Jakarta, 18 September 2017

2

I. Pendahuluan;

II. Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati &Walikota Serentak Tahun 2018;

III. Pengawasan Pemilihan Umum SerentakTahun 2019;

IV. Penutup.

SISTEMATIKA PEMAPARAN

3

I. Pendahuluan

Dasar:

Nomor Surat : DN.860/321/DPDRI/IX/2017

Tanggal Surat : Tanggal 14 September 2017

Perihal : Undangan Rapat Kerja

II. Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati & WalikotaSerentak Tahun 2018

A. Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati & Walikota

Tahun 2018;

B. Pengawasan Penetapan DPT Sebagai Syarat Minimum Dukungan

Calon Perseorangan;

C. Kesiapan Anggaran Pengawasan 2018;

D. Kesiapan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum;

E. Peta kerawanan Pilkada 2018;

F. Regulasi dan Penegakan Aturan Pengawasan.

A.1 Penyusunan Standar Pengawasan

a. Penyusunan Peraturan Bawaslu

Pengawasan Tahapan:

1) Ttg Pengawasan Pemutakhiran

Data dan Daftar Pemilih;

2) Ttg Pengawasan Pencalonan;

3) Ttg Pengawasan Kampanye;

4) Ttg Pengawasan Dana

Kampanye;

5) Ttg Pengawasan Perencanaan

Pengadaan & Pendistribusian

Perlengkapan Pemungutan

Suara;

6) Ttg Pengawasan Pemungutan,

Perhitungan dan Rekapitulasi

Suara.

b) Penyusunan Alat Kerja

Pengawasan:

1) Tahapan Pemutakhiran Data &

Daftar Pemilih;

2) Tahapan Pencalonan;

3) Tahapan Laporan dan Audit

Dana Kampanye;

4) Tahapan Kampanye;

5) Tahapan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan

Pemungutan dan Perhitungan

Suara;

6) Tahapan Pemungutan,

Perhitungan dan Rekapitulasi

Suara.

Penanganan Pelanggaran Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota

Tata Cara Penanganan Pelanggaran

Administrasi terkait larangan

memberikan dan/atau menjanjikan

uang atau materi lainnya yang

dilakukan secara Terstruktur,

Sistemats, dan Masif dalam

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota

RANCANGAN STANDAR

PENANGANAN PELANGGARAN

A.2 Penyusunan Standar Penanganan Pelanggaran

Standar terhadap

proses penyelesaian

sengketa berupa revisi

terhadap peraturan

mengenai Penyelesaian

sengketa Pemilihan

Gubernur, Bupati dan

Walikota

STANDAR PROSES

PENYELESAIAN SENGKETA

Petunjuk teknis (SOP

dan Modul) mengenai

Penyelesaian sengketa

yang mungkin akan

dihadapi oleh

Pengawas Pemilihan

ditingkat Provinsi dan

Kabupaten/kota

Peningkatan kapasitas

Bwslu Provinsi & Panwas

Kab/Kota dlm penyelesaian

Sengketa

• penerimaan permohonan

• proses musyawarah,

• penyputusan

penyelesaian sngkta

A.3 Penyusunan Standar Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa

PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pengabdian

Masyarakat

Dalam

Pegawasan

Pemilu

Gerakan

Pengawas Pemilu

Partisipatif

Gerakan

Pengawas Pemilu

Partisipatif

Pengelolaan

Media SosialPanduan Saka

Adhyasta Pemilu

A.4 Disain Pusat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Tahun 2018

B. Pengawasan Penetapan DPT Sebagai Syarat Minimum Dukungan

Calon Perseorangan

PKPU No. 1 Tahun 2017

• Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

Tahapan Penetapan DPT

• sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 10 September 2017

Surat Edaran Bawaslu 0723/Bawaslu/IX/2017

• Ttg Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir

• Sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan

• ditujukan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota

hasil pengawasan tahapan, dijelaskan pada hal 9 s.d .10

C. Kesiapan Anggaran Pengawasan 2018

• Usulan Kebutuhan Anggaran Pilkada 2018 Rp. 4.875.625.588.400,-;

• Guna menjalankan prinsip anggaran efektif & efisien Bawaslu tlh menetapkan Kpts Ketua Bawaslu Nomor

0176/K.Bawaslu/ PR.03.00/IV/2017 sbg standar dlm p’yusunan kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala

Daerah, sehingga dpt m’optimalkan anggaran yg tlh diberikan kpd jajaran Pengawas Pemilihan;

• Akhir bulan September 2017 dapat disetujui dan ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan Ketua

