IPSAS 19PROVISI,

LIABILITAS KONTIJENSI DAN ASET KONTIJENSI

OLEH:

1. DENDY RAHARDYAN2. NANDA MULIAANRA3. RAHMAWATI PERDANI S

IPSAS SAP TUJUAN:Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

Tidak Mengatur

Ruang Lingkup:1) Suatu entitas yang mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan di bawah dasar akrual akan berlaku Standar ini dalam akuntansi untuk provisi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi, kecuali:a) provisi dan kewajiban kontinjensi yang timbul dari manfaat sosial yang diberikan oleh

entitas yang tidak menerima pertimbangan yang kurang lebih sama dengan nilai barang dan layanan yang disediakan, secara langsung imbalan dari penerima manfaat;

b) Dihapusc) kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebutbersifat memberatkan;d) Kontrak asuransi termasuk dalam ruang lingkup standar akuntansi internasional atau

nasional yang relevan yang berhubungan dengan kontrak asuransi;e) Hal-hal yang dicakep dalam IPSAS lain;f) Yang timbul sehubungan dengan pajak penghasilan atau setara pajak penghasilang) Yang timbul dari imbalan kerja, kecuali pesangon karyawan yang timbul sebagai akibat dari

restrukturisasi, seperti yang diatur dalam Standar ini.

2) Standar ini berlaku untuk semua entitas sektor publik selain BUMN

Tidak Mengatur

IPSAS SAP PENGERTIAN:Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam hal ini:a) berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi, atau pernyataan

baru yang cukup spesifi k, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan

b) akibatnya, entitas telah menciptakan ekspektasi valid kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi adalah:c) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi

pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau

d) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena

(i) tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi (selanjutnya disebut sebagai “sumber daya”) untuk menyelesaikan kewajibannya; atau

(ii)jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kontrak Eksekutori adalah kontrak di mana tidak ada pihak telah melakukan kewajibannya, atau kedua belah pihak telah dilakukan sebagian kewajibannya sampai batas yang sama.

Tidak Ada menyebutkan

Tidak Ada Menyebutkan

Menyebutkan dalam SAP Lampiran 1-

PSAP 09

Tidak Ada Menyebutkan

IPSAS SAP Kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari:a) suatu kontrak (secara eksplisit atau implisit);b) peraturan perundang-undangan; atauc) pelaksanaan produk hukum lainnya.Peristiwa yang mengikat adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum

atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif lain kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut.

Sebuah kontrak memberatkan adalah kontrak untuk pertukaran aset atau jasa di mana biaya tak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima dari kontrak tersebut.

Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti.

Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah:d) lingkup kegiatan usaha entitas; ataue) cara mengelola usaha.

HUBUNGAN ANTARA PROVISI DAN LIABILITAS KONTIJENSIf) Secara umum, semua provisi bersifat kontinjensi karena tidak pasti dalam

jumlah atau waktu. Tetapi, dalam Pernyataan ini istilah “kontinjensi” digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya baru dapat dipastikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih yang tidak pasti di masa depan dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Di samping itu, istilah “liabilitas kontinjensi” digunakan untuk liabilitas yang tidak memenuhi kriteria pengakuan.

Tidak Ada menyebutkan

Kewajiban Diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan

jumlahnya belum pasti(PSAP 9)

Tidak Ada menyebutkan

Tidak Ada menyebutkan

IPSAS SAPb) Pernyataan ini membedakan berbagai istilah berikut:• provisi yang diakui sebagai liabilitas (dengan asumsi dapat dibuat estimasi andal) karena provisi tersebut merupakan kewajiban masa kini dan kemungkinan besar (probable) mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan

2) liabilitas kontinjensi yang tidak diakui sebagai liabilitas karena liabilitas kontinjensi tersebut merupakan salah satu dari berikut ini:•kewajiban potensial karena belum pasti apakah entitas memiliki kewajiban kini yang akan menimbulkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; atau•kewajiban kini yang tidak memenuhi criteria pengakuan dalam Pernyataan ini (karena tidak besar kemungkinannya (not probable) bahwa penyelesaian kewajiban tersebut mengakibat kan arus keluar sumber daya atau yang mengandung manfaat ekonomi karena estimasi memadai yang andal mengenai jumlah kewajiban tidak dapat dibuat).

