BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep keuangan berbasis syariah Islam saat ini telah diterima secara luas

di dunia, baik bagi pasar yang menghendaki kepatuhan syariah (syariah

compliance), maupun bagi pasar konvensional sebagai sumber keuntungan (profit

source). Diawali dengan perkembangan yang pesat di negara-negara Timur

Tengah dan Asia Tenggara,  produk keuangan dan investasi berbasis syariah Islam

kini telah diaplikasikan di pasar-pasar keuangan Eropa, Asia, bahkan Amerika

Serikat. Selain itu, lembaga-lembaga yang menjadi infrastruktur pendukung

keuangan Islam global juga telah didirikan, seperti Accounting and Auditing

Organization for Islamic Institution (AAOIFI), International Financial Service

Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM), dan Islamic

Research and Training Institute (IRTI).

Salah satu instrumen keuangan syariah yang telah diterbitkan baik oleh

negara maupun korporasi adalah sukuk atau obligasi syariah. Sukuk adalah suatu

surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan

emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk

membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil

margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (fatwa

No. 32/DSN-MUI/IX/2002).

Sesungguhnya, obligasi syariah (sukuk) ini bukan merupakan istilah yang

baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, di

mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan

internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari sakk. Kata-kata Sakk, Sukuk,

dan Sakaik dapat ditelusurui dengan mudah pada literatur Islam komersial klasik.

Kata-kata tersebut terutama secara umum digunakan untuk perdangangan

internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan, bersamaan dengan kata

hawalah (menggambarkan transfer / pengiriman uang) dan mudarabah (kegiatan

bisnis persekutuan). Akan tetapi, sejumlah penulis barat tentang sejarah

perdagangan Islam / Arab abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata

Sakk merupakan kata dari suara Latin “cheque” atau “check”yang biasanya

digunakan pada perbankan kontemporer.

Investasi Sukuk, selain merupakan instrumen investasi yang sesuai dengan

syariah islam, juga merupakan investasi yang relative aman karena memiliki

tingkat resiko yang relative rendah. Hal ini disebabkan karena sukuk adalah

investasi berbasis aset (asset-based investment), yaitu setiap penerbit sukuk harus

memiiiki aset yang dapat dijadikan sebagai underlying asset. Oleh sebab itu,

Sukuk merupakan alat yang ideal bagi manajemen likuiditas karena sukuk

disamping memfasilitasi datangnya dana dari investor, juga merupakan instrumen

investasi yang relatif aman disebabkan sukuk merupakan investasi berbasis aset

(Vishwanath and Azmi, 2009).

Pendanaan dari investasi sukuk harus ditujukan untuk kegiatan yang

produktif (pendanaan proyek) dan tidak untuk kegiatan spekulatif. Sehingga

resiko yang terjadi semata-mata disebabkan karena proyek dan bukan karena

kegiatan spekulatif yang tidak memiliki keuntungan ekonomi riil.

Di Negara-negara teluk, Bahrain merupakan Negara yang paling aktif

menerbitkan sukuk. Bahrain merupakan negara pertama yang menerbitkan sukuk

Negara (sovereign sukuk). Dalam kurun waktu tujuh tahun yaitu dari tahun 2002

sampai tahun 2009, penerbitan sukuk di Bahrain mencapai 77 sukuk. Pasar sukuk

Bahrain sampai Juni 2009 hanya USD1,5 milyar, hal ini dikarenakan nilai rata-

rata sukuk yang terbit sangat keeil. Sedikitnya lebih dari USD1 milyar dari sukuk

yang terbit, Sembilan sukuk memiliki tenor 3-5 tahun dan satu sukuk dengan

tenor 10 tahun, sedangkan USD1.2 milyar berupa sukuk jangka pendek yang akan

jatuh tempo antara 3 sampai 5 bulan dengan akad ijarah dan salam. Semua sukuk

tersebut diterbitkan oleh pemerintah Bahrain.

