TUGAS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

BAWASLU SEBAGAI STATE AUXILIARY ORGAN

S1 Reguler

Catur Alfath Satriya (1106071984)

Fahri Handika (1106056245)

Muhammad Fitrah Noor (1106017074)

DEPOK, 2014

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

State Auxiliary Body atau lembaga-lembaga negara penunjang

merupakan fenomena yang bisa dikatakan baru terjadi di dalam kehidupan

ketatanegaraan Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya persepsi bahwa

selama ini birokrasi tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam

penyelenggaraan negara pada tahun 1960. Menurut seorang sarjana psikologi

sosial, Warren G. Benis menjelaskan di dalam tulisannya The Coming Death

of Bureaucracy pada tahun 1966 dunia menghadapi yang namanya kematian

birokrasi. Hal ini disebabkan karena selama ini pemerintah terlalu luas dalam

keterlibatannya mengurusi pelbagai urusan masyarakat. Keterlibatan

pemerintah di dalam pelbagai urusan masyarakat dipengaruhi oleh doktrin

negara kesejahteraan (welfare state) yang membenarkan negara untuk

mengintervensi segala urusan-urusan masyarakat1. Pada akhir abad ke-20

akhirnya pandangan negara kesejahteraan (welfare state) mulai ditinggalkan

karena dianggap tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat dan cenderung

mendorong yang namanya inefisiensi birokrasi, pandangan ini akhirnya

diganti dengan pandangan bahwa perlu adanya pengurangan peran negara di

dalam menyelenggarakan urusan-urusan publik yang berkaitan dengan

masyarakat banyak. Pandangan ini akhirnya mereproduksi lagi istilah the best

government is the least government yang sebelumnya pernah berkembang

sebelum digantikan dengan ajaran sosialisme yang akhirnya melahirkan

kembali pandangan liberalisme2. Liberalisme ini akhirnya berimplikasi

terhadap kebijakan ekonomi dan politik yang berhaluan liberal. Gelombang

liberalisasi politik membawa akibat munculnya gelombang demokratisasi dan

desentralisasi, sedangkan liberalisasi ekonomi melahirkan kebijakan-kebijakan

efisiensi, deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi. Hal ini juga akhirnya

1 Evy Trisulo, Konfigurasi State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Tesis Magister, Universitas Indonesia, 2012), hal. 132 Ibid

menyebabkan restrukturisasi bangunan organisasi negara dan pemerintahan

secara besar-besaran. Menurut Jimly Asshiddiqie, ada 2 pertimbangan dalam

penerapan prinsip sharing of power yaitu: (1) untuk kepentingan efisiensi

muncul kebutuhan untuk melembagakan kebutuhan untuk mengintegrasikan

pelbagai fungsi menjadi satu kesatuan ke dalam fungsi yang bersifat

campuran; (2) munculnya kebutuhan untuk mencegah agar fungsi-fungsi

kekuasaan tertentu terbebas dari intervensi politik dan konflik kepentingan.

Karena kedua alasan inilah, maka sejak akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21

banyak bermunculan lembaga-lembaga baru diluar struktur organisasi

pemerintahan yang lazim. Lembaga-lembaga inilah yang disebut sebagai State

Auxiliary bodies yang bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan

kerja pemerintah dalam mengurusi kepentingan-kepentingan publik3.

Salah satu State Auxiliary body yang terdapat di Indonesia adalah

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu diatur berdasarkan UU No. 15

tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Tugas dari Bawaslu sendiri

adalah memastikan kelancaran pemilu terbebas dari praktik kecurangan

maupun pelanggaran dalam bentuk apapun di dalam penyelanggaraan suatu

pemilu. Bawaslu dipimpin oleh lima orang Anggota Bawaslu dari

kalangan profesional yang netral tidak berafiliasi dengan

partai apapaun dan memiliki kemampuan dalam pengawasan

terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Dalam

melaksanakan tugasnya, Bawaslu didukung oleh

Kesekretariatan Jenderal yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris Jenderal. Kedudukan Sekretaris Jenderal didukung

oleh 4 (empat) kepala biro yang terdiri dari Biro Administrasi,

Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dan Biro

Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, serta 1 (satu) Biro

Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP). Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu juga memiliki jajaran

yang bersifat permanen hingga tingkat Provinsi yang dikenal

3 Ibid, hal. 14

dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota hingga desa, masih

bersifat ad hoc (sementara).

