompok transportasi,

komunikasi dan jasa keuangan pada triwulan IV 2017

tercatat sebesar 6,62% (yoy) atau menyumbang andil

sebesar 0,97% terhadap inflasi tahunan Jawa Tengah.

Selanjutnya, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan

bahan bakar mencatatkan inflasi tahunan sebesar

6,09% (yoy) dan memberikan andil sebesar 1,47%

terhadap inflasi tahunan pada triwulan IV 2017.

Selanjutnya, peningkatan laju inflasi tertinggi

pada triwulan IV 2017 dibandingkan triwulan III-

2017 dicatatkan oleh kelompok sandang serta

kelompok bahan makanan. Kelompok sandang

mencatatkan la ju inf las i tahunan ter t inggi

dibandingkan kelompok lainnya, dengan peningkatan

sebesar 1,13% dibandingkan triwulan III 2017.

Selanjutnya, kelompok bahan makanan mencatatkan

peningkatan inflasi menjadi sebesar 0,27% (yoy), atau

berbalik arah dari triwulan III 2017 yang mencatatkan

deflasi sebesar 0,78% (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2017, kelompok

perumahan air, listrik, gas, dan bahan bakar, serta

kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa

keuangan menjadi penyumbang inflasi terbesar.

Inflasi tarif listrik yang berlangsung secara gradual

sepanjang bulan Januari-Juni 2017 tercatat sebesar

29,19% (yoy) serta menyumbang andil sebesar 1,14%

terhadap inflasi tahunan Jawa Tengah pada tahun

2017. Selanjutnya, peningkatan biaya perpanjangan

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada Januari

2017, mencatatkan inflasi sebesar 106,45% (yoy) dan

menyumbang andil sebesar 0,53% sepanjang tahun

2017.

3.2.1. Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa KeuanganWalaupun mengalami penurunan dibandingkan

triwulan sebelumnya, kelompok transportasi,

komunikasi, dan jasa keuangan mencatatkan

inflasi tertinggi tertinggi pada triwulan IV 2017

dibandingkan kelompok lainnya. Pada triwulan IV

2017, peningkatan laju inflasi tertinggi pada kelompok

ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya

komponen tarif jalan tol serta komponen jasa aksesoris.

Pada triwulan IV 2017, tarif jalan tol mengalami

peningkatan inf lasi tahunan sebesar 7,50%


Berdasarkan andil inflasinya, subkelompok sarana &

penunjang transportasi menjadi penyumbang terbesar

dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa

keuangan, terhadap inflasi Jawa Tengah triwulan IV

2017 dengan andil sebesar 0,39%. Hal tersebut

terutama disebabkan oleh peningkatan biaya

perpanjangan STNK sebesar 106,34% (yoy) dengan

andil sebesar 0,53% terhadap inflasi Jawa Tengah.

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOV DES

%, MTM

-1

0

1

2

3

4

2017 2012 2013 2014 2015

Perkembangan Inflasi Bulanan Jawa Tengah 2012-2017Grafik 3.5Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

2016 RATA-RATA 2011-2016

Event Analysis Inflasi Provinsi Jawa TengahGrafik 3.6Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, MTM

YOY

MTM(SKALA KANAN)

1 2 32017

4 5 61 2 32016

4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 32015

4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 8 9

3.5 3.9 4.2 3.5 3.1 2.9 3.0 2.4 2.7 2.8 3.1 2.3 3.0 3.8 3.3 3.9 4.4 4.6 3.7 3.4 3.5 3.4 3.1 3.7

0.4 -0. 0.3 -0. 0.1 0.4 1.0 -0. 0.0 0.0 0.5 0.2 1.1 0.5 -0. 0.1 0.5 0.6 0.1 -0. 0.2 -0. 0.2 0.7

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5PEMBATASAN PRODUKSI BIBIT AYAM

KENAIKAN TTLU/P1, I3,

R3, I4, B2, B3

KENAIKAN TDLDAN ELPIJI 12 KG

KENAIKAN HARGA BBM,GEJOLAK PANGAN

RAMADHAN

Tw IV 2017Kenaikan Harga Pangan dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjelang Hari Raya Keagamaan dan Akhir Tahun

Kota Semarang sebagai kota dengan bobot terbesar

(±51%) mengalami peningkatan inflasi dari 3,62% (yoy)

pada triwulan sebelumnya menjadi 3,64% (yoy) pada

triwulan IV 2017. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap

yang tercatat sebesar 4,42% (yoy), sedangkan inflasi

terendah terjadi di Kota Surakarta sebesar 3,10% (yoy).

Seiring dengan penurunan inflasi, disparitas inflasi

tahunan kota-kota di Jawa Tengah relatif menurun

dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbedaan inflasi

kota tertinggi dan terendah pada triwulan III-2017

sebesar 1,84% menjadi sebesar 1,32% .

Meskipun masih tercatat deflasi, kelompok volatile

food mengalami perlambatan penurunan harga

dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan

tersebut didorong oleh terjadinya penurunan pasokan

beberapa komoditas bahan makanan seiring berlalunya

masa panen komoditas pangan. Selanjutnya, kelompok

inti menunjukkan perkembangan inflasi yang stabil.


mengalami peningkatan inflasi tahunan seiring dengan

peningkatan tarif angkutan luar kota dan angkutan

udara pada puncak masa liburan akhir tahun 2017 ini

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun

lalu.

Apabila ditinjau berdasarkan kota pantauan

inflasi di Jawa Tengah, peningkatan inflasi

tahunan pada triwulan IV 2017 berlangsung pada

kota Cilacap, Surakarta, Semarang, dan Tegal.

NO. KOTAINFLASI TW III2017 (%,YOY)

SURAKARTA

SEMARANG

TEGAL

PURWOKERTO

CILACAP

KUDUS

2,65

3,62

3,51

4,02

4,07

4,48

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3,10

3,64

4,03

3,91

4,42

4,17

INFLASI TW IV2017 (%,YOY)

Tabel 3.3. Inflasi Tahunan Kota Jawa Tengah


BERAS

CABAI MERAH

SABUN DETERJEN

TEH MANIS

MIE

KOMODITAS0,09

0,04

0,01

0,01

0,01

ANDIL (%)BAWANG MERAH

CABAI MERAH

TELUR AYAM RAS

BERAS

TARIF RUMAH SAKIT

KOMODITAS0,07

0,05

0,04

0,04

0,02

ANDIL (%)TELUR AYAM RAS

BERAS

CABAI MERAH

DAGING AYAM RAS

CABAI RAWIT

KOMODITAS0,12

0,12

0,08

0,07

0,04

ANDIL (%)


Tabel 3.1 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan

OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

BAWANG PUTIH

BAWANG MERAH

ANGKUTAN UDARA

TELUR AYAM RAS

MELON

KOMODITAS-0,04

-0,03

-0,03

-0,03

-0,02

ANDIL (%)BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA

APEL

KACANG PANJANG

GULA PASIR

WORTEL

KOMODITAS-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01


TARIF PULSA PONSEL

PEPAYA

BAWANG PUTIH

GULA PASIR

KOMODITAS-0,05

-0,03

-0,01

-0,01

-0,01

ANDIL (%)


Tabel 3.2 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan


58

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

59

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



KOMODITAS

Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Per Kelompok

2016

UMUM

BAHAN MAKANAN



SANDANG

KESEHATAN

PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA

TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN

IV

2,36

5,18

3,60

1,53

0,96

2,50

3,10

-1,61

2017

3,30

1,93

3,30

3,92

1,18

3,50

2,83

4,95

I

4,61

3,59

2,36

6,34

1,28

3,50

2,87

8,45

II III

3,58

-0,78

2,82

6,01

1,25

3,53

4,02

7,08

IV

3,71

0,27

2,73

6,09

2,38

4,05

4,18

6,62

2015

IV

2,73

4,54

4,93

2,27

2,38

3,40

4,31

-2,30

2014

IV

8,22

11,39

5,85

8,09

2,62

4,54

6,62

11,46

2013

IV

7,99

12,54

7,6

5,2

-0,01

2,48

2,52

13,27


3.2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK

Ditinjau kelompoknya, inflasi pada triwulan IV

2017 terutama disumbang oleh kelompok

transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan,

serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan

bahan bakar. Inflasi tahunan kelompok transportasi,

komunikasi dan jasa keuangan pada triwulan IV 2017

tercatat sebesar 6,62% (yoy) atau menyumbang andil

sebesar 0,97% terhadap inflasi tahunan Jawa Tengah.

Selanjutnya, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan

bahan bakar mencatatkan inflasi tahunan sebesar

6,09% (yoy) dan memberikan andil sebesar 1,47%

terhadap inflasi tahunan pada triwulan IV 2017.

Selanjutnya, peningkatan laju inflasi tertinggi

pada triwulan IV 2017 dibandingkan triwulan III-

2017 dicatatkan oleh kelompok sandang serta

kelompok bahan makanan. Kelompok sandang

mencatatkan la ju inf las i tahunan ter t inggi

dibandingkan kelompok lainnya, dengan peningkatan

sebesar 1,13% dibandingkan triwulan III 2017.

Selanjutnya, kelompok bahan makanan mencatatkan

peningkatan inflasi menjadi sebesar 0,27% (yoy), atau

berbalik arah dari triwulan III 2017 yang mencatatkan

deflasi sebesar 0,78% (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2017, kelompok

perumahan air, listrik, gas, dan bahan bakar, serta

kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa

keuangan menjadi penyumbang inflasi terbesar.

Inflasi tarif listrik yang berlangsung secara gradual

sepanjang bulan Januari-Juni 2017 tercatat sebesar

29,19% (yoy) serta menyumbang andil sebesar 1,14%

terhadap inflasi tahunan Jawa Tengah pada tahun

2017. Selanjutnya, peningkatan biaya perpanjangan

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada Januari

2017, mencatatkan inflasi sebesar 106,45% (yoy) dan

menyumbang andil sebesar 0,53% sepanjang tahun

2017.

3.2.1. Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa KeuanganWalaupun mengalami penurunan dibandingkan

triwulan sebelumnya, kelompok transportasi,

komunikasi, dan jasa keuangan mencatatkan

inflasi tertinggi tertinggi pada triwulan IV 2017

dibandingkan kelompok lainnya. Pada triwulan IV

2017, peningkatan laju inflasi tertinggi pada kelompok

ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya

komponen tarif jalan tol serta komponen jasa aksesoris.

Pada triwulan IV 2017, tarif jalan tol mengalami

peningkatan inf lasi tahunan sebesar 7,50%


Berdasarkan andil inflasinya, subkelompok sarana &

penunjang transportasi menjadi penyumbang terbesar

dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa

keuangan, terhadap inflasi Jawa Tengah triwulan IV


terutama disebabkan oleh peningkatan biaya

perpanjangan STNK sebesar 106,34% (yoy) dengan

andil sebesar 0,53% terhadap inflasi Jawa Tengah.

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0


%, MTM

-1

0

1

2

3

4

2017 2012 2013 2014 2015

Perkembangan Inflasi Bulanan Jawa Tengah 2012-2017Grafik 3.5Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

2016 RATA-RATA 2011-2016

Event Analysis Inflasi Provinsi Jawa TengahGrafik 3.6Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, MTM

YOY

MTM(SKALA KANAN)

1 2 32017

4 5 61 2 32016

4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 32015

4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 8 9

3.5 3.9 4.2 3.5 3.1 2.9 3.0 2.4 2.7 2.8 3.1 2.3 3.0 3.8 3.3 3.9 4.4 4.6 3.7 3.4 3.5 3.4 3.1 3.7

0.4 -0. 0.3 -0. 0.1 0.4 1.0 -0. 0.0 0.0 0.5 0.2 1.1 0.5 -0. 0.1 0.5 0.6 0.1 -0. 0.2 -0. 0.2 0.7

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5PEMBATASAN PRODUKSI BIBIT AYAM

KENAIKAN TTLU/P1, I3,

R3, I4, B2, B3

KENAIKAN TDLDAN ELPIJI 12 KG

KENAIKAN HARGA BBM,GEJOLAK PANGAN

RAMADHAN

Tw IV 2017Kenaikan Harga Pangan dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjelang Hari Raya Keagamaan dan Akhir Tahun

Kota Semarang sebagai kota dengan bobot terbesar

(±51%) mengalami peningkatan inflasi dari 3,62% (yoy)


triwulan IV 2017. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap

yang tercatat sebesar 4,42% (yoy), sedangkan inflasi

terendah terjadi di Kota Surakarta sebesar 3,10% (yoy).

Seiring dengan penurunan inflasi, disparitas inflasi

tahunan kota-kota di Jawa Tengah relatif menurun

dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbedaan inflasi

kota tertinggi dan terendah pada triwulan III-2017

sebesar 1,84% menjadi sebesar 1,32% .

Meskipun masih tercatat deflasi, kelompok volatile

food mengalami perlambatan penurunan harga

dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan

tersebut didorong oleh terjadinya penurunan pasokan

beberapa komoditas bahan makanan seiring berlalunya

masa panen komoditas pangan. Selanjutnya, kelompok

inti menunjukkan perkembangan inflasi yang stabil.


mengalami peningkatan inflasi tahunan seiring dengan

peningkatan tarif angkutan luar kota dan angkutan

udara pada puncak masa liburan akhir tahun 2017 ini

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun

lalu.

Apabila ditinjau berdasarkan kota pantauan

inflasi di Jawa Tengah, peningkatan inflasi

tahunan pada triwulan IV 2017 berlangsung pada

kota Cilacap, Surakarta, Semarang, dan Tegal.

NO. KOTAINFLASI TW III2017 (%,YOY)

SURAKARTA

SEMARANG

TEGAL

PURWOKERTO

CILACAP

KUDUS

2,65

3,62

3,51

4,02

4,07

4,48

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3,10

3,64

4,03

3,91

4,42

4,17

INFLASI TW IV2017 (%,YOY)

Tabel 3.3. Inflasi Tahunan Kota Jawa Tengah


BERAS

CABAI MERAH

SABUN DETERJEN

TEH MANIS

MIE

KOMODITAS0,09

0,04

0,01

0,01

0,01


CABAI MERAH

TELUR AYAM RAS

BERAS

TARIF RUMAH SAKIT

KOMODITAS0,07

0,05

0,04

0,04

0,02

ANDIL (%)TELUR AYAM RAS

BERAS

CABAI MERAH

DAGING AYAM RAS

CABAI RAWIT

KOMODITAS0,12

0,12

0,08

0,07

0,04

ANDIL (%)


Tabel 3.1 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan


BAWANG PUTIH

BAWANG MERAH

ANGKUTAN UDARA

TELUR AYAM RAS

MELON

KOMODITAS-0,04

-0,03

-0,03

-0,03

-0,02

ANDIL (%)BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA

APEL

KACANG PANJANG

GULA PASIR

WORTEL

KOMODITAS-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01


TARIF PULSA PONSEL

PEPAYA

BAWANG PUTIH

GULA PASIR

KOMODITAS-0,05

-0,03

-0,01

-0,01

-0,01

ANDIL (%)


Tabel 3.2 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan


58

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

59

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Disagregasi Inflasi TahunanGrafik 3.7Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

CORE VF AP

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18 %, YOY

Disagregasi Inflasi BulananGrafik 3.8Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, MTM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2015 2016

CORE VF AP



2017II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2017

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Berdasarkan andil inflasinya, subkelompok padi-

padian, umbi-umbian, dan hasi lnya menjadi

penyumbang terbesar inflasi Jawa Tengah triwulan IV


terutama disebabkan oleh komoditas beras yang

mengalami inflasi tahunan sebesar 6,50% (yoy) hingga

Desember 2017 dengan andil sebesar 0,31% terhadap

inflasi Jawa Tengah. Selanjutnya, komoditas telur ayam

ras menyumbang andil sebesar 0,13% terhadap inflasi

Jawa Tengah dengan mencatatkan inflasi tahunan

sebesar 17,78% (yoy) pada triwulan IV 2017.

Kelompok volatile food pada triwulan IV 2017

tercatat mengalami peningkatan inflasi. Secara

tahunan, kelompok volatile food deflasi sebesar 0,15%

(yoy ) , a tau menga lami pen ingkatan inf las i

dibandingkan triwulan III 2017 yang mengalami deflasi

sebesar 2,75% (yoy). Secara triwulanan, kelompok ini

mengalami inflasi sebesar 3,48% (qtq), setelah triwulan

IV 2017 mengalami deflasi sebesar 4,23% (qtq).

Walaupun mengalami peningkatan, inflasi triwulanan

kelompok volatile food tercatat lebih rendah

dibandingkan dengan rata-rata inflasi lima tahun

terakhir sebesar 8,97% (qtq).

3.3. DISAGREGASI INFLASIBerdasarkan disagregasi inflasi, peningkatan

inflasi terutama terjadi pada kelompok volatile

food. Kelompok volatile food pada triwulan ini

mengalami peningkatan inflasi menjadi sebesar

-0,15% (yoy), setelah triwulan sebelumnya tercatat

-1,23% (yoy). Inflasi kelompok inti cenderung stabil


dari sebesar 2,83% (yoy) pada triwulan sebelumnya

menjadi 2,84% (yoy) pada triwulan IV 2017. Sementara

itu, kelompok administered prices mengalami kondisi

yang berbeda, mencatatkan penurunan inflasi dari

sebesar 11,40% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi

10,71% (yoy) pada triwulan IV 2017.

KOMODITAS

Tabel 3.7 Perkembangan Inflasi Tahunan – Kelompok Bahan Makanan

2016

BAHAN MAKANAN

PADI-PADIAN, UMBI-UMBIAN & HASILNYA

DAGING DAN HASIL-HASILNYA

IKAN SEGAR

IKAN DIAWETKAN

TELUR, SUSU DAN HASIL-HASILNYA

SAYUR-SAYURAN

KACANG – KACANGAN

BUAH – BUAHAN

BUMBU – BUMBUAN

LEMAK DAN MINYAK

BAHAN MAKANAN LAINNYA

IV

5,18

-2,13

1,23

4,29

2,90

-1,35

3,60

2,37

2,29

32,24

19,45

2,05

2017

1,93

-2,69

-0,07

2,29

3,17

-0,46

8,55

3,51

-2,70

6,29

14,63

3,04

I

3,59

0,03

3,25

0,72

4,51

-1,07

4,88

4,06

-3,45

22,64

4,25

2,84

II III

-0,78

2,52

-1,01

-0,32

8,00

3,29

7,27

2,75

0,56

-24,03

4,14

6,51

IV

0,27

6,37

3,23

0,19

8,15

6,19

7,97

1,70

-1,41

-25,34

3,08

5,35

2015

IV

4,53

6,56

6,54

9,95

4,59

4,70

13,50

4,99

9,03

-8,09

-5,93

6,18

2014

IV

11,39

12,19

1,5

8,98

7,67

11,9

14,34

3,12

2,52

41,38

3,13

7,9

2013

IV

12,54

5,25

11,22

12,78

5,66

5,08

26,38

11,63

11,79

31,37

26,9

5,63


3.2.2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan BakarInflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan

bahan bakar pada triwulan IV 2017 tercatat cukup

tinggi. Inflasi kelompok ini meningkat dari 6,01% (yoy)


triwulan IV 2017. Peningkatan inflasi tertinggi terjadi

pada subkelompok perlengkapan rumah tangga yang

mencatatkan peningkatan dari 1,18% (yoy) pada

triwulan sebelumnya menjadi 1,47% (yoy) pada

triwulan IV 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan

oleh meningkatnya harga perangkat mebel non

elektronik seperti sofa (11,73%; yoy) dan lemari

(7,51%; yoy).

Berdasarkan andil inflasinya, subkelompok bahan

bakar, penerangan, dan air menjadi penyumbang

terbesar inflasi Jawa Tengah triwulan IV 2017 dengan

andil sebesar 0,06%. Hal tersebut terutama disebabkan

oleh komoditas bahan bakar rumah tangga, khususnya

gas LPG 3 kg yang mengalami inflasi tahunan sebesar

6,58% (yoy) dengan andil sebesar 0,12% terhadap

inflasi Jawa Tengah.


KOMODITAS

Tabel 3.6 Perkembangan Inflasi Tahunan – Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

2016


BIAYA TEMPAT TINGGAL

BAHAN BAKAR, PENERANGAN DAN AIR

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA

PENYELENGGARAAN RUMAH TANGGA

IV

1,53

1,63

0,83

1,04

2,68

2017

3,92

2,42

8,22

1,03

3,49

I

6,34

1,98

18,94

1,17

3,62

II III

6,01

1,65

18,19

1,18

3,83

IV

6,09

1,74

18,07

1,47

3,67

2015

IV

2,27

1,20

3,63

3,03

3,89

2014

IV

8,09

6,41

15,31

3,77

4,37

2013

IV

12,54

5,25

11,22

12,78

5,66


Pada triwulan IV 2017, kelompok bahan makanan

mengalami peningkatan laju inflasi dibandingkan

triwulan sebelumnya. Kelompok ini mengalami

inflasi sebesar 0,27% (yoy) pada triwulan IV 2017,

berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tercatat

deflasi sebesar 0,78% (yoy). Peningkatan laju inflasi

terbesar berasal dari subkelompok daging dan hasil-

hasilnya serta subkelompok padi-padian, umbi-

umbuan, dan hasil-hasilnya. Subkelompok daging dan

hasil-hasilnya tercatat inflasi sebesar 3,23% (yoy) pada

triwulan IV 2017, berbalik arah dari triwulan

sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 1,01% (yoy).

Selanjutnya, subkelompok padi-padian, umbi-umbian,

dan hasilnya meningkat inflasinya dari sebesar 2,52%

pada triwulan III 2017, menjadi sebesar 6,37% (yoy)

pada triwulan ini. Sedangkan subkelompok bumbu-

bumbuan menjadi faktor penahan inflasi tahunan pada

kelompok bahan makanan. Hal ini terutama

disebabkan penurunan harga yang dalam pada

komoditas cabai rawit, bawang merah, dan cabai rawit,

pada triwulan IV 2017 dibandingkan periode yang

sama pada tahun lalu.

KOMODITAS

Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Tahunan – Kelompok Transpor

2016

TRANSPOR, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN

TRANSPOR

KOMUNIKASI DAN PENGIRIMAN

SARANA DAN PENUNJANG TRANSPOR

JASA KEUANGAN

IV

-1,61

-3,54

2,49

1,66

2,28

2017

4,94

1,03

8,84

22,37

0,00

I

8,45

5,96

9,75

22,57

0,00

II III

7,08

4,10

8,77

23,08

0,29

IV

6,62

3,94

6,69

23,51

0,21

2015

IV

-2,30

-3,88

-0,40

3,80

0,00

2014

IV

11,46

17,01

-0,03

2,74

14,79

2013

IV

13,27

19,60

-0,51

1,18

1,38


60

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

61

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Disagregasi Inflasi TahunanGrafik 3.7Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

CORE VF AP

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18 %, YOY

Disagregasi Inflasi BulananGrafik 3.8Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, MTM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2015 2016

CORE VF AP



2017II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2017

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Berdasarkan andil inflasinya, subkelompok padi-

padian, umbi-umbian, dan hasi lnya menjadi

penyumbang terbesar inflasi Jawa Tengah triwulan IV


terutama disebabkan oleh komoditas beras yang

mengalami inflasi tahunan sebesar 6,50% (yoy) hingga

Desember 2017 dengan andil sebesar 0,31% terhadap

inflasi Jawa Tengah. Selanjutnya, komoditas telur ayam

ras menyumbang andil sebesar 0,13% terhadap inflasi

Jawa Tengah dengan mencatatkan inflasi tahunan

sebesar 17,78% (yoy) pada triwulan IV 2017.

Kelompok volatile food pada triwulan IV 2017

tercatat mengalami peningkatan inflasi. Secara

tahunan, kelompok volatile food deflasi sebesar 0,15%

(yoy ) , a tau menga lami pen ingkatan inf las i

dibandingkan triwulan III 2017 yang mengalami deflasi

sebesar 2,75% (yoy). Secara triwulanan, kelompok ini

mengalami inflasi sebesar 3,48% (qtq), setelah triwulan

IV 2017 mengalami deflasi sebesar 4,23% (qtq).

Walaupun mengalami peningkatan, inflasi triwulanan

kelompok volatile food tercatat lebih rendah



3.3. DISAGREGASI INFLASIBerdasarkan disagregasi inflasi, peningkatan

inflasi terutama terjadi pada kelompok volatile

food. Kelompok volatile food pada triwulan ini

mengalami peningkatan inflasi menjadi sebesar

-0,15% (yoy), setelah triwulan sebelumnya tercatat

-1,23% (yoy). Inflasi kelompok inti cenderung stabil


dari sebesar 2,83% (yoy) pada triwulan sebelumnya

menjadi 2,84% (yoy) pada triwulan IV 2017. Sementara

itu, kelompok administered prices mengalami kondisi

yang berbeda, mencatatkan penurunan inflasi dari

sebesar 11,40% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi

10,71% (yoy) pada triwulan IV 2017.

KOMODITAS

Tabel 3.7 Perkembangan Inflasi Tahunan – Kelompok Bahan Makanan

2016

BAHAN MAKANAN

PADI-PADIAN, UMBI-UMBIAN & HASILNYA

DAGING DAN HASIL-HASILNYA

IKAN SEGAR

IKAN DIAWETKAN

TELUR, SUSU DAN HASIL-HASILNYA

SAYUR-SAYURAN

KACANG – KACANGAN

BUAH – BUAHAN

BUMBU – BUMBUAN

LEMAK DAN MINYAK

BAHAN MAKANAN LAINNYA

IV

5,18

-2,13

1,23

4,29

2,90

-1,35

3,60

2,37

2,29

32,24

19,45

2,05

2017

1,93

-2,69

-0,07

2,29

3,17

-0,46

8,55

3,51

-2,70

6,29

14,63

3,04

I

3,59

0,03

3,25

0,72

4,51

-1,07

4,88

4,06

-3,45

22,64

4,25

2,84

II III

-0,78

2,52

-1,01

-0,32

8,00

3,29

7,27

2,75

0,56

-24,03

4,14

6,51

IV

0,27

6,37

3,23

0,19

8,15

6,19

7,97

1,70

-1,41

-25,34

3,08

5,35

2015

IV

4,53

6,56

6,54

9,95

4,59

4,70

13,50

4,99

9,03

-8,09

-5,93

6,18

2014

IV

11,39

12,19

1,5

8,98

7,67

11,9

14,34

3,12

2,52

41,38

3,13

7,9

2013

IV

12,54

5,25

11,22

12,78

5,66

5,08

26,38

11,63

11,79

31,37

26,9

5,63


3.2.2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan BakarInflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan

bahan bakar pada triwulan IV 2017 tercatat cukup

tinggi. Inflasi kelompok ini meningkat dari 6,01% (yoy)


triwulan IV 2017. Peningkatan inflasi tertinggi terjadi

pada subkelompok perlengkapan rumah tangga yang

mencatatkan peningkatan dari 1,18% (yoy) pada

triwulan sebelumnya menjadi 1,47% (yoy) pada

triwulan IV 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan

oleh meningkatnya harga perangkat mebel non

elektronik seperti sofa (11,73%; yoy) dan lemari

(7,51%; yoy).

Berdasarkan andil inflasinya, subkelompok bahan

bakar, penerangan, dan air menjadi penyumbang

terbesar inflasi Jawa Tengah triwulan IV 2017 dengan

andil sebesar 0,06%. Hal tersebut terutama disebabkan

oleh komoditas bahan bakar rumah tangga, khususnya

gas LPG 3 kg yang mengalami inflasi tahunan sebesar

6,58% (yoy) dengan andil sebesar 0,12% terhadap

inflasi Jawa Tengah.


KOMODITAS

Tabel 3.6 Perkembangan Inflasi Tahunan – Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

2016


BIAYA TEMPAT TINGGAL

BAHAN BAKAR, PENERANGAN DAN AIR

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA

PENYELENGGARAAN RUMAH TANGGA

IV

1,53

1,63

0,83

1,04

2,68

2017

3,92

2,42

8,22

1,03

3,49

I

6,34

1,98

18,94

1,17

3,62

II III

6,01

1,65

18,19

1,18

3,83

IV

6,09

1,74

18,07

1,47

3,67

2015

IV

2,27

1,20

3,63

3,03

3,89

2014

IV

8,09

6,41

15,31

3,77

4,37

2013

IV

12,54

5,25

11,22

12,78

5,66


Pada triwulan IV 2017, kelompok bahan makanan

mengalami peningkatan laju inflasi dibandingkan

triwulan sebelumnya. Kelompok ini mengalami

inflasi sebesar 0,27% (yoy) pada triwulan IV 2017,

berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tercatat

deflasi sebesar 0,78% (yoy). Peningkatan laju inflasi

terbesar berasal dari subkelompok daging dan hasil-

hasilnya serta subkelompok padi-padian, umbi-

umbuan, dan hasil-hasilnya. Subkelompok daging dan

hasil-hasilnya tercatat inflasi sebesar 3,23% (yoy) pada

triwulan IV 2017, berbalik arah dari triwulan


Selanjutnya, subkelompok padi-padian, umbi-umbian,

dan hasilnya meningkat inflasinya dari sebesar 2,52%

pada triwulan III 2017, menjadi sebesar 6,37% (yoy)

pada triwulan ini. Sedangkan subkelompok bumbu-

bumbuan menjadi faktor penahan inflasi tahunan pada

kelompok bahan makanan. Hal ini terutama

disebabkan penurunan harga yang dalam pada

komoditas cabai rawit, bawang merah, dan cabai rawit,

pada triwulan IV 2017 dibandingkan periode yang

sama pada tahun lalu.

KOMODITAS

Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Tahunan – Kelompok Transpor

2016

TRANSPOR, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN

TRANSPOR

KOMUNIKASI DAN PENGIRIMAN

SARANA DAN PENUNJANG TRANSPOR

JASA KEUANGAN

IV

-1,61

-3,54

2,49

1,66

2,28

2017

4,94

1,03

8,84

22,37

0,00

I

8,45

5,96

9,75

22,57

0,00

II III

7,08

4,10

8,77

23,08

0,29

IV

6,62

3,94

6,69

23,51

0,21

2015

IV

-2,30

-3,88

-0,40

3,80

0,00

2014

IV

11,46

17,01

-0,03

2,74

14,79

2013

IV

13,27

19,60

-0,51

1,18

1,38


60

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

61

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



INDEKS

130

140

150

160

170

180

190

200

Indeks Ekspektasi Harga Pedagang EceranGrafik 3.14

EKSPEKTASI HARGA 6 BULAN YADEKSPEKTASI HARGA 3 BULAN YAD

INDEKS

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200


Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap Kenaikan HargaGrafik 3.13 Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia Sumber: Survei Pedagang Eceran, Bank Indonesia

1 2 3

2016

4 5 6 7 8 9 1011121 2 3

2015

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2017

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2016

4 5 6 7 8 9 1011121 2 3

2015

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2017

4 5 6 7 8 9 101112


Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Inti Triwulan IVGrafik 3.11 Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

Perkembangan Output Gap, Pertumbuhan Ekonomi Grafik 3.12

%, QTQ

RATA-RATA2012-2016

TW IV 2012 TW IV 2013 TW IV 2014 TW IV 2015 TW IV 2016 TW IV 2017 I II III IV I II III IV I II2013 2014 2015


2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0 %,YOY %,YOY

II

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

0.69

0.38

1.02

1.41

0.43 0.23 0.25

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

III IV

INFLASI TRADEDPDRB OUTPUT GAP-SKALA KANAN INFLASI NON TRADED

mandor menyumbang inflasi Jawa Tengah sebesar

0,05% (qtq) secara triwulanan dan sebesar 0,20% (yoy)

secara tahunan pada triwulan IV 2017. Inflasi upah

tukang bukan mandor meningkat bersamaan dengan

periode awal tahun seiring dengan peningkatan Upah

Minimum Kabupaten bagi pekerja formal serta pada

periode hari raya dimana permintaan oleh masyarakat

meningkat. Selanjutnya tarif rumah sakit menyumbang

inflasi Jawa Tengah sebesar 0,03% (qtq) secara

triwulanan dan sebesar 0,10% (yoy) secara tahunan

pada triwulan IV 2017. Puncak inflasi tarif rumah sakit

terjadi pada bulan Desember-Januari sebagai bagian

dari strategi bisnis untuk mengantisipasi peningkatan

komponen biaya operasional yang meningkat gradual

sepanjang tahun .

Sesuai dengan pola historisnya, output gap pada

triwulan IV 2017 tercatat negatif. Output gap

adalah selisih antara output potensial dan output riil,

yang dalam hal ini diwakili oleh nilai Produk Domestik

Regional Bruto. Nilai Output gap negatif pada triwulan

IV 2017 ditandai dengan meningkatnya pasokan

barang dan jasa sehingga tingkat harga-harga

komoditas kelompok inti terjaga stabil. Pada triwulan IV

2017, disparitas inflasi kelompok inti traded dan

ke lompok in t i non- t raded menga lami t ren

penyempitan, setelah sebelumnya sejak triwulan I 2017

melebar seiring dengan meningkatnya tingkat inflasi

kelompok inti traded.

Peningkatan inflasi pada triwulan IV 2017 sejalan

dengan ekspektasi harga yang diperoleh melalui

Survei Konsumen dan Survei Pedagang Eceran.

Berdasarkan Survei Konsumen, persepsi konsumen

terhadap harga barang dan jasa periode triwulan IV

2017, meningkat hingga ke tingkat harga yang sama

pada periode hari raya keagamaan yang jatuh pada

triwulan II 2017. Demikian pula dengan persepsi

Tahunan, dan Inflasi Inti


Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Volatile Food 2012-Tw IV 2017

Grafik 3.10

RATA-RATA2012-2016

TW IV 2012 TW IV 2013 TW IV 2014 TW IV 2015 TW IV 2016 TW IV 2017-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00 %, MTM



Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Volatile Food 2012-Tw IV 2017

Grafik 3.9

201320122017 20152014 2016

3.10

0.471.09

7.89

3.662.36

3.48

-1.00

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

Selanjutnya komoditas telur ayam ras menyumbang



pada triwulan IV 2017. Puncak inflasi telur ayam ras

terjadi pada bulan Mei dan Desember seiring dengan

peningkatan permintaan dari masyarakat menjelang

hari raya keagamaan.

Secara tahunan, inflasi volatile food disumbang

oleh kelompok bahan makanan, yang tercatat

inflasi sebesar 0,27% (yoy), setelah sebelumnya

mengalami deflasi sebesar 0,78% (yoy) pada

triwulan III 2017. Inflasi terbesar terjadi pada

komoditas sayur-sayuran meliputi wortel, kentang, dan

kangkung yang disebabkan oleh penurunan hasil

produksi seiring dengan peningkatan curah hujan. Pada

triwulan IV 2017, wortel tercatat mengalami inflasi

tertinggi sebesar 31,85% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat

19,99% (yoy). Komoditas kentang tercatat mengalami

inflasi tertinggi kedua sebesar 23,61% (yoy), berbalik

arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat

deflasi sebesar 1,48% (yoy). Demikian pula dengan

kangkung yang mengalami inflasi sebesar 23,38%

(yoy) lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan III 2017

sebesar 13,26%.

Selanjutnya, andil terbesar inflasi volatile food

disumbang oleh komoditas beras dan telur ayam

ras. Komoditas beras menyumbang inflasi Jawa Tengah

sebesar 0,22% (qtq) secara triwulanan dan sebesar

0,31% (yoy) secara tahunan pada triwulan IV 2017.

Komoditas beras mengalami tren peningkatan inflasi

pada periode Mei-Juli dan periode Oktober-Januari,

sejalan dengan penurunan pasokan produksi pasca

puncak panen di bulan Februari dan Agustus.

3.3.2. Kelompok Inti Kelompok inti pada triwulan IV 2017 mengalami

perkembangan inflasi yang stabil. Secara tahunan,

inflasi kelompok inti tercatat sebesar 2,84% (yoy),

meningkat tipis dibandingkan triwulan III 2017 yang

tercatat sebesar 2,83% (yoy). Secara triwulanan,

kelompok inti mengalami inflasi sebesar 0,25% (qtq),

atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III

2017 yang tercatat sebesar 0,95% (qtq). Inflasi

tr iwulanan periode ini tercatat lebih rendah



Secara tahunan, peningkatan inflasi pada

kelompok inti didorong oleh subkelompok

kesehatan yang mencatatkan inflasi sebesar 4,05

(yoy); lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2017

yang tercatat 3,45% (yoy). Andil terbesar inflasi

kelompok inti disumbang oleh upah tukang bukan

mandor dan tarif rumah sakit. Upah tukang bukan

62

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

63

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



INDEKS

130

140

150

160

170

180

190

200

Indeks Ekspektasi Harga Pedagang EceranGrafik 3.14


INDEKS

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200


Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap Kenaikan HargaGrafik 3.13 Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia Sumber: Survei Pedagang Eceran, Bank Indonesia

1 2 3

2016

4 5 6 7 8 9 1011121 2 3

2015

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2017

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2016

4 5 6 7 8 9 1011121 2 3

2015

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2017

4 5 6 7 8 9 101112


Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Inti Triwulan IVGrafik 3.11 Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

Perkembangan Output Gap, Pertumbuhan Ekonomi Grafik 3.12

%, QTQ

RATA-RATA2012-2016

TW IV 2012 TW IV 2013 TW IV 2014 TW IV 2015 TW IV 2016 TW IV 2017 I II III IV I II III IV I II2013 2014 2015


2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0 %,YOY %,YOY

II

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

0.69

0.38

1.02

1.41

0.43 0.23 0.25

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

III IV

INFLASI TRADEDPDRB OUTPUT GAP-SKALA KANAN INFLASI NON TRADED

mandor menyumbang inflasi Jawa Tengah sebesar

0,05% (qtq) secara triwulanan dan sebesar 0,20% (yoy)

secara tahunan pada triwulan IV 2017. Inflasi upah

tukang bukan mandor meningkat bersamaan dengan

periode awal tahun seiring dengan peningkatan Upah

Minimum Kabupaten bagi pekerja formal serta pada

periode hari raya dimana permintaan oleh masyarakat

meningkat. Selanjutnya tarif rumah sakit menyumbang



pada triwulan IV 2017. Puncak inflasi tarif rumah sakit

terjadi pada bulan Desember-Januari sebagai bagian

dari strategi bisnis untuk mengantisipasi peningkatan

komponen biaya operasional yang meningkat gradual

sepanjang tahun .

Sesuai dengan pola historisnya, output gap pada

triwulan IV 2017 tercatat negatif. Output gap

adalah selisih antara output potensial dan output riil,

yang dalam hal ini diwakili oleh nilai Produk Domestik

Regional Bruto. Nilai Output gap negatif pada triwulan

IV 2017 ditandai dengan meningkatnya pasokan

barang dan jasa sehingga tingkat harga-harga

komoditas kelompok inti terjaga stabil. Pada triwulan IV

2017, disparitas inflasi kelompok inti traded dan

ke lompok in t i non- t raded menga lami t ren

penyempitan, setelah sebelumnya sejak triwulan I 2017

melebar seiring dengan meningkatnya tingkat inflasi

kelompok inti traded.

Peningkatan inflasi pada triwulan IV 2017 sejalan

dengan ekspektasi harga yang diperoleh melalui

Survei Konsumen dan Survei Pedagang Eceran.

Berdasarkan Survei Konsumen, persepsi konsumen

terhadap harga barang dan jasa periode triwulan IV

2017, meningkat hingga ke tingkat harga yang sama

pada periode hari raya keagamaan yang jatuh pada

triwulan II 2017. Demikian pula dengan persepsi

Tahunan, dan Inflasi Inti


Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Volatile Food 2012-Tw IV 2017

Grafik 3.10

RATA-RATA2012-2016

TW IV 2012 TW IV 2013 TW IV 2014 TW IV 2015 TW IV 2016 TW IV 2017-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00 %, MTM



Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Volatile Food 2012-Tw IV 2017

Grafik 3.9

201320122017 20152014 2016

3.10

0.471.09

7.89

3.662.36

3.48

-1.00

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

Selanjutnya komoditas telur ayam ras menyumbang



pada triwulan IV 2017. Puncak inflasi telur ayam ras

terjadi pada bulan Mei dan Desember seiring dengan

peningkatan permintaan dari masyarakat menjelang

hari raya keagamaan.

Secara tahunan, inflasi volatile food disumbang

oleh kelompok bahan makanan, yang tercatat

inflasi sebesar 0,27% (yoy), setelah sebelumnya

mengalami deflasi sebesar 0,78% (yoy) pada

triwulan III 2017. Inflasi terbesar terjadi pada

komoditas sayur-sayuran meliputi wortel, kentang, dan

kangkung yang disebabkan oleh penurunan hasil

produksi seiring dengan peningkatan curah hujan. Pada

triwulan IV 2017, wortel tercatat mengalami inflasi

tertinggi sebesar 31,85% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat

19,99% (yoy). Komoditas kentang tercatat mengalami

inflasi tertinggi kedua sebesar 23,61% (yoy), berbalik

arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat

deflasi sebesar 1,48% (yoy). Demikian pula dengan

kangkung yang mengalami inflasi sebesar 23,38%

(yoy) lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan III 2017

sebesar 13,26%.

Selanjutnya, andil terbesar inflasi volatile food

disumbang oleh komoditas beras dan telur ayam

ras. Komoditas beras menyumbang inflasi Jawa Tengah

sebesar 0,22% (qtq) secara triwulanan dan sebesar

0,31% (yoy) secara tahunan pada triwulan IV 2017.

Komoditas beras mengalami tren peningkatan inflasi

pada periode Mei-Juli dan periode Oktober-Januari,

sejalan dengan penurunan pasokan produksi pasca

puncak panen di bulan Februari dan Agustus.

3.3.2. Kelompok Inti Kelompok inti pada triwulan IV 2017 mengalami

perkembangan inflasi yang stabil. Secara tahunan,

inflasi kelompok inti tercatat sebesar 2,84% (yoy),

meningkat tipis dibandingkan triwulan III 2017 yang

tercatat sebesar 2,83% (yoy). Secara triwulanan,

kelompok inti mengalami inflasi sebesar 0,25% (qtq),

atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III

2017 yang tercatat sebesar 0,95% (qtq). Inflasi

tr iwulanan periode ini tercatat lebih rendah



Secara tahunan, peningkatan inflasi pada

kelompok inti didorong oleh subkelompok

kesehatan yang mencatatkan inflasi sebesar 4,05

(yoy); lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2017

yang tercatat 3,45% (yoy). Andil terbesar inflasi

kelompok inti disumbang oleh upah tukang bukan

mandor dan tarif rumah sakit. Upah tukang bukan

62

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

63

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



INFLASI KOTA INFLASI JAWA TENGAH INFLASI NASIONAL

CILACAP PURWOKERTO KUDUS SURAKARTA SEMARANG TEGAL

%,YOY

Inflasi Tahunan Triwulan IV 2017Grafik 3.17Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4.41 3.91 4.17 3.10 3.64 4.030.0

1.0

2.0

3.0

4.0

3.61

3.71

CILACAP PURWOKERTO KUDUS SURAKARTA SEMARANG TEGAL0

2

4

5

6

Inflasi Tahunan Enam KotaGrafik 3.19Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

1

3

%, YOY

III - 2016 IV - 2016 I - 2017 II - 2017 III - 2017 IV - 2017CILACAP PURWOKERTO KUDUS SURAKARTA SEMARANG TEGAL

Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok Tw IV 2017Grafik 3.20Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

BAHANMAKANAN

MAKANANJADI,ROKOK

PERUMAHAN,AIR, LISTRIK

SANDANG KESEHATAN PENDIDIKAN TRANSPOR

Perkembangan Inflasi TahunanGrafik 3.18Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah


%, YOY



2017IIII II III IV

2013I II III IV

2012

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

RATA - RATA

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Dari keseluruhan enam kota pantauan yang

disurvei oleh BPS di Jawa Tengah, empat kota

mencatatkan peningkatan inflasi, sementara dua

kota pantauan lainnya mencatatkan penurunan

inflasi. Peningkatan inflasi pada triwulan IV 2017

terjadi di Kota Cilacap, Surakarta, Semarang, dan Tegal.

Sementara itu, Kota Purwokerto dan Kudus mengalami

penurunan inflasi. Peningkatan inflasi tertinggi terjadi

di Kota Surakarta, dari sebelumnya 2,65% (yoy) pada

triwulan III 2017 menjadi 3,10% (yoy) pada triwulan IV

2017. Sementara itu penurunan terdalam dialami Kota

Kudus, dari periode sebelumnya 4,48% (yoy) menjadi

4,17% (yoy) pada triwulan laporan.

Disparitas inflasi antarkota di Jawa Tengah

menurun pada triwulan laporan. Pada triwulan III

2017, selisih tingkat inflasi antara kota yang memiliki

inflasi tertinggi dan terendah adalah sebesar 1,84%.

Sementara pada triwulan IV 2017, disparitas inflasi

antar kota tersebut menurun menjadi sebesar 1,32%,

dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap sebesar

4,42%, serta inflasi terendah berada di Kota Surakarta

sebesar 3,10% (yoy).

Ditinjau dari kelompoknya, enam kota pantauan

di Jawa Tengah mengalami inflasi tertinggi pada

kelompok transpor, komunikasi, dan jasa

keuangan serta kelompok perumahan, air, dan

listrik. Walaupun menunjukkan angka inflasi yang

tinggi, namun pada triwulan IV 2017, kedua kelompok

tersebut justru tercatat mengalami tren penurunan

inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi

kelompok perumahan, air, dan listrik terpantau tinggi di

Kota Cilacap dan Kota Semarang. Selanjutnya, inflasi

kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan

masih terpantau tinggi di Kota Kudus dan Kota

Surakarta.

3.4. INFLASI KOTA – KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH


Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Administered Prices Triwulan IV 2017

Grafik 3.15

%, QTQ

RATA-RATA2012-2016

TW IV 2012 TW IV 2013 TW IV 2014 TW IV 2015 TW IV 2016 TW IV 2017

TEMBAKAU DAN MINUM BERALKOHOL TRANSPORBAHAN BAKAR,PENERANGAN DAN AIR

Grafik 3.16 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

0

5

10

15

20

25 %, YOY

Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan Kelompok Administered Prices

2.89

0.311.52

10.32

1.01 1.28 0.660.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00



2017II III IV

triwulan sebelumnya yang tercatat 0,34% (qtq). Secara

triwulanan, inflasi periode ini tercatat lebih rendah



Inflasi tahunan kelompok administered prices

terutama berasal dari subkelompok transpor.

Subkelompok ini mengalami penurunan dari 4,10%

(yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 3,94% (yoy)

pada triwulan IV 2017. Hal ini terutama disebabkan

oleh penurunan tarif angkutan laut, yang terus

mengalami penurunan secara gradual sepanjang

triwulan IV 2017 menjadi deflasi sebesar 4,18% (qtq).

Secara tahunan, penurunan inflasi kelompok

administered prices pada triwulan IV 2017 berasal

dari subkelompok transpor. Subkelompok transpor

ini mengalami inflasi sebesar 3,94% (yoy) pada triwulan

IV 2017, lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan

pada triwulan III 2017 yang tercatat sebesar 4,10%

(yoy). Perlambatan inflasi tahunan subkelompok

transpor ini utamanya disebabkan oleh tarif angkutan

udara dan bensin yang relatif mengalami inflasi

tahunan lebih rendah dibandingkan periode yang sama

pada triwulan IV tahun lalu.

pedagang eceran, yang memperkirakan harga barang

dan jasa pada triwulan IV akan lebih tinggi

dibandingkan triwulan III 2017.

Peningkatan inflasi inti juga didorong oleh faktor

eksternal yang meningkat pada triwulan IV 2017.

Peningkatan tersebut terjadi di tengah adanya

pelemahan kurs/apresiasi Rupiah pada triwulan

laporan. Pada triwulan IV 2017, rata-rata nilai tukar

Rupiah terhadap Dolar AS sebesar Rp13.536 atau

melemah 1,55% dibandingkan triwulan lalu yang 5sebesar Rp13.330 . Hal in i mengkonfirmasi

peningkatan inflasi pada komoditas kelompok inti-

traded dari sebear 1,00% (yoy) pada triwulan lalu,

menjadi sebesar 1,56% (yoy) pada triwulan IV 2017.


Kelompok administered prices pada triwulan IV

2017 tercatat mengalami penurunan inflasi. Secara

tahunan, kelompok administered prices inflasi sebesar

10,71% (yoy), atau mengalami penurunan inflasi

dibandingkan triwulan III 2017 yang mengalami inflasi

sebesar 11,40% (yoy). Namun demikian, secara

triwulanan inflasi kelompok administered prices pada

triwulan IV 2017 ini mengalami peningkatan menjadi

sebesar 0,66% (qtq), lebih tinggi dibandingkan

Data nilai tukar Rupiah bersumber dari Kurs Tengah BI5.

64

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

65

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



INFLASI KOTA INFLASI JAWA TENGAH INFLASI NASIONAL


%,YOY

Inflasi Tahunan Triwulan IV 2017Grafik 3.17Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4.41 3.91 4.17 3.10 3.64 4.030.0

1.0

2.0

3.0

4.0

3.61

3.71

CILACAP PURWOKERTO KUDUS SURAKARTA SEMARANG TEGAL0

2

4

5

6

Inflasi Tahunan Enam KotaGrafik 3.19Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

1

3

%, YOY

III - 2016 IV - 2016 I - 2017 II - 2017 III - 2017 IV - 2017CILACAP PURWOKERTO KUDUS SURAKARTA SEMARANG TEGAL

Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok Tw IV 2017Grafik 3.20Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

BAHANMAKANAN

MAKANANJADI,ROKOK

PERUMAHAN,AIR, LISTRIK

SANDANG KESEHATAN PENDIDIKAN TRANSPOR

Perkembangan Inflasi TahunanGrafik 3.18Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah


%, YOY



2017IIII II III IV

2013I II III IV

2012

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

RATA - RATA

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Dari keseluruhan enam kota pantauan yang

disurvei oleh BPS di Jawa Tengah, empat kota

mencatatkan peningkatan inflasi, sementara dua

kota pantauan lainnya mencatatkan penurunan

inflasi. Peningkatan inflasi pada triwulan IV 2017

terjadi di Kota Cilacap, Surakarta, Semarang, dan Tegal.

Sementara itu, Kota Purwokerto dan Kudus mengalami

penurunan inflasi. Peningkatan inflasi tertinggi terjadi

di Kota Surakarta, dari sebelumnya 2,65% (yoy) pada

triwulan III 2017 menjadi 3,10% (yoy) pada triwulan IV

2017. Sementara itu penurunan terdalam dialami Kota

Kudus, dari periode sebelumnya 4,48% (yoy) menjadi

4,17% (yoy) pada triwulan laporan.

Disparitas inflasi antarkota di Jawa Tengah

menurun pada triwulan laporan. Pada triwulan III

2017, selisih tingkat inflasi antara kota yang memiliki

inflasi tertinggi dan terendah adalah sebesar 1,84%.