Untuk menerbitkan obligasi syariah, beberapa persyaratan harus dipenuhi,

yakni aktivitas utama (core business) yang halal, dan tidak bertentangan dengan

substansi fatwa DSN. Perkembangan sukuk di dunia dimulai dengan

penerbitan sovereign sukuk, namun pada tahun-tahun berikutnya sukuk korporasi

(corporate sukuk) lebih mendominasi. Data Standard & Poor’s Reports (2008)

menunjukkan bahwa pada tahun 2003, sovereign sukuk masih mendominasi

pasar sukuk global yaitu sebesar 42% dan sukuk yang diterbitkan oleh lembaga

keuangan sebesar 58%. Namun pada tahun 2007, justru sukuk korporasi yang

mendominasi pasar sukuk global, yaitu sekitar 71%, lembaga keuangan 26%, dan

pemerintah tinggal 3%. Umumnya, penerbitan sukuk korporasi ditujukan untuk

ekspansi usaha, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar dari negara-negara

Timur Tengah dan Asia Tenggara (Malaysia).

Di Indonesia, sukuk lebih dikenal dengan istilah obligasi syariah. Pada

tahun 2002, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No:

32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah. Sebagai tindak lanjut atas fatwa

di atas, pada Oktober 2002 PT. Indosat Tbk mengeluarkan obligasi syariah yang

pertama kali di pasar modal Indonesia dengan tingkat imbal hasil 16,75%. Imbal

hasil ini cukup tinggi dibanding rata-rata return obligasi konvensional. Pada akhir

tahun 2008, sedikitnya telah ada 23 perusahaan yang telah menerbitkan obligasi

syariah di indonesia. Emiten penerbit obligasi syariah tersebut berasal dari

beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan,

transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri wisata.

Walaupun dipandang sangat potensial dan prospektif, perkembangan

obligasi syariah di indonesia dapat dikategorikan sangat lambat. Total emisi

hingga akhir 2009 baru mencapai 6.71 triliun rupiah (sekitar $700 juta)

dibandingkan dengan Malaysia yang pada pertengahan 2007 saja telah

membukukan total emisi RM 111,5 miliar ($33 miliar). Achsien (2004)

menjelaskan bahwa banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan

obligasi syariah di Indonesia, diantaranya adalah sosialisasi kepada investor,

opportunity cost, aspek likuiditas, sampai regulasi atau perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menyusun

makalah berjudul “ Perkembangan Akuntansi Sukuk (PSAK 110) di

Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat dirumuskan

permasalahannya, yaitu bagaimana Perkembangan Akuntansi Sukuk (PSAK 110)

di Indonesia ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Perkembangan

Akuntansi Sukuk (PSAK 110) di Indonesia.

1.3.2 Manfaat

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dituangkan dalam laporan proposal sebagai tugas mata

kuliah Seminar Akuntansi.

2. Bagi almamater

Dapat menjadi tolak ukur bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan

penelitian tentang Perkembangan Akuntansi Sukuk (PSAK 110) di Indonesia

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut American  Insitute of Certified Public

Accounting (AICPA) dalam Harahap (2003) mendefinisikan akuntansi sebagai

seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam

ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat

keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Pengertian akuntansi menurut  American Accounting

Association (Wilopo, 2005 : 9) adalah “Accounting as the process identifiying,

measuring, and communicating economic information to permit informed

judgements and decisions by users of the information” Akuntansi merupakan

proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk

memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka

yang menggunakan informasi tersebut.

Jadi akuntansi adalah proses pencataan, penggolongan dan pelaporan

informasi ekonomi dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan

kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan.

2.2 Pengertian Sukuk

Sukuk berasal dari kata bentuk jamak dari kata ”صكوك“ dalam ”صك“

bahasa Arab yang berarti cek atau sertifikat, atau alat tukar yang sah selain uang.

Kata “sukuk” pertama kali diperkenalkan kembali dan diajukan sebagai salah satu

alat keuangan Islam pada rapat ulama fikih sedunia yang diselenggarakan oleh

Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2002.

Menurut IAI, Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti

kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak

terpisahkan atau tidak terbagi) atas:

aset berwujud tertentu;

manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang

akan ada;

jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;

aset proyek tertentu;

kegiatan investasi yang telah ditentukan

Menurut BAPEPAM-LK dalam Peraturan Nomor IX.A.13 tentang

Penerbitan Efek Syariah, Sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa

sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian

penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:

kepemilikan aset berwujud tertentu;

nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi

tertentu; atau

kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial

Institutions (AAOIFI), sukuk adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang

direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat dan

menggunakannya sesuai rencana, sama halnya dengan bagian dan kepemilikan

atas aset yang tangible, barang, atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu

atau modal dari suatu aktivitas inventasi tertentu.