PENGAKUAN

PROVISIProvisi diakui jika:a) entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai

akibat peristiwa masa lalu;b) kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber

daya yang mengandung manfaat ekonomi; dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui.

Tidak AdaMenyebutkan

Tidak Mengatur

IPSAS SAPLIABILITAS KONTIJENSI:Entitas tidak diperkenankan mengakui liabilitas kontijensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, seperti disyaratkan di paragraf 86, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil.

Jika entitas bertanggung jawab secara masing-masing dan bersama dengan pihak lainnya (tanggung renteng) atas suatu kewajiban, maka bagian kewajiban yang diharapkan akan dipenuhi oleh pihak-pihak lain diperlakukan sebagai liabilitas kontinjensi.

Liabilitas kontinjensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, liabilitas kontinjensi terus menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi bertambah sehingga menjadi kemungkinan besar (probable). Jika timbul kemungkinan besar bahwa arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan suatu unsur yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai liabilitas kontinjensi, maka entitas mengakui provisi dalam laporan keuangan pada periode saat perubahan menjadi kemungkinan besar tersebut terjadi (kecuali dalam keadaan yang sangat jarang, ketika estimasi andal tidak dapat dibuat).

Disebutkan di dalam Buletin Teknis SAP Nomor 8

Tentang Akuntansi Utang

IPSAS SAPASET KONTIJENSIEntitas tidak diperkenankan mengakui aset kontijensi

• Aset kontinjensi biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diharapkan, dimana (a) tidak sepenuhnya dalam kendali entitas, dan (b) menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomi atau potensi pelayanan kepada entitas. Misalnya, klaim yang sedang diusahakan entitas melalui proses hukum yang hasilnya belum pasti.

•Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mung kin tidak pernah terealisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, maka aset tersebut bukan merupakan aset kontinjensi, melainkan diakui sebagai aset.

•Aset kontinjensi diungkapkan jika terdapat ke mungkinan besar arus masuk manfaat ekonomi akan diperoleh entitas sebagaimana diatur di paragraf 105.

•Aset kontinjensi dikaji secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa entitas akan menerima arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas akan mengakui aset dan penghasilan terkait dalam laporan keuangan pada periode timbulnya kepastian tersebut. Akan tetapi, jika yang timbul hanya kemungkinan besar (bahwa entitas akan memper oleh arus masuk manfaat ekonomi), maka entitas mengung kapkannya sebagai aset kontinjensi (lihat paragraf 105).

Tidak Mengatur Mengenai Aset Kontijensi

IPSAS SAPPENGUKURAN

Estimasi TerbaikJumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.

Risiko dan KetidakpastianDalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, entitas mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mem penga ruhi berbagai peristiwa dan keadaan.

NILAI MASA KINIJika dampak nilai waktu dari uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban.Tingkat diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas yang bersangkutan. Tingkat diskonto tidak boleh mencerminkan risiko yang sudah diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa depan.

PERISTIWA MASA DEPANPeristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti obyektif bahwa peristiwa itu akan terjadi.

Tidak Ada Mengatur Mengenai Pengukuran

Provisi

IPSAS SAPRENCANA PELEPASAN ASETKeuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi.

PENGGANTIANJika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi.

Dalam laporan kinerja keuangan, beban yang terkait dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya.

PERUBAHAN PROVISIProvisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

PENGGUNAAN PROVISIProvisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukanprovisi.

Tidak Ada Mengatur Mengenai Pengukuran

Provisi

IPSAS SAPKerugian OPerasi Masa DepanProvisi tidak boleh diakui untuk kerugian operasi masa depan.

KONTRAK MEMBERATKANJika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi.

RestrukturisasiBerikut adalah contoh peristiwa yang dapat digolongkan sebagai restrukturisasi:a) Penghentian atau pelepasan suatu kegiatan atau jasa;b) Penutupan kantor cabang atau penghentian kegiatan instansi

pemerintah di lokasi tertentu atau wilayah, atau relokasi kegiatan dari satu daerah ke daerah lain;

c) Perubahan struktur manajemen, misalnya, menghilangkan lapisan manajemen atau layanan eksekutif, dan

d) Reorganisasi mendasar yang berdampak material pada sifat dan fokus operasi entitas.