Sementara pada triwulan IV 2017, disparitas inflasi

antar kota tersebut menurun menjadi sebesar 1,32%,

dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap sebesar

4,42%, serta inflasi terendah berada di Kota Surakarta

sebesar 3,10% (yoy).

Ditinjau dari kelompoknya, enam kota pantauan

di Jawa Tengah mengalami inflasi tertinggi pada

kelompok transpor, komunikasi, dan jasa

keuangan serta kelompok perumahan, air, dan

listrik. Walaupun menunjukkan angka inflasi yang

tinggi, namun pada triwulan IV 2017, kedua kelompok

tersebut justru tercatat mengalami tren penurunan

inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi

kelompok perumahan, air, dan listrik terpantau tinggi di

Kota Cilacap dan Kota Semarang. Selanjutnya, inflasi

kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan

masih terpantau tinggi di Kota Kudus dan Kota

Surakarta.

3.4. INFLASI KOTA – KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH


Perkembangan Inflasi Triwulanan Kelompok Administered Prices Triwulan IV 2017

Grafik 3.15

%, QTQ

RATA-RATA2012-2016

TW IV 2012 TW IV 2013 TW IV 2014 TW IV 2015 TW IV 2016 TW IV 2017

TEMBAKAU DAN MINUM BERALKOHOL TRANSPORBAHAN BAKAR,PENERANGAN DAN AIR

Grafik 3.16 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

0

5

10

15

20

25 %, YOY

Perkembangan Subkelompok Inflasi Tahunan Kelompok Administered Prices

2.89

0.311.52

10.32

1.01 1.28 0.660.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00



2017II III IV

triwulan sebelumnya yang tercatat 0,34% (qtq). Secara

triwulanan, inflasi periode ini tercatat lebih rendah




terutama berasal dari subkelompok transpor.

Subkelompok ini mengalami penurunan dari 4,10%

(yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 3,94% (yoy)

pada triwulan IV 2017. Hal ini terutama disebabkan

oleh penurunan tarif angkutan laut, yang terus

mengalami penurunan secara gradual sepanjang

triwulan IV 2017 menjadi deflasi sebesar 4,18% (qtq).

Secara tahunan, penurunan inflasi kelompok

administered prices pada triwulan IV 2017 berasal

dari subkelompok transpor. Subkelompok transpor

ini mengalami inflasi sebesar 3,94% (yoy) pada triwulan

IV 2017, lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan

pada triwulan III 2017 yang tercatat sebesar 4,10%

(yoy). Perlambatan inflasi tahunan subkelompok

transpor ini utamanya disebabkan oleh tarif angkutan

udara dan bensin yang relatif mengalami inflasi

tahunan lebih rendah dibandingkan periode yang sama

pada triwulan IV tahun lalu.

pedagang eceran, yang memperkirakan harga barang

dan jasa pada triwulan IV akan lebih tinggi

dibandingkan triwulan III 2017.

Peningkatan inflasi inti juga didorong oleh faktor

eksternal yang meningkat pada triwulan IV 2017.

Peningkatan tersebut terjadi di tengah adanya

pelemahan kurs/apresiasi Rupiah pada triwulan

laporan. Pada triwulan IV 2017, rata-rata nilai tukar

Rupiah terhadap Dolar AS sebesar Rp13.536 atau

melemah 1,55% dibandingkan triwulan lalu yang 5sebesar Rp13.330 . Hal in i mengkonfirmasi

peningkatan inflasi pada komoditas kelompok inti-

traded dari sebear 1,00% (yoy) pada triwulan lalu,



Kelompok administered prices pada triwulan IV

2017 tercatat mengalami penurunan inflasi. Secara

tahunan, kelompok administered prices inflasi sebesar

10,71% (yoy), atau mengalami penurunan inflasi

dibandingkan triwulan III 2017 yang mengalami inflasi

sebesar 11,40% (yoy). Namun demikian, secara

triwulanan inflasi kelompok administered prices pada

triwulan IV 2017 ini mengalami peningkatan menjadi

sebesar 0,66% (qtq), lebih tinggi dibandingkan

Data nilai tukar Rupiah bersumber dari Kurs Tengah BI5.

64

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

65

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 3.25Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00


%,QTQ

VF APCORE VF APCORE

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV

Disagregasi Inflasi Triwulanan Kota PurwokertoDisagregasi Inflasi Tahunan Kota Purwokerto

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Disagregasi Inflasi Triwulanan CilacapGrafik 3.24Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%,QTQ

Disagregasi Inflasi Tahunan CilacapGrafik 3.23Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

VF APCORE VF APCORE

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV

umbi-umbian, dan hasilnya serta komoditas daging dan

hasil-hasilnya. Komoditas beras mengalami inflasi

sebesar 19,80% (yoy), meningkat tinggi dari triwulan

sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 11,35%

(yoy). Peningkatan inflasi yang tinggi juga terjadi pada

komoditas daging ayam kampung, dan daging ayam

ras. Selain komoditas daging dan hasil-hasilnya,

peningkatan inflasi diikuti juga oleh komoditas bumbu-

bumbuan terutama cabai merah, cabai rawit, dan

bawang merah.

Inflasi tahunan kelompok inti Kota Cilacap cenderung

stabil dari 3,88% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi

3,90% (yoy) pada triwulan IV 2017. Peningkatan inflasi

moderat pada kelompok ini didorong oleh peningkatan

harga subkelompok ikan segar seperti ikan belanak dan

ikan kacangan. Sementara itu, inflasi triwulanan

tercatat mengalami penurunan menjadi sebesar 0,11%

(qtq) pada triwulan IV 2017 dari triwulan sebelumnya

sebesar 0,23% (qtq). Penurunan inflasi triwulanan

tersebut terutama disebabkan penurunan harga emas

perhiasan yang berlangsung gradual sepanjang

triwulan IV 2017.

3.4.2. Disagregasi Inflasi Kota PurwokertoBerdasarkan disagregasinya, inflasi tahunan kelompok

administered prices dan inti di Kota Purwokerto

mengalami penurunan dibandingkan triwulan

sebelumnya. Sementara itu, kelompok volatile food

mencatatkan peningkatan inflasi tahunan maupun

inflasi triwulanan dibandingkan dengan triwulan III

2017.

Inflasi tahunan kelompok administered prices pada

triwulan IV 2017 tercatat sebesar 10,45% (yoy),

mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya yang

tercatat sebesar 11,12% (yoy). Penurunan inflasi

tahunan didorong oleh menurunnya harga barang


Disagregasi Inflasi Triwulanan Enam Kota Tw IV 2017Grafik 3.21Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE

0

1

2

3

4

5

6

Disagregasi Inflasi Tahunan Enam Kota Tw IV 2017Grafik 3.22Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

CORE VF AP

%, YOY


-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

VFJATENG0,15%

10,71%APJATENG

2,84%CI JATENG

tekanan inflasi kelompok administered prices menurun


Kelompok administered prices Kota Cilacap mengalami

penurunan inflasi dari triwulan sebelumnya sebesar

12,43% (yoy) menjadi 10,88% (yoy) pada triwulan IV

2017. Penurunan inflasi tahunan ini terutama berasal

dari penurunan harga barang subkelompok tembakau

dan minuman beralkohol, terutama rokok kretek dan

rokok putih. Sementara itu, sesuai dengan pola

musimannya, inflasi triwulanan kelompok administered

prices tercatat mengalami peningkatan dari

sebelumnya deflasi sebesar 0,51% (qtq) pada triwulan

III 2017, menjadi inflasi sebesar 0,36% (qtq) pada

triwulan laporan. Peningkatan ini terjadi seiring dengan

peningkatan tarif barang dan jasa subkelompok

transpor, terutama komoditas bensin, solar, dan tarif

kereta api.

Inflasi volatile food mengalami peningkatan pada

triwulan IV 2017. Kelompok volatile food tercatat

mengalami inflasi sebesar 0,52% (yoy), berbalik arah

dari triwulan III 2017 yang tercatat mengalami deflasi

sebesar 2,62% (yoy). Inflasi triwulanan juga tercatat

mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya

deflasi sebesar 4,50% menjadi inflasi sebesar 5,01%

pada triwulan IV 2017. Peningkatan ini terjadi seiring

dengan peningkatan tekanan harga pada kelompok

bahan makanan terutama komoditas padi-padian,

Secara rata-rata enam kota mengalami

penurunan inflasi tertinggi untuk kelompok

transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Rata-

rata enam kota mencatatkan penurunan inflasi dari

sebesar 7,41% (yoy) pada triwulan sebelumnya


Inflasi transpor, komunikasi, dan jasa keuangan

menunjukkan penurunan terdalam di Kota Tegal dan

Kota Semarang. Penurunan inflasi kelompok bahan

makanan pada kedua kota tersebut disebabkan oleh

menurunnya tarif angkutan laut dan angkutan udara.

Berdasarkan disagregasinya, deflasi kelompok volatile

food pada Kota Surakarta menjadi penahan inflasi di

Provinsi Jawa Tengah, sementara kota-kota pantauan

lainnya mencatatkan peningkatan inflasi pada

kelompok volatile food. Selanjutnya, Kota Purwokerto

menjadi kontributor penurunan inflasi dengan

mencatatkan inflasi tahunan administered prices lebih

rendah dibandingkan Jawa Tengah. Sementara itu,

inflasi tahunan kelompok inti yang lebih rendah dari

inflasi Jawa Tengah terjadi pada Kota Kudus, Kota

Surakarta, dan Kota Tegal.

3.4.1. Disagregasi Inflasi Kota CilacapBerdasarkan disagregasi, inflasi tahunan untuk

kelompok volatile food, dan inti di Kota Cilacap

mengalami peningkatan pada triwulan IV 2017

dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan

66

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

67

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH




%, YOY

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00


%,QTQ

VF APCORE VF APCORE

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV

Disagregasi Inflasi Triwulanan Kota PurwokertoDisagregasi Inflasi Tahunan Kota Purwokerto

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Disagregasi Inflasi Triwulanan CilacapGrafik 3.24Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%,QTQ

Disagregasi Inflasi Tahunan CilacapGrafik 3.23Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

VF APCORE VF APCORE

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV

umbi-umbian, dan hasilnya serta komoditas daging dan

hasil-hasilnya. Komoditas beras mengalami inflasi

sebesar 19,80% (yoy), meningkat tinggi dari triwulan

sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 11,35%

(yoy). Peningkatan inflasi yang tinggi juga terjadi pada

komoditas daging ayam kampung, dan daging ayam

ras. Selain komoditas daging dan hasil-hasilnya,

peningkatan inflasi diikuti juga oleh komoditas bumbu-

bumbuan terutama cabai merah, cabai rawit, dan

bawang merah.

Inflasi tahunan kelompok inti Kota Cilacap cenderung

stabil dari 3,88% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi

3,90% (yoy) pada triwulan IV 2017. Peningkatan inflasi

moderat pada kelompok ini didorong oleh peningkatan

harga subkelompok ikan segar seperti ikan belanak dan

ikan kacangan. Sementara itu, inflasi triwulanan

tercatat mengalami penurunan menjadi sebesar 0,11%

(qtq) pada triwulan IV 2017 dari triwulan sebelumnya

sebesar 0,23% (qtq). Penurunan inflasi triwulanan

tersebut terutama disebabkan penurunan harga emas

perhiasan yang berlangsung gradual sepanjang

triwulan IV 2017.

3.4.2. Disagregasi Inflasi Kota PurwokertoBerdasarkan disagregasinya, inflasi tahunan kelompok

administered prices dan inti di Kota Purwokerto

mengalami penurunan dibandingkan triwulan

sebelumnya. Sementara itu, kelompok volatile food

mencatatkan peningkatan inflasi tahunan maupun

inflasi triwulanan dibandingkan dengan triwulan III

2017.

Inflasi tahunan kelompok administered prices pada

triwulan IV 2017 tercatat sebesar 10,45% (yoy),

mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya yang

tercatat sebesar 11,12% (yoy). Penurunan inflasi

tahunan didorong oleh menurunnya harga barang


Disagregasi Inflasi Triwulanan Enam Kota Tw IV 2017Grafik 3.21Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE

0

1

2

3

4

5

6

Disagregasi Inflasi Tahunan Enam Kota Tw IV 2017Grafik 3.22Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

CORE VF AP

%, YOY


-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

VFJATENG0,15%

10,71%APJATENG

2,84%CI JATENG

tekanan inflasi kelompok administered prices menurun


Kelompok administered prices Kota Cilacap mengalami

penurunan inflasi dari triwulan sebelumnya sebesar

12,43% (yoy) menjadi 10,88% (yoy) pada triwulan IV

2017. Penurunan inflasi tahunan ini terutama berasal

dari penurunan harga barang subkelompok tembakau

dan minuman beralkohol, terutama rokok kretek dan

rokok putih. Sementara itu, sesuai dengan pola

musimannya, inflasi triwulanan kelompok administered

prices tercatat mengalami peningkatan dari

sebelumnya deflasi sebesar 0,51% (qtq) pada triwulan

III 2017, menjadi inflasi sebesar 0,36% (qtq) pada

triwulan laporan. Peningkatan ini terjadi seiring dengan

peningkatan tarif barang dan jasa subkelompok

transpor, terutama komoditas bensin, solar, dan tarif

kereta api.

Inflasi volatile food mengalami peningkatan pada

triwulan IV 2017. Kelompok volatile food tercatat

mengalami inflasi sebesar 0,52% (yoy), berbalik arah

dari triwulan III 2017 yang tercatat mengalami deflasi

sebesar 2,62% (yoy). Inflasi triwulanan juga tercatat

mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya

deflasi sebesar 4,50% menjadi inflasi sebesar 5,01%

pada triwulan IV 2017. Peningkatan ini terjadi seiring

dengan peningkatan tekanan harga pada kelompok

bahan makanan terutama komoditas padi-padian,

Secara rata-rata enam kota mengalami

penurunan inflasi tertinggi untuk kelompok

transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Rata-

rata enam kota mencatatkan penurunan inflasi dari

sebesar 7,41% (yoy) pada triwulan sebelumnya


Inflasi transpor, komunikasi, dan jasa keuangan

menunjukkan penurunan terdalam di Kota Tegal dan

Kota Semarang. Penurunan inflasi kelompok bahan

makanan pada kedua kota tersebut disebabkan oleh

menurunnya tarif angkutan laut dan angkutan udara.

Berdasarkan disagregasinya, deflasi kelompok volatile

food pada Kota Surakarta menjadi penahan inflasi di

Provinsi Jawa Tengah, sementara kota-kota pantauan

lainnya mencatatkan peningkatan inflasi pada

kelompok volatile food. Selanjutnya, Kota Purwokerto

menjadi kontributor penurunan inflasi dengan

mencatatkan inflasi tahunan administered prices lebih

rendah dibandingkan Jawa Tengah. Sementara itu,

inflasi tahunan kelompok inti yang lebih rendah dari

inflasi Jawa Tengah terjadi pada Kota Kudus, Kota

Surakarta, dan Kota Tegal.

3.4.1. Disagregasi Inflasi Kota CilacapBerdasarkan disagregasi, inflasi tahunan untuk

kelompok volatile food, dan inti di Kota Cilacap

mengalami peningkatan pada triwulan IV 2017

dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan

66

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

67

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Disagregasi Inflasi Tahunan SurakartaGrafik 3.29Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan SurakartaGrafik 3.30Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE VF APCORE

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV

Disagregasi Inflasi Tahunan KudusGrafik 3.27Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan KudusGrafik 3.28Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE VF APCORE

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV

utamanya disebabkan oleh penurunan harga barang-

barang subkelompok minuman yang tidak beralkohol

serta subkelompok perawatan jasmani dan kosmetika.

triwulan IV 2017 utamanya disebabkan oleh

meredanya tekanan inflasi subkelompok tembakau dan

minuman beralkohol khususnya komoditas rokok

putih. Selain itu penurunan inflasi tahunan pada

triwulan laporan juga disebabkan oleh meredanya

tekanan inflasi dari tarif dasar listrik yang telah

meningkat sejak triwulan I 2017.

Sementara itu, inflasi volatile food pada triwulan

laporan mengalami peningkatan baik secara

triwulanan maupun tahunan. Pada triwulan IV 2017,

deflasi kelompok volatile food tercatat sebesar 1,59%

(yoy), mengalami peningkatan inflasi dari triwulan


Ditinjau dari inflasi triwulanannya, kelompok volatile

food mengalami peningkatan tekanan inflasi sejalan

dengan pola historisnya, dengan mencatatkan inflasi

sebesar 4,15% (qtq) pada triwulan IV 2017, dari

triwulan sebelumnya deflasi sebesar -7,23% (qtq).

3.4.4. Disagregasi Inflasi Kota SurakartaKota Surakarta mengalami peningkatan inflasi pada

triwulan IV 2017 dibandingkan dengan triwulan III

2017. Peningkatan inflasi tahunan terjadi pada

kelompok volatile food dan kelompok inti, sedangkan

kelompok administered prices mencatatkan penurunan

inflasi pada triwulan IV 2017.


mengalami penurunan dari sebelumnya 11,96% (yoy)

pada triwulan III 2017 menjadi 11,67% (yoy) pada

triwulan laporan. Sementara itu, inflasi triwulanan

menunjukkan peningkatan inflasi dari sebelumnya

deflasi sebesar 0,37% (qtq) pada triwulan III 2017,

berbalik arah menjadi inflasi sebesar 1,25% (qtq) pada

triwulan laporan. Penurunan inflasi tahunan pada

dengan peningkatan laju inflasi pada kelompok volatile

food dan administered prices, sementara kelompok inti

mengalami penurunan inflasi.


mencatatkan inflasi 14,34% (yoy) pada triwulan

laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2017

sebesar 14,74% (yoy). Meredanya tekanan harga pada

kelompok ini terutama disebabkan oleh penurunan

inflasi tahunan subkelompok tembakau dan minuman

beralkohol. Namun demikian inflasi triwulanan juga

mencatatkan peningkatan menjadi 0,90% (qtq), dari

triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar

0,15% (qtq).

Inflasi tahunan volatile food juga menunjukkan

penurunan pada triwulan IV 2017. Inflasi kelompok ini

tercatat sebesar 1,44% (yoy), lebih rendah

dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 2,20% (yoy).

Penurunan inflasi pada kelompok ini terutama

disumbang oleh perlambatan kenaikan harga

subkelompok sayur-sayuran serta subkelompok

bumbu-bumbuan dibandingkan periode yang sama

tahun lalu. Hal ini tercermin dari inflasi triwulanan juga

tercatat mengalami peningkatan dari sebelumnya

deflasi 5,22% pada triwulan lalu, berbalik arah menjadi

inflasi 2,95% (qtq) pada triwulan IV 2017. Peningkatan

inflasi triwulanan tersebut sejalan dengan pola

historisnya, dimana terjadi peningkatan inflasi pada

komoditas bumbu-bumbuan dan pangan padi seiring

dengan menurunnya pasokan produksinya.

Selanjutnya, inflasi tahunan kelompok inti pada

triwulan IV 2017 turun menjadi 2,68% (yoy), lebih

rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 2,80% (yoy).

Inflasi triwulanan kelompok inti juga mengalami

penurunan pada triwulan IV 2017 menjadi 0,12%

(qtq), lebih rendah dari triwulan III 2017 yang tercatat

sebesar 1,24% (qtq). Penurunan inflasi tersebut

subkelompok tembakau dan minuman beralkohol

khususnya komoditas rokok kretek dan rokok putih.

Namun secara tr iwulanan, inf las i kelompok

administered prices meningkat dari tr iwulan

sebelumnya tercatat inflasi sebesar 0,28% (qtq)

menjadi sebesar 0,90% (qtq) pada triwulan IV 2017.

Peningkatan inflasi triwulanan ini terutama berasal dari

angkutan antarkota dan tarif kereta api.

Secara tahunan, kelompok volatile food Kota

Purwokerto menunjukkan peningkatan inflasi.

Kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar

2,19% (yoy) pada triwulan IV 2017, lebih tinggi dari

triwulan sebelumnya sebesar 0,52%. Demikian pula

secara triwulanan, kelompok volatile food mengalami

inflasi sebesar 3,52%, lebih tinggi dibandingkan inflasi

triwulan sebelumnya sebesar 0,52%. Peningkatan

inf las i tersebut khususnya disebabkan oleh

menignkatnya beberapa harga komoditas pangan

seperti beras, bawang putih, cabai merah, cabai rawit,

dan cabai hijau.

Inflasi tahunan kelompok inti di Purwokerto mengalami

penurunan baik secara tahunan maupun triwulanan.

Inflasi tahunan kelompok inti pada triwulan IV 2017

turun menjadi 2,75% (yoy) dari sebelumnya 3,03%

(yoy) pada triwulan III 2017. Inflasi triwulanan juga

tercatat mengalami penurunan menjadi 0,28% (qtq),

lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 0,44%

(qtq). Penurunan inflasi secara tahunan maupun

triwulanan terutama disebabkan oleh menurunnya

harga barang bahan bangunan, diantaranya batu bata

dan pasir.

3.4.3. Disagregasi Inflasi Kota KudusKota Kudus mengalami penurunan inflasi tahunan

untuk seluruh kelompok administered prices dan

volatile food, serta kelompok inti. Sementara itu, inflasi

triwulanan mengalami perkembangan yang beragam

68

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

69

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Disagregasi Inflasi Tahunan SurakartaGrafik 3.29Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan SurakartaGrafik 3.30Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE VF APCORE

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV

Disagregasi Inflasi Tahunan KudusGrafik 3.27Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan KudusGrafik 3.28Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE VF APCORE

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV

utamanya disebabkan oleh penurunan harga barang-

barang subkelompok minuman yang tidak beralkohol

serta subkelompok perawatan jasmani dan kosmetika.


meredanya tekanan inflasi subkelompok tembakau dan

minuman beralkohol khususnya komoditas rokok

putih. Selain itu penurunan inflasi tahunan pada

triwulan laporan juga disebabkan oleh meredanya

tekanan inflasi dari tarif dasar listrik yang telah

meningkat sejak triwulan I 2017.

Sementara itu, inflasi volatile food pada triwulan

laporan mengalami peningkatan baik secara

triwulanan maupun tahunan. Pada triwulan IV 2017,

deflasi kelompok volatile food tercatat sebesar 1,59%

(yoy), mengalami peningkatan inflasi dari triwulan


Ditinjau dari inflasi triwulanannya, kelompok volatile

food mengalami peningkatan tekanan inflasi sejalan

dengan pola historisnya, dengan mencatatkan inflasi

sebesar 4,15% (qtq) pada triwulan IV 2017, dari

triwulan sebelumnya deflasi sebesar -7,23% (qtq).

3.4.4. Disagregasi Inflasi Kota SurakartaKota Surakarta mengalami peningkatan inflasi pada

triwulan IV 2017 dibandingkan dengan triwulan III

2017. Peningkatan inflasi tahunan terjadi pada

kelompok volatile food dan kelompok inti, sedangkan

kelompok administered prices mencatatkan penurunan

inflasi pada triwulan IV 2017.


mengalami penurunan dari sebelumnya 11,96% (yoy)

pada triwulan III 2017 menjadi 11,67% (yoy) pada

triwulan laporan. Sementara itu, inflasi triwulanan

menunjukkan peningkatan inflasi dari sebelumnya

deflasi sebesar 0,37% (qtq) pada triwulan III 2017,

berbalik arah menjadi inflasi sebesar 1,25% (qtq) pada

triwulan laporan. Penurunan inflasi tahunan pada

dengan peningkatan laju inflasi pada kelompok volatile

food dan administered prices, sementara kelompok inti

mengalami penurunan inflasi.


mencatatkan inflasi 14,34% (yoy) pada triwulan

laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2017

sebesar 14,74% (yoy). Meredanya tekanan harga pada

kelompok ini terutama disebabkan oleh penurunan

inflasi tahunan subkelompok tembakau dan minuman

beralkohol. Namun demikian inflasi triwulanan juga

mencatatkan peningkatan menjadi 0,90% (qtq), dari

triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar

0,15% (qtq).

Inflasi tahunan volatile food juga menunjukkan

penurunan pada triwulan IV 2017. Inflasi kelompok ini

tercatat sebesar 1,44% (yoy), lebih rendah

dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 2,20% (yoy).

Penurunan inflasi pada kelompok ini terutama

disumbang oleh perlambatan kenaikan harga

subkelompok sayur-sayuran serta subkelompok

bumbu-bumbuan dibandingkan periode yang sama

tahun lalu. Hal ini tercermin dari inflasi triwulanan juga

tercatat mengalami peningkatan dari sebelumnya

deflasi 5,22% pada triwulan lalu, berbalik arah menjadi

inflasi 2,95% (qtq) pada triwulan IV 2017. Peningkatan

inflasi triwulanan tersebut sejalan dengan pola

historisnya, dimana terjadi peningkatan inflasi pada

komoditas bumbu-bumbuan dan pangan padi seiring

dengan menurunnya pasokan produksinya.

Selanjutnya, inflasi tahunan kelompok inti pada

triwulan IV 2017 turun menjadi 2,68% (yoy), lebih

rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 2,80% (yoy).

Inflasi triwulanan kelompok inti juga mengalami

penurunan pada triwulan IV 2017 menjadi 0,12%

(qtq), lebih rendah dari triwulan III 2017 yang tercatat

sebesar 1,24% (qtq). Penurunan inflasi tersebut

subkelompok tembakau dan minuman beralkohol

khususnya komoditas rokok kretek dan rokok putih.

Namun secara tr iwulanan, inf las i kelompok

administered prices meningkat dari tr iwulan

sebelumnya tercatat inflasi sebesar 0,28% (qtq)

menjadi sebesar 0,90% (qtq) pada triwulan IV 2017.

Peningkatan inflasi triwulanan ini terutama berasal dari

angkutan antarkota dan tarif kereta api.

Secara tahunan, kelompok volatile food Kota

Purwokerto menunjukkan peningkatan inflasi.

Kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar

2,19% (yoy) pada triwulan IV 2017, lebih tinggi dari

triwulan sebelumnya sebesar 0,52%. Demikian pula

secara triwulanan, kelompok volatile food mengalami

inflasi sebesar 3,52%, lebih tinggi dibandingkan inflasi

triwulan sebelumnya sebesar 0,52%. Peningkatan

inf las i tersebut khususnya disebabkan oleh

menignkatnya beberapa harga komoditas pangan

seperti beras, bawang putih, cabai merah, cabai rawit,

dan cabai hijau.

Inflasi tahunan kelompok inti di Purwokerto mengalami

penurunan baik secara tahunan maupun triwulanan.

Inflasi tahunan kelompok inti pada triwulan IV 2017

turun menjadi 2,75% (yoy) dari sebelumnya 3,03%

(yoy) pada triwulan III 2017. Inflasi triwulanan juga

tercatat mengalami penurunan menjadi 0,28% (qtq),

lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 0,44%

(qtq). Penurunan inflasi secara tahunan maupun

triwulanan terutama disebabkan oleh menurunnya

harga barang bahan bangunan, diantaranya batu bata

dan pasir.

3.4.3. Disagregasi Inflasi Kota KudusKota Kudus mengalami penurunan inflasi tahunan

untuk seluruh kelompok administered prices dan

volatile food, serta kelompok inti. Sementara itu, inflasi

triwulanan mengalami perkembangan yang beragam

68

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

69

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Disagregasi Inflasi Tahunan TegalGrafik 3.33Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan TegalGrafik 3.34Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE VF APCORE

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

I II2015

III IV I2016

II III IV I II2017

3.4.6. Disagregasi Inflasi Tegal

Kota Tegal juga mengalami peningkatan inflasi pada

triwulan IV 2017 baik secara tahunan maupun

triwulanan. Peningkatan inflasi ini terutama didorong

oleh kelompok volatile food dan kelompok inti,

sementara kelompok administered prices mengalami

penurunan inflasi tahunan.


mengalami penurunan menjadi 13,64% (yoy) pada

triwulan laporan dari sebelumnya 13,88% (yoy) pada

triwulan III 2017. Sedangkan inflasi triwulanan

mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,00% (qtq),

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar

0,47% (qtq). Penurunan inflasi tahunan kelompok

administered prices ini didorong oleh penurunan

tekanan harga komoditas rokok kretek filter, rokok

putih, serta tarif parkir.

Kelompok volatile food tercatat mengalami inflasi pada

triwulan IV 2017 sebesar 2,20% (yoy) atau 3,59 %

(qtq), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya

yang mencatatkan deflasi sebesar 0,85 % (yoy) atau

2,17% (qtq). Peningkatan inflasi tahunan tersebut

terutama berasal dari peningkatan harga subkelompok

padi-padian, umbi-umbian, dan lainnya, subkelompok

bumbu-bumbuan, dan subkelompok sayur-sayuran.

Komoditas beras menjadi penyumbang inflasi terbesar

pada kelompok ini dengan inflasi sebesar 12,76 (yoy)

dan andil sebesar 0,44% terhadap inflasi kota Tegal.

Inflasi tahunan kelompok inti mengalami peningkatan

pada triwulan IV 2017, dengan mencatatkan inflasi

sebesar 2,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

triwulan III 2017 sebesar 2,18% (yoy). Peningkatan

inflasi tahunan terutama dipengaruhi oleh peningkatan

tekanan inflasi kelompok sandang dan kelompok

kesehatan. Hal ini tercermin dari peningkatan harga

aneka macam sandang laki-laki khususnya celana dan

sepatu yang mencatatkan inflasi masing-masing

sebesar 16,66% (yoy) dan 17,67% (yoy). Peningkatan

tekanan inflasi kelompok kesehatan disebabkan oleh

peningkatan harga komponen obat-obatan serta jasa

kesehatan.

3.5. PERKEMBANGAN INFLASI TAHUN 2017Secara keseluruhan tahun 2017, Provinsi Jawa

Tengah mencatatkan inflasi tahunan sebesar

3,71% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2016

yang mencatatkan inflasi sebesar 2,36% (mtm).

Berdasarkan disagregasi inflasi, peningkatan inflasi

tahunan pada tahun 2017 dibandingkan tahun

sebelumnya terutama disebabkan oleh kelompok

administered prices dan kelompok inti, sedangkan

kelompok volatile food mengalami penurunan tekanan

harga yang cukup dalam.

Disagregasi Inflasi Tahunan SemarangGrafik 3.31Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan SemarangGrafik 3.32Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE VF APCORE

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV

2017 sebesar 11,79% (yoy). Inflasi triwulanan juga

mengalami penurunan, yang tercatat sebesar 0,46%

(qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar 0,82% (qtq). Penurunan inflasi kelompok ini

terutama berasal dari pengurangan tekanan inflasi

subkelompok tembakau dan minuman beralkohol,

terutama komoditas rokok kretek dan rokok putih.

Adapun inflasi kelompok volatile food pada triwulan IV

2017 tercatat sebesar -0,92% (yoy) atau 3,50% (qtq),

atau mengalami peningkatan inflasi dibandingkan

triwulan III 2017 yang mengalami inflasi sebesar

-2,14% (yoy) atau 3,50% (qtq). Peningkatan inflasi

tahunan pada kelompok ini didorong oleh peningkatan

harga beras, bawang merah, cabai merah, dan cabai

rawi t sebaga i dampak penurunan pasokan

produksinya. Kentang menunjukkan peningkatan

inflasi tahunan tertinggi pada triwulan IV 2017 menjadi

sebesar 25,90% (yoy), dari triwulan sebelumnya

sebesar -4,12% (yoy).

Sementara itu, inflasi kelompok inti turun pada triwulan

IV 2017 menjadi 2,94% (yoy) atau 0,21% (qtq) dari

sebelumnya sebesar 3,01 % (yoy) atau 1,07% (qtq)

pada triwulan III 2017. Penurunan pada kelompok ini

didorong oleh berkurangnya tekanan inflasi harga

komoditas subkelompok makanan jadi serta

subkelompok minuman yang tidak beralkohol.

Peningkatan harga secara triwulanan utamanya

disebabkan oleh subkelompok padi-padian, umbi-

umbian, dan hasil-hasilnya khususnya komoditas beras

yang mengalami inf lasi sebear 6,32% (qtq)


Sementara itu, inflasi tahunan kelompok inti

mengalami peningkatan pada triwulan IV 2017. Inflasi

kelompok inti pada triwulan laporan tercatat sebesar

2,19% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan

sebelumnya yang tercatat 1,78% (yoy). Peningkatan

inflasi tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan

harga produk-produk bahan makanan, khususnya

subkelompok ikan yang diawetkan, serta subkelompok

bumbu-bumbuan. Tingginya curah hujan dan

gangguan cuaca menyebabkan penurunan drastis

pasokan produk perikanan laut dan komoditas

hortikultura bumbu-bumbuan seperti bawang merah

dan cabai merah.

3.4.5. Disagregasi Inflasi Kota Semarang

Pada triwulan IV 2017, Kota Semarang mengalami

peningkatan inflasi baik secara tahunan maupun

triwulanan. Berdasarkan disagregasi, peningkatan

inflasi disebabkan oleh kelompok volatile food,

sedangkan kelompok administered prices dan

kelompok inti mencatatkan penurunan inflasi.

Inflasi kelompok administered prices menurun menjadi

10,94 % (yoy) pada triwulan IV 2017, dari triwulan III

70

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

71

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Disagregasi Inflasi Tahunan TegalGrafik 3.33Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan TegalGrafik 3.34Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE VF APCORE

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

I II2015

III IV I2016

II III IV I II2017

3.4.6. Disagregasi Inflasi Tegal

Kota Tegal juga mengalami peningkatan inflasi pada

triwulan IV 2017 baik secara tahunan maupun

triwulanan. Peningkatan inflasi ini terutama didorong

oleh kelompok volatile food dan kelompok inti,

sementara kelompok administered prices mengalami

penurunan inflasi tahunan.


mengalami penurunan menjadi 13,64% (yoy) pada

triwulan laporan dari sebelumnya 13,88% (yoy) pada

triwulan III 2017. Sedangkan inflasi triwulanan

mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,00% (qtq),

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar

0,47% (qtq). Penurunan inflasi tahunan kelompok

administered prices ini didorong oleh penurunan

tekanan harga komoditas rokok kretek filter, rokok

putih, serta tarif parkir.

Kelompok volatile food tercatat mengalami inflasi pada

triwulan IV 2017 sebesar 2,20% (yoy) atau 3,59 %

(qtq), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya

yang mencatatkan deflasi sebesar 0,85 % (yoy) atau

2,17% (qtq). Peningkatan inflasi tahunan tersebut

terutama berasal dari peningkatan harga subkelompok

padi-padian, umbi-umbian, dan lainnya, subkelompok

bumbu-bumbuan, dan subkelompok sayur-sayuran.

Komoditas beras menjadi penyumbang inflasi terbesar

pada kelompok ini dengan inflasi sebesar 12,76 (yoy)

dan andil sebesar 0,44% terhadap inflasi kota Tegal.

Inflasi tahunan kelompok inti mengalami peningkatan

pada triwulan IV 2017, dengan mencatatkan inflasi

sebesar 2,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

triwulan III 2017 sebesar 2,18% (yoy). Peningkatan

inflasi tahunan terutama dipengaruhi oleh peningkatan

tekanan inflasi kelompok sandang dan kelompok

kesehatan. Hal ini tercermin dari peningkatan harga

aneka macam sandang laki-laki khususnya celana dan

sepatu yang mencatatkan inflasi masing-masing

sebesar 16,66% (yoy) dan 17,67% (yoy). Peningkatan

tekanan inflasi kelompok kesehatan disebabkan oleh

peningkatan harga komponen obat-obatan serta jasa

kesehatan.

3.5. PERKEMBANGAN INFLASI TAHUN 2017Secara keseluruhan tahun 2017, Provinsi Jawa

Tengah mencatatkan inflasi tahunan sebesar

3,71% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2016

yang mencatatkan inflasi sebesar 2,36% (mtm).

Berdasarkan disagregasi inflasi, peningkatan inflasi

tahunan pada tahun 2017 dibandingkan tahun

sebelumnya terutama disebabkan oleh kelompok

administered prices dan kelompok inti, sedangkan

kelompok volatile food mengalami penurunan tekanan

harga yang cukup dalam.

Disagregasi Inflasi Tahunan SemarangGrafik 3.31Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, YOY

Disagregasi Inflasi Triwulanan SemarangGrafik 3.32Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

%, QTQ

VF APCORE VF APCORE

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV

I II2015

III IV I2016

II III IV I2017

II III IV

2017 sebesar 11,79% (yoy). Inflasi triwulanan juga

mengalami penurunan, yang tercatat sebesar 0,46%

(qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar 0,82% (qtq). Penurunan inflasi kelompok ini

terutama berasal dari pengurangan tekanan inflasi

subkelompok tembakau dan minuman beralkohol,

terutama komoditas rokok kretek dan rokok putih.

Adapun inflasi kelompok volatile food pada triwulan IV

2017 tercatat sebesar -0,92% (yoy) atau 3,50% (qtq),

atau mengalami peningkatan inflasi dibandingkan

triwulan III 2017 yang mengalami inflasi sebesar

-2,14% (yoy) atau 3,50% (qtq). Peningkatan inflasi

tahunan pada kelompok ini didorong oleh peningkatan

harga beras, bawang merah, cabai merah, dan cabai

rawi t sebaga i dampak penurunan pasokan

produksinya. Kentang menunjukkan peningkatan

inflasi tahunan tertinggi pada triwulan IV 2017 menjadi

sebesar 25,90% (yoy), dari triwulan sebelumnya

sebesar -4,12% (yoy).

Sementara itu, inflasi kelompok inti turun pada triwulan

IV 2017 menjadi 2,94% (yoy) atau 0,21% (qtq) dari

sebelumnya sebesar 3,01 % (yoy) atau 1,07% (qtq)

pada triwulan III 2017. Penurunan pada kelompok ini

didorong oleh berkurangnya tekanan inflasi harga

komoditas subkelompok makanan jadi serta

subkelompok minuman yang tidak beralkohol.

Peningkatan harga secara triwulanan utamanya

disebabkan oleh subkelompok padi-padian, umbi-

umbian, dan hasil-hasilnya khususnya komoditas beras

yang mengalami inf lasi sebear 6,32% (qtq)


Sementara itu, inflasi tahunan kelompok inti

mengalami peningkatan pada triwulan IV 2017. Inflasi

kelompok inti pada triwulan laporan tercatat sebesar


sebelumnya yang tercatat 1,78% (yoy). Peningkatan

inflasi tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan

harga produk-produk bahan makanan, khususnya

subkelompok ikan yang diawetkan, serta subkelompok

bumbu-bumbuan. Tingginya curah hujan dan

gangguan cuaca menyebabkan penurunan drastis

pasokan produk perikanan laut dan komoditas

hortikultura bumbu-bumbuan seperti bawang merah

dan cabai merah.

3.4.5. Disagregasi Inflasi Kota Semarang

Pada triwulan IV 2017, Kota Semarang mengalami

peningkatan inflasi baik secara tahunan maupun

triwulanan. Berdasarkan disagregasi, peningkatan

inflasi disebabkan oleh kelompok volatile food,

sedangkan kelompok administered prices dan

kelompok inti mencatatkan penurunan inflasi.

Inflasi kelompok administered prices menurun menjadi

10,94 % (yoy) pada triwulan IV 2017, dari triwulan III

70

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

71

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



INDEKS

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200


Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei KonsumenGrafik 3.35

INDEKS

Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Pedagang EceranGrafik 3.36


1 2 3

2016

4 5 6 7 8 9 1011121 2 3

2015

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2017

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2018

1 2 3

2016

4 5 6 7 8 9 1011121 2 3

2015

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2017

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2018

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200


diperkirakan sedikit meningkat. Kenaikan ini

diperkirakan didorong oleh kenaikan tarif berbagai

jenis angkutan, meliputi angkutan udara, antarkota,

dan angkutan dalam kota, diperkirakan meningkat

seiring perkiraan meningkatnya harga bahan baku

minyak dunia.

Inflasi kelompok inti diperkirakan meningkat

pada level moderat. Tekanan inflasi inti berasal dari

harga sandang dan makanan jadi, seiring dengan

pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah

di Provinsi Jawa Tengah. Adapun percepatan

infrastruktur di berbagai bidang dan berbagai daerah

juga diperk i rakan berpotens i menyebabkan

peningkatan permintaan untuk bahan bangunan.

Lebih jauh, peningkatan inflasi kelompok inti juga

tercermin dari ekspektasi harga di tingkat

konsumen dan pedagang. Hasil Survei Konsumen

dan Survei Pedagang Eceran yang dilakukan oleh Bank

Indonesia menunjukkan adanya peningkatan

ekspektasi harga pada level moderat pada triwulan I

2018 berdasarkan ekspektasi konsumen pada triwulan

III dan IV tahun lalu. Berdasarkan hasil survei tersebut,

ba ik konsumen maupun pedagang ece ran

memperkirakan peningkatan harga yang tinggi pada

awal tahun 2018, dan selanjutnya akan terkoreksi

menurun pada akhir triwulan I 2018.

3.6. TRACKING INFLASI TRIWULAN I 20183.6.1. Inflasi Januari 2018Pada Januari 2018 Provinsi Jawa Tengah

mencatatkan inflasi sebesar 0,88% (mtm),

meningkat dibandingkan bulan Desember 2017

yang mencatatkan inflasi sebesar 0,71% (mtm)

serta lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis

selama lima tahun terakhir sebesar 0,66% (mtm).

Lebih lanjut, capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan

inflasi nasional yang sebesar 0,62% (mtm). Dengan

perkembangan tersebut, inflasi Jawa Tengah sampai

dengan Januari 2018 tercatat sebesar 0,88% (ytd), dan

secara tahunan tercatat sebesar 3,42% (yoy). Penyebab

utama inflasi Jawa Tengah yaitu peningkatan harga

beras, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan

tarif rumah sakit. Sementara itu, yang menahan laju

inflasi antara lain penurunan tarif angkutan udara,

harga telur ayam ras, bawang merah, tarif kereta api,

dan angkutan antarkota.

3.6.2. Inflasi Triwulan I 2017Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan I 2018

diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan

IV 2017. Faktor yang mendorong penurunan inflasi

adalah terjaganya pasokan komoditas bahan pangan

strategis seperti beras yang akan memasuki masa

panen raya pada Februari-Maret, serta cabai merah dan

cabai rawit yang akan meningkat produksinya seiring

dengan penurunan curah hujan. Faktor yang perlu

diwaspadai adalah risiko peningkatan harga minyak

bumi di pasar global yang selanjutnya mendorong

peningkatan inflasi pada kelompok administered

prices. Lebih lanjut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah

(TPID) Provinsi Jawa Tengah senantiasa berupaya

memperbaiki distribusi logistik dan menjaga

ketersediaan pasokan komoditas pangan sehingga

inflasi triwulan I 2018 dijaga berada pada rentang

bawah sasaran inflasi nasional yang sebesar 3,5±1%.

Berdasarkan disagregasi, inflasi tahunan volatile

food diperkirakan menurun. Secara pasokan,

penurunan ini sejalan dengan telah masuknya masa

panen beras dan bawang merah sesuai dengan pola

historis. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah

terkait pembangunan infrastruktur pertanian serta

program subsidi pertanian menjadi salah satu faktor

pendorong peningkatan produksi pangan. Tren

perbaikan nilai tukar petani sepanjang tahun 2017

diperkirakan juga dapat mendorong peningkatan

kapasitas produksi petani.

72

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

73

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Kelompok volatile food (VF) pada Januari 2018

mengalami inflasi sebesar 3,52% (mtm), lebih

tinggi dibandingkan bulan Desember 2017 yang

mengalami inflasi sebesar 2,92% (mtm). Inflasi

terutama disebabkan oleh peningkatan harga

beberapa komoditas bahan makanan akibat

menurunnya pasokan produksinya, diantaranya padi

dan hortikultura. Kelompok bahan makanan pada

bulan Januari 2018 mengalami inflasi sebesar 3,50%

(mtm); lebih tinggi dibandingkan Desember 2017

(2,67%; mtm) atau historis rata-rata lima tahun terakhir

untuk periode Januari (0,66%; mtm).

Kelompok administered prices mencatatkan

deflasi 0,20% (mtm) pada Januari 2018, lebih

rendah dibandingkan inflasi Desember 2017 yang

tercatat sebesar 0,64% (mtm). Penurunan inflasi

kelompok ini terutama berasal dari subkelompok

transpor yang mencatatkan deflasi sebesar 0,64%

(mtm) seiring dengan normalisasi harga angkutan

udara dan angkutan antarkota pasca periode hari raya

keagamaan dan hari libur sekolah pada akhir tahun

2017. Selain itu, seiring dengan normalisasi permintaan

masyarakat akan bahan bakar rumah tangga pasca hari

raya, subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air

(-0,51%; mtm) juga turut mendorong deflasi

administered prices.

Tekanan inflasi kelompok inti pada Januari2018

tercatat sebesar 0,34% (mtm), lebih tinggi

dibandingkan bulan sebelumnya sebesar

0,07%(mtm).Peningkatan inflasi inti tersebut

terutama didorong oleh kenaikan tarif subkelompok

jasa kesehatan (0,93%; mtm) khususnya komponen

tarif rumah sakit dan dan laboratorium. Selanjutnya,

subkelompok penyelenggaraan rumah tangga

(1,52%;mtm) juga mendorong laju inflasi kelompok

inti, seiring dengan meningkatnya tingkat upah jasa

pekerja sektor informal.

Kelompok administered prices mencatatkan inflasi

tahunan sebesar 10,71% (yoy) pada keseluruhan tahun

2017, meningkat tinggi dibandingkan tahun 2016

yang mencatatkan deflasi sebesar 0,72% (yoy).

Peningkatan tarif biaya perpanjangan STNK serta

penyesuaian tarif listrik menjadi faktor pendorong

dominan peningkatan inflasi pada keseluruhan tahun

2017. Demikian pula kelompok inti yang mencatatkan

peningkatan inflasi, sebagai akibat peningkatan biaya-

biaya jasa sektor pendidikan dan telekomunikasi.

Sementara itu kelompok volatile food justru

menunjukkan penurunan tekanan harga yang cukup

dalam hingga mencatatkan deflasi sebesar 0,15% (yoy)

pada keseluruhan tahun 2017. Normalisasi waktu

musim tanam serta volume produksi pertanian, baik

komoditas pangan maupun hortikultura pada tahun

2017, menyebabkan tekanan inflasi menurun,

dibandingkan tahun 2016 yang mengalami gangguan

produksi akibat fenomena iklim El-Nino.

INDEKS

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200


Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei KonsumenGrafik 3.35

INDEKS

Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Pedagang EceranGrafik 3.36


1 2 3

2016

4 5 6 7 8 9 1011121 2 3

2015

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2017

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2018

1 2 3

2016

4 5 6 7 8 9 1011121 2 3

2015

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2017

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2018

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200


diperkirakan sedikit meningkat. Kenaikan ini

diperkirakan didorong oleh kenaikan tarif berbagai

jenis angkutan, meliputi angkutan udara, antarkota,

dan angkutan dalam kota, diperkirakan meningkat

seiring perkiraan meningkatnya harga bahan baku

minyak dunia.

Inflasi kelompok inti diperkirakan meningkat

pada level moderat. Tekanan inflasi inti berasal dari

harga sandang dan makanan jadi, seiring dengan

pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah

di Provinsi Jawa Tengah. Adapun percepatan

infrastruktur di berbagai bidang dan berbagai daerah

juga diperk i rakan berpotens i menyebabkan

peningkatan permintaan untuk bahan bangunan.

Lebih jauh, peningkatan inflasi kelompok inti juga

tercermin dari ekspektasi harga di tingkat

konsumen dan pedagang. Hasil Survei Konsumen

dan Survei Pedagang Eceran yang dilakukan oleh Bank

Indonesia menunjukkan adanya peningkatan

ekspektasi harga pada level moderat pada triwulan I

2018 berdasarkan ekspektasi konsumen pada triwulan

III dan IV tahun lalu. Berdasarkan hasil survei tersebut,

ba ik konsumen maupun pedagang ece ran

memperkirakan peningkatan harga yang tinggi pada

awal tahun 2018, dan selanjutnya akan terkoreksi

menurun pada akhir triwulan I 2018.

3.6. TRACKING INFLASI TRIWULAN I 20183.6.1. Inflasi Januari 2018Pada Januari 2018 Provinsi Jawa Tengah

mencatatkan inflasi sebesar 0,88% (mtm),

meningkat dibandingkan bulan Desember 2017

yang mencatatkan inflasi sebesar 0,71% (mtm)

serta lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis

selama lima tahun terakhir sebesar 0,66% (mtm).

Lebih lanjut, capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan

inflasi nasional yang sebesar 0,62% (mtm). Dengan

perkembangan tersebut, inflasi Jawa Tengah sampai

dengan Januari 2018 tercatat sebesar 0,88% (ytd), dan

secara tahunan tercatat sebesar 3,42% (yoy). Penyebab

utama inflasi Jawa Tengah yaitu peningkatan harga

beras, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan

tarif rumah sakit. Sementara itu, yang menahan laju

inflasi antara lain penurunan tarif angkutan udara,

harga telur ayam ras, bawang merah, tarif kereta api,

dan angkutan antarkota.

3.6.2. Inflasi Triwulan I 2017Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan I 2018

diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan

IV 2017. Faktor yang mendorong penurunan inflasi

adalah terjaganya pasokan komoditas bahan pangan

strategis seperti beras yang akan memasuki masa

panen raya pada Februari-Maret, serta cabai merah dan

cabai rawit yang akan meningkat produksinya seiring

dengan penurunan curah hujan. Faktor yang perlu

diwaspadai adalah risiko peningkatan harga minyak

bumi di pasar global yang selanjutnya mendorong

peningkatan inflasi pada kelompok administered

prices. Lebih lanjut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah

(TPID) Provinsi Jawa Tengah senantiasa berupaya

memperbaiki distribusi logistik dan menjaga

ketersediaan pasokan komoditas pangan sehingga

inflasi triwulan I 2018 dijaga berada pada rentang

bawah sasaran inflasi nasional yang sebesar 3,5±1%.

Berdasarkan disagregasi, inflasi tahunan volatile

food diperkirakan menurun. Secara pasokan,

penurunan ini sejalan dengan telah masuknya masa

panen beras dan bawang merah sesuai dengan pola

historis. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah

terkait pembangunan infrastruktur pertanian serta

program subsidi pertanian menjadi salah satu faktor

pendorong peningkatan produksi pangan. Tren

perbaikan nilai tukar petani sepanjang tahun 2017

diperkirakan juga dapat mendorong peningkatan

kapasitas produksi petani.

