Upload
fifin-sunarlie
View
251
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Isi Resume PKn
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian adalah kelompok bahan kajian dan
pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap
TYME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Kita perlu mempelajari mata kuliah pengembangan kepribadian agar kita dapat
menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang lebih baik daripada sebelumnya.
Tujuan mempelajari mata kuliah PKn, yaitu :
1). Secara Umum
a. Memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan
antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
b. Membentuk warga negara yang baik dan cerdas yang mampu mendukung pembangunan
dan juga kelangsungan bangsa dan negara.
2). Secara khusus
a. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis
dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila.
b. Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun,
jujur, demokratis secara ikhlas sebagai warga negara.
1
c. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan,
cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan khususnya pada lingkungan tinggi di
Indonesia, berlandaskan pada:
1). Pembukaan UUD 1945 dalam alinea II dan IV tersurat dalam cita-cita dan tujuan nasional
bangsa Indonesia.
2). Batang Tubuh UUD 1945 pasal 31 ayat 1-5 tentang Pendidikan.
3). Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000
tentang Pedomana Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa, dan Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, antara lain
ditegaskan jenis kurikum inti Program Diploma dan Sarjana, meliputi kelompok Mata Kuliah
Pengembangan Kurikulum (MPK), Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan
(MKK), Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya
(MPB), Mata Kuliah Berkehidupan (MBB).
4). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat 2 menjelaskan bahwa kurikulum
pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan
Bahasa.
5). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional
Pendidikan mewajibkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi memuat mata kuliah
Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia serta Bahasa
Inggris dan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi Program Diploma dan Sarjana.
2
BAB II
FILSAFAT PANCASILA
A. Pengertian Filsafat Pancasila dan Ideologi Pancasila
Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa yunani philen yang artinya cinta dan sohpos
artinya kebijaksanaan. Filsafat pancasila berarti cinta pada kebijaksanaan. Jika digabungkan
berarti keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sejati.
Filsafat pancasila mempunyai sifat mewujudkan ilmu filsafat, yaitu ilmu yang
mengandung pancasila dari sudut hakikat, artinya meliputi segala hal dan keadaan yang
terdapat pada bangsa dan negara Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terbatas.
Notonegoro (dalam Supriatnoko,2009:17)
Ideologi secara etimologi berasal dari bahasa yunani yaitu idea yang berarti gagasan atau
cita-cita dan logos artinya ilmu sebagai hasil pemikiran. Jadi pemahaman ideologi adalah
suatu gagasan atau cita-cita yang berdasarkan hasil pemikiran.
Pancasila sebagai ideologi diartikan sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita dan
keyakinan bangsa Indonesia mengenai sejarah, masyarakat, hukum dan negara Indonea
sebagai hasil kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada dibumi Indonesia yang bersumber pada
adat-istiadat, budaya, agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.
B. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam
mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila secara ringkas dapat didefinisikan sebagai refleksi
kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia
3
(Syarbaini, 2003). Pancasila dalam pendekatan filsafat dibahas menjadi dua bagian,
yaitu:
1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai Ketuhanan, nilai
Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan. Nilai berasal dari
bahasa Inggris value dan bahasa Latin valere yang berarti kuat, baik, dan berharga.
Jadi, nilai adalah suatu penghargaan terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar
penentu tingkah laku. Ciri-ciri nilai adalah abstrak dan bersifat normatif sebagai
motivator manusia dalam bertindak.
2. Perwujudan nilai Pancasila sebagai norma bernegara
Nilai dan norma sangat berhubungan. Norma adalah aturan atau pedoman bagi
manusia dalam berperilaku sebagai perwujudan dari nilai. Nilai yang abstrak dan
normatif dijabarkan dalam wujud norma.
Nilai-nilai luhur yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup masyarakat
Indonesia itu terdiri atas keimanan dan ketaqwaan, nilai keadilan dan
keberadaban, nilai persatian dan kesatuan, nilai mufakat, dan nilai kesejahteraan.