Penjualan atau Pengalihan OperasiTidak ada kewajiban timbul sebagai akibat dari penjualan atau pengalihan operasi sampai entitas berkomitmen untuk penjualan atau pengalihan, yaitu, ada kesepakatan yang mengikat.

Tidak Ada Mengatur

IPSAS SAPPENGUNGKAPANUntuk setiap jenis provisi, entitas mengungkapkan:1. nilai tercatat pada awal dan akhir periode;2. provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk

peningkatan jumlah provisi yang ada;3. jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada

provisi selama periode bersangkutan;4. jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode

bersangkutan; dan5. peningkatan, selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini yang

timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto.

Informasi komparatif tidak disyarat.

Untuk setiap jenis provisi, entitas mengungkapkan:6. uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus

keluar sumber daya ekonomi terjadi;7. indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut.

Jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, maka entitas mengungkap kan asumsi utama yang mendasari prakiraan peristiwa masa depan sebagaimana diatur di paragraf 58; dan

8. jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut.

SAP tidak mengatur secara khusus mengenai pengungkapan Provisi dikarenakan memang belum adanya pengaturan mengenai Provisi, kewajiban kontiensi, dan aset kontijensi pada SAP.

Akan tetapi, hal ini bisa kita kategorikan kedalam point terakhir (G) yang mengharuskan pengungkapan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

IPSAS SAPDimana suatu entitas memilih untuk mengakui dalam laporan keuangannya provisi untuk manfaat sosial dimana mereka tidak menerima pertimbangan yang kira-kira sama dengan nilai barang dan jasa yang disediakan, imbalan langsung dari penerima manfaat, itu akan membuat pengungkapan yang diperlukan dalam paragraf 97 dan 98 sehubungan provisi tersebut.

Kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian adalah kecil, entitas mengungkapkan untuk setiap jenis liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan, uraian ringkas mengenai karakteristik liabilitas kontinjensi dan, jika praktis:1. estimasi dari dampak keuangannya yang diukur

sesuai dengan ketentuan paragraf 44-62;2. indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan

jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan3. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

SAP tidak mengatur secara khusus mengenai pengungkapan Provisi dikarenakan memang belum adanya pengaturan mengenai Provisi, kewajiban kontiensi, dan aset kontijensi pada SAP.

Akan tetapi, hal ini bisa kita kategorikan kedalam point terakhir (G) yang mengharuskan pengungkapan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

OPINI / ARGUMENT PENYAJISeperti yang kita ketahui bahwa SAP terdiri dari Lampiran I (Accrual Basis)

dan Lampiran II (CTA). Sampai saat sekarang laporan keuangan pemerintah kita masih dalam masa transisi dari Cost Toward Accrual menuju Accrual Basis. Selama masa ini dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah masih menggunakan lampiran II SAP yang pada TA 2015 tidak akan berlaku lagi.

IPSAS 19 tentang Provisi, Kewajiban Kontijensi, dan Aset Kontijensi sebagaimana tertuang dalam Ruang Lingkupnya bahwa Standar ini akan berlaku pada entitas yang menerapkan Basis Kas.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa disaat sekarang, kita belum begitu mendesak untuk mengatur dan menuangkan IPSAS ini dalam SAP kita dikarenakan kita masih belum menerapkan basis akrual sepenuhnya, dimana transaksi yang dilakukan pemerintah masih diatur dengan peraturan yang mengakomodai basis cost toward accrual yang masih kita terapkan sekarang.

Akan tetapi, jika nantinya kita telah menggunakan basis akrual sepenuhnya dan dengan pertimbangan cost and benefit (tingkat keterjadian transaksi ini dibandingkan dengan biaya penyusunan standarnya), bukan tidak mungkin kita mengadopsi IPSAS 19 ini sesuai dengan tingkat kebutuhan di Pemerintahan kita.

TERIMA KASIH