PERENCANAAN PENGELOLAAN KOTA BATU MENUJU KAWASAN BERBASIS
EKOWISATAOleh:
Arga Sevtyan Vallentyno
NIM. 0911253005
ABSTRAK
Dalam penelitian ini berisi tentang analisis kebijakan publik
bidang kepariwisataan di Kota Batu, Jawa Timur. Tujuan dari
penelitian ini adalah membahas mengenai bagaimana kebijakan
perencanaan pengelolaan Kota Batu dalam bidang kepariwisataan
dengan konsep ekowisata ditinjau dalam kerangka studi kebijakan
publik. Masalah penelitian yang kedua adalah bagaimana pemerintah
Kota Batu menerapkan kebijakan penyelamatan dan pelestarian
lingkungan ditinjau dari kajian politik lingkungan yang mengacu
pada Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang pedoman
pengembangan ekowisata di daerah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif deskriptif yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subyek penelitianyang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati Jenis pendekatan yang
dilakukan adalah deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan
bagaimana proses pembuatan kebijakan kepariwisataan di Kota Batu
berdasarkan pengamatan awal yang akan dianalisa lebih mendalam oleh
peneliti.Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1). Dalam proses
pembuatan kebijakan, pemerintah Kota Batu sudah melakukan
tahapan-tahapan sesuai dengan kerangka model dan pendekatan dalam
kajian kebijakan publik yaitu model sistem yang dikembangkan oleh
David Easton melalui pendekatan partisipatori yang melibatkan
masyarakat dalam pembuatannya. Sehingga kebijakan RIPPDA ini layak
untuk dilanjutkan melihat dukungan yang besar dan adanya sinergitas
antara pemerintah daerah dengan stakeholder pembangunan pariwisata
di Kota Batu. (2). Menanggapi isu-isu pelestarian lingkungan yang
mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2009
tentang pedoman pengembangan ekowisata daerah, pemerintah Kota Batu
juga telah mampu menyelenggarakan tata kelola dan pemanfaatan
lingkungan dengan baik dalam kerangka kajian politik lingkungan.
Kebijakan yang telah ditetapkan menjamin adanya perlindungan dan
pelestarian ekosistem alam dalam Rencana Induk Pembangunan
Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota Batu. Pemerintah Kota Batu menyadari bahwa perkembangan
kepariwisataan dan pertanian yang menjadi sektor unggulan Kota Batu
sangat bergantung kepada kelestarian alam. Maka, dengan adanya
jaminian keberlangsungan ekosistem alam pemanfaatan aset utama
daerah akan maksimal dan mendatangkan banyak manfaat bagi
masyarakat Kota Batu maupun daerah sekitarnya.Kata Kunci :
Pemerintah Kota Batu, Kebijakan Publik, Ekowisata, Penyelamatan dan
Pelestarian Lingkungan.I. PendahuluanKota Batu atau yang sekarang
lebih dikenal dengan sebutan Kota Wisata Batu (KWB) merupakan
daerah administratif yang tergolong masih baru berdiri. Semenjak
dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2001
tentang pembentukan Kota Batu secara resmi memisahkan diri dari
wilayah Kabupaten Malang menjadi daerah otonom yang mandiri. Kota
Batu terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan
Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo terbagi menjadi 20 desa 4
kelurahan.Pengembangan Kota Batu untuk dijadikan wilayah industri
pariwisata memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli
daerah yang kemudian dapat dialokasikan untuk pembangunan
insfrastruktur daerah. Nilai tambah inilah yang perlu disadari oleh
pemerintah daerah Kota Batu agar pengelolaan sumber-sumber
pendapatan daerah dapat terencana dengan sebaik-baiknya.
Menurut Wibowo, merujuk pada TAP MPR Nomor 9 Tahun 1998
menyatakan bahwa mendayagunakan potensi pariwisata sebagai sumber
devisa negara. Ditambah dengan dikeluarkannya UU Nomor 9 tahun 1990
yang menjelaskan bahwa modal berupa sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan yang dimiliki bangsa Indonesia
perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan
kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan
nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan
kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan
mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata Indonesia, serta memupuk
rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa
(wibowo, 2007 : 3).Dari sini pemerintah daerah Kota Batu perlu
merumuskan formulasi kebijakan dalam pengelolaan perencanaan daerah
yang dalam hal ini menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah. Dengan memperhatikan peraturan menteri dalam negeri nomor
33 tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah yang
tercantum dalam ketentuan umum salah satunya adalah ekowisata
merupakan kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab
dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan
terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan
pendapatan masyarakat lokal. Pengembangan ekowisata adalah kegiatan
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata.Dalam Kajian
Environmental Politics yang menganalisis peran institusi atau
pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber daya alam dan
lingkungan, ada keterkaitan antara pemerintah dalam menangani
permasalahan lingkungan. Selain itu kajian politik lingkungan juga
menganalisis masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat,
lembaga pembangunan, pendidikan dan penelitian. (Tony Djogo, 2011).