Jadi sukuk merupakan surat berharga yang berprinsip syariah berupa bukti

kepemilikan atau sertifikat yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan

yang tidak terpisahkan atas kepemilikan aset berwujud tertentu; nilai manfaat dan

jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau kepemilikan

atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

2.3 Pengertian Akuntansi Sukuk

Akuntansi sukuk adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pelaporan

suatu surat berharga yang berprinsip syariah berupa bukti kepemilikan atau

sertifikat yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak

terpisahkan atas kepemilikan aset berwujud tertentu; nilai manfaat dan jasa atas

aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau kepemilikan atas aset

proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

2.4 Dasar Hukum Obligasi Syariah (Sukuk)

Menurut Sapto Rahardjo (2003: 142) dasar hukum obligasi syariah di

Indonesia adalah sebagai berikut :

Pendapat ulama tentang keharaman bunga (interest).

Pendapat ulama tentang keharaman obligasi yang penghasilannya

berbentuk bunga (kupon).

Pendapat ulama tentang obligasi syariah yang menggunakan

prinsip mudarabah,murabahah, musyarakah, istishna, dan salam

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20 DSN/IV/2001 mengenai Pedoman

Pelaksanaan Investasi Reksa dana Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/ 2002 tentang

Obligasi Syariah.

Adapun isi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/

2002 tentang Obligasi Syariah adalah (MUI:2010),

Pertama, Ketentuan Umum:

Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang

bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga;

Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan

prinsip-prinsip syariah;

Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan

prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi

syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada

pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar

kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Kedua, Ketentuan Khusus:

Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain:

Mudharabah (Muqaradah)/ Qirad.

Musyarakah.

Murabahah.

Salam.

Istishna’.

Ijarah.

Jenis usaha yang dilakukan Emiten (mudarib) tidak boleh bertentangan

dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor

20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana

Syariah;

Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (mudarib) kepada

pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (shahibul mal) harus bersih dari

unsur non halal;

Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai akad

yang digunakan;

Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang

digunakan.

2.5 Karakteristik Sukuk

Menurut Adam (2006), karakteristik sukuk antara lain :

Dapat diperdagangkan (Tradable)

Sukuk mewakili pihak pemilik aktual dari asset yang jelas, manfaat asset,

atau kegiatan bisnis, dan dapat diperdagangkan menurut harga pasar (market

price).

Dapat diperingkat (Rateable)

Sukuk dapat diperingkat oleh Agen Pemberi Peringkat, baik regional

maupun Internasional.

Dapat ditambah (Enhanceable)

Sebagai tambahan terhadap asset yang mewadahinya (underlying asset)

atau aktivitas bisnis, sukuk dapat dijamin dalam dengan jaminan (collateral) lain

berdasarkan prinsip syariah.

Fleksibilitas Hukum (Legal Flexibility)

Sukuk dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global dengan

perlakuan pajak yang berbeda.

Dapat ditebus (Reedemable)

Struktur pada sukuk memungkinkan untuk dapat ditebus.

2.6 Jenis-jenis Sukuk

Kehadiran sukuk dilndonesia cenderung lambat jika dibandingkan dengan

negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam lainnya, seperti

Malaysia, Bahrain, dan Sudan. Sukuk yang pertama terbit di Indonesia adalah

sukuk korporasi, diterbitkan oleh PT.lndosat,Tbk pada tahun 2002 dengan nilai

Rp 175 milliar menggunakan akad mudharabah. Kemudian diikuti oleh korporasi-

korporasi lain. Sukuk Negara terbit pada tahun 2008, setelah keluarnya undang-

undang no.19 tahun 2008 yang mengatur tentang Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN). Sejak dikeluarkannya Undang-undang tentang sukuk negara sampai saat

ini, telah terbit delapan sukuk negara dimana semuanya sukuk tersebut

menggunakan akad Ijarah. Jenis sukuk dibedakan berdasarkan akad yang

mendasari penerbitan sukuk tersebut. Menurut fatwa DSN-MUI nomor 32/DSN-

MUIIIX/2002, terdapat 6 akad sukuk yang berlaku di Indonesia saat ini:

