ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN ARAH PEMBANGUNAN

PROVINSI PAPUA BARAT

Disampaikan oleh :Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat

Manokwari, September 2013

GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

• Provinsi Papua Barat secara geografis terletak pada :

0 00” – 4 ,00”⁰ ⁰ Lintang Selatan dan 24 00” – ⁰ 132 00” Bujur ⁰ Timur• Luas Wilayah :

143.945,62 Km2

• Secara administratif pemerintahan terdiri dari : 12 Kabuparen 1 kota

dengan 154 distrik dan 1.367 kampung.• Jumlah Penduduk

( 2012) : 816.280 jiwa

• Potensi Minyak bumi (20 TB) dan Gas alam (13 TCF) di kawasan Teluk Bintuni dan wilayah Kepala Burung

• Tambang dan mineral : Nikel , Batubara• Potensi batu gamping 13.92 milyard

ton, pasir kwarsa 137,5 juta ton dan lempung untuk industri semen di Manokwari

• Potensi Hutan Produksi 1,86 juta Ha, HP Terbatas 1,84 juta Ha, HP Konversi 2,3 juta Ha

• Potensi hutan sagu alam 161.957 Ha untuk pengembangan bio-ethanol di Sorong Selatan

• Potensi lahan Pertanian /perkebunan 250.000 ha (Kelapa sawit, Kakao)

• Potensi lahan Peternakan : Bomberai 50.000 ha, Kebar 15.000 ha, Salawati 10.000 ha

• Potensi Perikanan : udang, ikan pelagis, rumput laut

• Pariwisata : ekowisata bahari di Kepulauan Raja Ampat dan Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih

PETERNAKAN SAPI

POTENSI WILAYAH

KABUPATEN :1. SORONG2. SORSEL3. RAJAAMPA

T4. MAYBRAT5. TAMBRAU

W6. T. BINTUNI7. T.WONDAM

A8. KAIMANA

DAERAH MAJU: KOTA SORONGMANOKWARI

FAK FAK

DOB :1. MANSEL2. PEG ARFAK

KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL DI PROVINSI PAPUABARAT

KEADAAN SOSIAL EKONOMI

STRUKTUR DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Struktur ekonomi Provinsi Papua Barat dengan migas didominasi oleh sektor industri pengolahan (51,67%) terutama berasal dari produksi LNG Tangguh, yang hingga saat ini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Kontribusi sektor pertanian (13,76%).

Laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat dengan migas menunjukkan peningkatan signifikan dari 13,87% pada tahun 2009 menjadi 27,47% pada tahun 2010, kemudian mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2011 yakni sebesar 27,08%, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berasal dari adanya produksi LNG Tangguh, peningkatan ini tidak berkorelasi positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2012 LPE mengalami penurunan menjadi 15,84% .

Terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat dari 35,12 % pada tahun 2008, menjadi 26,67% pada tahun 2013, namun demikian Papua Barat masih menempati urutan ke 2 propinsi termiskin.Persebaran penduduk miskin terbanyak di perdesaan 35,64% yang notabene merupakan penduduk asli papua sedangkan di perkotaan 5,65%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dari 7,77% pada tahun 2010 menjadi 5.49% pada tahun 2012, penurunan TPT ini bukan disebabkan oleh bertambahnya lapangan kerja disektor formal tetapi disebabkan oleh semakin banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor informal. TPT sebesar 5.49% ini didominasi oleh pengangguran terdidik dan pengangguran usia muda.

KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

AMH (93,74; RLS

8,45)AHH (69.14) PPP (601.560)

KOMPONEN PEMBENTUK IPM

PAPUA BARATTAHUN 2011

Peningkatan IPM Provinsi Papua Barat yang signifikan menempatkan Provinsi Papua Barat pada urutan ke 29 dari 33 Provinsi. Untuk meningkatkan IPM diperlukan upaya peningkatan daya beli dan menekan angka inflasi yang tinggi

2009 2010 2011 201267.5

68

68.5

69

69.5

70

70.5

68.58

69.15

69.65

70.22

PERKEMBANGAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH PROVINSI PAPUA

BARAT

TATA RUANGDAN LINGKUNGAN HIDUP

PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI TATA RUANG

1. Tata Ruang/RTRW belum efektif menjadi acuan dalam penyusunan Rencana-rencana Pembangunan (RPJMD, RENSTRA dll).

2. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman RTRW3. Penetapan Penyelesaian RTRW Provinsi Papua Barat sedang menunggu persetujuan substansi Menteri Kehutanan RI