Bawaslu Provinsi atau Ketua Panwas Kabupaten/Kota

Perkembangan Penyelesaian

pembahasan anggaran dengan Pemerintah Daerah

No KeteranganPilgub & Wagub

(17 Prov)

Pilbup & Wabup &/

Pilwali & Pilwalkot

(154 Kab/Kota)

a. Sudah NPHD 14 Daerah 25 Daerah

b.Disetujui anggaran (proses

tanda tangan NPHD)2 Daerah 65 Daerah

c. Proses pembahasan anggaran 1 Daerah 54 Daerah

d.Belum ada pembahasan

anggaran- 10 Daerah

D.1 Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018

Penyaringan dan penjaringan thd

24 Provinsi.

AMJ (tgl 20 September 2017)

Penyaringan dan penjaringan thd

1 Provinsi.

AMJ (tgl 16 Oktober 2017)

Penyaringan dan penjaringan thd

1 Provinsi.

AMJ (tgl 14 Februari 2018)

• Riau

• Kepri

• Sumbar

• K. Babel

• Jambi

• Bengkulu

• Sumsel

• Lampung

• Banten

• Jateng

• Diy

• Jatim

• NTB

• NTT

• Kaltim

• Kalteng

• Kalsel

• Sulbar

• Sulteng

• Gorontalo

• Sulut

• Maluku

• Malut

• Papua Barat

• D.K.I. Jakarta • Kalimantan Barat

D.2 Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Serentak

Tahun 2019

Bawaslu Provinsi

34 Provinsi

Bagi Provinsi yang jumlah anggotanya 3 (tiga), akan dilakukan penambahan anggota sesuai dengan Lampiran UU 7 Thn 2017

Bagi Bawaslu Provinsi yang AMJnya April s.d. Sept 2018 akan dibentuk secara bertahap

Bawaslu Kabupaten Kota

34 Provinsi

Bawaslu telah menyusun Draft Peraturan Bawaslu tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

E.1 Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala

Daerah Tahun 2018

Konsep kerawanan pemilu didefinisikan sebagai segala hal yang berpotensimengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis

TUJUAN IKP:

1. Melakukan pemetaan dan deteksi

dini dalam menentukan wilayah-

wilayah prioritas yang didentifikasi

sebagai wilayah rawan dalam

proses pemilu yang demokratis;

2. Mengidentifikasi ciri, karakteristik,

dan kategori kerawanan dari

berbagai wilayah yang akan

melangsungkan pemilu;

3. Sebagai referensi dalam

menentukan strategi dan langkah-

langkah antisipasi, pencegahan,

dan meminimalisasi kerawanan

penyelenggaraan pemilu

F. Regulasi dan Penegakan Aturan Pengawasan

Terkait Sanksi

Money Politic

Terkait Politisasi

Birokrasi/ASN

Batasan penyampaian

laporan 60 hari sebelum

hari pemungutan suara, dihapus

• Rekomendasi Panwas terkait

pelanggaran Netralitas ASN;

• Rekomendasi langsung

diberikan kepada PPK

• Rekomendasi/ tindaklanjut

• Bisa menempuh jalur hukum

• Batasan waktu pelaksaaan tindaklanjut rekomendasi

III. PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

A. Perencanaan Pengawasan Pemilihan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;

B. Hal-hal fundamental dalam UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar pengawasan dalam Pemilu 2019;

C. Identifikasi Hambatan Bawaslu dalam pengaturan pengawasan Pemilu 2019. Kontradiksi ketentuan UU ini dengan pengaturan ketentuan/ UU yang lainnya;

D. Persiapan Pengawasan Pemilu 2019 di Provinsi Aceh dan Provinsi Papua;

E. Jadwal dan waktu rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017;

F. Simulasi pengawasan Bawaslu pada saat hari H dengan memperhatikan 5 Pemilihan yang dilaksanakan dalam satu hari; Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

A. Perencanaan Pengawasan Pemilihan Pemilihan Umum Serentak

Tahun 2019

1. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Tata CaraSeleksi dan Penetapan Calon Anggota PanwasluKecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan PengawasTPS;

2. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Tata CaraPembentukan, dan Penetapan Calon Anggota PanwasluLN;

3. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Rapat Pleno;

4. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Organisasi,Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja SekretariatJenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, danSekretariat Bawaslu Kabupaten Kota diatur denganPeraturan Presiden;

5. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang PengisianJabatan dalam Struktur Organisasi dalam SekretariatBawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan SekretariatBawaslu Kabupaten dan Kota ditetapkan olehKeputusan Sekretaris Jenderal;

6. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang PembentukanBawaslu Kabupaten/Kota;

7. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Tata CaraAkreditasi Pemantau Pemilu;

8. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Bentuk danFormat Tanda Pengenal Pemantau Pemilu;

9. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Pemantauan;

10. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang PenangananPelanggaran Pemilu;

11. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang SentraPenegakkan Hukum Terpadu;

12. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

13. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Keterbukaaninformasi dan Publikasi Data terbuka;

14. Rancangan Peraturan Bawaslu Pengawasan SeluruhTahapan Pemilihan Umum;

15. Rancangan Peraturan Bawaslu PenangananPelanggaran Administrasi Pemilu Yang Terjadi SecaraTerstruktur, Sistematis, dan Masif dalam PemilihanUmum;

16. Mempersiapkan petunjuk teknis (SOP dan Modul)Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

B. Hal-hal fundamental dalam UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum sebagai dasar pengawasan dalam Pemilu 2019

1. Sifat Lembaga

2. Keanggotaan lembaga

3. Tugas Bawaslu

4. Wewenang Bawaslu

Hal-hal Fundamental, dijelaskan pada hal 19 s.d .21

C. Hal-hal fundamental dalam UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum sebagai dasar pengawasan dalam Pemilu 2019

1. Identifikasi terhadap kedudukan Pengawas tingkat Kab/Kota

2. Jumlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota

3. Tugas, kewenangan, dan kewajiban Pengawas Pemilu di setiap

tingkatan

4. mekanisme rekrutmen Pengawas Pemilu di setiap tingkatan

5. Meninimalisir terjadinya tumpang tindih kewenangan Pengawas Pemilu

di setiap tingkatan

6. Meninimalisir conflict of interest dengan KPU sebagai penyelenggara

Pemilu

D. Persiapan Pengawasan Pemilu 2019 di Provinsi Aceh dan Provinsi

Papua

Bawaslu telah melakukan persiapan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum

serentak tahun 2019 di Provinsi Aceh dan Provinsi Papua dimulai dengan

rekruitmen Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab / Kota. Pembentukan Panitia

Pengawas Pemilu di bentuk selain untuk melakukan pengawasan tahapan Pemilu

serentak tahun 2019 akan tetapi bagi daerah yang akan menyelenggarakan

pemilihan kepala daerah tahun 2018, Panwaslu tersebut juga melaksanakan

tahapan pemilihan kepala daerah. Khusus di Provinsi Aceh, selain membentuk

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab/Kota untuk penyelenggaraan Pemilu

Serentak tahun 2019, dibentuk juga Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di 3

(tiga) daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun 3 (tiga) daerah tersebut yaitu : Kota

Subulussalam, Kab. Pidie Jaya dan Kab. Aceh Selatan. Hal ini sebagaimana telah

diamanatkan dalam Pasal 61 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh.

E. Jadwal dan waktu rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi dan

Kabupaten/kota berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017

Dalam hal tata cara dan lain-lain termasuk timiline pembentukan

Bawaslu Provinsi berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 akan diatur dalam

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (yang sedang dalam proses

penyusunan). Mekanisme rekrutmen yang paling dekat akan

dilaksanakan terhadap Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang akan

berakhir masa tugasnya pada Februari 2018, dimana tim seleksi harus

sudah ditetapkan paling lambat 15 hari sebelum 5 bulan berakhirnya

masa tugas dan rekrutmen serta evasluai terhadap Bawaslu

Kabupaten/Kota akan dilaksanakan setelah tahapan pilkada selesai

F. Simulasi pengawasan Bawaslu pada saat hari H dengan memperhatikan

Pemilihan yang dilaksanakan dalam satu hari; Presiden dan Wakil Presiden,

DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

Pemungutan Suara

• PenambahanPengawas TPS (3 org)

• Design suratsuara danFormulirperhitungansuara oleh KPPS.

• Maks 500 Pemilih per TPS

Penghitungan Suara

• Jika surat suara paling banyak adalah 2.550 surat suara

• waktu rata - rata 10 detik untuk setiap penghitungan 1 (satu) surat suara

Pengisian Formulir

• Penjumlahan C1 Plano rata-rata ± 20 mnt ( 5 jns = 100 mnt)

• Pengisian BA, rata-rata ± 4 mnt ( 5 jns = 20 mnt)

• Pengisian BA, rata-rata ± 4 mnt ( 5 jns = 20 mnt

• .......

Simulasi dan rekomendasi, dijelaskan pada hal 25 s.d .27

BAWASLU SIMULASI PUNGUT & HITUNG

SUARA

Rekomendasi:

• Penambahan PengawasTPS (3 org)

• Design surat suara danFormulir perhitungansuara oleh KPPS.

• Maks 500 Pemilih per TPS

22