1. Mudharabah

2. Musyarakah

3. Murabahah

4. Salam

5. Istishna

6. Ijarah

Dari sekian banyak jenis akad sukuk yang berlaku di Indonesia, pada

umumnya sukuk korporasi diterbitkan dengan akad Ijarah dan Mudharabah,

namun yang paling dominan digunakan baik oleh korporat maupun pemerintah

adalah akad Ijarah. Seperti juga yang diperlihatkan oleh diagram 1 dan 2, bahwa

akad yang paling dominan di pergunakan oleh korporasi dan Negara adalah akad

Ijarah dan Mudharabah.

Jenis akad lainnya yang mendasari penerbitan sukuk adalah

Mudharabah atau muqaradah.

Sukuk Mudharabah merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan

perjanjian atau akad mudharabah, dimana satu pihak menyediakan modal (rab-al-

maal/shahibul maal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib),

keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi

perbandingan (nisbah) yang disepakati sebelumnya. Kerugian yang timbul akan

ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, sepanjang kerugian tersebut

tidak ada unsur moral hazard (niat tidak baik dari mudharib).

Dalam suatu perjanjian mudharabah, keuntungan usaha dibagi menurut

kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan kerugian yang terjadi merupakan

tanggungan penyedia dana, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian

atau pelanggaran atas kontrak yang dilakukan oleh pengelola dana. Dalam hal ini

kerugian harus menjadi tanggungan pengelola dana.

Secara umum, ada dua tipe akad mudharabah, yaitu mudharabah

muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah muthlaqah

(investasi tidak terikat), pemilik modal memberikan wewenang kepada pengelola

dana untuk menginvestasikan dananya dalam usaha yang menurut pertimbangan

pengelola dana layak tanpa memberi batasan misalnya tempat, cara, maupun jenis

usahanya. Dalam kerangka ini, pihak pengelola dana dapat mencampurkan dana

pihak pertama, baik dengan dana miliknya sendiri maupun dana pihak lain.

Dalam skema mudharabah muqayyadah (investasi terikat), pemilik dana

memberikan restriksi dalam pengelolaan dananya, seperti dalam hal tempat, cara

dan jenis usaha yang dilakukan. Pembatasan ini bisa termasuk pula pembatasan

untuk mencampurkan dana pihak pertama dengan dana-dana dari pihak lain.

Selain itu, pemilik dana juga dapat memberi batasan-batasan lain kepada

pengelola dana, contohnya larangan kepada pengelola dana untuk melakukan

transaksi penjualan yang dibayar dalam bentuk cicilan, atau tanpa

jaminan/penjamin, atau larangan kepada pengelola dana tersebut untuk

meneruskan pengelolaan dana kepada pihak ketiga.

Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat

dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui

sebesar nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah.

Pengakuan awal sukuk mudharabah dilakukan pada saat sukuk mudharabah

diterbitkan. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu

sukuk mudharabah ini diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah. Bagi

hasil yang menjadi hak investor sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang

pendapatan, bukan sebagai beban.

Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian

atau akad ijarah, dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya

menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan

periode yang disepakati, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan

ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nominal dan biaya

transaksi. Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah

diterbitkan. Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai

nominal, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka

waktu sukuk ijarah. Beban ijarah diakui pada saat terutang. Amortisasi seperti ini

tidak diakui sebagai beban ijarah, tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk

ijarah.

2.7 Ketentuan Mekanisme Mengenai Sukuk

Sapto Raharjo, 2003; 144-145, mengemukakan bahwa secara umum,

ketentuan mekanisme mengenai obligasi syariah adalah sebagai berikut:

Obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah yang hanya

memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi

hasi atau revenue sharing serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh

tempo.

Obligasi syariah mudarabah yang diterbitkan harus berdasarkan pada

bentuk pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati sebelumnya

serta pendapatan yang diterima harus bersih dari unsur non-halal.

Nisbah (rasio bagi hasil) harus ditentukan sesuai kesepakatan sebelum

penerbitan obligasi tersebut.

Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai

ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo hal itu diperhitungkan

secara keseluruhan.