1.2 Pokok permasalahan

1. Apakah Pejabat bawaslu termasuk pejabat tata usaha

negara?

2. Apakah putusan bawaslu dapat dijadikan objek sengketa

tata usaha negara?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apakah pejabat bawaslu termasuk

pejabat tata usaha negara?

2. Untuk mengetahui apakah putusan bawaslu dapat

dijadikan objek sengketa tata usaha negara?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Di dalam konteks Hukum Administrasi Negara, Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara merupakan penyelenggara tindak administrasi negara yang

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan untuk kepentingan umun. Tugas

penyelenggaraan kepentingan umum dijalankan oleh alat pemerintahan yang dapat

berwujud4:

a. Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan

peraturan-peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk

menyatakan kehendak pemerintah/penguasa

b. Badan pemerintahan yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan

alat/kewenangan memaksa (coersive).

Selanjutnya menurut pendapat Utrecht menyebutkan ada sembilan macam

penyelenggara kepentingan kolektif oleh administrasi negara adalah:

a. Administrasi negara sendiri

b. Subjek badan hukum lain yang tidak termasuk Administrasi negara dan

mempunyai hubungan istimewa/biasa dengan pemerintah yang diatur oleh

hukum privat atau publik

c. Subjek hukum lain yang tidak termasuk Administrasi negara yang

menjalankan pekerjaannya berdasarkan suatu konsesi atau izin dari pemerintah

d. Subjek hukum yang tidak termasuk Administrasi negara yang diberikan

subsidi oleh pemerintah

e. Pemerintah bersama subjek hukum lain dan keduanya tergabung dalam suatu

perseroan terbatas

f. Yayasan yang didirikan atau diawasi pemerintah

g. Koperasi yang dipimpin atau diawasi pemerintah

h. Perusahaan negara

i. Subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara yang diberikan

kekuasaan memerintah (didelegasi oleh peraturan perundang-undangan)

4 Safri Nugraha, et al., Hukum Administrasi Negara (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 84-85

Menurut Indroharto, untuk menangkap definisi apa yang dimaksud dengan Badan

atau Jabatan Tata Usaha Negara sebagai organ dari suatu lembaga hukum publik,

dapat kita dekati menurut dua cara5:

a. Pertama sebagai organ-organ dari suatu lembaga hukum publik yang menjadi

induknya

b. Kedua sebagai jabatan-jabatan Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang-

wewenang pemerintahan

Dalam banyak hal antara keduanya adalah identik satu dengan yang lain tetapi tidak

selalu demikian. Untuk hukum Tata Usaha Negara cara pendekatan yang kedualah

yang mempunyai arti penting. Karena menurut pendekatan kedua tersebut, Badan atau

Jabatan Tata Usaha Negara itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku memiliki wewenang pemerintahan. Yang dimaksud di sini adalah

“kewenangan untuk membentuk hukum positif serta mempertahankannya”.

2.2 Pengertian Tindakan Administrasi Negara

Tindakan Administrasi Negara dibagi menjadi 2 yang terdiri dari tindakan

material dan tindakan hukum. Dalam hukum administrasi yang penting untuk

diperhatikan adalah tindakan hukum karena akan menimbulkan akibat hukum

terhadap warga masyarakat yang terkena tindakan tersebut. Beberapa pendapat dari

para sarjana mendefinisikan Tindakan Administasi Negara sebagai berikut6:

1. Van Vollenhoven mendefinisikan Tindakan Administrasi Negara sebagai

pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri

oleh penguasa tinggi dan rendah (prinsip hierarki)