1. Ego Kabupaten/Kota maupun Ego sektoral mengabaikan Arahan Tata Ruang

2. Minimnya koordinasi antar Sektor maupun Vertikal menyebabkan berbeda pemahaman yang berdampak pada pemanfaatan Ruang tidak Efisien

3. Status kepemilikan tanah adat/masyarakat sering menjadi kendala pemanfaatan ruang dalam hal pembebasan lahan

4. Kepentingan Politik sering bertentangan dengan Arahan Tata Ruang

P E R E N C A N A A N :

IMPLEMENTASI T A T A R U A N G :

PEMBANGUNAN (PRASARANA) WILAYAH

Minimnya infrastruktur Dasar di Papua Barat :• Infrastruktur transportasi• Energi• Ketersediaan pasokan air bersih yang memadai• Kemudahan sarana telekomunikasi• Pengelolaan lingkungan permukiman yang sehat• Infrastruktur sosial-ekonomi• Irigasi yang memadai

MASIH RENDAHNYA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

Belum rampungnya pembangunan Jalan Raya Trans Papua Barat menimbulkan persoalan dalam pembangunan Provinis Papua Barat yang merupakan infrastruktur utama dalam menggerakkan pertumbuhan perkenomian dan mempermudah akses antar wilayah yang terdapat di Provinsi Papua Barat

I4 (EMPAT) RUAS JALAN STRATEGIS (NASIONAL)

NAMA RUAS DAN PANJANG

SORONG – MEGA88 KM

SORONG – MANOKWARI568 KM

MANOKWARI – BINTUNI253 KM

FAKFAK – HURIMBER – BOMBERAY162 KM

II. 2 (DUA) RUAS TAMBAHAN JALAN STRATTEGIS (NASIONAL)

SORONG (SUSUMUK) – BINTUNI130 KM

FAKFAK – KAIMANA – MANOKWARI638 KM

RUAS JALAN PROVINSI

NAMA RUAS PANJANG

AIMAS – SEGET 116 KM

MEGA – SAUSAPOR 50,30 KM

MEGA - FEF 76 KM

AYAMARU – SUSWA – FEF 115,50 KM

TEMINABUAN KAMBUAYA 60 KM

FAKFAK – SIBORU –

SIPATNANAM

47 KM

PRASARANA TRANSPORTASI DI PAPUA BARATA

B

Arfai

AmbanPami

Bakaro

Isogo

Tanggaromi

Coa

Werianggi

Idor

Yukase

Susumuk

Atori

Maibo

Dela

DEGRADASI KUALITAS LINGKUNGAN ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

• Kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang bijak telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang sudah cukup mengkhawatirkan kelestarian alam

• Beberapa kegiatan yang rawan berakibat kerusakan lingkungan hidup adalah kegiatan pertambangan dan pembalakan liar.

• Beberapa kegiatan yang rawan berakibat kerusakan lingkungan hidup adalah kegiatan pertambangan dan pembalakan liar.

• Provinsi Papua Barat memiliki hutan Tetap 69,76% dari keseluruhan luas wilayah dan sebagian merupakan kawasan lindung.

• Di kawasan lindung tersebut terkandung sumberdaya andalan Provinsi Papua Barat yang berupa batu bara, minyak bumi, dan bahan galian mineral

MASIH BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

- Persentase Kawasan Lindung : 56,47%- Luas Kawasan Lindung : 5.495.349,82 Ha

- Persentase Kawasan Budidaya : 43,53%- Luas Kawasan Budidaya :

4.236.100,19 Ha

PETA KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA

- Persentase Hutan Tetap : 69,76%- Luas Hutan Tetap : 6.904.567,91 Ha

KEPENDUDUKAN

URAIANPENDUDU

K ASLI PAPUA

PENDUDUK NON ASLI

Jumlah Penduduk (jiwa)

405.074 355.348

Laki-laki 208.658 193.740

Perempuan 196.416 161.608

Persentase Penduduk (%)

53,27 46,73

Sex Ratio (%) 106,23 119,88

Median Umur (th) 16,39 20,19

Dependency Ratio (%)

64,07 47,27

Penduduk menurut kelompok umur (%)

0-14 37,30 30,57

15-64 60,95 67,90

65+ 1,75 1,53

Jumlah Rumah Tangga

84.747 83.333

PERSEBARANKEPADATAN

STRUKTURPENDUDUK

Demografi

PERKEMBANGAN ANGKA MELEK HURUF

Pada Tahun 2012 rata-rata lama sekolah sebesar 8,45 tahun

Artinya rata-rata penduduk baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 2 SLTP.