Sistem pengawasan aspek syariah dilakukan oleh DPS atau oleh Tim Ahli

syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

Apabila perusahaan penerbit obligasi melakukan kelalaian atau melanggar

syarat perjanjian, wajib dilakukan pengembalian dana investor dan harus

dibuat surat pengakuan utang.

Apabila Emiten berbuat kelalaian atau cedera janji, maka pihak investor

dapat menarik dananya.

Hak kepemilikan obligasi syariah mudarabah dapat dipindahtangankan

kepada pihak lain sesuai kesepakatan akad perjanjian.

2.8 Perbandingan Sukuk dengan Obligasi Konvensional

Pada prinsipnya sukuk mirip seperti obligasi konvensional dengan

perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil

sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying

transaction) berupa sejumlah tertentu asset yang menjadi dasar penerbitan sukuk

dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan

prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar

instrument keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan maysir.

Sukuk bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan

penyertaan dana (investasi) yang didasarkan pada prinsip bagi hasil jika

menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Transaksinya bukan akad

hutang piutang melainkan penyertaan.

Perbandingan sukuk dengan obligasi digambarkan dalam tabel berikut :

DESKRIPSI SUKUK OBLIGASIPenerbit Pemerintah dan korporasi Pemerintah dan korporasiSifat instrument Sertifikat kepemilikan /

penyertaan atas suatu asset/ investasi

Instrumen pengakuan utang (surat hutang)

Penghasilan Imbalan/ bagi hasil/ margin Bunga / kupon/ capital gainJangka waktu Pendek – menengah Menengah- panjangUnderlying Perlu Tidak perluPrice Market price Market priceJenis investor Syariah dan konvensional KonvensionalPihak yang terkait Obligor,SPV, investor Obligor/ issuer, investorPenggunaan dana Harus sesuai syariah Bebas

Tabel 2.1Perbandingan produk sukuk dengan produk konvensional

2.9 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Sukuk

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk, antara lain :

Obligor, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan

dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan jatuh tempo.

dalam hal sovereign sukuk, obligornya adalah pemerintah.

Special Purpose Vehicle (SPV) adalah badan hukum yang didirikan

khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi:

a. sebagai penerbit sukuk,

b. menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset,

c. bertindak sebagai wali amanat (trustee) untuk mewakili kepentingan

investor.

Investor, adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin,

dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.

2.10 Negara-negara yang telah menerbitkan sukuk

Negara-negara yang telah menerbitkan sukuk, antara lain :

Eropa (Jerman, Inggris, dan Kanada).

Timur Tengah (Dubai, Uni Emirat Arab, Kuwait, Pakistan dan Qatar).

Asia (Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Cina, India dan Indonesia)

Selain negara-negara yang telah disebutkan, ada pula Negara lain yang

telah melirik dan mengembangkan instrumen keuangan yang berbasis ekonomi

syariah ini, di antaranya adalah Hongkong. Pemerintah Hongkong melalui

Hongkong Monetary Authority (Bank Sentral Hongkong) telah membentuk

kelompok kerja yang bertugas menerbitkan peraturan yang diperlukan terkait

dengan sistem ekonomi syariah, sistem pajak, dan regulasi lainnya agar sistem

syariah bisa berjalan seperti sistem ekonomi konvensional. Usaha ini pun terus

bergulir dengan diluncurkannya Hangseng Islamic China Index Fund oleh Badan

Pengawas Pasar Modal Hongkong.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 PSAK 110 mengenai Akuntansi Sukuk

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 110: Akuntansi Sukuk terdiri

dari paragraf 1-48. PSAK 110 dilengkapi dengan Lampiran yang bukan

merupakan bagian dari PSAK 110. Seluruh paragraf dalam PSAK ini memiliki

kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan

miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 110 harus dibaca dalam konteks

tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan

Keuangan Syariah. PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan

Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar pemilihan dan penerapan

kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan yang eksplisit.

3.2 Perkembangan Sukuk di Indonesia

Pasar keuangan di Indonesia baru saja mencatat sejarah baru. Meski

terlambat. Pada Mei 2008 lalu, pemerintah telah mengundangkan Undang-undang

No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau UU Sukuk

Negara (sovereign sukuk). kita patut memberikan apresiasi tinggi atas upaya

pemerintah dan DPR yang berhasil menghasilkan UU Sukuk Negara ini.