72

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

73

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Kelompok volatile food (VF) pada Januari 2018

mengalami inflasi sebesar 3,52% (mtm), lebih

tinggi dibandingkan bulan Desember 2017 yang

mengalami inflasi sebesar 2,92% (mtm). Inflasi

terutama disebabkan oleh peningkatan harga

beberapa komoditas bahan makanan akibat

menurunnya pasokan produksinya, diantaranya padi

dan hortikultura. Kelompok bahan makanan pada

bulan Januari 2018 mengalami inflasi sebesar 3,50%

(mtm); lebih tinggi dibandingkan Desember 2017

(2,67%; mtm) atau historis rata-rata lima tahun terakhir

untuk periode Januari (0,66%; mtm).

Kelompok administered prices mencatatkan

deflasi 0,20% (mtm) pada Januari 2018, lebih

rendah dibandingkan inflasi Desember 2017 yang

tercatat sebesar 0,64% (mtm). Penurunan inflasi

kelompok ini terutama berasal dari subkelompok

transpor yang mencatatkan deflasi sebesar 0,64%

(mtm) seiring dengan normalisasi harga angkutan

udara dan angkutan antarkota pasca periode hari raya

keagamaan dan hari libur sekolah pada akhir tahun

2017. Selain itu, seiring dengan normalisasi permintaan

masyarakat akan bahan bakar rumah tangga pasca hari

raya, subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air

(-0,51%; mtm) juga turut mendorong deflasi

administered prices.

Tekanan inflasi kelompok inti pada Januari2018

tercatat sebesar 0,34% (mtm), lebih tinggi

dibandingkan bulan sebelumnya sebesar

0,07%(mtm).Peningkatan inflasi inti tersebut

terutama didorong oleh kenaikan tarif subkelompok

jasa kesehatan (0,93%; mtm) khususnya komponen

tarif rumah sakit dan dan laboratorium. Selanjutnya,

subkelompok penyelenggaraan rumah tangga

(1,52%;mtm) juga mendorong laju inflasi kelompok

inti, seiring dengan meningkatnya tingkat upah jasa

pekerja sektor informal.

Kelompok administered prices mencatatkan inflasi

tahunan sebesar 10,71% (yoy) pada keseluruhan tahun

2017, meningkat tinggi dibandingkan tahun 2016

yang mencatatkan deflasi sebesar 0,72% (yoy).

Peningkatan tarif biaya perpanjangan STNK serta

penyesuaian tarif listrik menjadi faktor pendorong

dominan peningkatan inflasi pada keseluruhan tahun

2017. Demikian pula kelompok inti yang mencatatkan

peningkatan inflasi, sebagai akibat peningkatan biaya-

biaya jasa sektor pendidikan dan telekomunikasi.

Sementara itu kelompok volatile food justru

menunjukkan penurunan tekanan harga yang cukup

dalam hingga mencatatkan deflasi sebesar 0,15% (yoy)

pada keseluruhan tahun 2017. Normalisasi waktu

musim tanam serta volume produksi pertanian, baik

komoditas pangan maupun hortikultura pada tahun

2017, menyebabkan tekanan inflasi menurun,

dibandingkan tahun 2016 yang mengalami gangguan

produksi akibat fenomena iklim El-Nino.

STABILITAS KEUANGAN DAERAH,PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN,DAN UMKM

BABIV

7

Walaupun ekspansi kredit di beberapa sektor lapangan usaha utama di Jawa Tengah cenderung melambat, kualitas kreditnya justru menunjukkan perbaikan.

Risiko kerentanan pada sektor rumah tangga mengalami perbaikan, tercermin pada perbaikan kualitas kredit konsumsi perseorangan.

Fungsi intermediasi perbankan mengalami perbaikan, sebagaimana tercermin dengan akselerasi penyaluran dan perbaikan risiko kredit.

Tekanan stabilitas keuangan Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 mengalami penurunan dibandingkan triwulan III 2017, sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian Jawa Tengah.

pantauan ke daerah sentra untuk memantau

jumlah panen dan aliran pasokan beras.

Operasi Pasar dan Gerakan Stabilisasi

Pangan (GSP) TPID Jawa Tengah. .

Dalam rangka pengendalian harga pangan, TPID

Jawa Tengah telah melakukan kegiatan Operasi

Pasar dan Gerakan Stabilisasi Pangan (GSP) sejak

tanggal 13 Desember 2017 secara serentak di 79

titik se-Jawa Tengah. Hingga akhir Januari 2018,

OP dan GSP telah menggelontorkan lebih dari 22

ribu ton beras medium dengan harga Rp.9.350,-

per kg. OP ini akan terus dilakukan hingga Maret

2018 ketika panen raya tiba.

Rakorwil TPID Kabupaten/Kota

Pada rapat yang mengundang seluruh TPID

kabupaten/kota se-JawaTengah telah disepakati

bahwa TPID akan memastikan ketersediaan

pasokan dan menjaga kelancaran distribusi

dalam menghadapi kemungkinan peningkatan

permintaan menjelang hari raya Natal dan Tahun

b a r u . P a d a R a k o r w i l t e r s e b u t , j u g a

diselenggarakan FGD dengan Bappenas terkait

peran perencanaan penganggaran APBN dalam

upaya pengendalian inflasi di daerah. Dengan

adanya FGD tersebut, TPID Kabupaten/kota

memi l i k i kesadaran untuk me lakukan

perencanaan anggaran yang matang agar

kegiatan pengendalian inflasi dapat didukung

dengan anggaran yang memadai.

Melakukan FGD terkait sistem logistik

daerah (Sislogda)

FGD dengan Kementer ian Koordinator

Perekonomian tersebut diharapkan dapat

memberikan masukan bagi Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian untuk dapat

mengembangkan sistem logistik yang efisien

dan dapat menekan biaya logistik di daerah.

d.

e.

74

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan

bahan pangan strategis, TPID Provinsi Jawa Tengah

telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sampai

dengan Bulan Januari 2018, antara lain sebagai berikut:

3.7. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

a. High Level Meeting TPID Jateng.

Kegiatan ini membahas harga beras yang terus

naik dan harga bawang merah yang dibawah

harga pokok produksi. Dari rapat tersebut

diperoleh rekomendasi untuk melakukan Sidak

Gabungan dengan Satgas Pangan, dengan

dengan fokus pe laksanaan pada kota

penyumbang inflasi Jateng dan dipimpin

langsung oleh Kepala Daerah atau Sekda. Selain

itu, HLM TPID juga merekomendasikan agar

Gerakan Stabilisasi Pangan (GSP) dan Operasi

Pasar (OP) beras terus dilakukan hingga panen

raya di Maret 2018 serta menyepakati rencana

kegiatan rapat koordinasi dengan TPID se-Jawa

Tengah di bulan Februari 2018

Sidak Gabungan dengan Satgas Pangan di 3

kota penyumbang inflasi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah memimpin langsung 2

(dua) kegiatan inspeksi mendadak (sidak)

gabungan yang berlangsung pada tanggal 17

Januari 2018 di Kota Semarang dan 20 Januari

2018 di Kota Solo. Sementara itu, kegiatan sidak

gabungan di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal

pada tanggal 23 Januari 2018 dipimpin oleh

Sekda P rov in s i J awa Tengah . Dengan

mempertimbangkan fakta bahwa harga beras

masih bertahan tinggi, maka TPID Provinsi Jawa

Tengah melalui Bulog Divre Jawa Tengah

berkomitmen untuk terus menyelenggarakan OP

dan GSP hingga Maret 2018 ketika panen raya

tiba, dan secara paralel terus melakukan

pantauan lapangan baik melalui sidak pasar, sidak

ke gudang-gudang penggilingan maupun

b.

C.

STABILITAS KEUANGAN DAERAH,PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN,DAN UMKM

BABIV

7

Walaupun ekspansi kredit di beberapa sektor lapangan usaha utama di Jawa Tengah cenderung melambat, kualitas kreditnya justru menunjukkan perbaikan.

Risiko kerentanan pada sektor rumah tangga mengalami perbaikan, tercermin pada perbaikan kualitas kredit konsumsi perseorangan.

Fungsi intermediasi perbankan mengalami perbaikan, sebagaimana tercermin dengan akselerasi penyaluran dan perbaikan risiko kredit.

Tekanan stabilitas keuangan Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 mengalami penurunan dibandingkan triwulan III 2017, sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian Jawa Tengah.

pantauan ke daerah sentra untuk memantau

jumlah panen dan aliran pasokan beras.

Operasi Pasar dan Gerakan Stabilisasi

Pangan (GSP) TPID Jawa Tengah. .

Dalam rangka pengendalian harga pangan, TPID

Jawa Tengah telah melakukan kegiatan Operasi

Pasar dan Gerakan Stabilisasi Pangan (GSP) sejak

tanggal 13 Desember 2017 secara serentak di 79

titik se-Jawa Tengah. Hingga akhir Januari 2018,

OP dan GSP telah menggelontorkan lebih dari 22

ribu ton beras medium dengan harga Rp.9.350,-

per kg. OP ini akan terus dilakukan hingga Maret

2018 ketika panen raya tiba.

Rakorwil TPID Kabupaten/Kota

Pada rapat yang mengundang seluruh TPID

kabupaten/kota se-JawaTengah telah disepakati

bahwa TPID akan memastikan ketersediaan

pasokan dan menjaga kelancaran distribusi

dalam menghadapi kemungkinan peningkatan

permintaan menjelang hari raya Natal dan Tahun

b a r u . P a d a R a k o r w i l t e r s e b u t , j u g a

diselenggarakan FGD dengan Bappenas terkait

peran perencanaan penganggaran APBN dalam

upaya pengendalian inflasi di daerah. Dengan

adanya FGD tersebut, TPID Kabupaten/kota

memi l i k i kesadaran untuk me lakukan

perencanaan anggaran yang matang agar

kegiatan pengendalian inflasi dapat didukung

dengan anggaran yang memadai.

Melakukan FGD terkait sistem logistik

daerah (Sislogda)

FGD dengan Kementer ian Koordinator

Perekonomian tersebut diharapkan dapat

memberikan masukan bagi Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian untuk dapat

mengembangkan sistem logistik yang efisien

dan dapat menekan biaya logistik di daerah.

d.

e.

74

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan

bahan pangan strategis, TPID Provinsi Jawa Tengah

telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sampai

dengan Bulan Januari 2018, antara lain sebagai berikut:

3.7. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

a. High Level Meeting TPID Jateng.

Kegiatan ini membahas harga beras yang terus

naik dan harga bawang merah yang dibawah

harga pokok produksi. Dari rapat tersebut

diperoleh rekomendasi untuk melakukan Sidak

Gabungan dengan Satgas Pangan, dengan

dengan fokus pe laksanaan pada kota

penyumbang inflasi Jateng dan dipimpin

langsung oleh Kepala Daerah atau Sekda. Selain

itu, HLM TPID juga merekomendasikan agar

Gerakan Stabilisasi Pangan (GSP) dan Operasi

Pasar (OP) beras terus dilakukan hingga panen

raya di Maret 2018 serta menyepakati rencana

kegiatan rapat koordinasi dengan TPID se-Jawa

Tengah di bulan Februari 2018

Sidak Gabungan dengan Satgas Pangan di 3

kota penyumbang inflasi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah memimpin langsung 2

(dua) kegiatan inspeksi mendadak (sidak)

gabungan yang berlangsung pada tanggal 17

Januari 2018 di Kota Semarang dan 20 Januari

2018 di Kota Solo. Sementara itu, kegiatan sidak

gabungan di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal

pada tanggal 23 Januari 2018 dipimpin oleh

Sekda P rov in s i J awa Tengah . Dengan

mempertimbangkan fakta bahwa harga beras

masih bertahan tinggi, maka TPID Provinsi Jawa

Tengah melalui Bulog Divre Jawa Tengah

berkomitmen untuk terus menyelenggarakan OP

dan GSP hingga Maret 2018 ketika panen raya

tiba, dan secara paralel terus melakukan

pantauan lapangan baik melalui sidak pasar, sidak

ke gudang-gudang penggilingan maupun

b.

C.

Tekanan stabilitas keuangan Jawa Tengah pada

triwulan IV 2017 mengalami penurunan dibandingkan

triwulan III 2017 ditengah meningkatnya kinerja

perekonomian Jawa Tengah. Selanjutnya, kinerja

perbankan Jawa Tengah juga mengalami perbaikan

setelah mengalami penurunan pada triwulan III 2017.

Pertumbuhan aset dan penyaluran kredit perbankan

Jawa Tengah menunjukkan peningkatan, sejalan

dengan tren nasional dan Pulau Jawa pada umumnya

yang menunjukkan peningkatan.

mengalami kontraksi sebesar 0,22% (yoy). Namun

demikian, perbaikan kinerja sektor pertanian ini belum

diikuti oleh peningkatan penyaluran kredit yang

tumbuh terbatas 8,46% (yoy), lebih rendah

dibandingkan triwulan III 2017 yang tumbuh sebesar

19,69% (yoy). Seiring dengan peningkatan kinerja

sektor pertanian ini, kualitas kredit sektor pertanian

juga membaik dengan rasio NPL menurun hingga

1,86%, pencapaian terbaik sejak tahun 2013.

Selanjutnya, lapangan usaha konstruksi melanjutkan

tren akselerasi pertumbuhan ekonominya yang telah

berlangsung sejak triwulan IV 2016. Pada triwulan IV

2017, lapangan usaha konstruksi tumbuh sebesar


sebelumnya yang tercatat sebesar 7,44% (yoy). Sejalan

dengan hal tersebut, kredit sektor konstruksi tumbuh

sebesar 22,92% (yoy) pada triwulan ini; lebih tinggi


9,50% (yoy). Kredit sektor konstruksi di Jawa Tengah

mengalami booming pada awal tahun 2016 akibat

megaproyek infrastruktur, diantaranya pembangunan

Pembangkit L istr ik Tenaga Uap (PLTU) serta

pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, mencapai puncak

akselerasinya pada triwulan I 2017 dan selanjutnya

berangsur-angsur melambat. Namun demikian, kredit

sektor konstruksi menunjukkan penurunan kualitas

dengan rasio NPL triwulan IV 2017 menjadi sebesar

1,62% atau lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu

yang tercatat sebesar 1,57%.

4.1. PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN JAWA TENGAH

4.1.1. Ketahanan Sektor Korporasi Jawa Tengah Triwulan IV 2017

Dengan kinerja perekonomian yang meningkat

pada triwulan IV 2017, kinerja perbankan di Jawa 6Tengah menunjukkan perkembangan yang

beragam. Ekspansi kredit di beberapa sektor lapangan

usaha utama cenderung melambat. Namun demikian,

kualitas kredit justru menunjukkan perbaikan, yang

diindikasikan dengan rasio Non-Performing Loan (NPL)

triwulan IV 2017 lebih rendah dibandingkan dengan

triwulan lalu. Pada triwulan IV 2017, lapangan usaha pertanian,

kehutanan, dan perikanan sebagai salah satu sektor

utama di Jawa Tengah tumbuh terbatas sebesar 0,36%

(yoy), membaik dibandingkan triwulan lalu yang

4.1.1.1. Perkembangan Indikator Perbankan pada Lapangan Usaha Utama Jawa Tengah Triwulan IV 2017

Indikator kinerja perbankan ditinjau berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Jawa Tengah.6.

Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, danRisiko Sektor Pertanian

NPL KREDIT SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, & PERIKANAN (SKALA KANAN)PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, & PERIKANANPERTUMBUHAN EKONOMI LU PERTANIAN, KEHUTANAN, & PERIKANAN (SKALA KANAN)

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



2017II III IV

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit,dan Risiko Sektor Konstruksi

NPL KREDIT SEKTOR KONSTRUKSI (SKALA KANAN)PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR KONSTRUKSIPERTUMBUHAN EKONOMI LU KONSTRUKSI (SKALA KANAN)

-3.00%

-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%

-2%

8%

18%

28%

38%

48%

58%



2017II III IV


77

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

STABILITAS KEUANGAN DAERAH,PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Tekanan stabilitas keuangan Jawa Tengah pada


triwulan III 2017 ditengah meningkatnya kinerja

perekonomian Jawa Tengah. Selanjutnya, kinerja

perbankan Jawa Tengah juga mengalami perbaikan

setelah mengalami penurunan pada triwulan III 2017.

Pertumbuhan aset dan penyaluran kredit perbankan

Jawa Tengah menunjukkan peningkatan, sejalan

dengan tren nasional dan Pulau Jawa pada umumnya

yang menunjukkan peningkatan.

mengalami kontraksi sebesar 0,22% (yoy). Namun

demikian, perbaikan kinerja sektor pertanian ini belum

diikuti oleh peningkatan penyaluran kredit yang

tumbuh terbatas 8,46% (yoy), lebih rendah


19,69% (yoy). Seiring dengan peningkatan kinerja

sektor pertanian ini, kualitas kredit sektor pertanian

juga membaik dengan rasio NPL menurun hingga

1,86%, pencapaian terbaik sejak tahun 2013.

Selanjutnya, lapangan usaha konstruksi melanjutkan

tren akselerasi pertumbuhan ekonominya yang telah

berlangsung sejak triwulan IV 2016. Pada triwulan IV

2017, lapangan usaha konstruksi tumbuh sebesar


sebelumnya yang tercatat sebesar 7,44% (yoy). Sejalan

dengan hal tersebut, kredit sektor konstruksi tumbuh

sebesar 22,92% (yoy) pada triwulan ini; lebih tinggi


9,50% (yoy). Kredit sektor konstruksi di Jawa Tengah

mengalami booming pada awal tahun 2016 akibat

megaproyek infrastruktur, diantaranya pembangunan

Pembangkit L istr ik Tenaga Uap (PLTU) serta

pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, mencapai puncak

akselerasinya pada triwulan I 2017 dan selanjutnya

berangsur-angsur melambat. Namun demikian, kredit

sektor konstruksi menunjukkan penurunan kualitas

dengan rasio NPL triwulan IV 2017 menjadi sebesar

1,62% atau lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu

yang tercatat sebesar 1,57%.

4.1. PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN JAWA TENGAH

4.1.1. Ketahanan Sektor Korporasi Jawa Tengah Triwulan IV 2017

Dengan kinerja perekonomian yang meningkat

pada triwulan IV 2017, kinerja perbankan di Jawa 6Tengah menunjukkan perkembangan yang

beragam. Ekspansi kredit di beberapa sektor lapangan

usaha utama cenderung melambat. Namun demikian,

kualitas kredit justru menunjukkan perbaikan, yang

diindikasikan dengan rasio Non-Performing Loan (NPL)

triwulan IV 2017 lebih rendah dibandingkan dengan

triwulan lalu. Pada triwulan IV 2017, lapangan usaha pertanian,

kehutanan, dan perikanan sebagai salah satu sektor

utama di Jawa Tengah tumbuh terbatas sebesar 0,36%

(yoy), membaik dibandingkan triwulan lalu yang

4.1.1.1. Perkembangan Indikator Perbankan pada Lapangan Usaha Utama Jawa Tengah Triwulan IV 2017

Indikator kinerja perbankan ditinjau berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Jawa Tengah.6.

Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, danRisiko Sektor Pertanian

NPL KREDIT SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, & PERIKANAN (SKALA KANAN)PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, & PERIKANANPERTUMBUHAN EKONOMI LU PERTANIAN, KEHUTANAN, & PERIKANAN (SKALA KANAN)

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



2017II III IV


Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit,dan Risiko Sektor Konstruksi

NPL KREDIT SEKTOR KONSTRUKSI (SKALA KANAN)PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR KONSTRUKSIPERTUMBUHAN EKONOMI LU KONSTRUKSI (SKALA KANAN)

-3.00%

-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%

-2%

8%

18%

28%

38%

48%

58%



2017II III IV


77

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


Grafik 4.7Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan Ekspektasi Masyarakat terhadapPeningkatan Tabungan Berdasarkan Survei Konsumen

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017

PERSEORANGAN NON PERSEORANGAN

Grafik 4.6 Perkembangan Pangsa DPK, Perseorangan, dan BukanPerseorangan Jawa Tengah

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00 % YOY

RATA-RATA PERSEORANGAN NON PERSEORANGAN

Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan, danBukan Perseorangan Jawa Tengah



2013I

2017II III IV I II III IV I II

2014 2015III IV I

2016II III IVI II III IV

2013I

2017II III IV

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Melambatnya pertumbuhan DPK RT pada


penurunan pertumbuhan pada komponen

tabungan dan deposito. Pada triwulan IV 2017,

deposito RT mengalami pertumbuhan 8,52% (yoy)

atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

yang tumbuh sebesar 10,98 % (yoy). Selanjutnya,

komponen tabungan RT juga tumbuh melambat dari

12,27% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi sebesar

10,74% (yoy) pada triwulan ini. Walaupun dalam tren

perlambatan, tabungan RT mengalami pertumbuhan

lebih tinggi dibandingkan deposito. Sedangkan giro RT

mengalami kontraksi sebesar 1,76 (yoy); lebih dangkal

dibandingkan triwulan III 2017 yang mengalami

pertumbuhan -6,91% (yoy).

Perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga

(DPK) juga sejalan dengan perkiraan Survei

Konsumen Bank Indonesia. Hasil pengolahan Survei

Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia

terhadap masyarakat di kota Semarang, Solo,

Purwokerto, dan Tegal menunjukkan ekspektasi

masyarakat pada periode April-Juni terhadap perkiraan

jumlah tabungan untuk periode triwulan IV 2017

menunjukkan tren penurunan. Indeks ekspektasi

jumlah tabungan untuk periode Desember 2017

tercatat sebesar 118,25 atau menurun dibandingkan

periode September 2017 yang tercatat sebesar 133,42.

Sejalan dengan pola historis, ditinjau berdasarkan

kelompok nilai, ketergantungan perbankan Jawa

Tengah terhadap deposan nilai besar perseorangan

masih cukup tinggi. Tercatat pada triwulan IV 2017,

sebanyak 0,03% dari jumlah deposan perseorangan

dengan nilai tabungan di atas Rp 1 Miliar menguasai

18,01% dari nilai keseluruhan tabungan perseorangan

di Jawa Tengah.

Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan

komponen Konsumsi Rumah Tangga di Jawa

Tengah, penyaluran kredit Rumah Tangga (RT)

t r iwulan laporan mengalami akseleras i

dibandingkan triwulan III 2017. Pertumbuhan kredit

RT pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar 9,52% (yoy)

4.1.2.3. Kredit Perseorangan di Perbankan

0-100 JUTA

100-500 JUTA

500 JUTA - 1M

>1M

PENGELOMPOKANNOMINAL TABUNGAN

Tabel 4.1 Pengelompokan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya

PANGSA NOMINAL PANGSA DEPOSAN

48,41%

27,29%

6,29%

18,01%

99,27%

0,66%

0,04%

0,03%


Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit,dan Risiko Sektor Industri Pengolahan

NPL KREDIT SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN (SKALA KANAN)PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHANPERTUMBUHAN EKONOMI LU INDUSTRI PENGOLAHAN (SKALA KANAN)

Grafik 4.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit,serta Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

NPL KREDIT SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN (SKALA KANAN)PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERANPERTUMBUHAN EKONOMI LU BESAR DAN ECERAN (SKALA KANAN)




2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017II III IV

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-3.00%

-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%

-7%

-2%

3%

8%

13%

18%

23%

28%

33%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Dengan kinerja perekonomian Jawa Tengah pada

triwulan IV 2017 menunjukkan peningkatan, risiko

kerentanan pada sektor rumah tangga mengalami

perbaikan. Hal ini tercermin melalui rasio Non-

Performing Loan (NPL) pada kredit Rumah Tangga

khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit

Kendaraan Bermotor (KKB) yang mengalami

penurunan pada triwulan IV 2017 dibandingkan

triwulan sebelumnya. Selanjutnya, pertumbuhan kredit

konsumsi Jawa Tengah mengalami akselerasi sebesar

9,52% (yoy) pada triwulan IV 2017, lebih tinggi

dibandingkan triwulan III 2017 yang tercatat 8,68%

(yoy).

Lapangan usaha industri pengolahan juga mengalami

akselerasi pada triwulan ini sebesar 4,34% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan 4,25% (yoy) pada triwulan III

2017. Sementara itu, realisasi kredit di sektor industri

pengolahan tumbuh melambat dari triwulan lalu yang

tercatat sebesar 11,91% (yoy) menjadi 10,43% (yoy)

pada triwulan IV 2017. Risiko penyaluran kredit di

sektor industri pengolahan mengalami perbaikan pada

triwulan ini dengan penurunan rasio NPL dari 2,15%

pada triwulan lalu menjadi 1,25% pada triwulan IV

2017.

Sementara itu, kinerja lapangan usaha perdagangan

besar dan eceran pada triwulan IV 2017 tercatat

mengalami penurunan dengan hanya tumbuh sebesar

3,84% (yoy); lebih lambat dibandingkan triwulan III

2017 yang tercatat tumbuh sebesar 7,18% (yoy).

Sejalan dengan hal tersebut, ekspansi kredit lapangan

usaha besar dan eceran juga menunjukkan tren

penurunan hingga triwulan ini mengalami kontraksi

sebesar 6,54% (yoy), terendah dalam 6 tahun terakhir.

Sementara itu, kualitas kredit lapangan usaha

perdagangan besar dan eceran menunjukkan

perbaikan dengan dengan rasio NPL 3,47% pada

triwulan ini; lebih rendah dibandingkan triwulan III

2017 yang tercatat sebesar 3,65%.

4.1.2. Kerentanan Sektor Rumah Tangga Pada Triwulan IV 20174.1.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Pertumbuhan dana pihak ketiga Rumah Tangga di

Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 melambat

dibandingkan triwulan III 2017. Dana pihak ketiga

Rumah Tangga (DPK RT) pada triwulan IV 2017 tercatat

tumbuh sebesar 9,59% (yoy) atau menurun

dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh sebesar

11,14% (yoy). Sektor DPK RT masih mendominasi

pangsa DPK Perbankan di Jawa Tengah dengan rasio

sebesar 75,37% atau meningkat dibandingkan pangsa

pada triwulan III 2017 sebesar 71,51%.

4.1.2.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga Perseorangan (DPK RT) di Perbankan

78

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

79

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH




Perkembangan Ekspektasi Masyarakat terhadapPeningkatan Tabungan Berdasarkan Survei Konsumen

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017

PERSEORANGAN NON PERSEORANGAN

Grafik 4.6 Perkembangan Pangsa DPK, Perseorangan, dan BukanPerseorangan Jawa Tengah

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00 % YOY

RATA-RATA PERSEORANGAN NON PERSEORANGAN

Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan, danBukan Perseorangan Jawa Tengah



2013I


2014 2015III IV I


2013I

2017II III IV


Melambatnya pertumbuhan DPK RT pada


penurunan pertumbuhan pada komponen

tabungan dan deposito. Pada triwulan IV 2017,

deposito RT mengalami pertumbuhan 8,52% (yoy)

atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

yang tumbuh sebesar 10,98 % (yoy). Selanjutnya,

komponen tabungan RT juga tumbuh melambat dari

12,27% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi sebesar

10,74% (yoy) pada triwulan ini. Walaupun dalam tren

perlambatan, tabungan RT mengalami pertumbuhan

lebih tinggi dibandingkan deposito. Sedangkan giro RT

mengalami kontraksi sebesar 1,76 (yoy); lebih dangkal

dibandingkan triwulan III 2017 yang mengalami

pertumbuhan -6,91% (yoy).

Perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga

(DPK) juga sejalan dengan perkiraan Survei

Konsumen Bank Indonesia. Hasil pengolahan Survei

Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia

terhadap masyarakat di kota Semarang, Solo,

Purwokerto, dan Tegal menunjukkan ekspektasi

masyarakat pada periode April-Juni terhadap perkiraan

jumlah tabungan untuk periode triwulan IV 2017

menunjukkan tren penurunan. Indeks ekspektasi

jumlah tabungan untuk periode Desember 2017

tercatat sebesar 118,25 atau menurun dibandingkan

periode September 2017 yang tercatat sebesar 133,42.

Sejalan dengan pola historis, ditinjau berdasarkan

kelompok nilai, ketergantungan perbankan Jawa

Tengah terhadap deposan nilai besar perseorangan

masih cukup tinggi. Tercatat pada triwulan IV 2017,

sebanyak 0,03% dari jumlah deposan perseorangan

dengan nilai tabungan di atas Rp 1 Miliar menguasai

18,01% dari nilai keseluruhan tabungan perseorangan

di Jawa Tengah.

Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan

komponen Konsumsi Rumah Tangga di Jawa

Tengah, penyaluran kredit Rumah Tangga (RT)

t r iwulan laporan mengalami akseleras i

dibandingkan triwulan III 2017. Pertumbuhan kredit

RT pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar 9,52% (yoy)

4.1.2.3. Kredit Perseorangan di Perbankan

0-100 JUTA

100-500 JUTA

500 JUTA - 1M

>1M

PENGELOMPOKANNOMINAL TABUNGAN

Tabel 4.1 Pengelompokan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya

PANGSA NOMINAL PANGSA DEPOSAN

48,41%

27,29%

6,29%

18,01%

99,27%

0,66%

0,04%

0,03%


Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit,dan Risiko Sektor Industri Pengolahan

NPL KREDIT SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN (SKALA KANAN)PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHANPERTUMBUHAN EKONOMI LU INDUSTRI PENGOLAHAN (SKALA KANAN)

Grafik 4.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit,serta Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

NPL KREDIT SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN (SKALA KANAN)PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERANPERTUMBUHAN EKONOMI LU BESAR DAN ECERAN (SKALA KANAN)




2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017II III IV

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-3.00%

-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%

-7%

-2%

3%

8%

13%

18%

23%

28%

33%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Dengan kinerja perekonomian Jawa Tengah pada

triwulan IV 2017 menunjukkan peningkatan, risiko

kerentanan pada sektor rumah tangga mengalami

perbaikan. Hal ini tercermin melalui rasio Non-

Performing Loan (NPL) pada kredit Rumah Tangga

khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit

Kendaraan Bermotor (KKB) yang mengalami

penurunan pada triwulan IV 2017 dibandingkan

triwulan sebelumnya. Selanjutnya, pertumbuhan kredit

konsumsi Jawa Tengah mengalami akselerasi sebesar

9,52% (yoy) pada triwulan IV 2017, lebih tinggi

dibandingkan triwulan III 2017 yang tercatat 8,68%

(yoy).

Lapangan usaha industri pengolahan juga mengalami

akselerasi pada triwulan ini sebesar 4,34% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan 4,25% (yoy) pada triwulan III

2017. Sementara itu, realisasi kredit di sektor industri

pengolahan tumbuh melambat dari triwulan lalu yang

tercatat sebesar 11,91% (yoy) menjadi 10,43% (yoy)

pada triwulan IV 2017. Risiko penyaluran kredit di

sektor industri pengolahan mengalami perbaikan pada

triwulan ini dengan penurunan rasio NPL dari 2,15%

pada triwulan lalu menjadi 1,25% pada triwulan IV

2017.

Sementara itu, kinerja lapangan usaha perdagangan

besar dan eceran pada triwulan IV 2017 tercatat

mengalami penurunan dengan hanya tumbuh sebesar

3,84% (yoy); lebih lambat dibandingkan triwulan III

2017 yang tercatat tumbuh sebesar 7,18% (yoy).

Sejalan dengan hal tersebut, ekspansi kredit lapangan

usaha besar dan eceran juga menunjukkan tren

penurunan hingga triwulan ini mengalami kontraksi

sebesar 6,54% (yoy), terendah dalam 6 tahun terakhir.

Sementara itu, kualitas kredit lapangan usaha

perdagangan besar dan eceran menunjukkan

perbaikan dengan dengan rasio NPL 3,47% pada

triwulan ini; lebih rendah dibandingkan triwulan III

2017 yang tercatat sebesar 3,65%.

4.1.2. Kerentanan Sektor Rumah Tangga Pada Triwulan IV 20174.1.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Pertumbuhan dana pihak ketiga Rumah Tangga di

Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 melambat

dibandingkan triwulan III 2017. Dana pihak ketiga

Rumah Tangga (DPK RT) pada triwulan IV 2017 tercatat

tumbuh sebesar 9,59% (yoy) atau menurun

dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh sebesar

11,14% (yoy). Sektor DPK RT masih mendominasi

pangsa DPK Perbankan di Jawa Tengah dengan rasio

sebesar 75,37% atau meningkat dibandingkan pangsa

pada triwulan III 2017 sebesar 71,51%.

4.1.2.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga Perseorangan (DPK RT) di Perbankan

78

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

79

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 4.12 Perkembangan NPL Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah

KREDIT PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)

KREDIT PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21

KREDIT PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE 22 S.D. 70

KREDIT PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70



2017II III IV

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

Grafik 4.10 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumahdi Jawa Tengah





0%

10%

20%

30%

40%



2017II III IV

Grafik 2.11 Pangsa Kredit Pemilikan Rumah di Jawa TengahSumber:DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

KREDIT PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21KREDIT PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE 22 S.D. 70KREDIT PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70KREDIT PEMILIKIAN FLAT/APARTEMENKREDIT PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO)ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)

13.22%53.39%26.96%

1.28%5.15%

Pada triwulan IV 2017, kredit pemilikian rumah

(KPR) tumbuh sebesar 9,61% (yoy) atau lebih

tinggi dibandingkan triwulan III 2017 yang

tumbuh sebesar 6,42% (yoy). Pendorong utama

ekspansi KPR tersebut utamanya disebabkan akselerasi

KPR untuk golongan rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 yang

tumbuh sebesar 12,92% (yoy) pada triwulan IV 2017,


tercatat 12,07% (yoy). Hal tersebut mengindikasikan

bahwa peningkatan investasi rumah tinggal oleh

kalangan masyarakat berpenghasilan menengah

menunjukkan peningkatan pada triwulan laporan

dibandingkan triwulan III 2017. Selanjutnya, KPR untuk

golongan rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 juga masih

menjadi kontributor utama KPR perbankan di Jawa

Tengah dengan pangsa sebesar 53,39%, diikuti oleh

KPR rumah tinggal tipe diatas 70 (26,96%), dan KPR

rumah tinggal tipe 21 (13,22%).

Secara agregat, kredit pemilikan rumah pada

triwulan IV 2017 mengalami perbaikan kualitas

dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini

tercermin dari rasio NPL KPR untuk rumah tinggal

seluruh golongan dan KPR untuk Ruko dan Rukan, yang

seluruhnya menunjukkan tren penurunan rasio NPL

pada triwulan IV 2017. Namun demikian, hal yang perlu

diwaspadai adalah KPR golongan flat/apartemen tipe

diatas 21 pada triwulan IV 2017 dengan NPL tercatat

sebesar 9,56%, atau meningkat dibandingkan triwulan

III 2017 yang tercatat sebesar 3,43%. Tren peningkatan

rasio NPL untuk KPR flat/apartemen tipe diatas 21

tersebut telah berlangsung selama 2 (dua) tahun

terakhir, dengan rasio NPL pada triwulan laporan ini

merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012.

Selanjutnya, pada triwulan IV 2017 kredit

kendaraan bermotor (KKB) menga lami

pertumbuhan sebesar 6,37% (yoy) atau lebih


tumbuh sebesar 3,61% (yoy). Pertumbuhan kredit

kendaraan bermotor (KKB) untuk kepemilikan mobil

roda empat sebesar 13,41% (yoy) pada triwulan IV

2017, masih menjadi pendorong ekspansi kredit

kendaraan bermotor (KKB) di Jawa Tengah. Sedangkan

ekspansi KKB untuk kepemilikan sepeda bermotor,

justru menunjukkan kinerja negatif atau kontraksi

sebesar 13,10% (yoy) pada triwulan IV 2017, turun

lebih dalam dibandingkan triwulan III 2017 yang

tercatat sebesar 11,61% (yoy). Tren penurunan

Grafik 4.8 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

Grafik 4.9 Perkembangan Pangsa Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Pertumbuhan (% YOY)

KPR KKB PERLENGKAPAN RT - SKALA KANAN MULTIGUNA LAINNYATOTAL

-5

0

5

10

15

20

25

30

KREDIT PEMILIKAN RUMAH KREDIT KENDARAAN BERMOTORKREDIT PERLENGKAPAN RT KREDIT MULTIGUNA DAN LAINNYA

LAINNYA



2017IIII II III IV

2013-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

125%



2017II III IV

Sumber: Bank Indonesia, diolah Sumber: Bank Indonesia, diolah

kontributor utama pertumbuhan kredit RT. Selanjutnya,

kredit multiguna juga mendorong peningkatan yang

lebih tinggi pada kredit RT, dengan pangsa sebesar

26,39% dan pertumbuhan sebesar 11,31%.

Pada triwulan laporan ini, kredit RT Jawa Tengah

menunjukkan penurunan risiko kerentanan yang

diindikasikan dengan penurunan rasio NPL. Rasio

NPL Kredit RT di Jawa Tengah mengalami penurunan

dari sebesar 1,26% pada triwulan lalu, menjadi sebesar

1,09% pada triwulan IV 2017. Secara agregat, tren

penurunan rasio NPL pada triwulan ini berlangsung

pada seluruh jenis kredit RT, yaitu kredit pemilikan

rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit multiguna,

serta kredit lainnya.

atau lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2017 yang

tercatat sebesar 8,68% (yoy). Pertumbuhan terbesar

kredit RT terjadi pada kelompok kredit perlengkapan

rumah tangga sebesar 58,72% (yoy), yang telah

mengalami tren akselerasi pertumbuhan sejak triwulan

I 2017. Hal ini sejalan dengan peningkatan konsumsi

masyarakat akan produk telekomunikasi, komputer,

dan alat elektronik lainnya.

Sementara itu berdasarkan andilnya, peningkatan

kredit RT pada triwulan IV 2017 terutama

ditopang oleh kelompok kredit lainnya serta

kelompok kredit multiguna. Dengan pangsa sebesar

37,99% serta pertumbuhan sebesar 10,05% (yoy)

pada triwulan IV 2017, kredit lainnya menjadi

KOMODITAS

KREDIT RUMAH TANGGA

PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21

PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE 22 S.D. 70

PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70

PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21

PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE 22 S.D. 70

PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70

PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)

PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT

PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR

PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN RODA ENAM ATAU LEBIH

PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA

PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA

PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK

PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI

PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA

KEPERLUAN MULTIGUNA

KEPERLUAN LAINNYA

2017

1,17%

2,68%

1,70%

2,97%

1,63%

2,43%

3,37%

4,59%

0,75%

1,92%

1,30%

0,37%

1,09%

0,95%

4,29%

0,85%

1,02%

0,51%

I

1,21%

2,80%

1,84%

3,05%

4,25%

2,45%

3,36%

4,19%

0,83%

2,02%

1,36%

1,71%

1,24%

1,79%

2,97%

0,60%

1,03%

0,57%

II III

1,26%

2,90%

1,80%

3,36%

3,43%

2,87%

3,60%

3,36%

1,13%

1,73%

1,77%

3,94%

0,84%

2,10%

8,29%

0,68%

1,09%

0,57%

IV

1,09%

2,64%

1,37%

2,89%

9,56%

2,01%

2,23%

2,75%

1,02%

1,58%

2,55%

2,54%

0,42%

1,46%

3,45%

0,70%

1,01%

0,52%


2016

1,20%

1,95%

1,91%

2,76%

0,29%

3,50%

6,73%

4,29%

0,73%

1,88%

1,16%

2,27%

6,75%

0,23%

5,52%

1,28%

1,04%

0,53%

I

1,18%

2,08%

1,83%

2,83%

5,31%

2,27%

4,64%

3,77%

0,63%

2,38%

0,70%

2,10%

6,48%

0,27%

2,08%

1,10%

1,04%

0,51%

II III

1,23%

2,56%

1,85%

2,98%

1,92%

2,04%

6,81%

3,95%

0,78%

2,17%

1,04%

2,23%

2,59%

0,90%

2,97%

1,05%

1,05%

0,55%

IV

1,06%

2,23%

1,52%

2,50%

0,04%

3,00%

3,94%

4,33%

0,77%

1,89%

1,80%

0,40%

1,76%

0,31%

3,09%

1,02%

0,89%

0,47%

Tabel 4.2 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

80

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

81

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 4.12 Perkembangan NPL Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah







2017II III IV

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

Grafik 4.10 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumahdi Jawa Tengah





0%

10%

20%

30%

40%



2017II III IV

Grafik 2.11 Pangsa Kredit Pemilikan Rumah di Jawa TengahSumber:DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

KREDIT PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21KREDIT PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE 22 S.D. 70KREDIT PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70KREDIT PEMILIKIAN FLAT/APARTEMENKREDIT PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO)ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)

13.22%53.39%26.96%

1.28%5.15%


































Selanjutnya, pada triwulan IV 2017 kredit

kendaraan bermotor (KKB) menga lami

pertumbuhan sebesar 6,37% (yoy) atau lebih


tumbuh sebesar 3,61% (yoy). Pertumbuhan kredit

kendaraan bermotor (KKB) untuk kepemilikan mobil

roda empat sebesar 13,41% (yoy) pada triwulan IV

2017, masih menjadi pendorong ekspansi kredit

kendaraan bermotor (KKB) di Jawa Tengah. Sedangkan

ekspansi KKB untuk kepemilikan sepeda bermotor,

justru menunjukkan kinerja negatif atau kontraksi

sebesar 13,10% (yoy) pada triwulan IV 2017, turun

lebih dalam dibandingkan triwulan III 2017 yang

tercatat sebesar 11,61% (yoy). Tren penurunan

Grafik 4.8 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

Grafik 4.9 Perkembangan Pangsa Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Pertumbuhan (% YOY)

KPR KKB PERLENGKAPAN RT - SKALA KANAN MULTIGUNA LAINNYATOTAL

-5

0

5

10

15

20

25

30

KREDIT PEMILIKAN RUMAH KREDIT KENDARAAN BERMOTORKREDIT PERLENGKAPAN RT KREDIT MULTIGUNA DAN LAINNYA

LAINNYA



2017IIII II III IV

2013-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

125%



2017II III IV

Sumber: Bank Indonesia, diolah Sumber: Bank Indonesia, diolah

kontributor utama pertumbuhan kredit RT. Selanjutnya,

kredit multiguna juga mendorong peningkatan yang

lebih tinggi pada kredit RT, dengan pangsa sebesar

26,39% dan pertumbuhan sebesar 11,31%.

Pada triwulan laporan ini, kredit RT Jawa Tengah

menunjukkan penurunan risiko kerentanan yang

diindikasikan dengan penurunan rasio NPL. Rasio

NPL Kredit RT di Jawa Tengah mengalami penurunan

dari sebesar 1,26% pada triwulan lalu, menjadi sebesar

1,09% pada triwulan IV 2017. Secara agregat, tren

penurunan rasio NPL pada triwulan ini berlangsung

pada seluruh jenis kredit RT, yaitu kredit pemilikan

rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit multiguna,

serta kredit lainnya.

atau lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2017 yang

tercatat sebesar 8,68% (yoy). Pertumbuhan terbesar

kredit RT terjadi pada kelompok kredit perlengkapan

rumah tangga sebesar 58,72% (yoy), yang telah

mengalami tren akselerasi pertumbuhan sejak triwulan

I 2017. Hal ini sejalan dengan peningkatan konsumsi

masyarakat akan produk telekomunikasi, komputer,

dan alat elektronik lainnya.

Sementara itu berdasarkan andilnya, peningkatan

kredit RT pada triwulan IV 2017 terutama

ditopang oleh kelompok kredit lainnya serta

kelompok kredit multiguna. Dengan pangsa sebesar

37,99% serta pertumbuhan sebesar 10,05% (yoy)

pada triwulan IV 2017, kredit lainnya menjadi

KOMODITAS

KREDIT RUMAH TANGGA

PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21

PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE 22 S.D. 70

PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70

PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21

PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE 22 S.D. 70

PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70

PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)

PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT

PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR

PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN RODA ENAM ATAU LEBIH

PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA

PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA

PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK

PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI

PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA

KEPERLUAN MULTIGUNA

KEPERLUAN LAINNYA

2017

1,17%

2,68%

1,70%

2,97%

1,63%

2,43%

3,37%

4,59%

0,75%

1,92%

1,30%

0,37%

1,09%

0,95%

4,29%

0,85%

1,02%

0,51%

I

1,21%

2,80%

1,84%

3,05%

4,25%

2,45%

3,36%

4,19%

0,83%

2,02%

1,36%

1,71%

1,24%

1,79%

2,97%

0,60%

1,03%

0,57%

II III

1,26%

2,90%

1,80%

3,36%

3,43%

2,87%

3,60%

3,36%

1,13%

1,73%

1,77%

3,94%

0,84%

2,10%

8,29%

0,68%

1,09%

0,57%

IV

1,09%

2,64%

1,37%

2,89%

9,56%

2,01%

2,23%

2,75%

1,02%

1,58%

2,55%

2,54%

0,42%

1,46%

3,45%

0,70%

1,01%

0,52%


2016

1,20%

1,95%

1,91%

2,76%

0,29%

3,50%

6,73%

4,29%

0,73%

1,88%

1,16%

2,27%

6,75%

0,23%

5,52%

1,28%

1,04%

0,53%

I

1,18%

2,08%

1,83%

2,83%

5,31%

2,27%

4,64%

3,77%

0,63%

2,38%

0,70%

2,10%

6,48%

0,27%

2,08%

1,10%

1,04%

0,51%

II III

1,23%

2,56%

1,85%

2,98%

1,92%

2,04%

6,81%

3,95%

0,78%

2,17%

1,04%

2,23%

2,59%

0,90%

2,97%

1,05%

1,05%

0,55%

IV

1,06%

2,23%

1,52%

2,50%

0,04%

3,00%

3,94%

4,33%

0,77%

1,89%

1,80%

0,40%

1,76%

0,31%

3,09%

1,02%

0,89%

0,47%

Tabel 4.2 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

80

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

81

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 4.16 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Pulau Jawa Grafik 4.17 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan di Pulau Jawa

NASIONAL JAWA BARAT BANTEN JAWA TENGAHD.I. YOGYAKARTADKI JAKARTA JAWA TIMUR

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%



2017II III IV


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%



2017II III IV








pertumbuhan aset perbankan Jawa Tengah tersebut

lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan aset

perbankan nasional yang tercatat sebesar 10,06% (yoy)

pada triwulan laporan. Sejalan dengan deselerasi

pertumbuhan aset perbankan nasional, kinerja aset

perbankan d i kawasan Jawa secara umum

menunjukkan perlambatan, dengan pengecualian

perbankan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

yang menunjukkan tren peningkatan pertumbuhan

aset.

Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan

J a w a Te n g a h m e n u n j u k k a n p e r b a i k a n

dibandingkan triwulan lalu. Pada triwulan IV 2017,

penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah tumbuh

9,15% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III

2017 yang tercatat sebesar 9,07% (yoy). Total kredit

perbankan Jawa Tengah yang tersalurkan pada

triwulan ini tercatat sebesar Rp258,42 triliun. Kinerja

ekspansi kredit perbankan di Jawa Tengah pada

triwulan laporan tercatat lebih tinggi dibandingkan

kinerja perbankan di tingkat nasional yang tumbuh

sebesar 8,26% (yoy). Tren akselerasi pertumbuhan

kredit perbankan di Jawa Tengah tersebut juga sejalan

dengan tren pertumbuhan kredit perbankan nasional

maupun perbankan di Jawa yang seluruhnya

menunjukkan arah peningkatan. Berdasarkan jenis

penggunaan, peningkatan ekspansi kredit perbankan

Jawa Tengah disebabkan oleh peningkatan kinerja

84.2. KONDISI UMUM PERBANKAN JAWA TENGAHPada triwulan IV 2017, kinerja perbankan di Jawa

Tengah menunjukkan perkembangan yang

beragam. Indikator utama perbankan berupa

pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga yang

dihimpun oleh perbankan Jawa Tengah menunjukkan

perlambatan dibandingkan triwulan III 2017, sejalan

dengan tren nasional dan Pulau Jawa pada umumnya.

Sementara itu, kinerja ekspansi dan kualitas kredit

menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan

sebelumnya. Secara tahunan, total aset perbankan di Jawa

Tengah mengalami perlambatan pada triwulan IV

2017. Total aset perbankan Jawa Tengah tercatat

sebesar Rp353,26 triliun atau mengalami pertumbuhan

sebesar 10,56% (yoy) pada triwulan laporan; tumbuh

lebih rendah dibandingkan triwulan III 2017 yang

tercatat sebesar 11,26% (yoy). Total aset bank umum di

Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar

Rp353,26 Tr i l iun. Namun demikian, k iner ja

Indikator perbankan berdasarkan lokasi bank8.

Grafik 4.15 Pangsa Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa TengahSumber: Bank Indonesia, diolah

KREDIT PEMILIKAN MOBIL RODA EMPATKREDIT PEMILIKAN SEPEDA BERMOTORKREDIT PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN BERMOTORRODA ENAM ATAU LEBIHKREDIT PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA

71.72%26.25%

1.64%0.39%

Grafik 4.13 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotordi Jawa Tengah

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

KKB MOBIL RODA EMPAT KKB SEPEDA BERMOTOR



2017II III IV

Grafik 4.14 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan Bermotordi Jawa Tengah




2017II III IV

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

mobil roda empat serta KKB sepeda bermotor, yang


pada triwulan IV 2017.



























ekspansi KKB sepeda bermotor pada perbankan di

Jawa Tengah telah berlangsung sejak tahun 2014 dan

diperkirakan akan ber lanjut se ir ing dengan

meningkatnya preferensi masyarakat terhadap

perusahaan pembiayaan sebagai sumber pembiayaan

alternatif. Selanjutnya, KKB untuk kepemilikan mobil

roda empat masih menjadi kontributor utama KKB

perbankan di Jawa Tengah dengan pangsa sebesar

71,72%, diikuti oleh KKB sepeda bermotor dengan

pangsa sebesar 26,25%. Dengan pangsa sebesar

1,64%, volatilitas ekspansi KKB untuk kepemilikan truk

dan kendaraan bermotor roda enam atau lebih,

berdampak tidak signifikan terhadap kinerja KKB

perbankan di Jawa Tengah.

Secara agregat, kualitas kredit kendaraan

bermotor (KKB) pada triwulan IV 2017 mengalami

perbaikan dengan penurunan rasio NPL dari

1,31% pada triwulan lalu menjadi sebesar 1,20%

pada triwulan IV 2017. Perbaikan risiko kerentanan

kredit kendaraan bermotor juga tercermin dari KKB

82

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

83

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 4.16 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Pulau Jawa Grafik 4.17 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan di Pulau Jawa


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%



2017II III IV


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%



2017II III IV








pertumbuhan aset perbankan Jawa Tengah tersebut

lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan aset

perbankan nasional yang tercatat sebesar 10,06% (yoy)

pada triwulan laporan. Sejalan dengan deselerasi

pertumbuhan aset perbankan nasional, kinerja aset

perbankan d i kawasan Jawa secara umum

menunjukkan perlambatan, dengan pengecualian

perbankan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

yang menunjukkan tren peningkatan pertumbuhan

aset.

Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan

J a w a Te n g a h m e n u n j u k k a n p e r b a i k a n

dibandingkan triwulan lalu. Pada triwulan IV 2017,

penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah tumbuh


2017 yang tercatat sebesar 9,07% (yoy). Total kredit

perbankan Jawa Tengah yang tersalurkan pada

triwulan ini tercatat sebesar Rp258,42 triliun. Kinerja

ekspansi kredit perbankan di Jawa Tengah pada

triwulan laporan tercatat lebih tinggi dibandingkan

kinerja perbankan di tingkat nasional yang tumbuh

sebesar 8,26% (yoy). Tren akselerasi pertumbuhan

kredit perbankan di Jawa Tengah tersebut juga sejalan

dengan tren pertumbuhan kredit perbankan nasional

maupun perbankan di Jawa yang seluruhnya

menunjukkan arah peningkatan. Berdasarkan jenis

penggunaan, peningkatan ekspansi kredit perbankan

Jawa Tengah disebabkan oleh peningkatan kinerja

84.2. KONDISI UMUM PERBANKAN JAWA TENGAHPada triwulan IV 2017, kinerja perbankan di Jawa

Tengah menunjukkan perkembangan yang

beragam. Indikator utama perbankan berupa

pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga yang

dihimpun oleh perbankan Jawa Tengah menunjukkan

perlambatan dibandingkan triwulan III 2017, sejalan

dengan tren nasional dan Pulau Jawa pada umumnya.

Sementara itu, kinerja ekspansi dan kualitas kredit


sebelumnya. Secara tahunan, total aset perbankan di Jawa

Tengah mengalami perlambatan pada triwulan IV

2017. Total aset perbankan Jawa Tengah tercatat

sebesar Rp353,26 triliun atau mengalami pertumbuhan

sebesar 10,56% (yoy) pada triwulan laporan; tumbuh


tercatat sebesar 11,26% (yoy). Total aset bank umum di

Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar

Rp353,26 Tr i l iun. Namun demikian, k iner ja

Indikator perbankan berdasarkan lokasi bank8.

Grafik 4.15 Pangsa Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa TengahSumber: Bank Indonesia, diolah

KREDIT PEMILIKAN MOBIL RODA EMPATKREDIT PEMILIKAN SEPEDA BERMOTORKREDIT PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN BERMOTORRODA ENAM ATAU LEBIHKREDIT PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA

71.72%26.25%

1.64%0.39%

Grafik 4.13 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotordi Jawa Tengah

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%




2017II III IV

Grafik 4.14 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan Bermotordi Jawa Tengah




2017II III IV

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

mobil roda empat serta KKB sepeda bermotor, yang


pada triwulan IV 2017.



























ekspansi KKB sepeda bermotor pada perbankan di

Jawa Tengah telah berlangsung sejak tahun 2014 dan

diperkirakan akan ber lanjut se ir ing dengan

meningkatnya preferensi masyarakat terhadap

perusahaan pembiayaan sebagai sumber pembiayaan

alternatif. Selanjutnya, KKB untuk kepemilikan mobil

roda empat masih menjadi kontributor utama KKB

perbankan di Jawa Tengah dengan pangsa sebesar

71,72%, diikuti oleh KKB sepeda bermotor dengan

pangsa sebesar 26,25%. Dengan pangsa sebesar

1,64%, volatilitas ekspansi KKB untuk kepemilikan truk

dan kendaraan bermotor roda enam atau lebih,

berdampak tidak signifikan terhadap kinerja KKB

perbankan di Jawa Tengah.

Secara agregat, kualitas kredit kendaraan

bermotor (KKB) pada triwulan IV 2017 mengalami

perbaikan dengan penurunan rasio NPL dari

1,31% pada triwulan lalu menjadi sebesar 1,20%

pada triwulan IV 2017. Perbaikan risiko kerentanan

kredit kendaraan bermotor juga tercermin dari KKB

82

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

83

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 4.22 Perkembangan Pertumbuhan Indikator PerbankanJawa Tengah

%

ASET DPK KREDIT LDR - SKALA KANAN

0

5

10

15

20

25

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%



2013I

2017II III IV

ASET DPK KREDIT

Grafik 4.21 Perkembangan Indikator Perbankan Jawa Tengah

RP TRILIUN

0

50

100

150

200

250

300

350

400



2013I

2017II III IV

Peningkatan rasio LDR perbankan di Jawa Tengah pada

triwulan IV 2017 juga sejalan dengan tren peningkatan

rasio LDR nasional dan kawasan Jawa.

menurun dibanding triwulan III 2017 yang tercatat

sebanyak 3.228 kantor. Penurunan tersebut terjadi

pada kelompok Bank Swasta Nasional khususnya pada

infrastruktur kantor cabang pembantu yang telah

berkurang sebanyak 18 kantor dari jumlah semula 945

kantor menjadi 927 kantor pada triwulan ini. Tren

penurunan jaringan kantor bank tersebut umumnya

didasarkan pada alasan efisiensi biaya operasional

sekaligus mengoptimalkan agen Layanan Keuangan

Digital yang telah berjalan di masyarakat.

4.2.1. Perkembangan Bank Umum4.2.1.1. Perkembangan Jaringan Kantor BankJumlah jaringan kantor bank umum di Jawa

Tengah pada triwulan IV 2017 mengalami

penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan laporan, jumlah kantor bank umum di

Jawa Tengah tercatat sebesar 3.185 kantor atau

KOMODITAS

Tabel 4.3 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan di Jawa Tengah

2016

BANK KONVENSIONAL

JUMLAH BANK UMUM

JUMLAH BANK (KANTOR PUSAT)

JUMLAH KANTOR BANK UMUM

JUMLAH KANTOR BANK UMUM MENURUT

BANK PEMERINTAH

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG

KANTOR CABANG PEMBANTU

KANTOR KAS

BANK PEMERINTAH DAERAH

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG


KANTOR KAS

BANK SWASTA NASIONAL

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG


KANTOR KAS

BANK ASING DAN BANK CAMPURAN

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG


KANTOR KAS

IV

2017

55

1

3.303

1.983

-

92

1.666

225

340

1

49

130

160

953

-

188

666

99

27

-

19

8

-

I

54

1

3.242

1.925

-

92

1.608

225

343

1

49

133

160

945

-

187

662

96

29

-

20

8

1

II III

53

1

3.228

1.934

-

92

1.610

232

340

1

49

130

160

927

-

186

647

94

27

-

19

8

-

IV

53

1

3.185

1.934

92

1.610

232

340

1

49

130

160

884

186

604

94

27

19

8

2015

IV

55

1

3.318

1.974

-

89

1.664

221

359

1

49

149

160

964

-

186

671

107

21

-

14

7

-

2014

IV

54

1

3.333

1.941

-

80

1.652

209

313

1

45

120

147

1.058

-

193

774

91

21

-

14

7

-

53

1

3.479

2.052

-

80

1.784

188

305

1

44

114

146

1.101

-

192

828

81

21

-

14

6

1

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolahGrafik 4.20 Perkembangan Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR)



50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%



2017II III IV

Grafik 4.18 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankandi Jawa Tengah

Grafik 4.19 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan (NPL)Kredit Perbankan Jawa Tengah


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%



2017II III IVI II III IV I II

2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017II III IV

pada level 1,69% atau menurun dibandingkan NPL

sebelumnya yang tercatat sebesar 3,00%. Perbaikan

kualitas kredit perbankan Jawa Tengah ini juga sejalan

dengan tren perbaikan kualitas kredit nasional dan

Pulau Jawa secara keseluruhan. Selanjutnya, rasio NPL

perbankan Jawa Tengah juga tercatat lebih rendah

dibandingkan rasio NPL nasional yang tercatat sebesar

1,85%.

Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan Jawa


peningkatan. Rasio LDR perbankan Jawa Tengah pada

triwulan laporan tercatat sebesar 98,27%, meningkat

dibandingkan triwulan III 2017 yang tercatat sebesar

97,44%. Peningkatan rasio LDR ini sejalan dengan

fenomena pertumbuhan DPK perbankan di Jawa

Tengah yang mengalami perlambatan pada triwulan IV

2017. Selanjutnya, rasio LDR perbankan Jawa Tengah

juga tercatat lebih tinggi dibandingkan rasio LDR

perbankan nasional yang tercatat sebesar 90,39%.

serta merupakan yang tertinggi di kawasan Jawa.

kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 10,11% (yoy)

pada triwulan ini, lebih tinggi dibandingkan triwulan III

2017 yang tumbuh sebesar 9,47% (yoy).

Berbeda dengan kinerja kredit perbankan,

pertumbuhan DPK perbankan Jawa Tengah pada

triwulan IV 2017 mengalami penurunan. Pada

triwulan ini, DPK tumbuh sebesar 9,39% (yoy) atau

tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan III 2017

yang tercatat sebesar 12,68% (yoy). Deselerasi

pertumbuhan DPK perbankan di Jawa Tengah

utamanya disebabkan perlambatan pertumbuhan

komponen tabungan dan deposito yang tumbuh

masing-masing sebesar 12,19% (yoy) dan 5,79% (yoy)

pada triwulan berjalan, atau lebih rendah dibandingkan

triwulan III 2017 yang tercatat sebesar 13,70% (yoy)

dan 13,00% (yoy). DPK yang dihimpun perbankan

Jawa Tengah sebesar Rp262,97 triliun juga tumbuh

lebih tinggi dibandingkan DPK nasional yang tumbuh

sebesar 9,28% (yoy) atau sebesar sebesar Rp5.285,73

triliun. Tren perlambatan pertumbuhan DPK

perbankan di Jawa Tengah tersebut juga sejalan

dengan tren perlambatan perbankan di tingkat

nasional.

Sejalan dengan kinerja ekspansi kredit yang

mengalami peningkatan, kualitas kredit

perbankan Jawa Tengah juga tercatat mengalami

perbaikan pada triwulan IV 2017. Rasio Non-

Performing Loan (NPL) pada triwulan IV 2017 berada

84

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

85

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 4.22 Perkembangan Pertumbuhan Indikator PerbankanJawa Tengah

%

ASET DPK KREDIT LDR - SKALA KANAN

0

5

10

15

20

25

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%



2013I

2017II III IV

ASET DPK KREDIT

Grafik 4.21 Perkembangan Indikator Perbankan Jawa Tengah

RP TRILIUN

0

50

100

150

200

250

300

350

400



2013I

2017II III IV

Peningkatan rasio LDR perbankan di Jawa Tengah pada

triwulan IV 2017 juga sejalan dengan tren peningkatan

rasio LDR nasional dan kawasan Jawa.

menurun dibanding triwulan III 2017 yang tercatat

sebanyak 3.228 kantor. Penurunan tersebut terjadi

pada kelompok Bank Swasta Nasional khususnya pada

infrastruktur kantor cabang pembantu yang telah

berkurang sebanyak 18 kantor dari jumlah semula 945

kantor menjadi 927 kantor pada triwulan ini. Tren

penurunan jaringan kantor bank tersebut umumnya

didasarkan pada alasan efisiensi biaya operasional

sekaligus mengoptimalkan agen Layanan Keuangan

Digital yang telah berjalan di masyarakat.

4.2.1. Perkembangan Bank Umum4.2.1.1. Perkembangan Jaringan Kantor BankJumlah jaringan kantor bank umum di Jawa


penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan laporan, jumlah kantor bank umum di

Jawa Tengah tercatat sebesar 3.185 kantor atau

KOMODITAS

Tabel 4.3 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan di Jawa Tengah

2016

BANK KONVENSIONAL

JUMLAH BANK UMUM

JUMLAH BANK (KANTOR PUSAT)

JUMLAH KANTOR BANK UMUM

JUMLAH KANTOR BANK UMUM MENURUT

BANK PEMERINTAH

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG


KANTOR KAS

BANK PEMERINTAH DAERAH

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG


KANTOR KAS

BANK SWASTA NASIONAL

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG


KANTOR KAS

BANK ASING DAN BANK CAMPURAN

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG


KANTOR KAS

IV

2017

55

1

3.303

1.983

-

92

1.666

225

340

1

49

130

160

953

-

188

666

99

27

-

19

8

-

I

54

1

3.242

1.925

-

92

1.608

225

343

1

49

133

160

945

-

187

662

96

29

-

20

8

1

II III

53

1

3.228

1.934

-

92

1.610

232

340

1

49

130

160

927

-

186

647

94

27

-

19

8

-

IV

53

1

3.185

1.934

92

1.610

232

340

1

49

130

160

884

186

604

94

27

19

8

2015

IV

55

1

3.318

1.974

-

89

1.664

221

359

1

49

149

160

964

-

186

671

107

21

-

14

7

-

2014

IV

54

1

3.333

1.941

-

80

1.652

209

313

1

45

120

147

1.058

-

193

774

91

21

-

14

7

-

53

1

3.479

2.052

-

80

1.784

188

305

1

44

114

146

1.101

-

192

828

81

21

-

14

6

1

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolahGrafik 4.20 Perkembangan Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR)



50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%



2017II III IV

Grafik 4.18 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankandi Jawa Tengah

Grafik 4.19 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan (NPL)Kredit Perbankan Jawa Tengah


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%




2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017II III IV

pada level 1,69% atau menurun dibandingkan NPL

sebelumnya yang tercatat sebesar 3,00%. Perbaikan

kualitas kredit perbankan Jawa Tengah ini juga sejalan

dengan tren perbaikan kualitas kredit nasional dan

Pulau Jawa secara keseluruhan. Selanjutnya, rasio NPL

perbankan Jawa Tengah juga tercatat lebih rendah

dibandingkan rasio NPL nasional yang tercatat sebesar

1,85%.

Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan Jawa


peningkatan. Rasio LDR perbankan Jawa Tengah pada

triwulan laporan tercatat sebesar 98,27%, meningkat

dibandingkan triwulan III 2017 yang tercatat sebesar

97,44%. Peningkatan rasio LDR ini sejalan dengan

fenomena pertumbuhan DPK perbankan di Jawa

Tengah yang mengalami perlambatan pada triwulan IV

2017. Selanjutnya, rasio LDR perbankan Jawa Tengah

juga tercatat lebih tinggi dibandingkan rasio LDR

perbankan nasional yang tercatat sebesar 90,39%.

serta merupakan yang tertinggi di kawasan Jawa.

kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 10,11% (yoy)

pada triwulan ini, lebih tinggi dibandingkan triwulan III

2017 yang tumbuh sebesar 9,47% (yoy).

Berbeda dengan kinerja kredit perbankan,

pertumbuhan DPK perbankan Jawa Tengah pada

triwulan IV 2017 mengalami penurunan. Pada

triwulan ini, DPK tumbuh sebesar 9,39% (yoy) atau

tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan III 2017

yang tercatat sebesar 12,68% (yoy). Deselerasi

pertumbuhan DPK perbankan di Jawa Tengah

utamanya disebabkan perlambatan pertumbuhan

komponen tabungan dan deposito yang tumbuh

masing-masing sebesar 12,19% (yoy) dan 5,79% (yoy)

pada triwulan berjalan, atau lebih rendah dibandingkan

triwulan III 2017 yang tercatat sebesar 13,70% (yoy)

dan 13,00% (yoy). DPK yang dihimpun perbankan

Jawa Tengah sebesar Rp262,97 triliun juga tumbuh

lebih tinggi dibandingkan DPK nasional yang tumbuh

sebesar 9,28% (yoy) atau sebesar sebesar Rp5.285,73

triliun. Tren perlambatan pertumbuhan DPK

perbankan di Jawa Tengah tersebut juga sejalan

dengan tren perlambatan perbankan di tingkat

nasional.

Sejalan dengan kinerja ekspansi kredit yang

mengalami peningkatan, kualitas kredit

perbankan Jawa Tengah juga tercatat mengalami

perbaikan pada triwulan IV 2017. Rasio Non-

Performing Loan (NPL) pada triwulan IV 2017 berada

84

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

85

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 4.28 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Tengah



2017II III IV


-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

DPK DEPOSITO TABUNGAN GIRO

Grafik 4.24 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan Perbankandi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



2017II III IV-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

KURANG DARI RP10 JUTA Rp10 - 100 JUTA Rp100 - 500 JUTA RP500JUTA - 1 MILIAR <10 JT >10 JT - 100 JT >100JT - 500JT >500JT - 1 M

Grafik 4.25 Perkembangan Pangsa Tabungan Perbankandi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai

Sumber:DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah Sumber:DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Grafik 4.26 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankandi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



2017II III IV

>10 JT - 100 JT

Grafik 4.27 Perkembangan Pangsa Deposito Perbankandi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai




2017II III IV

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

>10 JT - 100 JT >100JT - 500JT >500JT - 1 M >1 M - 2 M >20M

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%



2017II III IV

>100JT - 500JT >500JT - 1 M >1 M - 2 M >20M

Sementara itu, kinerja giro perbankan Jawa

Tengah pada triwulan IV 2017 menunjukkan

perkembangan yang relatif stabil. Pertumbuhan

komponen giro perbankan di Jawa Tengah pada

triwulan laporan tercatat sebesar 8,32% (yoy),

melambat relatif kecil dibandingkan triwulan III 2017

yang tercatat sebesar 8,36% (yoy). Perlambatan

pertumbuhan giro Jawa Tengah terutama disebabkan

oleh rekening Pemerintah Daerah yang mengalami

kontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan

sebelumnya sebesar 0,22% (yoy), menjadi sebesar

15,68% (yoy) pada triwulan laporan. Hal ini

mencerminkan kebijakan Pemerintah Daerah untuk

mengurangi pembayaran melalui transaksi giro

perbankan.

Ketergantungan perbankan Jawa Tengah

terhadap deposan besar pada triwulan laporan

masih cukup tinggi. Dari hasil pengelompokkan DPK

berdasarkan nilai, terlihat bahwa rekening dengan nilai

DPK di atas Rp 1 miliar hanya dimiliki oleh 0,08%

penduduk di Jawa Tengah, namun demikian porsi

kepemilikan tersebut memiliki pangsa sebesar 40,18%

dari total DPK perbankan di Jawa Tengah.

0-100 JUTA

100-500 JUTA

500 JT - 1 M

>1 M

TOTAL

DPK

Tabel 4.4 Pengelompokan DPK Berdasarkan Nilai

Nominal DPK(Rp Miliar)

JumlahRekening

PersentaseNominal

PersentaseRekening

76.525

60.299

20.486

105.662

262.972

30.972.562

294.389

27.375

24.231

31.318.557

29,10%

22,93%

7,79%

40,18%

100,00%

98,90%

0,94%

0,09%

0,08%

100,00%


Grafik 4.23 Perkembangan DPK Perbankan Umum Jawa Tengah

GIRO TABUNGAN DEPOSITO

RP TRILIUN

0

50

100

150

200

250

300



2013I

2017II III IV

4.2.1.2. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada

triwulan IV 2017 melambat dibandingkan

triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan

DPK tersebut disebabkan tertahannya pertumbuhan

seluruh komponen DPK, dengan penurunan terdalam

tercatat pada komponen deposito.

Pada triwulan IV 2017, komponen DPK berupa

tabungan tumbuh melambat sebesar 12,19%

(yoy) dari 13,70% (yoy) pada triwulan III 2017.

Per lambatan tersebut utamanya disebabkan

tertahannya komponen utama tabungan perbankan

Jawa Tengah, yaitu rekening swasta perseorangan

dengan pangsa 93,58%, Tabungan swasta

perseorangan tumbuh sebesar 10,72 % (yoy), lebih

rendah dibandingkan triwulan III 2017 yang tumbuh

sebesar 12,26% (yoy). Walaupun mengalami

perlambatan pertumbuhan pada triwulan laporan,

pangsa tabungan swasta perseorangan mengalami

peningkatan dibandingkan triwulan III 2017. Hal ini

disebabkan tabungan sektor Pemerintah khususnya

rekening tabungan Pemerintah Daerah mengalami

penurunan pangsanya terhadap tabungan perbankan

di Jawa Tengah menjadi sebesar 0,31% pada triwulan

IV 2017, dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tercatat sebesar 0,68%.

Berdasarkan kelompok nilainya, perlambatan tabungan

perbankan Jawa Tengah disebabkan tertahannya

pertumbuhan kelompok deposan nilai dengan nilai

tabungan Rp100-500 juta yang tumbuh melambat

sebesar 13,30% (yoy) pada triwulan IV 2017, lebih

rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tercatat sebesar 14,32% (yoy). Walaupun mengalami

perlambatan pada triwulan laporan, kelompok

tabungan dengan nilai Rp100-500 juta menunjukkan

tren peningkatan pangsanya terhadap tabungan

perbankan di Jawa Tengah pada periode 4 tahun

terakhir. Sementara itu kelompok tabungan dengan

nilai kurang dari Rp10 juta terus menunjukkan tren

penurunan pada 4 tahun terakhir.

Pertumbuhan deposito perbankan di Jawa Tengah


(yoy) atau melambat dibandingkan triwulan III

2017 yang tercatat sebesar 12,99% (yoy). Sejalan

dengan perlambatan kinerja komponen tabungan,

komponen deposito juga mengalami perlambatan

pada rekening swasta perseorangan. Rekening swasta

perseorangan sebagai komponen pembentuk utama

deposito perbankan Jawa Tengah (67,95%), pada

triwulan IV 2017 tumbuh sebesar 8,50% (yoy), turun

dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar

10,95% (yoy). Lebih lanjut, penurunan kinerja deposito

perbankan di Jawa Tengah juga disebabkan kontraksi

deposito sektor swasta non lembaga keuangan yang

tercatat sebesar 21,13% (yoy), turun drastis

dibandingkan pertumbuhannya pada triwulan III 2017

yang tercatat sebesar 8,86% (yoy). Perkembangan

deposito perbankan di Jawa Tengah pada 4 tahun

terakhir menunjukkan tren peningkatan pertumbuhan

dan pangsa kontribusi oleh komponen deposito pada

kelompok nilai lebih dari Rp20 miliar.

86

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

87

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 4.28 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Tengah



2017II III IV


-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

DPK DEPOSITO TABUNGAN GIRO

Grafik 4.24 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan Perbankandi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



2017II III IV-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

KURANG DARI RP10 JUTA Rp10 - 100 JUTA Rp100 - 500 JUTA RP500JUTA - 1 MILIAR <10 JT >10 JT - 100 JT >100JT - 500JT >500JT - 1 M

Grafik 4.25 Perkembangan Pangsa Tabungan Perbankandi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai


Grafik 4.26 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankandi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



2017II III IV

>10 JT - 100 JT

Grafik 4.27 Perkembangan Pangsa Deposito Perbankandi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai




2017II III IV

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

>10 JT - 100 JT >100JT - 500JT >500JT - 1 M >1 M - 2 M >20M

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%



2017II III IV

>100JT - 500JT >500JT - 1 M >1 M - 2 M >20M

Sementara itu, kinerja giro perbankan Jawa

Tengah pada triwulan IV 2017 menunjukkan

perkembangan yang relatif stabil. Pertumbuhan

komponen giro perbankan di Jawa Tengah pada

triwulan laporan tercatat sebesar 8,32% (yoy),

melambat relatif kecil dibandingkan triwulan III 2017

yang tercatat sebesar 8,36% (yoy). Perlambatan

pertumbuhan giro Jawa Tengah terutama disebabkan

oleh rekening Pemerintah Daerah yang mengalami

kontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan

sebelumnya sebesar 0,22% (yoy), menjadi sebesar

15,68% (yoy) pada triwulan laporan. Hal ini

mencerminkan kebijakan Pemerintah Daerah untuk

mengurangi pembayaran melalui transaksi giro

perbankan.

Ketergantungan perbankan Jawa Tengah

terhadap deposan besar pada triwulan laporan

masih cukup tinggi. Dari hasil pengelompokkan DPK

berdasarkan nilai, terlihat bahwa rekening dengan nilai

DPK di atas Rp 1 miliar hanya dimiliki oleh 0,08%

penduduk di Jawa Tengah, namun demikian porsi

kepemilikan tersebut memiliki pangsa sebesar 40,18%

dari total DPK perbankan di Jawa Tengah.

0-100 JUTA

100-500 JUTA

500 JT - 1 M

>1 M

TOTAL

DPK

Tabel 4.4 Pengelompokan DPK Berdasarkan Nilai


JumlahRekening

PersentaseNominal

PersentaseRekening

76.525

60.299

20.486

105.662

262.972

30.972.562

294.389

27.375

24.231

31.318.557

29,10%

22,93%

7,79%

40,18%

100,00%

98,90%

0,94%

0,09%

0,08%

100,00%


Grafik 4.23 Perkembangan DPK Perbankan Umum Jawa Tengah

GIRO TABUNGAN DEPOSITO

RP TRILIUN

0

50

100

150

200

250

300



2013I

2017II III IV

4.2.1.2. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada

triwulan IV 2017 melambat dibandingkan

triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan

DPK tersebut disebabkan tertahannya pertumbuhan

seluruh komponen DPK, dengan penurunan terdalam

tercatat pada komponen deposito.

Pada triwulan IV 2017, komponen DPK berupa

tabungan tumbuh melambat sebesar 12,19%

(yoy) dari 13,70% (yoy) pada triwulan III 2017.

Per lambatan tersebut utamanya disebabkan

tertahannya komponen utama tabungan perbankan

Jawa Tengah, yaitu rekening swasta perseorangan

dengan pangsa 93,58%, Tabungan swasta

perseorangan tumbuh sebesar 10,72 % (yoy), lebih

rendah dibandingkan triwulan III 2017 yang tumbuh

sebesar 12,26% (yoy). Walaupun mengalami

perlambatan pertumbuhan pada triwulan laporan,

pangsa tabungan swasta perseorangan mengalami

peningkatan dibandingkan triwulan III 2017. Hal ini

disebabkan tabungan sektor Pemerintah khususnya

rekening tabungan Pemerintah Daerah mengalami

penurunan pangsanya terhadap tabungan perbankan

di Jawa Tengah menjadi sebesar 0,31% pada triwulan

IV 2017, dibandingkan triwulan sebelumnya yang


Berdasarkan kelompok nilainya, perlambatan tabungan

perbankan Jawa Tengah disebabkan tertahannya

pertumbuhan kelompok deposan nilai dengan nilai

tabungan Rp100-500 juta yang tumbuh melambat

sebesar 13,30% (yoy) pada triwulan IV 2017, lebih

rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tercatat sebesar 14,32% (yoy). Walaupun mengalami

perlambatan pada triwulan laporan, kelompok

tabungan dengan nilai Rp100-500 juta menunjukkan

tren peningkatan pangsanya terhadap tabungan

perbankan di Jawa Tengah pada periode 4 tahun

terakhir. Sementara itu kelompok tabungan dengan

nilai kurang dari Rp10 juta terus menunjukkan tren

penurunan pada 4 tahun terakhir.

Pertumbuhan deposito perbankan di Jawa Tengah


(yoy) atau melambat dibandingkan triwulan III

2017 yang tercatat sebesar 12,99% (yoy). Sejalan

dengan perlambatan kinerja komponen tabungan,

komponen deposito juga mengalami perlambatan

pada rekening swasta perseorangan. Rekening swasta

perseorangan sebagai komponen pembentuk utama

deposito perbankan Jawa Tengah (67,95%), pada

triwulan IV 2017 tumbuh sebesar 8,50% (yoy), turun

dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar

10,95% (yoy). Lebih lanjut, penurunan kinerja deposito

perbankan di Jawa Tengah juga disebabkan kontraksi

deposito sektor swasta non lembaga keuangan yang

tercatat sebesar 21,13% (yoy), turun drastis

dibandingkan pertumbuhannya pada triwulan III 2017

yang tercatat sebesar 8,86% (yoy). Perkembangan

deposito perbankan di Jawa Tengah pada 4 tahun

terakhir menunjukkan tren peningkatan pertumbuhan

dan pangsa kontribusi oleh komponen deposito pada

kelompok nilai lebih dari Rp20 miliar.

86

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

87

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 4.31 Perkembangan Suku Bunga Simpanan PerbankanJawa Tengah

INVESTASIMODAL KERJA KONSUMSI

%

10

11

12

13

14

15



2013I

2017II III IV

Grafik 4.32 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan Jawa Tengah

TABUNGANGIRO DEPOSITO (SKALA KANAN)

%



2013I

2017II III IV

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4 %

kredit yang disalurkan di Jawa Tengah. Hal Ini

menunjukkan bahwa nominal penyaluran kredit skala

kecil dan skala besar di Jawa Tengah relatif merata.

Namun ditinjau dari aspek sebaran jumlah debitur dan

nominal kreditnya, penyaluran kredit di Jawa Tengah

sebagian besar masih dikuasai oleh debitur dengan

nominal kredit di atas Rp500 juta. Hal tersebut terlihat

dari 1,27% debitur di atas dengan realisasi kredit

hingga Rp500 juta, memiliki pangsa nominal kredit

hingga mencapai 51,49% dari keseluruhan nominal

kredit Jawa Tengah. Berdasarkan data triwulan IV 2017,

mayoritas debitur kredit di atas Rp 1 Miliar merupakan

golongan debitur sektor swasta non lembaga

keuangan.

triwulan IV 2017. Secara umum, suku bunga deposito

juga menunjukkan penurunan suku bunga dari sebesar

5,93% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 5,54%

(yoy) pada triwulan IV 2017. Namun demikian, suku

bunga deposito menunjukkan perkembangan

beragam di setiap kategori jangka waktu. Suku bunga

deposito menunjukkan penurunan pada hampir

seluruh kategori jangka waktu, dengan pengecualian

jangka waktu 24 bulan dan jangka waktu lebih dari 36

bulan, yang menunjukkan peningkatan suku bunga.

Sejalan dengan penurunan suku bunga simpanan,

suku bunga kredit pada triwulan IV 2017 juga

mengalami penurunan dibandingkan triwulan III

2017. Penurunan suku bunga pinjaman pada triwulan

laporan terjadi pada seluruh komponen kredit

berdasarkan jenis penggunaan. Suku bunga pinjaman

untuk jenis penggunaan investasi turun dari 11,04%

pada triwulan III 2017 menjadi 10,77% pada triwulan

ini. Demikian pula dengan suku bunga pinjaman untuk

jenis penggunaan konsumsi yang turun menjadi

12,21% pada triwulan IV 2017 dari sebesar 12,41%

pada triwulan III 2017. Suku bunga kredit untuk

penggunaan modal kerja juga menunjukkan

penurunan dari 11,46% pada triwulan lalu menjadi

11,12% pada triwulan IV 2017. Penurunan suku bunga

kredit utamanya diperkirakan untuk mendorong

pertumbuhan kredit lebih tinggi lagi.

Pada triwulan IV 2017, suku bunga simpanan

perbankan mengalami perkembangan beragam.

Suku bunga simpanan dalam bentuk giro mengalami

penurunan di triwulan laporan menjadi 1,96% dari

2,42% pada triwulan III 2017. Selanjutnya, suku bunga

tabungan juga mengalami penurunan dari sebesar

1,30% pada triwulan lalu menjadi sebesar 1,25% pada

4.2.1.4. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum

0-100 JUTA

100-500 JUTA

500 JT - 1 M

>1 M

TOTAL

DPK



JumlahRekening

PersentaseNominal

PersentaseRekening

61.034

64.328

12.170

120.890

258.422

3.105.539

384.359

20.602

24.123

3.534.623

23,62%

24,89%

4,71%

46,78%

100,00%

87,86%

10,87%

0,58%

0,68%

100,00%


Grafik 4.29 Perkembangan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor



2017II III IV


-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

PERTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

RP TRILIUN

Grafik 4.30 Perkembangan Pertumbuhan Kredit PerbankanJawa Tengah Berdasarkan Penggunaan


MODAL KERJA INVESTASI KONSUMSI

0

10

20

30

40

50 %, YOY



2013I

2017II III IV

Apabila ditinjau berdasarkan penggunaan,

penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah pada

triwulan IV 2017 masih didominasi oleh kredit

modal kerja dengan pangsa 53,53%. Sementara itu,

kredit konsumsi dan kredit investasi menempati urutan

kedua dan ketiga dengan pangsa masing-masing

sebesar 30,28% dan 16,19% dari total kredit

perbankan Jawa Tengah.

Peningkatan pertumbuhan kredit perbankan


kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Kredit

modal kerja sebagai komponen terbesar kredit

perbankan di Jawa Tengah, pada triwulan IV 2017

tumbuh 10,11% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tecatat 9,47% (yoy).

Demikian pula kredit konsumsi yang tumbuh

meningkat menjadi 9,75% (yoy) dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tercatat 8,86% (yoy).

Sementara itu, perlambatan justru terjadi pada kredit

investasi yang tumbuh sebesar 5,05% (yoy) pada

triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan III

2017 yang tercatat sebesar 8,14% (yoy).

Berdasarkan pengelompokkan nilai, dapat terlihat

bahwa persentase kredit di bawah Rp 500 juta memiliki

pangsa sebesar 48,51% dari total kredit yang

disalurkan di Jawa Tengah. Sementara kredit di atas

Rp500 juta memiliki pangsa sebesar 51,49% dari total

Kinerja ekspansi kredit perbankan Jawa Tengah

pada triwulan IV 2017 menunjukkan peningkatan

pertumbuhan. Penyaluran kredit perbankan di Jawa

Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar

Rp258,42 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar

9,15% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2017

yang tercatat sebesar 9,07% (yoy). Peningkatan

pertumbuhan kredit tersebut berlawanan dengan arah

pertumbuhan kredit perbankan nasional maupun

kondisi umum perbankan di Jawa yang menunjukkan

arah peningkatan. Kinerja pertumbuhan kredit di Jawa

Tengah ini juga masih lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan kredit nasional yang tumbuh sebesar

8,26% (yoy).

Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran

kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan

l aporan mas ih d idominas i o leh sektor

perdagangan besar dan eceran dengan pangsa

31,47% dari total nilai kredit. Sektor utama lainnya

yaitu industri pengolahan, memiliki pangsa kredit

sebesar 19,34% diikuti oleh sektor pertanian yang

memiliki pangsa 3,35%. Rasio penyaluran kredit pada

sektor pertanian tersebut tergolong rendah

dibandingkan dengan kontribusi sektor Pertanian

terhadap PDRB Jawa Tengah sebesar 14,09% pada

triwulan IV 2017. Hal ini menunjukkan pembiayaan

pada lapangan usaha pertanian masih sangat rendah

dan berpotensi untuk diperluas.

4.2.1.3. Penyaluran Kredit

88

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

89

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 4.31 Perkembangan Suku Bunga Simpanan PerbankanJawa Tengah

INVESTASIMODAL KERJA KONSUMSI

%

10

11

12

13

14

15



2013I

2017II III IV

Grafik 4.32 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan Jawa Tengah

TABUNGANGIRO DEPOSITO (SKALA KANAN)

%



2013I

2017II III IV

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4 %

kredit yang disalurkan di Jawa Tengah. Hal Ini

menunjukkan bahwa nominal penyaluran kredit skala

kecil dan skala besar di Jawa Tengah relatif merata.

Namun ditinjau dari aspek sebaran jumlah debitur dan

nominal kreditnya, penyaluran kredit di Jawa Tengah

sebagian besar masih dikuasai oleh debitur dengan

nominal kredit di atas Rp500 juta. Hal tersebut terlihat

dari 1,27% debitur di atas dengan realisasi kredit

hingga Rp500 juta, memiliki pangsa nominal kredit

hingga mencapai 51,49% dari keseluruhan nominal

kredit Jawa Tengah. Berdasarkan data triwulan IV 2017,

mayoritas debitur kredit di atas Rp 1 Miliar merupakan

golongan debitur sektor swasta non lembaga

keuangan.

triwulan IV 2017. Secara umum, suku bunga deposito

juga menunjukkan penurunan suku bunga dari sebesar

5,93% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 5,54%

(yoy) pada triwulan IV 2017. Namun demikian, suku

bunga deposito menunjukkan perkembangan

beragam di setiap kategori jangka waktu. Suku bunga

deposito menunjukkan penurunan pada hampir

seluruh kategori jangka waktu, dengan pengecualian

jangka waktu 24 bulan dan jangka waktu lebih dari 36

bulan, yang menunjukkan peningkatan suku bunga.

Sejalan dengan penurunan suku bunga simpanan,

suku bunga kredit pada triwulan IV 2017 juga

mengalami penurunan dibandingkan triwulan III

2017. Penurunan suku bunga pinjaman pada triwulan

laporan terjadi pada seluruh komponen kredit

berdasarkan jenis penggunaan. Suku bunga pinjaman

untuk jenis penggunaan investasi turun dari 11,04%

pada triwulan III 2017 menjadi 10,77% pada triwulan

ini. Demikian pula dengan suku bunga pinjaman untuk

jenis penggunaan konsumsi yang turun menjadi

12,21% pada triwulan IV 2017 dari sebesar 12,41%

pada triwulan III 2017. Suku bunga kredit untuk

penggunaan modal kerja juga menunjukkan

penurunan dari 11,46% pada triwulan lalu menjadi

11,12% pada triwulan IV 2017. Penurunan suku bunga

kredit utamanya diperkirakan untuk mendorong

pertumbuhan kredit lebih tinggi lagi.

Pada triwulan IV 2017, suku bunga simpanan

perbankan mengalami perkembangan beragam.

Suku bunga simpanan dalam bentuk giro mengalami

penurunan di triwulan laporan menjadi 1,96% dari

2,42% pada triwulan III 2017. Selanjutnya, suku bunga

tabungan juga mengalami penurunan dari sebesar


4.2.1.4. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum

0-100 JUTA

100-500 JUTA

500 JT - 1 M

>1 M

TOTAL

DPK



JumlahRekening

PersentaseNominal

PersentaseRekening

61.034

64.328

12.170

120.890

258.422

3.105.539

384.359

20.602

24.123

3.534.623

23,62%

24,89%

4,71%

46,78%

100,00%

87,86%

10,87%

0,58%

0,68%

100,00%


Grafik 4.29 Perkembangan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor



2017II III IV


-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

PERTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

RP TRILIUN

Grafik 4.30 Perkembangan Pertumbuhan Kredit PerbankanJawa Tengah Berdasarkan Penggunaan


MODAL KERJA INVESTASI KONSUMSI

0

10

20

30

40

50 %, YOY



2013I

2017II III IV

Apabila ditinjau berdasarkan penggunaan,

penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah pada

triwulan IV 2017 masih didominasi oleh kredit

modal kerja dengan pangsa 53,53%. Sementara itu,

kredit konsumsi dan kredit investasi menempati urutan

kedua dan ketiga dengan pangsa masing-masing

sebesar 30,28% dan 16,19% dari total kredit

perbankan Jawa Tengah.

Peningkatan pertumbuhan kredit perbankan


kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Kredit

modal kerja sebagai komponen terbesar kredit

perbankan di Jawa Tengah, pada triwulan IV 2017

tumbuh 10,11% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tecatat 9,47% (yoy).

Demikian pula kredit konsumsi yang tumbuh

meningkat menjadi 9,75% (yoy) dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tercatat 8,86% (yoy).

Sementara itu, perlambatan justru terjadi pada kredit

investasi yang tumbuh sebesar 5,05% (yoy) pada

triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan III


Berdasarkan pengelompokkan nilai, dapat terlihat

bahwa persentase kredit di bawah Rp 500 juta memiliki

pangsa sebesar 48,51% dari total kredit yang

disalurkan di Jawa Tengah. Sementara kredit di atas

Rp500 juta memiliki pangsa sebesar 51,49% dari total

Kinerja ekspansi kredit perbankan Jawa Tengah

pada triwulan IV 2017 menunjukkan peningkatan

pertumbuhan. Penyaluran kredit perbankan di Jawa

Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar

Rp258,42 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar

9,15% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2017

yang tercatat sebesar 9,07% (yoy). Peningkatan

pertumbuhan kredit tersebut berlawanan dengan arah

pertumbuhan kredit perbankan nasional maupun

kondisi umum perbankan di Jawa yang menunjukkan

arah peningkatan. Kinerja pertumbuhan kredit di Jawa

Tengah ini juga masih lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan kredit nasional yang tumbuh sebesar

8,26% (yoy).

Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran

kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan

l aporan mas ih d idominas i o leh sektor

perdagangan besar dan eceran dengan pangsa

31,47% dari total nilai kredit. Sektor utama lainnya

yaitu industri pengolahan, memiliki pangsa kredit

sebesar 19,34% diikuti oleh sektor pertanian yang

memiliki pangsa 3,35%. Rasio penyaluran kredit pada

sektor pertanian tersebut tergolong rendah

dibandingkan dengan kontribusi sektor Pertanian

terhadap PDRB Jawa Tengah sebesar 14,09% pada

triwulan IV 2017. Hal ini menunjukkan pembiayaan

pada lapangan usaha pertanian masih sangat rendah

dan berpotensi untuk diperluas.

4.2.1.3. Penyaluran Kredit

88

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

89

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR PERTANIAN

Grafik 4.39 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa TengahBerdasarkan Lapangan Usaha

%

PERTUMBUHAN KREDIT BPR KESELURUHANPERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERANPERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR RUMAH TANGGA - SKALA KANAN

PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

-10

0

10

20

30

40

-40

-20

0

20

40



2013I

2017II III IV

Grafik 1.38 Pangsa Kredit BPR di Jawa Tengah

58,25%5,37%

36,18%

KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAHKREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAHKREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

Grafik 4.37

% YOY

PERTUMBUHAN KREDIT BPR JAWA TENGAHPERTUMBUHAN KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAH

PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAHPERTUMBUHAN KREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30



2013I

2017II III IV

Grafik 4.35 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah

PANGSA TABUNGAN BPR JAWA TENGAH PANGSA DEPOSITO BPR JAWA TENGAH

44,19%55,81%

Grafik 1.36 Pangsa Dana Pihak Ketiga BPR di Jawa Tengah

PERTUMBUHAN DEPOSITO BPR JAWA TENGAHPERTUMBUHAN DPK BPR JAWA TENGAH PERTUMBUHAN TABUNGAN BPR JAWA TENGAH

%,YOY

5

10

15

20

25



2013I

2017II III IV


sebesar 21,33% (yoy). Selanjutnya, pada triwulan IV

2017 kredit konsumsi BPR Jawa Tengah tumbuh

sebesar 6,68% (yoy), meningkat dari 5,00% (yoy) pada

triwulan lalu. Sedangkan kredit investasi BPR Jawa

Tengah mengalami perlambatan menjadi sebesar

15,96% (yoy) dari 16,27% (yoy) di triwulan lalu.

Apabila ditinjau berdasarkan sektor ekonomi,

peningkatan pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah

pada triwulan IV 2017 terutama disumbang oleh kredit

sektor industri pengolahan. Kredit sektor industri

pengolahan tumbuh sebesar 37,93% (yoy) pada

triwulan IV 2017, lebih tinggi dibandingkan triwulan

lalu yang tercatat sebesar 22,77% (yoy). Sementara itu

kredit sektor perdagangan besar dan eceran melambat

menjadi sebesar 16,07% (yoy), dari triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 16,31% (yoy).

Kondisi perlambatan ini sejalan dengan perlambatan

pertumbuhan yang dialami oleh perbankan umum

pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

Sejalan dengan kinerja pertumbuhan volume

kredit, kualitas kredit BPR di Jawa Tengah juga

mengalami perbaikan di triwulan laporan. Hal

tersebut tercermin dari tingkat NPL BPR Jawa Tengah

yang mengalami penurunan pada triwulan IV 2017.

NPL BPR Jawa Tengah tercatat sebesar 6,39% pada

triwulan laporan atau menurun dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 7,33%.

Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa TengahBerdasarkan Jenis Penggunaan

Grafik 4.34 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah

PERTUMBUHAN ASET BPR JAWA TENGAH

% YOY

10

11

12

13

14

15

16

17

18



2013I

2017II III IV

Grafik 4.33 Perkembangan Suku Bunga Sektor Ekonomi Utama di Jawa Tengah

9

10

11

12

13

14

15

16

INDUSTRI PENGOLAHANPERDAGANGAN BESAR & ECERAN PERTANIAN



2013I

2017II III IV

Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan aset

BPR Jawa Tengah, pertumbuhan DPK BPR Jawa

Tengah pada triwulan III 2017 juga mengalami

peningkatan. DPK BPR Jawa Tengah pada triwulan

laporan tercatat tumbuh sebesar 14,40% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan triwulan III 2017 yang tercatat

sebesar 12,99% (yoy). Peningkatan pertumbuhan

tersebut didorong oleh komponen deposito. Pada

komponen tersebut, BPR Jawa Tengah mampu tumbuh

meningkat menjadi sebesar 13,34% (yoy) pada

triwulan laporan dari triwulan lalu yang sebesar

11,30% (yoy). Selanjutnya, komponen tabungan

sebagai komponen mayoritas pada DPK BPR Jawa

Tengah (55,81%) tumbuh meningkat menjadi sebesar

15,79% (yoy) dari 15,29% (yoy) pada triwulan

sebelumnya.

Sejalan dengan kinerja aset, pertumbuhan kredit

BPR Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat

mengalami peningkatan. Pertumbuhan kredit BPR

Jawa Tengah pada triwulan laporan adalah sebesar



Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan

pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan IV

2017 terutama didorong oleh kredit investasi dan

konsumsi. Kredit investasi BPR Jawa Tengah tumbuh

sebesar 27,02% (yoy) pada triwulan laporan atau

Perkembangan suku bunga kredit untuk sektor

lapangan usaha utama di Jawa Tengah juga

menunjukkan penurunan. Pada lapangan usaha utama

di Jawa Tengah, penurunan terbesar terjadi pada suku

bunga kredit untuk lapangan usaha industri

pengolahan serta lapangan usaha perdagangan besar

dan eceran. Suku bunga pinjaman untuk lapangan

usaha industri pengolahan turun dari 10,47% pada

triwulan III 2017 menjadi 9,78% pada triwulan ini.

Demikian pula dengan suku bunga pinjaman untuk

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang

turun menjadi 11,68% pada triwulan IV 2017 dari

sebesar 11,85% pada triwulan lalu. Hal ini diperkirakan

sebagai respons perbankan untuk mendorong

peningkatan pertumbuhan volume kredit pada

lapangan usaha utama di Jawa Tengah.

4.3. PERKEMBANGAN KINERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PROVINSI JAWA TENGAHSejalan dengan peningkatan perekonomian Jawa

Tengah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah

Provinsi Jawa Tengah mampu mencatatkan

peningkatan kinerja pada triwulan IV 2017 di

tengah perbaikan ekonomi. Pertumbuhan aset BPR

Jawa Tengah pada triwulan laporan tercatat sebesar

13,87% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan III


90

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

91

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR PERTANIAN

Grafik 4.39 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa TengahBerdasarkan Lapangan Usaha

%

PERTUMBUHAN KREDIT BPR KESELURUHANPERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERANPERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR RUMAH TANGGA - SKALA KANAN

PERTUMBUHAN KREDIT BPR SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

-10

0

10

20

30

40

-40

-20

0

20

40



2013I

2017II III IV

Grafik 1.38 Pangsa Kredit BPR di Jawa Tengah

58,25%5,37%

36,18%

KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAHKREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAHKREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

Grafik 4.37

% YOY

PERTUMBUHAN KREDIT BPR JAWA TENGAHPERTUMBUHAN KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAH

PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAHPERTUMBUHAN KREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30



2013I

2017II III IV

Grafik 4.35 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah

PANGSA TABUNGAN BPR JAWA TENGAH PANGSA DEPOSITO BPR JAWA TENGAH

44,19%55,81%

Grafik 1.36 Pangsa Dana Pihak Ketiga BPR di Jawa Tengah

PERTUMBUHAN DEPOSITO BPR JAWA TENGAHPERTUMBUHAN DPK BPR JAWA TENGAH PERTUMBUHAN TABUNGAN BPR JAWA TENGAH

%,YOY

5

10

15

20

25



2013I

2017II III IV


sebesar 21,33% (yoy). Selanjutnya, pada triwulan IV

2017 kredit konsumsi BPR Jawa Tengah tumbuh

sebesar 6,68% (yoy), meningkat dari 5,00% (yoy) pada

triwulan lalu. Sedangkan kredit investasi BPR Jawa

Tengah mengalami perlambatan menjadi sebesar

15,96% (yoy) dari 16,27% (yoy) di triwulan lalu.

Apabila ditinjau berdasarkan sektor ekonomi,

peningkatan pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah

pada triwulan IV 2017 terutama disumbang oleh kredit

sektor industri pengolahan. Kredit sektor industri

pengolahan tumbuh sebesar 37,93% (yoy) pada

triwulan IV 2017, lebih tinggi dibandingkan triwulan

lalu yang tercatat sebesar 22,77% (yoy). Sementara itu

kredit sektor perdagangan besar dan eceran melambat

menjadi sebesar 16,07% (yoy), dari triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 16,31% (yoy).

Kondisi perlambatan ini sejalan dengan perlambatan

pertumbuhan yang dialami oleh perbankan umum

pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

Sejalan dengan kinerja pertumbuhan volume

kredit, kualitas kredit BPR di Jawa Tengah juga

mengalami perbaikan di triwulan laporan. Hal

tersebut tercermin dari tingkat NPL BPR Jawa Tengah

yang mengalami penurunan pada triwulan IV 2017.

NPL BPR Jawa Tengah tercatat sebesar 6,39% pada

triwulan laporan atau menurun dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 7,33%.

Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa TengahBerdasarkan Jenis Penggunaan

Grafik 4.34 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah

PERTUMBUHAN ASET BPR JAWA TENGAH

% YOY

10

11

12

13

14

15

16

17

18



2013I

2017II III IV

Grafik 4.33 Perkembangan Suku Bunga Sektor Ekonomi Utama di Jawa Tengah

9

10

11

12

13

14

15

16

INDUSTRI PENGOLAHANPERDAGANGAN BESAR & ECERAN PERTANIAN



2013I

2017II III IV

Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan aset

BPR Jawa Tengah, pertumbuhan DPK BPR Jawa

Tengah pada triwulan III 2017 juga mengalami

peningkatan. DPK BPR Jawa Tengah pada triwulan

laporan tercatat tumbuh sebesar 14,40% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan triwulan III 2017 yang tercatat

sebesar 12,99% (yoy). Peningkatan pertumbuhan

tersebut didorong oleh komponen deposito. Pada

komponen tersebut, BPR Jawa Tengah mampu tumbuh

meningkat menjadi sebesar 13,34% (yoy) pada

triwulan laporan dari triwulan lalu yang sebesar

11,30% (yoy). Selanjutnya, komponen tabungan

sebagai komponen mayoritas pada DPK BPR Jawa

Tengah (55,81%) tumbuh meningkat menjadi sebesar

15,79% (yoy) dari 15,29% (yoy) pada triwulan

sebelumnya.