Berarti pencapaian pendidikan di Provinsi Papua Barat belum memenuhi Program Wajib Belajar 9 Tahun

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) & ANGKA PARTISIPASI

MURNI (APM) 2011

Pendidikan

2009 2010 2011 201291.5

92

92.5

93

93.5

94

AMH

SD/MI SMP/MTs SMA/MA PT

88.28

57.6647.88

13.86

94.38

88.59

65.4

18.31

APSAPM

Kesehatan

Status gizi buruk pada balita Tahun 2010 tercatat mencapai 9,1%, sedangkan gizi

kurang mencapai 17,4%

2006 2007 2008 2009 2010

36 32.7 31.6 30.5

ANGKA KEMATIAN BAYI

CAKUPAN PUSKESMAS & TENAGA MEDIS

2008 2009 2010 2011 2012

67.9

68.2

68.51

68.81

69.14

AHH

2008 2009 2010 2011

58.02%64.81% 67.90%

77.78%

24.30% 24.30% 26.31% 24.30%

57.83% 60.43%

74.06%67.31%

Cakupan Puskesmas Cakupan Pustu Cakupan Penolong Kelahiran oleh Tenaga Medis

PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS KEMISKINAN TAHUN 2013

Penurunan angka kemiskinan di perdesaan pada Tahun 2012 sebesar 37.73% menjadi 35.64% di Tahun 2013 dan angka kemiskinan di perkotaan juga turun dari 5,76% menjadi 5,65%

Garis kemiskinan Provinsi Papua Barat Tahun 2013 sebesar 363.960 Rupiah per kapita per bulan, terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar 287.655 rupiah dan garis kemiskinan non makanan sebesar 76.725 RupiahIndeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 5.71% di Tahun 2012 menjadi 6.35% di Tahun 2013

Indeks Keparahan Kemiskinan juga naik dari 1.71% di Tahun 2012 menjadi 2.16% di Tahun 2013

Kemiskinan

Penduduk Tidak Miskin; 73.33

Penduduk Miskin (Kota); 5.65

Penduduk Miskin (Desa); 35.64

2008 2009 2010 2011 2012 2013

35.12 35.71 34.8831.92

28.226.67

% penduduk miskin

ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategisOTONOMI KHUSUS : Perlindungan, Keberpihakan, Pemberdayaan OAP

KEPENDUDUKAN : - Komposisi Penduduk Asli , - Papua dan Non Papua, - Persebaran Penduduk, - Tidak Merata, - Persentase Penduduk Miskin Tinggi (medan yang sulit)

KUALITAS SDM : Masih rendah terutama tingkat kesehatan & pendidikan

INFRASTRUKTUR DASAR : Ketersediaannya masih minim & belum merata

LINGKUNGAN HIDUP : - Degradasi lahan dan Lingkungan, - Penangan Persampahan

PEREKONOMIAN : - Pertumbuhan ekonomi Tinggi, - Penaggulangan Kemiskinan, - Insvestasi Rendah, - Pemberdayaan Ekonomi Orang Asli Papua,

- TATA RUANG : pengembangan struktur tata ruang, Pemanfaatan Pola Ruang (Kawasan Budidaya), Pengembangan kawasan pesisir & Pulau-Pulau Kecil, Pengembangan kawasan strategis

SOSIAL : Belum berkembang & belum menguntungkan

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

KEPADATAN PENDUDUK

SANGAT RENDAH.peluang

ekonomi VS wilayah kurang menarik/dihinda

ri;

RAWAN BENCANA Memiliki

kerawanan bencana yg

sangat tinggi;

SDA LAUT TIDAK DAPAT SEPENUHNYA

DIKUASAI/ DIMANFAATKA

N

Secara kultural MASIH

TERPISAH OLEH SEKAT-SEKAT NILAI

ADAT;

PEMBANGUNAN JALAN SULIT dengan kondisi

medan yang bervariasi;

MINIMNYA INFRASTRUKTUR penyebab kemiskinan;

SDM dan sarana prasarana MITIGASI BENCANA

BELUM SIAP

KUALITAS & KUANTITAS

SDM RENDAHbelum mampu bersaing global

Timbul berbagai PERSOALAN

TERKAIT HAK ULAYAT;

Terkait kehutanan:

PENURUNAN PRODUKTIVITA

S, PELANGGARAN

, LAHAN KRITIS;

JARAK ANTAR WILAYAH

RELATIF JAUH penyediaan infrastruktur;

AGROINDUSTRI BELUM

TERKOORDINASI & SULIT MENGUBAH

POLA BERTANI;

RENTAN KONFLIK akibat

kesenjangan sosial;

PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAN MASIH SEBATAS

SKENARIO

KETIMPANGAN WILAYAH

MASIH TINGGI

ARAH PEMBANGUNAN

• Mengembangkan perekonomian rakyat melalui dukungan fasilitas ekonomi dan permodalan kepada pelaku usaha sektor manufaktur dan UMKM.

• Membangun infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi guna meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkualitas dengan melaksanakan program pemberdayaan,pendampingan, pembimbingan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua .

• Peningkatan ketahanan pangan dengan pemanfaatan dan pengembangan komoditi unggulan dan sumberdaya lokal seperti sagu, umbi-umbian, pala , perikanan rumput laut , kelapa sawit dan hasil hutan.

• Pengembangan potensi pariwisata khususnya wisata bahari dan wisata alam lainnya yang di dukung pengembangan ekonomi kreatif.

Arah pengembangan bidang ekonomi

2623/09/2013

Target Pencapaian Indikator Makro Pembangunan sampai dengan Tahun 2016

(Bidang Ekonomi)

Kondisi 2012

• Tingkat kemiskinan 28.2%• Tingkat pengangguran

terbuka 5.49%• Pertumbuhan Ekonomi

15.84%• Pendapatan per kapita Rp.

7.218.720,-

Target 2016

• Tingkat kemiskinan 15% • Tingkat pengangguran

terbuka 3%• Pertumbuhan ekonomi

yang merata (Tdk exclusive) • Pendapatan per kapita

Rp.10.000.000,-

PAPUA BARAT PADA KORIDOR 6 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia

KORIDOR PERHATIAN INVESTASI 1. Manokwari - Sorong2. Teluk Bintuni

Kegiatan Investasi Utama :3. Pertambangan dan Migas4. Pabrik Semen5. Peternakan Sapi6. Pabrik Pengolahan Sagu7. Kebun dan pabrik minyak kelapa Sawit6. Industri Perikanan7. Pariwisata

Pengembangan Kawasan :8. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong Aimas (Arar)2. Kawasan Industri Petrokimia Teluk Bintuni

eÎ

eÎ

eÎ e

S E L A T D A M P I E R

SL. NUMANURAN

Tl. Sarere ketli

T E L U K B I N T U N I

T E L U K B E R A U

TELUK CENDERAWASIH

Tl. Se tassi

Tl. Kamrau

Tl. Se bakor

L A U T B A N D A

KOTA SORONG

KABUPATEN MAYBRAT

KABUPATEN SORONG SELATAN

KABUPATEN BINTUNI

KABUPATEN MANOKWARI

KABUPATEN RAJA AMPATKABUPATEN

SORONG

KABUPATEN TAMBRAUW

KABUPATEN TELUK WONDAMA

KABUPATENFAKFAK

KABUPATEN KAIMANA

#Y

#Y

#Y

L A U T A R A F U R A

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

AIMAS

SORONG

TEMINABUAN

AYAMARU

SAUSAPOR

MANOKWARI

%[

BINTUNI

FAKFAKFAKFAK

KAIMANA

RASIEI

Î

KABUPATEN NABIRE

KABUPATEN MIMIKA

0

0

250000

250000

500000

500000

97

50

00

0

97

50

00

0

- Cagar Alam / Suaka Margasatwa- (HL) Hutan Lindung - (HPT) Hutan Produksi Terbatas

- APL (Areal Penggunaan Lain)- HP (Hutan Produksi)- HPK (Hutan Produksi Konversi)

Kawasan Hutan :

Kawasan Non Hutan :

LEGENDA :