Pada tahun ini, pemerintah berencana menerbitkan sukuk hingga Rp18

triliun. Bila dibandingkan dengan obligasi negara konvensional, rencana

penerbitan sukuk ini memang masih kecil. Namun, dimulainya penerbitan sukuk

ini oleh pemerintah ini akan dapat menjadi trigger bagi penerbitan sukuk lainnya.

Dengan diberlakukannya UU Sukuk Negara dan adanya rencana

penerbitan sukuk oleh pemerintah, itu berarti sukuk kini menjadi instrumen

pembiayaan yang diakui sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor

terhadap sukuk kita, baik sukuk negara maupun sukuk korporasi.

Fakta menunjukkan perkembangan sukuk memang dimulai dengan adanya

soverign sukuk. Berdasarkan data dari Standard & Poor’s (S&P), bila pada tahun

2003, sovereign sukuk masih mendominasi pasar sukuk global yaitu sebesar 42%

dan sukuk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan sebesar 58%, maka sejak saat

itu komposisinya mengalami pergeseran. Pada tahun 2007, kini justru sukuk

korporasi yang mendominasi pasar sukuk global, yaitu sekitar 71%, lembaga

keuangan 26%, dan pemerintah tinggal 3%.

Sebagaimana disebut di atas, perkembangan sukuk di Indonesia

sesungguhnya bermula karena adanya inisiatif dari swasta. Dukungan yang

kurang dari pemerintah dan regulator terhadap perkembangan sukuk ini,

menyebabkan posisi Indonesia dalam pasar keuangan syariah global tidak

mendapatkan tempat yang semestinya.

Dengan diberlakukannya UU Sukuk Negara, diperkirakan perkembangan

pasar sukuk di Indonesia bakal lebih semarak dibandingkan sebelumnya. Terlebih

lagi, minat investor terhadap sukuk ini sangat besar, sebagaimana ditunjukan dari

perkembangan sukuk global saat ini. Tahun 2012 ini pemerintah memang

memfokuskan diri untuk pengembangan pasar sukuk domestik. Jika penerbitan

perdana ini sukses, diperkirakan akan semakin menarik investor asing, khususnya

dari Timur Tengah, untuk masuk ke pasar keuangan syariah di Indonesia.

Namun demikian, pasar sukuk di Indonesia masih menghadapi sejumlah

tantangan. Pertama, pasar keuangan syariah di Indonesia tidak terlalu likuid.

Penyebabnya, pangsa pasarnya yang relatif kecil, yaitu kurang dari 5% dari

seluruh sistem keuangan di Indonesia. Kecilnya pangsa pasar keuangan syariah ini

diperkirakan akan menyebabkan pertumbuhan pasar sukuk domestik akan tetap

terbatas. Oleh karenanya, bila langkah perdana pemerintah menerbitkan sukuk

domestik berhasil, selanjutnya perlu dibuka pasar sukuk global sebagai

benchmark bagi penerbitan sukuk global lainnya, baik sovereign sukuk maupun

corporate sukuk.

Selain itu, regulasi yang masih dirasakan menghambat perkembangan

pasar sukuk domestik juga perlu dibenahi, sebagaimana yang terdapat dalam

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/12 tahun 2004. Dalam PBI tersebut, bank

yang memiliki sukuk agar memegangnya hingga jatuh tempo. Meski aturan ini

penting untuk menjaga aspek kesyariahan bank syariah, namun PBI ini perlu

direvisi agar tidak menghambat likuiditas pasar sukuk.

Kedua, belum adanya kepastian masalah perpajakan terkait dengan

transaksi yang melibatkan investor sukuk. Permasalahan perpajakan ini tidak

hanya terkait dengan sukuk, namun menyangkut transaksi keuangan syariah

secara keseluruhan. Isu yang paling mengemuka adalah adanya double taxation

dalam transaksi keuangan syariah.

Ketiga, kebanyakan produk keuangan syariah bersifat “debt-based” atau

“debt-likely”. Padahal, idealnya keuangan syariah adalah “profit-loss sharing”. Ini

terlihat dari komposisi tingkat kupon sukuk yang dibayarkan masih berdasarkan

pada tingkat suku bunga tertentu. Sehingga, tidak mengherankan jika AAOIFI

memberikan penilaian bahwa sekitar 85% sukuk belum sesuai dengan syariah.