Dalam beberapa kasus pemerintah daerah membuat kesalahan dalam
regulasi kebijakan terkait lingkungan seperti pemberian ijin
pertambangan pada perusahaan besar dan pendirian bangunan untuk
kepentingan di tingkat elit demi mendapatkan banyak keuntungan yang
justru mengakibatkan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Di sini
peranan pemerintah dalam menanggapi keperihatinan publik dan
institusi lain dari masyarakat atas persoalan lingkungan dapat
ditindak-lanjuti dengan membuat dan menegakkan peraturan untuk
pengendalian dampak lingkungan maupun mengendalikan atau menindak
perusahaan yang menghasilkan dampak negatif pada
lingkungan.Berdasarkan penjabaran latar belakang yang dikemukakan
di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mendiskripsikan
masalah tersebut melalui penulisan skripsi yang berjudul
Perencanaan Pengelolaan Kota Batu menuju kawasan berbasis
ekowisataII. Tinjauan Pustaka
2.1. Kebijakan Publik
Kebijakan publik menurut Thomas R Dye adalah apapun yang dipilih
pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sedangkan menurut
Robert Eystone kebijakan publik didefinisikan sebagai hubungan
suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Budi Winarno, 2012 :
20).
Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat
secara luas. Dalam analisis kebijakan publik mengenai kebijakan
kepariwisataan Kota Batu, analisik kebijakan berhubungan dengan
penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab beserta konsekuensinya. Kita
dapat menganalisis pembuatan, substansi, dan dampak dari kebijakan
itu termasuk siapa yang diuntungkan dan siapa aktor yang berperan
di dalamnya.2.2. Politik Lingkungan
Politik lingkungan adalah kajian yang membahas interaksi antar
berbagai elemen sistem dalam proses perumusan dan pengambilan
kebijakan publik terhadap masalah-masalah lingkungan. Dalam studi
kajian politik lingkungan menurut Peter Dauverger dalam Handbook of
Global Environmental Politics, kajian politik lingkungan global
dimulai pada akhir 1960an hingga awal 1970an dimana ia menganalisa
tentang peran negara, lembaga-lembaga internasional, ekonomi
politik global, kekuasaan global, norma dan ideologi di bawah
disiplin ilmu politik (Peter Dauverger, 2005 : 5). Beberapa ahli
lain juga beranggapan bahwa politik lingkungan hidup mempelajari
dampak ekologi dan ekonomi global seperti politik pertumbuhan,
perdagangan, korporasi, finansial dan konsumsi. Namun Dauverger
menegaskan bahwa sumbangan dan kontribusi utama dari kajian politik
lingkungan ini adalah meluasnya area riset interdisipliner dalam
politik dan lingkungan.
Sedangkan menurut Garner, politik lingkungan membahas secara
komperhensif berbagai isu krisis lingkungan, ideologi politik
lingkungan, gerakan lingkungan, dan proses politik dan lingkungan
(Garner, 1996 : v-vi). Maka dalam menanggapi permasalah lingkungan
perlu adanya formulasi kebijakan dalam rangka penyelamatan
lingkungan.2.3. EkowisataEkowisata menurut Emil Salim adalah
pariwisata yang berwawasan lingkungan dan pengembangannya selalu
memperhatikan nilai-nilai (Yoeti Oka A, 1996). Pada dasarnya
ekowisata diselenggarakan dengan memperhatikan kesederhanaan,
menjaga keaslian alam dan lingkungan, melestarikan keaslian seni
dan budaya, adat istiadat, kebiasaan hidup, menciptakan ketenangan,
memelihara flora dan fauna, serta terpeliharanya lingkungan hidup
sehingga tercipta keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam
sekitarnya.
