ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN RPJMD 2010-2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah pulau : 2.408 pulau Berpenghuni : 366 buah (15 %) Belum berpenghuni : 2.042buah (85%) Pulau Terdepan : 19 buah (Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 12) (catatan : Baru 1.795 pulau dari 2.408 pulau yang diakui dan 613 masih dalam proses penetapan di PBB) Secara Administratif Terdiri dari: 1.Kabupaten Bintan 2.Kabupaten Karimun 3.Kabupaten Lingga 4.Kabupaten Natuna 5.Kab. Kepulauan Anambas 6.Kota Batam 7.Kota Tanjungpinang Jumlah Wilayah Administrasi: • Kabupaten : 5 • Kota : 2 • Kecamatan : 59 • Kelurahan : 133 • Desa : 218

Gambaran Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan UU No 25 Tahun 2002

Pemerintahan efektif berjalan mulai tanggal 1 Juli 2004

Letak : 4o 15 ‘ LU s.d 0o 45 ‘ LS Dan 103o 11 ‘ BT s.d 109o 70 ‘ BT Luas Wilayah : ± 251.810,71 Km2 Darat : 10.595,41 KM2 atau 4,21 % Laut : 241.215,30 KM2 atau 95,79 %

Batas Wilayah : Utara : Vietnam & Kamboja Selatan : Sumsel & Jambi Barat : Singapura, Malaysia & Riau Timur : Malaysia Timur & Kal Bar

P. Kepala

P. Subi Kecil

P. Senua

P. Sekatung P. Sebetul P. Semiun

P. Tokong Boro

P. Tokong Nanas

P. Tokong Malang Biru

P. Tokong Belayar

P. Mangkai

P. Damar

P. Sentut

P. Iyu Kecil P. Karimun Kecil

P. Nongsa P. Batu Berhanti

P. Pelampong P. Nipa

RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010-2015

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

A. Sektor Sosial Budaya: 1. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan

daya tarik budaya melayu dan budaya lokal;

2. Infiltrasi budaya luar/asing akibat dampak globalisasi;

3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

B. Sektor Ekonomi Kelautan:

1. Belum optimalnya daya saing keunggulan komparatif ekonomi kelautan;

2. Mayoritas nelayan masih hidup dalam kemiskinan;

3. Belum terintegrasinya pengembangan sektor kelautan

4. Rendahnya penerapan teknologi mutakhir ;

5. Belum optimalnya pemanfaatan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia;

6. Adanya konflik perbatasan dengan negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

B. Sektor Ekonomi Kelautan (lanjutan):

7. Kurangnya minat masyarakat bekerja di sektor perikanan;

8. Belum berperan aktifnya lembaga pendidikan tinggi yang khusus mengelola sumber daya kelautan dan perikanan;

9. Rendahnya kapasitas kelembagaan dalam merencanakan, mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan;

10.Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan hasil laut.

11.Belum optimalnya pemanfataan peluang kepariwisataan bahari

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

C. Sektor Energi:

1.Kurangnya pasokan gas dan listrik untuk memenuhi di wilayah di luar Kota Batam, Tanjung Pinang, dan Kabupaten Karimun;

2.Belum disahkannya rencana tata ruang termasuk tata ruang laut yang terintegrasi;

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

D. Masalah Ekonomi Masyarakat Lokal dan Ekonomi Kecil:

1. Prinsip ekonomi kerakyatan belum diterapkan dalam pembangunan ekonomi masyarakat;

2. Kurangnya koordinasi antar daerah dalam perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat;

3. Rendahnya kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam berusaha melalui organisasi atau wadah ekonomi kolektif;

4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi desa dan kelurahan;

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

D. Masalah Ekonomi Masyarakat Lokal dan Ekonomi Kecil (lanjutan):

5.Belum optimalnya pembinaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

6.Terbatasnya sarana pasar /tempat pelelangan ikan bagi masyarakat pedesaan;

7.Kurangnya dukungan sektor industri untuk meningkatkan nilai tambah produksi tangkapan nelayan dan hasil panen petani;

8.Rendahnya jiwa kewirausahaan, terbatasnya akses modal dan informasi pemasaran

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

E.Sektor Lingkungan Hidup:

1. Penurunan kualitas lingkungan hidup, terutama di Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjung Pinang;

2. Banyak kawasan lindung yang dikonversi menjadi kawasan budidaya (pembangunan);

3. Lemahnya pengendalian lingkungan hidup

4. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pencemaran serta pengrusakan lingkungan

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

F.Sektor Sumber Daya Manusia:

1. Masih rendahnya kualitas SDM;

2. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kepulauan Riau;

3. Kualitas pendidikan yang belum optimal;

4.Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;

5.Rendahnya tingkat kesejahteraan buruh atau karyawan;

6.Belum efektifnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (Kelembagaan PUG)

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

G.Sektor Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Produk-Produk Kebijakan :

1. Perbedaan persepsi/pemahaman terhadap otonomi daerah;

2. Rendahnya tingkat kordinasi antara Bupati/Walikota dengan Gubernur;

3. Belum optimalnya komunikasi antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam pembinaan kesadaran berbangsa dan segala aspek bidang pembangunan;

4. Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan dengan sistem yang berbasi IT (informasi teknologi)

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

G.Sektor Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Produk-Produk Kebijakan (lanjutan):

5. Rendahnya efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah

6. Belum optimalnya peran serta dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan;

7. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap aparatur peraturan perundang-undangan.