Oleh karena itu, bagi Indonesia perlu pengembangan inovasi dan struktur sukuk

yang lebih beragam.

Meskipun sukuk korporasi terbit lebih awal dari pada sukuk Negara,

namun pasar Sukuk korporasi di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan

dengan pasar Obligasi korporasi. Meskipun masih sangat kecil, yaitu mulai tahun

2007 sampai 2010 nilai sukuk korporasi yang diterbitkan belum mencapai Rp5000

milyar atau penerbitan sukuk rata-rata 8.6% pertahun dari nilai penerbitan obligasi

korporasi, namun pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia cenderung

meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2009, dan sedikit menurun pada tahun

2010.

Optimisme terhadap perkembangan sukuk dilndonesia dapat dilihat dari

andil BAPEPAM-LK sebagai regulator di pasar modal Indonesia dengan

mengeluarkan peraturan-peraturan tentang obligasi syariah, yaitu peraturan nomor

IX.A.13 yang mengatur tentang penerbitan efek syariah, dan peraturuan nomor

IX.A.14 yang mengatur tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek

syariah di pasar modal.

Disamping itu DSAK-IAI juga telah menerbitkan kerangka dasar

penyusunan penyajian laporan keuangan syariah yaitu PSAK NO.101 tentang

penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK NO.105 tentang akuntansi

mudharabah. Oleh karena itu, diharapkan produk sukuk tidak hanya sebagai

instrument investasi yang lebih islami dan lebih likuid, namun peraturan dan

perundang-undangan yang saat ini telah dan sedang dirumuskan juga mampu

menjadikan sukuk memiliki daya saing dan daya banding dengan obligasi

konvensional.

3.2.1 Sukuk Ijarah

Menurut peraturan BAPEPAM-LK NO.IX.A.14 tentang akad-akad yang

dipergunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal, mendefinisikan

Ijarah sebagai berikut:

‘'ljarah adalah perjanjian (akad) dimana pihak yang memiliki barang atau jasa

(pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa

untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan

atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu

tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (ujrah), tanpa diikuiti dengan

beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi obyek ijarah"

Dalam akuntansi konvensional, istilah ijarah dapat dipersamakan dengan

lease. Ijarah terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu ijarah (operating lease) dan

ijarah muntahia bittamleek (capital lease). Transaksi ijarah diatur dalam AAOIFI

Shari’a Standard No. 8 Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek.

Dalam akad ijarah, pihak yang memberikan sewa harus memiliki

sepenuhnya barang atau asset untuk disewakan kepada penyewa. Dari manfaat

asset tersebut, penyewa akan membayarkan upah kepada pihak yang memberikan

sewa. Sewa dibayarkan sesuai dengan penghasilan yang didapatkan penyewa dari

pemanfaatan asset yang disewa. Dalam hal ini, resiko terletak pada keahlian dan

kepiawaian penyewa dalam memanfaatkan asset, dan bukan pada kegiatan

spekulatif yang tidak memiliki keuntungan ekonomi riil.

Menurut Ayub, kontrak ijarah (kontrak sewa) memiliki sistem yang

fleksibel yaitu pembayaran sewa dapat tidak mengikuti periode masa manfaat

aset, pembayaran sewa dapat dilakukan sebelum periode sewa, selama periode

sewa atau setelah periode sewa. Hal ini disebabkan karena faktor utama dari

likuiditas manajemen kontrak ijarah adalah sekuritisasi (terhadap underlying

asset). Pada umumnya kontrak ijarah digunakan oleh pemerintah untuk pada saat

sukuk jatuh tempo, kepemilikan asset masih berada pada investor, pada saat ini

jika asset tersebut dijual kembali maka investor akan mengalami capital loss atau

capital gain atas asset tersebut tergantung nilai pasar saat itu. Biaya pembiayaan

akan menjadi lebih tinggi bagi investor apabila asset tersebut temyata tidak dapat

dijual kembali. Oleh karena itu, dalam akad sukuk harus ditetapkan bahwa

originator akan membeli kembali asset yang dimaksud pada nilai nominalnya.