Batas Propinsi

Batas Kabupaten

Jalan Eksisting

Jalan Rencana

Ibukota Provinsi%[

Sungai

Î Pelabuhan

Bandar Udarae

#Y Ibukota Kabupaten

PETA KAWASAN HUTAN NON HUTANPROVINSI PAPUA BARAT

Fak Fak – Kaimana - Agropolitan/Peternakan Sapi (Bomberai) - Pertambangan/migas - Perikanan - Perkebunan (Pala)

KPI 2

KPI 3

KPI 4

KPI 5

KORIDOR PERHATIAN INVESTASI PROVINSI PAPUA BARAT

Manokwari -Bintuni -Industri Semen - Pertambangan (batubara) - Perkebunan

Wondama – Ransiki - Perikanan - Perkebunan - Wisata Bahari (TNL . Teluk Cenderawasih)

:

Manokwari – Sorong - Pertambangan/migas - Pertanian - Peternakan (Sapi :Kebar)

Sorong-Bintuni - KEK Arar - Pelabuhan utama (Sorong) - KE Teluk Bintuni - Pertambangan/Migas - Pengolahan Sagu alam (Bioethanol)

KPI 1

Kep. Raja Ampat- Pariwisata bahari - ( destinasi Nasional)- Pertambangan- Perikanan

KPI 6

ARAH PENGEMBANGAN TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Penyediaan ruang bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi dominan maupun sektor lain yang dapat menunjang pengembangan sektor dominan pada lahan/Kawasan budidaya.

2. Pengembangan sektor sekunder dan tersier yang mempunyai kaitan dengan sektor primer di wilayah setempat untuk memperkuat perekonomian setiap bagian wilayah Provinsi Papua Barat, termasuk pengembangan pusat-pusat pelayanan di daerah pedalaman, perdesaan, dan perbatasan.

TATA RUANG

LINGKUNGAN HIDUP1. Rehabilitasi, perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan Dalam rangka antisipasi

perubahan iklim2. Maningkatkan fungsi pengendalian pengawasan dalam pemenfaatan Sumberdaya Alam

A

B

Arfai

AmbanPami

Bakaro

Isogo

Fak-Fak

Nusalasi

Tanggaromi

Coa

Werianggi

Idor

Yukase

Susumuk

Atori

Maibo

Dela

ARAH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

2. Menyusun sistem pengelolaan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, perumahan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan yang menjangkau seluruh kampung dan dapat dinikmati seluruh masyarakat;

3. RUAS TAMBAHAN JALAN PROVINSI

NAMA RUAS PANJANG

BAKRO – AMBAN 9,20 KM

PAMI – ARFAI 31 KM

MAIBO – DELA 66 KM

YUKASE – KUMURKEK

28 KM

SUSUMUK – ATORI 96 KM

ATORI – ISOGO 63 KM

WERIANGGI – IDOR 12 KM

TANGGAROMI -COA 21,50 KM

FAK-FAK - NUSALASI

91 KM

Zoom Out

RENCANA JEMBATAN INARI

1

2+ 130 Km

+ 638 Km

PETA ARAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN LISTRIK DAN TELEKOMUNIKASI PETA ARAHAN PENGEMBANGAN PENGAIRAN

PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN LAINNYA

Arahan pengembangan Kelistrikan ke depan adalah penggunaan sumberdaya energi lokal (LNG) untuk memenuhi kebutuhan listri k di seluruh Provinsi Papua Barat

3323/09/2013

Target Pencapaian Indikator Makro Pembangunan sampai dengan Tahun 2016

(Bidang Sosial)

Kondisi 2012

• Rata-Rata Lama Sekolah 8.45 tahun *)

• Angka Melek Huruf 93.74*)• Angka Harapan Hidup 69.14*)• Angka Kematian Bayi 74 per

1000 kelahiran

Target 2016

• Rata-Rata Lama Sekolah 9 tahun

• Angka Melek Huruf 95• Angka Harapan Hidup 71.50

tahun• Angka Kematian Bayi 27 per

1000 kelahiran

* Angka sangat sementara

3423/09/2013

Target Pencapaian Indikator Makro Pembangunan sampai dengan Tahun 2016

(Bidang Kependudukan)

Tahun 2010

• Rasio penduduk asli Papua dan Non Papua

Target pada Tahun 2016

• Penguatan Regulasi bagi peningkatan Kualita SDM OAP (Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan OAP)

3510/04/2023

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

TERIMA KASIH