Sejalan dengan kinerja aset, pertumbuhan kredit

BPR Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat

mengalami peningkatan. Pertumbuhan kredit BPR

Jawa Tengah pada triwulan laporan adalah sebesar



Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan

pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan IV

2017 terutama didorong oleh kredit investasi dan

konsumsi. Kredit investasi BPR Jawa Tengah tumbuh

sebesar 27,02% (yoy) pada triwulan laporan atau

Perkembangan suku bunga kredit untuk sektor

lapangan usaha utama di Jawa Tengah juga

menunjukkan penurunan. Pada lapangan usaha utama

di Jawa Tengah, penurunan terbesar terjadi pada suku

bunga kredit untuk lapangan usaha industri

pengolahan serta lapangan usaha perdagangan besar

dan eceran. Suku bunga pinjaman untuk lapangan

usaha industri pengolahan turun dari 10,47% pada

triwulan III 2017 menjadi 9,78% pada triwulan ini.

Demikian pula dengan suku bunga pinjaman untuk

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang

turun menjadi 11,68% pada triwulan IV 2017 dari

sebesar 11,85% pada triwulan lalu. Hal ini diperkirakan

sebagai respons perbankan untuk mendorong

peningkatan pertumbuhan volume kredit pada

lapangan usaha utama di Jawa Tengah.

4.3. PERKEMBANGAN KINERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PROVINSI JAWA TENGAHSejalan dengan peningkatan perekonomian Jawa

Tengah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah

Provinsi Jawa Tengah mampu mencatatkan

peningkatan kinerja pada triwulan IV 2017 di

tengah perbaikan ekonomi. Pertumbuhan aset BPR

Jawa Tengah pada triwulan laporan tercatat sebesar

13,87% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan III


90

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

91

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 4.43 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM di Jawa Tengah

TOTAL KREDIT UMKM PERDAGANGAN BESAR & ECERANINDUSTRI PENGOLAHAN PERTANIAN

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%



2013I

2017II III IV

Grafik 4.44 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM di Jawa Tengah


0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%



2017II III IV

Grafik 4.45 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Jawa Tengah

TOTAL KREDIT UMKM INVESTASI MODAL KERJA

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%



2017II III IV



0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%



2017II III IV

Kualitas kredit UMKM pada triwulan IV 2017

menunjukkan perkembangan yang beragam.

Secara keseluruhan kualitas kredit UMKM di Jawa

Tengah menunjukkan perbaikan dengan penurunan

rasio NPL menjadi sebesar 3,29% pada triwulan ini, dari

sebelumnya tercatat 3,41% pada triwulan III 2017.

Perbaikan kualitas kredit UMKM di Jawa Tengah

ditopang oleh perbaikan kredit UMKM sektor

Pertanian, dengan penurunan rasio NPL dari sebesar


triwulan IV 2017. Sementara itu, walaupun ekspansi

kredit UMKM sektor perdagangan besar dan eceran

melambat, kualitas kredit mengalami peningkatan

dengan penurunan rasio NPL menjadi sebesar 3,29%

pada triwulan IV 2017, dari triwulan sebelumnya yang


Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit UMKM yang

disalurkan ke dalam skim kredit modal kerja pada

triwulan IV 2017 meningkat menjadi sebesar 11,37%

(yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar

10,18% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan kredit

modal kerja UMKM di Jawa Tengah masih lebih rendah

dibandingkan pertumbuhan kredit modal kerja UMKM

nasional yang tercatat sebesar 12,44% (yoy).

Sementara itu, ekpansi kredit investasi UMKM Jawa

Tengah terus menunjukkan perlambatan, dengan

tumbuh hanya sebesar 0,45% (yoy) pada triwulan ini,


tercatat sebesar 1,21% (yoy).

Kredit UMKM Jawa Tengah pada triwulan III 2017

mengalami peningkatan risiko kerentanan. Hal ini

tercermin dari peningkatan rasio NPL dari sebesar


triwulan III 2017. Peningkatan kualitas kredit UMKM

terjadi pada diseluruh komponen Kredit UMKM. Rasio

NPL kredit modal kerja UMKM pada triwulan IV 2017

tercatat sebesar 3.97%, meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,20%.

Demikian pula dengan rasio NPL kredit investasi UMKM

Jawa Tengah yang meningkat menjadi sebesar 4,45%,

dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,68%.

Grafik 4.42 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM di Kawasan Jawa

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

NASIONALJAWA BARAT BANTEN DKI JAKARTA DI YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR



2017II III IV

Grafik 4.41 Perkembangan Rasio FDR BPR Jawa Tengah

LDR BPR JAWA TENGAH

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%



2013I

2017II III IV

sebesar 8,46% (yoy). Tren peningkatan pertumbuhan

kredi t UMKM di Jawa Tengah juga se ja lan

dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM nasional

meningkat menjadi 9,76% (yoy) dibandingkan triwulan

sebelumnya yang tercatat 8,72% (yoy).

Berdasarkan lapangan usahanya, peningkatan

pertumbuhan kredit UMKM Jawa Tengah pada

triwulan IV 2017 didorong oleh sektor pertanian

serta sektor industri pengolahan. Kredit UMKM

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat

tumbuh sebesar 16,42% (yoy) pada triwulan laporan,


tercatat sebesar 16,31% (yoy). Selanjutnya kredit

UMKM sektor industri pengolahan meningkat dari

15,04% (yoy) di triwulan III 2017 menjadi 14,45% (yoy)

di triwulan III 2017. Sedangkan kredit UMKM sektor

perdagangan besar dan eceran masih melanjutkan tren

perlambatan sejak tahun 2016 dengan mencatatkan

perlambatan pada triwulan laporan menjadi sebesar

5,52% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 5,80%

(yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, perbaikan kualitas

kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan IV 2017

terutama didorong oleh penurunan NPL lapangan

usaha utama di Jawa Tengah yaitu sektor industri

pengolahan serta sektor perdagangan besar dan

eceran. Rasio NPL kredit sektor industri pengolahan

menurun signifikan dari sebesar 7,88% pada triwulan

lalu menjadi 6,71% pada triwulan IV 2017. Penurunan

rasio NPL juga terjadi pada kredit sektor perdagangan

besar dan eceran yang tercatat sebesar 8,42% pada

triwulan laporan atau menurun dari triwulan II 2017

yang sebesar 9,62%.

Financing to Deposit Ratio (FDR) BPR Jawa Tengah pada


triwulan III 2017. FDR BPR Jawa Tengah tercatat sebesar

98,41% pada triwulan laporan atau menurun

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat

sebesar 100,40%.

4.4. PERKEMBANGAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)Peran perbankan dalam pembiayaan UMKM di

Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat

sebesar 39,48%, atau mengalami penurunan

dibandingkan triwulan III 2017 yang tercatat

sebesar 39,71%. Pertumbuhan kredit UMKM di

Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 9,21% (yoy) pada

triwulan IV 2017, atau meningkat dibandingkan

pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh

Grafik 4.40 Perkembangan NPL BPR di Jawa Tengah

NPL BPR JAWA TENGAH KESELURUHANNPL PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN

NPL INDUSTRI PENGOLAHANNPL PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%



2013I

2017II III IV

92

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

93

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



Grafik 4.43 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM di Jawa Tengah


-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%



2013I

2017II III IV

Grafik 4.44 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM di Jawa Tengah


0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%



2017II III IV



0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%



2017II III IV



0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%



2017II III IV

Kualitas kredit UMKM pada triwulan IV 2017

menunjukkan perkembangan yang beragam.

Secara keseluruhan kualitas kredit UMKM di Jawa

Tengah menunjukkan perbaikan dengan penurunan

rasio NPL menjadi sebesar 3,29% pada triwulan ini, dari

sebelumnya tercatat 3,41% pada triwulan III 2017.

Perbaikan kualitas kredit UMKM di Jawa Tengah

ditopang oleh perbaikan kredit UMKM sektor

Pertanian, dengan penurunan rasio NPL dari sebesar


triwulan IV 2017. Sementara itu, walaupun ekspansi

kredit UMKM sektor perdagangan besar dan eceran

melambat, kualitas kredit mengalami peningkatan

dengan penurunan rasio NPL menjadi sebesar 3,29%

pada triwulan IV 2017, dari triwulan sebelumnya yang


Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit UMKM yang

disalurkan ke dalam skim kredit modal kerja pada

triwulan IV 2017 meningkat menjadi sebesar 11,37%

(yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar

10,18% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan kredit

modal kerja UMKM di Jawa Tengah masih lebih rendah

dibandingkan pertumbuhan kredit modal kerja UMKM

nasional yang tercatat sebesar 12,44% (yoy).

Sementara itu, ekpansi kredit investasi UMKM Jawa

Tengah terus menunjukkan perlambatan, dengan

tumbuh hanya sebesar 0,45% (yoy) pada triwulan ini,


tercatat sebesar 1,21% (yoy).

Kredit UMKM Jawa Tengah pada triwulan III 2017

mengalami peningkatan risiko kerentanan. Hal ini

tercermin dari peningkatan rasio NPL dari sebesar


triwulan III 2017. Peningkatan kualitas kredit UMKM

terjadi pada diseluruh komponen Kredit UMKM. Rasio

NPL kredit modal kerja UMKM pada triwulan IV 2017

tercatat sebesar 3.97%, meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,20%.

Demikian pula dengan rasio NPL kredit investasi UMKM

Jawa Tengah yang meningkat menjadi sebesar 4,45%,

dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,68%.

Grafik 4.42 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM di Kawasan Jawa

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

NASIONALJAWA BARAT BANTEN DKI JAKARTA DI YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR



2017II III IV

Grafik 4.41 Perkembangan Rasio FDR BPR Jawa Tengah

LDR BPR JAWA TENGAH

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%



2013I

2017II III IV

sebesar 8,46% (yoy). Tren peningkatan pertumbuhan

kredi t UMKM di Jawa Tengah juga se ja lan

dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM nasional

meningkat menjadi 9,76% (yoy) dibandingkan triwulan

sebelumnya yang tercatat 8,72% (yoy).

Berdasarkan lapangan usahanya, peningkatan

pertumbuhan kredit UMKM Jawa Tengah pada

triwulan IV 2017 didorong oleh sektor pertanian

serta sektor industri pengolahan. Kredit UMKM

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat

tumbuh sebesar 16,42% (yoy) pada triwulan laporan,


tercatat sebesar 16,31% (yoy). Selanjutnya kredit

UMKM sektor industri pengolahan meningkat dari

15,04% (yoy) di triwulan III 2017 menjadi 14,45% (yoy)

di triwulan III 2017. Sedangkan kredit UMKM sektor

perdagangan besar dan eceran masih melanjutkan tren

perlambatan sejak tahun 2016 dengan mencatatkan

perlambatan pada triwulan laporan menjadi sebesar

5,52% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 5,80%

(yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, perbaikan kualitas

kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan IV 2017

terutama didorong oleh penurunan NPL lapangan

usaha utama di Jawa Tengah yaitu sektor industri

pengolahan serta sektor perdagangan besar dan

eceran. Rasio NPL kredit sektor industri pengolahan

menurun signifikan dari sebesar 7,88% pada triwulan

lalu menjadi 6,71% pada triwulan IV 2017. Penurunan

rasio NPL juga terjadi pada kredit sektor perdagangan

besar dan eceran yang tercatat sebesar 8,42% pada

triwulan laporan atau menurun dari triwulan II 2017

yang sebesar 9,62%.

Financing to Deposit Ratio (FDR) BPR Jawa Tengah pada


triwulan III 2017. FDR BPR Jawa Tengah tercatat sebesar

98,41% pada triwulan laporan atau menurun

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat

sebesar 100,40%.

4.4. PERKEMBANGAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)Peran perbankan dalam pembiayaan UMKM di

Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 tercatat

sebesar 39,48%, atau mengalami penurunan

dibandingkan triwulan III 2017 yang tercatat

sebesar 39,71%. Pertumbuhan kredit UMKM di

Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 9,21% (yoy) pada

triwulan IV 2017, atau meningkat dibandingkan

pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh

Grafik 4.40 Perkembangan NPL BPR di Jawa Tengah

NPL BPR JAWA TENGAH KESELURUHANNPL PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN

NPL INDUSTRI PENGOLAHANNPL PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%



2013I

2017II III IV

92

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

93

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



SUPLEMEN III Potensi Industri Logam Di Tegal

Pada tahun 1940-an, pada saat pendudukan

Jepang, mulai dibuat tempat pengecoran logam di

daerah Tegal untuk mencukupi kebutuhan

peralatan perang bagi tentara Jepang saat itu. Dari

situ, masyarakat mulai mendapatkan keterampilan

untuk mengerjakan logam sehingga keahlian

tersebut digunakan untuk membangun bengkel-

bengkel sederhana di masa setelah itu. Seiring

berjalannya waktu, industri pengolahan logam di

Kota dan Kabupaten Tegal semakin berkembang.

Dengan banyaknya industri kecil menengah dalam

pengolahan logam, Tegal sampai dijuluki

Jepangnya Indonesia karena.

Produk-produk yang dihasilkan bervariasi, antara

lain logam untuk alat-alat pertanian (traktor, mesin

giling), onderdil motor dan mobil, alat berat, alat

kesehatan, sampai hidran. Kualitas yang bagus

dengan harga yang murah membuat produk

logam Tegal diminati konsumen dalam negeri.

Walaupun banyak produk olahan logam dan

turunannya, namun hampir seluruh produk yang

dihasilkan adalah produk industri kecil menengah,

belum ada industri pengolahan logam dalam skala

besar.

Adanya globalisasi menuntut produksi berjalan

efisien, kualitas terstandar, serta pemasaran yang

efektif. Hal tersebut yang membuat industri

pengolahan logam di Tegal jalan di tempat. Oleh

karena dianggap sebagai industri unggulan yang

dapat menjadi alternatif sumber pertumbuhan

ekonomi baru (new source of growth), Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

1. Pelatihan keterampilan kerja.

2. Penanganan limbah industri logam.

3. Fasilitasi kemitraan dengan agen pemasok

4. Fasilitasi uji produk melalui UPTD Laboratorium

Perindustrian Kabupaten Tegal.

•

•

•

•

Melayani pemesanan cetakan produk dari

industri logam

Tarif jasanya diatur oleh Perda

Melayani uji mesin yang digunakan untuk

membuat cetakan, uji tarik, uji kandungan

logam dan uji kekerasan

Dapat mengeluarkan sertifikat

Agar dapat bersaing dengan produk impor, kualitas

produk harus terus ditingkatkan dengan jaminan

pasar yang terus ada. Oleh karena itu, Kemenperin

melalui program Link and Match memfasilitasi

kerjasama IKM pengolahan logam di Tegal dengan

perusahaan-perusahaan besar. Saat ini terdapat 4

IKM (PT Gaya Teknik Logam, PT Mira Fix

Manufaktur, PT FNF Metalindo Utama, UD Berkah)

yang menjadi supplier komponen motor ke PT

Astra Honda Motor (PT AHM) melalui PT. Berdikari

Metal Engineering dan PT Dharma Polimetal.

Kedua perusahaan besar ini merupakan first tier

supplier sparepart PT AHM yang juga dijembatani

oleh Yayasan Dharma Bhakti Astra.

Melihat potensi IKM logam di Kabupaten Tegal,

Yayasan Dharma Bhakti Astra mendirikan LPB Tegal

untuk mengangkat dan mengembangkan IKM

logam di Kabupaten Tegal. Dengan besarnya

memfasilitasi pengembangan IKM pengolahan

logam di Tegal, antara lain :

potensi IKM logam, Yayasan Dharma Bhakti Astra

bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Kabupaten Tegal memberikan

pelatihan dan pendampingan kepada 20 IKM

logam untuk meningkatkan kapasitas IKM logam

dari usaha rumahan menjadi usaha yang siap

memasuki dunia industri. IKM logam diberi

pelatihan dan pendampingan terkait quality

control, dilatih gambar teknik, material yang

standar, metode penghitungan biaya dan pelatihan

5S (5R). IKM logam juga diberi pelatihan mentalitas

dasar, penataan layout tempat kerja dan

penerapan sistem manajemen mutu. Harapannya,

IKM mitra LPB Tegal yang tergabung dalam

program sektor unggulan tersebut dapat terus

meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi

sehingga siap menjadi supplier bagi PT Astra Honda

Motor mau pun perusahaan-perusahaan lainnya.

Dengan adanya kerjasama dengan perusahaan

besar, IKM di Tegal berbenah agar memenuhi

syarat yang ditentukan oleh perusahaan besar,

antara lain layout pabrik, SOP yang jelas, serta

budaya kerja yang bagus. Setiap bulan ada audit

rutin yang dilakukan oleh perusahaan first tier

kepada IKM yang bekerjasama untuk meng-

update standar produk, manajemen, dan

kebersihan.

Sebelum adanya kerjasama dengan perusahaan

besar, IKM logam yang memproduksi komponen

sepeda motor harus berjualan keliling Indonesia

dimana mereka harus bersaing harga dengan

produsen lain dan produk impor. Hal ini

menjadikan perang harga. Dengan adanya

kerjasama dengan perusahaan besar, kontrak kerja

terjamin dengan harga yang telah ditentukan di

awal sehingga lebih memberikan kepastian.

Kerjasama tersebut mampu meningkatkan

penjualan masing-masing IKM 15.000-30.000 pcs

per komponen per bulan dengan total omset

tambahan mencapai Rp 200 juta – Rp 500 juta per

bulan.

Selain link and match di komponen sepeda motor,

sebelumnya juga telah ada kerjasama komponen

alat berat kepada perusahaan besar (Komatsu,

Trakindo, Sumitomo) dengan 7 IKM pengolahan

logam di Tegal, yaitu PT Putra Bungsu, PT Milako

Teknik Mandiri, PT Intan Pratama, PT Karya

Paduyasa, PT Gemilang Lestari, PT Java Mandiri, PT

Prima Karya.

Pada akhir 2017, dilakukan penandatanganan 18

MoU antara IKM di Tegal dengan perusahaan-

perusahaan besar yang nantinya akan menampung

produk-produk mereka. Ke depan, industri

pengolahan logam di Tegal dapat semakin

berkembang dengan dukungan pemerintah.

SUPLEMEN III

94 95STABILITAS KEUANGAN DAERAH,PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM


SUPLEMEN III Potensi Industri Logam Di Tegal

Pada tahun 1940-an, pada saat pendudukan

Jepang, mulai dibuat tempat pengecoran logam di

daerah Tegal untuk mencukupi kebutuhan

peralatan perang bagi tentara Jepang saat itu. Dari

situ, masyarakat mulai mendapatkan keterampilan

untuk mengerjakan logam sehingga keahlian

tersebut digunakan untuk membangun bengkel-

bengkel sederhana di masa setelah itu. Seiring

berjalannya waktu, industri pengolahan logam di

Kota dan Kabupaten Tegal semakin berkembang.

Dengan banyaknya industri kecil menengah dalam

pengolahan logam, Tegal sampai dijuluki

Jepangnya Indonesia karena.

Produk-produk yang dihasilkan bervariasi, antara

lain logam untuk alat-alat pertanian (traktor, mesin

giling), onderdil motor dan mobil, alat berat, alat

kesehatan, sampai hidran. Kualitas yang bagus

dengan harga yang murah membuat produk

logam Tegal diminati konsumen dalam negeri.

Walaupun banyak produk olahan logam dan

turunannya, namun hampir seluruh produk yang

dihasilkan adalah produk industri kecil menengah,

belum ada industri pengolahan logam dalam skala

besar.

Adanya globalisasi menuntut produksi berjalan

efisien, kualitas terstandar, serta pemasaran yang

efektif. Hal tersebut yang membuat industri

pengolahan logam di Tegal jalan di tempat. Oleh

karena dianggap sebagai industri unggulan yang

dapat menjadi alternatif sumber pertumbuhan

ekonomi baru (new source of growth), Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

1. Pelatihan keterampilan kerja.

2. Penanganan limbah industri logam.

3. Fasilitasi kemitraan dengan agen pemasok

4. Fasilitasi uji produk melalui UPTD Laboratorium

Perindustrian Kabupaten Tegal.

•

•

•

•

Melayani pemesanan cetakan produk dari

industri logam

Tarif jasanya diatur oleh Perda

Melayani uji mesin yang digunakan untuk

membuat cetakan, uji tarik, uji kandungan

logam dan uji kekerasan

Dapat mengeluarkan sertifikat

Agar dapat bersaing dengan produk impor, kualitas

produk harus terus ditingkatkan dengan jaminan

pasar yang terus ada. Oleh karena itu, Kemenperin

melalui program Link and Match memfasilitasi

kerjasama IKM pengolahan logam di Tegal dengan

perusahaan-perusahaan besar. Saat ini terdapat 4

IKM (PT Gaya Teknik Logam, PT Mira Fix

Manufaktur, PT FNF Metalindo Utama, UD Berkah)

yang menjadi supplier komponen motor ke PT

Astra Honda Motor (PT AHM) melalui PT. Berdikari

Metal Engineering dan PT Dharma Polimetal.

Kedua perusahaan besar ini merupakan first tier

supplier sparepart PT AHM yang juga dijembatani

oleh Yayasan Dharma Bhakti Astra.

Melihat potensi IKM logam di Kabupaten Tegal,

Yayasan Dharma Bhakti Astra mendirikan LPB Tegal

untuk mengangkat dan mengembangkan IKM

logam di Kabupaten Tegal. Dengan besarnya

memfasilitasi pengembangan IKM pengolahan

logam di Tegal, antara lain :

potensi IKM logam, Yayasan Dharma Bhakti Astra

bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Kabupaten Tegal memberikan

pelatihan dan pendampingan kepada 20 IKM

logam untuk meningkatkan kapasitas IKM logam

dari usaha rumahan menjadi usaha yang siap

memasuki dunia industri. IKM logam diberi

pelatihan dan pendampingan terkait quality

control, dilatih gambar teknik, material yang

standar, metode penghitungan biaya dan pelatihan

5S (5R). IKM logam juga diberi pelatihan mentalitas

dasar, penataan layout tempat kerja dan

penerapan sistem manajemen mutu. Harapannya,

IKM mitra LPB Tegal yang tergabung dalam

program sektor unggulan tersebut dapat terus

meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi

sehingga siap menjadi supplier bagi PT Astra Honda

Motor mau pun perusahaan-perusahaan lainnya.

Dengan adanya kerjasama dengan perusahaan

besar, IKM di Tegal berbenah agar memenuhi

syarat yang ditentukan oleh perusahaan besar,

antara lain layout pabrik, SOP yang jelas, serta

budaya kerja yang bagus. Setiap bulan ada audit

rutin yang dilakukan oleh perusahaan first tier

kepada IKM yang bekerjasama untuk meng-

update standar produk, manajemen, dan

kebersihan.

Sebelum adanya kerjasama dengan perusahaan

besar, IKM logam yang memproduksi komponen

sepeda motor harus berjualan keliling Indonesia

dimana mereka harus bersaing harga dengan

produsen lain dan produk impor. Hal ini

menjadikan perang harga. Dengan adanya

kerjasama dengan perusahaan besar, kontrak kerja

terjamin dengan harga yang telah ditentukan di

awal sehingga lebih memberikan kepastian.

Kerjasama tersebut mampu meningkatkan

penjualan masing-masing IKM 15.000-30.000 pcs

per komponen per bulan dengan total omset

tambahan mencapai Rp 200 juta – Rp 500 juta per

bulan.

Selain link and match di komponen sepeda motor,

sebelumnya juga telah ada kerjasama komponen

alat berat kepada perusahaan besar (Komatsu,

Trakindo, Sumitomo) dengan 7 IKM pengolahan

logam di Tegal, yaitu PT Putra Bungsu, PT Milako

Teknik Mandiri, PT Intan Pratama, PT Karya

Paduyasa, PT Gemilang Lestari, PT Java Mandiri, PT

Prima Karya.

Pada akhir 2017, dilakukan penandatanganan 18

MoU antara IKM di Tegal dengan perusahaan-

perusahaan besar yang nantinya akan menampung

produk-produk mereka. Ke depan, industri

pengolahan logam di Tegal dapat semakin

berkembang dengan dukungan pemerintah.

SUPLEMEN III

94 95STABILITAS KEUANGAN DAERAH,PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM



BABV

Transaksi keuangan ritel yang diproses melalui SKNBI meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Aliran uang dari BI ke perbankan mencatatkan posisi net outflow seiring dengan meningkatnya kebutuhan saat Natal dan tahun ajaran baru sekolah.

Transaksi menggunakan Uang Kertas Asing (UKA) di KUPVA BB meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Penerapan elektronifikasi semakin masif, terutama dalam transaksi pembayaran jalan tol dan Pemerintah Daerah.

Kegiatan sistem pembayaran tunai dan non tunai yang aman, lancar, dan efisien, mampu memberikan dukungan pada kelancaran transaksi keuangan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2017.

SUPLEMEN III

Gambar 1. Skema Pengembangan dan Pendampingan IKM

96 STABILITAS KEUANGAN DAERAH,PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM


BABV

Transaksi keuangan ritel yang diproses melalui SKNBI meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Aliran uang dari BI ke perbankan mencatatkan posisi net outflow seiring dengan meningkatnya kebutuhan saat Natal dan tahun ajaran baru sekolah.

Transaksi menggunakan Uang Kertas Asing (UKA) di KUPVA BB meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Penerapan elektronifikasi semakin masif, terutama dalam transaksi pembayaran jalan tol dan Pemerintah Daerah.

Kegiatan sistem pembayaran tunai dan non tunai yang aman, lancar, dan efisien, mampu memberikan dukungan pada kelancaran transaksi keuangan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2017.

SUPLEMEN III

Gambar 1. Skema Pengembangan dan Pendampingan IKM

96 STABILITAS KEUANGAN DAERAH,PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

merupakan jasa sistem pembayaran ritel yang

diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Infrastruktur

SKNBI dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Transfer

Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses Data

Keuangan Elektronik (DKE) pada Layanan Transfer

Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan

Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler.

Pada triwulan IV 2017, penyelesaian transaksi non tunai

yang bersifat ritel melalui SKNBI tercatat mengalami

peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, baik

dari sisi volume maupun nominal. Perputaran volume

kliring pada triwulan laporan tercatat meningkat

3,91% (qtq) menjadi sebesar 1.117.126 Data

Keuangan Elektronik (DKE) dibandingkan penyelesaian

pada triwulan III 2017 sebesar 1.075.059 DKE. Nilai

transaksi perputaran kliring pada triwulan IV 2017

sebesar Rp42,75 triliun, meningkat 1,33% (qtq),

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp42,19

triliun. Tren pertumbuhan perputaran kliring di Jawa

Tengah pada triwulan IV 2017 sejalan dengan

pertumbuhan kliring nasional.

Secara tahunan, penyelesaian transaksi kliring di Jawa

Tengah masih melanjutkan tren kontraksi. Dari sisi

volume, perputaran kliring pada triwulan IV 2017

tercatat tumbuh negatif sebesar 7,09% (yoy)


memproses 1.202.339 DKE. Nilai transaksi perputaran

kliring pada triwulan IV 2017 lebih rendah 17,10%

(yoy) dibandingkan nilai perputaran kliring pada

triwulan IV 2016 sebesar Rp51,57 triliun.

Perkembangan rata-rata transaksi kliring harian

mencatat perbaikan dari sisi volume, meskipun

mengalami kontraksi dari sisi nominal. Rata-rata harian

volume perputaran kliring di Jawa Tengah sebesar

17.732 DKE, atau lebih t inggi 2,26% (qtq)

dibandingkan rata-rata harian pada triwulan

sebelumnya yang memproses 17.340 DKE. Dari sisi

nominal, nilai rata-rata harian perputaran kliring

sebesar Rp678,64 miliar, tercatat lebih rendah 0,28%

dibandingkan triwulan sebelumnya yang memproses

transaksi dengan nilai Rp680,55 miliar per hari.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,

volume dan nominal rata-rata harian perputaran kliring

mengalami pertumbuhan negatif sebesar masing-

masing 7,09% (yoy) dan 17,10% (yoy).

Perkembangan positif penyelesaian transaksi kliring

pada triwulan IV 2017 dibandingkan triwulan

sebelumnya sejalan dengan peningkatan konsumsi

rumah tangga serta realisasi pembayaran investasi.

5.1. PERKEMBANGAN TRANSAKSI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan IPR SPE dan SBT SKDU

INDEKS%, YOY

Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah

400

600

800

1,000 RP MILIAR RIBU TRANSAKSI

NOMINAL SKNBI VOLUME - SKALA KANAN

12

14

16

18

20

-15,0

,0

15,0

30,0

45,0

60,0

75,0



2017IIII II III IV

2013I II III IV

2012I II III IV I II

2014 2015III IV I


2013I

2017II III IV

-50

0

50

100

150

200

250

PERTUMBUHAN TAHUNAN RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN JAWA TENGAH - VOLUMEPERTUMBUHAN TAHUNAN RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN JAWA TENGAH - NOMINALINDEKS PENJUALAN RIIL - SKALA KANAN SALDO BERSIH TERTIMBANG SKDU - SKALA KANAN

99

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARANDAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

merupakan jasa sistem pembayaran ritel yang

diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Infrastruktur

SKNBI dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Transfer

Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses Data

Keuangan Elektronik (DKE) pada Layanan Transfer

Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan

Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler.

Pada triwulan IV 2017, penyelesaian transaksi non tunai

yang bersifat ritel melalui SKNBI tercatat mengalami

peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, baik

dari sisi volume maupun nominal. Perputaran volume

kliring pada triwulan laporan tercatat meningkat

3,91% (qtq) menjadi sebesar 1.117.126 Data

Keuangan Elektronik (DKE) dibandingkan penyelesaian

pada triwulan III 2017 sebesar 1.075.059 DKE. Nilai

transaksi perputaran kliring pada triwulan IV 2017

sebesar Rp42,75 triliun, meningkat 1,33% (qtq),

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp42,19

triliun. Tren pertumbuhan perputaran kliring di Jawa

Tengah pada triwulan IV 2017 sejalan dengan

pertumbuhan kliring nasional.

Secara tahunan, penyelesaian transaksi kliring di Jawa

Tengah masih melanjutkan tren kontraksi. Dari sisi

volume, perputaran kliring pada triwulan IV 2017

tercatat tumbuh negatif sebesar 7,09% (yoy)


memproses 1.202.339 DKE. Nilai transaksi perputaran

kliring pada triwulan IV 2017 lebih rendah 17,10%

(yoy) dibandingkan nilai perputaran kliring pada

triwulan IV 2016 sebesar Rp51,57 triliun.

Perkembangan rata-rata transaksi kliring harian

mencatat perbaikan dari sisi volume, meskipun

mengalami kontraksi dari sisi nominal. Rata-rata harian

volume perputaran kliring di Jawa Tengah sebesar

17.732 DKE, atau lebih t inggi 2,26% (qtq)

dibandingkan rata-rata harian pada triwulan

sebelumnya yang memproses 17.340 DKE. Dari sisi

nominal, nilai rata-rata harian perputaran kliring

sebesar Rp678,64 miliar, tercatat lebih rendah 0,28%

dibandingkan triwulan sebelumnya yang memproses

transaksi dengan nilai Rp680,55 miliar per hari.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,

volume dan nominal rata-rata harian perputaran kliring

mengalami pertumbuhan negatif sebesar masing-

masing 7,09% (yoy) dan 17,10% (yoy).

Perkembangan positif penyelesaian transaksi kliring

pada triwulan IV 2017 dibandingkan triwulan

sebelumnya sejalan dengan peningkatan konsumsi

rumah tangga serta realisasi pembayaran investasi.

5.1. PERKEMBANGAN TRANSAKSI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan IPR SPE dan SBT SKDU

INDEKS%, YOY

Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah

400

600

800

1,000 RP MILIAR RIBU TRANSAKSI

NOMINAL SKNBI VOLUME - SKALA KANAN

12

14

16

18

20

-15,0

,0

15,0

30,0

45,0

60,0

75,0



2017IIII II III IV

2013I II III IV


2014 2015III IV I


2013I

2017II III IV

-50

0

50

100

150

200

250

PERTUMBUHAN TAHUNAN RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN JAWA TENGAH - VOLUMEPERTUMBUHAN TAHUNAN RATA-RATA PERPUTARAN KLIRING HARIAN JAWA TENGAH - NOMINALINDEKS PENJUALAN RIIL - SKALA KANAN SALDO BERSIH TERTIMBANG SKDU - SKALA KANAN

99

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


RP TRILIUN

Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah

SEMARANG SOLO PURWOKERTO TEGAL

Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah

(20)

(15)

(10)

(5)

-

5

10

15

20

25

30 RP TRILIUN

INFLOW OUTFLOW NET INFLOW/(OUTFLOW)

(7)

(5)

(3)

(1)

2

4

6

8

10



2013I



2014 2015III IV I


2013I


2012

Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah

LEMBARRP MILIAR

VOLUME - SKALA KANANNOMINAL

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

100

150

200

250

300

350



2013I

2017II III IV

Pertumbuhan tahunan volume dan nominal rata-rata

harian penarikan cek dan BG kosong pada triwulan IV

2017 mengalami perbaikan yang diindikasikan dengan

penurunan rata-rata harian penarikan cek dan BG

kosong masing-masing sebesar 32,34% (yoy) dan

39,04% (yoy).

uang kartal keluar dari Bank Indonesia (outflow)

menunjukkan peningkatan sebesar 61,05% (qtq) dari

Rp9,92 triliun pada triwulan III 2017 menjadi Rp15,98

triliun pada triwulan IV 2017.

Pertumbuhan tahunan outflow pada triwulan IV 2017

tercatat menurun 32,83% (yoy), lebih tinggi


yang mencatat pertumbuhan sebesar 2,92% (yoy).

Posisi inflow tercatat tumbuh 0,30% (yoy), lebih rendah

dibandingkan inflow pada triwulan IV 2016 yang

tumbuh 16,57% (yoy). Dengan demikian posisi net

outflow pada triwulan laporan tercatat tumbuh

148,01% (yoy), berbalik arah dibandingkan periode

yang sama tahun lalu yang mengalami posisi net inflow

dengan pertumbuhan sebesar 98,11% (yoy).

Peningkatan kebutuhan uang kartal masyarakat pada

triwulan IV 2017 terkait dengan persiapan Natal dan

tahun ajaran baru sekolah, sehingga pada periode

tersebut terjadi kenaikan outflow yang signifikan saat

terjadi penipisan inflow. Secara spasial, aliran uang

kartal melalui Bank Indonesia di Semarang dan Solo

mencatat net inflow mengingat peran kedua kota

tersebut sebagai kota pusat perekonomian di Jawa

Tengah. Sementara itu, posisi aliran kas melalui Bank

Indonesia Purwokerto dan Tegal mencatat net outflow.

5.2. PERKEMBANGAN PENGELOLAAN UANG RUPIAHPergerakan uang kartal melalui Bank Indonesia di Jawa

Tengah pada triwulan IV 2017 mencatatkan net

outflow dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi net

outflow mencapai 106,51% (qtq) atau sebesar Rp1,27

triliun, berbalik arah setelah mencatat posisi net inflow

sebesar Rp19,45 triliun pada triwulan sebelumnya.

Posisi aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat

ke Bank Indonesia (inflow) menunjukkan pertumbuhan

negatif sebesesar 49,92% (qtq) menjadi Rp14,71 triliun

pada triwulan laporan dibandingkan triwulan

sebelumnya sebesar Rp29,37 triliun. Sementara aliran

Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI BerdasarkanDaerah Pengiriman

SEMARANG SOLO PURWOKERTO TEGAL KUDUS PEKALONGAN LAINNYA

RIBU TRANSAKSI

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI BerdasarkanDaerah Pengiriman


RP MILIAR

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

-I II III IV I II

2014 2015III IV I


2013I


2014 2015III IV I


2013I

2017II III IV

Kegiatan operasional PWD yang dilaksanakan oleh

KPWD selain BI di wilayah Kudus, Magelang, Salatiga,

dan Purworejo pada triwulan IV 2017 berjalan lancar

sesuai jadwal. Selama periode pelaporan tidak terdapat

kendala serta permasalahan yang dihadapi termasuk

keadaan tidak normal dan/atau kondisi darurat. Jumlah

perwakilan peserta yang mengikuti kegiatan PWD

melalui KPWD selain BI di wilayah kerja KPwBI Provinsi

Jawa Tengah sebanyak 28 bank peserta. Perputaran

warkat tertinggi terdapat di KPWD Kudus dengan rata-

rata harian mencapai 258 warkat dengan nilai

mencapai Rp11,05 miliar. Sementara perputaran

warkat terendah terdapat di KPWD Purworejo dengan

rata-rata harian 23 warkat dengan nilai mencapai

Rp0,61 miliar.

Perputaran kliring Jawa Tengah didominasi oleh

transaksi kliring debet penyerahan berupa penyerahan

cek dan bilyet giro. Pada triwulan IV 2017, penarikan

cek dan bi lyet giro (BG) kosong mengalami

peningkatan, baik dari sisi nominal maupun volume,

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Rata-rata

cek dan BG kosong yang dikliringkan per hari pada

triwulan laporan meningkat sebesar 2,68% (qtq)

menjadi 135 lembar per hari dari triwulan sebelumnya

sebesar 131 lembar per hari. Sejalan dengan

peningkatan volume penarikan cek dan BG kosong,

rata-rata nilai penarikan cek dan BG kosong mencatat

peningkatan sebesar 10,79% (qtq) dari Rp4,64 miliar

per hari pada triwulan III 2017 menjadi sebesar Rp5,14

miliar per hari pada triwulan laporan.

Hal ini dikonfirmasi oleh peningkatan indikator rata-

rata Indeks Penjualan Riil (IPR) hasil Survei Penjualan

Eceran (SPE) sebesar 7,20 poin menjadi 182,30

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 175,09.

Selain itu, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil Survei

Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan

percepatan kegiatan usaha, yang didorong oleh

peningkatan kegiatan investasi. Pertumbuhan investasi

terjadi pada seluruh sektor ekonomi, bahkan pada

sebagian besar sektor pertumbuhan lebih tinggi

dibandingkan periode sebelumnya.

Di Jawa Tengah terdapat 10 Koordinator Pertukaran

Warkat Debit (KPWD), yang diselenggarakan oleh Bank

Indonesia maupun KPWD selain BI. Diantara KPWD

tersebut, kota Semarang mencatatkan transaksi kliring

terbesar di Jawa Tengah dengan pangsa volume dan

nominal kliring sebesar masing-masing 43,99% dan

43,42%. Pangsa volume dan nilai transaksi kliring kota

Semarang pada triwulan laporan mengalami

peningkatan dibanding triwulan sebelumnya sebesar

masing-masing 43,36% dan 41,70%. Kota selanjutnya

yang memberikan sumbangan terbesar terhadap

perputaran kliring Jawa Tengah adalah kota Solo

dengan pangsa volume dan nominal masing-masing

sebesar 23,20% dan 24,92%, sedangkan kota-kota

lain hanya memberikan kontribusi di bawah 8%.

100 101

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

RP TRILIUN

Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah


Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah

(20)

(15)

(10)

(5)

-

5

10

15

20

25

30 RP TRILIUN

INFLOW OUTFLOW NET INFLOW/(OUTFLOW)

(7)

(5)

(3)

(1)

2

4

6

8

10



2013I



2014 2015III IV I


2013I


2012

Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah

LEMBARRP MILIAR

VOLUME - SKALA KANANNOMINAL

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

100

150

200

250

300

350



2013I

2017II III IV

Pertumbuhan tahunan volume dan nominal rata-rata

harian penarikan cek dan BG kosong pada triwulan IV

2017 mengalami perbaikan yang diindikasikan dengan

penurunan rata-rata harian penarikan cek dan BG

kosong masing-masing sebesar 32,34% (yoy) dan

39,04% (yoy).

uang kartal keluar dari Bank Indonesia (outflow)

menunjukkan peningkatan sebesar 61,05% (qtq) dari

Rp9,92 triliun pada triwulan III 2017 menjadi Rp15,98

triliun pada triwulan IV 2017.

Pertumbuhan tahunan outflow pada triwulan IV 2017

tercatat menurun 32,83% (yoy), lebih tinggi


yang mencatat pertumbuhan sebesar 2,92% (yoy).

Posisi inflow tercatat tumbuh 0,30% (yoy), lebih rendah

dibandingkan inflow pada triwulan IV 2016 yang

tumbuh 16,57% (yoy). Dengan demikian posisi net

outflow pada triwulan laporan tercatat tumbuh

148,01% (yoy), berbalik arah dibandingkan periode

yang sama tahun lalu yang mengalami posisi net inflow

dengan pertumbuhan sebesar 98,11% (yoy).

Peningkatan kebutuhan uang kartal masyarakat pada

triwulan IV 2017 terkait dengan persiapan Natal dan

tahun ajaran baru sekolah, sehingga pada periode

tersebut terjadi kenaikan outflow yang signifikan saat

terjadi penipisan inflow. Secara spasial, aliran uang

kartal melalui Bank Indonesia di Semarang dan Solo

mencatat net inflow mengingat peran kedua kota

tersebut sebagai kota pusat perekonomian di Jawa

Tengah. Sementara itu, posisi aliran kas melalui Bank

Indonesia Purwokerto dan Tegal mencatat net outflow.

5.2. PERKEMBANGAN PENGELOLAAN UANG RUPIAHPergerakan uang kartal melalui Bank Indonesia di Jawa

Tengah pada triwulan IV 2017 mencatatkan net

outflow dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi net

outflow mencapai 106,51% (qtq) atau sebesar Rp1,27

triliun, berbalik arah setelah mencatat posisi net inflow

sebesar Rp19,45 triliun pada triwulan sebelumnya.

Posisi aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat

ke Bank Indonesia (inflow) menunjukkan pertumbuhan

negatif sebesesar 49,92% (qtq) menjadi Rp14,71 triliun

pada triwulan laporan dibandingkan triwulan

sebelumnya sebesar Rp29,37 triliun. Sementara aliran

Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI BerdasarkanDaerah Pengiriman


RIBU TRANSAKSI

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI BerdasarkanDaerah Pengiriman


RP MILIAR

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

-I II III IV I II

2014 2015III IV I


2013I


2014 2015III IV I


2013I

2017II III IV

Kegiatan operasional PWD yang dilaksanakan oleh

KPWD selain BI di wilayah Kudus, Magelang, Salatiga,

dan Purworejo pada triwulan IV 2017 berjalan lancar

sesuai jadwal. Selama periode pelaporan tidak terdapat

kendala serta permasalahan yang dihadapi termasuk

keadaan tidak normal dan/atau kondisi darurat. Jumlah

perwakilan peserta yang mengikuti kegiatan PWD

melalui KPWD selain BI di wilayah kerja KPwBI Provinsi

Jawa Tengah sebanyak 28 bank peserta. Perputaran

warkat tertinggi terdapat di KPWD Kudus dengan rata-

rata harian mencapai 258 warkat dengan nilai

mencapai Rp11,05 miliar. Sementara perputaran

warkat terendah terdapat di KPWD Purworejo dengan

rata-rata harian 23 warkat dengan nilai mencapai

Rp0,61 miliar.

Perputaran kliring Jawa Tengah didominasi oleh

transaksi kliring debet penyerahan berupa penyerahan

cek dan bilyet giro. Pada triwulan IV 2017, penarikan

cek dan bi lyet giro (BG) kosong mengalami

peningkatan, baik dari sisi nominal maupun volume,

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Rata-rata

cek dan BG kosong yang dikliringkan per hari pada

triwulan laporan meningkat sebesar 2,68% (qtq)

menjadi 135 lembar per hari dari triwulan sebelumnya

sebesar 131 lembar per hari. Sejalan dengan

peningkatan volume penarikan cek dan BG kosong,

rata-rata nilai penarikan cek dan BG kosong mencatat

peningkatan sebesar 10,79% (qtq) dari Rp4,64 miliar

per hari pada triwulan III 2017 menjadi sebesar Rp5,14

miliar per hari pada triwulan laporan.

Hal ini dikonfirmasi oleh peningkatan indikator rata-

rata Indeks Penjualan Riil (IPR) hasil Survei Penjualan

Eceran (SPE) sebesar 7,20 poin menjadi 182,30

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 175,09.

Selain itu, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil Survei

Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan

percepatan kegiatan usaha, yang didorong oleh

peningkatan kegiatan investasi. Pertumbuhan investasi

terjadi pada seluruh sektor ekonomi, bahkan pada

sebagian besar sektor pertumbuhan lebih tinggi

dibandingkan periode sebelumnya.

Di Jawa Tengah terdapat 10 Koordinator Pertukaran

Warkat Debit (KPWD), yang diselenggarakan oleh Bank

Indonesia maupun KPWD selain BI. Diantara KPWD

tersebut, kota Semarang mencatatkan transaksi kliring

terbesar di Jawa Tengah dengan pangsa volume dan

nominal kliring sebesar masing-masing 43,99% dan

43,42%. Pangsa volume dan nilai transaksi kliring kota

Semarang pada triwulan laporan mengalami

peningkatan dibanding triwulan sebelumnya sebesar

masing-masing 43,36% dan 41,70%. Kota selanjutnya

yang memberikan sumbangan terbesar terhadap

perputaran kliring Jawa Tengah adalah kota Solo

dengan pangsa volume dan nominal masing-masing

sebesar 23,20% dan 24,92%, sedangkan kota-kota

lain hanya memberikan kontribusi di bawah 8%.

100 101

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

PEMBELIANPENJUALAN PERTUMBUHAN TAHUNAN TRANSAKSI - SKALA KANAN

PERTUMBUHAN TAHUNAN KUNJUNGAN WISMAN - SKALA KANAN

Grafik 5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan Wisatawan Asing di Jawa Tengah

Grafik 5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVABukan Bank di Jawa Tengah

RP MILIARRP MILIAR %, YOY

-

150

300

450

600

750

-

150

300

450

600

750

USD SGD MYR EUR JPY LAINNYA

(80)

(40)

0

40

80

120



2013I


2014 2015III IV I


2013I

2017II III IV

Apabila dibedakan berdasarkan daerahnya, uang palsu

paling banyak ditemukan di Semarang (42,73%).

Sementara pangsa penemuan uang palsu di kota lain

adalah Solo (23,70%), Tegal (20,61%), dan Purwokerto

(12,96%). Penemuan tersebut antara lain berasal dari

klarifikasi perbankan ke Bank Indonesia (95,31%),

setoran masyarakat melalui loket penukaran (2,56%),

hasil setoran bank (2,12%), serta klarifikasi masyarakat

ke Bank Indonesia (0,01%).

Grafik 5.12 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan

95,31% 2,56% 2,12% 0,01%

SETORAN BANKKLARIFIKASI BANK KLARIFIKASI MASYARAKATMASYARAKAT

diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pasar

keuangan terutama pasar valuta asing domestik untuk

mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah serta

menjaga kelangsungan ekonomi.

Nilai transaksi penukaran valuta asing melalui KUPVA

BB tersebut pada triwulan pelaporan mencapai

Rp674,47 miliar, lebih tinggi 5,78% (qtq) dibandingkan

nilai transaksi triwulan sebelumnya sebesar Rp637,60

miliar. Sejalan dengan pertumbuhan triwulanan,

pertumbuhan tahunan transaksi penukaran valuta

asing juga masih melanjutkan tren positif. Nilai

transaksi tercatat tumbuh 5,40% (yoy), berbalik arah


mencatat pertumbuhan negatif sebesar 2,20%.

Peningkatan transaksi pembelian dan penjualan valuta

asing melalui KUPVA BB ini sejalan dengan

meningkatnya kunjungan wisatawan asing ke Jawa

Tengah sebesar 31,27% (yoy). Pada triwulan IV 2017,

wisatawan asing yang berkunjung ke Jawa Tengah

melalui Bandara Ahmad Yani – Semarang maupun

Bandara Adi Sumarmo – Solo sebesar 8.896 kunjungan,

lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya sebesar 6.777 kunjungan.

Apabila dibedakan berdasarkan jenis transaksi,

transaksi pembelian valuta asing melalui KUPVA Bukan

Bank mencapai Rp332,46 miliar atau meningkat

3,99% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar Rp319,71 miliar. Transaksi penjualan tercatat

5.3. PERKEMBANGAN TRANSAKSI PENUKARAN VALUTA ASINGDi Jawa Tengah terdapat 41 penyelenggara Kegiatan

Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

yang memiliki izin dari Bank Indonesia. Dari jumlah

tersebut, 23 KUPVA (56,10%) terdapat di wilayah kerja

KPwBI Provinsi Jawa Tengah, 9 KUPVA BB (21,95%)

terdapat di wilayah kerja KPwBI Solo, 6 KUPVA BB

(14,63%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Purwokerto,

dan 3 KUPVA BB (7,32%) terdapat di wilayah kerja

KPwBI Tegal. Penyelenggaraan KUPVA BB berizin

Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan

100.000 50.000 20.000 PECAHAN 10.000<

Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah


LEMBAR

100,000 50,000 20,000 PECAHAN<10.000

55,97% 41,83% 1,02% 1,18%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000 LEMBAR

PEMUSNAHAN % PEMUSNAHAN/INFLOW - SKALA KANAN

Grafik 5.8 Nominal dan Frekuensi Kas Keliling

NOMINAL KAS KELILING FREKUENSI KAS KELILING - SKALA KANAN

0

10

20

30

40

50

60

70

80 KALI

Grafik 5.9 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar

RP TRILIUN RASIO (%)

-

10

20

30

40

50

60

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

10

20

30

40

50

60

70

90

100

90

RP MILIAR




2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017II III IV

Dalam rangka men jamin keter sed iaan dan

meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke

masyarakat, Bank Indonesia di Jawa Tengah secara rutin

melakukan kegiatan penarikan uang Rupiah yang tidak

layak edar dari peredaran, untuk selanjutnya disortir

dan diganti dengan uang rupiah layak edar.

Pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar di Jawa

Tengah pada triwulan laporan sebesar 47,29% dari

inflow. Rasio tingkat pemusnahan uang tidak layak edar

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang

berada di level 32,00%.

Jumlah uang palsu yang ditemukan di Jawa Tengah

pada 2017 sebanyak 21.628 lembar. Jumlah ini

mengalami penurunan 16,65% dibandingkan periode

yang sama tahun lalu dengan temuan uang palsu

sebanyak 25.948 lembar. Apabila dibedakan menurut

nominalnya, uang palsu yang paling banyak ditemukan

adalah pecahan Rp100.000 sebanyak 12.105 lembar

(55,97%), diikuti oleh pecahan Rp50.000 sebanyak

9.048 lembar (41,83%). Sedangkan uang palsu dalam

pecahan lainnya memiliki pangsa masing-masing

pecahan kurang dari 2%.

Bank Indonesia aktif melakukan layanan kas, baik yang

dilaksanakan di dalam kantor maupun di luar kantor.

Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang

cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan

dalam kondisi layak edar atau mendorong clean money

policy. Layanan kas bagi masyarakat di kantor Bank

Indonesia dibuka untuk melayani penukaran uang

rusak, uang cacat, serta uang yang sudah dicabut dari

peredaran.

