Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah

Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami Panjatkan Ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa atas Berkah dan Hidayah-Nya sehingga Inspektorat Kabupaten Mamuju
Tengah dapat menyelesaikan Revisi atas Perubahan Rencana Strategis (
RENSTRA ) Inspektorat Tahun Anggaran 2016 - 2021.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pada Pasal 3 Ayat 1 dimana
disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional Mencakup
Penyelenggaraan Perencanaan Makro Semua Fungsi Pemerintahan Yang Meliputi
Semua Bidang Kehidupan Secara Terpadu Dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan,Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah,dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah,Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut,cakupan Perencanaan Pembangunan nasional
Perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain,menjamin terciptanya
integrasi,sinkronisasi,dan sinergi baik antar daerah,antar ruang,antar waktu,antar
fungsi pemerintah,maupun antara pusat dan daerah.
Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah tahun
2016-2021 akan digunakan sebagai pedoman dan arah dalam menyusun Rencana
Kerja ( Renja ), Rencana Kerja Anggaran ( RKA ), Rencana atau Program dan
Kegiatan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan ( Lakip )
kedepannya, oleh karena itu diharapkan Dokumen Perubahan Rencana
Strategis Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dapat menjadi acuan
Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah 2016- 2021
2
pengawasan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah
yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).
Dalam penyusunan laporan ini melibatkan Sub.bagian Perencanaan
beserta seluruh pejabat FungsionaI dan Struktural pada Inspektorat Kabupaten
Mamuju Tengah, kami menyadari bahwa isi laporan ini tentunya masih banyak
kekurangan yang terdapat didalamnya, oleh karena itu kritik dan saran yang
bersifat membangun tentu sangat kami harapkan untuk perbaikan perencanaan
dimasa yang akan datang.
Mudah-mudahan dengan disusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Mamuju
Tengah tahun 2016 - 2021 ini dapat menjadi sumbangsih dan sumber informasi yang
di butuhkan oleh semua pihak,terima kasih.
Tobadak, 31 Agustus 2018
3
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................. 6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat ............................... 9
2.2 Sumber Daya Aparatur ........................................................................................... 19
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat ........................................................................... 28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat ..... 29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT ................... 32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pelayanan Inspektorat 32
3.2 Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah ............................................................................................... 36
3.4 Telaah RTRW dan Kegiatan Lingkungan Hidup Strategis, Penen-
tuan Isu-isu Strategis .............................................................................................. 48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ....................................................................................... 53
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah .............. 53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .................................................................. 56
4
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SERTA PENDANAAN ......................... 58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ....................................... 64
BAB VIII PENUTUP …………………………………………………………………. …………………… 89
5
satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan
Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah
Terpilih . Rencana strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD
adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 ( lima) tahun.
Penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam
mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan capaian program
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) ke dalam penyusunan
Renstra OPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PerangkatPerangkat
Daerah.
Renstra OPD, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman
kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan
yang termuat dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian
sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.
Proses penyusunan Renstra Inspektorat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu
persiapan penyusunan Renstra OPD; penyusunan rancangan Renstra OPD;
penyusunan rancangan akhir Renstra OPD; dan penetapan Renstra OPD. Proses
penyusunan Renstra Inspektorat dilakukan dengan mengikuti bagan alir tahapan
penyusunan Renstra OPD Provinsi seperti yang digambarkan dibawah ini
Organisasi Perangkat Daerah (OPD ) merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya yang perlu
didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi.
Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan
serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk
diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang
telah ditetapkan sebelumnya.
6
Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah yang berkedudukan sebagai
dokumen perencanaan induk Kabupaten Mamuju Tengah untuk lima tahun ke depan.
Renstra ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin
dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendukung pembangunan
daerah 5 (lima) tahun ke depan dengan fokus utama adalah Pembinaan dan pengawasan
untuk mencapai penyelenggaraan Clean and Good Govermance Kabupaten Mamuju
Tengah.
Diagaram1 :
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7
Pedoman
Input
RK
PP
8
Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra OPD sangat menentukan kualitas
dokumen Renstra OPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam
menyusun rancangan Renstra OPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan
program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh OPD selama lima tahun, baik
untuk mendukung visi/misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan
dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi OPD terkait.
Untuk penyusunan rancangan Renstra OPD provinsi, dilakukan review Renstra K/L
dan Renstra OPD kabupaten/kota, yang mencakup tujuan dan sasaran yang akan dicapai
dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L, program prioritas K/L dan target kinerja
serta lokasi program prioritas, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota, dan program prioritas OPD kabupaten/kota dan
target kinerja serta lokasi program prioritas. Untuk penyusunan rancangan Renstra OPD
kabupaten/kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra OPD provinsi, yang mencakup
tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L,
program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas, tujuan dan sasaran
yang akan capai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD Provinsi, dan program
prioritas OPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
1.2 Landasan Hukum
mengacu pada:
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75
Tambahan Lembaran Negara No. 3851);
2 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat ( 6 );
3 Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II
di Sulawesi;
4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN);
9
5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
tanggung Jawab dan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunaan
Nasional;
7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah
8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional, tahun 2005-2025;
9 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); Sebagaimana Telah mengalami perubahan
atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679 )
10 Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11 Undang-Undang No.4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah
dalam Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Negara Tahun 2001 No,. 62);
13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 77, Tambahan Lembaran Negara No.
4106);
14 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 4593);
15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah,
Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota;
17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10
18 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan,Pengendalian,dan Evaluasi Pembangunan daerah,Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
21 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah No.6 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Mamuju Tengah.
1.3 Maksud dan Tujuan
2021.
Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan pencapaian visi,misi dan kinerja yang
direncanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang sejalan dengan visi, misi dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun
2016-2021.
yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun pada
PerangkatPerangkat Daerah (OPD) disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian,dan Evaluasi
Pembangunan daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
11
Daerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah
tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber
daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian kinerja OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
Renstra periode sebelumnya, dan mengulas peluang dan tantangan utama yang
masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan OPD,telaahan visi, misi dan
program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan
penentuan isu-isu strategis.
Menguraikan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan kondisi yang
diharapkan.
Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Inspektorat
dalam jangka lima tahun kedepan
12
Menggambarkan program dan kegiatan yang terkait dengan Pembagian Urusan
dan Rencana Strategis Kementerian yang melekat pada Inspektorat Kabupaten
Mamuju Tengah.
Memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukungpencapaian tujuan dan sasaran RPJMDTahun 2016-2021.
BAB VIII PENUTUP
13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
Sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja InspektoratKabupaten Mamuju Tengahmerupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspekturbertanggungjawab
langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari
sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaannya Inspektorat Kabupaten mempunyai
tugasmelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten dan
pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah kabupaten
TUGAS DAN FUNGSI
1) Inspektorat membantu tugas Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintah di daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa
dan urusan pemerintahan desa.
a. Perencanaan program pengawasan;
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat.
SUSUNAN JABATAN ORGANISASI
a. Inspektur;
c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
14
Inspektur
membina pelaksanaan kegiatan tugas pokok Inspektorat. Dalam melaksanakan tugas
inspekturmempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengawasan pelaksanaan
urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; dan
c. Pembinaan pelaksanaan tugas pokok Inspektorat.
(1) Untuk melaksanakan tugas dan Inspektur mempunyai uraian tugas :
a. Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja,
kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Inspektorat;
b. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan monitoring tugas-tugas pengawasan urusan
pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan
desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
d. Merumuskan hasil pengawasan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa;
kelompok jabatan fungsional;
menindaklanjuti perumusan hasil pengawasan urusan pemerintah di daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan
urusan pemerintahan desa;
lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Inspektorat;
h. Merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
15
perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan serta fasilitasi penyiapan
bahan koordinasi pengawasan dan pelayanan admnistratif dan fungsional di bidang
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi umum.
(2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris inspektorat mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian
dan umum;
dan program kerja pengawasan;
hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
d. Pelaksanaan penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional;
dalam rangka;
g. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, sekretaris inpektorat mempunyai uraian
tugas :
b. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di
bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dan umum;
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan
program kerja pengawasan;
e. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan data dalam rangka
pembinaan teknis fungsional;
Pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan
pengaduan;
16
surat menyurat dan rumah tangga;
h. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi perundang-
undangan,Perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
j. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
k. Melaksanakan ketatausahan sekretariat;
m. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, bahan
LPPD, LKPJ Inspektorat;
pengambilan kebijakan;
p. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan, evaluasi dan
pelaporan, administrasi dan umum;
q. Melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
tugasKesekretariatan; dan
s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
17
1) Kepala subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyususunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanan
pengawasan serta penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian
rencana/program kerja pengawasan.
kepalaSubbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan bahan kebijakan dan pengelolaan program dan pelaporan;
b. Penyusunan, pengelolaan, penyajian laporan tugas-tugas bidang;
c. Penyusunan daftar usulan kegiatan masing-masing bidang;
d. Pengoordinasian dalam penyusunan rencana program kerja;
e. Pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data bahan evaluasi dan pelaporan;
f. Penyajian program dan pelaporan tugas-tugas bidang; dan
g. Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Inspektorat.
(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1)Dan (2),
kepala subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporanMempunyai uraian
tugas :
pelaporan;
perencanaan, evaluasi dan pelaporan pengawasan;
c. Melaksanakan pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di
bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan inspektorat;
d. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian bahan pengkoordinasian
penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
e. Melaksanakan penyusunan anggaran Inspektorat;
f. Melaksanakan penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
g. Melaksanakan penyiapan peraturan perundang-undangan;
h. Melaksanakan penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
i. Melaksanakan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan sistem informasi
Inspektorat;
18
strategis, LAKIP, bahan LPPD dan LKPJ Inspektorat;
k. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan
l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
m. Melaksanakan tugas operasional teknis dan administrate pelaksanaan kebijakan
teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
n. Melakanakan penyusunan bahan pengkajian bahan fasilitasi di bidang
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
pelaporan;
p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di
bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
(1) Kepala subbagian umum, keuangan dan kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta pelaksanaan urusan
tugas operasional dan administratif di bidang umum, keuangan dan
kepegawaian penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
(2) Dalam melaksanakan tugas kepala subbagian umum, keuangan dan
kepegawaian mempunyai fungsi :
b. Penyusun rencana anggaran inspektorat, pembukuan dan perhitungan
anggaran, verifikasi serta perbendaharan;
pengarsipan; dan
inspektorat.
19
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepala subbagian umum, keuangan dan
kepegawaian mempunyai uraian tugas :
kepegawaian;
umum, keuangan dan kepegawaian;
teknis di bidang umum, keuangan dan kepegawaian;
d. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis
pelaporan;
g. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
h. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
i. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan di bidang umum, keuangan dan kepegawaian;
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
k. Melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang administrasi dan umum;
l. Melakanakan penyusunan bahan pengkajian bahan fasilitasi di bidang umum,
keuangan dan kepegawaian;
m. Melaksanakan ketatausahaan bidang umum, keuangan dan kepegawaian;
n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di
bidang umum, keuangan dan kepegawaian; dan
o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Inspektur Pembantu ( Irban )
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang
pembangunan, pemerintahan dan aparatur, ekonomi dan keuangan serta
kesejahteraan sosial pada masing-masing wilayah kerjanya.
20
a. Pelaksanaan pengkajian bahan usulan program pengawasan pada bidangnya;
b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pada bidangnya;
c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada
bidangnya ; dan
bidangnya.
mempunyai uraian tugas :
sosial pada masing- masing wilayah kerjanya;
b. Melaksanakan pengkajian bahan program kerja pengawasan pemerintah bidang
pembangunan, pemerintahan dan aparatur, ekonomi dan keuangan serta kesejahteraan
sosial pada masing- masing wilayah kerjanya;
c. Melaksanakan pengusulan program pengawasan pembangunan, pemerintahan dan
aparatur, ekonomi dan keuangan serta kesejahteraan sosial pada masing-masing
wilayah kerjanya;
pemerintahan dan aparatur, ekonomi dan keuangan serta kesejahteraan sosial
pada masing-masing wilayah kerjanya;
daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan aparatur, ekonomi dan
keuangan serta kesejahteraan sosial pada masing-masing wilayah kerjanya;
f. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan aparatur, ekonomi dan
keuangan serta kesejahteraan sosial pada masing-masing wilayah kerjanya;
g. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan di bidang pengawasan pemerintah pembangunan,
pada masing-masing wilayah kerjanya;
21
pada masing- masing wilayah kerjanya;
i. Melaksanakan pengendalian di bidang pengawasan urusan pemerintah di
bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada masing-masing
wilayah kerjanya;
dan tugas di bidang pengawasan urusan pemerintah di bidang pembangunan,
pemerintahan dan kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang
diperintahkan oleh pimpinan.
22
SEKRETARIS
23
Sumber Daya Aparatur di Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah masih sangat
minim, sesuai tugas pokok dan fungsinya Inspektorat membantu tugas Kepala Daerah
dalam Pembinaan dan Pengawasan Serta tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah
harus didukung oleh sumber daya,baik berupa sumber daya aparatur, sumber daya
anggaran maupun sarana prasarana yang memadai.
Sumber daya anggaran yang digunakan pada Inspektoratbersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga kontrak yang bekerja di Inspektorat yang
tercatat di Inspektorat pada tahun 2018 adalah sebanyak 40 orang yang terdiri dari :
1. 16Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. 24 Orang Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap (PTT)
Tabel 2.1
2 Tenaga Kontrak (PTT) 24 Orang -
TOTAL 40 Orang -
24
Tenaga Kontrak (PTT) 24
25
TOTAL 40 Orang -
NO ESELON JUMLAH KETERANGAN
26
TOTAL 6 Orang
Tabel 2 .4:
1 S2 ( PASCA SARJANA ) 2 Orang
2 S1 ( SARJANA ) 20 Orang
3 DIPLOMA (SARJANA MUDA ) 4 Orang
4 SLTA ( SEDERAJAT ) 14 Orang
TOTAL 40 Orang
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
27
S2 (Pasca Sarjana)
28
DAFTAR URUT KEPANGKATAN ( DUK ) PEGAWAI NEGERI SIPIL INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NO UR UT
TEMPAT /TGL LAHIR
ESELON THN BLN
Pembina Tk.I IV/b
Inspektur II.b S2 - -
19621005 198611 1 002
Pembina Tk. I IV/b
- -
Pembina Tk. I IV/b
- -
Pembina, IV/a
1-Oct- 2014
Inspektur Pembantu
Wil. III
9-Jan- 2017
Nop. 2010 360 UNHAS 2002 S1 Pinrang, 31- 12-1965
-
003
2017 STIE AMKOP 2014 S1 Mamuju,12- 07-1971
6 NURHAENI, S.Sos 19681231 200701 2 296
Penata Muda Tk.I
A MAKASSAR
29
TEMPAT /TGL LAHIR
ESELON THN BLN
Penata Muda III/a
2010 S1 Mosso, 1975 - -
Pemnata Muda III/a
April 2016 - Yayasan STISIPOL Veteran Palopo
2014 S1 UP. 28-11- 1981
- -
Penata, Muda III/a
Mandar Sekolah
10 AKHMAD HERISISWANTO, S.Ip
19850830 201504 1 001
April 2016 - - - - - - -
201504 1 001
Penata muda III/a
April 2016 - Universitas "45"
2006 S1 Gilimanuk, 15-04-1980
201504 1 003
Penata muda III/a
April 2016 - - - - - - -
30
TEMPAT /TGL LAHIR
ESELON THN BLN
Penata, Muda III/a
MAR- APR
- -
Penata, Muda III/a
Penata Muda III/a
2013 D3 Soppeng,28- 10-1977
Pengatur Muda Tk.I
- -
32
Komposisi sumber daya manusia ( SDM ) di atas memperlihatkan bahwa Inspektorat
Kabupaten Mamuju Tengah masih sangat kekurangan dari segi kuantitas personil yang
belum sebanding dengan beban kerja dan tugas pembinaan dan pengawasan yang harus
dilaksanakan di lapangan.
a. Prasarana Gedung Kantor
1 Ruang Kerja Inspektur Kabupaten 1 Ruang
2 Ruang Kerja Sekretaris 1 Ruang
3 Ruang Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I 1 Ruang
4 Ruang Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II 1 Ruang
5 Ruang Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III 1 Ruang
6 Ruang Sub.Bagian Kepegawaian,
33
2 Meja Eselon II 1 Unit
3 Meja Eselon III 2 unit
4 Meja Eselon IV 4 unit
5 Kursi Staf 10 Unit
6 Komputer PC 2 unit
7 Printer 13 buah
8 Laptop 9 unit
9 Proyektor 1 Set
12 Note Book 2 Buah
13 Modem 2 Buah
15 TV 2 unit
16 Dispenser 2 Unit
18 Mesin Parut 3 Unit
19 Air Conditioning 5 Unit
20 Lemari Arsip 2 Unit
21 Filling Besi 6 Unit
22 Lemari Es 1 Unit
34
24 Finger Print 1 Unit
25 Meja Kerja 7 Unit
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
misi.Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran,kebijakan, program
dan kegiatan.Indikator kinerja yang tepat dan valid diperlukan untuk menakar tingkat
pencapaian visi dan misi, maupun tujuan dan sasaran organisasi.
Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Mamuju TengahTahun 2016 –
2021 Telah berpedoman kepada,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian,dan Evaluasi Pembangunan
daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, sehinga Renstra Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2021
yang mencantumkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Dengan demikian evaluasi terhadap capaian kinerja
Inspektorat Kabupaten Mamuju TengahTahun 2016 – 2021 bisa dilakukan berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.
Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengahdalammelaksanakantugasdan fungsidi
Bidang Pengawasan mempunyai fungsi yaitumerumuskankebijakanteknis
bidangpengawasandan fasilitasi pengawasan, melaksanakanpengawasan
internalterhadapkinerjadankeuangan melalui audit,reviu,evaluasi, pemantauan
35
Dari hasil analisis atas Renstra Kabupaten Kota diperoleh kesimpulan
bahwatantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat pada
lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :
1 Anggaran Pengawasan masih sangat kurang;
2 Terbatasnya Aparatur Pengawasan (Auditor,P2UPD )
3 Pemeriksaanlebihkeaspekadministratif bukankehasil;
5 Tidakadasanksiyangtegasterhadappengelolaankinerja(hinggake
7 Kesulitanreviudokumenperencanaankarenadokumentidakseragam formatnya;
8 Temuanyangberulang(sepertibarangdaerah,pengadaanbarangdan jasa);
controllablebagi Inspektorat;
semacamaudit programyangkonsisten);
administratif masihlemah;
13 Norma,standardan prosedurpemeriksaanbelumsepenuhnyatersedia;
16 PemeriksaanBelum terlalumenyentuhakar permasalahan;
17 Hard and soft controll atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan.
18 Masih Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Aparat
Pengawasan danPemerintahDaerah padaumumnya.
hasil pemeriksaan.
36
21 Tingginya dinamika masyarakat yang menuntut adanya good governance dan
clean government.
daerah;
birokrasi
mempunyaipeluang dalam meningkatkankualitas capaiankinerjaantaralain:
5) Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Mamuju Tengah;
TantangandanPeluang tersebut harusdijadikan acuan bagi Inspektorat
Kabupaten Mamuju Tengahuntukdapatmelaksanakantugasdanfungsinya
37
Pelayanan yang akan diberikan oleh Inspektorat sesuai dengan tantangan dan
peluang diatas adalah sebagai berikut :
1. Pemeriksaan dan monitoring bidang Pemerintahan dan Pembangunan ;
2. Pembinaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan dalam hal penyusunan
LAKIP, Penyusunan LPPD Kabupaten /Kota dan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Konsultatif bagi OPDKabupaten/Kota dalam masalah Penyelenggaraan
Pemerintahan Kab/Kota dan Pelaksanaan Pembangunan OPDKab/Kota ;
4. Pemeriksaan dan monitoring bidang Ekonomi, Keuangan dan Asset ;
5. Pembinaan bidang Ekonomi, Keuangan dan Asset dalam hal Pengembangan
Perekonomian Daerah, Perbaikan Iklim Investasi
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengelolaan Aset Daerah dan pengelolaan
BUMD dan BLUD ;
Perekonomian Daerah dan masalah Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
oleh OPD Kab/Kota;
8. Konsultatif bagi OPD Kabupaten Kota terhadap masalah Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah, masalah Pengelolaan Keuangan Daerah dan masalah
Kasus Tipikor;
Pemerintah;
11. Penyusunan dan pengendalian anggaran kegiatan OPD dan penyusunan
Laporan Keuangan OPD.
38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pelayanan Inspektorat
Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang
telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan
akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika
birokratis dapat dipertanggungjawabkan.
Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa
identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang
menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.
Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada
Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah, Ada beberapa permasalahan yang terdapat di
Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah baik yang terdapat dalam internal system maupun
diluar system, permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua permasalahan
utama, identifikasi permasalahanberdasarkantugaspokokdan fungsi
32
33
ASPEK
KAJIAN
Tahun2006
34
Relevan
pengendalian internal
kebutuhan datapihak pengambil keputusan.
35
ISUSTRATEGIS
yang bertujuan untuk memastikan
kepatuhan/ ketataan terhadap ketentuan
ditetapkan )ke fungsi consulting
36
3.2 Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah,
Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka
Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta
Rencana Strategis ( RENSTRA ) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan
pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2021
adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah
pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan satu kesatuan
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara
terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.
Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut maka rumusan pernyataan visi,
pokok-pokok visi, penjelasan pernyataan visi dan penjelasan pokok-pokok visi RPJMD
Kabupaten Mamuju Tengah 2017-2021 adalah:
“Terwujudnya Kemandirian Daerah dalam Bingkai Lalla Tassi’sara melalui
Gerakan Bersama Membangun Mamuju Tengah untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat 2021”
Pada rumusan visi ini terdapat beberapa pokok visi, yakni: (1) kemandirian
daerah; (2) bingkai lalla tassi’sara melalui gerakan bersama membangun Mamuju
Tengah; (3) kesejahteraan masyarakat. Muara dari visi ini adalah kesejahteraan
masyarakat, hulu dari visi ini adalah kemandirian daerah, sementara jembatan antara
hulu dan hilir tersebut adalah bingkai lalla tassi’sara melalui gerakan bersama
membangun Mamuju Tengah. Adapun penjelasan dari visi ini dapat dilihat pada tabel
berikut :
37
1.
“Terwujudnya
Keman-dirian
kemampuan daerah memenuhi
sistem agribisnis yang tangguh
2. Dalam bingkai Lalla
persatuan dan kesatuan seluruh elemen
masyarakat Kabupaten Mamuju
tingkat pendapatan masyarakat yang
yang rendah
3.1.2. Misi
Misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Keseluruhan rumusan misi ini terkait dengan upaya umum dalam
mewujudkan keseluruhan pokok-pokok visi serta terkait pula dengan permasalahan
pembangunan dan isu strategis daerah. Adapun rumusan misi RPJMD Kabupaten Mamuju
Tengah 2017-2021 dinyatakan sebagai Gerbang - 8 sebagai berikut.
38
(1) Percepatan peningkatan instrastruktur dasar meliputi perbaikan kualitas jalan dan
jembatan, sarana dan prasarana air bersih, sumber energy listrik serta energy yang
lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
(2) Perbaikan dan peningkatan infrastruktur kesehatan melalui peningkatan layanan
rumah sakit, puskesmas dan pustu serta sumberdaya manusia di bidang kesehatan
untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.
(3) Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pengembangan sumberdaya manusia di
bidang pendidikan untuk menciptakan generasi yang berkualitas, terandalkan dan
bermoral
perikanan dan peternakan sebagai sector unggulan untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat
sumberdaya alam yang dimiliki berdasarkan kondisi wilayah di setiap kecamatan
(6) Mendorong terwujudnya kualitas pelayanan birokrasi dan pemerintahan yang
bersih, jujur dan bermartabat serta berdaya saing
(7) Mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan masyarakat Mamuju Tengah
melalui toleransi antar ummat beragama serta perlindungan hak asasi manusia
(8) Mendorong terpeliharanya nilai-nilai keagamaan, budaya, kearifan lokal, tradisi
dan keyakinan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan ras di wilayah
Kabupaten Mamuju Tengah
39
No. Pokok Visi Misi Penjelasan Misi
1. Kemandirian daerah Percepatan peningkatan
instrastruktur dasar
meliputi perbaikan
infrastruktur transportasi dan air bersih
serta kebutuhan listriknya masih
terpecahkan maka Mamuju Tengah
dapat lebih mandiri memanfaatkan
infrastruktur kesehatan
melalui peningkatan
masyarakat yang masih rendah derajat
kesehatannya dimana infrastruktur
luar daerah. Bila misi ini berjalan maka
Mamuju Tengah dapat melayani
sendiri sebagian besar pemenuhan
infrastruktur
pengembangan
masyarakat yang masih rendah derajat
pendidikannya. Pengembangan
mandiri mengelola potensi daerah
40
yang berkualitas,
kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pendapatan sekaligus
potensi sumberdaya alam dan posisi
Kabupaten Mamuju Tengah sebagai
agribisnis Provinsi Sulawesi Barat.
selain berpotensi bagi kesejahteraan
juga membawa kerentanan bagi
kehidupan masyarakat.
pemerintahan Mamuju Tengah yang
merupakan DOB sehingga sangat
41
7. Dalam bingkai Lala
heterogenitas social masyarakat
diarahkan untuk mengikat
Kabupaten Mamuju
social-budaya masyarakat Mamuju
kebersamaan dalam pembangunan
42
Tujuan dan indikator kinerja tujuan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2017-2021
Visi:
“Terwujudnya Keman-dirian Daerah dalam Bingkai Lalla Tassi’sara melalui Gerakan Bersama
Membangun Mamuju Tengah untuk Meningkat-kan Kesejahteraan Masyarakat 2021”
No. Misi Tujuan Indikator Tujuan
1. Percepatan peningkatan instrastruktur dasar
meliputi perbaikan kualitas jalan dan
jembatan, sarana dan prasarana air bersih,
sumber energi listrik serta energi yang lain
untuk peningkatan kesejahteraan
kesehatan melalui peningkatan layanan
sumberdaya manusia di bidang kesehatan
untuk menciptakan masyarakat yang sehat
dan kuat
Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
Indeks kesehatan (%)
pengembang-an sumberdaya manusia di
bidang pendidikan untuk menciptakan
bermoral
43
dan prasarana pertanian, perkebunan,
unggulan untuk meningkatkan pendapatan
Mendorong kemajuan
perekonomian daerah
secara berkelanjutan
jujur dan bermartabat serta berdaya saing
Mewujudkan tata
kelola pemerintahan
yang baik
keamanan masyarakat Mamuju Tengah
Memelihara ketertiban
dan ketenteraman
berbagai suku dan ras di wilayah Kabupaten
Mamuju Tengah.
44
Tabel 3.1.5 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
No. Misi danProgram
2. Perbaikandan
45
peningkatan
infrastruktur
pengembang-an
4. Peningkatan dan
5. Mendorong
peningkatan ekonomi
masyarakat dengan
memanfaatkan potensi
46
• Terbatasnya Aparatur Pengawasan (Auditor,P2UPD )
mendasar;
• Tidakadasanksiyangtegasterhadappengelolaankinerja(hinggake
keuangandaerah);
Inspektorat;
• Kesulitanreviudokumenperencanaankarenadokumentidakseragam
formatnya;
• Norma,standardan prosedurpemeriksaanbelumsepenuhnyatersedia;
• Hard and soft controll atas kompetensi dan integritas yang perlu
ditingkatkan.
setiap tahunnya.
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
yang baik.
47
8. Mendorong
terpeliharanya nilai-
53
No Indikator Kinerja CapaianSasaran
antaraPemerintahPusat,PemerintahProvinsi danPemerintahKabupaten/Kotasudahada
bataskewenanganinstitusionalyangjelassebagaimanadiaturdalam peraturanperundang-
Agenda pembangunan secara nasionalyang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah
Tabel 3.1.7 Telaahan RTRW
54
strategis karena tugas pelayananInspektorat tidakberhubungan langsung dengan aspek-
aspek tersebut. Agenda pembangunan secara nasionalyang terkait dengan tugas pokok
dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah
4 Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis
Tabel 3.1.7 Telaahan RTRW
55
hidup strategis karena tugas pelayananInspektorat tidakberhubungan langsung
dengan aspek- aspek tersebut.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
2021 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis
daerah yaitu:
2. Terbatasnya Aparatur Pengawasan (Auditor,P2UPD )
3. Pemeriksaanlebihkeaspekadministratif bukankehasil;
5. Tidakadasanksiyangtegasterhadappengelolaankinerja(hinggake
7. Kesulitanreviudokumenperencanaankarenadokumentidakseragam formatnya;
8. Temuanyangberulang(sepertibarangdaerah,pengadaanbarangdan jasa);
56
17. Hard and soft controllatas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan.
18. Masih Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Aparat
hasil pemeriksaan.
a. Adanya perubahan paradigma mendasar dalam pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan perkembangan saat ini, sebagaimana kebijakan
pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
terhadap kompleksitas dan cakupan kerja pemerintah daerah, yaitu untuk
mendorong kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan, serta meningkatkan
upaya pengendalian dan manajemen resiko. Peran APIP akan dikatakan maksimal
apabila Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersedia dengan baik, tujuan SPI dapat
tercapai melalui quality assurance, serta efektivitas manjemen resiko melalui peran
konsultasi.
b. Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat dilihat dari Opini Laporan Keuangan yang
diberikan oleh auditor eksternal (BPK-RI). Semakin baik opini yang diberikan
BPK-RI menandakan kinerja suatu instansi semakin akuntabel. Selain itu predikat
penilaian SAKIP adalah menjadi sesuatu hal yang patut diperhitungkandalam
akuntabilitas kinerja, karena didalam SAKIP tersebut juga menggambarkan
potensi dan realisasi keuangan serta pencapaian output dan outcome dari setiap
OPD (Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah). Hal ini merupakan suatu hal yang
harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (public) sebagai stakeholder.
57
c. Taraf pengetahuan yang dimiliki oleh auditor berbeda-beda sehingga temuan yang
dihasilkan merupan temuan yang berulangkali dan dianggap sebagai rutinitas.
Terkait penyerapan anggaran yang belum optimal disebabkan oleh karena
penetapan APBD dan pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu. dari aspek
kajian identifikasi permasalahan yang dilakukan terhadap kinerja Inspektorat
terdapat perubahan paradigma dari aparat pengawas yang menjadi wactch dog
sekarang berfungsi menjadi quality assurance,
d. Quality Assurance yang berfungsi memberikan keyakinan yang memadai atas
pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kegiatan yang dilakukan. Standar yang
digunakan untuk menjalankan fungsi quality assurance dalam melaksanakan tugas
pengawasan/pemeriksaan adalah penerapan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) dan Standar Audit Pemerintah maupun Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP).
fungsi quality assurance. Disamping itu perlu menerapkan audit berbasis resiko
(risk bassed audit).
58
Perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi
dasar penyusunan acuan kinerja SKPD selama lima tahun.
Dengan memperhatikan Arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah
maka ditetetapkan tujuan dan sasaran guna optimalisasi Pembinaan dan pengawasan
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Mamuju
Tengah sebagai berikut ;
a. Meningkatkan Kualitas SDM aparat pengawas sesuai standar audit Melalui
Pendidikan dan Pelatihan;
d. Meningkatnya Akuntabilitas keuangan pemerintah Daerah
e. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
f. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah
g. Penanganan Pengaduan Masyarakat
a. Terwujudnya pengelolaan Anggaran Negara dan Daerah yang ekonomis, efesien,
transparan, dan akuntabilitas;
c. Tewujudnya pelayanan dan penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pengawas
interen pemerintah ( APIP ) secara efektif sesuai rekomendasi
d. Terwujudnya peningkatan kompetisi aparat Inspektorat sesuai standar audit ;
e. Terwujudnya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara
ekonomis, efesien, dan efektif;
f. Terselenggaranya sistem dan metode kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku
54
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Mamuju
Tengah Tahun 2016 – 2021
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran
Akhir
Tahun
RPJMD
Meningkatkan
bersertifikat Auditor 1 10 10 10 10 10 51 Orang
Meningkatkan
Meningkatkan
64
65
Urusan Penunjang Pemerintahan
Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah
Opini BPK
Urusan Rutin
Tingkat pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pengawasan
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dukungan administrasi dan sarana/prasarana
% keterpenuhan adminsitrasin perkantoran dan sarana/prasarana aparatur
Meningkatnya kapasitas SDM aparatur dalam mendukung penyelenggaraan urusan Pengawasan
% SDM aparatur yang memenuhi standar komptensi dan kedisiplinan
Meningkatnya akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan dalam penyelenggaraann urusan Pengawasan
% laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan isinya sesuai standar
66
Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalah yang
penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
serta berpengaruh besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.
Agar pelaksanaan program kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan
berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perlu diambil langkah –
langkah strategis sebagai berikut :
2 Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Negara dan Daerah secara ekonomis,
efesien, efektif, transparan dan akuntabilitas;Meningkatkan Manejemen
Pemerintahan yang baik ;
Pemerintah ( APIP );
4 Meningkatkan mutu SDM aparat Inspektorat sesuai dengan standar audit ;
5 Meningkatkan dan memberdayakan sarana dan prasarana dalam mendukung
hasil Pengawasan yang efektif;
6 Meningkatkan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk
mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 – 2021. serta
kebijakan ini diarahkan kepada pilihan pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD
Kabupaten Mamuju Tengah serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
mengenai bagaimana Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah bisa mencapai tujuan dan
sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan
komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan
transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak
67
baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem
manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Table 5.1 tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan (hal 397)
BAB VI
68
Pada bab sebelumnya telah diuraikan Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten
Mamuju Tengah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam
pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2021.
Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas
dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu
per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan
OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut .Pemilihan kegiatan
untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka
menengah OPD. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,
merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan
manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan
OPD.Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan
akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
Adapun Rencana Program maupun Kegitan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat
Kabupaten Mamuju Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terdiri dari 6 (
enam ) program dan 99 ( Sembilan puluh Sembilan ) Kegiatan yang berhubungan dengan
tugas pokok dan fungsi serta kegitan .
6.1 Rencana Program dan Kegiatan
69
Program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 s/d
2021 adalah sebagai berikut :
NO PROGRAM DAN KEGIATAN
KDH )
2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
4 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
5 Review Laporan Keuangan OPD
6 Pelaksanaan Pengawasan/ Pembinaan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten
Mamuju Tengah
8 Pelaksanaan Pemeriksaan Masa Akhir Jabtan Kepala Desa
9 REVIU RPJMD
10 REVIU RKPD
11 REVIU LKPD
12 REVIU LAPKIN
16 Evaluasi SPIP
17 Evaluasi EPPD
19 Monev Penyelesaian TLHP APIP
70
21 Evaluasi PPRG ( Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender )
22 Operasionalisasi Saber Pungli ( Sapu Bersih Pungutan Liar)
23 Koordinasi TP4D ( Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan
Pembangunan Daerah ) dengan Kejaksaan
24 Monev Reformasi Birokrasi
25 Evaluasi Pelayanan Publik
26 Monev Laporan Gratifikasi
27 Monev Pencegahan Korupsi
28 Verifikasi Laporan RAD PPK ( Rencana Aksi Daerah, Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi )
31 Penanganan Benturan Kepentingan
33 RAKORWASDA
(UPG)
39 Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP
40 Sosialisasi Implementasi peraturan perundang-undangan
II
71
2 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa ( Auditor )
3 Bimbingan Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (
EKPPD PP No.6 Tahun 2018
4 Bimtek P2UPD
6 Bimbingan Teknis Kepegawaian
7 Bimtek Tunjangan Kinerja
10 Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
11 Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (
PKPT )
III
SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
1 Penyusunan Kebijakan Sistem Operasional Audit Berkala, Kaji Uji Kasus
2 Penyempurnaan Kebijakan Pengkodean Dan Rekomendasi Hasil Audit
3 Penyusunan Kebijakan Sistem & Prosedur Penilaian Raport Kinerja Pengawasan
4 Penyusunan Kebijakan Sistem & Prosedur Evaluasi SPIP, Etos Kerja, Kepuasan
Kerja
72
Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
IV
PRASARANA APARATUR
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5 Penyediaan alat tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke keluar daerah
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah
12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran
13 Pelayanan dokumentasi dan arsip OPD
14 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
15 Penyediaan pengelolaan administrasi barang
16 Penyediaan Operasional dan jaringan
17 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
73
20 Pengadaan mebeleur
27 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor
28 Penyediaan Gedung Kantor
30 Pengadaan Genset
31 Pengadaan Server/Website
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Perlengkapannya
3 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
74
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
2 Penyusunan RKA,DPA-OPD-PPKD, RKAP.DPAP, RENSTRA,LAKIP, LPPD,
RENJA
4 Penyusunan perencanaan anggaran
5 Penatausahaan keuangan OPD
6.2 Pendanaan Indikatif
Perencanaan merupakan awal kesuksesan.,perencanaan yang baik harus didukung
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi , dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perancanaan
(planning), tidak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena
kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan.
Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari pogram dan kegiatan yang
telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Untuk mewujudkan
program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah, Pemerintah Kabupaten
Mamuju Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
untuk pengalokasian sumber dana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun berjalan.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
indikatif pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada
tabel 6.2. ( Lampiran)
75
cara yang jelas dan sistematis sebagai instrumen penilaian keberhasilan atau kegagalan
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
76
manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact).
Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan dengan
memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2021, Indikator Kinerja
tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Mamuju Tengah.
Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dapat diuraikan
sebagaimana tertuang pada Tabel 7.1.
86
Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPMJD
NO INDIKATOR
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TAHUN 0
1
2
PersentasePelanggaran
87
3
Jumlah Temuan BPK 91 65 52 40 28 16 16
lxxxviii
dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, tidak termasuk indikator sasaran
yangmerupakan pendukung
lxxxix
N
o.
SasaranSt
rategis
xc
pedoman dalam menyusun Renja, penguatan peran serta stakehorders dalam pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan
atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
Renstra ini akan menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran Inspektorat
Kabupaten Mamuju Tengah dalam Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan
Pemerintahan,Pelaksanaan Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah desa dibidang
pembangunan, Pemerintahan dan kemasyarakatan serta Pelaksanaan urusan Pemerintah
desa.searah dengan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah.
Dalam upaya pencapaian visi misi Kabupaten Mamuju Tengah untuk lima tahun
kedepan sangat ditentukan oleh rumusan program-program strategis dari masing-masing
SKPD serta adanya kebijakan pembinaan dan pengawasan daerah yang lebih jelas,
khususnya kebijakan pengawasan fungsional Inspektorat Kabupaten.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah
bergantung pada partisipasi , sikap mental, semangat, ketaatan terhadap peraturan, disiplin,
serta kejujuran aparat. Dukungan dari pimpinan daerah dan seluruh organisasi perangkat
daerah Kabupaten Mamuju Tengah juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
Tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan yang telah direncanakan tidak akan
berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan
tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya,
serta masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah pada umumnya.
Tobadak, 31 Agustus 2018

Documents

Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah