ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN RPJMD 2010-2015

Disampaikan Oleh

Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

GAMBARAN UMUM DAERAH

Jumlah pulau : 2.408 pulau Berpenghuni : 366 buah (15 %) Belum berpenghuni : 2.042buah (85%) Pulau Terdepan : 19 buah (Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 12) (catatan : Baru 1.795 pulau dari 2.408 pulau yang diakui dan 613 masih dalam proses penetapan di PBB) Secara Administratif Terdiri dari: 1.Kabupaten Bintan 2.Kabupaten Karimun 3.Kabupaten Lingga 4.Kabupaten Natuna 5.Kab. Kepulauan Anambas 6.Kota Batam 7.Kota Tanjungpinang Jumlah Wilayah Administrasi: • Kabupaten : 5 • Kota : 2 • Kecamatan : 59 • Kelurahan : 133 • Desa : 218

Gambaran Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan UU No 25 Tahun 2002

Pemerintahan efektif berjalan mulai tanggal 1 Juli 2004

Letak : 4o 15 ‘ LU s.d 0o 45 ‘ LS Dan 103o 11 ‘ BT s.d 109o 70 ‘ BT Luas Wilayah : ± 251.810,71 Km2 Darat : 10.595,41 KM2 atau 4,21 % Laut : 241.215,30 KM2 atau 95,79 %

Batas Wilayah : Utara : Vietnam & Kamboja Selatan : Sumsel & Jambi Barat : Singapura, Malaysia & Riau Timur : Malaysia Timur & Kal Bar

RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010-2015

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

A. Sektor Sosial Budaya: 1. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan

daya tarik budaya melayu dan budaya lokal;

2. Infiltrasi budaya luar/asing akibat dampak globalisasi;

3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

B. Sektor Ekonomi Kelautan:

1. Belum optimalnya daya saing keunggulan komparatif ekonomi kelautan;

2. Mayoritas nelayan masih hidup dalam kemiskinan;

3. Belum terintegrasinya pengembangan sektor kelautan

4. Rendahnya penerapan teknologi mutakhir ;

5. Belum optimalnya pemanfaatan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia;

6. Adanya konflik perbatasan dengan negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

B. Sektor Ekonomi Kelautan (lanjutan):

7. Kurangnya minat masyarakat bekerja di sektor perikanan;

8. Belum berperan aktifnya lembaga pendidikan tinggi yang khusus mengelola sumber daya kelautan dan perikanan;

9. Rendahnya kapasitas kelembagaan dalam merencanakan, mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan;

10.Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan hasil laut.

11.Belum optimalnya pemanfataan peluang kepariwisataan bahari

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

C. Sektor Energi:

1.Kurangnya pasokan gas dan listrik untuk memenuhi di wilayah di luar Kota Batam, Tanjung Pinang, dan Kabupaten Karimun;

2.Belum disahkannya rencana tata ruang termasuk tata ruang laut yang terintegrasi;

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

D. Masalah Ekonomi Masyarakat Lokal dan Ekonomi Kecil:

1. Prinsip ekonomi kerakyatan belum diterapkan dalam pembangunan ekonomi masyarakat;

2. Kurangnya koordinasi antar daerah dalam perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat;

3. Rendahnya kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam berusaha melalui organisasi atau wadah ekonomi kolektif;

4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi desa dan kelurahan;

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

D. Masalah Ekonomi Masyarakat Lokal dan Ekonomi Kecil (lanjutan):

5.Belum optimalnya pembinaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

6.Terbatasnya sarana pasar /tempat pelelangan ikan bagi masyarakat pedesaan;

7.Kurangnya dukungan sektor industri untuk meningkatkan nilai tambah produksi tangkapan nelayan dan hasil panen petani;

8.Rendahnya jiwa kewirausahaan, terbatasnya akses modal dan informasi pemasaran

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

E.Sektor Lingkungan Hidup:

1. Penurunan kualitas lingkungan hidup, terutama di Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjung Pinang;

2. Banyak kawasan lindung yang dikonversi menjadi kawasan budidaya (pembangunan);

3. Lemahnya pengendalian lingkungan hidup

4. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pencemaran serta pengrusakan lingkungan

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

F.Sektor Sumber Daya Manusia:

1. Masih rendahnya kualitas SDM;

2. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kepulauan Riau;

3. Kualitas pendidikan yang belum optimal;

4.Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;

5.Rendahnya tingkat kesejahteraan buruh atau karyawan;

6.Belum efektifnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (Kelembagaan PUG)

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

G.Sektor Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Produk-Produk Kebijakan :

1. Perbedaan persepsi/pemahaman terhadap otonomi daerah;

2. Rendahnya tingkat kordinasi antara Bupati/Walikota dengan Gubernur;

3. Belum optimalnya komunikasi antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam pembinaan kesadaran berbangsa dan segala aspek bidang pembangunan;

4. Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan dengan sistem yang berbasi IT (informasi teknologi)

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (lanjutan)

G.Sektor Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Produk-Produk Kebijakan (lanjutan):

5. Rendahnya efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah

6. Belum optimalnya peran serta dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan;

7. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap aparatur peraturan perundang-undangan.

ISU STRATEGIS DAERAH 1. Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang tinggi,

khususnya Batam dan wilayah lainnya;

2. Rendahnya kualitas SDM sebagai konsekuensi dari rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan;

3. Optimalisasi penanganan wilayah perbatasan, pulau-pulau terdepan dan pulau-pulau kecil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan tersebut.

4. Peningkatan konektivity di semua daerah

5. Pengembangan sektor energi kelistrikan, gas, dan air bersih untuk mendukung sektor industri

ISU STRATEGIS DAERAH

6.Kurangnya pengembangan sektor tersier (industri pengolahan) untuk mendukung nilai tambah (value added) terutama untuk industri pengelolaan hasil-hasil kelautan dan perikanan;

7.Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;

8.Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat berbagai pencemaran;

9.Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku dan budaya sebagai modal sosial.

V I S I TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU SEBAGAI

BUNDA TANAH MELAYU YANG SEJAHTERA,

BERAKHLAK MULIA DAN RAMAH

LINGKUNGAN

M I S I 1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya

dalam kehidupan masyarakat

2. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan, perikanan, dan

pulau-pulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk kesejahteraan

masyarakat

3. Mengembangkan wisata berbasis kelautan, budaya lokal dan keunggulan

wilayah

4. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada

rakyat kecil (wong cilik)

5. Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang

berkualitas

6. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang

berkualitas

7. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja, disiplin,

budi pekerti, dan supremasi hukum

8. Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan serta berkesetaraan

gender

9. Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan

19

STRATEGI PEMBANGUNAN

Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan dua strategi pendekatan (dual track), yaitu:

Mempercepat pelaksanaan Free Trade Zone wilayah BBK (termasuk Tanjungpinang ) agar sejajar dengan kawasan-kawasan sejenis yang sudah lebih maju dan sejahtera.

Selain itu, juga mengembangkan sentra-sentra ekonomi di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga (NAL) sesuai dengan potensi/ agro ekosistem dominan.

20

FOKUS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Bidang Pendidikan;

2. Bidang Kesehatan;

3. Bidang Kelautan dan Perikanan;

4. Bidang Pariwisata;

5. Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM);

6. Bidang Perhubungan (Connectivity);

7. Bidang Infrastruktur (Jalan, Listrik, Air dan Migas);

8. Bidang Pengentasan Kemiskinan (Rumah Tidak Layak Huni/RTLH).

21

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Sekian dan Terima Kasih