Salah satu bentuk layanan kas yang dilakukan Bank

Indonesia di luar kantor adalah kas keliling, yang rutin di

dalam kota lokasi Bank Indonesia hingga menjangkau

daerah terpencil. Pada triwulan IV 2017, Kantor Bank

Indonesia Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan

kas keliling sebanyak 13 kali. Selama kegiatan kas

keliling di triwulan pelaporan, masyarakat menukarkan

uang Rupiah sebesar Rp18,26 miliar. Kas keliling dapat

melayani penukaran uang ke pecahan yang lebih kecil

serta uang layak edar.

102 103

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



KA

JIA

N E

KO

NO

MI

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

PEMBELIANPENJUALAN PERTUMBUHAN TAHUNAN TRANSAKSI - SKALA KANAN

PERTUMBUHAN TAHUNAN KUNJUNGAN WISMAN - SKALA KANAN

Grafik 5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan Wisatawan Asing di Jawa Tengah

Grafik 5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVABukan Bank di Jawa Tengah

RP MILIARRP MILIAR %, YOY

-

150

300

450

600

750

-

150

300

450

600

750

USD SGD MYR EUR JPY LAINNYA

(80)

(40)

0

40

80

120



2013I


2014 2015III IV I


2013I

2017II III IV

Apabila dibedakan berdasarkan daerahnya, uang palsu

paling banyak ditemukan di Semarang (42,73%).

Sementara pangsa penemuan uang palsu di kota lain

adalah Solo (23,70%), Tegal (20,61%), dan Purwokerto

(12,96%). Penemuan tersebut antara lain berasal dari

klarifikasi perbankan ke Bank Indonesia (95,31%),

setoran masyarakat melalui loket penukaran (2,56%),

hasil setoran bank (2,12%), serta klarifikasi masyarakat

ke Bank Indonesia (0,01%).

Grafik 5.12 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan

95,31% 2,56% 2,12% 0,01%

SETORAN BANKKLARIFIKASI BANK KLARIFIKASI MASYARAKATMASYARAKAT

diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pasar

keuangan terutama pasar valuta asing domestik untuk

mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah serta

menjaga kelangsungan ekonomi.

Nilai transaksi penukaran valuta asing melalui KUPVA

BB tersebut pada triwulan pelaporan mencapai

Rp674,47 miliar, lebih tinggi 5,78% (qtq) dibandingkan

nilai transaksi triwulan sebelumnya sebesar Rp637,60

miliar. Sejalan dengan pertumbuhan triwulanan,

pertumbuhan tahunan transaksi penukaran valuta

asing juga masih melanjutkan tren positif. Nilai

transaksi tercatat tumbuh 5,40% (yoy), berbalik arah


mencatat pertumbuhan negatif sebesar 2,20%.

Peningkatan transaksi pembelian dan penjualan valuta

asing melalui KUPVA BB ini sejalan dengan

meningkatnya kunjungan wisatawan asing ke Jawa

Tengah sebesar 31,27% (yoy). Pada triwulan IV 2017,

wisatawan asing yang berkunjung ke Jawa Tengah

melalui Bandara Ahmad Yani – Semarang maupun

Bandara Adi Sumarmo – Solo sebesar 8.896 kunjungan,

lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya sebesar 6.777 kunjungan.

Apabila dibedakan berdasarkan jenis transaksi,

transaksi pembelian valuta asing melalui KUPVA Bukan

Bank mencapai Rp332,46 miliar atau meningkat

3,99% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar Rp319,71 miliar. Transaksi penjualan tercatat

5.3. PERKEMBANGAN TRANSAKSI PENUKARAN VALUTA ASINGDi Jawa Tengah terdapat 41 penyelenggara Kegiatan

Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

yang memiliki izin dari Bank Indonesia. Dari jumlah

tersebut, 23 KUPVA (56,10%) terdapat di wilayah kerja

KPwBI Provinsi Jawa Tengah, 9 KUPVA BB (21,95%)

terdapat di wilayah kerja KPwBI Solo, 6 KUPVA BB

(14,63%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Purwokerto,

dan 3 KUPVA BB (7,32%) terdapat di wilayah kerja

KPwBI Tegal. Penyelenggaraan KUPVA BB berizin

Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan

100.000 50.000 20.000 PECAHAN 10.000<

Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah


LEMBAR

100,000 50,000 20,000 PECAHAN<10.000

55,97% 41,83% 1,02% 1,18%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000 LEMBAR

PEMUSNAHAN % PEMUSNAHAN/INFLOW - SKALA KANAN

Grafik 5.8 Nominal dan Frekuensi Kas Keliling

NOMINAL KAS KELILING FREKUENSI KAS KELILING - SKALA KANAN

0

10

20

30

40

50

60

70

80 KALI

Grafik 5.9 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar

RP TRILIUN RASIO (%)

-

10

20

30

40

50

60

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

10

20

30

40

50

60

70

90

100

90

RP MILIAR




2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017II III IV

Dalam rangka men jamin keter sed iaan dan

meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke

masyarakat, Bank Indonesia di Jawa Tengah secara rutin

melakukan kegiatan penarikan uang Rupiah yang tidak

layak edar dari peredaran, untuk selanjutnya disortir

dan diganti dengan uang rupiah layak edar.

Pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar di Jawa

Tengah pada triwulan laporan sebesar 47,29% dari

inflow. Rasio tingkat pemusnahan uang tidak layak edar

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang

berada di level 32,00%.

Jumlah uang palsu yang ditemukan di Jawa Tengah

pada 2017 sebanyak 21.628 lembar. Jumlah ini

mengalami penurunan 16,65% dibandingkan periode

yang sama tahun lalu dengan temuan uang palsu

sebanyak 25.948 lembar. Apabila dibedakan menurut

nominalnya, uang palsu yang paling banyak ditemukan

adalah pecahan Rp100.000 sebanyak 12.105 lembar

(55,97%), diikuti oleh pecahan Rp50.000 sebanyak

9.048 lembar (41,83%). Sedangkan uang palsu dalam

pecahan lainnya memiliki pangsa masing-masing

pecahan kurang dari 2%.

Bank Indonesia aktif melakukan layanan kas, baik yang

dilaksanakan di dalam kantor maupun di luar kantor.

Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang

cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan

dalam kondisi layak edar atau mendorong clean money

policy. Layanan kas bagi masyarakat di kantor Bank

Indonesia dibuka untuk melayani penukaran uang

rusak, uang cacat, serta uang yang sudah dicabut dari

peredaran.

Salah satu bentuk layanan kas yang dilakukan Bank

Indonesia di luar kantor adalah kas keliling, yang rutin di

dalam kota lokasi Bank Indonesia hingga menjangkau

daerah terpencil. Pada triwulan IV 2017, Kantor Bank

Indonesia Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan

kas keliling sebanyak 13 kali. Selama kegiatan kas

keliling di triwulan pelaporan, masyarakat menukarkan

uang Rupiah sebesar Rp18,26 miliar. Kas keliling dapat

melayani penukaran uang ke pecahan yang lebih kecil

serta uang layak edar.

102 103

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



KA

JIA

N E

KO

NO

MI

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

Apabila ditinjau dari luas wilayahnya, rasio ketersediaan

layanan keuangan dibandingkan 1.000 km2 luas

wilayah di masing-masing kabupaten/kota Jawa

Tengah, daerah yang memiliki ketersediaan layanan

keuangan tertinggi dibandingkan luas wilayahnya

adalah Kota Solo. Sementara daerah yang memiliki nilai

rasio terendah adalah Kabupaten Pekalongan.

Aspek ini perlu menjadi perhatian bagi pemangku

kebijakan dan industri keuangan agar dapat

meningkatkan jangkauan layanan keuangan bagi

masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.

Bank Indonesia melakukan terobosan dalam membuka

poin layanan keuangan khususnya bagi unbanked dan

underbanked melalui Layanan Keuangan Digital (LKD)

untuk meningkatkan inklusivitas keuangan di

Indonesia.

Pemanfaatan LKD dapat mendukung peningkatan

keuangan inklusif yang berdampak positif pada

p e r k e m b a n g a n e k o n o m i n a s i o n a l k a re n a

meningkatkan kesejahteraan individu atau rumah

tangga, mengurangi tingkat kemiskinan, pemerataan

pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi

mulai dari tingkat lokal. Sehingga dapat berdampak

positif pada stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas

sistem keuangan.

Bank Indonesia mengawal penyaluran program

pemerintah berupa bantuan sosial non tunai kepada

Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik berupa

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT) melalui pelaksanaan koordinasi

dengan Dinas Sosial dan bank penyalur. Setiap

penyaluran bansos dilakukan dalam bentuk non tunai

melalui sistem perbankan dan diintegrasikan dalam

satu kartu (kartu kombo), atau yang dikenal dengan

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Transformasi

penyaluran bansos dari tunai menjadi non tunai antara

lain dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan

prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah,

tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi) serta

meningkatkan kesempatan dan kemampuan

masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan

layanan keuangan.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng turut

memfasilitasi program elektronifikasi pembayaran jalan

tol, khususnya di Semarang-Salatiga. Ruas jalan tol

yang dikelola oleh PT. Jasa Marga dan PT. Trans Marga

Jateng telah dielektronifikasi secara bertahap.

Pembayaran di ruas jalan tol dimaksud dapat difasilitasi

menggunakan uang elektronik yang diterbitkan oleh

Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BCA. Elektronifikasi

dilakukan untuk menciptakan layanan non tunai yang

aman, cepat, efisien, dan transparan.

RASIO KETERSEDIAAN LAYANAN KEUANGAN RASIO KETERSEDIAAN AGEN LKD

Grafik 5.15 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengahdibandingkan 100.000 Penduduk Dewasa

0

100

200

300

400

KAB.

SEM

ARA

NG

KAB.

KEN

DA

L

KAB.

DEM

AK

KAB.

GRO

BOG

AN

KAB.

PEK

ALO

NG

AN

KAB.

TEG

AL

KAB.

BRE

BES

KAB.

PAT

I

KAB.

KU

DU

S

KAB.

PEM

ALA

NG

KAB.

JEPA

RA

KAB.

REM

BAN

G

KAB.

BLO

RA

KAB.

BA

NYU

MA

S

KAB.

CIL

AC

AP

KAB.

PU

RBA

LIN

GG

A

KAB.

BA

NJA

RNEG

ARA

KAB.

MA

GEL

AN

G

KAB.

TEM

AN

GG

UN

G

KAB.

WO

NO

SOBO

KAB.

PU

RWO

REJO

KAB.

KEB

UM

EN

KAB.

KLA

TEN

KAB.

BO

YOLA

LI

KAB.

SRA

GEN

KAB.

SU

KOH

ARJ

O

KAB.

KA

RAN

GA

NYA

R

KAB.

WO

NO

GIR

I

KAB.

BAT

AN

G

KOTA

SEM

ARA

NG

KOTA

SA

LATI

GA

KOTA

PEK

ALO

NG

AN

KOTA

TEG

AL

KOTA

MA

GEL

AN

G

KOTA

SU

RAKA

RTA

/SO

LO


Grafik 5.16 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengahdibandingkan 1.000 km2 Luas Wilayah

0

100

200

300

400

KAB.

SEM

ARA

NG

KAB.

KEN

DA

L

KAB.

DEM

AK

KAB.

GRO

BOG

AN

KAB.

PEK

ALO

NG

AN

KAB.

TEG

AL

KAB.

BRE

BES

KAB.

PAT

I

KAB.

KU

DU

S

KAB.

PEM

ALA

NG

KAB.

JEPA

RA

KAB.

REM

BAN

G

KAB.

BLO

RA

KAB.

BA

NYU

MA

S

KAB.

CIL

AC

AP

KAB.

PU

RBA

LIN

GG

A

KAB.

BA

NJA

RNEG

ARA

KAB.

MA

GEL

AN

G

KAB.

TEM

AN

GG

UN

G

KAB.

WO

NO

SOBO

KAB.

PU

RWO

REJO

KAB.

KEB

UM

EN

KAB.

KLA

TEN

KAB.

BO

YOLA

LI

KAB.

SRA

GEN

KAB.

SU

KOH

ARJ

O

KAB.

KA

RAN

GA

NYA

R

KAB.

WO

NO

GIR

I

KAB.

BAT

AN

G

KOTA

SEM

ARA

NG

KOTA

SA

LATI

GA

KOTA

PEK

ALO

NG

AN

KOTA

TEG

AL

KOTA

MA

GEL

AN

G

KOTA

SU

RAKA

RTA

/SO

LO

di Bank Indones ia agar dapat mendukung

pembentukan iklim sistem pembayaran yang aman,

lancar, efisien, serta melindungi konsumen.

mengalami perbaikan dengan tumbuh sebesar 7,59%

(qtq) menjadi Rp342,01, setelah mencatat kontraksi

sebesar 1,51% (qtq) pada triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan tahunan transaksi pembelian dan

penjualan mencatat pertumbuhan negatif sebesar

masing-masing 4,26% (yoy) dan 6,54% (yoy).

Berdasarkan mata uang yang diperdagangkan, Dolar

Amerika Serikat (USD) masih mendominasi transaksi

pada triwulan IV 2017 (32,15%) yang diikuti oleh Dolar

Singapura (SGD, 22,48%), Euro (EUR, 8,61%), Ringgit

Malaysia (MYR, 7,24%), dan Yen Jepang (JPY, 5,90%).

Sementara transaksi mata uang lainnya memiliki

pangsa 23,62%. Penggunaan USD masih mendominasi

transaksi di Jawa Tengah seiring dengan peran USD

sebagai mata uang internasional serta peran Amerika

Serikat sebagai negara tujuan ekspor terbesar Jawa

Tengah.

Bank Indonesia aktif melakukan pengawasan kepada

KUPVA BB berizin untuk pengembangan industri yang

sehat dan efisien serta mencegah dimanfaatkannya

KUPVA BB untuk pencucian uang, pendanaan

terorisme, atau kejahatan lainnya. Bank Indonesia juga

bekerjasama dengan kepolisian di daerah untuk

melakukan penertiban KUPVA BB yang belum berizin.

Bank Indonesia terus mendorong KUPVA BB yang

belum berizin untuk untuk segera mengurus perizinan

5.4. PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI DAN KEUANGAN INKLUSIFBank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem

pembayaran memiliki tugas dan peran yang esensial

dalam mengakselerasi penggunaan layanan keuangan

non tunai. Saat ini, akses keuangan bagi masyarakat

yang difasilitasi oleh jaringan kantor bank umum masih

terpusat di kota-kota dengan aktivitas perekonomian

yang tinggi di Jawa Tengah.

Berdasarkan rasio ketersediaan layanan keuangan

dibandingkan 100.000 penduduk dewasa di masing-

masing kabupaten/kota Jawa Tengah, daerah yang

penduduknya mendapat layanan keuangan melalui

kantor perbankan maupun ATM dalam jumlah tertinggi

adalah Kota Magelang dengan nilai rasio 358,4, diikuti

oleh kota Solo dan Tegal. Sementara itu, jumlah agen

LKD yang melayani setiap 100.000 penduduk dewasa

di Jawa Tengah berdasarkan nilai rasio dimaksud juga

masih terpusat di perkotaan, yaitu Kota Semarang.

Daerah dengan ketersediaan layanan keuangan yang

relatif rendah bagi penduduk dewasa adalah

Kabupaten Pekalongan.

104 105

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



KA

JIA

N E

KO

NO

MI

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

Apabila ditinjau dari luas wilayahnya, rasio ketersediaan

layanan keuangan dibandingkan 1.000 km2 luas

wilayah di masing-masing kabupaten/kota Jawa

Tengah, daerah yang memiliki ketersediaan layanan

keuangan tertinggi dibandingkan luas wilayahnya

adalah Kota Solo. Sementara daerah yang memiliki nilai

rasio terendah adalah Kabupaten Pekalongan.

Aspek ini perlu menjadi perhatian bagi pemangku

kebijakan dan industri keuangan agar dapat

meningkatkan jangkauan layanan keuangan bagi

masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.

Bank Indonesia melakukan terobosan dalam membuka

poin layanan keuangan khususnya bagi unbanked dan

underbanked melalui Layanan Keuangan Digital (LKD)

untuk meningkatkan inklusivitas keuangan di

Indonesia.

Pemanfaatan LKD dapat mendukung peningkatan

keuangan inklusif yang berdampak positif pada

p e r k e m b a n g a n e k o n o m i n a s i o n a l k a re n a

meningkatkan kesejahteraan individu atau rumah

tangga, mengurangi tingkat kemiskinan, pemerataan

pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi

mulai dari tingkat lokal. Sehingga dapat berdampak

positif pada stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas

sistem keuangan.

Bank Indonesia mengawal penyaluran program

pemerintah berupa bantuan sosial non tunai kepada

Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik berupa

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT) melalui pelaksanaan koordinasi

dengan Dinas Sosial dan bank penyalur. Setiap

penyaluran bansos dilakukan dalam bentuk non tunai

melalui sistem perbankan dan diintegrasikan dalam

satu kartu (kartu kombo), atau yang dikenal dengan

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Transformasi

penyaluran bansos dari tunai menjadi non tunai antara

lain dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan

prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah,

tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi) serta

meningkatkan kesempatan dan kemampuan

masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan

layanan keuangan.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng turut

memfasilitasi program elektronifikasi pembayaran jalan

tol, khususnya di Semarang-Salatiga. Ruas jalan tol

yang dikelola oleh PT. Jasa Marga dan PT. Trans Marga

Jateng telah dielektronifikasi secara bertahap.

Pembayaran di ruas jalan tol dimaksud dapat difasilitasi

menggunakan uang elektronik yang diterbitkan oleh

Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BCA. Elektronifikasi

dilakukan untuk menciptakan layanan non tunai yang

aman, cepat, efisien, dan transparan.


Grafik 5.15 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengahdibandingkan 100.000 Penduduk Dewasa

0

100

200

300

400

KAB.

SEM

ARA

NG

KAB.

KEN

DA

L

KAB.

DEM

AK

KAB.

GRO

BOG

AN

KAB.

PEK

ALO

NG

AN

KAB.

TEG

AL

KAB.

BRE

BES

KAB.

PAT

I

KAB.

KU

DU

S

KAB.

PEM

ALA

NG

KAB.

JEPA

RA

KAB.

REM

BAN

G

KAB.

BLO

RA

KAB.

BA

NYU

MA

S

KAB.

CIL

AC

AP

KAB.

PU

RBA

LIN

GG

A

KAB.

BA

NJA

RNEG

ARA

KAB.

MA

GEL

AN

G

KAB.

TEM

AN

GG

UN

G

KAB.

WO

NO

SOBO

KAB.

PU

RWO

REJO

KAB.

KEB

UM

EN

KAB.

KLA

TEN

KAB.

BO

YOLA

LI

KAB.

SRA

GEN

KAB.

SU

KOH

ARJ

O

KAB.

KA

RAN

GA

NYA

R

KAB.

WO

NO

GIR

I

KAB.

BAT

AN

G

KOTA

SEM

ARA

NG

KOTA

SA

LATI

GA

KOTA

PEK

ALO

NG

AN

KOTA

TEG

AL

KOTA

MA

GEL

AN

G

KOTA

SU

RAKA

RTA

/SO

LO


Grafik 5.16 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengahdibandingkan 1.000 km2 Luas Wilayah

0

100

200

300

400

KAB.

SEM

ARA

NG

KAB.

KEN

DA

L

KAB.

DEM

AK

KAB.

GRO

BOG

AN

KAB.

PEK

ALO

NG

AN

KAB.

TEG

AL

KAB.

BRE

BES

KAB.

PAT

I

KAB.

KU

DU

S

KAB.

PEM

ALA

NG

KAB.

JEPA

RA

KAB.

REM

BAN

G

KAB.

BLO

RA

KAB.

BA

NYU

MA

S

KAB.

CIL

AC

AP

KAB.

PU

RBA

LIN

GG

A

KAB.

BA

NJA

RNEG

ARA

KAB.

MA

GEL

AN

G

KAB.

TEM

AN

GG

UN

G

KAB.

WO

NO

SOBO

KAB.

PU

RWO

REJO

KAB.

KEB

UM

EN

KAB.

KLA

TEN

KAB.

BO

YOLA

LI

KAB.

SRA

GEN

KAB.

SU

KOH

ARJ

O

KAB.

KA

RAN

GA

NYA

R

KAB.

WO

NO

GIR

I

KAB.

BAT

AN

G

KOTA

SEM

ARA

NG

KOTA

SA

LATI

GA

KOTA

PEK

ALO

NG

AN

KOTA

TEG

AL

KOTA

MA

GEL

AN

G

KOTA

SU

RAKA

RTA

/SO

LO

di Bank Indones ia agar dapat mendukung

pembentukan iklim sistem pembayaran yang aman,

lancar, efisien, serta melindungi konsumen.

mengalami perbaikan dengan tumbuh sebesar 7,59%

(qtq) menjadi Rp342,01, setelah mencatat kontraksi

sebesar 1,51% (qtq) pada triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan tahunan transaksi pembelian dan

penjualan mencatat pertumbuhan negatif sebesar

masing-masing 4,26% (yoy) dan 6,54% (yoy).

Berdasarkan mata uang yang diperdagangkan, Dolar

Amerika Serikat (USD) masih mendominasi transaksi

pada triwulan IV 2017 (32,15%) yang diikuti oleh Dolar

Singapura (SGD, 22,48%), Euro (EUR, 8,61%), Ringgit

Malaysia (MYR, 7,24%), dan Yen Jepang (JPY, 5,90%).

Sementara transaksi mata uang lainnya memiliki

pangsa 23,62%. Penggunaan USD masih mendominasi

transaksi di Jawa Tengah seiring dengan peran USD

sebagai mata uang internasional serta peran Amerika

Serikat sebagai negara tujuan ekspor terbesar Jawa

Tengah.

Bank Indonesia aktif melakukan pengawasan kepada

KUPVA BB berizin untuk pengembangan industri yang

sehat dan efisien serta mencegah dimanfaatkannya

KUPVA BB untuk pencucian uang, pendanaan

terorisme, atau kejahatan lainnya. Bank Indonesia juga

bekerjasama dengan kepolisian di daerah untuk

melakukan penertiban KUPVA BB yang belum berizin.

Bank Indonesia terus mendorong KUPVA BB yang

belum berizin untuk untuk segera mengurus perizinan

5.4. PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI DAN KEUANGAN INKLUSIFBank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem

pembayaran memiliki tugas dan peran yang esensial

dalam mengakselerasi penggunaan layanan keuangan

non tunai. Saat ini, akses keuangan bagi masyarakat

yang difasilitasi oleh jaringan kantor bank umum masih

terpusat di kota-kota dengan aktivitas perekonomian

yang tinggi di Jawa Tengah.

Berdasarkan rasio ketersediaan layanan keuangan

dibandingkan 100.000 penduduk dewasa di masing-

masing kabupaten/kota Jawa Tengah, daerah yang

penduduknya mendapat layanan keuangan melalui

kantor perbankan maupun ATM dalam jumlah tertinggi

adalah Kota Magelang dengan nilai rasio 358,4, diikuti

oleh kota Solo dan Tegal. Sementara itu, jumlah agen

LKD yang melayani setiap 100.000 penduduk dewasa

di Jawa Tengah berdasarkan nilai rasio dimaksud juga

masih terpusat di perkotaan, yaitu Kota Semarang.

Daerah dengan ketersediaan layanan keuangan yang

relatif rendah bagi penduduk dewasa adalah

Kabupaten Pekalongan.

104 105

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH



KA

JIA

N E

KO

NO

MI

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

SUPLEMEN IV EKOSISTEM NON TUNAI DI KABUPATEN BANYUMAS

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan

gerakan yang dicanangkan oleh Bank Indonesia

pada t angga l 14 Agus tu s 2014 un tuk

meningkatkan kesadaran dan penggunaan

instrumen keuangan untuk bertransaksi secara non

tunai. Melalui GNNT, transaksi setiap individu

diharapkan dapat dilaksanakan dengan mudah,

cepat , dan ef i s ien. Konsep gerakan in i

dilatarbelakangi oleh GNNT sebagai ekosistem

strategis, dalam pencapaian Keuangan Inklusif (KI),

yang artinya seluruh tingkat masyarakat dapat

memiliki akses terhadap layanan keuangan.

Implementasi non tunai yang telah diterapkan di

Kabupaten Banyumas antara lain penggunaan

Uang elektronik sebagai alternatif pembayaran di

Pasar Manis (Pasar Tradisional), implementasi non

tunai di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan

implementasi non tunai di Pesantren Miftahul

Huda. Dalam mewujudkan ekosistem non tunai,

terdapat beberapa masalah struktural seperti

infrastruktur belum merata, akseptasi non tunai

masih rendah, dan biaya yang bervariasi. Beberapa

Profil kependudukan dan kesejahteraan dapat

mencerminkan tingkat adaptasi penduduk dalam

menghadapi perubahan khususnya adaptasi

perubahan teknologi. Berdasarkan data BPS,

jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas

sebanyak 1.635.909 jiwa dengan persentase

penduduk miskin sebesar 17,04%, lebih tinggi

dibandingkan persentase penduduk miskin

provinsi Jawa Tengah sebesar 13,01%. Jumlah

angkatan kerja di Kabupaten Banyumas tercatat

sebanyak 841.406 orang, dengan jumlah bekerja

sebanyak 785.231 orang dan pengangguran

terbuka sebanyak 38.048 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar

angkatan kerja yang sedang bekerja berpendidikan

aspek juga mempengaruhi perkembangan

ekosistem non tunai, salah satunya adalah aspek

sosial, politik, dan teknologi. Berikut hasil asesmen

kondisi ekosistem non tunai di Kabupaten

Banyumas:

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Yang Bekerja d BanyumasSumber: BPS, diolah

3.22%

18.18%

29.40%

18.05%

8.41%

13.62%

2.92%

6.19%

TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH

TIDAK/BELUM TAMAT SD

SEKOLAH DASAR

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SEKOLAH MENENGAH ATAS

SEKOLAH MENENGAH ATAS KEJURUAN

DIPLOMA I/II/III/AKADEMI

UNIVERSITAS

Grafik 2. Lapangan Kerja Berdasarkan Sektor di BanyumasSumber: BPS, diolah

17.0%

1.6%

17.3%

0.5%

14.0%

28.1%

3.4%

3.3%

14.7%


PERTANIAN

INDUSTRI PENGOLAHAN

LISTRIK, GAS DAN AIR

KONSTRUKSI

PERDAGANGAN

ANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI

KEUANGAN DAN ASURANSI

JASA KEMASYARAKATAN

Grafik 2.4 Kepemilikan Akses Layanan Keuangan di BanyumasSumber: Quick Survey KPw BI Purwokerto

BABY BOOMERS (1946-1964)GENERATION X (1965-1980)GENERATION Y DAN Z (1981-1994) DAN (1995-2010)

Grafik 2.3 Persebaran Angkatan Kerja Berdasarkan Generasi di BanyumasSumber: BPS, diolah

PUNYATIDAK PUNYA

22.10%46.99%30.92%

16.67%83.33%

1. Aspek Sosial

setingkat sekolah dasar (29,40%). Angkatan kerja

yang bekerja di Kabupaten Banyumas, mayoritas

berada pada sektor perdagangan (28,1%), diikuti

industri pengolahan (17,3%) dan pertanian

(17,0%).

Berdasarkan teori generasi, terdapat beberapa

kelompok generasi, yaitu generasi baby boomers,

generasi X, generasi Y, dan generasi Z.

Pengelompakkan generasi ini berdasarkan tahun

kelahiran yang berdampak terhadap pola pikir,

sikap terhadap teknologi, preferensi, dan adaptasi

terhadap tantangan.

Struktur angkatan kerja kabupaten Banyumas

terdiri dari 22,10% generasi baby boomers;

46,99% generasi X dan 30,92% generasi Y dan Z.

Mulai masuknya generasi Y dan Z dalam dunia

kerja memberikan peluang terhadap penetrasi

digital yang akan berdampak pada akseptasi

penggunaan non tunai.

Berdasarkan aspirasi dan preferensi, generasi baby

boomers memiliki kecenderungan mendapatkan

keamanan kerja. Sedangkan generasi X lebih

memilih untuk mencapai work life balance, dan

generasi Y serta Z memiliki preferensi terhadap

kebebasan dan fleksibilitas. Sikap pada setiap

generasi terhadap teknologi juga berbeda.

Generasi baby boomers merupakan IT adaptors,

generasi X merupakan imigran digital dan generasi

Y serta Z merupakan pengguna sistem digital dan

merupakan technoholics.

Berdasarkan hasil quick survey tentang akses 9layanan keuangan dan implementasi non tunai ,

diketahui bahwa sebanyak 83,33% responden

telah memiliki akses layanan keuangan yaitu

kepemilikan rekening tabungan di perbankan.

Alasan responden memiliki rekening tabungan di

Bank, dikarenakan sistem pemberian gaji di

perusahaan atau institusi responden disalurkan

melalui perbankan serta kebutuhan akan akses

layanan keuangan responden tersebut sangat

tinggi. Profil responden yang memiliki akses

layanan keuangan perbankan yaitu karyawan

swasta, magang, ibu rumah tangga, mahasiswa,

wirausaha, jobseekers, PNS, dokter, pedagang,

guru, dan kontraktor. Di samping itu, responden

yang tidak memiliki akses layanan keuangan

umumnya karena merasa tidak membutuhkan

Quick survey dilaksanakan terhadap 30 responden di Kabupaten Banyumas yang dipilih dengan metode random sampling.

9.

SUPLEMEN IV

107PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARANDAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARANDAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH106

SUPLEMEN IV EKOSISTEM NON TUNAI DI KABUPATEN BANYUMAS

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan

gerakan yang dicanangkan oleh Bank Indonesia

pada t angga l 14 Agus tu s 2014 un tuk

meningkatkan kesadaran dan penggunaan

instrumen keuangan untuk bertransaksi secara non

tunai. Melalui GNNT, transaksi setiap individu

diharapkan dapat dilaksanakan dengan mudah,

cepat , dan ef i s ien. Konsep gerakan in i

dilatarbelakangi oleh GNNT sebagai ekosistem

strategis, dalam pencapaian Keuangan Inklusif (KI),

yang artinya seluruh tingkat masyarakat dapat

memiliki akses terhadap layanan keuangan.

Implementasi non tunai yang telah diterapkan di

Kabupaten Banyumas antara lain penggunaan

Uang elektronik sebagai alternatif pembayaran di

Pasar Manis (Pasar Tradisional), implementasi non

tunai di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan

implementasi non tunai di Pesantren Miftahul

Huda. Dalam mewujudkan ekosistem non tunai,

terdapat beberapa masalah struktural seperti

infrastruktur belum merata, akseptasi non tunai

masih rendah, dan biaya yang bervariasi. Beberapa

Profil kependudukan dan kesejahteraan dapat

mencerminkan tingkat adaptasi penduduk dalam

menghadapi perubahan khususnya adaptasi

perubahan teknologi. Berdasarkan data BPS,

jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas

sebanyak 1.635.909 jiwa dengan persentase

penduduk miskin sebesar 17,04%, lebih tinggi

dibandingkan persentase penduduk miskin

provinsi Jawa Tengah sebesar 13,01%. Jumlah

angkatan kerja di Kabupaten Banyumas tercatat

sebanyak 841.406 orang, dengan jumlah bekerja

sebanyak 785.231 orang dan pengangguran

terbuka sebanyak 38.048 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar

angkatan kerja yang sedang bekerja berpendidikan

aspek juga mempengaruhi perkembangan

ekosistem non tunai, salah satunya adalah aspek

sosial, politik, dan teknologi. Berikut hasil asesmen

kondisi ekosistem non tunai di Kabupaten

Banyumas:

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Yang Bekerja d BanyumasSumber: BPS, diolah

3.22%

18.18%

29.40%

18.05%

8.41%

13.62%

2.92%

6.19%

TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH

TIDAK/BELUM TAMAT SD

SEKOLAH DASAR

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SEKOLAH MENENGAH ATAS

SEKOLAH MENENGAH ATAS KEJURUAN

DIPLOMA I/II/III/AKADEMI

UNIVERSITAS

Grafik 2. Lapangan Kerja Berdasarkan Sektor di BanyumasSumber: BPS, diolah

17.0%

1.6%

17.3%

0.5%

14.0%

28.1%

3.4%

3.3%

14.7%


PERTANIAN

INDUSTRI PENGOLAHAN

LISTRIK, GAS DAN AIR

KONSTRUKSI

PERDAGANGAN

ANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI

KEUANGAN DAN ASURANSI

JASA KEMASYARAKATAN

Grafik 2.4 Kepemilikan Akses Layanan Keuangan di BanyumasSumber: Quick Survey KPw BI Purwokerto

BABY BOOMERS (1946-1964)GENERATION X (1965-1980)GENERATION Y DAN Z (1981-1994) DAN (1995-2010)

Grafik 2.3 Persebaran Angkatan Kerja Berdasarkan Generasi di BanyumasSumber: BPS, diolah

PUNYATIDAK PUNYA

22.10%46.99%30.92%

16.67%83.33%

1. Aspek Sosial

setingkat sekolah dasar (29,40%). Angkatan kerja

yang bekerja di Kabupaten Banyumas, mayoritas

berada pada sektor perdagangan (28,1%), diikuti

industri pengolahan (17,3%) dan pertanian

(17,0%).

Berdasarkan teori generasi, terdapat beberapa

kelompok generasi, yaitu generasi baby boomers,

generasi X, generasi Y, dan generasi Z.

Pengelompakkan generasi ini berdasarkan tahun

kelahiran yang berdampak terhadap pola pikir,

sikap terhadap teknologi, preferensi, dan adaptasi

terhadap tantangan.

Struktur angkatan kerja kabupaten Banyumas

terdiri dari 22,10% generasi baby boomers;

46,99% generasi X dan 30,92% generasi Y dan Z.

Mulai masuknya generasi Y dan Z dalam dunia

kerja memberikan peluang terhadap penetrasi

digital yang akan berdampak pada akseptasi

penggunaan non tunai.

Berdasarkan aspirasi dan preferensi, generasi baby

boomers memiliki kecenderungan mendapatkan

keamanan kerja. Sedangkan generasi X lebih

memilih untuk mencapai work life balance, dan

generasi Y serta Z memiliki preferensi terhadap

kebebasan dan fleksibilitas. Sikap pada setiap

generasi terhadap teknologi juga berbeda.

Generasi baby boomers merupakan IT adaptors,

generasi X merupakan imigran digital dan generasi

Y serta Z merupakan pengguna sistem digital dan

merupakan technoholics.

Berdasarkan hasil quick survey tentang akses 9layanan keuangan dan implementasi non tunai ,

diketahui bahwa sebanyak 83,33% responden

telah memiliki akses layanan keuangan yaitu

kepemilikan rekening tabungan di perbankan.

Alasan responden memiliki rekening tabungan di

Bank, dikarenakan sistem pemberian gaji di

perusahaan atau institusi responden disalurkan

melalui perbankan serta kebutuhan akan akses

layanan keuangan responden tersebut sangat

tinggi. Profil responden yang memiliki akses

layanan keuangan perbankan yaitu karyawan

swasta, magang, ibu rumah tangga, mahasiswa,

wirausaha, jobseekers, PNS, dokter, pedagang,

guru, dan kontraktor. Di samping itu, responden

yang tidak memiliki akses layanan keuangan

umumnya karena merasa tidak membutuhkan

Quick survey dilaksanakan terhadap 30 responden di Kabupaten Banyumas yang dipilih dengan metode random sampling.

9.

SUPLEMEN IV

107PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARANDAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARANDAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH106

Grafik 2.9 Persentase Penggunaan Non Tunai terhadap Total Transaksidi Banyumas


BERTRANSAKSI TUNAIBERTRANSAKSI NON TUNAI

Grafik 2.5 Penggunaan Instrumen Tunai VS Non Tunai di BanyumasSumber: Quick Survey KPw BI Purwokerto

23.33%76.67%

>20% 11-20% 5-10%

akses layanan keuangan dalam kegiatan

ekonominya. Profil responden yang tidak memiliki

akses layanan keuangan perbankan yaitu

pembantu rumah tangga, ibu rumah tangga,

wirausaha, pedagang dan buruk pabrik dengan

sebaran usia 35-50 tahun.

Perkembangan penggunaan instrumen non tunai

di Banyumas juga dinilai masih kurang masif.

Sebanyak 76,67% responden masih memiliki

preferensi untuk menggunakan instrumen tunai

dalam bertransaksi dibandingkan menggunakan

instrumen non tunai. Hal tersebut karena perilaku

masyarakat yang masih belum terbiasa dan masih

terdapat masyarakat yang belum teredukasi terkait

instrumen non tunai. Selain itu, masih tingginya

persepsi pada masyarakat bahwa instrumen non

tunai memberikan kesulitan dalam bertransaksi.

Sebanyak 23,33% responden yang telah

menggunakan non tunai dalam transaksi,

mayoritas menyatakan telah menggunakan

instrumen non tunai dengan nominal 5-10% dari

total transaksi perbulan.

menjadi faktor yang penting dalam penerapan

sebuah program dengan proyeksi jangka panjang.

Pemerintah Pusat senantiasa mendukung program

implementasi non tunai, antara lain melalui Surat

Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor

910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 perihal

Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah

Daerah Provinsi dan Surat Edaran Kementerian

Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April

2017 perihal Implementasi Transaksi Non Tunai

pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Implementasi transaksi non tunai pemerintah

daerah berimplikasi positif terhadap perekonomian

daerah. Melalui implementasi sistem non tunai

akan memberikan pengaruh secara tidak langsung

kepada masyarakat termasuk rekanan pemerintah

daerah, yang sebelumnya tidak memiliki rekening

di bank atau belum menggunakan jasa bank, harus

membuka diri terhadap layanan jasa perbankan.

Selain itu, dukungan pemerintah pusat dalam

implementasi non tunai di daerah juga dapat

diketahui melalui penyaluran bantuan dana

dengan instrumen non tunai, salah satunya

Bantuan Sosial (BanSos) PKH. Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah yang konsisten dan berkesinambungan

2. Aspek Politik

dengan penetrasi di Indonesia sebesar 11. Relatif

longgarnya sebaran infrastruktur (khususnya

jaringan kantor cabang) perbankan di Banyumas

telah diatasi melalui pembukaan Layanan

Keuangan Digital (LKD) di beberapa titik di

Kabupaten Banyumas, yakni sebanyak 2.174 agen.

Sejauh ini perbankan di wilayah Banyumas tidak

menga lami kenda la te rka i t penyed iaan

infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan

inklusivitas keuangan dan penerapan dalam

penggunaan instrumen non tunai, khususnya bagi

bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik

Negara (HIMBARA).

Disamping itu, implementasi non tunai juga

diterapkan pada penyaluran dana BOS. Sejauh ini,

dalam implementasi non tunai khususnya

penyaluran bantuan dana dari kementerian terkait,

telah disambut baik oleh pemerintah daerah

Kabupaten Banyumas. Pemerintah daerah

Kabupaten Banyumas ikut serta mendukung

program Kementerian Sosial dalam penyaluran

PKH secara non tunai. Jumlah kecamatan yang

menerima bantuan sosial PKH di Kabupaten

Banyumas cukup tinggi yaitu sebanyak 27

kecamatan, hal ini mengingat jumlah penduduk

miskin di Kabupaten Banyumas masih tergolong

tinggi.

Pemerintah Daerah Banyumas juga turut

mendukung program KPw BI Purwokerto dalam

program Transaksi Non Tunai (SINONA) pada tahun

2016, yang meliputi elektronifikasi pesantren dan

elektronifikasi pasar tradisonal. Pemerintah daerah

Banyumas juga menyatakan dukungannya untuk

mengimplementasikan smart city pada saat

launching program SINONA. Namun saat ini,

Pemerintah daerah masih mengalami kendala

dalam proses penyesuaian terkait tindak lanjut

kewaj iban implementasi non tunai pada

penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimuat

dalam Surat Edaran Kementerian dalam Negeri.

Jumlah kantor bank di wilayah kabupaten

Banyumas tercatat sebanyak 36 dengan peneterasi

kantor cabang bank per 100 ribu penduduk

dewasa sebesar 4,5, lebih rendah dibandingkan

3. Aspek Teknologi

Berdasarkan ketiga aspek di atas, diketahui bahwa

tidak terdapat kendala teknologi dari sisi penyedia

jasa sistem pembayaran. Pemerintah daerah

Banyumas mulai beradaptasi meskipun masih

d a l a m p e n y e s u a s i a n p e r u b a h a n y a n g

mempengaruhi bisnis proses maupun sistem

teknologi. Di sisi lain, aspek sosial masih menjadi

tantangan utama yang perlu dihadapi, karena

struktur sosial memiliki pengaruh terhadap

akseptasi perubahan. Edukasi yang masif serta

mulai masuknya generasi technoholics dapat

menjadi peluang untuk dapat mempercepat

adaptasi.

Learning Insight

SUPLEMEN IV SUPLEMEN IV

108 109PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARANDAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH


Grafik 2.9 Persentase Penggunaan Non Tunai terhadap Total Transaksidi Banyumas


BERTRANSAKSI TUNAIBERTRANSAKSI NON TUNAI

Grafik 2.5 Penggunaan Instrumen Tunai VS Non Tunai di BanyumasSumber: Quick Survey KPw BI Purwokerto

23.33%76.67%

>20% 11-20% 5-10%

akses layanan keuangan dalam kegiatan

ekonominya. Profil responden yang tidak memiliki

akses layanan keuangan perbankan yaitu

pembantu rumah tangga, ibu rumah tangga,

wirausaha, pedagang dan buruk pabrik dengan

sebaran usia 35-50 tahun.

Perkembangan penggunaan instrumen non tunai

di Banyumas juga dinilai masih kurang masif.

Sebanyak 76,67% responden masih memiliki

preferensi untuk menggunakan instrumen tunai

dalam bertransaksi dibandingkan menggunakan

instrumen non tunai. Hal tersebut karena perilaku

masyarakat yang masih belum terbiasa dan masih

terdapat masyarakat yang belum teredukasi terkait

instrumen non tunai. Selain itu, masih tingginya

persepsi pada masyarakat bahwa instrumen non

tunai memberikan kesulitan dalam bertransaksi.

Sebanyak 23,33% responden yang telah

menggunakan non tunai dalam transaksi,

mayoritas menyatakan telah menggunakan

instrumen non tunai dengan nominal 5-10% dari

total transaksi perbulan.

menjadi faktor yang penting dalam penerapan

sebuah program dengan proyeksi jangka panjang.

Pemerintah Pusat senantiasa mendukung program

implementasi non tunai, antara lain melalui Surat

Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor

910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 perihal

Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah

Daerah Provinsi dan Surat Edaran Kementerian

Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April

2017 perihal Implementasi Transaksi Non Tunai

pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Implementasi transaksi non tunai pemerintah

daerah berimplikasi positif terhadap perekonomian

daerah. Melalui implementasi sistem non tunai

akan memberikan pengaruh secara tidak langsung

kepada masyarakat termasuk rekanan pemerintah

daerah, yang sebelumnya tidak memiliki rekening

di bank atau belum menggunakan jasa bank, harus

membuka diri terhadap layanan jasa perbankan.

Selain itu, dukungan pemerintah pusat dalam

implementasi non tunai di daerah juga dapat

diketahui melalui penyaluran bantuan dana

dengan instrumen non tunai, salah satunya

Bantuan Sosial (BanSos) PKH. Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah yang konsisten dan berkesinambungan

2. Aspek Politik

dengan penetrasi di Indonesia sebesar 11. Relatif

longgarnya sebaran infrastruktur (khususnya

jaringan kantor cabang) perbankan di Banyumas

telah diatasi melalui pembukaan Layanan

Keuangan Digital (LKD) di beberapa titik di

Kabupaten Banyumas, yakni sebanyak 2.174 agen.

Sejauh ini perbankan di wilayah Banyumas tidak

menga lami kenda la te rka i t penyed iaan

infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan

inklusivitas keuangan dan penerapan dalam

penggunaan instrumen non tunai, khususnya bagi

bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik

Negara (HIMBARA).

Disamping itu, implementasi non tunai juga

diterapkan pada penyaluran dana BOS. Sejauh ini,

dalam implementasi non tunai khususnya

penyaluran bantuan dana dari kementerian terkait,

telah disambut baik oleh pemerintah daerah

Kabupaten Banyumas. Pemerintah daerah

Kabupaten Banyumas ikut serta mendukung

program Kementerian Sosial dalam penyaluran

PKH secara non tunai. Jumlah kecamatan yang

menerima bantuan sosial PKH di Kabupaten

Banyumas cukup tinggi yaitu sebanyak 27

kecamatan, hal ini mengingat jumlah penduduk

miskin di Kabupaten Banyumas masih tergolong

tinggi.

Pemerintah Daerah Banyumas juga turut

mendukung program KPw BI Purwokerto dalam

program Transaksi Non Tunai (SINONA) pada tahun

2016, yang meliputi elektronifikasi pesantren dan

elektronifikasi pasar tradisonal. Pemerintah daerah

Banyumas juga menyatakan dukungannya untuk

mengimplementasikan smart city pada saat

launching program SINONA. Namun saat ini,

Pemerintah daerah masih mengalami kendala

dalam proses penyesuaian terkait tindak lanjut

kewaj iban implementasi non tunai pada

penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimuat

dalam Surat Edaran Kementerian dalam Negeri.

Jumlah kantor bank di wilayah kabupaten

Banyumas tercatat sebanyak 36 dengan peneterasi

kantor cabang bank per 100 ribu penduduk

dewasa sebesar 4,5, lebih rendah dibandingkan

3. Aspek Teknologi

Berdasarkan ketiga aspek di atas, diketahui bahwa

tidak terdapat kendala teknologi dari sisi penyedia

jasa sistem pembayaran. Pemerintah daerah

Banyumas mulai beradaptasi meskipun masih

d a l a m p e n y e s u a s i a n p e r u b a h a n y a n g

mempengaruhi bisnis proses maupun sistem

teknologi. Di sisi lain, aspek sosial masih menjadi

tantangan utama yang perlu dihadapi, karena

struktur sosial memiliki pengaruh terhadap

akseptasi perubahan. Edukasi yang masif serta

mulai masuknya generasi technoholics dapat

menjadi peluang untuk dapat mempercepat

adaptasi.

Learning Insight

SUPLEMEN IV SUPLEMEN IV

108 109PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARANDAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH


KETENAGAKERJAAN DANKESEJAHTERAAN

BABVI

7

Kondisi ketenagakerjaan Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 mengalami perbaikan, tercemin dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta membaiknya kualitas pekerja.

NTP pada triwulan laporan tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan mencatatkan surplus yang lebih tinggi.

Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 relatif membaik, tercermin dari perbaikan kondisi ketenagakerjaan, perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP), dan berkurangnya angka kemiskinan.


BABVI

7

Kondisi ketenagakerjaan Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 mengalami perbaikan, tercemin dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta membaiknya kualitas pekerja.

NTP pada triwulan laporan tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan mencatatkan surplus yang lebih tinggi.

Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 relatif membaik, tercermin dari perbaikan kondisi ketenagakerjaan, perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP), dan berkurangnya angka kemiskinan.

6.1. KETENAGAKERJAANJumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah

meningkat, mencerminkan potensi ketersediaan

tenaga kerja pada Agustus 2017 yang meningkat

dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada

Agustus 2017 jumlah penduduk usia kerja Jawa Tengah

sebesar 26,06 juta orang, atau meningkat 1,09% (yoy)

dibandingkan dengan Agustus 2016 yang berjumlah

25,78 juta orang. Kondisi ini mencerminkan besarnya

potensi tenaga kerja di Jawa Tengah dalam hal

kuantitas penduduk usia produktif.

Jumlah penduduk usia produktif yang menjadi

angkatan kerja meningkat pada triwulan laporan.

Jumlah angkatan kerja meningkat dibandingkan

dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu

dari 17,31 juta orang menjadi sebanyak 18,01 juta

orang atau tumbuh 4,04% (yoy). Peningkatan

pertumbuhan angkatan ker ja in i lebih baik

dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja

pada Agustus 2016 dan Februari 2017 yang masing-

masing tumbuh sebesar 0,06% (yoy) dan 1,62% (yoy).

Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, jumlah

penduduk yang bekerja pada Agustus 2017

sebanyak 17,19 juta orang atau 95,45% dari total

angkatan kerja. Jumlah pekerja ini tumbuh 4,12%

(yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar

16,51 juta orang. Sementara itu, sebesar 4,55% atau

0,82 juta merupakan jumlah angkatan kerja yang

tergolong dalam pengangguran. Persentase ini tidak

berbeda jauh dengan kondisi di tingkat nasional, di

mana 94,50% angkatan kerja tergolong bekerja

sementara 5,50% merupakan pengangguran.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah pekerja,

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada

periode laporan juga mengalami peningkatan

dibandingkan dengan periode yang sama tahun

lalu. TPAK yang mengindikasikan besarnya persentase

penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi,

mengalami peningkatan dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya. TPAK Jawa Tengah pada

Agustus 2017 tercatat sebesar 69,11%, atau

meningkat dibandingkan Agustus 2016 yang tercatat

sebesar 67,15%. TPAK Jawa Tengah ini juga tercatat

masih lebih baik dibandingkan dengan nasional yang


Struktur lapangan pekerjaan relatif tidak banyak

mengalami perubahan. Sektor Pertanian masih

menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga

kerja di Jawa Tengah. Meskipun demikian, sektor ini

mengalami penurunan jumlah pekerja dibandingkan

periode yang sama tahun lalu. Pada Agustus 2017,

lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja


penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Angka ini

menurun dibandingkan Agustus 2016 yang

mencatatkan tenaga kerja sebanyak 5,07 juta orang

atau 30,71% dari total penduduk bekerja.

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)

INDIKATOR

ANGKATAN KERJA

BEKERJA

PENGANGGURAN

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) %

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)%

PEKERJA TIDAK PENUH

SETENGAH PENGANGGUR

PARUH WAKTU

Data diolah dari Sakernas 2013-2017Sumber : BPS Jawa Tengah

FEBRUARI

2015

18,29

17,32

0,97

72,19

5,31

4,91

1,18

3,73

AGUSTUS17,30

16,44

0,86

67,86

4,99

4,51

1,07

3,44

FEBRUARI

2016

17,91

17,16

0,75

69,89

4,20

4,97

1,23

3,74

AGUSTUS

17,31

16,51

0,8

67,15

4,63

4,22

1,02

3,20

FEBRUARI

18,20

17,44

0,76

70,20

4,15

4,73

1,03

3,69

2017

FEBRUARI

18,01

17,19

0,82

69,11

4,57

4,34

1,10

3,24

113

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


6.1. KETENAGAKERJAANJumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah

meningkat, mencerminkan potensi ketersediaan

tenaga kerja pada Agustus 2017 yang meningkat

dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada

Agustus 2017 jumlah penduduk usia kerja Jawa Tengah

sebesar 26,06 juta orang, atau meningkat 1,09% (yoy)

dibandingkan dengan Agustus 2016 yang berjumlah

25,78 juta orang. Kondisi ini mencerminkan besarnya

potensi tenaga kerja di Jawa Tengah dalam hal

kuantitas penduduk usia produktif.