Nilai-nilai tersebut kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara Indonesia oleh
para pendiri negara, dan Ir.Soekarno mengusulkan nama Pancasila.
Menurut PPKI, rumusan nilai dasar Negara tersebut diformulasikan kembali
sebagai lima sila Pancasila dengan urutan berikut ini.
1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3) Persatuan Indonesia
4
4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan dan Perwakilan
5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Setelah masyarakat Indonesia menjadi bangsa NKRI, nilai-nilai Pancasila yang
sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan diri pribadi masyarakatnya itu
dilembagakan sebagai pandangan hidup bangsa (ideologi bangsa) dan pandangan hidup
negara (ideologi negara). Transformasi ini dimaksudkan untuk memungkinkan bangsa
Indonesia mengelola bangsa dan negara memiliki satu kesatuan sistem filsafat yang jelas
dan sama. Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis
(kenyataan), dasar epistemologis (kebenaran dan ilmu pengetahuan), dan dasar
aksiologis (nilai praktis atau manfaat pengetahuan).
C. Susunan Isi Arti Pancasila
Ada tiga susunan isi arti sila-sila pancasila, yaitu:
1. Isi arti pancasila yang abstrak umum dan universal. Merupakan inti dari atau
esensi pancasila sehingga menjadi pangkal tolak pelaksanaan pada bidang-
bidang kenegeraan, tertib hukum Indonesia, dan realisasi praktisnya dalam
berbagai bidang dalam kehidupan konkret.
2. Isi arti dari Pancasila yang umum dan kolektif adalah realisasinya dalam
bidang-bidang kehidupan. Pancasila sebagai pedoman dan sumber nilai
kolektif bangsa dan negara Indonesia terutama dalam tertib hukum indonesia.
3. Isi Arti Pancasila yang khusus konkret. Ini dimaksudkan bagi realisasi praktis
dalam suatu lapangan kehidupan tertentu sehingga memeiliki sifat yang
konkret.
5
D. Asal Mula Pancasila Sebagai Ideologi
Asal mula terbentuknya Pancasila, yaitu:
1. Kausa Materialis (asal mula bahan), adalah pancasila yang sekarang menjadi
ideologi negara bersumber pada bangsa Indonesia.
2. Kausa Formalis (asal mula bentuk), adalah pancasila sebagai ideologi negara
yang berkaitan pada proses pancasila itu dirumuskan.
3. Kausa Efisien (asal mula karya), menjadikan Pancasila dari calon ideologi negara
adalah PPKI yang berperan sebagai pembentuk negara.
4. Kausa Finalis (asal mula tujuan), mewujudkan Pancasial sebagai ideologi negara
yang sah. Tujuan ini diwujudkan oleh para anggota BPUPKI, Panitia Sembilan,
dan disahkan oleh PPKI.
E. Hakikat dan fungsi Ideologi Pancasila
1. Hasil refleksi bangsa Indonesia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap
dunia kehidupannya. Ideologi bukanlah sebuah pengetahuan teoritis belaka tetapi
merupakan sesuatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan.
2. Fungsi Ideologi Pancasila Ideologi Negara
a. Struktur kognitif berupa keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan
untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian dalam alam sekitarnya.
b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta
menunjukkan tujuan dalam kehidupan bangsa dan Negara Indonesia.
c. Norma-norma yang menjadi pedoman dan sumber nilai bagi bangsa Indonesia
untuk melangkah dan bertindak.
6
d. Bekal dan jalan bagi orang perorangan untuk menemukan identitasnya sebagai
bangsa Indonesia.
e. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong bangsa Indonesia untuk
menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan.
f. Pendidikan bagi masyarakat untuk memahami, menghayati, serta mempolakan
tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di
dalam ideologi Pancasila.