2. Romeyn mendefinisikan sebagai setiap tindakan dari satu alat perlengkapan

pemerintahan, juga di luar lapangan Hukum Tata Pemerintahan. Misalnya

keamanan dan peradilan yang bermaksud menimbulkan akibat hukum di

bidang hukum administrasi

5 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 666 Op.cit, hal. 86

3. Van Poelje berpendapat tindak pemerintah merupakan manifestasi atau

perwujudan bestuur

2.2.1 Tindakan Hukum Administrasi Negara

Secara garis besar, Tindakan Hukum Administrasi Negara dapat

dibedakan menjadi 2 yaitu: (1) Tindakan Hukun Administrasi Negara dalam

Bidang Hukum Publik; (2) Tindakan Hukum Administrasi Negara dalam

Bidang Hukum Privat. Di dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas

Tindakan Hukum Administrasi Negara dalam Bidang Hukum Publik.

Tindakan Hukum Administrasi Negara dalam bidang hukum publik

merupakan tindakan hukum sepihak yang dilakukan pemerintah dan khusus

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan wewenang yang luar

biasa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa unsur yang

terdapat dalam Tindakan Hukum Administrasi Negara dalam bidang hukum

publik yaitu sebagai berikut7:

1. Tindakan Hukum

Sebagai tindakan hukum, maka tindakan tersebut melahirkan hak dan

kewajiban

2. Sepihak

Tindakan itu harus mengatur dan memaksa, tindakan hukum tersebut

dilaksanakan sepihak oleh pemerintah dalam bentuk yang diterapkan

penanganannya oleh kekuatan hukum yang mengikatnya

3. Di bidang pemerintahan

Tidak dapat merambah ke dalam bidang lain (legislatif dan atau yudikatif)

walaupun dalam praktik ketiga kekuasaan tersebut sulit untuk dipisahkan

secara tegas

4. Berdasarkan wewenang luar biasa

7 Ibid, hal. 88

Menurut Prins, kekuasaan diperoleh dari Undang-Undang yang diberikan

khusus/istimewa pada pemerintah tidak diberikan pada badan swasta

Tindakan Hukum Administrasi Negara dalam bidang hukum publik dapat terdiri dari

2 bagian, yaitu8:

1. Tindakan Hukum Administrasi Negara bersegi 2

Dalam tindakan hukum yang bersegi 2 (perjanjian) ada persesuaian kehendak

antara dua pihak yang diatur oleh hukum istimewa yaitu peraturan hukum

publik bukan diatur dengan hukum biasa (KUHPer). Contohnya seperti

kontrak karya antara pemerintah dengan perusahaan asing berdasarkan UU

No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

2. Tindakan Hukum Administrasi Negara bersegi 1

Di dalam tindakan hukum yang bersegi 1 akan dihasilkan berbagai keputusan

dalam arti luas, antara lain:

a. Pengaturan

Yaitu keputusan pelaksanaan, sifat keputusan ini adalah umum,

abstrak, dan berlaku terus menerus (disebut juga delegated legislation)

b. Rencana (plan)

Menurut Prajudi Atmosudirjo rencana merupakan seperangkat

tindakan terpadu dengan tujuan agar tercipta suatu keadaan yang tertib

bilamana tindakan tersebut selesai direalisasikan. Suatu rencana

menunjukkan kebijakan yang akan dijalankan oleh Administrasi Negara

pada suatu lapangan tertentu. Belinfante mengungkapkan rencana adalah

keseluruhan peraturan yang mengusahakan terwujudnya suatu keadaan

tertentu yang teratur. Hanya perencanaan yang berdasarkan undang-

undang yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi rakyat. Rencana

ekonomi tidak mempunyai akibat hukum secara langsung bagi warga

negara. Akan tetapi, bagi pemerintah dan pembuat undang-undang hal itu

dapat merupakan suatu sebab pengambilan langkah-langkah yang

berakibat hukum. Rencana Tata Ruang Tahunan mempunyai ikatan hukum

langsung dengan masyarakat.