Jumlah penduduk usia produktif yang menjadi

angkatan kerja meningkat pada triwulan laporan.

Jumlah angkatan kerja meningkat dibandingkan

dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu

dari 17,31 juta orang menjadi sebanyak 18,01 juta

orang atau tumbuh 4,04% (yoy). Peningkatan

pertumbuhan angkatan ker ja in i lebih baik

dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja

pada Agustus 2016 dan Februari 2017 yang masing-

masing tumbuh sebesar 0,06% (yoy) dan 1,62% (yoy).

Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, jumlah

penduduk yang bekerja pada Agustus 2017


angkatan kerja. Jumlah pekerja ini tumbuh 4,12%

(yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar

16,51 juta orang. Sementara itu, sebesar 4,55% atau

0,82 juta merupakan jumlah angkatan kerja yang

tergolong dalam pengangguran. Persentase ini tidak

berbeda jauh dengan kondisi di tingkat nasional, di

mana 94,50% angkatan kerja tergolong bekerja

sementara 5,50% merupakan pengangguran.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah pekerja,

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada

periode laporan juga mengalami peningkatan

dibandingkan dengan periode yang sama tahun

lalu. TPAK yang mengindikasikan besarnya persentase

penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi,

mengalami peningkatan dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya. TPAK Jawa Tengah pada

Agustus 2017 tercatat sebesar 69,11%, atau

meningkat dibandingkan Agustus 2016 yang tercatat

sebesar 67,15%. TPAK Jawa Tengah ini juga tercatat

masih lebih baik dibandingkan dengan nasional yang


Struktur lapangan pekerjaan relatif tidak banyak

mengalami perubahan. Sektor Pertanian masih

menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga

kerja di Jawa Tengah. Meskipun demikian, sektor ini

mengalami penurunan jumlah pekerja dibandingkan

periode yang sama tahun lalu. Pada Agustus 2017,

lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja


penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Angka ini

menurun dibandingkan Agustus 2016 yang

mencatatkan tenaga kerja sebanyak 5,07 juta orang

atau 30,71% dari total penduduk bekerja.

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)

INDIKATOR

ANGKATAN KERJA

BEKERJA

PENGANGGURAN

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) %

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)%

PEKERJA TIDAK PENUH

SETENGAH PENGANGGUR

PARUH WAKTU

Data diolah dari Sakernas 2013-2017Sumber : BPS Jawa Tengah

FEBRUARI

2015

18,29

17,32

0,97

72,19

5,31

4,91

1,18

3,73

AGUSTUS17,30

16,44

0,86

67,86

4,99

4,51

1,07

3,44

FEBRUARI

2016

17,91

17,16

0,75

69,89

4,20

4,97

1,23

3,74

AGUSTUS

17,31

16,51

0,8

67,15

4,63

4,22

1,02

3,20

FEBRUARI

18,20

17,44

0,76

70,20

4,15

4,73

1,03

3,69

2017

FEBRUARI

18,01

17,19

0,82

69,11

4,57

4,34

1,10

3,24

113

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


kinerja ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2017 yang


periode yang sama pada 2016 yang sebesar 5,33%

(yoy). Jumlah pekerja berwaktu penuh Jawa Tengah per

Agustus 2017 tercatat sebanyak 12,85 juta orang atau

meningkat sebesar 4,56% (yoy) dibandingkan dengan

Agustus 2016 yang tercatat sebanyak 12,29 juta orang.

Penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah pada periode

laporan sebesar 74,8% merupakan pekerja berwaktu

penuh (full time worker), yaitu penduduk yang bekerja

pada kelompok 35 jam ke atas per minggu. Hal ini

mengindikasikan rasio utilisasi tinggi terhadap

mayoritas tenaga kerja waktu penuh di Jawa Tengah.

Sementara itu, jumlah pekerja berwaktu tidak penuh

mengalami kenaikan, yaitu dari 4,22 juta menjadi 4,34

juta orang pada periode yang sama, meskipun secara

proporsi menurun dari sebesar 25,56% pada Agustus

2016 menjadi 25,25% pada Agustus 2017.

Perbaikan kualitas pekerja tercermin dari latar belakang

pendidikan menengah ke atas yang meningkat hingga

melebihi jumlah pekerja dengan pendidikan SD ke

bawah. Jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat

peningkatan migrasi pekerja ke sektor industri

pengolahan. Apabila jumlah kelompok tersebut

ditambahkan dengan kelompok berusaha dibantu

buruh tetap, maka akan membentuk proksi pekerja

sektor formal. Oleh karena itu, peningkatan tersebut

juga mencerminkan banyaknya jumlah pekerja di

sektor formal. Pada Agustus 2017, jumlah pekerja

sektor formal Jawa Tengah sebanyak 6,83 juta orang

atau 39,73% dari jumlah penduduk yang bekerja.

Jumlah pekerja sektor formal tersebut meningkat

dibandingkan dengan Agustus 2016 yang tercatat

sebanyak 6,25 juta orang. Jumlah pekerja di sektor

informal juga turut meningkat, meskipun proporsinya

terhadap jumlah penduduk bekerja menunjukkan

penurunan. Pada Agustus 2017 pekerja informal

tercatat sebanyak 10,36 juta orang atau 60,27% dari

jumlah penduduk bekerja, mengalami peningkatan

jumlah dibandingkan dengan Agustus 2016 yang

tercatat sebanyak 10,26 juta orang (62,14%).

Jumlah pekerja waktu penuh Jawa Tengah

mengalami peningkatan dibandingkan dengan

periode yang sama tahun lalu. Hal ini sejalan dengan

STATUS PEKERJAN UTAMA

BERUSAHA SENDIRI

BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP

BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP

BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI

PEKERJA BEBAS DI PERTANIAN

PEKERJA BEBAS DI NON PERTANIAN

PEKERJA TAK DIBAYAR

TOTAL

FEBRUARI

2015

3,03

3,02

0,57

6,09

0,92

1,34

2,37

17,34

AGUSTUS

2,68

2,93

0,58

5,71

0,79

1,54

2,19

16,42

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2013 – Agustus 2017 (juta orang)

*Data diolah dari Sakernas 2013-2017** Lapangan pekerjaan utama lainnya terdiri dari sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Transportasi, Pergudangandan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate dan Usaha PersewaanSumber : BPS Jawa Tengah

FEBRUARI

2016

2,86

3,35

0,54

5,89

0,85

1,34

2,32

17,15

AGUSTUS

2,63

3,09

0,50

5,75

0,86

1,43

2,25

16,51

FEBRUARI

3,07

3,23

0,59

6,05

0,92

1,14

2,43

17,44

2017

AGUSTUS

3,30

2,77

0,51

6,32

0,83

1,56

1,90

17,19

PENDUDUK YANG BEKERJA

PEKERJA TIDAK PENUH

SETENGAH PENGANGGUR

PEKERJA PARUH WAKTU

PEKERJA PENUH

TOTAL

FEBRUARI

2015

4,91

1,18

3,73

12,41

17,32

AGUSTUS

4,51

1,07

3,44

11,92

16,43

Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)

* Data diolahdariSakernas 2013-2015Sumber : BPS Jawa Tengah

FEBRUARI

2016

4,97

1,23

3,74

12,19

17,16

AGUSTUS

4,22

1,02

3,2

12,29

16,51

FEBRUARI

4,73

1,03

3,69

12,71

17,44

2017

AGUSTUS

4,34

1,10

3,24

12,85

17,19

115

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

KETENAGAKERJAAN DANKESEJAHTERAAN114 KETENAGAKERJAAN DAN

KESEJAHTERAAN

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

Pada Agustus 2017, jumlah penduduk yang bekerja di

lapangan usaha pertanian mengalami penurunan

sebesar 0,75 juta orang atau 14,79% (yoy). Penurunan

tersebut ditengarai terjadi di subsektor perikanan, yang

dipengaruhi oleh pembatasan penggunaan alat

tangkap cantrang sehingga berpengaruh terhadap

beralihnya tenaga kerja di subsektor ini. Sejalan dengan

hal tersebut, kesejahteraan petani di subsektor

perikanan yang tercermin dari nilai tukar petani (NTP)

menunjukkan penurunan dari triwulan sebelumnya.

Selain subsektor perikanan, tingkat kesejahteraan

petani di subsektor hortikultura dan peternakan juga

mencatatkan penurunan NTP. NTP di subsektor

hortikultura bahkan hampir selalu mencatatkan defisit

dalam satu tahun terakhir (angka NTP di bawah 100).

Imbal hasil NTP yang rendah di sektor pertanian

diperkirakan menjadi salah satu faktor yang

mendorong penduduk beralih ke lapangan usaha lain

yang memberikan pendapatan lebih baik.

Selanjutnya, lapangan usaha perdagangan menempati

posisi kedua dengan menyerap 4,13 juta orang atau

24,03% penduduk yang bekerja di Jawa Tengah.

Lapangan usaha perdagangan mengalami peningkatan

pertumbuhan jumlah pekerja sebesar 11,32% (yoy).

Adapun lapangan usaha industri pengolahan

menempati posisi ketiga dengan menyerap 3,56 juta

orang (20,71%). Jumlah pekerja lapangan usaha

industri pengolahan ini tumbuh 9,54% (yoy).

Peningkatan jumlah pekerja di lapangan usaha

perdagangan dan industri pengolahan tersebut

berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan usaha

pertanian yang mengalami penurunan jumlah pekerja.

Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena relokasi

sejumlah perusahaan manufaktur ke Jawa Tengah

mendorong migrasi tenaga kerja yang dahulu bekerja di

sektor pertanian beralih ke sektor perdagangan dan

industri pengolahan. Terlebih, sifat dari tenaga kerja di

sektor pertanian yang berhubungan erat dengan faktor

musim.

Status pekerjaan yang dominan pada Agustus

2017 adalah kelompok orang yang bekerja

sebagai buruh/karyawan/pegawai. Jumlah

k e l o m p o k o r a n g y a n g b e k e r j a s e b a g a i

buruh/karyawan/pegawai mencapai 6,32 juta orang,

lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2016 yang

sebesar 5,75 juta orang. Meningkatnya jumlah tenaga

kerja ini sejalan dengan fakta bahwa terjadi Perkembangan NTP Subsektor Hortikultura, Peternakan,dan Perikanan dalam 4 Tahun Terakhir

Grafik 6.1

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108 INDEKS

HORTIKULTURA PERIKANANTOTAL PETERNAKAN



2017II III IV

SEKTOR EKONOMI

PERTANIAN

INDUSTRI

KONSTRUKSI

PERDAGANGAN

TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI

KEUANGAN

JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN

LAINNYA**

TOTAL

FEBRUARI

2015

5,39

3,33

1,34

4,01

0,49

0,31

2,29

0,17

17,33

AGUSTUS

4,71

3,27

1,53

3,8

0,55

0,34

2,07

0,16

16,43

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)


FEBRUARI

2016

5,16

3,22

1,28

4,11

0,55

0,3

2,39

0,15

17,16

AGUSTUS

5,07

3,25

1,43

3,71

0,55

0,3

2,04

2,44

16,51

FEBRUARI

4,97

3,6

1,25

4,12

0,55

0,39

2,4

0,16

17,44

2017

AGUSTUS

4,32

3,56

1,49

4,13

0,61

0,42

2,48

0,17

17,19

kinerja ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2017 yang


periode yang sama pada 2016 yang sebesar 5,33%

(yoy). Jumlah pekerja berwaktu penuh Jawa Tengah per

Agustus 2017 tercatat sebanyak 12,85 juta orang atau

meningkat sebesar 4,56% (yoy) dibandingkan dengan

Agustus 2016 yang tercatat sebanyak 12,29 juta orang.

Penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah pada periode

laporan sebesar 74,8% merupakan pekerja berwaktu

penuh (full time worker), yaitu penduduk yang bekerja

pada kelompok 35 jam ke atas per minggu. Hal ini

mengindikasikan rasio utilisasi tinggi terhadap

mayoritas tenaga kerja waktu penuh di Jawa Tengah.

Sementara itu, jumlah pekerja berwaktu tidak penuh

mengalami kenaikan, yaitu dari 4,22 juta menjadi 4,34

juta orang pada periode yang sama, meskipun secara

proporsi menurun dari sebesar 25,56% pada Agustus

2016 menjadi 25,25% pada Agustus 2017.

Perbaikan kualitas pekerja tercermin dari latar belakang

pendidikan menengah ke atas yang meningkat hingga

melebihi jumlah pekerja dengan pendidikan SD ke

bawah. Jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat

peningkatan migrasi pekerja ke sektor industri

pengolahan. Apabila jumlah kelompok tersebut

ditambahkan dengan kelompok berusaha dibantu

buruh tetap, maka akan membentuk proksi pekerja

sektor formal. Oleh karena itu, peningkatan tersebut

juga mencerminkan banyaknya jumlah pekerja di

sektor formal. Pada Agustus 2017, jumlah pekerja

sektor formal Jawa Tengah sebanyak 6,83 juta orang

atau 39,73% dari jumlah penduduk yang bekerja.

Jumlah pekerja sektor formal tersebut meningkat

dibandingkan dengan Agustus 2016 yang tercatat

sebanyak 6,25 juta orang. Jumlah pekerja di sektor

informal juga turut meningkat, meskipun proporsinya

terhadap jumlah penduduk bekerja menunjukkan

penurunan. Pada Agustus 2017 pekerja informal

tercatat sebanyak 10,36 juta orang atau 60,27% dari

jumlah penduduk bekerja, mengalami peningkatan

jumlah dibandingkan dengan Agustus 2016 yang

tercatat sebanyak 10,26 juta orang (62,14%).

Jumlah pekerja waktu penuh Jawa Tengah

mengalami peningkatan dibandingkan dengan

periode yang sama tahun lalu. Hal ini sejalan dengan


BERUSAHA SENDIRI

BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP

BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP

BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI

PEKERJA BEBAS DI PERTANIAN

PEKERJA BEBAS DI NON PERTANIAN

PEKERJA TAK DIBAYAR

TOTAL

FEBRUARI

2015

3,03

3,02

0,57

6,09

0,92

1,34

2,37

17,34

AGUSTUS

2,68

2,93

0,58

5,71

0,79

1,54

2,19

16,42

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2013 – Agustus 2017 (juta orang)


FEBRUARI

2016

2,86

3,35

0,54

5,89

0,85

1,34

2,32

17,15

AGUSTUS

2,63

3,09

0,50

5,75

0,86

1,43

2,25

16,51

FEBRUARI

3,07

3,23

0,59

6,05

0,92

1,14

2,43

17,44

2017

AGUSTUS

3,30

2,77

0,51

6,32

0,83

1,56

1,90

17,19

PENDUDUK YANG BEKERJA

PEKERJA TIDAK PENUH

SETENGAH PENGANGGUR

PEKERJA PARUH WAKTU

PEKERJA PENUH

TOTAL

FEBRUARI

2015

4,91

1,18

3,73

12,41

17,32

AGUSTUS

4,51

1,07

3,44

11,92

16,43

Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)

* Data diolahdariSakernas 2013-2015Sumber : BPS Jawa Tengah

FEBRUARI

2016

4,97

1,23

3,74

12,19

17,16

AGUSTUS

4,22

1,02

3,2

12,29

16,51

FEBRUARI

4,73

1,03

3,69

12,71

17,44

2017

AGUSTUS

4,34

1,10

3,24

12,85

17,19

115

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


KESEJAHTERAAN

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

Pada Agustus 2017, jumlah penduduk yang bekerja di

lapangan usaha pertanian mengalami penurunan

sebesar 0,75 juta orang atau 14,79% (yoy). Penurunan

tersebut ditengarai terjadi di subsektor perikanan, yang

dipengaruhi oleh pembatasan penggunaan alat

tangkap cantrang sehingga berpengaruh terhadap

beralihnya tenaga kerja di subsektor ini. Sejalan dengan

hal tersebut, kesejahteraan petani di subsektor

perikanan yang tercermin dari nilai tukar petani (NTP)

menunjukkan penurunan dari triwulan sebelumnya.

Selain subsektor perikanan, tingkat kesejahteraan

petani di subsektor hortikultura dan peternakan juga

mencatatkan penurunan NTP. NTP di subsektor

hortikultura bahkan hampir selalu mencatatkan defisit

dalam satu tahun terakhir (angka NTP di bawah 100).

Imbal hasil NTP yang rendah di sektor pertanian

diperkirakan menjadi salah satu faktor yang

mendorong penduduk beralih ke lapangan usaha lain

yang memberikan pendapatan lebih baik.

Selanjutnya, lapangan usaha perdagangan menempati

posisi kedua dengan menyerap 4,13 juta orang atau

24,03% penduduk yang bekerja di Jawa Tengah.

Lapangan usaha perdagangan mengalami peningkatan

pertumbuhan jumlah pekerja sebesar 11,32% (yoy).

Adapun lapangan usaha industri pengolahan

menempati posisi ketiga dengan menyerap 3,56 juta

orang (20,71%). Jumlah pekerja lapangan usaha

industri pengolahan ini tumbuh 9,54% (yoy).

Peningkatan jumlah pekerja di lapangan usaha

perdagangan dan industri pengolahan tersebut

berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan usaha

pertanian yang mengalami penurunan jumlah pekerja.

Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena relokasi

sejumlah perusahaan manufaktur ke Jawa Tengah

mendorong migrasi tenaga kerja yang dahulu bekerja di

sektor pertanian beralih ke sektor perdagangan dan

industri pengolahan. Terlebih, sifat dari tenaga kerja di

sektor pertanian yang berhubungan erat dengan faktor

musim.

Status pekerjaan yang dominan pada Agustus

2017 adalah kelompok orang yang bekerja

sebagai buruh/karyawan/pegawai. Jumlah

k e l o m p o k o r a n g y a n g b e k e r j a s e b a g a i

buruh/karyawan/pegawai mencapai 6,32 juta orang,

lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2016 yang

sebesar 5,75 juta orang. Meningkatnya jumlah tenaga

kerja ini sejalan dengan fakta bahwa terjadi Perkembangan NTP Subsektor Hortikultura, Peternakan,dan Perikanan dalam 4 Tahun Terakhir

Grafik 6.1

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108 INDEKS

HORTIKULTURA PERIKANANTOTAL PETERNAKAN



2017II III IV

SEKTOR EKONOMI

PERTANIAN

INDUSTRI

KONSTRUKSI

PERDAGANGAN

TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI

KEUANGAN

JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN

LAINNYA**

TOTAL

FEBRUARI

2015

5,39

3,33

1,34

4,01

0,49

0,31

2,29

0,17

17,33

AGUSTUS

4,71

3,27

1,53

3,8

0,55

0,34

2,07

0,16

16,43

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)


FEBRUARI

2016

5,16

3,22

1,28

4,11

0,55

0,3

2,39

0,15

17,16

AGUSTUS

5,07

3,25

1,43

3,71

0,55

0,3

2,04

2,44

16,51

FEBRUARI

4,97

3,6

1,25

4,12

0,55

0,39

2,4

0,16

17,44

2017

AGUSTUS

4,32

3,56

1,49

4,13

0,61

0,42

2,48

0,17

17,19

NTP PDRB KATEGORI PERTANIAN

Sumber: BPS Jawa Tengah

NTP dan PDRB Lapangan usaha PertanianGrafik 6.4

PDRB (RP MILIAR) INDEKS

25000

30000

35000

40000

45000

50000

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104



2017II III IV

LAPANGAN KERJAPENGHASILAN

Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang

Grafik 6.3

INDEKS

KEGIATAN USAHA

PESIMIS

OPTIMIS

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160


Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat IniGrafik 6.2

70

80

90

100

110

120

130

140 INDEKS

PESIMIS

OPTIMIS




2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017II III IV

NTP ini sejalan dengan perbaikan pertumbuhan

lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan

pada triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Lapangan usaha ini mencatatkan

peningkatan pertumbuhan menjadi 0,36% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan triwulan III 2017 yang mengalami

kontraksi 0,22% (yoy).

Perbaikan NTP Jawa Tengah pada triwulan IV 2017

didorong oleh meningkatnya penerimaan petani yang

jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pengeluaran.

Penerimaan yang meningkat tercermin dari indeks

harga yang diterima petani dengan peningkatan

sebesar 2,07% (qtq); dari 130,92 menjadi 133,63 pada

triwulan laporan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh

berakhirnya musim panen raya tanaman pangan pada

triwulan II 2017, sehingga menyebabkan terjadinya

kenaikan harga beras di sepanjang semester II 2017.

Hal ini terkonfirmasi dari kenaikan indeks harga yang

diterima petani di subsektor tanaman pangan sebesar

5,48% (qtq); dari 129,44 pada triwulan III 2017

menjadi 136,53 pada triwulan laporan. Subsektor

tanaman pangan menunjukkan peningkatan indeks

tertinggi, diikuti subsektor tanaman perkebunan rakyat

dan perikanan, sedangkan subsektor hortikultura dan

peternakan justru mengalami penurunan indeks harga


Tingkat keyakinan yang meningkat tersebut sejalan

dengan peningkatan keyakinan konsumen terhadap

kondisi lapangan kerja untuk periode 6 bulan yang

akan datang. Hal ini terlihat dari indeks ekspektasi

ketersediaan lapangan kerja yang meningkat menjadi

132,61 dari sebelumnya 120 pada triwulan IV 2016. Hal

ini mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan

pada periode 6 bulan mendatang diperkirakan relatif

membaik dibandingkan periode laporan.

10 6.3. NILAI TUKAR PETANINilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2017


III 2017. Dalam dua triwulan terakhir, NTP Jawa Tengah

telah berhasil mencatatkan surplus, tercermin dari

angka NTP yang berada di atas 100. NTP pada triwulan

laporan sebesar 103,48 lebih tinggi dibandingkan


sama tahun sebelumnya sebesar 99,35. Peningkatan

Pada Desember 2013, BPS melakukan perubahan tahun dasar NTP. Untuk itu NTP dalam laporan ini disesuaikan dengan menggunakan pendekatan perubahan per bulan.

10.

117

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


KESEJAHTERAAN

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

pendidikan SMP ke atas pada Agustus 2017 tercatat

mencapai 51,13% dari jumlah tenaga kerja atau

sebanyak 8,79 juta orang, meningkat sebesar 9,06%

(yoy) dibandingkan Agustus 2016 yang tercatat

sebanyak 8,06 juta orang. Peningkatan pekerja dengan

tingkat pendidikan menengah ke atas disumbang dari

peningkatan pekerja dengan latar belakang SMA

Umum dan Universitas yang masing-masing meningkat

sebesar 18,54% (yoy) menjadi 2,11 juta orang dan

meningkat sebesar 20,43% (yoy) menjadi 1,12 juta

orang. Perbaikan kualitas ini diharapkan dapat

memenuhi permintaan tenaga kerja pada industri

pengolahan, mengingat sejak 2015 terjadi tren relokasi

usaha dari Jawa Barat dan Banten menuju Jawa Tengah.

Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dengan

tingkat pendidikan SD ke bawah pada Agustus 2017

tercatat sebanyak 8,40 juta orang atau menurun

dibandingkan Agustus 2016 yang tercatat sebanyak

8,44 juta orang. Hal ini mengindikasikan bahwa

ketersediaan jumlah tenaga kerja dengan keterampilan

rendah di Jawa Tengah pada tahun 2017 telah

mengalami penurunan.

kondisi Agustus 2016 yang berjumlah 0,80 juta orang.

Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak

sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja

pada periode yang sama. Dari 0,70 juta orang yang

bertambah pada angkatan kerja, hanya sekitar 0,02

juta orang atau 2,85% yang belum terserap lapangan

pekerjaan. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Jawa

Tengah menyumbang 11,65% dari total angka

pengangguran nasional yang berjumlah 7,04 juta

orang.

Meskipun angka pengangguran bertambah,

namun indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan. TPT

Jawa Tengah terpantau turun dari 4,63% pada Agustus

2016 menjadi 4,57% pada Agustus 2017. TPT Jawa

Tengah ini masih lebih baik dibandingkan angka TPT

nasional yang sebesar 5,50%. Salah satu faktor yang

turut mendorong penurunan tingkat pengangguran

terbuka di Jawa Tengah adalah meningkatnya lapangan

pekerjaan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi

triwulan IV 2017 yang lebih baik dibandingkan periode

yang sama tahun sebelumnya.

Membaiknya indikator tenaga kerja ini sejalan dengan

hasil Survei Konsumen yang terkait dengan tenaga

kerja. Konsumen memandang kondisi ketenagakerjaan

Jawa Tengah triwulan IV 2017 lebih baik dibandingkan

triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut

tercermin dari tingkat keyakinan terhadap kondisi

lapangan kerja saat ini.

6.2. PENGANGGURANAngka pengangguran mengalami peningkatan

pada Agustus 2017 dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya, namun jauh lebih kecil

dibandingkan peningkatan jumlah angkatan

ker ja . Jum lah angka tan ke r j a yang t i dak

bekerja/pengangguran pada Agustus 2017 tercatat

sebanyak 0,82 juta orang, bertambah dibandingkan


SD KE BAWAH

SMP

SMA UMUM

SMA KEJURUAN

DI/II/III DAN UNIVERSITAS

UNIVERSITAS

TOTAL

FEBRUARI

2015*

9,39

3,15

1,94

1,51

0,35

0,98

17,32

AGUSTUS

8,61

3,16

1,91

1,49

0,36

0,91

16,44

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)


FEBRUARI

2016

8,92

3,28

1,9

1,64

0,36

1,06

17,16

AGUSTUS

8,44

3,29

1,78

1,71

0,35

0,93

16,5

FEBRUARI

8,69

3,47

1,97

1,85

0,35

1,12

17,44

2017

AGUSTUS

8,40

3,35

2,11

1,82

0,39

1,12

17,19

NTP PDRB KATEGORI PERTANIAN


NTP dan PDRB Lapangan usaha PertanianGrafik 6.4

PDRB (RP MILIAR) INDEKS

25000

30000

35000

40000

45000

50000

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104



2017II III IV


Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang

Grafik 6.3

INDEKS

KEGIATAN USAHA

PESIMIS

OPTIMIS

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160


Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat IniGrafik 6.2

70

80

90

100

110

120

130

140 INDEKS

PESIMIS

OPTIMIS




2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017II III IV

NTP ini sejalan dengan perbaikan pertumbuhan

lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan

pada triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Lapangan usaha ini mencatatkan

peningkatan pertumbuhan menjadi 0,36% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan triwulan III 2017 yang mengalami

kontraksi 0,22% (yoy).

Perbaikan NTP Jawa Tengah pada triwulan IV 2017

didorong oleh meningkatnya penerimaan petani yang

jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pengeluaran.

Penerimaan yang meningkat tercermin dari indeks

harga yang diterima petani dengan peningkatan

sebesar 2,07% (qtq); dari 130,92 menjadi 133,63 pada

triwulan laporan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh

berakhirnya musim panen raya tanaman pangan pada

triwulan II 2017, sehingga menyebabkan terjadinya

kenaikan harga beras di sepanjang semester II 2017.

Hal ini terkonfirmasi dari kenaikan indeks harga yang

diterima petani di subsektor tanaman pangan sebesar

5,48% (qtq); dari 129,44 pada triwulan III 2017

menjadi 136,53 pada triwulan laporan. Subsektor

tanaman pangan menunjukkan peningkatan indeks

tertinggi, diikuti subsektor tanaman perkebunan rakyat

dan perikanan, sedangkan subsektor hortikultura dan

peternakan justru mengalami penurunan indeks harga


Tingkat keyakinan yang meningkat tersebut sejalan

dengan peningkatan keyakinan konsumen terhadap

kondisi lapangan kerja untuk periode 6 bulan yang

akan datang. Hal ini terlihat dari indeks ekspektasi

ketersediaan lapangan kerja yang meningkat menjadi

132,61 dari sebelumnya 120 pada triwulan IV 2016. Hal

ini mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan

pada periode 6 bulan mendatang diperkirakan relatif

membaik dibandingkan periode laporan.

10 6.3. NILAI TUKAR PETANINilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2017


III 2017. Dalam dua triwulan terakhir, NTP Jawa Tengah

telah berhasil mencatatkan surplus, tercermin dari

angka NTP yang berada di atas 100. NTP pada triwulan

laporan sebesar 103,48 lebih tinggi dibandingkan


sama tahun sebelumnya sebesar 99,35. Peningkatan

Pada Desember 2013, BPS melakukan perubahan tahun dasar NTP. Untuk itu NTP dalam laporan ini disesuaikan dengan menggunakan pendekatan perubahan per bulan.

10.

117

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


KESEJAHTERAAN

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

pendidikan SMP ke atas pada Agustus 2017 tercatat

mencapai 51,13% dari jumlah tenaga kerja atau

sebanyak 8,79 juta orang, meningkat sebesar 9,06%

(yoy) dibandingkan Agustus 2016 yang tercatat

sebanyak 8,06 juta orang. Peningkatan pekerja dengan

tingkat pendidikan menengah ke atas disumbang dari

peningkatan pekerja dengan latar belakang SMA

Umum dan Universitas yang masing-masing meningkat

sebesar 18,54% (yoy) menjadi 2,11 juta orang dan

meningkat sebesar 20,43% (yoy) menjadi 1,12 juta

orang. Perbaikan kualitas ini diharapkan dapat

memenuhi permintaan tenaga kerja pada industri

pengolahan, mengingat sejak 2015 terjadi tren relokasi

usaha dari Jawa Barat dan Banten menuju Jawa Tengah.

Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dengan

tingkat pendidikan SD ke bawah pada Agustus 2017

tercatat sebanyak 8,40 juta orang atau menurun

dibandingkan Agustus 2016 yang tercatat sebanyak

8,44 juta orang. Hal ini mengindikasikan bahwa

ketersediaan jumlah tenaga kerja dengan keterampilan

rendah di Jawa Tengah pada tahun 2017 telah

mengalami penurunan.

kondisi Agustus 2016 yang berjumlah 0,80 juta orang.

Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak

sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja

pada periode yang sama. Dari 0,70 juta orang yang

bertambah pada angkatan kerja, hanya sekitar 0,02

juta orang atau 2,85% yang belum terserap lapangan

pekerjaan. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Jawa

Tengah menyumbang 11,65% dari total angka

pengangguran nasional yang berjumlah 7,04 juta

orang.

Meskipun angka pengangguran bertambah,

namun indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan. TPT

Jawa Tengah terpantau turun dari 4,63% pada Agustus

2016 menjadi 4,57% pada Agustus 2017. TPT Jawa

Tengah ini masih lebih baik dibandingkan angka TPT

nasional yang sebesar 5,50%. Salah satu faktor yang

turut mendorong penurunan tingkat pengangguran

terbuka di Jawa Tengah adalah meningkatnya lapangan

pekerjaan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi

triwulan IV 2017 yang lebih baik dibandingkan periode

yang sama tahun sebelumnya.

Membaiknya indikator tenaga kerja ini sejalan dengan

hasil Survei Konsumen yang terkait dengan tenaga

kerja. Konsumen memandang kondisi ketenagakerjaan

Jawa Tengah triwulan IV 2017 lebih baik dibandingkan

triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut

tercermin dari tingkat keyakinan terhadap kondisi

lapangan kerja saat ini.

6.2. PENGANGGURANAngka pengangguran mengalami peningkatan

pada Agustus 2017 dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya, namun jauh lebih kecil

dibandingkan peningkatan jumlah angkatan

ker ja . Jum lah angka tan ke r j a yang t i dak

bekerja/pengangguran pada Agustus 2017 tercatat

sebanyak 0,82 juta orang, bertambah dibandingkan


SD KE BAWAH

SMP

SMA UMUM

SMA KEJURUAN

DI/II/III DAN UNIVERSITAS

UNIVERSITAS

TOTAL

FEBRUARI

2015*

9,39

3,15

1,94

1,51

0,35

0,98

17,32

AGUSTUS

8,61

3,16

1,91

1,49

0,36

0,91

16,44

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)


FEBRUARI

2016

8,92

3,28

1,9

1,64

0,36

1,06

17,16

AGUSTUS

8,44

3,29

1,78

1,71

0,35

0,93

16,5

FEBRUARI

8,69

3,47

1,97

1,85

0,35

1,12

17,44

2017

AGUSTUS

8,40

3,35

2,11

1,82

0,39

1,12

17,19

RIBU ORANG

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

SEP-14 MAR-15 SEP-15

%

KOTA KOTA+DESADESADESA (%) - SKALA KANAN KOTA (%) - SKALA KANAN KOTA+DESA (%) - SKALA KANAN

Sumber : BPS, diolah

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Tahun 2011-2017 (ribuan orang)

Grafik 6.9.

MAR-16 SEP-16 MAR-1710

11

12

13

14

15

16

17

SEP-17

Penurunan angka kemiskinan pada September

2017 terutama didorong oleh penurunan jumlah

penduduk miskin di daerah perdesaan. Apabila

dibandingkan dengan periode September 2016,

jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar

8,89% (yoy) atau setara dengan 232 ribu orang.

Sementara di perkotaan, jumlah penduduk miskin

turun 3,40% (yoy) atau setara dengan 64 ribu orang.

Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada September

2017 mencapai 2.382 ribu jiwa sedangkan di

perkotaan mencapai 1.816 ribu jiwa. Secara

persentase, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan

turun dari 14,88% pada September 2016 menjadi

13,92% pada September 2017, sedangkan tingkat

kemiskinan di daerah perkotaan turun dari 11,38%

pada September 2016 menjadi 10,55% pada

September 2017. Penurunan ini ditengarai akibat

meningkatnya total penduduk perkotaan yang lebih

tinggi dibandingkan kenaikan jumlah penduduk

miskin. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dalam mengurangi tingkat

kemiskinan yang diturunkan melalui empat strategi,

yakni i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat

miskin; ii) meningkatkan pendapatan melalui

pemberdayaan ekonomi; iii) mengembangkan UMKM,

dan iv) sinergitas kebijakan antar instansi dengan

optimalisasi program atau anggaran.

Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September

2017 mengalami penurunan dibandingkan

dengan periode yang sama tahun lalu. Tingkat

kemiskinan Jawa Tengah per September 2017

sebanyak 4.197 ribu jiwa atau menurun bila

dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak

4.494 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah

mengalami penurunan secara persentase menjadi

12,23% dari total penduduk Jawa Tengah, atau

menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu

yaitu 13,19% dari jumlah penduduk.

Penurunan persentase jumlah penduduk miskin

tersebut terutama didorong oleh penurunan jumlah

penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan.

Jumlah penduduk miskin yang ada di perdesaan

mengalami penurunan dari 2.614 ribu jiwa pada

September 2016 menjadi 2.382 ribu jiwa pada

September 2017. Sementara itu, jumlah penduduk

miskin yang berada di perkotaan menurun dari 1.880

ribu jiwa pada September 2016 menjadi 1.816 ribu jiwa

pada September 2017.

6.4. TINGKAT KEMISKINAN

SUBSEKTOR

TANAMAN PANGAN

HORTIKULTURA

TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

PETERNAKAN

PERIKANAN

TOTAL


Sumber : BPS Jawa Tengah

2017

94.61

107.66

114.35

107.62

113.06

104.44

I

99.42

109.28

116.07

108.24

113.46

106.88

II III

102.76

110.04

117.92

109.50

113.57

108.79

IV

107.90

108.79

122.96

108.22

113.18

110.71

2017

101.17

107.43

107.97

109.64

111.26

106.05

I

99.83

106.84

111.07

110.44

112.06

106.16

II III

99.22

109.76

114.32

113.32

111.87

107.85

IV

98.17

107.99

119.03

109.00

112.7

106.78

2017

106.68

102.91

103.71

109.24

103.92

104.99

I

97.5

102.83

105.4

109.08

106.17

103.09

II III

103.73

104.49

106.87

113.60

109.31

107.00

IV

106.24

107.76

108.6

109.88

109.46

107.95

119

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


KESEJAHTERAAN

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa TengahGrafik 6.6

HORTIKULTURATOTALTANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

90

95

100

105

110

115 INDEKSINDEKS

NILAI TUKAR PETANIINDEKS YANG DITERIMA PETANI (It) INDEKS YANG DIBAYAR PETANI (Ib)

95

100

105

110

115

120

125

130


NTP Jawa Tengah dan Komponen PenyusunnyaGrafik 6.5




2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017II III IV

INDEKS


Indeks yang Dibayar berdasarkan SubsektorGrafik 6.8

INDEKS


Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor Grafik 6.7

TOTAL TANAMAN PANGANTANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

HORTIKULTURAPERIKANAN

PETERNAKAN

90

100

110

120

130

140

150

90

100

110

120

130

140



PETERNAKAN



2017IIII II III IV I II

2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017II III IV

Sementara itu, pengeluaran petani yang digambarkan

oleh indeks harga yang dibayar petani mengalami

peningkatan sebesar 1,17% (qtq); dari sebelumnya

127,65 pada triwulan III 2017 menjadi 129,14 pada

triwulan IV 2017. Data historis menunjukan bahwa

indeks yang dibayar petani mengalami tren

peningkatan secara pers is ten. Hal tersebut

mengindikasikan adanya kenaikan kebutuhan rumah

tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah

tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi dan

penambahan barang modal . Meningkatnya

pengeluaran petani pada periode laporan terjadi pada

seluruh subsektor, dengan kenaikan tertinggi pada

subsektor tanaman pangan (1,30%; qtq), diikuti

subsektor hortikultura (1,28%; qtq) dan perikanan

(1,24%; qtq). Kenaikan indeks yang dibayar petani

terutama masih didorong oleh meningkatnya biaya

konsumsi rumah tangga petani , sementara

pengeluaran petani untuk Biaya Produksi dan

Penambahan Barang Modal (BPPBM) mengalami

kenaikan yang tidak terlalu signifikan sebesar 0,30%

(qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Lebih lanjut,

ketergantungan pada musim menyebabkan fluktuasi

kemampuan produksi petani. Hal ini pun turut

memengaruhi t ingkat kese jahteraan petani

sebagaimana tercermin dari angka NTP.

Kemampuan produksi petani pada periode laporan

tercatat mengalami peningkatan. Kemampuan

produksi petani yang tercermin dari Nilai Tukar Usaha 11Rumah Tangga Pertanian (NTUP) pada triwulan IV

2017 meningkat dari 108,79 pada triwulan III 2017

menjadi 110,71, atau naik 1,76% (qtq). Peningkatan

NTUP pada triwulan laporan terutama didorong oleh

subsektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan

rakyat yang masing-masing naik 5% (qtq) dan 4,27%

(qtq) menjadi 107,90 dan 122,96 pada triwulan IV

2017. Sementara itu, subsektor hortikultura,

peternakan, dan perikanan tercatat mengalami

penurunan NTUP.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, dimana komponen indeks yang dibayar hanya terdiri dari biaya produksi dan penambahan barang modal.

11.

PETERNAKANPERIKANANTANAMAN PANGAN

RIBU ORANG

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

SEP-14 MAR-15 SEP-15

%

KOTA KOTA+DESADESADESA (%) - SKALA KANAN KOTA (%) - SKALA KANAN KOTA+DESA (%) - SKALA KANAN


Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Tahun 2011-2017 (ribuan orang)

Grafik 6.9.

MAR-16 SEP-16 MAR-1710

11

12

13

14

15

16

17

SEP-17

Penurunan angka kemiskinan pada September

2017 terutama didorong oleh penurunan jumlah

penduduk miskin di daerah perdesaan. Apabila

dibandingkan dengan periode September 2016,

jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar

8,89% (yoy) atau setara dengan 232 ribu orang.

Sementara di perkotaan, jumlah penduduk miskin

turun 3,40% (yoy) atau setara dengan 64 ribu orang.

Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada September

2017 mencapai 2.382 ribu jiwa sedangkan di

perkotaan mencapai 1.816 ribu jiwa. Secara

persentase, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan

turun dari 14,88% pada September 2016 menjadi

13,92% pada September 2017, sedangkan tingkat

kemiskinan di daerah perkotaan turun dari 11,38%

pada September 2016 menjadi 10,55% pada

September 2017. Penurunan ini ditengarai akibat

meningkatnya total penduduk perkotaan yang lebih

tinggi dibandingkan kenaikan jumlah penduduk

miskin. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dalam mengurangi tingkat

kemiskinan yang diturunkan melalui empat strategi,

yakni i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat

miskin; ii) meningkatkan pendapatan melalui

pemberdayaan ekonomi; iii) mengembangkan UMKM,

dan iv) sinergitas kebijakan antar instansi dengan

optimalisasi program atau anggaran.

Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September

2017 mengalami penurunan dibandingkan

dengan periode yang sama tahun lalu. Tingkat

kemiskinan Jawa Tengah per September 2017

sebanyak 4.197 ribu jiwa atau menurun bila

dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak

4.494 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah

mengalami penurunan secara persentase menjadi

12,23% dari total penduduk Jawa Tengah, atau

menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu

yaitu 13,19% dari jumlah penduduk.

Penurunan persentase jumlah penduduk miskin

tersebut terutama didorong oleh penurunan jumlah

penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan.

Jumlah penduduk miskin yang ada di perdesaan

mengalami penurunan dari 2.614 ribu jiwa pada

September 2016 menjadi 2.382 ribu jiwa pada

September 2017. Sementara itu, jumlah penduduk

miskin yang berada di perkotaan menurun dari 1.880

ribu jiwa pada September 2016 menjadi 1.816 ribu jiwa

pada September 2017.

6.4. TINGKAT KEMISKINAN

SUBSEKTOR

TANAMAN PANGAN

HORTIKULTURA

TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

PETERNAKAN

PERIKANAN

TOTAL



2017

94.61

107.66

114.35

107.62

113.06

104.44

I

99.42

109.28

116.07

108.24

113.46

106.88

II III

102.76

110.04

117.92

109.50

113.57

108.79

IV

107.90

108.79

122.96

108.22

113.18

110.71

2017

101.17

107.43

107.97

109.64

111.26

106.05

I

99.83

106.84

111.07

110.44

112.06

106.16

II III

99.22

109.76

114.32

113.32

111.87

107.85

IV

98.17

107.99

119.03

109.00

112.7

106.78

2017

106.68

102.91

103.71

109.24

103.92

104.99

I

97.5

102.83

105.4

109.08

106.17

103.09

II III

103.73

104.49

106.87

113.60

109.31

107.00

IV

106.24

107.76

108.6

109.88

109.46

107.95

119

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


KESEJAHTERAAN

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa TengahGrafik 6.6

HORTIKULTURATOTALTANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

90

95

100

105

110

115 INDEKSINDEKS

NILAI TUKAR PETANIINDEKS YANG DITERIMA PETANI (It) INDEKS YANG DIBAYAR PETANI (Ib)

95

100

105

110

115

120

125

130


NTP Jawa Tengah dan Komponen PenyusunnyaGrafik 6.5




2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017II III IV

INDEKS


Indeks yang Dibayar berdasarkan SubsektorGrafik 6.8

INDEKS


Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor Grafik 6.7



PETERNAKAN

90

100

110

120

130

140

150

90

100

110

120

130

140



PETERNAKAN



2017IIII II III IV I II

2014 2015III IV I

2016II III IV I

2017II III IV

Sementara itu, pengeluaran petani yang digambarkan

oleh indeks harga yang dibayar petani mengalami

peningkatan sebesar 1,17% (qtq); dari sebelumnya

127,65 pada triwulan III 2017 menjadi 129,14 pada

triwulan IV 2017. Data historis menunjukan bahwa

indeks yang dibayar petani mengalami tren

peningkatan secara pers is ten. Hal tersebut

mengindikasikan adanya kenaikan kebutuhan rumah

tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah

tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi dan

penambahan barang modal . Meningkatnya

pengeluaran petani pada periode laporan terjadi pada

seluruh subsektor, dengan kenaikan tertinggi pada

subsektor tanaman pangan (1,30%; qtq), diikuti

subsektor hortikultura (1,28%; qtq) dan perikanan

(1,24%; qtq). Kenaikan indeks yang dibayar petani

terutama masih didorong oleh meningkatnya biaya

konsumsi rumah tangga petani , sementara

pengeluaran petani untuk Biaya Produksi dan

Penambahan Barang Modal (BPPBM) mengalami

kenaikan yang tidak terlalu signifikan sebesar 0,30%

(qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Lebih lanjut,

ketergantungan pada musim menyebabkan fluktuasi

kemampuan produksi petani. Hal ini pun turut

memengaruhi t ingkat kese jahteraan petani

sebagaimana tercermin dari angka NTP.

Kemampuan produksi petani pada periode laporan

tercatat mengalami peningkatan. Kemampuan

produksi petani yang tercermin dari Nilai Tukar Usaha 11Rumah Tangga Pertanian (NTUP) pada triwulan IV

2017 meningkat dari 108,79 pada triwulan III 2017

menjadi 110,71, atau naik 1,76% (qtq). Peningkatan

NTUP pada triwulan laporan terutama didorong oleh

subsektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan

rakyat yang masing-masing naik 5% (qtq) dan 4,27%

(qtq) menjadi 107,90 dan 122,96 pada triwulan IV

2017. Sementara itu, subsektor hortikultura,

peternakan, dan perikanan tercatat mengalami

penurunan NTUP.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, dimana komponen indeks yang dibayar hanya terdiri dari biaya produksi dan penambahan barang modal.

11.

PETERNAKANPERIKANANTANAMAN PANGAN

Grafik 6.10. Perkembangan IPM Jawa Tengah dan NasionalSumber : BPS Nasional

JAWA TENGAH NASIONAL

2011 2012 2013 2014

INDEKS70

69

68

67

66

65

64

2015 2016

66,6

4

67,2

1

68,0

2

68,7

8

69,4

9

69,9

8

67,0

9

67,7

0

68,3

1

68,9

0

69,5

5

70,18

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa

Tengah mengalami tren peningkatan dari tahun

ke tahun. Pada tahun 2016, IPM Jawa Tengah tercatat

sebesar 69,98, meningkat dibanding tahun

s ebe lumnya yang s ebe sa r 69 ,49 . Dengan

perkembangan tersebut, status pembangunan

manusia Provinsi Jawa Tengah masih termasuk dalam

kategori sedang (nilai IPM 60 – 70). Capaian Jawa

Tengah ini tercatat masih lebih rendah dibandingkan

dengan nasional yang sudah mencatatkan status

pembangunan manusia kategori tinggi (nilai IPM 70 –

Data IPM menggunakan metode perhitungan IPM standar tahun 2010, dengan komponen sebagai berikut:a. Kesehatan: Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)b. Pendidikan: i) Harapan Lama Sekolah (HLS); dan ii) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)c. Standar Hidup: PNB per kapita

13.

80), dengan nilai IPM 70,18; meningkat dibandingkan

IPM tahun 2015 yang sebesar 69,55.

Dibandingkan dengan provinsi se-Kawasan Jawa, IPM

Jawa Tengah menempati urutan kedua terendah

setelah Jawa Timur. Di Kawasan Jawa, status

pembangunan manusia Provinsi Banten, DKI Jakarta,

dan DI Yogyakarta berada pada kategori sedang (nilai

IPM 70-78). Sementara itu, status pembangunan

manusia Provinsi Jawa Tengah masih berada pada

kategori sedang, bersama dengan Jawa Barat, dan

Jawa Timur. Lebih lanjut, seluruh provinsi di Kawasan

Jawa mengalami peningkatan IPM pada tahun 2016.

Namun demikian, pertumbuhan IPM Jawa Tengah

merupakan yang terendah dibandingkan provinsi lain di

Kawasan Jawa.

Ditinjau dari komponennya, peningkatan terjadi di

seluruh dimensi, baik kesehatan, pendidikan, maupun

standar hidup.

Analisis secara spasial, 3 kota di Jawa Tengah sudah

memiliki status pembangunan manusia sangat tinggi

(nilai IPM > 80); 15 kabupaten/kota memiliki status

pembangunan manusia tinggi (nilai IPM 70 – 80); 17

kabupaten/kota memiliki status pembangunan

manusia sedang (nilai IPM 60 – 70); dan tidak ada yang

memiliki status pembangunan manusia rendah (nilai

IPM < 60).


PROVINSIPERTUMBUHAN IPM (%, YOY)2015 2016

BANTEN

DKI JAKARTA

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

DI YOGYAKARTA

JAWA TIMUR

NASIONAL

70,27

78,99

69,50

69,49

77,59

68,95

69,55

70,96

79,60

70,05

69,98

78,38

69,74

70,18

0,98

0,77

0,79

0,71

1,02

1,15

0,91

IPM

JAWA TIMUR

NASIONAL 69,55


DIMENSI SATUAN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

RUPIAH

%

73,09

11,39

6,77

9.497

67,21

0,86

73,09

11,39

6,77

9.497

67,21

0,86

73,28

11,89

6,8

9.618

68,02

1,21

73,88

12,17

6,93

9.640

68,78

1,12

73,96

12,38

7,03

9.930

69,49

1,04

2011 2012 2013 2014 2015

TAHUN

74,02

12,45

7,15

10.153

69,86

0,71

2016KESEHATAN

ANGKA HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR (AHH)

PENGETAHUAN

HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

STANDAR HIDUP LAYAK

PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN

IPM

PERTUMBUHAN IPM

121

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


KESEJAHTERAAN

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai program

bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH)

yang merupakan program nasional dan program

pemerintah provinsi seperti Kartu Jateng Sejahtera (KJS)

dan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)

untuk masyarakat miskin. Pada tahun 2017, jumlah

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Jawa Tengah

yang menerima bantuan sosial non tunai berjumlah

969.513 keluarga dengan total bantuan PKH yang

dianggarkan sebesar Rp1,83 triliun. Jumlah KPM di

Jawa Tengah ini memiliki kontribusi sebesar 16-17%

terhadap jumlah KPM nasional. Sedangkan untuk KJS

sendiri dialokasikan bagi 12.764 penerima dengan total

anggaran sebesar Rp38,29 miliar. Selain itu, di tahun

2017 pemerintah menargetkan untuk melakukan

perbaikan 20.027 unit RLTH yang tersebar di 385

Kecamatan dan di 1.141 Desa dengan total anggaran

sebesar Rp200 miliar dari total seluruh RLTH Jawa

Tengah yang berjumlah 1.682.723 unit.

Sejalan dengan kondisi di Provinsi Jawa Tengah,

angka kemiskinan di tingkat nasional mengalami

penurunan dibandingkan dengan periode yang

sama tahun lalu. Tercatat, penduduk miskin nasional

pada September 2017 sebanyak 26,58 juta jiwa, lebih

rendah dibandingkan September 2016 yang sebesar

27,76% juta jiwa. Jumlah penduduk miskin tingkat

nasional ini mengalami penurunan sebesar 4,25%

(yoy). Secara keseluruhan, Provinsi Jawa Tengah pada

triwulan laporan berkontribusi pada 15,79% dari total

penduduk miskin nasional, menurun dibandingkan

kontribusi pada September 2016 yang sebesar

16,19%.

12Garis kemiskinan terus mengalami peningkatan .

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh

peningkatan garis kemiskinan perkotaan. Berdasarkan

pembagian kelompok kemiskinan antara perkotaan

dan perdesaan, garis kemiskinan di perkotaan dalam

periode yang sama tercatat mengalami peningkatan

tahunan sebesar 5,23% (yoy) dari Rp322.799 per

kapita/bulan pada September 2016 menjadi

Rp339.692 per kapita/bulan pada September 2017.

Sementara itu garis kemiskinan di perdesaan juga

mengalami kenaikan sebesar 4,70% (yoy), dari

Rp322.489 per kapita/bulan pada September 2016

menjadi Rp337.657 per kapita/bulan pada September

2017. Secara keseluruhan, garis kemiskinan kota dan

desa meningkat 4,98% (yoy) dari Rp322.748 per



Kenaikan garis kemiskinan berpotensi dapat

meningkatkan jumlah penduduk miskin. Penduduk

yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di

bawah garis kemiskinan akan digolongkan menjadi

penduduk misk in. Namun demikian, secara

keseluruhan kesejahteraan masyarakat pada triwulan

laporan meningkat, sehingga pengeluaran per kapita

masyarakat mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan garis kemiskinan.

BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang harus dikeluarkan oleh satu orang.

12.

GARIS KEMISKINAN

KOTA

DESA

KOTA & DESA

Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah, 2011-2017 (Rupiah)


2011 2012

222.430

198.814

209.611

245.817

223.622

233.769

SEP 2013

MAR2013

254.801

235.202

244.161

268.397

256.368

261.881

MAR 2014

279.036

267.991

273.056

SEP 2014

286.014

277.802

281.750

MAR 2015

299.011

296.864

297.851

2010

205.606

179.982

192.435

SEP 2015

308.163

310.295

309.314

MAR 2016

315.269

319.188

317.348

SEP 2016

322.799

322.489

322.748

MAR 2017

334.522

331.673

333.224

SEP 2017

339.692

337.657

338.815

136.5. PEMBANGUNAN MANUSIA

Grafik 6.10. Perkembangan IPM Jawa Tengah dan NasionalSumber : BPS Nasional


2011 2012 2013 2014

INDEKS70

69

68

67

66

65

64

2015 2016

66,6

4

67,2

1

68,0

2

68,7

8

69,4

9

69,9

8

67,0

9

67,7

0

68,3

1

68,9

0

69,5

5

70,18

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa

Tengah mengalami tren peningkatan dari tahun

ke tahun. Pada tahun 2016, IPM Jawa Tengah tercatat

sebesar 69,98, meningkat dibanding tahun

s ebe lumnya yang s ebe sa r 69 ,49 . Dengan

perkembangan tersebut, status pembangunan

manusia Provinsi Jawa Tengah masih termasuk dalam

kategori sedang (nilai IPM 60 – 70). Capaian Jawa

Tengah ini tercatat masih lebih rendah dibandingkan

dengan nasional yang sudah mencatatkan status

pembangunan manusia kategori tinggi (nilai IPM 70 –

Data IPM menggunakan metode perhitungan IPM standar tahun 2010, dengan komponen sebagai berikut:a. Kesehatan: Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)b. Pendidikan: i) Harapan Lama Sekolah (HLS); dan ii) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)c. Standar Hidup: PNB per kapita

13.

80), dengan nilai IPM 70,18; meningkat dibandingkan

IPM tahun 2015 yang sebesar 69,55.

Dibandingkan dengan provinsi se-Kawasan Jawa, IPM

Jawa Tengah menempati urutan kedua terendah

setelah Jawa Timur. Di Kawasan Jawa, status

pembangunan manusia Provinsi Banten, DKI Jakarta,

dan DI Yogyakarta berada pada kategori sedang (nilai

IPM 70-78). Sementara itu, status pembangunan

manusia Provinsi Jawa Tengah masih berada pada

kategori sedang, bersama dengan Jawa Barat, dan

Jawa Timur. Lebih lanjut, seluruh provinsi di Kawasan

Jawa mengalami peningkatan IPM pada tahun 2016.

Namun demikian, pertumbuhan IPM Jawa Tengah

merupakan yang terendah dibandingkan provinsi lain di

Kawasan Jawa.

Ditinjau dari komponennya, peningkatan terjadi di

seluruh dimensi, baik kesehatan, pendidikan, maupun

standar hidup.

Analisis secara spasial, 3 kota di Jawa Tengah sudah

memiliki status pembangunan manusia sangat tinggi

(nilai IPM > 80); 15 kabupaten/kota memiliki status

pembangunan manusia tinggi (nilai IPM 70 – 80); 17

kabupaten/kota memiliki status pembangunan

manusia sedang (nilai IPM 60 – 70); dan tidak ada yang

memiliki status pembangunan manusia rendah (nilai

IPM < 60).


PROVINSIPERTUMBUHAN IPM (%, YOY)2015 2016

BANTEN

DKI JAKARTA

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

DI YOGYAKARTA

JAWA TIMUR

NASIONAL

70,27

78,99

69,50

69,49

77,59

68,95

69,55

70,96

79,60

70,05

69,98

78,38

69,74

70,18

0,98

0,77

0,79

0,71

1,02

1,15

0,91

IPM

JAWA TIMUR

NASIONAL 69,55


DIMENSI SATUAN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

RUPIAH

%

73,09

11,39

6,77

9.497

67,21

0,86

73,09

11,39

6,77

9.497

67,21

0,86

73,28

11,89

6,8

9.618

68,02

1,21

73,88

12,17

6,93

9.640

68,78

1,12

73,96

12,38

7,03

9.930

69,49

1,04

2011 2012 2013 2014 2015

TAHUN

74,02

12,45

7,15

10.153

69,86

0,71

2016KESEHATAN

ANGKA HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR (AHH)

PENGETAHUAN

HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

STANDAR HIDUP LAYAK

PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN

IPM

PERTUMBUHAN IPM

121

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


KESEJAHTERAAN

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai program

bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH)

yang merupakan program nasional dan program

pemerintah provinsi seperti Kartu Jateng Sejahtera (KJS)

dan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)

untuk masyarakat miskin. Pada tahun 2017, jumlah

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Jawa Tengah

yang menerima bantuan sosial non tunai berjumlah

969.513 keluarga dengan total bantuan PKH yang

dianggarkan sebesar Rp1,83 triliun. Jumlah KPM di

Jawa Tengah ini memiliki kontribusi sebesar 16-17%

terhadap jumlah KPM nasional. Sedangkan untuk KJS

sendiri dialokasikan bagi 12.764 penerima dengan total

anggaran sebesar Rp38,29 miliar. Selain itu, di tahun

2017 pemerintah menargetkan untuk melakukan

perbaikan 20.027 unit RLTH yang tersebar di 385

Kecamatan dan di 1.141 Desa dengan total anggaran

sebesar Rp200 miliar dari total seluruh RLTH Jawa

Tengah yang berjumlah 1.682.723 unit.

Sejalan dengan kondisi di Provinsi Jawa Tengah,

angka kemiskinan di tingkat nasional mengalami

penurunan dibandingkan dengan periode yang

sama tahun lalu. Tercatat, penduduk miskin nasional

pada September 2017 sebanyak 26,58 juta jiwa, lebih

rendah dibandingkan September 2016 yang sebesar

27,76% juta jiwa. Jumlah penduduk miskin tingkat

nasional ini mengalami penurunan sebesar 4,25%

(yoy). Secara keseluruhan, Provinsi Jawa Tengah pada

triwulan laporan berkontribusi pada 15,79% dari total

penduduk miskin nasional, menurun dibandingkan

kontribusi pada September 2016 yang sebesar

16,19%.

12Garis kemiskinan terus mengalami peningkatan .

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh

peningkatan garis kemiskinan perkotaan. Berdasarkan

pembagian kelompok kemiskinan antara perkotaan

dan perdesaan, garis kemiskinan di perkotaan dalam

periode yang sama tercatat mengalami peningkatan

tahunan sebesar 5,23% (yoy) dari Rp322.799 per



Sementara itu garis kemiskinan di perdesaan juga

mengalami kenaikan sebesar 4,70% (yoy), dari

Rp322.489 per kapita/bulan pada September 2016

menjadi Rp337.657 per kapita/bulan pada September

2017. Secara keseluruhan, garis kemiskinan kota dan

desa meningkat 4,98% (yoy) dari Rp322.748 per



Kenaikan garis kemiskinan berpotensi dapat

meningkatkan jumlah penduduk miskin. Penduduk

yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di

bawah garis kemiskinan akan digolongkan menjadi

penduduk misk in. Namun demikian, secara

keseluruhan kesejahteraan masyarakat pada triwulan

laporan meningkat, sehingga pengeluaran per kapita

masyarakat mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan garis kemiskinan.

BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang harus dikeluarkan oleh satu orang.

12.

GARIS KEMISKINAN

KOTA

DESA

KOTA & DESA

Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah, 2011-2017 (Rupiah)


2011 2012

222.430

198.814

209.611

245.817

223.622

233.769

SEP 2013

MAR2013

254.801

235.202

244.161

268.397

256.368

261.881

MAR 2014

279.036

267.991

273.056

SEP 2014

286.014

277.802

281.750

MAR 2015

299.011

296.864

297.851

2010

205.606

179.982

192.435

SEP 2015

308.163

310.295

309.314

MAR 2016

315.269

319.188

317.348

SEP 2016

322.799

322.489

322.748

MAR 2017

334.522

331.673

333.224

SEP 2017

339.692

337.657

338.815

136.5. PEMBANGUNAN MANUSIA

Grafik 6.12. Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah

INDEKS


PERKOTAAN PERDESAAN PERKOTAAN PERDESAAN


MARET 2016SEPTEMBER 2016

MARET 2017

0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

0.3

81

0.3

23

0.4

10 0

.327

0.3

82

0.3

13

0.4

09

0.3

16

0.3

86

0.3

27

0.4

07 0.3

20

0.3

83

0.3

23

0.4

04 0.3

20

SEPTEMBER 2017

Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah mencatatkan

peningkatan koefisien Gini dibandingkan September

2016, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan

yang lebih besar pada periode laporan.

Ditinjau dari wilayahnya, tingkat ketimpangan

yang lebih tinggi berada di kawasan perkotaan.

Pada September 2017, koefisien Gini perkotaan Jawa

Tengah tercatat sebesar 0,38; lebih tinggi dibandingkan

perdesaan yang sebesar 0,32. Tingkat ketimpangan

yang lebih tinggi di daerah perkotaan juga terjadi di

tingkat nasional. Koefisien Gini perkotaan nasional

sebesar 0,40; lebih tinggi dibandingkan perdesaan

yang sebesar 0,32.

Tabel 6.10 Perbandingan Koefisien Gini Provinsi Peers

PROVINSIPERTUMBUHAN

SEPT 2016/SEPT 2017(%, YOY)Mar-16

JAWA TENGAH

BANTEN

JAWA TIMUR

JAWA BARAT

DKI JAKARTA

DI YOGYAKARTA

INDONESIA

0,366

0,394

0,402

0,413

0,411

0,420

0,397

2,24

-3,32

3,23

-2,24

3,02

3,53

-0,76

KOEFISIEN GINI

Sep-16 Mar-17 Sep-17

0,357

0,392

0,402

0,402

0,397

0,425

0,394

0,365

0,382

0,396

0,403

0,413

0,432

0,393

0,365

0,379

0,415

0,393

0,409

0,440

0,391

123

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


KESEJAHTERAAN

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

Grafik 6.11. Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional

INDEKS



0,42

0,40

0,38

0,36

0,34

0,32

0,30

2011 2012 2013 2014 2015 20162010 2017

Gambar 6.1 IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Tiga kota dengan status pembangunan manusia sangat

tinggi yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota

Semarang. Sementara itu, tiga kabupaten dengan IPM

terendah yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten

Pemalang, dan Kabupaten Banjarnegara.

Nasional yang sebesar 0,39. Dengan demikian, tingkat

pemerataan pendapatan di Jawa Tengah relatif lebih

baik dibandingkan dengan nasional.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di

kawasan Jawa, koefisien Gini Jawa Tengah

menempati urutan pertama terendah, diikuti oleh

Banten (0,38) dan Jawa Barat (0,39), sedangkan tingkat

ketimpangan tertinggi terjadi di provinsi DI Yogyakarta

(0,44) dan Jawa Timur (0,42). Provinsi Banten dan Jawa

Barat mencatatkan adanya penurunan tingkat

ketimpangan dibanding periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, empat provinsi lain yaitu DI Yogyakarta,

6.6. PEMERATAAN PENDUDUKTingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di

Jawa Tengah pada September 2017 sedikit

meningkat. Hal ini tercermin dari koefisien Gini yang

mengukur ketimpangan distribusi pendapatan melalui

pengukuran yang berkisar antara 0 sampai 1. Apabila

koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan

sempurna di dalam suatu daerah, sedangkan apabila

bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Pada September 2017, koefisien Gini Jawa Tengah

tercatat sebesar 0,365; sedikit mengalami kenaikan

dibandingkan September 2016 yang sebesar 0,357.

Meskipun relatif kecil, hal ini mengindikasikan adanya

peningkatan ketimpangan di Jawa Tengah. Apabila

dibandingkan dengan nasional, koefisien Gini Jawa

Tengah lebih rendah dibandingkan koefisien Gini

Grafik 6.12. Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah

INDEKS


PERKOTAAN PERDESAAN PERKOTAAN PERDESAAN


MARET 2016SEPTEMBER 2016

MARET 2017

0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

0.3

81

0.3

23

0.4

10 0

.327

0.3

82

0.3

13

0.4

09

0.3

16

0.3

86

0.3

27

0.4

07 0.3

20

0.3

83

0.3

23

0.4

04 0.3

20

SEPTEMBER 2017

Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah mencatatkan

peningkatan koefisien Gini dibandingkan September

2016, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan

yang lebih besar pada periode laporan.

Ditinjau dari wilayahnya, tingkat ketimpangan

yang lebih tinggi berada di kawasan perkotaan.

Pada September 2017, koefisien Gini perkotaan Jawa

Tengah tercatat sebesar 0,38; lebih tinggi dibandingkan

perdesaan yang sebesar 0,32. Tingkat ketimpangan

yang lebih tinggi di daerah perkotaan juga terjadi di

tingkat nasional. Koefisien Gini perkotaan nasional

sebesar 0,40; lebih tinggi dibandingkan perdesaan

yang sebesar 0,32.

Tabel 6.10 Perbandingan Koefisien Gini Provinsi Peers

PROVINSIPERTUMBUHAN

SEPT 2016/SEPT 2017(%, YOY)Mar-16

JAWA TENGAH

BANTEN

JAWA TIMUR

JAWA BARAT

DKI JAKARTA

DI YOGYAKARTA

INDONESIA

0,366

0,394

0,402

0,413

0,411

0,420

0,397

2,24

-3,32

3,23

-2,24

3,02

3,53

-0,76

KOEFISIEN GINI

Sep-16 Mar-17 Sep-17

0,357

0,392

0,402

0,402

0,397

0,425

0,394

0,365

0,382

0,396

0,403

0,413

0,432

0,393

0,365

0,379

0,415

0,393

0,409

0,440

0,391

123

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


KESEJAHTERAAN

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH

Grafik 6.11. Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional

INDEKS



0,42

0,40

0,38

0,36

0,34

0,32

0,30

2011 2012 2013 2014 2015 20162010 2017

Gambar 6.1 IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Tiga kota dengan status pembangunan manusia sangat

tinggi yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota

Semarang. Sementara itu, tiga kabupaten dengan IPM

terendah yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten

Pemalang, dan Kabupaten Banjarnegara.

Nasional yang sebesar 0,39. Dengan demikian, tingkat

pemerataan pendapatan di Jawa Tengah relatif lebih

baik dibandingkan dengan nasional.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di

kawasan Jawa, koefisien Gini Jawa Tengah

menempati urutan pertama terendah, diikuti oleh

Banten (0,38) dan Jawa Barat (0,39), sedangkan tingkat

ketimpangan tertinggi terjadi di provinsi DI Yogyakarta

(0,44) dan Jawa Timur (0,42). Provinsi Banten dan Jawa

Barat mencatatkan adanya penurunan tingkat

ketimpangan dibanding periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, empat provinsi lain yaitu DI Yogyakarta,

6.6. PEMERATAAN PENDUDUKTingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di

Jawa Tengah pada September 2017 sedikit

meningkat. Hal ini tercermin dari koefisien Gini yang

mengukur ketimpangan distribusi pendapatan melalui

pengukuran yang berkisar antara 0 sampai 1. Apabila

koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan

sempurna di dalam suatu daerah, sedangkan apabila

bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Pada September 2017, koefisien Gini Jawa Tengah

tercatat sebesar 0,365; sedikit mengalami kenaikan

dibandingkan September 2016 yang sebesar 0,357.

Meskipun relatif kecil, hal ini mengindikasikan adanya

peningkatan ketimpangan di Jawa Tengah. Apabila

dibandingkan dengan nasional, koefisien Gini Jawa

Tengah lebih rendah dibandingkan koefisien Gini

BABVII

7

Ditinjau dari sisi pengeluaran, akselerasi konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, dan ekspor luar negeri menjadi sumber meningkatnya pertumbuhan di triwulan II 2018, seiring adanya momen Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, serta Pilkada serentak. Sementara, konsumsi pemerintah dan investasi menunjukkan pertumbuhan yang melambat.

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh membaiknya kinerja lapangan usaha industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran.

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah triwulan II 2018 diperkirakan mengalami percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

PROSPEKPEREKONOMIAN DAERAH

BABVII

7

Ditinjau dari sisi pengeluaran, akselerasi konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, dan ekspor luar negeri menjadi sumber meningkatnya pertumbuhan di triwulan II 2018, seiring adanya momen Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, serta Pilkada serentak. Sementara, konsumsi pemerintah dan investasi menunjukkan pertumbuhan yang melambat.

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh membaiknya kinerja lapangan usaha industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran.

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah triwulan II 2018 diperkirakan mengalami percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya.


7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II 2018 DAN TAHUN 2018

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan II

2018 diperkirakan meningkat dibandingkan
















Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jawa Tengah pada 2018 diperkirakan

mengalami perbaikan dibandingkan 2017.

Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2018 diperkirakan

tumbuh pada rentang 5,2%-5,6% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 yang sebesar

5,27%. Perekonomian domestik diperkirakan membaik
















Namun demikian, peningkatan anggaran pendapatan

dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun

2018 yang tidak setinggi kenaikan tahun sebelumnya

diperkirakan akan menyebabkan pertumbuhan

komponen ini relatif terbatas.

PENGELUARAN



KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

PMTB

EKSPOR LUAR NEGERI

IMPOR LUAR NEGERI


PDRB

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank IndonesiaSumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

2017**

I II III IV

4,65

3,24

2,22

5,61

8,30

16,19

20,88

5,32

4,89

6,19

(4,97)

7,41

(1,71)

(11,75)

(12,05)

5,18

4,32

3,94

6,64

9,39

33,93

12,81

(13,55)

5,17

4,65

4,33

5,81

7,48

13,22

25,07

115,20

5,40

TOTAL

4,63

4,43

2,93

7,50

12,55

9,98

2,04

5,27

2016*

I II III IV

4,68

8,73

2,90

5,34

(0,28)

(18,86)

(22,12)

5,07

4,80

9,17

11,02

6,87

(1,59)

(4,85)

8,14

5,70

4,36

3,47

(11,52)

5,75

(10,48)

(12,44)

9,27

5,00

4,41

1,60

(0,91)

5,99

3,00

0,60

-15,68

5,33

TOTAL

4,56

5,61

(0,59)

5,99

(2,25)

(9,05)

(3,35)

5,27

2018p

Ip IIp TOTALp

7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi PengeluaranKonsumsi diperkirakan masih menjadi sumber utama

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, dengan pangsa

mencapai 60% terhadap Pertumbuhan Domestik

Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah. Secara

keseluruhan, konsumsi diperkirakan mengalami

peningkatan pada triwulan II 2018. Peningkatan ini

diproyeksikan terjadi pada hampir seluruh pengeluaran

konsumsi, terutama konsumsi rumah tangga dan

konsumsi LNPRT, sementara konsumsi pemerintah

diperkirakan sedikit melambat.

127

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II 2018 DAN TAHUN 2018

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan II

2018 diperkirakan meningkat dibandingkan
















Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jawa Tengah pada 2018 diperkirakan

mengalami perbaikan dibandingkan 2017.

Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2018 diperkirakan

tumbuh pada rentang 5,2%-5,6% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 yang sebesar

5,27%. Perekonomian domestik diperkirakan membaik
















Namun demikian, peningkatan anggaran pendapatan

dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun

2018 yang tidak setinggi kenaikan tahun sebelumnya

diperkirakan akan menyebabkan pertumbuhan

komponen ini relatif terbatas.

PENGELUARAN



KONSUMSI LNPRT

KONSUMSI PEMERINTAH

PMTB

EKSPOR LUAR NEGERI

IMPOR LUAR NEGERI


PDRB


2017**

I II III IV

4,65

3,24

2,22

5,61

8,30

16,19

20,88

5,32

4,89

6,19

(4,97)

7,41

(1,71)

(11,75)

(12,05)

5,18

4,32

3,94

6,64

9,39

33,93

12,81

(13,55)

5,17

4,65

4,33

5,81

7,48

13,22

25,07

115,20

5,40

TOTAL

4,63

4,43

2,93

7,50

12,55

9,98

2,04

5,27

2016*

I II III IV

4,68

8,73

2,90

5,34

(0,28)

(18,86)

(22,12)

5,07

4,80

9,17

11,02

6,87

(1,59)

(4,85)

8,14

5,70

4,36

3,47

(11,52)

5,75

(10,48)

(12,44)

9,27

5,00

4,41

1,60

(0,91)

5,99

3,00

0,60

-15,68

5,33

TOTAL

4,56

5,61

(0,59)

5,99

(2,25)

(9,05)

(3,35)

5,27

2018p

Ip IIp TOTALp

7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi PengeluaranKonsumsi diperkirakan masih menjadi sumber utama

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, dengan pangsa

mencapai 60% terhadap Pertumbuhan Domestik

Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah. Secara

keseluruhan, konsumsi diperkirakan mengalami

peningkatan pada triwulan II 2018. Peningkatan ini

diproyeksikan terjadi pada hampir seluruh pengeluaran

konsumsi, terutama konsumsi rumah tangga dan

konsumsi LNPRT, sementara konsumsi pemerintah

diperkirakan sedikit melambat.

127

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


Lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan

tumbuh lebih cepat pada triwulan II 2018. Hal tersebut

disebabkan karena meningkatnya permintaan

domestik pada momen Ramadan dan Idul Fitri. Selain

itu, industri kecil menengah ditengarai mengalami

peningkatan pertumbuhan seiring dengan naiknya

permintaan barang-barang perlengkapan kampanye

dalam rangka kegiatan Pilkada serentak bulan Juni

2018. Beberapa pelaku industri juga diprediksi

melakukan building stock pada awal triwulan dalam

rangka mengantisipasi peningkatan permintaan

tersebut. Permintaan ekspor yang meningkat seiring

dengan perbaikan kondisi ekonomi negara mitra

dagang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan

industri pengolahan pada periode laporan. Selanjutnya,

peningkatan permintaan domestik juga diperkirakan

berdampak pada pertumbuhan lapangan usaha

perdagangan besar dan eceran.

Sementara itu, lapangan usaha pertanian diprediksi

tumbuh melambat seiring dengan mulai berakhirnya

masa panen. Masa panen padi dari musim tanam

sebelumnya diperkirakan masih berlangsung hingga

bulan April atau awal triwulan II 2018. Akan tetapi,

tingginya curah hujan pada triwulan I 2018

menyebabkan mundurnya masa tanam padi

selanjutnya, sehingga masa panen juga berpotensi

mundur ke triwulan berikutnya.

Secara keseluruhan perekonomian Jawa Tengah

tahun 2018 diperkirakan tumbuh lebih tinggi

d iband ingkan tahun 2017 . Pen ingka tan

pertumbuhan berasal dari ketiga lapangan usaha

utama Jawa Tengah yaitu industri pengolahan,

pertanian, dan perdagangan. Perbaikan ekonomi

global dan domestik diproyeksikan mendorong

permintaan terhadap hasil produksi Jawa Tengah,

sehingga akan mendorong perbaikan kinerja lapangan

usaha perdagangan serta industri pengolahan. Selain

itu kondisi cuaca tahun 2018 diperkirakan relatif

normal atau tidak terpengaruh anomali cuaca seperti

halnya El Nino dan La Nina yang terjadi pada tahun

2015 dan 2016. Pada tahun 2018, BMKG memprediksi

bahwa La Nina lemah diperkirakan terjadi di musim

hujan (periode Januari – April 2018), sehingga

penambahan curah hujan kurang berdampak signifikan

di Jawa Tengah. Oleh karena itu, kondisi cuaca pada

tahun 2018 dinilai lebih kondusif bagi lapangan usaha

pertanian.

Stimulus pemerintah berupa bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran dana desa

melalui skema padat karya tunai yang dimulai lebih

cepat pada bulan Januari 2018, serta momen Pilkada

diproyeksikan akan mendorong permintaan domestik,

khususnya konsumsi. Lebih lanjut, komitmen

pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan

proyek-proyek infrastruktur akan mendorong

peningkatan kinerja investasi dan industri. Pada sisi

swasta, komitmen pemerintah untuk meningkatkan

iklim investasi dan usaha melalui reformulasi regulasi-

regulasi di berbagai kementerian dan lembaga, di

tingkat pusat dan daerah; serta integrasi sistem

perizinan dan kemudahan berusaha diharapkan

menjadi faktor pendukung dan berdampak signifikan

pada perekonomian. Peningkatan Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah

diperkirakan berdampak positif terhadap menguatnya

daya beli. Namun demikian, penentuan UMK perlu

dilakukan dengan memerhatikan kemampuan industri

serta daya saing dibanding daerah lain supaya industri

Jawa Tengah tetap atraktif.

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

rangka menjaga pertumbuhan ekonomi pada tahun

2018 antara lain tantangan berupa tren pengetatan

kebijakan moneter di beberapa negara maju, terutama

Amerika Serikat. Perubahan kebijakan ekonomi AS

129

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


PENGELUARAN

Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha


INDUSTRI PENGOLAHAN

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

PDRB


2017**

I II III IV

10,06

3,74

5,40

5,32

-3,49

5,04

8,07

5,18

-0,22

4,25

7,18

5,17

0,36

4,34

3,84

5,40

TOTAL

1,46

4,35

6,10

5,27

2016*

I II III IV

-1,96

4,15

7,97

5,07

-0,02

5,08

6,02

5,70

3,02

4,19

2,31

5,00

9,50

3,02

6,33

5,33

TOTAL

2,28

4,10

5,61

5,27

2018p

Ip IIp TOTALp

7 kabupaten/kota akan mendorong aktivitas lembaga

nonprofit seperti ormas dan partai politik.

Investasi diperkirakan tumbuh melambat pada triwulan

II 2018. Realisasi pembangunan infrastruktur

pemerintah selama periode tersebut diperkirakan

mengalami penurunan volume pekerjaan, seiring

dengan berkurangnya hari kerja akibat peningkatan

aktivitas jelang Pilkada seperti kegiatan kampanye dan

libur dalam rangka libur Idul Fitri. Sementara itu, ekspor

Jawa Tengah diperkirakan tumbuh lebih cepat pada

triwulan II 2018. Seiring dengan membaiknya

perekonomian global, ekspor luar negeri diharapkan

mengalami pertumbuhan. Namun, terdapat risiko

berupa ketidakpastian di pasar global, di antaranya

terkait dengan kebijakan perdagangan internasional

Amerika Serikat yang cenderung bersifat protektif.

Mengingat besarnya pangsa Amerika Serikat dalam

ekspor luar negeri Jawa Tengah (±28%), kebijakan

tersebut perlu diwaspadai menahan kinerja ekspor

untuk tumbuh lebih tinggi.

Konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2018

diperkirakan meningkat relatif tinggi, seiring dengan

pola konsumsi masyarakat pada periode Ramadan dan

Idul Fitri. Selain itu pada periode tersebut juga

berlangsung kegiatan Pilkada serentak serta musim

libur sekolah, sehingga kegiatan konsumsi masyarakat

diyakini akan meningkat. Kondisi perekonomian

nasional yang juga meningkat diperkirakan akan

mengangkat daya beli, ditambah dengan percepatan

penyaluran bantuan pemerintah seperti bantuan

Program Keluarga Harapan (PKH) dan dana desa

melalui skema padat karya tunai yang akan mendorong

terjaganya daya beli masyarakat sehingga mendukung

kinerja konsumsi. Lebih lanjut, optimisme masyarakat

akan kondisi ekonomi ke depan terlihat dari hasil Survei

Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia, di mana

indeks ekspektasi konsumen terus berada di atas level

100. Namun demikian, risiko kenaikan tarif energi

seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia

perlu diwaspadai berdampak terhadap daya beli pada

masa mendatang.

Selanjutnya, konsumsi pemerintah diperkirakan

tumbuh sedikit melambat pada triwulan II 2018.

Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh relatif

terbatasnya kenaikan anggaran pendapatan maupun

belanja dalam APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018

dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara itu,

konsumsi LNPRT diperkirakan mengalami akselerasi

pada triwulan II 2018. Hal ini terutama dipicu oleh

kegiatan sosial keagamaan yang meningkat pada

periode Ramadan dan Idul Fitri. Lebih lanjut, kegiatan

Pi lkada serentak di t ingkat provins i dan di






reparasi mobil dan sepeda motor. Pada triwulan II

2018, percepatan pertumbuhan diperkirakan didorong

oleh lapangan usaha industri pengolahan serta

perdagangan besar dan eceran. Sementara itu,

lapangan usaha pertanian diproyeksikan mengalami

perlambatan.

128

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


Lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan

tumbuh lebih cepat pada triwulan II 2018. Hal tersebut

disebabkan karena meningkatnya permintaan

domestik pada momen Ramadan dan Idul Fitri. Selain

itu, industri kecil menengah ditengarai mengalami

peningkatan pertumbuhan seiring dengan naiknya

permintaan barang-barang perlengkapan kampanye

dalam rangka kegiatan Pilkada serentak bulan Juni

2018. Beberapa pelaku industri juga diprediksi

melakukan building stock pada awal triwulan dalam

rangka mengantisipasi peningkatan permintaan

tersebut. Permintaan ekspor yang meningkat seiring

dengan perbaikan kondisi ekonomi negara mitra

dagang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan

industri pengolahan pada periode laporan. Selanjutnya,

peningkatan permintaan domestik juga diperkirakan

berdampak pada pertumbuhan lapangan usaha

perdagangan besar dan eceran.

Sementara itu, lapangan usaha pertanian diprediksi

tumbuh melambat seiring dengan mulai berakhirnya

masa panen. Masa panen padi dari musim tanam

sebelumnya diperkirakan masih berlangsung hingga

bulan April atau awal triwulan II 2018. Akan tetapi,

tingginya curah hujan pada triwulan I 2018

menyebabkan mundurnya masa tanam padi

selanjutnya, sehingga masa panen juga berpotensi

mundur ke triwulan berikutnya.

Secara keseluruhan perekonomian Jawa Tengah

tahun 2018 diperkirakan tumbuh lebih tinggi

d iband ingkan tahun 2017 . Pen ingka tan

pertumbuhan berasal dari ketiga lapangan usaha

utama Jawa Tengah yaitu industri pengolahan,

pertanian, dan perdagangan. Perbaikan ekonomi

global dan domestik diproyeksikan mendorong

permintaan terhadap hasil produksi Jawa Tengah,

sehingga akan mendorong perbaikan kinerja lapangan

usaha perdagangan serta industri pengolahan. Selain

itu kondisi cuaca tahun 2018 diperkirakan relatif

normal atau tidak terpengaruh anomali cuaca seperti

halnya El Nino dan La Nina yang terjadi pada tahun

2015 dan 2016. Pada tahun 2018, BMKG memprediksi

bahwa La Nina lemah diperkirakan terjadi di musim

hujan (periode Januari – April 2018), sehingga

penambahan curah hujan kurang berdampak signifikan

di Jawa Tengah. Oleh karena itu, kondisi cuaca pada

tahun 2018 dinilai lebih kondusif bagi lapangan usaha

pertanian.

Stimulus pemerintah berupa bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran dana desa

melalui skema padat karya tunai yang dimulai lebih

cepat pada bulan Januari 2018, serta momen Pilkada

diproyeksikan akan mendorong permintaan domestik,

khususnya konsumsi. Lebih lanjut, komitmen

pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan

proyek-proyek infrastruktur akan mendorong

peningkatan kinerja investasi dan industri. Pada sisi

swasta, komitmen pemerintah untuk meningkatkan

iklim investasi dan usaha melalui reformulasi regulasi-

regulasi di berbagai kementerian dan lembaga, di

tingkat pusat dan daerah; serta integrasi sistem

perizinan dan kemudahan berusaha diharapkan

menjadi faktor pendukung dan berdampak signifikan

pada perekonomian. Peningkatan Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah

diperkirakan berdampak positif terhadap menguatnya

daya beli. Namun demikian, penentuan UMK perlu

dilakukan dengan memerhatikan kemampuan industri

serta daya saing dibanding daerah lain supaya industri

Jawa Tengah tetap atraktif.

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

rangka menjaga pertumbuhan ekonomi pada tahun

2018 antara lain tantangan berupa tren pengetatan

kebijakan moneter di beberapa negara maju, terutama

Amerika Serikat. Perubahan kebijakan ekonomi AS

129

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


PENGELUARAN

Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha


INDUSTRI PENGOLAHAN

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

PDRB


2017**

I II III IV

10,06

3,74

5,40

5,32

-3,49

5,04

8,07

5,18

-0,22

4,25

7,18

5,17

0,36

4,34

3,84

5,40

TOTAL

1,46

4,35

6,10

5,27

2016*

I II III IV

-1,96

4,15

7,97

5,07

-0,02

5,08

6,02

5,70

3,02

4,19

2,31

5,00

9,50

3,02

6,33

5,33

TOTAL

2,28

4,10

5,61

5,27

2018p

Ip IIp TOTALp

7 kabupaten/kota akan mendorong aktivitas lembaga

nonprofit seperti ormas dan partai politik.

Investasi diperkirakan tumbuh melambat pada triwulan

II 2018. Realisasi pembangunan infrastruktur

pemerintah selama periode tersebut diperkirakan

mengalami penurunan volume pekerjaan, seiring

dengan berkurangnya hari kerja akibat peningkatan

aktivitas jelang Pilkada seperti kegiatan kampanye dan

libur dalam rangka libur Idul Fitri. Sementara itu, ekspor

Jawa Tengah diperkirakan tumbuh lebih cepat pada

triwulan II 2018. Seiring dengan membaiknya

perekonomian global, ekspor luar negeri diharapkan

mengalami pertumbuhan. Namun, terdapat risiko

berupa ketidakpastian di pasar global, di antaranya

terkait dengan kebijakan perdagangan internasional

Amerika Serikat yang cenderung bersifat protektif.

Mengingat besarnya pangsa Amerika Serikat dalam

ekspor luar negeri Jawa Tengah (±28%), kebijakan

tersebut perlu diwaspadai menahan kinerja ekspor

untuk tumbuh lebih tinggi.

Konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2018

diperkirakan meningkat relatif tinggi, seiring dengan

pola konsumsi masyarakat pada periode Ramadan dan

Idul Fitri. Selain itu pada periode tersebut juga

berlangsung kegiatan Pilkada serentak serta musim

libur sekolah, sehingga kegiatan konsumsi masyarakat

diyakini akan meningkat. Kondisi perekonomian

nasional yang juga meningkat diperkirakan akan

mengangkat daya beli, ditambah dengan percepatan

penyaluran bantuan pemerintah seperti bantuan

Program Keluarga Harapan (PKH) dan dana desa

melalui skema padat karya tunai yang akan mendorong

terjaganya daya beli masyarakat sehingga mendukung

kinerja konsumsi. Lebih lanjut, optimisme masyarakat

akan kondisi ekonomi ke depan terlihat dari hasil Survei

Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia, di mana

indeks ekspektasi konsumen terus berada di atas level

100. Namun demikian, risiko kenaikan tarif energi

seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia

perlu diwaspadai berdampak terhadap daya beli pada

masa mendatang.

Selanjutnya, konsumsi pemerintah diperkirakan

tumbuh sedikit melambat pada triwulan II 2018.

Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh relatif

terbatasnya kenaikan anggaran pendapatan maupun

belanja dalam APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018

dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara itu,

konsumsi LNPRT diperkirakan mengalami akselerasi

pada triwulan II 2018. Hal ini terutama dipicu oleh

kegiatan sosial keagamaan yang meningkat pada

periode Ramadan dan Idul Fitri. Lebih lanjut, kegiatan

Pi lkada serentak di t ingkat provins i dan di






reparasi mobil dan sepeda motor. Pada triwulan II

2018, percepatan pertumbuhan diperkirakan didorong

oleh lapangan usaha industri pengolahan serta

perdagangan besar dan eceran. Sementara itu,

lapangan usaha pertanian diproyeksikan mengalami

perlambatan.

128

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Ip Iip IIIp IVp2014 2015 2016 2017 2018p

Proyeksi Inflasi Tahun 2017 Grafik 7.1

p) Angka perkiraan

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

%, YOY

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan proyeksi Bank Indonesia

tahun 2017 yang sebesar USD 47,33 per barel.

Peningkatan harga minyak mentah ini selanjutnya akan

berimplikasi pada peningkatan beban subsidi Bahan

Bakar Minyak (BBM) serta kenaikan Tarif Tenaga Listrik

(TTL).

Ke depan, inflasi akan tetap diarahkan berada pada

sasaran inflasi 2018, yaitu 3,5±1% (yoy). Koordinasi

kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam

pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama

dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian

KELOMPOK

Intensitas hujan yang tinggi hingga Februari 2018 diperkirakan mendorong penurunan produksi

hortikultura, terutama komoditas aneka cabai

Gangguan cuaca berupa badai tropis yang berlangsung pada November-Desember 2018, berisiko

menurunkan produksi beras.

Gangguan pasokan komoditas bawang putih sebagai dampak kebijakan impor.

FAKTOR RISIKO TAHUN 2018

Volatile Food

RISIKO

-

Administered Prices

Tabel 7.3 Risiko Inflasi Akhir Tahun 2018

MODERAT

TINGGI

-

-

-

Meningkatnya daya beli masyarakat seiring kondisi ekonomi yang membaik.

Kenaikan harga semen di tengah meningkatnya pembangunan infrstruktur pemerintah dan swasta

Potensi depresiasi nilai tukar rupiah

--

-

Core Inflation RENDAH

Potensi kenaikan harga BBM seiring tren kenaikan harga minyak dunia

Meningkatnya dampak lanjutan dari kenaikan BBM pada tarif angkutan

Peningkatan harga rokok seiring kenaikan cukai

--

-

-

administered prices sejalan dengan kebijakan lanjutan

reformasi subsidi energi oleh Pemerintah. Selanjutnya,

dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan

komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa

Tengah sudah mempersiapkan berbagai program

pengendalian inflasi di tahun 2018. Beberapa hal yang

dilakukan adalah penggunaan SiHaTi mobile app Gen III

yang mensinergikan informasi pasokan pangan hulu-

hilir, kebijakan pasar murah, operasi pasar, dan sidak

lapangan ketika terjadi gejolak harga di masyarakat.

TPID Jawa Tengah juga berupaya meningkatkan

kelembagaan petani dengan tujuan mengeliminasi

kendala petani dalam mendapatkan pembiayaan untuk

modal menanam selanjutnya. Selain itu, dibangun pula

sistem penyimpanan menggunakan teknologi ozon

untuk memperkuat penyediaan pasokan komoditas

strategis. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat

tetap menjaga inflasi Jawa Tengah tahun 2018 pada

level yang terkendali.

131

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


produksi tersebut ditunjukkan dengan penurunan

volume produksi cabai merah dan cabai rawit pada

sentra produksi di Kabupaten Wonosobo dan

Magelang. Namun demikian, Pemerintah senantiasa

berkoordinasi untuk memastikan pangan di Indonesia

dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2018.

Selanjutnya inflasi pada kelompok inti juga

diperkirakan akan meningkat pada triwulan II

2018. Kejadian khusus pada tahun 2018 seperti

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang

berlangsung hampir bersamaan dengan hari raya

keagamaan dan libur sekolah, akan mendorong daya

beli masyarakat dan selanjutnya meningkatkan

tekanan inflasi kelompok inti. Dari sisi domestik, upaya

pembangunan infrastruktur dan konstruksi sektor

swasta diperkirakan akan mendorong kenaikan

komoditas bahan bangunan. Dari sisi eksternal,

tekanan inflasi kelompok inti juga berasal dari risiko

pelemahan kurs mata uang Rupiah akibat kebijakan

peningkatan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat

dalam rangka normalisasi setelah indikasi makro

ekonomi AS membaik.

Sementara itu, risiko inflasi administered prices di

tahun 2018 diperkirakan akan terjaga sejalan

dengan komitmen Pemerintah untuk menunda

penyesuaian tarif komoditas energi. Beberapa

kebijakan penyesuaian tarif energi yang diperkirakan

akan ditunda adalah kebijakan kenaikan tarif dasar

listrik (TDL) dan kebijakan skema distribusi tertutup

untuk bahan bakar gas bersubsidi. Namun demikian,

terdapat risiko yang tinggi pada pada peningkatan

harga minyak dunia. Dengan tren peningkatan yang

tinggi pada periode Oktober 2017 - Januari 2018,

Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)

memproyeksikan harga minyak mentah untuk jenis

West Texas Intermediate (WTI) sebesar USD62 per barel,

meningkat dibandingkan dengan rata-rata harga pada

dapat berpengaruh terhadap perekonomian nasional

maupun Jawa Tengah, baik terkait pasar keuangan,

nilai tukar, maupun perdagangan. Selain itu, adanya

gejala proteksionisme dapat mengganggu prospek

kesinambungan pertumbuhan ekonomi global dan

perdagangan internasional. Lebih lanjut, tingginya

persaingan di pasar global dengan negara yang

memiliki produk ekspor serupa dengan produk

unggulan Jawa Tengah juga perlu diwaspadai.

Perjanjian kerjasama perdagangan berpotensi tinggi

seperti Indonesia European Union – Comprehensive

Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) perlu

dipercepat penyelesaiannya guna meningkatkan daya

saing produk ekspor Indonesia dibanding negara

kompetitor seperti Vietnam. Saat ini, Vietnam telah

mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa sehingga

produk ekspornya lebih berdaya saing di kawasan

Eropa karena mendapat tarif rendah.

7.2. PROSPEK INFLASI TRIWULAN II 2018 DAN TAHUN 2018Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan II 2018

diperkirakan meningkat. Faktor utama yang

diperkirakan mendorong inflasi terutama berasal dari

kelompok volatile food dan inti. Sementara itu, inflasi

administered diperkirakan relatif terjaga seiring dengan

komitmen Pemerintah untuk menunda kebijakan

penyesuaian tarif energi.

Inflasi kelompok volatile food diperkirakan

meningkat dibandingkan periode yang sama

pada tahun 2017. Sesuai dengan pola historisnya,

peningkatan konsumsi masyarakat menjelang hari

raya keagamaan yang akan jatuh pada triwulan II 2018

akan mendorong peningkatan tekanan inflasi

kelompok volatile food. Selanjutnya, terdapat risiko

gangguan pasokan produksi hortikultura dan pangan

padi akibat tingginya curah hujan pada akhir tahun

2017 hingga awal tahun 2018. Indikasi awal gangguan

130

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Ip Iip IIIp IVp2014 2015 2016 2017 2018p

Proyeksi Inflasi Tahun 2017 Grafik 7.1

p) Angka perkiraan

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

%, YOY

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan proyeksi Bank Indonesia

tahun 2017 yang sebesar USD 47,33 per barel.

Peningkatan harga minyak mentah ini selanjutnya akan

berimplikasi pada peningkatan beban subsidi Bahan

Bakar Minyak (BBM) serta kenaikan Tarif Tenaga Listrik

(TTL).

Ke depan, inflasi akan tetap diarahkan berada pada

sasaran inflasi 2018, yaitu 3,5±1% (yoy). Koordinasi

kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam

pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama

dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian

KELOMPOK

Intensitas hujan yang tinggi hingga Februari 2018 diperkirakan mendorong penurunan produksi

hortikultura, terutama komoditas aneka cabai

Gangguan cuaca berupa badai tropis yang berlangsung pada November-Desember 2018, berisiko

menurunkan produksi beras.

Gangguan pasokan komoditas bawang putih sebagai dampak kebijakan impor.

FAKTOR RISIKO TAHUN 2018

Volatile Food

RISIKO

-

Administered Prices

Tabel 7.3 Risiko Inflasi Akhir Tahun 2018

MODERAT

TINGGI

-

-

-

Meningkatnya daya beli masyarakat seiring kondisi ekonomi yang membaik.

Kenaikan harga semen di tengah meningkatnya pembangunan infrstruktur pemerintah dan swasta

Potensi depresiasi nilai tukar rupiah

--

-

Core Inflation RENDAH

Potensi kenaikan harga BBM seiring tren kenaikan harga minyak dunia

Meningkatnya dampak lanjutan dari kenaikan BBM pada tarif angkutan

Peningkatan harga rokok seiring kenaikan cukai

--

-

-

administered prices sejalan dengan kebijakan lanjutan

reformasi subsidi energi oleh Pemerintah. Selanjutnya,

dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan

komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa

Tengah sudah mempersiapkan berbagai program

pengendalian inflasi di tahun 2018. Beberapa hal yang

dilakukan adalah penggunaan SiHaTi mobile app Gen III

yang mensinergikan informasi pasokan pangan hulu-

hilir, kebijakan pasar murah, operasi pasar, dan sidak

lapangan ketika terjadi gejolak harga di masyarakat.

TPID Jawa Tengah juga berupaya meningkatkan

kelembagaan petani dengan tujuan mengeliminasi

kendala petani dalam mendapatkan pembiayaan untuk

modal menanam selanjutnya. Selain itu, dibangun pula

sistem penyimpanan menggunakan teknologi ozon

untuk memperkuat penyediaan pasokan komoditas

strategis. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat

tetap menjaga inflasi Jawa Tengah tahun 2018 pada

level yang terkendali.

131

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


produksi tersebut ditunjukkan dengan penurunan

volume produksi cabai merah dan cabai rawit pada

sentra produksi di Kabupaten Wonosobo dan

Magelang. Namun demikian, Pemerintah senantiasa

berkoordinasi untuk memastikan pangan di Indonesia

dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2018.

Selanjutnya inflasi pada kelompok inti juga

diperkirakan akan meningkat pada triwulan II

2018. Kejadian khusus pada tahun 2018 seperti

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang

berlangsung hampir bersamaan dengan hari raya

keagamaan dan libur sekolah, akan mendorong daya

beli masyarakat dan selanjutnya meningkatkan

tekanan inflasi kelompok inti. Dari sisi domestik, upaya

pembangunan infrastruktur dan konstruksi sektor

swasta diperkirakan akan mendorong kenaikan

komoditas bahan bangunan. Dari sisi eksternal,

tekanan inflasi kelompok inti juga berasal dari risiko

pelemahan kurs mata uang Rupiah akibat kebijakan

peningkatan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat

dalam rangka normalisasi setelah indikasi makro

ekonomi AS membaik.

Sementara itu, risiko inflasi administered prices di

tahun 2018 diperkirakan akan terjaga sejalan

dengan komitmen Pemerintah untuk menunda

penyesuaian tarif komoditas energi. Beberapa

kebijakan penyesuaian tarif energi yang diperkirakan

akan ditunda adalah kebijakan kenaikan tarif dasar

listrik (TDL) dan kebijakan skema distribusi tertutup

untuk bahan bakar gas bersubsidi. Namun demikian,

terdapat risiko yang tinggi pada pada peningkatan

harga minyak dunia. Dengan tren peningkatan yang

tinggi pada periode Oktober 2017 - Januari 2018,

Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)

memproyeksikan harga minyak mentah untuk jenis

West Texas Intermediate (WTI) sebesar USD62 per barel,

meningkat dibandingkan dengan rata-rata harga pada

dapat berpengaruh terhadap perekonomian nasional

maupun Jawa Tengah, baik terkait pasar keuangan,

nilai tukar, maupun perdagangan. Selain itu, adanya

gejala proteksionisme dapat mengganggu prospek

kesinambungan pertumbuhan ekonomi global dan

perdagangan internasional. Lebih lanjut, tingginya

persaingan di pasar global dengan negara yang

memiliki produk ekspor serupa dengan produk

unggulan Jawa Tengah juga perlu diwaspadai.

Perjanjian kerjasama perdagangan berpotensi tinggi

seperti Indonesia European Union – Comprehensive

Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) perlu

dipercepat penyelesaiannya guna meningkatkan daya

saing produk ekspor Indonesia dibanding negara

kompetitor seperti Vietnam. Saat ini, Vietnam telah

mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa sehingga

produk ekspornya lebih berdaya saing di kawasan

Eropa karena mendapat tarif rendah.

7.2. PROSPEK INFLASI TRIWULAN II 2018 DAN TAHUN 2018Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan II 2018

diperkirakan meningkat. Faktor utama yang

diperkirakan mendorong inflasi terutama berasal dari

kelompok volatile food dan inti. Sementara itu, inflasi

administered diperkirakan relatif terjaga seiring dengan

komitmen Pemerintah untuk menunda kebijakan

penyesuaian tarif energi.

Inflasi kelompok volatile food diperkirakan

meningkat dibandingkan periode yang sama

pada tahun 2017. Sesuai dengan pola historisnya,

peningkatan konsumsi masyarakat menjelang hari

raya keagamaan yang akan jatuh pada triwulan II 2018

akan mendorong peningkatan tekanan inflasi

kelompok volatile food. Selanjutnya, terdapat risiko

gangguan pasokan produksi hortikultura dan pangan

padi akibat tingginya curah hujan pada akhir tahun

2017 hingga awal tahun 2018. Indikasi awal gangguan

130

KA

JIA

N E

KO

NO

MI

DA

N K

EU

AN

GA

N R

EG

ION

AL

PR

OV

INS

I JA

WA

TE

NG

AH


Documents

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI … · Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gra k Tabel Indikator Ringkasan Eksekutif v ... In asi Kota – Kota di Provinsi Jawa Tengah 3.4.1