F. Pancasila Ideologi Terbuka
A. Prinsip dan Faktor Pendorong Keterbukaan Pancasila
Pancasila memiliki sifat hakikat sebagai ideologi terbuka. Pada prinsipnya, yaitu:
1. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti membuka pintu lebar-lebar
untuk menerima begitu saja hal-hal dari luar yang bertentangan dengan nilai
pancasila, tetapi dalam prinsip untuk memperkaya wawasan dan berorientasi
dalam hidup bermasyarkat, berbangsa dan bernegara.
2. Keterbukaan ideologi pancasila menjamin tidak toteliter. Maksudnya adalah
warganegara sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial.
3. Keterbukaan menjadikan pancasil tidak ekslusif, artinya nilai-nilai dasar
pancasila dapat menyaring unsur-unsur baru yang dapat memperkaya
perkembangan dan pelaksanaan ideologi pancasila secara positif ke arah
kemajuan kehidupan.
4. Keterbukaan mendorong pancasila menjadi dinamis..
Beberapa faktor yang mendorong pancasila sebagai ideologi terbuka, anatara lain:
7
1. Kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional, dinamika masyarakat
indonesia berkembang dengan sangat cepat sehingga memerlukan kejelasan
sikap secara ideologis.
2. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologu tertutup.
3. Pengalaman sejarah politik bangsa indonesia masa lalu.
4. Tekad membangkitkan kembali kesadaran bangsa indonesia terhadap nilai-
nilai dasar pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkannya secara
kreatif dan dinamis dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
B. Tiga Dimensi Ideologi Pancasila
Pancasila sebagai ideologi memiliki dimensi, yaitu:
1. Dimensi Realitas (bersumber dari nilai riil)
2. Dimensi Idealitas (mengandung cita-cita)
3. Dimensi Fleksibilitas (bersifat terbuaka)
C. Tingkatan Nilai Ideologi Pancasila
1. Nilai Dasar
2. Nilai Instrumental
3. Niali Praktis
8
BAB III
IDENTITAS NASIONAL
A. Hakikat Bangsa
Hakikat bangsa dapat diartikan sebagai masyarakat yang berada dalam suatu daerah
yang satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat istiadat yang tunduk pada kedaulatan
negaranya pada kekuasaan tertinggi.
B. Identitas Nasional
Identitas nasional adalah ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis
membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.
Faktor – faktor pendukung kelahiran identitas nasional :
a. Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis-ekologis dan demografis
b. Faktor subjektif, yang meliputi:
Primordial (kepercayaan terhadap apa yang diyakinisejak pertama)
Sakral (kesamaan agama yang dipeluk masyarakat dan diakui)
Tokoh (kepemimpinan dari tokoh yang disegani dan dihormati)
Bhineka tunggal ika (kesediaan bangsa untuk bersatu dalam
perbedaan)
Sejarah (persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu)
Kelembagaan
9
1. Identitas Cultural Unity atau Identitas Kesukubangsaan, bersifat askriptif, bersifat
alamiah primer, dan etnik.
2. Identitas Political Unity atau Identitas Kebangsaan, bersifat buatan, sekunder, etis
dan nasional.
C. Hakikat Negara
1. Arti Negara
Negara adalah kelompok sosial yang bertempat tinggal disuatu wilayah yang
dibawah lembaga politik dan pemerintahyang efektif.
2. Unsur –Unsur Negara
a. Unsur konstitutif, meliputi rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat
b. Unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain.
3. Teori Terjadinya Negara
a. Secara teori, antara lain Teori hukum alam, Teori ketuhanan, Teori perjanjian
b. Proses terjadinya negara di zaman modern, yaitu penaklukan, peleburan,
pemecahan, pemisahan diri, perjuangan atau revolusi, penyerangan/pemberian,
pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.
4. Fungsi dan Tujuan Negara
Fungsi negara yaitu,
a. Fungsi Legislatif, membuat undang-undang
b. Fungsi Eksekutif, melaksanakan undang-undang
c. Fungsi Yudikatif, mengawasi agar semua peraturan ditaati.
Tujuan Negara (menurut Plato), yaitu memajukan kesusilaan manusia, baik
sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.
