Upload
trinhnguyet
View
229
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Draft Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2022 275
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di tengah-tengah Provinsi Aceh
mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dan strategis bagi Aceh,
Indonesia dan Dunia secara umum, hal ini dikarenakan Kabupaten Aceh Tengah
berada di Kawasan Ekosistem Leuser yang menjadi paru-paru dunia, Sebagai
Kabupaten yang berada di Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh Tengah menjadi
kawasan penyangga untuk kabupaten/kota lain di Aceh, sebagai penyangga
sumber daya air yang merupakan kebutuhan utama manusia, disamping
Kabupaten Aceh Tengah menjadi sentral penghubung beberapa kabupaten di
pantai barat selatan Aceh dan kabupaten-kabupaten yang berada di pantai timur
utara Aceh.
Dilihat dari sisi potensi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah sangat kaya
dengan potensi alam dan budaya serta wisata namun tingkat perkembangan dan
kemajuan yang dirasakan sangat ini tidak jauh berbeda dengan Kabupaten
kabupaten lainnya yang ada di Aceh, seperti tingkat kemiskinan masih tinggi,
angka pengangguran masih besar dan juga indek kesejahteraan masyarakat masih
rendah, hal ini menggambarkan bahwa pembangunan selama ini belum
menyentuh hal hal utama yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan.
Oleh karena itu untuk lima tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah bersama masyarakat dan semua komponen masyarakat yang ada akan
berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan
yang dihadapi baik yang bersifat lokal maupun yang bersifat global, permasalahan
dan tantangan ini maka selanjutnya dituangkan ke dalam isu-isu strategis untuk
memberi arahan dalam perumusan visi dan misi serta arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022.
Penjabaran masalah dan tantangan pembangunan Kabupaten aceh Tengah
Tahun 2017-2022, diuraikan berdasarkan bidang urusan sebagai berikut:
Draft Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2022 276
1. Penerapan Syariat Islam dan Adat Istiadat
a. Penerapan nilai-nilai syariah Islam dalam kehidupan bermasyarakat
sudah luntur;
b. Pergaulan mudi/mudi yang tidak sesuai norma agama dan adat istiadat
semakin meningkat;
c. Banyak pendidik yang belum mampu menerapkan nilai-nilai Islam
dalam pembelajaran di sekolah;
d. Masih terjadi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan
umum (sain);
e. Kurangnya tanggungjawab keluarga dalam pendidikan agama dan
norma adat
f. Masih tinggi pelanggaran syariah masih tinggi;
g. Berkurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai dan norma
kearifan lokal
2. Pendidikan
a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan
anaknya ke lembaga PAUD, APK PAUD 3 – 6 tahun pada tahun
2016 sebesar 43.01%
b. Belum tercukupinya kertersediaan lembaga PAUD
c. Masih adanya angka putus sekolah untuk SD dan SMP
sederajat. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD sederajat 0,01%
pada tahun 2016, meskipun angka putus sekolah SD sederajat sudah di
bawah Angka Putus Sekolah Nasional yaitu 0,15%. Sedangkan angka
putus sekolah SMP sederajat tahun 2015 sebesar 0,19%, angka ini
sedikit lebih baik dari target nasional sebesar 0,22% ;
d. Angka melanjutkan sekolah belum optimal. Angka melanjutkan
sekolah belum optimal. Angka Melanjutkan dari SD ke SMP 87,16%,
kondisi ini dibawah target yang ditetapkan oleh Renstra Kemendikbud
yaitu 90%.
e. Masih rendahnya kualitas pendidik pada jenjang pendidikan
PAUD dan SD/MI.
f. Belum adanya dukungan tenaga kependidikan (tenaga
administrasi) dalam penyelenggaran pendidikan di tingkat
Sekolah Dasar .
g. Belum meratanya distribusi tenaga guru (PNS) pada enjang
pendidikan Sekolah Dasar (SD).
Draft Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2022 277
3. Kesehatan
a. Meningkatnya penyakit menular dan penyakit tidak menular.
Pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk yang tinggi
menyebabkan tingkat penularan penyakit seperti TB dan HIV
AIDS. Sedangkan rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
menyebabkan tingginya kasus DBD.
b. Masih tingginya kasus kematian Ibu dan bayi
c. Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan dasar karena
belum seluruh Puskesmas terakreditasi ;
d. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan
pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilihat rasio dokter per
satuan penduduk 23,28 dokter per 100.000 penduduk. Adapun
target indikator
e. Indonesia sehat, adalah 40 dokter per 100.000 penduduk.
f. Masih rendahnya cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS) yaitu sebesar 35,4%
4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Belum optimalnya sistem drainase di perkotaan karena banyak
saluran drainase yang rusak / tersumbat ;
b. Belum semua rumah tangga terlayani air minum, total rumah tangga
yang mampu mengakses air minum hanya 74,34%. Cakupan
pelayanan air minum target Sustainable Development Goals (SDGs)
pada tahun 2019 mencapai 100%;
c. Belum terintegrasinya pembangunan jaringan air minum.
d. Belum semua jalan kondisinya baik, persentase kondisi jalan
dalam kondisi baik baru mencapai 55,98% pada tahun 2016;
e. Belum terpenuhinya target RTH publik, karena dari target 20%
f. Belum optimalnya pengendalian tata ruang. Hal ini terjadi karena
perubahan pola dan struktur tata ruang pada dokumen RTRW yang
tersedia.
g. Kurangnya ketersediaan air baku baik air irigasi maupun air industri.
Draft Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2022 278
5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertata dan
tersentuh program penataan lingkungan; Terdapat 23 kampung
tersebar di 6 kecamatan yang termasuk wilayah permukiman
kumuh.
b. Belum optimalnya penyediaan rumah oleh Pemerintah Daerah.
c. Masih adanya rumah tidak layak huni. Jumlah rumah tidak
layak huni pada tahun 2016, sebesar 4.453 unit.
6. Keamanan, Politik, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
a. Masih tinggi kejadian kriminal , Kasus kriminal Tahun 2015
sebesar 239 kasus kriminal, menurun dibandingkan dengan kejadian
tahun 2012 terjadi sebanyak 339 kasus, namun penurunannya
belum signifikan.
b. Belum optimalnya peran serta ormas atau LSM dalam
peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat
c. Belum optimalnya upaya penjagaan ketertiban, ketenteraman dan
pencegahan tindak kejahatan;
d. Belum optimalnya penanganan tindak pidana kriminal dan
penanganan kasus penyakit masyarakat;
e. Belum optimalnya patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP;
f. Masih terbatasnya jumlah anggota Satpol PP;
g. Memudarnya pelaksanaan Siskamling pada masing-masing kampung;
h. Masih terbatasnya jumlah pembinaan politik daerah.
7. Sosial dan ketenaga kerjaan
a. Masih adanya PMKS yang belum terdata dan belum tertangani;
b. Rendahnya aksesibilitas pelayanan dan rehabitilasi
kesejahteraan sosial, ;
c. Minimnya persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial. ;
d. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja .
e. Masih tingginya pencari kerja yang belum mampu ditempatkan, dimana
TPAK/ persentasenya pencari kerja yang ditempatkan
Draft Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2022 279
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Masih adanya ketimpangan gender.
b. Masih sedikitnya lembaga PUG yang aktif dalam upaya
pencapaian kesetaraan gender ;
c. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
d. Rendahnya akses perempuan terhadap sumberdaya
pembangunan daerah, hal ini didindikasikan dengan rendahnya
keterlibatan perempuan di DPRK;
e. Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan
Rendahnya capaian kedudukan perempuan sebagai pemimpin di
lembaga pemerintahan.
f. Rendahnya keberdayaan perempuan
g. Belum tersedianya secara lengkap data terpilah gender pada
seluruh OPD sebagai dasar untuk perencanaan program kegiatan
maupun pengambilan kebijakan.
h. Belum ada Kampung Ramah Anak.
9. Pangan
a. Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk dan
belum sesuai dengan pola konsumsi pangan yang aman,
beragam dan bergizi seimbang.
b. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan melalui sistem
CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah) dan CPM
(Cadangan Pangan Masyarakat).
c. Meningkatnya ancaman penggunaan bahan kimia dan bahan
tambahan pangan berbahaya pada produk pangan, sehingga
memerlukan pengawasan mutu dan keamanan pangan
10. Pertanahan dan Lingkungan Hidup
a. Masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat.
b. Konflik penggunaan lahan dan kawasan lindung.
Draft Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2022 280
c. Masih rendahnya penanganan sampah, ditunjukkan dengan
kondisi penanganan sampah pada tahun 2016 baru
mencapai.....%
d. Masih rendahnya pengelolaan sampah pada sistem
pengangkutan, ditunjukkan dengan kondisi pengangkutan sampah
pada tahun 2016 baru mencapai 15 %t;
e. Rendahnya aktivitas pemantauan terhadap status baku mutu air ;
f. Masih lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan
AMDAL. Hal ini ditandai dengan Masih banyaknya perusahaan yang
belum menyusun dan melaksanakan RKL/RPL maupun UKL/UPL.
g. Indeks Kualitas Lingkungan hidup belum tercapai sesuai dengan
standar nasional ..
h. Masih terbatasnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan TPS3R
i.
j. Belum optimalnya upaya rehabilitasi kawasan dan lahan kritis
11. Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus
dokumen kependudukan.
b. Belum optimalnya informasi administrasi kependudukan yang
diselenggarakan.
12. Pemberdayaan Masyarakat dan KAmpung
a. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat Kampung dalam
upaya pemberdayaan masyarakat ;
b. Belum optimalnya pemberdayaan kader pembangunan kampung
c. Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat Kampung. Hal ini dapat
dilihat dari persentase swadaya masyarakat terhadap
program pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 0,4% pada tahun
2016.
d. Kesiapan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam
penerapan undang-undang tentang desa masih belum optimal.
e. Belum optimalnya kapasitas pemerintahan Kampung
dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kapung.
Draft Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2022 281
13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a. Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana,
dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif pada tahun
2016 adalah 37, 76,% dan cakupan peserta aktif pria 2,29 %;
b. Masih tingginya angka Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-
KB tidak terpenuhi (Unmet Need) dan Drop Out (DO), pada tahun
2015 mencapai angka sebesar 6,93%;
c. Tingginya cakupan PUS dengan usia di bawah 20 tahun. Hal ini
ditunjukan bahwa cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun
sebesar 3,68% pada tahun 2016.
d. Masih rendahnya cakupan tribina pada kampung untuk
meningkatkan ketahanan
14. Perhubungan
a. Ketersediaan Sistem Angkutan Umum yang belum memadai.
b. Masih tingginya jumlah angka kecelakaan. Pada tahun 2015
mencapai jumlah 408 angka kecelakaan.
c. Masih kurangnya ketersediaan fasilitas jalan pada jalan
kabupaten. Terdapat ......... fasilitas perlengkapan jalan
termasuk rambu, marka dan guardrail dan PJU di tahun 2016.
d. Rendahnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan. Pada tahun
2016 ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan sebesar .......%.
15. Komunikasi dan Informatika
a. Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah daerah
maupun Perangkat Daerah untuk penyebarluasan informasi
pembangunan kepada masyarakat luas.
b. Belum optimalnya sistem informasi terpadu yang mengarah pada e-
Government dan belum tersedianya blueprint e-Government belum
optimal.
c. Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki komptensi di
bidang teknologi informasi.
d. Belum adanya unit pengaduan online terpadu.
Draft Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2022 282
e. Masih terbatasnya jumlah jaringan komunikasi
16. Penamanan Modal, Koperasi dan UMKM
a. Masih tingginya koperasi yang tidak aktif. Pada tahun 2015
sebesar 21,00% koperasi yang tidak aktif dari total 554 koperasi.
b. Masih rendahnya peluang UMKM untuk meningkatkan skala
usaha melalui peningkatan asset dan omzet;
c. Rendahnya partisipasi UMKM mengikuti pameran promosi
produk.
d. Belum optimalnya pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi
e. Kurangnya promosi potensi Kabupaten kepada calon investor ;
f. Belum optimalnya peningkatan nilai investasi. Hal ini
diindikasikan oleh minimnya jumlah investor.
g. Masih kurangnya kegiatan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka
kerjasama kemitraan investasi.
17. Kepemudaudaan dan Olahraga
a. Belum optimalnya pembinaan atlet olahraga prestasi.
b. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh generasi
muda.
c. Belum optimalnya kegiatan pembinaan terhadap organisasi
kepemudaan dan kegiatan kepemudaan yang ada.
d. Kurangnya penyelenggaraan event olahraga.
e. Belum tercukupinya sarana dan prasarana pengembangan
pemuda dan olahraga.
18. Statistik dan Persandian
a. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik
daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan
daerah ;
b. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.
c. Belum tersedianya database yang berisi data dan informasi yang valid
dan up to date.
Draft Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2022 283
d. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum
sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga
persandian masih belum dilaksanakan.
19. Kebudayaan
a. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya ,
dan belum ada regulasi tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda
Cagar Budaya (BCB).
b. Masih rendahnya pembinaan kelompok kesenian.
c. Belum tersedianya Gedung Kesenian/ sarana dan prasarana yang
representatif untuk menampung aktivitas seni.
d. Masih sedikitnya jumlah dan kualitas kegiatan penyelenggaraan seni
tradisi dan budaya.
20. Perpustakaan dan kearsipan
a. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi
perpustakaan daerah. Tahun 2015 hanya sebanyak 16.819
pengunjung;
b. Masih sedikitnya jumlah perpustakaan di tingkat kecamatan
dimana hanya terdapat 2 Unit dari 14 Kecamatan di Kabupaten
Rembang, dan jumlah perpustakaan kelililing hanya 1 unit di tahun
2015 yang melayani seluruh wilayah kabupaten.
c. Masih terbatasnya jumlah pustakawaan yang tersertifikasi.
d. Masih kurangnya SDM pengelola kearsipan (arsiparis) baik tenaga
terampil maupun ahli.
e. Terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan
perpustakaan dan arsip daerah;
f. B e l u m d i l a k u k a n duplikasi arsip ke dalam bentuk digital,
g. Rendahnya pengelolaan arsip secara baku
21. Perikanan
a. Belum optimalnya pembinaan kelompok nelayan, baik itu
kelompok nelayan tangkap, kelompok pembudidaya, maupun
kelompok pengolah ikan.
Draft Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2022 284
b. Rendahnya produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2015
produksi perikanan budidaya baru mencapai 330,40 ton.
c. Masih rendahnya konsumsi ikan per kapita. Konsumsi
ikan perkapita per tahun sebesar 24 kg/th, masih di bawah angka
target nasional 35 kg/kapita / tahun.
d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan.
22. Pariwisata
a. Belum Optimal jumlah kunjungan wisata pada destinasi wisata.
b. Masih rendahnya lama tinggal dan pengeluaran wiswatawan, Pada
tahun 2016 rata-rata lama tinggal wisatawan baru mencapai 1 hari.
c. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dalam satu
kawasan wisata dan pengembangan kampung wisata;
d. Kurangnya tenaga profesional di bidang pariwisata khususnya
pelaku usaha pariwisata termasuk jasa perhotelan ;
e. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.
f. Belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang
berbasis ekonomi kreatif.
23. Pertanian
a. Kualitas produk pertanian belum optimal dan pembangunan
jaringan pemasaran masih terbatas;
b. Minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian dan
perkebunan semakin menurun;
c. Belum optimalnya pengembangan kawasan sentra komoditas
unggulan;
d. Belum terbangunnya kawasan agro industri dan agro politan;
e. Terbatasnya jumlah dan kemampuan penyuluh dan kelompok
tani mengenai teknik penyuluhan dan budidaya pertanian/
pengembangan agribisnis pertanian;
f. Masih tingginya biaya produksi dalam usaha peternakan;
g. Masih rendahnya penerapan teknologi pertanian.
Draft Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2022 285
24. Perdagangan dan Perindustrian
a. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana
perdagangan khususnya pasar tradisional sesuai standar;
b. Belum tersedianya pusat perdagangan bagi agrobisnis dan hasil
peternakan;
c. Masih lemahnya perlindungan konsumen
d. Belum optimalnya ekspor komoditas unggulan;
e. Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap
usaha UMKM dalam menghadapi MEA dan CAFTA.
f. Belum optimalnya pembinaan dan faslitasi pengembangan
Industri kecil dan Menengah;
g. Lemahnya akses modal bagi industri kecil.
h. Belum adanya kawasan industri yang dikelola secara modern.
25. Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
a. Belum optimalnya ketersediaan perencanaan pembangunan sektoral
yang memadai;
b. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
c. Masih rendahnya kesesuaian perencanaan pembangunan
daerah dengan penganggarannya
d. Masih rendah kuantitas dan kualitas riset dan penelitian daerah
26. Sekretariat Daerah dan DPRK
a. Penataan peraturan perundangan belum sepenuhnya sesuai dengan
tata peraturan perundangan yang baru.
b. Belum semua unit-unit pelayanan OPD memiliki pedoman standar
pelayanan publik (SPP) dan melaksanakan evaluasi pelayanan
publik (pengukuran IKM) secara berkala;
c. Belum semua unit aktifitas O PD telah menyusun, menetapkan
dan menerapkan SOP (standar operasional prosedur);
d. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pembangunan
daerah.
Draft Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2022 286
e. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi produk hukum
daerah.
f. Belum adanya roadmap reformasi birokrasi.
g. Belum optimalnya pelaksanaan PATEN di masing masing
kecamatan.
h. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi DPRK
27. Kepegawaian
a. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b. Belum optimalnya manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara).
28. Keuangan Daerah
a. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah secara berdaya
guna dan berhasil guna dengan sistem informasi manajemen (SIM)
yang bersifat terpadu;
b. Belum optimalnya intensifikasi pajak daerah dan ekstensifikasi serta
intensifikasi retribusi daerah.
c. Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan aset dan
barang milik daerah.
29. Pengawasan dan Pembinaan
a. Meningkatnya regulasi yang baru dalam pelaksanaan
pengawasan sehingga memerlukan pemahaman dari pemeriksa dan
obyek pemeriksaan (PD);
b. Masih kurangnya kapasitas SDM pemeriksa:
c. Masih kurangnya kuantitas APIP (Aparatur Pengawas i nternal
Pemerintah).
d. Belum optimalnya SPIP (Sistem Pengawasan Internal
Pemerintah) pada masing masing PD.
4.1. Isu Strategis
Berdasarkan permasalahan pembangunan yang diuraikan tersebut di atas,
maka ditetapkan Isu Strategis Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 sebagai
berikut:
1) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
Isu strategis peningkatan tata kelola pemerintahan tata kelola pemerintahan
ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat,
berkualitas dan bebas pungutan. Di samping itu, isu startegis ini juga diarahkan
untuk menempatkan pimpinan SKPK sesuai dengan latar belakang dan bidang
keahlian, serta menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat.
Dengan isu strategis ini akan melahirkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
Draft Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2022 287
pemerintahan yang efektif, efisien, transfaran dan akuntabel, serta meningkatan
sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah.
2) Penguatan nilai-nilai ke-Islaman, sosial dan budaya;
Isu strategis penguatan nilai-nilai ke-Islaman, sosial dan budaya ini akan
berpengaruh kepada penurunan angka pelanggaran Syariah Islam. Memperkuat
pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap jenjang pendidikan dan
penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepada peningkatan
kepekaan sosial serta membangun kembali nilai-nilai budaya yang Islami
terutama sikap pengabdian dan berorientasi ke masa depan.
3) Pengembangan pertanian, ketahanan pangan dan agroindustri
Isu strategis pengembangan pertanian difokuskan untuk meningkatkan
produksi, produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian dalam arti luas
(agroindustri), serta memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan
daerah melalui ekspor dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pengembangan pertanian juga diarahkan untuk penguatan ketahanan
pangan yang dapat mendukung pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi
seluruh masyarakat serta menjamin ketersediaan, distribusi dan pemerataan
pangan.
4) Pengembangan Agrowisata;
Potensi pariwisata perlu dikembangkan untuk peningkatan jumlah kunjungan
wisata domestik dan mancanegara. Hal ini dapat berpengaruh kepada
penerimaan asli daerah dan pendapatan bagi masyarakat pelaku usaha
pariwisata. Hal penting yang harus dibenahi adalah pengelolaan objek wisata
secara profesional dan mendapat dukungan masyarakat.
5) Peningkatan kualitas tenaga kerja, Industri dan Investasi;
Kualitas tenaga kerja difokuskan untuk menciptakan lapangan kerja dan
menurunkan angka pengangguran. Dalam hal ini, prasarana dan sarana dasar
transmigrasi perlu ditingkatkan. Demikian juga untuk menciptakan tenaga kerja
yang terampil dan berdaya saing, maka peningkatan kapasitas Balai Latihan
Draft Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2022 288
Kerja (BLK), pendidikan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga
kerja. Industri perlu dikembangkan khususnya industri kreatif yang menjadi
penggerak ekonomi produktif masyarakat. Meningkatnya investasi diharapkan
dapat membuka peluang tenaga kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
6) Pengembangan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah dan kawasan
strategis kabupaten;
Isu strategis pengembangan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi,
persampahan) dan kawasan kumuh serta konektivitas antarwilayah (jalan dan
jembatan) diharapkan dapat menurunkan kesenjangan wilayah dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan memberi manfaat tidak
hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, namun juga diharapkan
dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemenuhan perumahan dan
pemukiman merupakan esensi pembangunan karena merupakan hak dasar bagi
masyarakat, terutama bagi kaum dhuafa. Demikian juga dengan Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) Kota Takengon, Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Danau
Laut Tawar, Ceruk Mendale dan Teknopark Kopi perlu mendapat prioritas
untuk dikembangkan.
7) Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan;
Isu strategis peningkatan kualitas dan pendidikan diharapkan dapat
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan siap
menghadapi dunia kerja. Hal ini dilakukan dengan cara yang komprehensif dan
sistematik, termasuk di dalamnya penguatan keterampilan bagi generasi muda
melalui pendidikan vokasional, peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan
kualitas pendidikan dayah, serta peningkatan kompetensi guru.
8) Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan;
Isu strategis peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan difokuskan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui
peningkatan prasarana dan sarana fasilitas kesehatan serta tenaga medis.
Draft Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2022 289
9) Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga;
Isu strategis peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga diharapkan
dapat berkiprah di tingkat provinsi/nasional. Hal ini dilakukan dengan cara
menyediakan fasilitas olahraga yang dapat diakses seluruh rakyat Aceh secara
merata dan memberikan ruang bagi segenap rakyat Aceh untuk berprestasi
dalam berbagai cabang olahraga. Peningkatan kualitas pemuda diharapkan
mampu mengembangkan inovasi dan jiwa enterprenur untuk menghindari
pengangguran intelektual serta mencegah risiko penyalahgunaan narkotika
10) Gender, Perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS);
Isu gender, perlindungan anak dan PMKS diharapkan dapat meningkatkan
indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender dan kesejahteraan
PMKS. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan usia harapan hidup
perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan, dan pengeluaran perkapita
perempuan. Selanjutnya peran perempuan dalam pembangunan diharapkan
dapat meningkat yang tergambar dari keterwakilan perempuan di lembaga
legislatif dan pengambil kebijakan.
11) Pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan
Isu strategis pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup dan
kebencanaan diimplementasikan melalui strategi mitigasi dan manajemen risiko
bencana. Dalam hal ini, indeks kualitas lingkungan hidup diharapkan dapat
meningkat. Untuk itu, pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan
sumberdaya alam berkelanjutan yang didukung partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan perhutanan sosial dalam menurunkan dampak risiko bencana.
Demikian juga upaya mitigasi penyesuaian pola tanam yang menyesuaikan
dengan perubahan iklim dapat menurunkan risiko gagal panen komoditas
pertanian.