3.3.2 Sukuk Mudharabah

Menurut Ayub, sukuk mudharabah adalah sertifikat yang

merepresentasikan kegiatan (bisnis) yang dijalankan dengan prinsip-prinsip

mudharabah dengan menunjuk seorang partner atau suatu badan yang berfungsi

sebagai mudarib untuk menjalankan manajemen bisnis tersebut. Lebih lanjut

Ayub berpendapat bahwa Sukuk Mudharabah mendorong publik untuk ikut

berpartisipasi dalam setiap kegiatan ekonomi investasi.

Lebih lanjut, peraturan BAPEPAM-LK NO.IX.A.14 mendefinisikan

Mudharabah sebagai berikut:

"Mudharabah (qiradh) adalah petjanjian (akad) dimana pihak yang menyediakan

dana (shahib aI-mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk

menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) betjanji untuk mengelola modal

tersebut"

Pada akad mudharabah, keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang

disepakati bersama sedangkan kerugian merupakan tanggungan bagi pihak yang

menyediakan dana. Kecuali jika kerugian berasal dari kelalaian pihak yang

mengelola usaha, maka kerugian merupakan tanggungan pihak yang mengelola

usaha. Seperti yang disebutkan diatas oleh Tariq dan Dar. (2007) bahwa sukuk

pada dasarnya terdiri dari Originator, SPY dan Investor. Pada sukuk dengan akad

Mudharabah Investor yang berperan sebagai pihak yang memiliki surplus dana,

mempercayakan dana tersebut kepada SPY untuk dikelola oleh pihak yang

memerlukan dana. Begitu juga sebaliknya SPY bertanggungjawab untuk

mengumpulkan bagian laba yang akan didistribusikan secara berkala kepada

investor. Laba hasil pengelolaan dana tersebut dibagi untuk investor dan

originator sesuai dengan margin yang sudah disepakati diawal kontrak.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1) Sukuk merupakan salah satu bentuk terobosan baru dalam dunia keuangan

Islam, meskipun istilah tersebut adalah istilah yang memiliki akar sejarah

yang panjang. Dengan adanya obligasi syari’ah (sukuk) dapat memenuhi

kebutuhan lembaga keuangan syari’ah selain perbankan syari’ah,

rekasadana syari’ah dan asuransi syari’ah. Dengan bertambahnya jumlah

instrument keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah diharapakan

mampu mendorong pertumbuhan lembaga keungan syari’ah di dalam

negeri.

2) Sukuk merupakan instrumen investasi berbasis syariah yang dapat

digunakan oleh investor baik itu muslim ataupun nonmuslim untuk

memobilisasi idle fund. Kehadiran sukuk dilndonesia cenderung lambat

jika dibandingkan dengan negara yang memiliki mayoritas muslim

lainnya. Sukuk di Indonesia pertama kalinya diterbitkan oleh pihak

korporasi pada tahun 2002. Undang-undang mengenai surat berharga

sukuk negara baru dapat diundangkan pada tahun 2008, yaitu enam tahun

setelah sukuk korporasi pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. 

3) Perbedaan antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional dapat

dilihat terutama pada pendapatannya. Obligasi syariah memakai sistem

bagi hasil sedangkan obligasi konvensional returnnya/pendapatannya

memakai sistem bunga.  Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara

syariah agara instrument keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar

dan maysir.

4) Pada dasarnya sukuk melibatkan beberapa pihak, diantaranya: pihak yang

membutuhkan dana, pihak yang menerbitkan sukuk dan pihak yang

menginvestasikan dana dalam sertifikat sukuk. Namun dalam praktek di

Indonesia, pihak-pihak yang terlibat disesuaikan dengan kebutuhan

masing-masing korporat.

5) Perkembangan sukuk di Indonesia sesungguhnya bermula karena adanya

inisiatif dari swasta. Pada tahun 2002, PT.Indosat Tbk telah menerbitkan

sukuk. Namun, pada tahun 2011 DSAK-IAI baru menerbitkan PSAK 110

mengenai akuntansi sukuk. Oleh karena itu, diharapkan produk sukuk

tidak hanya sebagai instrument investasi yang lebih islami dan lebih

likuid, namun peraturan dan perundang-undangan yang saat ini telah dan

sedang dirumuskan juga mampu menjadikan sukuk memiliki daya saing

dan daya banding dengan obligasi