10
D. Bangsa dan Negara Indonesia
1. Hakikat Negara Indonesia
Hakikat negara Indonesia adalah negara kebangsaan modern yaitu negara yang
pembentukannya berdasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme.
2. Proses terjadinya Negara Indonesia
a. Dimulai dari proklamasi
b. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan
c. Kehendak bersama
d. Menyusun alat-alat kelengkapan negara
3. Ciri-ciri, Tujuan, dan Visi Negara Indonesia
Cita- cita negara Indonesia adalah mewujudkan negara Indonesia bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan negara Indonesia tejabar dalam
pembukaan UUD 1945 alenia IV.
E. Identitas Nasional
Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu
Sang Merah Putih. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lambang negar yaitu
Garuda Pancasila. Semboyan negar yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dasar falsafat negara
yaitu Pancasila. Hukum dasar negara adalah UUD 1945. Bentuk negara yaitu
kesatuan. Konsepsi wawasan nusantara. Kebudayaan daerah yang telah diterima
sebagai kebudayaan nasional.
F. Pancasila sebagai kepribadian dan Identitas Nasional
11
Pada hakekatnya bersumber pada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki
oleh bangsa negara Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
BAB IV
DEMOKRASI INDONESIA
A. Konsep dan Hakekat Demokrasi
1. Konsep Demokrasi
Kata demokrasi bersala dari Yunani yaitu terdiri dari dua kata “demos artinya
rakyat” dan “kratos/kratein berarti kekuasaan atau berkuasa”. Dalam sistem
pemerintahan demokrasi kekuasan tertinggi berada di tangan rakyat.
2. Hakekat Demokrasi
Konsep demokrasi bukanlah konsep yang bersifat statis, sebaliknya ia merupakan
konsep yang bersifat evolutif dan dinamis. Menurut William Ebenstein(1994)
mengemukakan bahwa demokrasi memuat sejumlah nilai yang terjadi
kharakteristik ciri pengenal dan sekaligus pembeda). Nilai-nilai sebagaimana
dimaksud meliputi: Empirisme-rasional, Individualisme, Instrumentalisme
Negara, Voluntarisme, Hukum di balik hokum, Paralelisme cara/prosedur dan
tujuan, Musyawarah dan mufakat, Persamaan asasi manusia.
3. Variabel-Variabel dalam Pembangunan Demokrasi
Pembangunan demokrasi di tiap-tiap negara dipengaruhi oleh sejumlah variable
atau faktor. Variabel inilah yang pasa gilirannya mempengaruhi kemungkinan
(dan ketidakmungkinan), kecepatan( dan kelambatan), bahka keberhasial (dan
kegagalan) pembanguna demokrasi di tiap-tiap neraga.
12
4. Demokrasi di Indonesia
a. Macam dan Landasan
Di dalam UUD 1945 pada bagian Penjelasan Umum lalu periksa topik sistem
Pemerintahan Negara, pada bagian tersebut, dinyatakan bahwa:
Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat),
tdak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).
Sistem konstitusional Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi
(Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak
terbatas).
b. Karakteristik
Setiap bangsa dan negara memiliki ciri khas dalam menyelenggarakan
demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional Indonesia berdasarkan
filsafat bangsa Pancasila dan konstitusi Negara RI UUD 1945 sebagai berikut:
Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Hak Asasi Manusia,
Kedaulatan rakyat, Rakyat, Pemisahan Kekuasaan Negara, Otonomi Negara,
Supermasi Hukum (Rule of law), Peradilan yang bebas, Kesejahteraan Rakyat,
Keadilan Sosial.
c. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1. Sebelum Tahun 1945 (Pra Kemerdekaan)
2. Tahun 1945-1950 (Masa Revolusi)
3. Tahun 1950-1959 (Demokrasi Liberal)
4. Tahun 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin)
5. Tahun 1965-1998 (Demokrasi Pancasila)
6. Tahun 1998-1999 (Demokrasi di Masa Transisi)
13
7. Tahun 1999-2004 (Demokrasi di Masa Reformasi)
8. Tahun 2004-Sekarang (Demokrasi Kedailatan Rakyat)
5. Pendidikan Demokrasi
a. Rasional dan Landasan
Demokrasi tidak eksis secara tiba-tiba, atau eksis secara otomatis karena
faktor-faktor genetik. Sebaliknya, demokrasi eksis karena sengaja diadakan,
dibangun. Pendidikan demokrasi merupakan hal yang tidak dapat ditawar-
tawar lagi untuk terus diupayakan dan dilaksanakan melalui proses
pembelajaran.
b. Visi dan Misi
Visi dari pendidikan demokrasi adalah sebagai wahan substantif, pedagogis
dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap
dan keterampilan demokrasi dalam warga negara melalui pengalaman hidup
dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks.
c. Strategi/Pendekatan
Keberhasilan pembelajaran demokrasi sebagai suatu seni akan ditentuakn oleh
prinsip-prinsip pembelajaran interaktif.
d. Model Pembelajaran
Model pembelajarannya menerapkan pendekatan fungsional dan pendekatan
berbasis masalah.
14
BAB V
NEGARA DAN KONSTITUSI
A. Pengertian Negara dan Konstitusi
Pengertian Negara
Negara adalah organisasi kelompok manusia. Organisasi kelompok manusia itu
mendiami wilayah tertentu. Kelompok manusia itu mengakui adanya pemerintahan
yang berdaulat untuk mengurus tata-tertib dan keselamatannya. Berdasarkan
pengertian tersebut maka unsur-unsur negara tesebut, yaitu wilayah, rakyat,
pemerintah, dan kedaulatan. Unsur negara dapat dikelompokkan menjadi:
1. Bersifat Konstitutif (terdapat wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat),
2. Bersifat Deklaratif (adanya tujuan negara, UUD, pengakuan dari negara lain).
Tujuan Negara tertuang pada pembukaan UUD 1945 alenia IV. Fungsi Negara:
o Menjaga ketertiban demi mencapai tujuan bersama
o Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
o Mengusahakan pertahanan
o Menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan peradilan.
Tujuan Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yaitu:
15
Indonesia adalah Negara Berdasarkan Atas Hukum. Pemerintahan Berdasarkan
Sistem Konstitusional. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat. Presiden
ialah penyelenggara pemerintah Negara tertinggi disamping MPR dan DPR. Presiden
tidak bertanggung jawab kepada MPR dan DPR. Menteri Negara ialah pembantu
Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala Negara tidak
tak terbatas. Kelembagaan Negara Republik Indonesia, yaitu:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
d. Badan Pengawas Keuangan (BPK)
e. Mahkamah Agung (MA)
f. Komisi Yudisial (KY)
g. Mahkamah Konstitusi (MK)
h. Presiden dan Wakil Presiden
Konstitusi bagi suatu negara adalah keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan
mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata
hubungan secara timbal balik antara pemerintahan negara dan orang yang berada
dibawah pemerintahannya. Sifat konstitusi , yaitu : bersifat normal, bersifat material,
bersifat fleksibel, bersifat kaku (rigid).
B. Konstitusi pada Negara Republik Indonesia
Mekanisme demokrasi Pancasial tercantum dalam penjelasan UUD 1945 dan
dijabarkan lebih lanjut dalam sistem pemerintahan negara sebagai berikut:
a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
16
b. Indonesia menggunakan sistem konstitusional
c. Kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan MPR
d. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara dibawah Majelis
e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
f. Menteri negara adalah pembantuPresiden dan tidak bertanggung jawab kepada
DPR
g. Kekuasaan kepala negara tidak tebatas.
Perubahan UUD 1945 bertujuan sebagai penyempurnaan aturan dasar yang berkaitan
dengan negara. Indonesia sampai saat ini telah melakukan 4 kali amandemen atau
perubahan UUD 1945.