ISU STRATEGIS DAERAH 1. Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang tinggi,

khususnya Batam dan wilayah lainnya;

2. Rendahnya kualitas SDM sebagai konsekuensi dari rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan;

3. Optimalisasi penanganan wilayah perbatasan, pulau-pulau terdepan dan pulau-pulau kecil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan tersebut.

4. Peningkatan konektivity di semua daerah

5. Pengembangan sektor energi kelistrikan, gas, dan air bersih untuk mendukung sektor industri

ISU STRATEGIS DAERAH

6.Kurangnya pengembangan sektor tersier (industri pengolahan) untuk mendukung nilai tambah (value added) terutama untuk industri pengelolaan hasil-hasil kelautan dan perikanan;

7.Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;

8.Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat berbagai pencemaran;

9.Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku dan budaya sebagai modal sosial.

V I S I TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU SEBAGAI

BUNDA TANAH MELAYU YANG SEJAHTERA,

BERAKHLAK MULIA DAN RAMAH

LINGKUNGAN

M I S I 1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya

dalam kehidupan masyarakat

2. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan, perikanan, dan

pulau-pulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk kesejahteraan

masyarakat

3. Mengembangkan wisata berbasis kelautan, budaya lokal dan keunggulan

wilayah

4. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada

rakyat kecil (wong cilik)

5. Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang

berkualitas

6. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang

berkualitas

7. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja, disiplin,

budi pekerti, dan supremasi hukum

8. Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan serta berkesetaraan

gender

9. Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan

19

STRATEGI PEMBANGUNAN

Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan dua strategi pendekatan (dual track), yaitu:

Mempercepat pelaksanaan Free Trade Zone wilayah BBK (termasuk Tanjungpinang ) agar sejajar dengan kawasan-kawasan sejenis yang sudah lebih maju dan sejahtera.

Selain itu, juga mengembangkan sentra-sentra ekonomi di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga (NAL) sesuai dengan potensi/ agro ekosistem dominan.

20

FOKUS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Bidang Pendidikan;

2. Bidang Kesehatan;

3. Bidang Kelautan dan Perikanan;

4. Bidang Pariwisata;

5. Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM);

6. Bidang Perhubungan (Connectivity);

7. Bidang Infrastruktur (Jalan, Listrik, Air dan Migas);

8. Bidang Pengentasan Kemiskinan (Rumah Tidak Layak Huni/RTLH).

21

INISIASI RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015-2020

a) Kegiatan inisiasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2020 merupakan aktivitas untuk mempersiapkan penyusunan RPJMD.

b) Inisiasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2020 disusun berdasarkan hasil evaluasi RPJMD tahun 2013, dengan memperhatikan:

• arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2020, khususnya pada tahap RPJMD ke-3.

• arahan Draft RTRW Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2023

• memperhatikan dokumen Teknokratik RPJMN tahun 2014-2019.

c) Inisiasi RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2020 yang akan dipersiapkan setelah ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015.

d) Inisiasi RPJMD ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka mempersiapkan penyusunan draft rancangan awal Renstra SKPD tahun 2015-2020.

ISU STRATEGIS DAERAH 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertubumbuhan ekonomi Kepri cenderung kurang stabil, fluktuatif dengan kesenjangan yang besar setiap tahunnya. Selama kurun waktu 2008 – 2013, pertubumbuhan terrendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 3,52% dan tertinggi tahun 2012 sebesar 8,21% dan turun pada tahun 2013 sebesar 5,78%.

2. Kemiskinan

• Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun sebesar 0,37% dalam lima tahun terakhir (2009-2014), yaitu sebesar 7,98% pada tahun 2009 menjadi 6,70% pada tahun 2014.

3. Pengangguran

Angka pengangguran cukup tinggi, yaitu sebesar 6,69% pada tahun 2014. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 dan 2012. Angka pengangguran tahun 2013 sebesar 5,63% dan tahun 2012 sebesar 5,37%. Apabila tidak memperoleh perhatian serius angka pengangguran dapat terus meningkat.

4. Kualitas Pembangunan Manusia

IPM Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kecenderungan meningkat. Angka IMP pada tahun 2013 sebesar 76,56 perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Angka Usia Harapan Hidup harus ditingkatkan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat.

5. Kesetaraan dan Keadilan Gender • Capaian IPG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2012

baru mencapai 65,61, lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi di Pulau Sumatera seperti NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan Bengkulu. IPG Kepulauan Riau lebih tinggi dari Provinsi Jambi, Lampung dan Bangka Belitung. Dilihat pencapaian masing-masing indikator pembentuk IPG, secara umum masih terdapat kesenjangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

• Capaian IDG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2012 sebesar 59,32 merupakan angka terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera. Capaian IDG provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan, dari sebesar 44,7 pada tahun 2009 menjadi 59,32 pada tahun 2012.

6. Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Pemerataan dan kualitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau masih belum optimal. Pemertaan terkendala pada faktor geografis masing-masing daerah yang dipisahkan oleh laut. Angka Partisipasi PAUD pada tahun 2013 sebesar 26,59%, APM SMP/MTs masih relatif rendah 89,56% lebih rendah dari target nasional. APM SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebesar 58,53%, termasuk kategori sedang karena berada pada range sedang, yaitu 40% - 60%. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu belum optimalnya angka melanjutkan ke tingkat SMP/MTs (pada tahun 2013 sebesar77,52%) dan melanjutkan ke SMA/SMK/MA sebesar 86,91% akibat faktor geografis dan iklim yang menghambat anak untuk datang ke sekolah, bahkan orang tua cenderung tidak menyekolahkan anak mereka karena takut anaknya akan mengalami kecelakaan.

7. Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajad kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau secara umum belum optimal. Kondisi ini digambarkan bahwa Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2013 sebesar 69,97 tahun, AKI sebesar 95,0 per 100.000 KH, AKB sebesar 4,60 per 1000 KH, AKBa sebesar 8,26 per 1000 dan Gizi Buruk sebesar . Beberapa pelayanan kesehatan terutama penanganan penyakit menular HIV/AIDS dan tuberkulosis (TB) masih belum optimal. Cakupan UCI baur mencapai 71,90% pada tahun 2013.

8. Infrastruktur

Kualitas dan kuantitas infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau belum memadai, khususnya infrastruktur jalan dan pelabuhan. Kondisi Jalan provinsi di beberapa kabupaten belum optimal. Tahun 2010 persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang sebesar 56,69%, dan pada tahun 2013 meningkat mencapai 68,90%. Capaian ini menunjukan masih terdapat 30,1% jalan yang masih mengalami kerusakan dan perlu mendapatkan perhatian. Sementara itu persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah provinsi tahun 2013 baru mencapai 54,59%. Ketersediaan pelabuhan-pelabuhan kecil di beberapa wilayah belum optimal, baru 32 pelabuhan dan 22 dermaga. Aksesibilitas antar pulau masih belum optimal, karena belum semua pulau yang berpenghuni memiliki pelabuhan/dermaga yang memadai.

9. Kesenjangan Antar Wilayah (IG dan IW)

Luasnya wilayah Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan pembangunan antar wilayah belum berjalan seimbang. Indeks Williamson di Provinsi Kepulauan Riau relatif rendah, namun perlu terus diupayakan untuk di jaga. IW Prov. Kepri pada tahun 2011 sebesar 0,38. Selain itu ketimpangan pedapatan antar kelompok penduduk menunjukkan angka yang cukup tinggi. Indeks Gini (IG) provinsi Kepri Provinsi Kepri tahun 2011 sebesar 0,32. Walaupun IG provinsi Kepulauan Riau relatif tidak terlalu tinggi, atau sedang, namun perlu diupayakan untuk turun.

10. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal, Situasi kerentanan terhadap kerawanan pangan di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tergolong tinggi. Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan, terdapat sebanyak 32 desa/kelurahan yang memiliki kerentanan pangan sangat tinggi (prioritas 1), 53 desa/kelurahan prioritas 2, dan 76 desa/kelurahan prioritas 3.

11. Perbatasan dengan Negara lain

Tingkat pengembangan daerah yang berbatasan dengan negara tetangga belum optimal. Perhatian terhadap pengembangan daerah perbatasan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat di daerah perbatasan lebih mudah memiliki akses terhadap berbagai sumberdaya di tanah air.

SINKRONISASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN

PROVINSI JAMBI

a) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Marok Tua (Kecamatan Singkep Barat)

Pengembangan Marok Tua sebagai Pusat Pelayanan Kawasan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pengembangan wilayah barat dan wilayah timur Pulau Singkep. Pengembangan Marok Tua diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kawasan dengan basis pengembangan sektor perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Selain itu, pengembangan Marok Tua juga dipersiapkan untuk mendorong pengembangan transportasi ke Provinsi Jambi

b) Rencana Pengembangan Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Provinsi

Dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau jaringan angkutan penyeberangan lintas provinsi sebagai sarana jembatan bergerak yang menghubungkan Provinsi Kepulauan Riau dengan provinsi lainnya yang ada di Kabupaten Lingga adalah Jagoh – Kuala Tungkal (Jambi) dan Marok Tua (Sebayur) – Kuala Tungkal (Jambi)

c) Kawasan Industri Marok Tua Kecamatan Singkep Barat

Tujuan penetapan daripada penetapan kawasan strategis Marok Tua adalah keberadaan pelabuhan yang akan menjadi akses ke Jambi dan Indragiri Hilir yang merupakan pintu/gate Pulau Sumatera. Dengan demikian pecepatan penanganan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan menjadi sangat penting agar efek ganda pengembangan kawasan tersebut berimbas pada percepatan pembangunan wilayah kabupaten Lingga lainnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Sekian dan Terima Kasih