Ekowisata dalam Peraturan Menteri dalam negeri nomor 33 tahun
2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah yang
tercantum dalam ketentuan umum BAB I Pasal 1 menyebutkan ekowisata
adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan
memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap
usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan
pendapatan masyarakat lokal.2.4. Pengembangan Kepariwisataan
Pengembangan kepariwisataan adalah usaha-usaha yang dilakukan
dalam rangka meningkatkan potensi wisata di suatu daerah. Potensi
pariwisata jika dikelola dengan baik maka akan mendatangkan banyak
keuntungan. Menurut yoeti, bahwa bila pada suatu daerah tujuan
wisata yang berkembang baik, dengan sendirinya akan memberikan
dampak positif pada daerah itu, karena itu dapat menciptakan
lapangan kerja yang cukup luas bagi penduduk sekitar, alasan utama
pengembangan pariwisata sangat erat hubungannya dengan pembangunan
ekonomi di daerah tempat di mana daerah tujuan wisata itu berada
(Yoeti Oka A, 1997 : 33). Pengembangan wisata dapat dipahami dengan
melihat tujuan dari pengembangan wisata itu sendiri, dimana
pariwisata bagaimanapun bentuknya tujuan pengembangannya perlu
memperhatikan kemungkinan-kemungkinan peningkatan kerjasama dengan
bangsa-bangsa lain yang saling menguntungkan (Yoeti Oka A, 1997 :
14).
Dalam Inpres Nomor 9 tahun 1969 pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan
pengembangan kepariwisataan nasional adalah meningkatkan pendapatan
devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada
umumnya, perluasan kesempatan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan
industri penunjang dan industri sampingan lainnya. Kemudian
memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan
Indonesia. Serta meningkatkan persaudaraan atau persahabatan
nasional dan internasional (Yoeti Oka A, 1997 : 42).III. Metode
Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah dengan metode penelitian
kualitatif deskriptif. Jenis pendekatan yang dilakukan adalah
deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses
pembuatan kebijakan kepariwisataan di Kota Batu berdasarkan
pengamatan awal yang akan dianalisa lebih mendalam oleh peneliti.
Penelitian ini memilih lokasi di Kota Batu. Penelitian dilakukan
selama kurang lebih 3 bulan, yakni mulai dari bulan Oktober 2013
sampai Desember 2013. Pemilihan waktu dan tempat penelitian adalah
atas pertimbangan efisiensi waktu dan pembiayaan dalam
penelitian.Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi dan juga wawancara mendalam atau depth interview. Tujuan
dari observasi ini adalah untuk mengetahui secara mendalam dan
menyeluruh tentang mengenai kejadian-kejadian nyata dan juga
interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut (Wuisman,
1991 : 72). Hasil dari observasi melalui pengamatan tersebut dapat
dicatat dalam bentuk narasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk
melengkapi data-data yang tidak diperoleh melalui observasi dan
wawancara biasa.Penelitian ini merupakan jenis penelitian
kualitatif sehingga dalam pengolahan data akan dilakukan melalui
pendeskripsian hasil wawancara yang telah dilakukan dilapangan.
Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan analisis kualitatif
yang dikemukakan yakni data yang dimunculkan adalah data yang
berupa kata-kata bukan angka-angka, yang diperoleh melalui beberapa
cara yakni observasi, wawancara serta dokumen-dokumen penunjang
lainnya. Analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri dari tiga
alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni reduksi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles &
Huberman, 1992 : 16).IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dari pengumpulan dan analisis data ditemukan bahwa dalam
perencanaan pengelolaan kepariwisataan di Kota Batu dalam
prakteknya telak menyusun kebijakan daerah berupa penyusunan
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang mengacu
pada kebijakan dan undang- undang yang lebih tinggi. Penyusunan
RIPPDA ini disesuaikan dengan kebijakan kepariwisataan nasional dan
kebijakan kepariwisataan provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menyatakan dalam pembuatan
Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk
pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk
pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk pembangunan
kepariwisataan daerah.Mengacu pada penyusunan RIPPDA kemudian
dilakukan analisis berdasarkan analisis kebijakan publik. Dalam
kerangkan analisis kebijakan publik ada model yang dapat dijadikan
acuan perumusan kebijakan. Model-model ini dikembangkan untuk
menyederhanakan proses perumusan kebijakan yang rumit, dan
sekaligus untuk mudah dimengerti. Dalam analisis ini penulis
menggunakan model sistem yang dikembangkan oleh Paine dan Naumes
yang merujuk pada model sistem David Easton. Model ini menurut
Paine dan Naumes merupakan model deskriptif karena menggambarkan
senyatanya yang terjadi dalam pembentukan kebijakan (Winarno, 2012
: 97). Model ini disusun hanya dari sudut pandang pembuat
kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kota
Batu.Analisis dilakukan dengan menggunakan model sistem David
Easton dengan membedah bagaimana sebuah kebijakan itu dibuat.
Kerangka sistem menurut David Easton adalah seperti pada gambar
dibawah ini:
Dalam pembuatannya, RIPPDA telah melewati serangkaian proses
yang melibatkan berbagai stakeholders di Kota Batu. Dalam proses
pembuatan rancangan RIPPDA dilakukan oleh eksekutif dalam hal ini
oleh BAPPEDA Kota Batu. Wewenang BAPPEDA dalam hal ini adalah
membuat draft rancangan RIPPDA dengan melalui proses analisis
wilayah kota. Wilayah yang sudah terpetakan direncanakan untuk
dikembangkan melalui pembangunan daerah. Proses ini memakan waktu
yang tidak singkat karena memerlukan analisa mendalam dan tidak
sembarangan terkait arah pembangunan di Kota Batu agar dapat tepat
sasaran. Hal ini dilakukan mengingat RIPPDA akan digunakan untuk
kurun waktu 10 tahun. Model analisis pembuatan kebijakan dapat
dilihat dalam gambar di bawah ini:
Pendekatan yang digunakan dalam pembuatan kebijakan ini adalah
menggunakan pendekatan partisipatori melihat dalam pembuatannya
melibatkan stakeholders yang mendukung pembangunan kepariwisataan
di Kota Batu. Keterlibatan stakeholders merupakan suatu cara untuk
mempercepat para individu, kelompok-kelompok kepentingan, dan para
pejabat memberikan kontribusi mereka dalam pembuatan desain
kebijakan.
Dengan teknik trianggulasi yang membandingkan antara hasil
penelitian sebelumnya dengan hasil wawancara di lapangan serta data
dokumen hasil penelitian maka penulis membuat kesimpulan
berdasarkan analisis terhadap inputs pembuatan kebijakan ini
bersifat bottom up yang melibatkan stakeholders di dalam pembuatan
RIPPDA Kota Batu. Kebijakan ini bersifat bottom up dilihat dari
tahapan pembuatan agenda kebijakan yang melibatkan stakeholders
pada tanggal 11 November 2010 dalam bentuk lokakarya untuk
mempresentasikan rancangan awal RIPPDA yang kemudian dilakukan
pembahasan dan menerima masukan.
Berdasarkan analisa di atas maka dalam pembuatan kebijakan
kepariwisataan, pemerintah Kota Batu terdapat sinegitas antara
pemerintah, DPRD Kota Batu, masyarakat dan swasta. Dengan
memperhatikan isu-isu strategis kepariwisaaan, pembuatan kebijakan
ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi kebijakan publik. Maka
kebijakan RIPPDA ini layak untuk dilanjutkan.
Kemudian Selanjutnya penulis membahas mengenai politik
lingkungan dalam usaha pelestarian dan penyelamatan lingkungan.
Dengan mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan
dan Peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2009 tentang
pedoman pengembangan ekowisata di daerah, Pemerintah Kota Batu
melakukan langkah strategis dalam usaha-usaha pelestarian
lingkungan daerah dalam bentuk rencana induk pembangunan pariwisata
daerah (RIPPDA) dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang
rencana tata ruang Kota Batu Tahun 2010-2030.
Dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah,
pemerintah Kota Batu memberikan arahan kepada masyarakat terkait
pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata melalui
pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (POKDARWIS) yang
tujuannya memberikan pemahaman dan peningkatan kualitas SDM kepada
masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam serta
sambutan yang ramah terhadap wisatawan yang gunanya sebagai daya
tarik untuk wisatawan. Usaha ini dilakukan dalam rangka promosi
wisata daerah yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat sekitar.V. Kesimpulan dan Saran
Kebijakan perencanaan kepariwisataan di Kota Batu disusun
berdasarkan kajian-kajian terhadap peraturan perundangan-undangan,
arah kebijakan kepariwisataan nasional dan provinsi, serta analisa
mendalam terhadap kondisi daerahnya serta keterlibatan masyarakat
dalam pembuatan kebijakan kepariwisataan daerah. Sesuai dengan visi
dan misi Kota Batu, menempatkan pariwisata dan pertanian sebagai
komoditas utama dalam mendorong pembangunan daerah merupakan arah
perencanaan pembangunan yang harus mendapatkan perhatian
khusus.
Dalam kesimpulan ini penulis menegaskan kembali jawaban dari
masalah penelitian dari hasil penelitiaan sebagai berikut:
1. Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah Kota Batu sudah
melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan kerangka model dan
pendekatan dalam kajian kebijakan publik yaitu model sistem yang
dikembangkan oleh David Easton melalui pendekatan partisipatori
yang melibatkan masyarakat dalam pembuatannya. Sehingga kebijakan
RIPPDA ini layak untuk dilanjutkan melihat dukungan yang besar dan
adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan stakeholder
pembangunan pariwisata di Kota Batu.
2. Menanggapi isu-isu pelestarian lingkungan yang mengacu pada
peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2009 tentang pedoman
pengembangan ekowisata daerah, pemerintah Kota Batu juga telah
mampu menyelenggarakan tata kelola dan pemanfaatan lingkungan
dengan baik dalam kerangka kajian politik lingkungan. Kebijakan
yang telah ditetapkan menjamin adanya perlindungan dan pelestarian
ekosistem alam dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
(RIPPDA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu.
Pemerintah Kota Batu menyadari bahwa perkembangan kepariwisataan
dan pertanian yang menjadi sektor unggulan Kota Batu sangat
bergantung kepada kelestarian alam. Maka, dengan adanya jaminian
keberlangsungan ekosistem alam pemanfaatan aset utama daerah akan
maksimal dan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat Kota Batu
maupun daerah sekitarnya.Daftar PustakaBerg, Bruce. L. 2007.
Qualitative Research Methods for The Social Sciences.Boston:
Pearson Education, Inc.Dauverger, Peter. 2005. Handbook of Global
Environmental Politic. Northamton : Edward Elgar Publishing,
Inc.
Fandeli, Chafid dan Mukhson. 2000. Pengusahaan Pariwisata.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar OffsetGarner, Robert. 1996.
Environmental Politic. New York: Prentice Hall, Harvester
Wheatsheaf.Hakim, Luchman. 2004. Dasar dasar Ekowisata. Malang : .
Bayumedia PublishingMiles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman.
1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode
Baru/ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. Terj. Tjetjep Rohendi
Rohidi. Jakarta: UI Press.Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi
Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.Pendit, Nyoman S.
1990. Ilmu Pariwisata Pengantar Perdana . Jakarta : Pradnya
ParamitaRudito, Bambang & Famiola, Melia. 2008. Social Mapping
(Metode Pemetaan Sosial). Bandung: Rekayasa Sains.Salim, Agus.
2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K.
Denzin, dan Egon Guba, serta Penerapannya). Yogyakarta: Tiara
Wacana.Wahab, Solichin A. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan
Publik. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah malang
Wibowo. 2007. Dampak Pengembangan Ekowisata Kawasan Wisata
Gunung Merapi- Merbabu Terhadap Perubahan Struktur Masyarakat.
Surakarta: Skripsi
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi
Kasus. Yogyakarta: CAPS
Wuisman, J. J. M. 1991. Metoda Penelitian Ilmu Sosial. Malang:
Dwi Murni.Yoeti, Oka A. 1996. Pemasaran Pariwisata. Bandung :
AngkasaYoeti, Oka A. 1997. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata.
Jakarta : PT. Pradnya ParamitaDOKUMEN INSTANSIPemda Batu. 2010.
RIPPDA Periode 2010-2020. Batu: Pemda Batu
Pemda Batu. 2011. RTRW Kota Batu Periode 2010-2030. Batu: Pemda
Batu
Pemda Batu. 2012. Batu Milesstone (Informasi Potensi Daerah Kota
Batu tahun 2012). Batu: Pemda Batu
JURNALHand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi
Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure Gumelar S.
Sastrayuda ( 2010)INTERNET
Djogo, Tony. 2011. Politik Lingkungan.
http://devenvist.blogspot.com/politik-lingkungan diakses pada
tanggal 24 Desember 2013 pukul 20.30 WIB
inputs
outputs
Sistem politik
feedback
Sumber: Diolah. Winarno, 2013.
Kebijakan Publik
Bottom Up
Keterlibatan Stakeholders dalam pembuatan kebijakan
RIPPDA
Sumber: Diolah dari analisis penulis, 2013