17
BAB VI
NEGARA HUKUM
A. PENDAHULUAN
Berbicara tentang cita hukum (rechtsidee) Republik Indonesia yang diproklamasikan
tanggal 17 Agustus 1945, suatu republik kerakyatan (demokratik) yang didirikan oleh
pejuang –pejuang bangsa dengan semboyan . . . dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Cita ini dirumuskan secara singkat bahwa Negara Republik Indonesia adalah bahwa dalam
Negara hukum, kekuasaan itu tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum.
Negara hukum adalah Negara berdasarkan hukum, kekuasaan itu tunduk dan patuh pada
hukum. Apalagi ketentuan mengenai Negara hukum ini dalam perubahan ketiga pada tahun
2001 konsep Negara hukum atau rechtsstaat yang sebelumnya hanya tercantum dalam
penjelasan, dirumuskan secara yuridis konstitusional dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara
republic Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia ialah Negara
hukum”.
Badai krisis multidimensi melanda bangsa ini lalu belum juga mereda. Berbagai
persoalan bangsa justru semakin menumpuk sementara upaya-upaya untuk keluar dari
permasalahan belum juga memperlihatkan hasilnya.
B. PEMBAHASAN
18
Indonesia berdasarkan UUD 1945 berikut perubahan-perubahannya adalah negara
hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka.
Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi
Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH ada dua belas ciri penting dari negara
hukum diantaranya adalah : supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas,
pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak
memihak. peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia,
bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol
sosial.
Tipe Negara Hukum
Tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara
dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. Negara hokum timbul ebagai reaksi
terhadap kekuasaan raja-raja yang absolute. Ada 3 tipe Negara hukum, yaitu :
a. tipe Negara Hukum Liberal
Tipe Negara hukum Liberal ini menghandaki suopaya Negara berstatus pasif artinya
abhwa warga Negara harus tunduk pada peraturan-peraturan Negara. Penguasa dalam
bertindak sesuai dengan hukum. Disini kaum Liberal menghendaki agar penguasa dan yang
dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi
penguasa.
b. tipe Negara Hukum Formil
19
Negara hukum Formil yaitu Negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari
rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan
undang-undang. Negara Hukum formil ini disabut juga dengan Negara demokratis yang
berlandaskan Negara hukum.
c. tipe Negara Hukum Materiil
Negara Hukum Materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari
Negara Hukum Formil; tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atat berlaku
asas legalitas, maka dalam negara hukum Materiil tindakan dari penguasa dalam hal
mendesak demi kepentingan warga Negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-
undang atau berlaku asas Opportunitas.
ARISTOTELES, merumuskan Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas
hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi
tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu
diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik.
Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan
bagi pergaulan antar warga negaranya .maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah
manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan
keseimbangan saja.
Ditinjau dari sudut sejarah, pengertian Negara hukum berbeda-beda diantaranya :
Negara Hukum Eropa Kontinental
20
Negara Hukum Eropa Kontinental ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan Negara
hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam
masyarakat. Konsep Negara hukum ini dikenal dengan Negara hukum liberal atau Negara
hukum dalam arti sempit atau “nachtwakerstaat”
Dikatakan Negara hukum liberal, karena Kant dipegaruhi oleh faham liberal yang menentang
kekuasaan absolute raja pada waktu itu.
Dikatakan Negara hukum dalam arti sempit, karena pemerintah hanya bertugas dan
mempertahankan hukum dengan maksud menjamin serta melinungi kaum “Boujuis” (tuan
tanah) artinya hanya ditujukan pada kelompok tertentu saja.
Dikatakan Nechtwakerstaat ( Negara penjaga malam ), karena Negara hanya berfungsi
menjamin dan menjaga keamana dalam arti sempit( kaum Borjuis).
Menurut Kant, untuk dapat disebut sebagai Negara hukum harus memiliki dua unsure pokok,
yaitu :
~ adanya perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia
~ adanya pemisahan kekuasaan
Pada suatu welvaarstaat tugas pemerintah adalah mengutamakan kepentingan seluruh
rakyat. Dalam mencampuri urusan kepentingan rakyat pemerintah harus dibatasi oleh
undang-undang. Apabila timbul perselisihan antara pemerintah dengan rakyat akan
diselesaikan oleh peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Peradilan ini harus memenuhi
dua persyaratan yaitu pertama, tidak memihak ke pihak manapun dan yang kedua, petugas-
petugas peradilan ini haruslah terdiri dari orang yang ahli dalam bidang-bidang tersebut.
Negara Hukum Anglo Saxon (Rule Of Law)
21
Negara Anglo Saxon tidak mengenal Negara hukum atau rechtstaat, tetapi mengenal
atau menganut apa yang disebut dengan “ The Rule Of The Law” atau pemerintahan oleh
hukum atau government of judiciary.
Menurut A.V.Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok :
~ Supremacy Of Law
Dalam suatu Negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan
harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum
tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum
dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk
melindungi kepentingan rakyat.
~ Equality Before The Law
Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama
(sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan
rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-
undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan
merasa kebal hukum. Pada prinsipnya Equality Before The Law adalah tidak ada tempat bagi
backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backine terhadap yang benar.
Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD
1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas
hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat
pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang
termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan-tujuan ini
22
diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan
berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.
Idealitas negara berdasarkan hukum ini pada dataran implementasi memiliki
karakteristik yang beragam, sesuai dengan muatan lokal, falsafah bangsa, ideologi negara,
dan latar belakang historis masing-masing negara. Oleh karena itu, secara historis dan praktis,
konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Qur’an
dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang
dinamakan rechtsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (rule of law), konsep
socialist legality, dan konsep negara hukum Pancasila.
Tindakan Pemerintahan dalam Negara Hukum
Pengertian Tindakan Pemerintahan
Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan biasa
(feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum (rechtshandeli-ngen). Dalam kajian hukum, yang
terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam katagori kedua, rechtshandelingen.
Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan pemerintahan
memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut :
• Perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Penguasa
maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurs-organen) dengan prakarsa dan
tanggung jawab sendiri.
23
BAB VII
GEOPOLITIK (WAWASAN NUSANTARA)
1. Pengertian Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara. Wawsan berasal dari kata
wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau pengelihatan indrawi.
Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Wwasan
artinya pandangan, tinjauan, pengelihatan tanggapan indrawi. Wawasan berarti pula cara
pandang dan cara melihat.
Secara Termilogis
Wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat sebagai berikut:
1. Prof. Wan Usman
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah
airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
24
2. GBHN Tahun 1998
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri
dan lingkungannya dengan mengutamakan pearsatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayahnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
Dengan kata lain, wawasan nusantarauan adalah persatuan bangsa dan kesatuan
wilayah sebagai salah satu konsep ketatanegaraan RI.
2. Latar Belakang Terbentuknya Wawasan Nasional Bangsa
A. Segi Historis atau Sejarah
Dari segi historis, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bsngsa yang bersatu
dengan wilayah yang satu adalah karena : (1) Kita pernah mengalami kehidupan
sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah; (2) Kita pernah mengalami memiliki
wilayah yang terpisah –pisah.
Perkembangan semangat bangsa Indonesia dpat dikategorikan dalam kurun waktu
sebagai berikut:
1. Zaman perintis 1908: muncul pergerakan nasional Budi Oetomo.
2. Zaman Penegas: Ikrar Sumpah Pemuda
3. Zaman Pendobrak 1945: Proklamasi kemerdekaan Indonesia
Keluarnya deklarasi Juanda 1957 melahirkan konsep Wawasan Nusantara dimana laut
tidak lagi sebagai pemisah tetapi penghubung.
B. Segi Geografis dan sosial Budaya
25
Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa Indonesia antara lain:
a. Indonesia negara maritim atau kepulauan
b. Luas wilayah Indonesia 5.192 juta km (luas daratan: 2.027 juta km; luas laut:
3.166 juta km)
c. Jarak utara selatan 1.888 km; jrak timur barat 5.110 km
d. Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudera
e. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa
f. Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim
g. Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu mediterania dan sirkum
pasifik
h. Berada pada 6° LU - 11°LS serta 95°BT - 141°BT
i. Wilayahnya subur, kaya akan flora dan fauna serta SDA
j. Memiliki etnik dan kebudayaan yang beragam
k. Memiliki jumlah penduduk yang besar dengan jumlah diatas 220 juta iwa
C. Segi Geopolitik dan Kepentingan Nasional
Geopolitik adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang fenomena politik dari aspek
geogrfi. Orang Indonesia yang pertama kali mengaitkan geopolitik dengan Indonesia adalah
Ir. Soekarno. Berdasarkan geopolitik wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari
sabang sampai merauke.
3. Konsepsi Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara sebagai landasan fisional dan geopoitik merupakan perwujudan
ideologi Pancasila yang mengarahkan visi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesatuan dan
keserasian dalam berbagai bidang kehidupan nasional. Konsepsi wawasan nusantara 26
dituangkan dalam peraturan perundang – undangan, yaitu dalam TAP MPR mengenai GBHN
secara berturut – turut adalah:
1. TAP MPR NO.IV/MPR/1973
2. TAP MPR NO.IV/MPR/1978
3. TAP MPR NO.II/MPR/1983
4. TAP MPR NO.II/MPR/1988
5. TAP MPR NO.II/MPR/1993, serta
6. TAP MPR NO.II/MPR/1998
4. Perwujudan Wawasan Nusantara
a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik meliputi:
1. Kewilayahan nasional
2. Persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai cita-cita naional
3. Kesatuan falsafah dan ideologi negara: dan
4. Kesatuan hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi meliputi:
1. Kepemilikan bersama kekayaan efektif maupun potensi wilayah nusantara
2. Pemerataan hasil pemanfaatan kekayaan wilayah nusantara
3. Keserasian dan keseimbangan tingkat pengembangan ekonomi seluruh daerah
c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial Budaya
27
1. Pemerataan keseimbangan dan persamaan dalam kemajuan masyarakat serta adany
2. Keselarasan kehidupan yang sesama dalam kemajuan bangsa
3. Mempersatukan corak ragam budaya yang ada sebagai kekayaan nasional budaya
bangsa
d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan
meliputi:
1. Persamaaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam rangka membela
negara dan bangsa
2. Ancaman terhadap suatu pulau atau daerah dianggap sebagai suatu ancaman terhadap
seluruh bangsa dan negara
7.5 Unsur Dasar Wawasan Nusantara
Konsepsi wawasan nusantara terdiri dari tiga unsur dasar yaitu
a) Wadah (contour) meliputi seluruh wilayah Indonesia
b) Isi (content) adalah aspirasi, cita – cita, serta tujuan nasional
c) Tata Laku (conduct) adalah hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata
laku batiniyah dan lahiriyah.
28
DAFTAR PUSTAKA
Harsawaskita, A. 2007. Great Power Politics di Asia Tengah: Suatu Pandangan Geopolitik
dalam Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional. Bandung: Graha Ilmu.
Rina. 2011. “Makalah Kewarganegaraan”. Meirinaraspalia Wordpress.
http://meirinaraspalia.wordpress.com/2011/05/24/makalah-kewarganegaraan/. Diakses
pada tanggal 14 Maret 2011.
Satrio, Yoggy. 2011. “Pengertian dan Asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia”.
Apadefinisinya blogspot. http://apadefinisinya.blogspot.com/2008/05/ketahanan-
nasional.html. Diakses pada tanggal 15 Maret 2011.
Sukandar, Feri. 2011. “Ideologi Liberalisme”. Universitas Komputer Indonesia.
Hidayat, I.Mardiyono. 1983. Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya
dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam. Surabaya: Usaha Nasional.
29