8 Ibid, hal 89-91

De Haan dan Fernhout membedakan tiga jenis rencana yaitu:

1. Rencana informatif yaitu kumpulan prognosa yang akan terjadi pada

tahun mendatang. Jenis rencana ini tidak membawa akibat hukum

apapun bagi warga

2. Rencana indikatif yaitu kumpulan niat rencana kebijaksanaan seperti

nota perencanaan pendidikan tinggi. Jenis rencana ini tidak membawa

akibat hukum secara langsung tetapi merupakan kerangka

kebijaksanaan untuk tindakan hukum atau materiil oleh pemerintah

3. Rencana normatif yaitu rencana yang mengandung norma hukum yang

mengikat bagi warga dan pemerintah. Contohnya yaitu Rencana Tata

Kota, Rencana pemberian subsidi, Rencana pembebasan tanah

c. Norma jabaran

Belinfante menyebut norma jabaran sebagai norma konkret, yaitu suatu

tindakan hukum Administrasi Negara yang dapat memberikan isi yang

konkret serta pelaksanaan praktis menurut waktu dan tempat pada

ketentuan umum yang mengikat. Norma konkret terjadi karena

keterbatasan kemampuan pembuat undang-undang. Hal ini dikarenakan,

pertama pembuat undang-undang tidak mungkin mengatur secara rinci

karena prosedur pembuatan undang-undang berat, lamban, dan formal.

Oleh karena itu, menyerahkan rinciannya kepada Administrasi Negara.

Delegasi peraturan perundang-undangan terjadi karena alasan yang

bersifat pragmatis. Kedua, pembuat undang-undang hanya memberikan

peraturan yang umum, untuk konkretisasi secara khusus diserahkan pada

Administrasi Negara.

d. Legislasi Semu

Penciptaan peraturan hukum oleh Administrasi Negara yang

dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan kebijakan untuk

menjalankan suatu ketentuan undang-undang dan dipublikasikan secara

luas. Dengan demikian, timbul hukum bayangan yang membayangi

undang-undang atau hukum yang bersangkutan. Legislasi semu berasal

dari kewenangan diskresi yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan

kebijakan pelaksanaan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain,

hukum asli berasal dari legislator sedangkan hukum bayangan berasal dari

Administrasi Negara. Contoh dari legislasi semu adalah garis-garis

pedoman kerja yang dimiliki oleh setiap kementrian dalam menjalankan

fungsi pemerintahan.

e. Penetapan (Beschikking)

Penetapan adalah tindakan hukum sepihak oleh Administrasi Negara

dalam rangka realisasi suatu kehendak atau ketentuan peraturan perundang

– undangan yang bersifat konkrit, kasuistis, final, dan individual. Semua

penetapan yang diambil oleh Administrasi Negara dimuat dalam suatu

keputusan dan pada umumnya keputusan dibuat secara tertulis dalam

bentuk SK (Surat Keputusan), surat biasa, surat edaran, ataupun berupa

disposisi di bagian samping surat permohonan yang bersangkutan.

Terdapat 3 jenis keputusan yaitu: (1) Keputusan negatif; (2) Keputusan

yang hanya berlaku sekali; (3) Keputusan positif. Kepututsan positif terdiri

dari 5 jenis yaitu: (1) Keputusan yang menciptakan keadaan hukum baru

pada umumnya; (2) Keputusan yang menciptakan keadaan hukum baru

hanya pada objek tertentu saja; (3) Keputusan yang

membentuk/membubarkan badan hukum; (4) Keputusan yang memberikan

beban/kewajiban; (5) Keputusan yang memberikan keuntungan kepada

instansi, badan usaha, atau perorangan. Contohnya seperti izin, dispensasi,

lisensi, dan konsesi.

2.3 Pejabat Tata Usaha Negara dalam perspektif UU No. 5 tahun 1986

Di dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 yang dimaksud dengan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Di dalam pasal tersebut terdapat 3 unsur penting yang harus

didefinisikan terlebih dahulu yaitu: (1) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

(2) Melaksanakan urusan pemerintahan; (3) Berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah keseluruhan aparat

pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

pada suatu saat melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan. Undang-

Undang ini membakukan namanya dengan sebutan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara. Jadi, apapun dan siapapun yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku pada suatu saat melaksanakan suatu urusan

pemerintahan, maka menurut Undang-Undang ini dapat dianggap sebagai

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Di dalam Undang-Undang ini yang

menjadi acuan bukanlah kedudukan struktural organ atau pejabat yang

bersangkutan dalam jajaran pemerintah atau nama resminya melainkan fungsi

pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat. Apabila fungsi yang

dilaksanakan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan

suatu urusan pemerintahan (public services), maka Badan atau Pejabat tersebut

dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal ini,

apabila suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku memerintahkan

kepada suatu lembaga atau badan hukum untuk menyelenggarakan suatu

fungsi pemerintahan maka lembaga atau badan hukum tersebut merupakan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara walaupun berada di luar jajaran

kekuasaan eksekutif. Hal ini juga membuka kemungkinan kepada pihak

swasta menjadi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara apabila berdasarkan

peraturan perundang-undangan tertentu diberi tugas untuk melaksanakan

urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti

pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan kesehatan.

2.4 Tindakan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif UU No. 5 tahun

1986

Dalam konteks ini yang akan dibahas adalah pengertian Keputusan Tata

Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam pasal ini yang dimaksud dengan

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Di dalam rumusan

pasal ini terdapat 4 unsur yang perlu dielaborasikan: (1) Penetapan tertulis; (2)

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; (3) Berisi Tindakan

Hukum Tata Usaha Negara; (4) Bersifat konkret, individual, dan final

1. Penetapan tertulis

Berdasarkan penjelasan pasal 1 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang dimaksud dengan “penetapan

tertulis” menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan

tersebut memang harus tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah

bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya.

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian.

Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis

tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas.

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya

b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di

dalamnya

Sementara itu, kata “penetapan” dalam penetapan tertulis yang dimaksud

menunjuk kepada isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam Keputusan Tata

Usaha Negara yang bersangkutan yang dapat berupa:

- Kewajiban-kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau

untuk membiarkan sesuatu

- Pemberian suatu subsidi atau bantuan

- Pemberian izin

- Pemberian suatu status

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Di dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang

melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Sehingga dalam hal ini yang

dimaksud dengan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat eksekutif atau pemerintahan

3. Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Di dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Tindakan Hukum

Tata Usaha Negara adalah Perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara \yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha

Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain

4. Bersifat konkrit, individual, dan final

Di dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan konkret artinya objek

yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak

tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Contohnya keputusan

mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai

pegawai negeri. Selain bersifat konkret, Keputusan Tata Usaha Negara

tersebut juga harus bersifat individual yang artinya Keputusan Tata Usaha

Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat

maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap

nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Contohnya, keputusan

tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang

menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Selain

itu, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut juga harus bersifat final yang

artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau

instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan

suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Contohnya

Keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan

dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

\

BAB III

PENUTUP

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan:

1. Pejabat Bawaslu merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan

Pejabat Bawaslu berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-

Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diamanatkan

sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu yang menurut kelompok kami

masih termasuk ke dalam urusan pemerintahan. Oleh sebab itu berdasarkan

UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud

dengan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pejabat yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan, maka Pejabat Bawaslu merupakan Pejabat Tata Usaha

Negara

2. Walaupun Bawaslu merupakan Pejabat Tata Usaha Negara namun keputusan

penyelesaian sengketa yang dibuat oleh Bawaslu terkait dengan sengketa

verifikasi calon anggota DPR bukan merupakan Keputusan Tata

Usaha Negara karena keputusan penyelesaian sengketa yang dibuat oleh

Bawaslu bukan merupakan keputusan yang dikeluarkan untuk melakukan

kegiatan yang bersifat eksekutif melainkan keputusan yang dikeluarkan dalam

rangka fungsi yudikatif.

Daftar Pustaka

Atmosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Nugraha, Safri., et.al. Hukum Administrasi Negara. Depok: Badan Penerbit Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Trisulo, Evy. Konfigurasi State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Pemerintahan

Indonesia. Depok: Universitas Indonesia, 2012.

Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara