PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS …€¦ · Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Aceh Tengah 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah di Takengon

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL فمرينتهکبوفاتنأچيهتڤه

تن سيڧل١ت١ن ڧنچ١دينس کڧن دودوکن د Jln. Sentosa No. 33 Sp. Aspol Kp. Baru (0643) 21277

Takengon. 24514

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 188.55/139/DKPS/2019 TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

(KTP-el)

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara

pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan

langsung maupun tidak langsung, wajib untuk

menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan

memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan

masyarakat, dan kondisi lingkungan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan publik yang profesional, transparan dan

akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan

kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu

menetapkan Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan

dam Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tentang

Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

Utara;


Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa

Aceh;


Pemerintahan Aceh;


Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara;

7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi Undang-Undang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik;

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (KTP-el) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (KTP-el) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah meliputi ruang

lingkup pelayanan sebagai berikut: Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (KTP-el) ; a. Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el baru; (Apabila Belum

Memiliki KTP-el)

b. Standar Pelayanan Penerbitan KTP Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el rusak;

c. Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el perbaikan; d. Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el pindah; e. Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el datang:

KETIGA : Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

dan digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan, bagi penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Aceh Tengah

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah di Takengon. 3. Yang bersangkutan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon, pada tanggal 1 Juli 2019

27 Syawal 1440 H

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN ACEH TENGAH

MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA

Pembina Tk. I Nip. 19800415 199810 1 0001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 065/140/2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN

KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KTP-el BARU (APABILA BELUM

MEMILIKI KTP-el)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Adminisrasi Kependudukan. 3. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 37 Tahun

2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

4. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 102 Tahun 2012 Tentang perubahan PP Nomor: 27

Tahun 2007 Tentang aturan pelksanaan UU Nomor: 23 Tahun 2006.

5. Peraturan Presiden Nomor: 112 Tahun 2013

Tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19

Tahun 2010 Tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

7. Permendagri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang pedoman pendokumentasi hasil

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur

Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan

dan penetapan standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 749):

9. Perpres Nomor: 25 Tahun 2008 tentang persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

.

2. Persyaratan Pelayanan

a. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) KTP-el Baru 1. Melakukan Perekaman Biometrik KTP-el.

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK).

3. Sistem, mekanisme,

dan prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan berkas

yang sudah dilengkapi ke loket pendaftaran pada petugas pelayanan di Kecamatan serta melakukan perekaman data KTP-el.

2. Petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

menerima berkas dan mengagendakan berkas, diserahkan ke Operator untuk dicetak.

3. KTP-el di aktifasi dan langsung diserahkan kepada masyarakat.

4. Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) hari kerja

Dengan catatan: Penyelesaian 1 (satu) hari

kerja apabila lengkap administrasi pembuatan dan koneksi jaringan antara daerah ke pusat data tidak bermasalah

5. Biaya/tariff Tidak dipungut biaya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang melarang pemungutan biaya untuk semua

pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan.

6. Produk Pelayanan

a. KTP-el Baru

7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu , kursi tunggu 2. Kursi layanan 3. Televisi

4. Jaringan 5. Ruang Laktasi

6. Tempat bermain anak 7. Ruang Sholat

8. Kompetensi Pelaksana

1. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

2. Menguasai aturan tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

3. SDM yang memiliki keterampilan mengelola

data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap,

terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Petugas layanan menerima dan melakukan perekaman data KTP-el

Petugas layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima berkas dan

memvalidasi hasil rekaman dengan sidik

jari

KTP-el diaktifasi oleh pencetak

langsung diberikan kepada masyarakat

Pengguna layanan menyampaikan

berkas ke petugas pelayanan KTP-el

9. Pengawasan internal 1. Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat;

3. Dilaksanakan secara terus menerus.

10. Penanganan pengaduan, saran,

dan masukan

1. Pengaduan Langsung

a. Kotak Saran

b. Alamat :

- Jln. Sentosa No. 33 Sp. Aspol Kp.Baru (06430) 21277 Takengon, 24514

2. Pengaduan Tidak Langsung

a. Email : [email protected]

b. Website : http://disdukcapil.acehtengahkab.go.id

c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :

- Instagram : dukcapilkita

- Facebook : dukcapilkita

- Aplikasi : dukcapilkita

11. Jumlah pelaksana 1. Kepala Bidang 1 (satu) orang;

2. Kepala Seksi 1 (satu) orang;

3. Operator 1 (satu) orang;

4. Staf 3 (tiga) orang;

5. Admin 1 (satu) orang;

6. Petugas Register Penerbitan KTP-el Baru 1 orang

12. Jaminan pelayanan 1. Motto atau slogan “KEPUASAN ANDA ADALAH MOTIVASI KAMI”

2. Budaya Kerja “RAMAH, ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF, MUDAH, JELAS WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN, JUJUR, DISIPLIN.

3. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan;

4. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Jaminan kerahasiaan data penduduk

2. Dokumen dijamin keabsahannya.

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi

kinerja pegawai minimal 1 (satu) bulan sekali.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Aceh Tengah


Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001

mailto:[email protected]

http://disdukcapil.acehtengahkab.go.id/

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 065/141/2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

(KTP-EL)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK

ELEKTRONIK (KTP-el) KTP-HILANG

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);


perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminisrasi Kependudukan.

3. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 37 Tahun 2007

Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan. 4. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 102 Tahun 2012

Tentang perubahan PP Nomor: 27 Tahun 2007

Tentang aturan pelksanaan UU Nomor: 23 Tahun 2006.

5. Peraturan Presiden Nomor: 112 Tahun 2013 Tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2010 Tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil. 7. Permendagri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang

pedoman pendokumentasi hasil pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur

Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penetapan standar pelayanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor: 749): 9. Perpres Nomor: 25 Tahun 2008 tentang

persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.


b. Standar Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) KTP hilang:

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK). 2. Surat Keterangan Kehilangan KTP dari

Kepolisian


dan prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan berkas yang

sudah dilengkapi ke loket pendaftaran pada

petugas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Jika berkas/ dokumen pemohon lengkap dan

benar; untuk pemohon pertama dan/atau pemohon yang belum memiliki data rekam di pusat, dilaksanakan perekaman biometrik

terlebuh dahulu. Lalu kepada pemohon akan diberikan tanda bukti pengambilan. Selanjutnya

permohonan akan diproses lebih lanjut sampai diterbitkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

3. Proses verifikasi dan aktivasi KTP-el dengan mencocokkan sidik jari pemohon dengan data di

dalam kartu. 4. Penyerahan dokumen asli KTP-el kepadPetugas

pelayanan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil menerima berkas dan memngagendakan berkas, diserahkan ke Operator untuk dicetak.

5. KTP-el di aktifasi dan langsung diserahkan kepada masyarakat.


1 (satu) hari kerja

Dengan catatan: Penyelesaian 1 (satu) hari

kerja apabila lengkap administrasi pembuatan dan koneksi jaringan antara daerah ke pusat data tidak bermasalah




6. Produk Pelayanan

b. KTP hilang







2. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-

Petugas Layanan Menerima dan Mengagendakan kemudian ke Operator untuk dicetak

Operator menyerahkan berkas

Pelayanan KTP -el, kemudian di

Verifikasi oleh Kasi dan Diparap oleh

Kabid dan Sekretaris

Pelayanan KTP -el ditandatangani oleh Kadis dan

siap didistribusikan

Pengguna Layanan Menyampaikan

Berkas ke Petugas Pelayanan KTP-el

undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

3. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap,

terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan., serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.


2. Dilakukan sistem pengendalian internal

pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat;


10. Penanganan

pengaduan, saran, dan masukan


a. Kotak Saran

b. Alamat :

- Jln. Sentosa No. 33 Sp. Aspol Kp.Baru

(06430) 21277 Takengon, 24514




c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :









6. Petugas Register Penerbitan KTP hilang 1 orang.




4. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya;

13. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan




1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai minimal 1 (satu) bulan sekali.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah


Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001



LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN



(KTP-EL)


ELEKTRONIK (KTP-EL)(RUSAK)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminisrasi Kependudukan.

3. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

4. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 102 Tahun

2012 Tentang perubahan PP Nomor: 27 Tahun 2007 Tentang aturan pelksanaan UU

Nomor: 23 Tahun 2006. 5. Peraturan Presiden Nomor: 112 Tahun 2013

Tentang perubahan keempat atas peraturan

Presiden Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis

NIK Secara Nasional. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19

Tahun 2010 Tentang formulir dan buku yang

digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

7. Permendagri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang

pedoman pendokumentasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan

penetapan standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor:

749): 9. Perpres Nomor: 25 Tahun 2008 tentang

persyaratan tata cara pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil.


c. Standar Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTP-el (KTP rusak)

1. Melampirkan bukti fisik yang rusak


dan prosedur

1. Membawa berkas KTP-el yang rusak dan fhoto

copy dokumen pendukung lainnya.

2. Menyerahkan berkas ke petugas pelayanan Administrasi Kependudukan : KTP-el yang rusak, Formulir permohonan dan fhoto copy

dokumen pendukung lainnya. 3. Menerima berkas, memverifikasi dan

memvalidasi, mencatat dalam buku harian

4. Menerima berkas, cetak ulang KTP-el, memverifikasi data dalam chips.

5. Meneliti dan mencocokkan hasil cetakan KTP-el dengan berkas, menyerahkan KTP-el dan berkas kepada petugas pelayanan

6. Menerima berkas dan KTP-el, Menyerahkan KTP-el kepada penduduk, mengarsipkan

berkas dan KTP-el yang rusak.


1 (satu) hari kerja

Dengan catatan: Penyelesaian 1 (satu) hari kerja apabila lengkap administrasi

pembuatan dan koneksi jaringan antara daerah ke pusat data tidak bermasalah


Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang melarang pemungutan biaya untuk semua pengurusan dan penerbitan Dokumen

Kependudukan.

6. Produk Pelayanan

c. KTP –el rusak

7. Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu , kursi tunggu

2. Kursi layanan 3. Televisi

4. Jaringan 5. Ruang Laktasi 6. Tempat bermain anak

7. Ruang Sholat





3. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi yang telah dilatih untuk

menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.,



Pelayanan KTP-el, kemudian di







serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.




10. Penanganan

pengaduan, saran, dan masukan


a. Kotak Saran

b. Alamat :





c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :











2. Budaya Kerja “RAMAH, ADIL DAN TIDAK

DISKRIMINATIF, MUDAH, JELAS WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN, JUJUR, DISIPLIN.


4. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya;






2. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai minimal 1 (satu) bulan sekali.




Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN



(KTP-EL)


ELEKTRONIK (KTP-el)(PERBAIKAN KTP-el)

NO. KOMPONEN URAIAN


tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);






5. Peraturan Presiden Nomor: 112 Tahun

2013 Tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor: 26 Tahun 2009

Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:

19 Tahun 2010 Tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.



8. Peraturan Menteri Pendatagunaan

aparatur Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan,

penetapan dan penetapan standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 749):



d. Standar Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)(KTP-el perbaikan)

1. Mengisi formulir F1-01

2. Melampirkan fhoto copy KK 3. Jika data di Kartu Keluarga belum benar

pemohon diminta untuk melakukan

perbaikan data kartu keluarga. 4. Cara membuat KTP-el, Cukup siapkan 2

syarat yaitu : 5. Melampirkan KTP-el asli 6. Melampirkan Foto Copy akta kelahiran, jika

terjadi kesalahan penulisan nama atau

tempat tanggal lahir.

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur

1. Membawa berkas KTP-el yang diperbaiki dan

fhoto copy dokumen pendukung lainnya.

2. Menyerahkan berkas ke petugas pelayanan Administrasi Kependudukan : KTP-el yang

rusak, Formulir permohonan dan fhoto copy dokumen pendukung lainnya.

3. Menerima berkas, memverifikasi dan

memvalidasi, mencatat dalam buku harian 4. Menerima berkas, cetak ulang KTP-el,

memverifikasi data dalam chips.

5. Meneliti dan mencocokkan hasil cetakan KTP-el dengan berkas, menyerahkan KTP-el dan

berkas kepada petugas pelayanan 6. Menerima berkas dan KTP-el, Menyerahkan

KTP-el kepada penduduk, mengarsipkan

berkas dan KTP-el yang rusak.


1 (satu) hari kerja






6. Produk Pelayanan

d. Perbaikan KTP-el








perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi










kependudukan.


terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.,

serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.





dan masukan


a. Kotak Saran

b. Alamat :




b. Website :

http://disdukcapil.acehtengahkab.go.id

c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :


























Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 065/144/2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN

KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)


ELEKTRONIK (KTP-el)(KTP-el PINDAH)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan pertama Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminisrasi Kependudukan.

3. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 37 Tahun

2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 102 Tahun

2012 Tentang perubahan PP Nomor: 27

Tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor: 23 Tahun 2006.

5. Peraturan Presiden Nomor: 112 Tahun 2013 Tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang


6. pendaftaran penduduk dan pencatatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2010 Tentang formulir dan buku

yang digunakan dalam sipil. 7. Permendagri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang

pedoman pendokumentasi hasil pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur

Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penetapan standar pelayanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 749):


2. Persyaratan

Pelayanan

e. Standar Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (KTP-el)(KTP-el pindah) 1. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) di tempat domisili.

.


dan prosedur

1. Petugas Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan

validasi data penduduk 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil menandatangani Surat Keterangan

Pindahserta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan

3. Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai

dasar perekaman dalam data base Kependudukan dan perubahan KK bagi

kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.


1 (satu) hari kerja




Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang melarang pemungutan biaya untuk semua pengurusan dan penerbitan Dokumen

Kependudukan.

6. Produk Pelayanan

e. KTP-el pindah

7. Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu , kursi tunggu

2. Kursi layanan 3. Televisi

4. Jaringan 5. Ruang Laktasi 6. Tempat bermain anak

7. Ruang Sholat





3. SDM yang memiliki keterampilan mengelola

data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun

kepada pihak-pihak yang membutuhkan., serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.














dan masukan


a. Kotak Saran

b. Alamat :





c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :





















Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah


Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001



LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN



(KTP-EL)


ELEKTRONIK (KTP-el)(KTP-el DATANG)

NO. KOMPONEN URAIAN


tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);






5. Peraturan Presiden Nomor: 112 Tahun

2013 Tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor: 26 Tahun 2009

Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19

Tahun 2010 Tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.



8. Peraturan Menteri Pendatagunaan aparatur

Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan

dan penetapan standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 749):



f. Standar Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)(KTP-el datang)

1. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) di tempat domisili.

.


dan prosedur

1. Petugas Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan

validasi data penduduk 2. Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil menandatangani Surat

Keterangan datang serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan

3. Surat Keterangan datang digunakan sebagai dasar perekaman dalam data base

Kependudukan dan perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.


1 (satu) hari kerja

Dengan catatan: Penyelesaian 1 (satu)

hari kerja apabila lengkap administrasi pembuatan dan koneksi jaringan antara daerah ke pusat data tidak bermasalah


Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang melarang pemungutan biaya untuk

semua pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan.

6. Produk Pelayanan

f. KTP-el datang


1. Ruang tunggu , kursi tunggu 2. Kursi layanan

3. Televisi 4. Jaringan 5. Ruang Laktasi




2. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.


terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.,

serta santun kepada pihak-pihak yang










membutuhkan.


2. Dilakukan sistem pengendalian internal

pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat;



dan masukan

1. Kotak saran

2. Website

http://disdukcapil.acehtengahkab.go.id

3. [email protected]








2. Budaya Kerja “RAMAH, ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF, MUDAH, JELAS WAKTU

PENYELESAIAN LAYANAN, JUJUR, DISIPLIN.


4. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya;








Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah


Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001


Documents

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS …€¦ · Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Aceh Tengah 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah di Takengon