INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH (Studi pada

INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH (Studi pada Pengelolaan Limbah Elektronik oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Dyah Safira Priambodo

NIM: 11151120000079

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1441 H/2019

i

INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH

(Studi pada Pengelolaan Limbah Elektronik oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019)

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:


NIM: 11151120000079

Dosen Pembimbing

Dr. Haniah Hanafie, M. Si

NIP. 19610524 200003 2 002

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019 M/1440 H

ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul:


(Studi pada Pengelolaan Limbah Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2017-2019)

1. Merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli

saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 17 September 2019


NIM: 11151120000079

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

iii

Dengan ini, pembimbing skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Dyah Safira Priambodo

NIM : 11151120000079

Program Studi : Ilmu Politik

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:




dan telah diuji.


Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Program Studi Pembimbing

Dr. Iding Rosyidin, M.Si Dr. Haniah Hanafie, M. Si

NIP. 19701013 200501 1 003 NIP. 19610524 200003 2 002

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

iv

SKRIPSI




Oleh


11151120000079

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 17

September 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh

gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik.

Ketua, Sekretaris,

Dr. Iding Rosyidin, M.Si Suryani, M.Si

NIP. 19701013 200501 1 003 NIP. 19770424 200710 2 003

Penguji I, Penguji II,

Dr. Agus Nugraha, MA Suryani, M.Si

NIP. 19680801 200003 1 001 NIP. 19770424 200710 2 003

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 17 September

2019.

Ketua Program Studi Ilmu Politik,

FISIP UIN Jakarta

Dr. Iding Rosyidin, M.Si

NIP. 19701013 200501 1 003

v

ABSTRAK

Nama : Dyah Safira Priambodo

NIM : 11151120000079

Judul : Inovasi Kebijakan Pengelolaan Limbah (Studi pada Pengelolaan

Limbah Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-

2019)

Sampah merupakan sebuah permasalahan bagi Ibu Kota DKI Jakarta, oleh

karena itu perlu dikelola dengan baik, salah satu sampah yang perlu dikelola

adalah limbah elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana

inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola limbah

yaitu limbah elektronik serta faktor-faktor penghambat apa yang menyebabkan

pengelolaan limbah elektronik belum berjalan maksimal. Kerangka teoretis yang

digunakan dalam skripsi ini adalah teori inovasi dan kebijakan publik. Teknik

pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan melakukan wawancara,

observasi dan dokumentasi.

Dari hasil analisa dengan menggunakan kedua teori tersebut dapat

disimpulkan bahwa Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste)

merupakan sebuah program inovatif karena memenuhi keempat indikator inovasi

yaitu kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan unuk diamati

namun tidak memenuhi indikator keuntungan relatif. Serta dalam pelaksanannya

menggunakan 7 prinsip inovasi yaitu kepemimpinan, manajemen resiko,

kreativitas, integrasi organisasi, keunggulan, informasi sebagai sumber daya, dan

pemahaman tentang pasar. Kemudian ditemukan bahwa pelaksanaan Gerakan

Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) belum berjalan efektif karena adanya

hambatan dalam faktor komunikasi.

Kata kunci: inovasi pengelolaan limbah, limbah elektronik, kebijakan publik.

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan

karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

“Inovasi Kebijakan Pengelolaan Limbah (Studi pada Pengelolaan Limbah

Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Shalawat serta salam

dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para

sahabat dan pengikutnya sejak awal hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan untuk

mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik di

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum

sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis

ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Amany Lubis, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta seluruh staf dan jajarannya.

2. Ali Munhanif, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta

seluruh staf dan jajarannya.

vii

3. Dr. Iding Rosyidin, M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif


4. Suryani, M. Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta.

5. Dr. Ahmad Bakir Ihsan, M.Si, selaku dosen seminar proposal, penulis

ucapkan terima kasih karena telah membimbing dan memberikan

masukannya kepada penulis selama proses mengerjakan proposal skripsi.

6. Dr. Haniah Hanafie, M.Si, selaku dosen pembimbing dalam penulisan ini,

penulis sangat berterima kasih karena berkat bimbingan, masukan dan

dorongannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengajarkan penulis dengan

ilmunya yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

8. Rosa Ambarsari, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang telah meluangkan waktunya untuk

menjadi narasumber dan memberikan informasi mengenai data-data yang

penulis butuhkan dalam penulisan skripsi.

9. Soesilo Wahyu, selaku staf Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup

Kecamatan Sawah Besar yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi

narasumber dan memberikan informasi mengenai data-data yang penulis

butuhkan dalam penulisan skripsi.

viii

10. Pranandya Wijayanti dari Komunitas EWaste-RJ yang telah meluangkan

waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan informasi mengenai

data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi.

11. Orang tua penulis yang tercinta, Guntur Priambodo dan Sartiningsih,

penulis sangat berterimakasih karena dukungan moral maupun materi serta

doanya dan menerima segala kekurangan penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini, serta adik penulis Muhammad Alif Priambodo

dan nenek penulis yang tercinta Siti Lestari, terima kasih atas dukungan

dan doanya kepada penulis selama ini.

12. Sepupu penulis yang tercinta, Nadiah Nurul Ikhsani, Nadine Maura

Ikhsani, Nabilla Oktavia, Frinca Oktavianti dan Mega Melisa yang

menjadi sahabat sejak kecil dan hingga kini selalu mendukung dan

menyemangati penulis dalam berbagai hal termasuk dalam penyelesaian

skripsi ini.

13. Sahabat terbaik penulis, Kirsikka Satyaningrum, Alia Azzahra, Arsanti

Hanifa Megumi, Aqiila Putrikami, Delia Putri Alyahya yang sejak 10

tahun yang lalu tidak pernah berhenti untuk mendukung penulis hingga

sampai pada tahap penulisan skripsi ini.

14. CB Politik 2015, Azizah Putri Rivinia, Febi Dwi Andyani, Nahdahtul

Hikmah, Diana Novita Sari, Neng Sys Mafazah, Indah Dwi Wulandari,

Nofika Indah Lestari dan Astri Diyawati yang menjadi penyemangat

penulis selama masa perkuliahan, terima kasih atas diskusi dan

dukungannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

ix

15. Teman-teman dari Politik B 2015 (Polbe) yang membuat masa

perkuliahan penulis menjadi sangat terkesan dan akan selalu terkenang.

16. KKN Ibnu Batutah 125, Rahma Dwi Saputri, Diyya Fathya, Prameswari

Kirana Allyssa, Beyan Mudhofar, dan Ismail Saleh, yang membuat

pengalaman penulis di Desa Wargajaya selama satu bulan menjadi sangat

terkenang dan selalu menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini

hingga selesai.

Penulis sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan sebelum dan

selama penulisan skripsi ini, penulis tidak yakin akan mampu menyelesaikan

skripsi ini dengan baik tanpa bantuan mereka, semoga Allah SWT senantiasa

melindungi mereka dan membalas kebaikan yang telah mereka lakukan. Penulis

berhadap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi pembaca. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb



NIM: 11151120000079

x

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ......................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..................................................... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .................................................... iv

ABSTRAK .............................................................................................................. v

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi

DAFTAR ISI ........................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xiv

DAFTAR SINGKATAN ...................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................... 8

D. Tinjauan Pustaka .......................................................................................... 9

E. Metode Penelitian....................................................................................... 13

F. Sistematika Penelitian ................................................................................ 16

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR ............................... 17 A. Inovasi ........................................................................................................ 17

1. Pengertian Inovasi ................................................................................ 17

2. Dimensi Inovasi ................................................................................... 19

3. Prinsip Inovasi ...................................................................................... 20

B. Kebijakan Publik ........................................................................................ 22

1. Pengertian Kebijakan Publik ................................................................ 22

2. Ciri-Ciri Umum Kebijakan Publik ....................................................... 24

3. Dimensi Kebijakan Publik ................................................................... 25

4. Implementasi Kebijakan Publik ........................................................... 26

C. Kerangka Pikir ........................................................................................... 29

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .................................. 32 A. Profil Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta............................................. 32

B. Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta .................................................................................. 36

1. Latar Belakang Munculnya Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik

(E-Waste).............................................................................................. 36

2. Tujuan dan Manfaat Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-

Waste) ................................................................................................... 38

3. Pelaksanaan Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) .... 39

4. Hasil Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) ............... 42

BAB IV INOVASI PENGELOLAAN LIMBAH PADA LIMBAH

ELEKTRONIK OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA .......... 46 A. Inovasi Pengelolaan Limbah Elektronik .................................................... 46

B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Elektronik 79

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 93 A. Kesimpulan ................................................................................................ 93

xi

B. Saran ........................................................................................................... 94

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 95

LAMPIRAN .......................................................................................................... 98

xii

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Rekapitulasi Pengumpulan Limbah Elektronik di 5 Kota

Administrasi DKI Jakarta pada Januari-Juni 2019 ......................... 43

Tabel III.2 Rekapitulasi Pengumpulan Limbah Elektronik di Halte

Transjakarta pada Januari-Juni 2019 .............................................. 44

Tabel III.3 Rekapitulasi Pengumpulan Limbah Elektronik di Stasiun Cikini

pada Januari-Juni 2019 ................................................................... 45

Tabel IV.1 Hasil Observasi Drop Box dan Banner di 5 Lokasi di DKI Jakarta81

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir ............................................................................ 31

Gambar III.1 Sertifikat Quality Management .................................................. 36

Gambar III.2 Sertifikat Quality Management .................................................. 36

Gambar III.3 Lokasi Drop Box Limbah Elektronik di DKI Jakarta ................ 40

Gambar III.4 Prosedur Penjemputan Limbah Elektronik bagi

Warga DKI Jakarta .................................................................... 41

Gambar IV.1 Lokasi Drop Box Limbah Elektronik di DKI Jakarta ................ 81

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Wawancara Kepada Rosa Ambarsari, Kepala Seksi

Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan DKI Jakarta .............. 98

Lampiran 2 Surat Wawancara Kepada Komunitas EWaste-RJ ......................... 99

Lampiran 3 Surat Wawancara Kepada Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup

Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat ........................................ 100

xv

DAFTAR SINGKATAN

AC : Air Conditioner

ASEAN : Association of Southeast Asian Nations

B3 : Bahan Berbahaya dan Beracun

BBG : Bahan Bakar Gas

BBM : Bahan Bakar Motor

BKD : Badan Kepegawaian Daerah

BPLHD : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

DKI : Daerah Khusus Ibu Kota

Dll : Dan lain-lain

E-Waste : Electronic Waste

EPR : Extended Producer Responsibility

EU : European Union

EWaste-RJ : EWaste-Rafa Jafar

HP : Handphone

ITF : Intermediate Treatment Facility

Kasatpel : Kepala Satuan Pelaksana

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

LH : Lingkungan Hidup

MoU : Memorandum of Understanding

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PCB : Polychlorinated biphenyls

Pergub : Peraturan Gubernur

PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPLi : Prasadha Pamunah Limbah Industri

PT : Perseroan Terbatas

PVC : Polyvinyl chloride

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPPLH : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Saka : Satuan Pramuka

Sapel : Satuan Pelaksana

TPA : Tempat Pembuangan Akhir

TPS : Tempat Pembuangan Sampah

TV : Television

UNEP : United Nations Environment Programme

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, manusia menggunakan teknologi

untuk membantu kehidupannya agar lebih mudah. Menurut Muhamad

Ngafifi1, teknologi dikembangkan oleh manusia melalui inovasi-inovasi

yang mereka lakukan, dan dari teknologi tersebut maka dapat menjanjikan

kemudahan, efisiensi serta peningkatan produktivitas. Pemanfaatan

teknologi tidak dapat dipisahkan dengan alat-alat elektronik yang serba

digital seperti handphone, komputer, laptop, dan sebagainya. Jumlah

kebutuhan akan alat elektronik semakin meningkat dari tahun ke tahun

seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, menurut Sri

Wahyono2, gaya hidup masyarakat juga semakin berkembang yang salah

satunya adalah untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru

dan meninggalkan alat elektronik yang lama. Gaya hidup ini menyebabkan

alat elektronik yang lama menjadi limbah, karena tidak terpakai dan

jumlahnya semakin hari akan terus meningkat.

Limbah yang berasal dari alat elektronik disebut sebagai limbah

elektronik dan limbah elektronik termasuk dalam kategori limbah B3

1 Muhamad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif

Sosial Budaya”, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2, No. 1, (2014),

hal. 37 2 Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan

Lokal”, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 14, No. 1, (Januari 2013), hal. 17

2

(Bahan Berbahaya dan Beracun)3

. Pengertian limbah B3 menurut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1, ayat (1)

adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,

dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat

mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau

membahayakan lingkungan hidup manusia, kesehatan, kelangsungan

hidup manusia serta makhluk hidup lain.4

Selain mengandung bahan

berbahaya, limbah elekronik juga memiliki kandungan material berharga

seperti logam mulia dan logam tanah langka.5

Kemunculan limbah elektronik menurut Peeranart Kiddee, Ravi

Naidu dan Ming H. Wong6 disebabkan karena adanya teknologi dengan

desain-desain baru dan memiliki lebih banyak fungsi sehingga

menyebabkan meningkatnya jumlah barang elektronik yang ada. Masa

pemakaian sebagian besar alat elektronik menjadi lebih singkat karena

adanya perkembangan alat elektronik dengan desain yang menarik bagi

konsumen untuk membelinya.

Dicontohkan bahwa masa pemakaian komputer pada tahun 1992

adalah selama 4.5 tahun, kemudian menurun menjadi hanya 2 tahun pada

3 Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan

Lokal”, hal. 17 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1, ayat (1) 5 Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan

Lokal”, hal. 17 6 Peeranart Kiddee, Ravi Naidu dan Ming H. Wong, “Electronic Waste Management

Approaches: An Overview”, Waste Management, Vol. 33, (2013), hal. 1237

3

tahun 2005. Hal ini yang menyebabkan semakin banyak jumlah komputer

yang kemudian dibuang atau akan diekspor ke negara berkembang.

Dalam studi yang dilakukan oleh Bushehri yang berjudul “UNEP‟s

role in promoting environmentally sound management of e-waste”, yang

dikutip dalam Peeranart Kiddee, Ravi Naidu dan Ming H. Wong 7

disebutkan bahwa di Amerika Serikat sekitar 500 juta komputer tidak lagi

terpakai antara tahun 1997 hingga 2007 dan di Jepang sudah ada 610 juta

komputer yang dibuang pada akhir Desember 2010. Sedangkan di

Tiongkok, terdapat 5 juta komputer baru dan 10 juta televisi baru yang

dibeli sejak tahun 2003 dan sekitar 1.11 juta ton limbah elektronik yang

dihasilkan setiap tahun. Limbah elektronik yang dihasilkan umumnya

berasal dari barang pabrik, alat rumah tangga, dan produk teknologi

informasi dan ditambah hasil impor limbah elektronik dari negara lain.

Adanya tindakan impor limbah elektronik yang dilakukan di

negara berkembang menjadikan negara-negara di Barat mengirimkan 80%

limbah elektroniknya ke negara-negara berkembang. Kurangnya regulasi

tentang bagaimana mengolah limbah elektronik dengan aman akan

memunculkan permasalahan kesehatan dan lingkungan di negara-negara

berkembang.8

7 Peeranart Kiddee, Ravi Naidu dan Ming H. Wong, “Electronic Waste Management

Approaches: An Overview”, hal. 1237 8 Peeranart Kiddee, Ravi Naidu dan Ming H. Wong, “Electronic Waste Management

Approaches: An Overview”, hal. 1238

4

Limbah elektronik yang tidak dikelola dengan prosedur yang tepat

menurut Ayu Nindyapuspa9

dapat menimbulkan polusi dan merusak

lingkungan, misalnya ketika melakukan proses solder untuk mengambil

emas dari limbah elektronik tersebut menghasilkan limbah cair dan dapat

mencemari tanah, dan lingkungan sekitar.

Permasalahan yang dihasilkan dari limbah elektronik bagi

kesehatan manusia terbagi atas dua hal yaitu dari permasalahan makanan

yang mengakibatkan tercemarnya makanan tersebut karena terpapar zat

berbahaya dari limbah elektronik dan dapat membahayakan pekerja yang

melakukan pengolahan limbah elektronik dengan tidak sesuai prosedur

karena adanya bahan-bahan berbahaya dari limbah elektronik.10

Melihat pada tingginya resiko yang dapat dihasilkan oleh

pengelolaan limbah elektronik maka sudah seharusnya pengelolaan limbah

elektronik dilakukan dengan prosedur yang tepat, yang dimulai dari

pengangkutan, pengumpulan, hingga pada tahap pengelolaan agar tidak

menimbulkan bahaya dan pencemaran lingkungan.

Untuk pengelolaan limbah elektronik di Indonesia, sudah ada

industri pengelolaan limbah elektronik seperti di Bekasi, Batam, Surabaya

dan Majalengka yang memiliki lisensi untuk kegiatan pengumpulan dan

pengelolaan limbah elektronik. Namun jumlahnya masih terbatas jika

dibandingkan dengan negara-negara di Asia seperti Malaysia yang

9 Ayu Nindyapuspa, “Kajian Tentang Pengelolaan Limbah Elektronik di Negara Maju

dan Negara Berkembang”, Infomatek, Vol. 20, No. 1, (Juni 2018), hal. 43 10

Peeranart Kiddee, Ravi Naidu dan Ming H. Wong, “Electronic Waste Management

Approaches: An Overview”, hal. 1237

5

memiliki 16 fasilitas besar dan 138 fasilitas kecil, Thailand dengan 30

fasilitasnya dan Jepang yang memiliki 49 fasilitas pengelolaan limbah

elektronik. Ditambah, industri yang mengelola limbah elektronik juga

masih mengalami kesulitan dalam beroperasi karena jumlah bahan baku

yaitu limbah elektronik yang belum mencukupi. Industri-industri

pengelola limbah elektronik dalam beroperasi seharusnya mendapatkan

bahan baku dari sektor industri dan rumah tangga, namun, bahan baku dari

sektor rumah tangga sebagian besar diserap oleh sektor informal karena

memiliki kemampuan untuk membeli limbah elektronik rumah tangga

dengan harga yang tinggi.11

Limbah elektronik yang dibeli oleh sektor informal dapat dibayar

dengan harga yang tinggi karena mereka dapat menekan biaya daur ulang

dengan tidak memperhatikan faktor keselamatan lingkungan dan kerja,

serta tidak membayar pajak, tidak membayar biaya pengumpulan,

ditambah dengan sisa daur ulang limbah elektroniknya kemudian dibuang

secara illegal.12

Hal ini dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur secara

spesifik mengenai pengelolaan limbah elektronik. Hingga kini pemerintah

mengkategorikan limbah elektronik ke dalam limbah B3 dan mengacu

pada peraturan yang mengatur mengenai limbah B3 dan sampah secara

umum yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

11

Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan

Lokal”, hal. 21 12

Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan

Lokal”, hal. 21

6

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Nomor 101

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan

sampah.13

Melihat belum ada regulasi yang spesifik, maka sudah menjadi

kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur bagaimana agar limbah

elektronik di wilayahnya dapat berkurang dan tidak mencemari lingkungan

yaitu dengan melakukan inovasi. Inovasi merupakan hal yang penting

dalam menjawab sebuah permasalahan, dalam hal ini, pengelolaan limbah

elektronik. Dalam sebuah pemerintahan diperlukan untuk selalu

melakukan inovasi karena dari hasil penemuan yang dilakukan dapat

memperbaiki suatu keadaan sebelumnya. Seperti halnya dalam

pengelolaan limbah elektronik, inovasi menjadi hal yang penting karena

diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat pengelolaan

limbah elektronik yang tidak sesuai prosedur.

Kemudian dikarenakan beum ada regulasi yang spesifik dari

pemerintah pusat mengenai pengelolaan limbah elektronik, untuk itu,

pemerintah daerah perlu melakukan inovasi untuk mengurangi limbah

elektronik di wilayahnya. Salah satu pemerintah daerah yang perlu

melakukan inovasi mengenai pengelolaan limbah secara yang secara

spesifik limbah elektronik adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena

melihat posisinya sebagai Ibu Kota Republik Indonesia dan menjadi

13

Trisa Ayuni, Dodik Ridho Nurrochmat, Nastiti Siswi Indrasti, “Strategi Pengelolaan

Limbah Elektronik Melalui Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan”, Jurnal Risalah

Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol. 3, No. 1, (April 2016), hal. 80

7

provinsi yang seharusnya menjadi percontohan bagi provinsi lainnya di

Indonesia.

Inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk

mengatasi permasalahan limbah elektronik adalah dengan membentuk

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste). Gerakan ini

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sejak tahun 2017

dan didasari pada Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengumpulan Limbah Elektronik Bagi

Pegawai Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Penghuni Rumah

Susun Dinas Lingkungan Hidup.14

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) menjadi

upaya nyata dari inovasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

mengelola limbah elektronik secara spesifik yang menjawab persoalan

mengenai belum adanya regulasi yang spesifik mengenai pengelolaan

limbah elektronik di Indonesia, serta untuk mengurangi pencemaran yang

ditimbulkan akibat pengelolaan limbah elektronik yang tidak sesuai

prosedur.

Meskipun Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik merupakan

sebuah terobosan baru dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun pada

pelaksanaannya belum mendapatkan respon yang baik dari masyarakat

sehingga pelaksanaan pengelolaan limbah elektronik belum berjalan

maksimal. Respon masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan suatu

14

Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus 2019

8

kegiatan, dan agar sebuah program mendapatkan respon yang baik, sudah

seharusnya pihak pemerintah mampu menarik perhatian masyarakat

terhadap program tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan pada penjelasan di atas, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai inovasi

pengelolaan limbah dalam bentuk limbah elektronik serta faktor

penghambat yang menyebabkan pelaksanaan pengelolaan limbah

elektronik belum maksimal yang dijadikan topik penelitian skripsi yang

berjudul “Inovasi Kebijakan Pengelolaan Limbah: Studi pada Pengelolaan

Limbah Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-

2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas

adalah:

1. Bagaimana proses inovasi kebijakan pengelolaan limbah pada

pengelolaan limbah elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta?

2. Hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan

limbah elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian

adalah:

9

1. Untuk mengetahui inovasi kebijakan pengelolaan limbah pada

pengelolaan limbah elektronik oleh Pemerintah DKI Jakarta.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste).

C.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademik: Diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan

ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu politik tentang kajian kebijakan

pemerintah daerah.

b. Manfaat praktis: Diharapkan dapat memberi informasi mengenai upaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola limbah elektronik.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan studi pustaka

yang dimulai dari disertasi, tesis, skripsi dan referensi lainnya seperti buku

dan jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang

disusun peneliti.

Pertama, karya Justus Nyabwengi Omari.15

Penelitian untuk tesis

ini meneliti tentang tipe, sumber dan kuantitas dari limbah elektronik dan

bagaimana pengelolaan dan kebijakannya di Nairobi, Kenya. Hasil dari

penelitian ini adalah kepemilikan komputer, telepon genggam dan telepon

sebanyak 56,6% dan setiap tahun terdapat 10,84% limbah komputer.

Penyebab dari banyaknya limbah elektronik karena sudah tidak berfungsi

15

Justus Nyabwengi Omari, “Investigation of the Current Status of Electronic Wastes,

Generation and Management: A Case Study of Nairobi County”, Master Thesis, Department

Environmental Engineering and Management, Jomo Kenyatta University of Agriculture and

Technology, (2018)

10

dan ditambah dengan perubahan kebijakan serta penjualan limbah

elektronik. Cara terbanyak dari pembuangan limbah elektronik dengan

menjualnya lalu menyimpannya di toko, dan 53% dari responden tidak

memiliki wewenang untuk mengelola limbah elektronik sehingga

pengelolaannya tidak dianggap serius. Penelitian ini juga menemukan

bahwa sebagian besar institusi lebih memilih untukmengumpulkan dan

membuang limbah elektronik mereka lalu kemudian didaur ulang. Metode

yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan dari

tesis ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah pada evaluasi terhadap

kebijakan yang ada mengenai masalah limbah elektronik di Kenya.

Kedua, karya Ernest Kwaku Bekoe.16

Penelitian untuk tesis ini

meneliti mengenai pengelolaan limbah elektronik di Kumasi Metropolitan,

Ghana serta membahas tantangan dalam melakukannya dan permasalahan

lingkungan dan kesehatan yang dihasilkan dan menemukan bahwa

meningkatnya limbah elektronik menjadi tantangan tersendiri bagi

pemerintah. Hasil temuannya adalah terdapat kebijakan bernama

Envitonmental Protection, Sanitation and Assessmen Acts untuk mengatur

pengelolaan bahan berbahaya, namun terdapat tantangan yaitu tidak

adanya regulasi terbaru untuk mengarahkan aktivitas peningkatkan sektro

pengelolaan limbah elektronik dan tidak ada fasilitas untuk mengelola

limbah elektronik yang sesuai, dan kurangnya perhatian publik serta

kurangnya pengetahuan dan kemampuan dari pemerintah dalam

16

Ernest Kwaku Bekoe, “E-Waste Management Practices in the Kumasi Metropolitan

Area of Ghana: Status and Challenges”, Master Thesis, Department of International Environment

and Development Studies, Norwegian University of Life Sciences, (2015)

11

menghadapi tantangan untuk mengelola limbah elektronik secara efektif.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi

kasus. Perbedaan antara tesis ini dengan penelitian yang penulis tulis

adalah disertasi ini membahas mengenai pengelolaan limbah elektronik di

Kumasi Metropolis dari segi informal dan formal, lalu membahas

tantangan dalam mengelola limbah elektronik dan dampak kesehatan serta

lingkungan dari limbah elektronik.

Ketiga, karya Benedicta A. Ideho.17

Penelitian untuk tesis ini

meneliti mengetahui hubungan antara faktor sosial ekonomi dan

pengelolaan limbah elektronik secara informal di Nigeria. Hasil

temuannya adalah para stakeholder dari pengelolaan limbah elektronik

secara informal ini tetap melanjutkan aktivitasnya meskipun menimbulkan

bahaya kesehatan karena adanya keuntungan ekonomi yang di dapatkan.

Meskipun sudah terdapat kebijakan dalam mengelola bahan berbahaya dan

kebijakan mengenai pentingnya alat elektronik, namun karena kurangnya

manajemen dalam mengimplementasikannya menyebabkan hal tersebut

terjadi. Temuan lainnya juga menjelaskan bahwa sektor elektronik

nasional di Nigeria diatur oleh asosiasi yang terlibat dalam bisnis

elektronik. Dalam tesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah

metode kualitatif dengan studi kasus di Nigeria. Perbedaan tesis ini dengan

penelitian yang penulis lakukan adalah tesis ini membahas pada

17

Benedicta A. Ideho, “E-Waste Management: A Case Study of Lagos State, Nigeria”,

Master Thesis in Development and International Cooperation, Department of Social Sciences and

Philosophy, University of Jyvaskyla, Finland (2012)

12

keuntungan ekonomi dan bahaya kesehatan dari pengelolaan limbah

elektronik secara informal.

Keempat, karya A. Askari, A. Ghadimzadeh, C.Gomes, M.D.

Bakri Ishak18

. Penelitian untuk jurnal ini membahas mengenai bagaimana

pengelolaan limbah elektronik di negara industri dengan menganalisis

berbagai isu di level global dan menjadikan Malaysia sebagai studi kasus.

Hasil yang ditemukan adalah di negara-negara berkembang, contohnya

Malaysia, sulit untuk secara penuh mengadopsi sistem pengelolaan limbah

elektronik yang dikarenakan kondisi sosial-ekonomi, kurangnya

infrastruktur, tidak adanya regulasi hukum yang mengatur pengelolaan

limbah elektronik dan banyaknya materi-materi yang terdapat dalam setiap

alat elektronik. Sistem pengelolaan limbah elektronik di Malaysia

membutuhkan reformasi regulasi mengenai limbah elektronik. Metode

penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Perbedaan jurnal ini

dengan penelitian yang penulis tulis adalah jurnal ini membahas regulasi

mengenai pengelolaan limbah elektronik di Malaysia dan penelitian ini

membahas mengenai pengelolaan limbah di DKI Jakarta.

Kelima, karya Deepali Sinha-Khetriwal, Philipp Kraeuchi, Markus

Schwaninger.19

Penelitian untuk jurnal ini membahas mengenai

peningkatan jumlah limbah elektronik di dunia menimbulkan tantangan

18

A. Askari, A. Ghadimzadeh, C.Gomes, M.D. Bakri Ishak, “E-Waste Management:

Towards an Appropriate Policy”, European Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 1,

(2014) 19

Deepali Sinha-Khetriwal, Philipp Kraeuchi, Markus Schwaninger, “A Comparison of

Electronic Waste Recycling in Switzerland and in India”, Environmental Impact Assessment

Review, Vol. 25, (2005)

13

tersendiri dalam mengelolanya, karena terdapat ketentuan logistik tertentu

untuk mengumpulkan limbah elektronik, kemudian limbah elektronik juga

banyak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan manusia dan

lingkungan, sehingga pembuangannya harus menggunakan cara khusus.

Jurnal ini membandingkan bagaimana di Swiss dan India dalam mengelola

limbah elektronik dan ditermukan bahwa pengelolaan limbah elektronik

tidak hanya memiliki satu cara, karena tergantung pada sistem ekonomi

dan kultural dari setiap tempat. Metode penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dengan studi kasus. Perbedaan dari jurnal ini dengan

penelitian yang penulis tulis adalah jurnal ini mengambil studi kasus dari

Swiss dan India dan membandingkan bagaimana kedua negara tersebut

mengelola limbah elektronik dan melihat perbedaannya.

E. Metode Penelitian

E.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk membahas

inovasi kebijakan pengelolaan limbah elektronik serta analisis yang

mendalam dalam menyusun penelitian ini. Metode kualitatif memiliki

definisi sebagai metode dalam penelitian ilmu sosial yang dilakukan

dengan cara mengamati kondisi di masyarakat yang berkaitan dengan

penelitian yang dilakukan dan melakukan analisis terhadap hasil

pengamatan tersebut.20

Dengan menggunakan metode kualitatif maka

20

Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, Equilibrium, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni

2009): hal. 2

14

penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang menjelaskan dari

hasil analisis yang diteliti.21

E.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi DKI. Untuk waktu penelitian

dilakukan secara bertahap.

E.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan teknik

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan

beberapa narasumber yang dipilih dengan menggunakan purposive

sampling yang antara lain adalah:

1. Rosa Ambarsari, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta karena program pengelolaan

limbah elektronik dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup

DKI Jakarta.

2. Pranandya Wijayanti, External Relation Komunitas Ewaste-RJ

karena komunitas tersebut melakukan kerjasama dengan Dinas

Lingkungan Hidup DKI mengenai pengumpulan limbah

elektronik.

3. Soesilo Wahyudi, staf Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup

Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat yang merupakan

kecamatan yang mengumpulkan limbah elektronik terbanyak di

Kota Administrasi Jakarta Pusat.

21

David Marsh dan Gerry Stoker, Teori dan Metode dalam Ilmu Politik (Bandung:

Nusamedia, 2002), hal. 242

15

4. Masyarakat umum.

Kemudian observasi dilakukan dengan mengunjungi Dipo Gunung

Sahari serta lokasi-lokasi penempatan drop box. Pengumpulan data yang

terakhir yaitu dokumentasi dengan menggunakan dokumen-dokumen yang

diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta.

E.4. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini

bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai inovasi kebijakan publik

mengenai pengelolaan limbah elektronik yang dilakukan oleh Pemerntah

DKI Jakarta serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan

limbah elektronik.

E.5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang penulis peroleh secara langsung

melalui pengumpulan data dari objek yang diteliti dengan teknik purposive

sampling dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara

dengan pihak-pihak terkait seperti Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Rosa Ambarsari,

Komunitas Ewaste-RJ dan serta Soesilo Wahyudi, staf Satuan Pelaksana

Lingkungan Hidup Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat serta

masyaraakt umum.

b. Data Sekunder

16

Data sekunder merupakan data yang diperoleh selain dari objek

penelitian. Data diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, rekaman video,

foto, media online.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang saling berhubungan antar

satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti membagi topik penelitian ke

dalam lima bab. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang penelitian,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode

penelitian, teknik analisis data, teknik pengumpulan data, sumber data dan

sistematika penelitian.

Bab II, peneliti menjelaskan mengenai kerangka teoretis yaitu teori

inovasi dan kebijakan publik serta menuliskan kerangka pikir yang dapat

digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Bab III, peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum tentang

peta wilayah limbah elektronik di DKI Jakarta.

Bab IV, peneliti melakukan analisis untuk menemukan bagaimana

inovasi kebijakan publik mengenai pengelolaan limbah pada limbah

elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan

faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan limbah

elektronik.

Bab V, peneliti membuat kesimpulan dari hasil temuan yang

didapatkan. Serta memberikan saran untuk penelitian serupa selanjutnya

17

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Inovasi

A.1. Pengertian Inovasi

Inovasi didefiniskan sebagai pengenalan dan penerapan secara

sengaja gagasan, proses, produk dan prosedur yang baru pada unit yang

menerapkannya yang dibentuk untuk memberikan manfaat bagi

masyarakat.1

Evert M. Rogers dalam Suwarno2

, menjelaskan bahwa

inovasi merupakan sebuah ide, gagasan, prosedur, atau benda yang

diterima sebagai hal baru oleh seseorang atau kelompok untuk digunakan.

Sedangkan inovasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik proses kreatif

dalam menciptakan dan menemukan hal baru yang berbeda atau diubah

dari yang sebelumnya sudah ada.3

Inovasi pada tingkat pemerintah, fokus pada memberikan manfaat

bagi masyarakat. Inovasi ini fokus pada kegiatan, program, dan insentif

untuk berwirausaha dan berinovasi yang dimaksudkan untuk mendorong

organisasi-organisasi baru untuk berinovasi dan memperluas manfaat yang

1 Djamaludin Ancok, Psikologi Kepemimpinan & Inovasi, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal.

34 2 Yogi Suwarno, Inovasi di Sektor Publik, (Jakarta: STIA-LAN, 2008), hal. 9

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik

18

mereka hasilkan untuk masyarakat dan anggota-anggotanya. Aspek dan

peran sosial terlihat jelas pada inovasi di tingkat pemerintah. 4

Inovasi terdiri dari dua hal yaitu: (1) Product innovation yaitu

kemampuan seseorang untuk menawarkan solusi untuk perbaikan terhadap

produk yang telah ada dan bagaimana individu mampu untuk

mengembangkan sebuah produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan; (2)

Process innovation yaitu kemampuan seseorang untuk menghasilkan jasa

yang lebih baik dibandingkan yang sudah ada.5

Pada penerapannya, inovasi memiliki atribut yang melekat, yang

menurut Rogers dalam Suwarno6 yang pertama adalah keuntungan relatif,

di mana inovasi harus memiliki keunggulan dibandingkan yang

sebelumnya, ada nilai yang membedakannya dengan yang lain. Kedua,

kesesuaian. Inovasi memiliki sifat kompatibel dari inovasi sebelumnya,

melakukan penyesuaian dari inovasi sebelumnya. Ketiga, kerumitan.

Karena adanya inovasi yang baru mungkin dapat menimbulkan tingkat

kesulitan yang lebih tinggi.

Keempat, kemungkinan dicoba. Inovasi akan diterima apabila telah

terbukti memiliki perbedaan yang menguntungkan dibandingkan yang

lama. Sehingga produk inovasi harus melewati tahap uji coba terlebih

dahulu dengan diuji kualitasnya oleh setiap orang. Kelima, kemudahan

4 Avanti Fontana, Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai Individu,

Organisasi, Masyarakat, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), hal. 32 5 Dodi Jayen Suwarno, Anita Silvianita, “Knowledge Sharing dan Inovasi Pada Industri

Startup”, Jurnal Ecodemica, Vol. 1, No. 1, (April 2017), hal. 101 6 Yogi Suwarno, Inovasi di Sektor Publik, (Jakarta: STIA-LAN, 2008), hal. 16-18

19

untuk diamati. Inovasi yang baik diharuskan dapat diamati cara kerja dan

hasil yang diberikan dengan mudah.

Menurut Muluk7, proses inovasi memiliki dua kategori, pertama,

sustaining innovation (inovasi terusan), meskipun merupakan produk baru

tetapi tetap berdasarkan pada kondisi pelayanan dan sistem yang ada.

Kedua, discontinue innovation (inovasi terputus) di mana inovasi yang

baru sama sekali tidak berdasarkan pada kondisi pelayanan dan sistem

yang ada.

A.2. Dimensi Inovasi

Inovasi memiliki dimensi yang berjumlah dua belas, yang antara

lain adalah8:

1. Apa (offerings): Mengembangkan produk atau jasa yang

inovatif.

2. Model (platform): Menggunakan komponen atau kerangka

yang sama untuk menciptakan produk turunan.

3. Solusi (solutions): Menciptakan produk yang terintegrasi dan

sesuai untuk memecahkan masalah konsumen.

4. Pengalaman konsumen (customer experience): Mendesain

kembali interaksi pelanggan pada semua kontak poin dan

kesempatan kontak.

7 Khairul M.R. Muluk, Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan

Daerah, (Malang: Banyumedia Publishing, 2008), hal. 48 8 Avanti Fontana, Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai Individu,

Organisasi, Masyarakat, hal. 108-109

20

5. Nilai tambah alternatif (value capture): Mendefinisikan

kembali bagaimana untuk memperoleh pendapatan atau

menciptakan aliran pendapatan baru yang inovatif.

6. Proses (processes): Mendesain kembali proses operasi inti

dalam mengubah input menjadi output untuk memperbaiki

efisiensi dan efektivitas.

7. Organisasi (organization): Mengubah bentuk, fungsi atau

lingkup aktivitas perusahaan.

8. Rantai pasok (supply chain): Berpikir berbeda tentang cara

memperoleh sumber daya dan memenuhinya

9. Pasar (presence): Menciptakan saluran distribusi atau poin-

poin kehadiran baru yang inovatif, termasuk tempat-tempat di

mana produk dapat dibeli atau digunakan oleh konsumen.

10. Jejaring (networking): Menciptakan produk yang berpusat pada

jejaring dan terintegrasi.

11. Merek (brand): Menggunakan merek yang sudah ada pada

domain atau ranah baru.

A.3. Prinsip Inovasi

Untuk melakukan inovasi, diperlukan 8 prinsip yang antara lain

adalah, yaitu9:

1. Tidak ada inovasi tanpa kepemimpinan: Inovasi membutuhkan

visi yang jelas yang didefinisikan oleh kepemimpinan dalam


Organisasi, Masyarakat, hal. 124-136

21

organisasi sehingga visi tersebut dapat disebarkan ke seluruh

organisasi.

2. Inovasi membutuhkan manajemen resiko yang terkalkulasi:

Setiap inovasi pasti mengandung resiko untuk itu perlu

mengembangkan sistem untuk mengatasinya, termasuk

memastikan karyawan kunci dalam organisasi bertindak

sebagai innovator dan pengusaha.

3. Inovasi dipicu oleh kreativitas: Menciptakan lingkungan

kondusif untuk menumbuhkan kreativitas dari setiap anggota

organisasi.

4. Inovasi membutuhkan integrasi organisasi: Seluruh organisasi

harus merasa memiliki inovasi dan inovasi tidak dapat

diserahkan hanya pada bagian-bagian tertentu.

5. Keberhasilan dalam inovasi membutuhkan keunggulan dalam

manajemen proyek: Keunggulan dalam manajemen proyek

berkaitan dengan sisi implementasi inovasi.

6. Informasi adalah sumber daya penting untuk efektivitas

inovasi: Manajemen informasi dalam manajemen proyek

ditekankan sebagai salah satu prinsip manajemen inovasi. Jika

inovasi dilihat sebagai sebuah proses produksi maka informasi

dan ide adalah bahan baku dalam membuat produk, dan untuk

melakukannya dibutuhkan sumber informasi yang baik dan

22

dapat dipertanggungjawabkan serta bebas untuk mengakses

informasi tersebut.

7. Hasil dari upaya kreatif perlu dilindungi: Menggunakan hak

paten dan hak cipta, selain itu trade secrets, merek, monopoli

atas sumber daya, ciptakan pasar kaptif, lakukan percepatan

pengembangan produk.

8. Inovasi yang berhasil berakar pada pemahaman yang baik

tentang pasar: Inovator yang baik perlu memiliki kemampuan

mendengarkan pasar dan dapat memberikan respon dengan

cepat dan baik serta mempertimbangkan permintaan-

permintaan konsumen, karena dengan kemampuan komunikasi

yang baik dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu inovasi.

B. Kebijakan Publik

B.1. Pengertian Kebijakan Publik

Thomas R. Dye seperti dikutip dalam Said Zainal Abidin10

menyebutkan bahwa pengertian kebijakan adalah sebuah pilihan bagi

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal (whatever

governments choose to do or not to do). Dari definisi ini dapat

menggabungkan dari definisi yang disebutkan oleh David Easton,

Lasswell dan Kaplan serta Carl Friedrich. Easton dalam Said Zainal

Abidin11

, menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah disebut sebagai

10

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 5-6 11

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, hal. 6

23

“kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara

keseluruhan”.

Dari definisi ini dapat menjelaskan bahwa pemerintah memiliki

kewenangan terhadap seluruh kehidupan masyarakatnya, dan tidak ada

organisasi lain selain pemerintah yang cakupan kewenangannya sebesar

yang dimiliki pemerintah. Dalam Said Zainal Abidin12

juga disebutkan

bahwa Lasswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai sarana

untuk mencapai tujuan, dan kebijakan merupakan kegiatan yang berkaitan

dengan adanya tujuan, nilai dan praktik (a projected program of goals,

values, and practices).

Kebijakan memiliki dua prinsip yaitu merupakan hal yang berasal

dari kehidupan masyarakat dan bukan merupakan hal yang muncul secara

tiba-tiba. Kebijakan dapat dibentuk karena pemerintah melihat bagaimana

kondisi dalam masyarakat dan kebijakan selalu berkaitan dengan hal yang

tidak asing oleh masyarakat. Prinsip kedua adalah kebijakan diciptakan

untuk mencapai titik harmoni dari pihak-pihak yang merasa bermasalah,

untuk itu dapat dikatakan kebijakan merupakan hal yang menjawab

permasalahan sosial.13

Sedangkan pengertian publik memiliki variasi menurut pengertian

umum, masyarakat dan negara. Publik dalam pengertian umum atau

masyarakat misalnya penawaran umum, milik umum, perusahaan umu,

12

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, hal. 6 13

Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan

Kebijakan Publik”, Jurnal Publik, Vol. 11, No. 1, (2017): hal. 2-3

24

hubungan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan kepentingan umum.

Sedangkan untuk pengertian publik dalam pengertian negara adalah

otoritas negara, bangunan negara, penerimaan negara dan sektor negara.14

Kemudian pengertian publik yang berkaitan dengan kebijakan

publik terdapat dalam strata kebijakan. Sebuah kebijakan publik tidak

bersifat spesifik dan sempit dan berada pada strata strategis. Sehingga

kebijakan publik berfungsi untuk pedoman untuk pembentukan kebijakan

dan keputusan khusus di bawahnya.15

Pengertian dari kebijakan publik menurut Samodra Wibawa16

adalah setiap keputusan yang dihasilkan dalam sistem politik sebuah

negara, provinsi, kabupaten bahkan hingga tingkat rukun tetangga dan

rukun warga. Lembaga-lembaga seperti PBB, ASEAN, EU juga termasuk

sebagai sistem politik. Dalam setiap sistem tersebut, mereka membentuk

keputusan yang ditujukan kepada “publik” masing-masing dan

menggunakan sumber daya publik yang mereka miliki.

B.2. Ciri-Ciri Umum Kebijakan Publik

Kebijakan memiliki beberapa ciri-ciri yaitu sebagai berikut17

:

1. Kebijakan publik pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai dan tidak

sekedar dibuat percuma, jika tidak memiliki tujuan maka kebijakan

tidak akan dibuat.

14

Rahayu Kusuma Dewi, Studi Analisis Kebijakan, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal.

16 15

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, hal. 8 16

Samodra Wibawa, Politik Perumusan Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2011), hal. 3 17

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, hal. 23

25

2. Kebijakan tidak berdiri sendiri, atau terpisah dari kebijakan lainnya.

Kebijakan yang dibuat akan berkaitan dengan kebijakan yang sudah ada

di masyarakat dan berorientasi pada implementasi, interpretasi dan

penegakan hukum.

3. Kebijakan merupakan tindakan yang sudah dilakukan pemerintah,

bukan untuk tindakan yang akan atau masih direncanakan oleh

pemerintah.

4. Kebijakan dapat bersifat positif yaitu untuk mengarahkan atau

menganjurkan suatu hal kepada masyarakat dan bersifat negatif yang

merupakan larangan kepada masyarakat.

5. Kebijakan harus dibuat dengan memiliki landasan hukum sehingga

memiliki wewenang untuk “memaksa” masyarakat untuk mematuhinya.

B.3 Dimensi Kebijakan Publik

Tri Widodo seperti yang dikutip dalam Rahayu Kusuma Dewi18

menjelaskan bahwa dimensi kebijakan publik memiliki dua segi, yang

antara lain adalah:

1. Dimensi proses kebijakan: membahas bagaimana proses pelaksanaan

pembentukan tersebut di mulai dari pencarian masalah, implementasi

kebijakan, memantau kebijakan, dan evaluasi kebijakan

2. Dimensi analisis kebijakan: sebuah kegiatan di mana kebijakan yang

akan dibuat dianalisis terlebih dahulu dengan metode dan teknik yang

multidisiplin untuk penyusunan strategi kebijakan.

18

Rahayu Kusuma Dewi, Studi Analisis Kebijakan, hal. 20

26

B.4. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam melaksanakan kebijakan publik tidak mudah, karena

kebijakan tersebut memiliki pengaruh terhadap masyarakat luas sehingga

para pembuat kebijakan harus menyesuaikan kebijakan tersebut dengan

pandangan dan latar belakang masyarakat yang beragam dan dalam

menerapkan satu kebijakan akan memiliki pro dan kontra. Pelaksanakan

kebijakan publik juga dapat disebut sebagai implementasi kebijakan

publik, yang merupakan sebuah tahap setelah kebijakan tersebut disahkan

sebagai peraturan perundang-undangan. Implementasi kebijakan

merupakan kegiatan untuk memenuhi janji-janji yang tertulis dalam

kebijakan tersebut yang berbentuk program pemerintah yang memiliki

output yang nyata. Implementasi kebijakan juga dapat disebut sebagai

transaksi sumber daya, karena dalam pelaksanaannya, pemerintah harus

membentuk hubungan dengan berbagai macam pihak, dan juga harus

memiliki integrasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan

tersebut.

Alur dalam implementasi kebijakan diawali dengan output

kebijakan yang kemudian ditujukan kepada kelompok tertentu yang

berkaitan dengan kebijakan tersebut yang nantinya akan menimbulkan

akibat apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Kebijakan publik

memiliki dua pihak yang saling terkait yaitu pemerintah sebagai pembuat

kebijakan dan masyarakat sebagai implementator kebijakan. Namun

pemerintah juga dapat menjadi implementator kebijakan seperti contohnya

27

lembaga legislatif ketika membuat undang-undang yang berisi mengenai

persoalan implementasi, lalu juga lembaga yudikatif dapat menjadi

implementator misalnya apabila berkaitan dengan undang-undang tentang

kejahatan, terorisme, narkoba dan sebagainya. Selain lembaga negara,

yang berperan sebagai implementator adalah kelompok kepentingan dan

penekan, dan organisasi masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan publik menggunakan dua

pendekatan yaitu top-down dan bottom-up. Top-down umumnya berfungsi

ketika memilih kebijakan apa yang akan dibahas, mempelajari sebuah

kebijakan untuk melihat tujuan dari kebijakan tersebut, mengetahui

dengan cara apa agar sebuah kebijakan dapat tepat sasaran dan

dilaksanakan dengan benar, mengetahui apakah sebuah kebijakan dapat

diterima dan bermanfaat bagi kelompok terkait, serta dampak apa yang

muncul setelah sebuah kebijakan dilaksanakan. Sedangkan pendekatan

bottom-up dilaksanakan dengan melakukan pemetaan stakeholder,

mencari tahu pemahaman aktor yaitu pemerintah, kelompok penekan dan

kelompok sasaran mengenai sebuah kebijakan dan kepentingan di dalam

kebijakan tersebut, mencari jaringan antara aktor level bawah dan level

atas, melakukan pemetaan dari level terendah hingga tertinggi.19

19

Eko Handoyo, Kebijakan Publik, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

Semarang dan Widya Karya, 2012), hal. 93-101

28

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut George C. Edwards dalam Subarsono20

mengemukakan

empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu:

a. Komunikasi

Keberhasilan sebuah kebijakan mengharuskan pelaku kebijakan

untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam

mengimplementasikan sebuah kebijakan, komunikasi tidak hanya

dilakukan pada pelaksana kebijakan melainkan juga pada sasaran dan

pihak terkait. Informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan

harus jelas, mudah dipahami dan konsisten agar kebijakan tersebut

dapat berjalan dengan baik.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi hal yang penting dalam pengimplementasian

sebuah kebijakan, karena meskipun komunikasi telah dijalankan dengan

baik namun tidak didukung dengan sumber daya yang memadai, maka

implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya

dapat berwujud sumber daya manusia dan non manusia. Jika dalam

implementasi kebijakan tidak memiliki sumber daya, maka kebijakan

tersebut hanya menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Hal ketiga yang menjadi faktor penting dalam pelaksanaan

kebijakan adalah sikap dari pelaksana kebijakan ketika menjalankan

20

Agustinus Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi , hal. 90

29

suatu kebijakan, jika ia memiliki disposisi yang baik maka kebijakan

yang dijalankan juga akan baik.

d. Struktur Birokrasi

Yang keempat adalah struktur birokrasi di mana menjadi salah satu

badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi tidak hanya dalam

struktur pemerintahan, melainkan juga pada instansi lain yang memiliki

keterkaitan dengan kebijakan yang sedang dijalankan. Pengaruh dari

struktur birokrasi cukup signifikan dalam pelaksanaan sebuah

kebijakan.

C. Kerangka Pikir

Pengelolaan limbah elektronik menjadi salah satu permasalahan

sampah yang tidak dapat diabaikan, dan harus mendapatkan perhatian

khusus dari pemerintah. Keberadaan limbah elektronik yang semakin

meningkat seiring kemajuan teknologi ditambah dengan potensi bahaya

yang dimilikinya menjadi alasan diperlukannya upaya nyata untuk

mengatasi permasalahan ini, dan untuk pengelolaan limbah elektronik

masih banyak yang tidak dilakukan sesuai prosedur sehingga dapat

memunculkan pencemaran lingkungan. Hingga pada tahun 2017, Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta membentuk sebuah program pengelolaan

limbah elektronik yang dinamakan Gerakan Pengumpulan Limbah

Elektronik (E-Waste) yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran

lingkungan dan mengurangi jumlah elektronik di DKI Jakarta, meskipun

program ini hanya sebatas pada wewenang untuk mengumpulkan saja

30

kemudian limbah elektronik yang didapatkan lalu diserahkan ke pihak

ketiga untuk diolah.

Meskipun program ini menjadi sebuah inovasi bagi Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, namun dalam penelitian ini berusaha untuk

menjawab dan menjelaskan mengenai dari sisi mana program ini dapat

dikategorikan sebagai inovasi dengan menggunakan indikator-indikator

inovasi. Serta menjabarkan mengenai proses inovasi yang dilakukan dalam

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) dengan

menggunakan prinsip inovasi.

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) sudah

berjalan selama 2 tahun, namun pada pelaksanaannya terdapat berbagai

hambatan yang menyebabkan program ini tidak mampu berjalan secara

efektif. Sehingga dalam penelitian ini juga menjawab mengenai hal apa

saja yang muncul dalam pelaksanaan Gerakan Pengumpulan Limbah

Elektronik (E-Waste) yang dapat menyebabkan program ini belum

terlaksana secara maksimal dengan menggunakan faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan publik.

Skripsi ini menggunakan kerangka teoretis dari teori inovasi dan

kebijakan publik dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi

implementasi kebijakan publik agar dapat melihat dan membahas secara

jelas pada Bab IV mengenai inovasi pengelolaan limbah elektronik dan

hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program pengelolaan limbah

elektronik di tahun 2017-2019.

31

INOVASI KEBIJAKAN

PENGELOLAAN LIMBAH (Studi pada Pengelolaan Limbah

Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun

2017-2019)

Inovasi Kebijakan Pengelolaan

Limbah Elektronik

1. Indikator Inovasi

2. Prinsip Inovasi

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pengelolaan Limbah

Elektronik

1. Komunikasi

2. Sumber Daya

3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi

Gambar II.1

Kerangka Pikir

32

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terbentuk pada tahun 2017

yang merupakan hasil peleburan dari Dinas Kebersihan dan Badan

Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta.1 Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta terletak di Jalan Mandala V No. 67, Cililitan, Kramat

Jati, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13640.2

Tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tertera dalam

Pergub No. 284 Tahun 2016 tentang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Jakarta, Pergub No. 399 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Kebersihan

Badan Air, Pergub No. 398 Tahun 2016 tentang Unit Laboratorium

Lingkungan Hidup Daerah dan Pergub No. 400 Tahun 2016 tentang Unit

Pengelola Sampah Terpadu.3

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memiliki 24 program

prioritas yang antara lain adalah4:

1. Penyusunan RPPLH, KLHS Pantura dan KLHS RPJMD.

2. Penyusunan RPJMD.

1 Hasil wawancara dengan Rosa Ambarsari, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kamis 25 Juli 2019, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta. 2 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, https://lingkunganhidup.jakarta.go.id, diakses 3

Agustus 2019 3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, https://lingkunganhidup.jakarta.go.id, diakses 3

Agustus 2019 4 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, https://lingkunganhidup.jakarta.go.id, diakses 3

Agustus 2019

33

3. Penyusunan status lingkungan hidup daerah.

4. Pengelolaan informasi lingkunga dan kebersihan.

5. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

6. Pengurangan dan penanganan sampah.

7. Penanganan limbah B3 dari fasilitas kesehatan tingkat dasar,

kegiatan usaha skala kecil dan rumah tangga.

8. Pengembangan pengelolaan kebersihan.

9. Pemantauan kualitas lingkungan.

10. Penilaian dokumen lingkungan.

11. Konversi penggunaan BBM ke BBG untuk kendaraan

operasional dinas.

12. Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor.

13. Penanganan pengaduan kasus lingkungan dan kebersihan.

14. Pengawasan pencemaran lingkungan terhadap kegiatan usaha.

15. Penegakkan hukum terhadap pelanggar peraturan lingkungan

dan kebersihan.

16. Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan dan kebersihan.

17. Pengembangan kemitraan lingkungan dan kebersihan.

18. Pengembangan bank sampah.

19. Pelaksanaan program Adipura, Adiwiyata, program Kampung

Iklim, Kalpataru, dan Saka Kalpataru.

20. Pengembangan peningkatan peran dunia usaha dalam

pengelolaan lingkungan dan kebersihan.

34

21. Peningkatan penanganan sampah di badan air.

22. Peningkatan pengelolaan sampah di TPA.

23. Peningkatan pelayanan uji laboratorium lingkungan.

24. Peningkatan penerimaan retribusi.

Struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

mengalami perubahan pada bulan Juli 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies

Baswedan melantik Andono Warih sebagai Kepala Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Air

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, berikut merupakan struktur

organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta5:

a. Kepala Dinas.

b. Wakil Kepala Dinas.

c. Sekretariat yang terbagi atas Subbagian Umum, Subbagian

Kepegawaian, Subbagian Perencanaan Anggaran dan Subbagian

Keungan.

d. Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan yang terbagi atas Seksi

Perencanaan Teknis Lingkungan dan Kebersihan, Seksi

Pengembangan Teknis Lingkungan dan Kebersihan, Seksi Mitigasi

dan Adaptasi Perubahan Iklim.

e. Bidang Pengelolaan Kebersihan yang terdiri dari Seksi Pengelolaan

Sampah, Seksi Pengelolaan Limbah B3, dan Seksi Pengendalian

Kebersihan.

5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Lingkungan Hidup, pasal 4, ayat (1)

35

f. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan yang terbagi atas Seksi

Pemantauan Kualitas Lingkungan, Seksi Pencegahan Dampak

Lingkungan, Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.

g. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum yang terdiri dari Seksi

Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Seksi Pengawasan

Lingkungan dan Kebersihan, dan Seksi Penegakkan Hukum.

h. Bidang Prasarana dan Sarana yang terdiri dari Seksi Pengadaan, Seksi

Penyimpanan dan Penyaluran serta Seksi Pemeliharaan.

i. Bidang Peran Serta Masyarakat yang terbagi atas Seksi Pengembangan

Peran Serta Masyarakat, Seksi Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat,

dan Seksi Bina Usaha Lingkungan dan Kebersihan.

j. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi.

k. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi.

l. Unit Pelaksana Teknis.

m. Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan.

n. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada 13 Desember 2017, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

mendapatkan sertifikat Quality Management System dari Management

Systems Assessment6:

6 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, https://lingkunganhidup.jakarta.go.id, diakses 3

Agustus 2019

36

Gambar III.1 & III. 2

Sertifikat Quality Management System

Sumber: Website Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,

https://lingkunganhidup.jakarta.go.id

B. Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

B.1. Latar Belakang Munculnya Gerakan Pengumpulan Limbah

Elektronik (E-Waste)

Limbah elektronik (e-waste) adalah barang atau peralatan elektrik

dan elektronik yang sudah usang, telah berakhir daur hidupnya & tidak

lagi memberikan nilai atau manfaat bagi pemiliknya. Limbah elektronik

mengandung berbagai macam material yang sebagian besar diklasifikasi

sebagai bahan berbahaya dan beracun, seperti logam berat, PVC, PCB, dll

37

sehingga membahayakan kesehatan maupun lingkungan apabila dilakukan

penanganan yang salah.7

Penanganan dan pengolahan limbah elektronik yang tidak tepat

misalnya untuk mendapatkan logam-logam berharga, dengan cara

pembakaran kabel-kabel, penambahan cairan kimia konsentrasi tinggi,

sangat berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan melalui udara, air

dan tanah dan mengancam kesehatan manusia disekitarnya. Oleh karena

limbah elektronik memiliki potensi bahaya dan racun dan sangat berbeda

perlakuannya dengan sampah domestik maka pengelolaannya harus

dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan.8

Kehidupan masyarakat di perkotaan seperti di Jakarta sangat

tergantung dengan barang-barang elektronik, cepatnya kemajuan teknologi

serta gaya hidup masyarakat menyebabkan tingginya kebutuhan akan

barang-barang elektronik tersebut. Di sisi lain barang elektronik

mempunyai masa pakai yang terbatas dan pada saatnya tidak bisa atau

tidak ingin digunakan lagi oleh pemiliknya, hal ini mengakibatkan potensi

limbah elektronik (e-waste) yang dihasilkan diperkotaan menjadi sangat

tinggi.9

7 Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus

2019 8 Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi


2019 9 Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi


2019

38

Disebabkan 2 (dua) hal tersebut, bahwa limbah elektronik (e-

waste) mengandung Bahan Berbahya dan Beracun (B3) dan volume

limbah elektronik (e-waste) sangat tinggi di DKI Jakarta, maka diperlukan

penanganan yang tepat.10

Terkait hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menginisiasi Gerakan

Pengumpulan Limbah Elektronik (e-waste) yang didasarkan pada Instruksi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Nomor 28 tahun 2017

tentang Pengumpulan Limbah Elektronik Bagi Pegawai Di Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup dan Penghuni Rumah Susun Dinas Lingkungan

Hidup. Limbah elektronik yang telah terkumpul akan diolah secara tepat

oleh pihak yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia. Pengumpulan limbah elektronik dari

warga DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk

sementara waktu dan Dinas Lingkungan Hidup akan bekerjasama dengan

pihak yang tepat untuk pengolahan lanjutannya.11

B.2. Tujuan dan Manfaat Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik

(E-Waste)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang

10

Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi


2019 11



2019

39

No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, maka pelaksanaan

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (e-waste) bagi warga DKI

Jakarta, memiliki tujuan12

:

1. Agar warga DKI Jakarta mendapatkan pemahaman tentang limbah

elektronik (e-waste) dengan tepat.

2. Memudahkan warga DKI Jakarta mengumpulkan limbah elektronik (e-

waste) miliknya

Sedangkan manfaat dari Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik

(e-waste) bagi warga DKI Jakarta adalah untuk mengurangi potensi

pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh e-waste sehingga warga

mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.13

B.3. Pelaksanaan Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-

waste)

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (e-waste) bagi warga

DKI Jakarta, selain memberikan edukasi dan sosialisasi kepada

masyarakat DKI, juga memberikan kemudahan bagi warga yang ingin

mengumpulkan limbah elektroniknya (e-waste).14

Edukasi dan sosialisasi

telah dilaksanakan sejak tahun 2017 kepada masyarakat DKI melalui event

Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sudirman-Thamrin, penghuni rumah

12



2019 13



2019 14



2019

40

susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, asrama-asrama Dinas

Lingkungan Hidup, sekolah-sekolah Adiwiyata, perusahaan-perusahaan

swasta dengan target karyawan/wati perusahaan, petugas-petugas yang

beroperasi di dipo-dipo/TPS sampah.15

Selain itu edukasi dan sosialisasi juga dilakukan melalui sosial

media resmi Dinas Ligkungan Hidup dan juga dibantu oleh Komunitas

EWaste-RJ dalam membagi informasi dan program Gerakan Pengumpulan

Limbah Elektronik (e-waste).16

Adapun kemudahan yang diberikan kepada

warga DKI dalam pengumpulan limbah elektronik adalah dengan

menempatkan dropbox (wadah) e-waste di halte TransJakarta, di stasiun

kereta api, dan di event Hari Bebas Kendaraan Bermotor,17

serta di

beberapa tempat seperti yang tertera pada gambar di bawah ini:

Gambar III.3

Lokasi Dropbox Limbah Elektronik di DKI Jakarta

Sumber: Twitter Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (@dinaslhdki)

15



2019 16



2019 17



2019

41

Selain penempatan dropbox yang bisa menampung limbah

elektronik (e-waste) berukuran kecil, Dinas Lingkungan Hidup juga

memberikan pelayanan jemput gratis e-waste bagi warga DKI Jakarta yang

mempunyai limbah elektronik (e-waste) berukuran besar. Pendaftaran

jemput gratis e-waste dapat dilakukan secara online melalui website Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.18

Berikut adalah prosedur

pendaftaran penjemputan e-waste yang dapat dilakukan oleh warga DKI

Jakarta:

Gambar III.4

Prosedur Penjemputan Limbah Elektronik bagi Warga DKI Jakarta


Proses pengumpulan limbah elektronik selain dengan

menggunakan dropbox dan penjemputan, Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta juga memiliki Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup atau „Sapel‟

yang tugasnya adalah untuk mengumpulkan limbah B3 rumah tangga yang

18



2019

42

termasuk di dalamnya limbah elektronik, pengumpulan yang dilakukan

setiap hari Jum‟at.

“Sebenarnya sih ada tiga, satu drop box itu ada sekitar beberapa yang sudah

tersebar, layanan jemput, ada satu lagi yang setiap hari Jumat itu Satuan

Pelaksana Lingkungan Hidup itu ngumpulin ke Dinas LH, jadi Dinas LH itu

punya staff sampai tingkat kecamatan, nah kami bilangnya „Sapel‟

Kecamatan, itu dia akan mengumpulkan limbah b3 rumah tangga setiap hari

Jumat, termasuk e-waste, tapi tidak hanya e-waste, ada yang baygon dan

sebagainya itu ada juga.”19

B.4. Hasil Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) oleh

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Pada tahun 2017 limbah elektronik (e-waste) yang telah terkumpul

dari warga DKI Jakarta adalah: 1250 buah handphone bekas dan 5,3 ton

limbah elektronik lainnya, seperti kulkas, TV, AC, komputer, laptop,

printer, dan lain-lain. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017

bekerjasama dengan PT. Prasadha Pamunah Limbah (PPLi) dan PT. Mukti

Mandiri Lestari dalam pengolahan limbah elektronik tersebut.20

Kemudian di tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama

dengan PT. Teknotama Lingkungan Internusa untuk pengelolaan limbah

elektronik. Sampai saat ini limbah elektronik yang telah di kelola

sebanyak 8,25 ton dari berbagai jenis limbah elektronik (e-waste).21

19

Hasil wawancara dengan Rosa Ambarwati, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kamis 25 Juli 2019, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup

DKI Jakarta 20



2019 21



2019

43

Dari tahun 2017 sampai dengan bulan September 2018 seluruh

limbah elektronik yang telah dikelola dengan cara yang tepat oleh pihak

yang mempunyai izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sebanyak 13,55 ton dan 1.250 buah HP bekas.22

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,

pengumpulan limbah elektronik yang dilakukan pada tahun 2019 sejak

bulan Januari-Juni khusus untuk di halte Transjakarta adalah sebagai

berikut23

Tabel III.1

Rekapitulasi Pengumpulan Limbah Elektronik di Halte Transjakarta pada Januari-

Juni 2019

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa halte Transjakarta

yang memiliki pengumpulan limbah elektronik tertinggi pada bulan

Januari hingga Juni 2019 adalah halte Ragunan sebesar 929 dan yang

22



2019 23

Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengenai Rekapitulasi Pengumpulan

Limbah Elektronik Bulan Januari-Juni 2019, diperoleh 25 Juli 2019

No Halte Bulan

Jumlah Januari Februari Maret April Mei Juni

1 Cawang UKI 80 171 22 72 0 56 401

2 Kampung Melayu 37 70 92 158 100 62 519

3 Matraman 0 0 0 13 0 95 108

4 Senen 0 0 0 94 99 131 324

5 Kota 0 0 0 2 0 125 127

6 Harmoni 146 66 151 165 109 0 637

7 Bundaran HI 0 0 0 0 0 60 60

8 Tendean 0 0 0 79 100 132 311

9 Blok M 0 0 0 64 80 80 224

10 Ragunan 166 141 80 150 196 196 929

Jumlah 429 448 345 797 684 937 3640

44

terendah adalah halte Bundaran Hotel Indonesia sebesar 60. Kemudian

untuk pengumpulan limbah elektronik tertinggi dari kesepuluh halte

Transjakarta berada pada bulan Juni yang berjumlah 937.

Kemudian untuk data pengumpulan limbah elektronik pada tahun

2019 di bulan Januari-Juni khusus untuk Stasiun Cikini adalah24

:

Tabel III.2

Rekapitulasi Limbah Elektronik di Stasiun Cikini pada Januari-Juni 2019

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengumpulan limbah elektronik

tertinggi di Stasiun Cikini untuk bulan Januari hingga Juni 2019 adalah di

bulan April sebesar 428 dan pengumpulan terendah berada di bulan Mei

sebesar 353.

Kemudian berikut adalah data mengenai pengumpulan limbah

elektronik di kelima kota administrasi di DKI Jakarta untuk bulan Januari

hingga Juni tahun 201925

:

24


Limbah Elektronik Bulan Januari-Juni 2019, diperoleh 25 Juli 2019 25


Limbah Elektronik Bulan Januari-Juni 2019, diperoleh 25 Juli 2019

No Bulan Jumlah

1 Januari 363

2 Februari 292

3 Maret 296

4 April 428

5 Mei 230

6 Juni 353

Jumlah 1962

45

Tabel III.3

Jumlah Limbah Elektronik di 5 Kota Administrasi DKI Jakarta pada Bulan

Januari-Juni 2019

No Kota Administrasi Jumlah Limbah Elektronik

(kg)

1 Jakarta Pusat 1796.61

2 Jakarta Utara 1241.46

3 Jakarta Barat 891.15

4 Jakarta Selatan 1027.73

5 Jakarta Timur 921.44

Total 5878.39 Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Tabel tersebut menunjukkan pengumpulan limbah elektronik di

kelima kota administrasi di DKI Jakarta, dengan Jakarta Pusat sebagai

pengumpul terbanyak sebesar 1796.61 kg dan Jakarta Barat yang terkecil

dengan mengumpulkan sebesar 891.15 kg.

46

BAB IV

INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH PADA LIMBAH

ELEKTRONIK OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

A. Inovasi Kebijakan Pengelolaan Limbah pada Limbah Elektronik

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melalui Instruksi Kepala

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Pengumpulan Limbah Elektronik Bagi Pegawai Di Lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup dan Penghuni Rumah Susun Dinas Lingkungan Hidup

melakukan pengelolaan limbah elektronik yang dinamakan dengan


Sebelum sampai pada pembahasan mengenai faktor-faktor

penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan Gerakan Pengumpulan

Limbah Elektronik (E-Waste), penulis terlebih dahulu menganalisis

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) menggunakan

indikator inovasi kebijakan menurut Rogers dalam Suwarno1

untuk

mengetahui apakah Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste)

termasuk sebagai inovasi kebijakan pengelolaan limbah atau tidak, berikut

penjelasannya:

A.1. Indikator Inovasi Kebijakan

1. Memiliki Keuntungan Relatif

Inovasi harus memiliki keunggulan dibandingkan yang

sebelumnya, ada nilai yang membedakannya dengan yang lain. Inovasi

1 Yogi Suwarno, Inovasi di Sektor Publik, (Jakarta: STIA-LAN, 2008), hal. 16-18

47

dilakukan dengan salah satu tujuan adalah memperoleh keuntungan dan

kemudahan dibandingkan dengan yang sebelumnya, namun pada

kenyataannya, Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) belum

memberikan keuntungan bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta.

Untuk pengelolaan limbah elektronik sendiri Dinas Lingkungan

Hidup di tahun 2017 masih bebas biaya karena adanya persetujuan dengan

perusahaan pengolah limbah, namun untuk tahun 2018, anggaran untuk

pengolahannya saja sebesar hampir 500 juta rupiah dan untuk di tahun

2019 anggaranya berjumlah sama seperti di tahun 2018. Diakui bahwa

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membayarkan biaya yang besar

untuk pengolahan karena meskipun barang-barang elektronik yang

diserahkan ke perusahaan pengolah limbah memberikan keuntungan bagi

perusahaan, tetapi ada beberapa limbah elektronik yang memerlukan biaya

untuk mengolahnya, seperti dalam pemaparan Rosa Ambarsari, Kepala

Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta:

“Kalau melihat barang elektronik yang kita berikan yang kita bayarin

pada perusahaan itu memang sebenernya ada yang menguntungkan dia,

tapi ada satu dua jenis yang sebenernya dia juga perlu cost, kayak

mengolah baterai memang perlu cost, atau lampu, lalu tv tabung itu juga

dia perlu treatmentnya sendiri.”2

Dapat dikatakan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan oleh Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta masih belum sebanding karena belum

mendapatkan keuntungan apa pun dari perusahaan yang di bayar,


Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Jumat 20 September 2019 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup

DKI Jakarta, Jakarta Timur

48

meskipun di satu sisi dapat mengurangi jumlah limbah elektronik di DKI

Jakarta. Sehingga dapat dikatakan bahwa Gerakan Pengumpulan Limbah

Elektronik belum memenuhi indikator inovasi yaitu memberikan

keuntungan bagi pihak inovator.

2. Kesesuaian.

Inovasi memiliki sifat kompatibel dari inovasi sebelumnya,

melakukan penyesuaian dari inovasi sebelumnya. Permasalahan sampah di

DKI Jakarta sudah menjadi permasalahan yang sejak lama terjadi,

kemudian seiring perkembangan teknologi, limbah elektronik muncul

sebagai salah satu dari berbagai permasalahan sampah yang mendapat

perhatian khusus dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta karena

mengingat potensi bahaya yang dimilikinya.

Untuk itu, pengelolaan limbah elektronik menjadi solusi yang

relevan dari semakin meningkatnya jumlah barang elektronik yang tidak

terpakai, meskipun jika dilihat dari seluruh komposisi sampah di DKI

Jakarta, limbah elektronik memiliki persentase yang kecil, namun dari

persentase yang kecil tersebut terdapat potensi bahaya yang harus

dihindari. Sehingga dalam penangannya juga, Dinas Lingkungan Hidup

DKI Jakarta memberikan cara khusus seperti menempatkan drop box dan

memberikan layanan penjemputan. Hal tersebut serupa dengan pemaparan

Rosa Ambarsari Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta yaitu:

“Kenapa harus ada layanan sendiri, karena memang itu penanganannya

beda, kita mencoba memfasilitasi supaya tidak tercampur dari awal,

49

supaya orang juga mudah, intinya juga edukasi juga sih dalam pemilahan.

Nah terus kalau misalnya itu tadi penangannya beda, dia punya potensi

yang berbeda, walaupun kalau dilihat persentasenya itu gak banyak,

mungkin cuma 2% dari seluruh sampah Jakarta, dari komposisi sampah

organik anorganik itu mungkin 2% maksimal, tapi di 2% itu dia punya

potensi bahaya dan beracun, jadi memang ini beda. Kita siapkan tpsnya

sendiri, truknya sendiri, gitu.”3

Tindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

meskipun hanya pada kewenangan untuk mengumpulkan, menjadi sebuah

upaya nyata di mana sebelumnya penanganan limbah elektronik secara

spesifik belum pernah dilakukan hingga pada tahun 2017 Gerakan

Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) dilakukan. Sehingga dapat

dikatakan bahwa gerakan ini menjadi relevan dengan permasalahan yang

ada di DKI Jakarta mengingat keberadaan limbah elektronik tidak dapat

diabaikan lagi mengingat potensi bahaya yang dimilikinya.

3. Kerumitan.

Karena adanya inovasi yang baru mungkin dapat menimbulkan

tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan Gerakan

Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) tingkat kesulitan yang

dihadapi terletak pada pemahaman masyarakat mengenai limbah

elektronik yang lebih baik dijual meskipun harganya tidak seberapa

dibandingkan dengan hanya memberikan secara sukarela ke Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan pemahaman




50

Soesilo Wahyudi, Staf Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan

Sawah Besar yaitu:

“Hambatan ada, mereka tidak tahu barang elektroniknya itu diapakan,

apakah itu bisa direcycle maksudnya dimanfaatkan kembali ya atau di

reuse”4

Selain ketidaktahuan masyarakat, kesulitan yang dihadapi Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam mengumpulkan limbah elektronik

karena faktor ekonomi di mana masyarakat lebih memilih untuk menjual

barang elektroniknya dibandingkan dengan memberikannya secara

sukarela ke Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta serta dalam masalah

anggaran, karena pengolahan limbah elektronik menggunakan teknologi

canggih sehingga memerlukan biaya, seperti dalam pemaparan Rosa

Ambarsari, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta yaitu:

“Barang elektronik bekas itu sebenernya masih punya nilai jual ya, jadi

kalau misalkan ada warga atau masyarakat yang dia ya katakanlah

ekonominya menengah ke bawah, jadi dia berpikir kalau barang aku

rusak mending dijual lumayan dapat 20 ribu sampai 50 ribu kan tapi dia

dapet uang, dia mana mau berpikir tentang lingkungan, nggak ke sana

arahnya, nah itu paling disitu sih tantangannya di sana. Dan untuk

mengolahnya itu perlu cost, karena dia harus menstabilkan daya racunnya

yang kayak gitu-gitu dia pasti perlu cost. Ya itu yang kita sulitkan.”5

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste)

memunculkan kesulitan baru karena dalam proses pelaksanaannya, masih

banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menjual limbah

4 Hasil wawancara dengan Soesilo Wahyudi, Staf Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup

Kecamatan Sawah Besar, Jumat, 9 Agustus 2019 di Kantor Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup

Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 5 Hasil wawancara dengan Rosa Ambarsari, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas



51

elektroniknya, ditambah juga mengingat harga dari barang elektronik itu

sendiri yang tidak murah. Dapat disimpulkan bahwa Gerakan

Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) dalam pelaksanaannya

menjadi lebih sulit dibandingkan dengan jenis limbah lainnya.

4. Kemungkinan Dicoba.

Inovasi akan diterima apabila telah terbukti memiliki perbedaan

yang menguntungkan dibandingkan yang lama. Sehingga produk inovasi

harus melewati tahap uji coba terlebih dahulu dengan diuji kualitasnya

oleh setiap orang. Sebelum menyebarkan Gerakan Pengumpulan Limbah

Elektronik (E-Waste) ke seluruh wilayah di DKI Jakarta, Dinas

Lingkungan Hidup melakukan uji coba terlebih dahulu untuk pihak

internal terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan penjelasan Rosa Ambarsari,

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta yaitu:

“Awalnya, itu memang kepala dinas bilang ayo mulai besok kumpulkan

limbah elektronik, apa pun yang ada di rumah, nah udah mulai hari itu,

mulai kita siapkan seadanya tempat kemudian kita coba membuat suatu

prototype dropbox itu sendiri, sebelum kita buat dalam jumlah yang agak

banyak, setelah internal dinas, kemudian kita coba itu memang pertama

kali ke kantor kecamatan dan kelurahan untuk karyawan juga nah

mulailah dari situ abis itu kita kembangkan lagi ke sekolahan, rusun, ke

perusahaan, ke perguruan tinggi.”6

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa Gerakan

Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) mengalami masa uji coba

dulu, masa uji coba dilakukan pada Maret 2017 lalu kemudian disebarkan




52

pada bulan April-Meil 2017. Dalam masa uji coba tersebut Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengetahui bahwa diperlukan adanya

drop box limbah elektronik di lokasi-lokasi strategis dan membutuhkan

layanan penjemputan bagi warga DKI Jakarta yang memiliki limbah

elektronik berukuran besar.

Selain itu juga pada masa uji coba dilakukan bimbingan teknis

kepada Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup, yang dibagi berdasarkan

wilayah dan dilakukan di suku dinas, kecuali jika melakukan bimbingan

teknis yang meliputi kelima kota administrasi termasuk Kepulauan Seribu,

maka bimbingan teknis akan dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta.7

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Gerakan Pengumpulan

Limbah Elektronik memenuhi indikator keempat ini di mana harus

dilakukannya uji coba untuk mengetahui hal apa saja yang perlu

dipersiapkan pada saat pelaksanaannya di masyarakat.

5. Kemudahan Untuk Diamati.

Inovasi yang baik diharuskan dapat diamati cara kerja dan hasil

yang diberikan dengan mudah. Sebuah program pemerintah yang baik

harus bersifat terbuka dalam pelaksanaannya sehingga memudahkan

masyarakat untuk mengetahui dan mengikuti program tersebut. Dalam hal

ini, Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) memaparkan

mengenai programnya di website Dinas Lingkungan Hidup serta media

7 Hasil wawancara dengan Soesilo Wahyudi, Staf Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup


Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat

53

sosial Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, selain itu juga Dinas

Komunikasi Informasi DKI Jakarta juga pernah membantu untuk

membantu sosialisasi Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-

Waste) seperti dalam pemaparan Rosa Ambarsari, Kepala Seksi

Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yaitu:

“Dulu pernah kita dibantu sama diskominfo, nah diskominfo itu kan dia

fungsinya untuk mengkomunikasikan, nah pada tahun 2017 itu kita

dibantu dengan memasang videotron di jalan protokol untuk edukasi.”8

Dapat dipahami bahwa informasi mengenai Gerakan Pengumpulan

Limbah Elektronik (E-Waste) telah disediakan oleh Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta melalui media sosial, website dan disebarkan melalui

videotron pada tahun 2017, hal ini menjadikan masyarakat dapat

mengakses informasi dengan bebas serta mengetahui penjelasan dari


Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gerakan Pengumpulan Limbah

Elektronik (E-Waste) dapat dikategorikan sebagai program inovatif jika

berdasarkan pada indikator kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba

dan kemudahan untuk diamati. Namun program ini tidak menjadi program

yang inovatif jika berdasarkan pada indikator memiliki keuntungan relatif.

A.2. Prinsip Inovasi Kebijakan

Selanjutnya, untuk membahas mengenai proses inovasi

pengelolaan limbah pada limbah elektronik, penulis menggunakan prinsip-

prinsip untuk melakukan inovasi kebijakan pengelolaan limbah yang




54

dikemukakan oleh Avanti Fontana9

yang terbagi atas kepemimpinan,

manajemen resiko, kreativitas, integrasi organisasi, keunggulan, informasi

sebagai sumber daya, hak paten dan pemahaman tentang pasar. Berikut

akan dijelaskan proses inovasi dalam program pengelolaan limbah

elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1. Kepemimpinan

Inovasi membutuhkan visi yang jelas yang didefinisikan oleh

kepemimpinan dalam organisasi sehingga visi tersebut dapat disebarkan ke

seluruh organisasi. 10

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Pengelolaan

Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Rosa Ambarsari,

mengenai munculnya program pengelolaan limbah elektronik yang

merupakan ide dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada

tahun 2017:

“Jadi memang mulainya program pengelolaan limbah elektronik di tahun

2017, pada saat itu memang muncul awalnya dari kepala dinas kami,

yang bertanya, “Ini kalau ada limbah elektronik lalu diapakan?”. Salah

satu sampah yang dihasilkan dari rumah tangga ya itu barang elektronik,

dalam jumlahnya maupun jenisnya akan sangat beragam, dan kalau kita

lihat lagi kan kategorinya limbah B3, sehingga pasti perlu penanganan

khusus, mulai dari situ kita mulai coba pikirkan bagaimana untuk

mengumpulkan.” 11

Adanya ide dari kepala dinas untuk membentuk program

pengelolaan limbah elektronik juga disambut baik oleh Pranandya


Organisasi, Masyarakat, hal. 124-136 10

Avanti Fontana, Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai Individu,

Organisasi, Masyarakat, hal. 124 11

Hasil wawancara dengan Rosa Ambarsari, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kamis 25 Juli 2019 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta, Jakarta Timur

55

Wijayanti selaku External Relation dari Komunitas EWaste-RJ yang

merupakan komunitas yang sudah terlebih dahulu melakukan

pengumpulan limbah elektronik di tahun 2016.

“Seneng sih soalnya kan kita memulai dulu sebelum mereka mulai, jadi

apa bisa lebih masif gerakannya, dan itu sebenernya tanggung jawab

pemda kan untuk bisa handle sampah, sampah kan layanan dasar.”12

Arahan dari kepala dinas mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah

Elektronik juga dibenarkan oleh Soesilo Wahyudi, staf Satuan Pelaksana

Lingkungan Hidup Kecamatan Sawah Besar, seperti pada pernyataannya

sebagai berikut:

“Kalo kita sesuai arahan instruksi ya dari kepala dinas, pertama, ya kita

dapet bimbingan teknis ya terus menerus, ya kita kasih arahan juga ke

teman-teman di lapangan, jadi kita sosialisasi tentang bahayanya limbah

elektronik B3.”13

Program pengelolaan limbah elektronik di tahun 2017 berjalan

seiring dengan visi Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017

dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup baru terbentuk di tahun 2017 yang

merupakan merger dari Dinas Kebersihan dan Badan Pengelola

Lingkungan Hidup, dari penjelasan Rosa Ambarsari Kepala Seksi

Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

menambahkan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup itu baru ada 2017, sebelumnya itu adalah

merger dua unit, satu BPLHD, satu lagi Dinas Kebersihan. Pada saat

sebelum 2017, dua unit ini tidak memiliki fungsi untuk mengatur dan

mengelola limbah B3 dari rumah tangga. Kemudian di tahun 2017,

keluarlah fungsi itu, maka fungsi ini keluar, maka harus melakukan

12

Hasil wawancara dengan Pranandya Wijayanti, External Relation Komunitas Ewaste-

RJ, Rabu 31 Juli 2019, di Burgreens Wahid Hasyim, Jakarta Pusat 13

Hasil wawancara dengan Soesilo Wahyudi, Staf Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup



56

sesuatu yang sesuai fungsinya, sehingga salah satunya yang saat itu sudah

teridentifikasi yaitu limbah elektronik rumah tangga, sehingga mulai

2017 kita sudah mulai bagaimana pengelolaannya.” 14

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebelumnya

tidak ada pengelolaan limbah elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta karena dari BPLHD dan Dinas Kebersihan tidak

memiliki fungsi untuk melakukannya, kemudian ketika telah terjadi

peleburan menjadi Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2017, fungsi untuk

mengelola limbah elektronik pun muncul.

Untuk dapat menjalani sebuah visi ke seluruh organisasi, peran

pemerintah sangat penting agar visi tersebut dapat terlaksana. Jika

dikaitkan dengan program pengelolaan limbah elektronik ini peran kepala

dinas sangat penting karena banyaknya jaringan yang ia miliki, hal ini

dijelaskan oleh Rosa Ambarsari Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang mengatakan bahwa:

“Pimpinan tuh sangat penting ya, dia pasti punya banyak banyak

networking, sehingga kita dimudahkan ya misalkan mau masuk ke mana.

Nah itu dia jadi dengan arahan pimpinan, contohnya, kepala dinas kami

pada saat itu, kan membuka komunikasi dengan pengelola limbah, PT

PPLI, 2017 tuh kita baru berdiri, yang artinya sebelumnya kita tidak

pernah merencakan apapun termasuk anggarannya, dia membuka

komunikasi dengan pihak pengelola limbah B3, ya intinya sih minta

bantuan mendukung Dinas LH dalam mengedukasi, termasuk mengelola

limbah elektronik yang sudah terkumpul, dan kemudian bersedia

membantu Dinas Lingkungan Hidup, pada waktu itu handphone yang

sudah terkumpul, dia itu olah bebas biaya, bahkan dia membantu kita

menyediakan dropbox, menyediakan brosur yang kayak gitu-gitu. Untuk

bebas biaya hanya ada di 2017 karena nggak ada anggaran.” 15

14



Jakarta, Jakarta Timur 15




57

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa peran Kepala Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Aji di tahun 2017 memiliki peran

untuk membuka kerjasama dengan perusahaan pengelola limbah

elektronik meskipun Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta belum

memiliki anggaran pada saat itu.

Peran pimpinan dalam hal ini kepala dinas tidak cukup hanya untuk

networking, Pranandya Wijayanti menambahkan tindakan yang harus

dilakukan oleh pemimpin untuk semakin mengembangkan pengelolaan

limbah elektronik adalah:

“Paling lebih menjangkau banyak ini kali ya banyak, kalo ini sekarang

kan masih di sekolah, terus di beberapa apa namanya, halte-halte kayak

gitu, paling lebih banyak kayak event-event gitu yang bisa kolaborasi

sama komunitas-komunitas, kayak gitu, terus lebih banyak sosialisasi sih

karena menurutku mereka tuh sudah oke ya ada di cfd ada di mana-mana,

tapi sosialisasinya kurang sih kayaknya.”16

Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin dalam menjalankan sebuah

program tidak hanya bertindak pada saat memulai program, tetapi seiring

berjalannya program tersebut, masih banyak hal yang harus dilakukan

pemimpin agar program yang dibentuk semakin baik.

2. Manajemen Resiko

Setiap inovasi pasti mengandung resiko untuk itu perlu

mengembangkan sistem untuk mengatasinya, termasuk memastikan

16


RJ, Rabu 31 Juli 2019, di Burgreens Wahid Hasyim, Jakarta Pusat

58

karyawan kunci dalam organisasi bertindak sebagai inovator dan

pengusaha. 17

Ketika menjalani program pengelolaan limbah elektronik, terdapat

tantangan-tantangan yang dihadapi seperti dalam penjelasan Rosa

Ambarsari Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup

DKI Jakarta:

“Contohnya, begitu kita mensosialisasikan program e-waste, dalam benak

kita, mengumpulkan suatu yang tidak terpakai itu mudah ya, tapi begitu

kita masuk ke rusun milik Pemda, untuk hal itu juga nggak gampang,

karena begitu ada barang-barang elektronik yang nggak terpakai, dia bisa

jual, dan itu kan kita juga nggak bisa memaksa. Akhirnya, itu menjadi

salah satu tantangan. Jadi kalau misalkan yang latar belakang

pendidikannya mungkin rendah, ekonominya juga bukan yang menengah

ke atas, itu akan lebih sulit dia dengan sukarela, yang penting itu udah

jadi uang. Tapi begitu kita bicara sama guru, anak sekolah, luar biasa

responnya.”18

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tantangan

dalam melakukan pengumpulan limbah elektronik bagi Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta adalah persoalan ekonomi dan pendidikan.

Contohnya respon yang diberikan dari rumah susun dan sekolah sangat

berbeda. Sebagian besar masyarakat di rumah susun lebih memilih untuk

menjual barang elektronik yang tidak terpakai meskipun dengan harga

yang murah selama barang tersebut menjadi uang. Kemudian jika

dibandingkan dengan respon yang diberikan di sekolah oleh guru dan

murid, mereka sangat antusias karena sudah memahami bahwa dengan

17






59

menyimpan limbah elektronik dapat menimbulkan potensi bahaya bagi

mereka.

Namun, dalam menghadapi tantangan tersebut menurut Rosa


DKI Jakarta19

, dilakukan dengan memberikan pemahaman yang lebih

mudah dipahami oleh warga yang lebih mengutamakan untuk menjual

barang elektronik tidak terpakainya dibandingkan dengan

mengumpulkannya secara sukarela yaitu dengan memilah bagian-bagian-

bagian yang dapat terjual dan tidak membuang sembarangan komponen

elektriknya.

Selain pemberian pemahaman melalui sosialisasi, menurut

Pranandya Wijayanti, tindakan lain yang dapat dilakukan oleh Dinas

Lingkungan Hidup adalah lebih aktif lagi di media sosial:

“Selain sosialisasi, paling info-info di media sosialnya gitu sih kan

sekarang LH juga udah aktif ya kayak bikin instagram kayak gitu, paling

lebih, sebenernya dia sekarang udah oke sih ya dia kalau lagi ngejemput

ewaste, yang lebih dari 5kg kan bisa dijemput sama LH, itu mereka suka

post, mungkin lebih sering itu aja sama infografis-infografis paling sih

kayak bahayanya apa, kayak gitu. Sama mungkin ini sih, kalo sosialisasi

lebih ke yang media sosial lah, kayak bikin youtube gitu ya, bikin video

terus diupload ke youtube paling.”20

Berdasarkan penjelasan di atas, pihak Dinas Lingkungan Hidup

DKI Jakarta sudah bagus dalam mensosialisasikan kegiatannya di media

sosial, hanya perlu menambah konten-konten di media sosial yang lain

agar lebih luas lagi dalam menjangkau masyarakat.

19






60

3. Kreativitas

Kreativitas dapat tumbuh dengan menciptakan lingkungan kondusif

bagi setiap anggota organisasi.21

Untuk menumbuhkan kreativitas anggota,

dapat dilakukan dengan pelatihan, workshop, studi banding, dan

sebagainya. Namun pada kenyataannya pegawai Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta tidak diperkenankan untuk melakukan studi banding karena tidak

ada anggarannya, seperti yang dikemukakan oleh Rosa Ambarsari Kepala

Seksi Pengelola Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai

berikut:

“Kalau studi banding, kita belum pernah, karena untuk DKI itu anggaran

studi banding itu tidak diperkenankan, untuk kami, tapi kalau DPRD itu

diperkenankan, tapi untuk kami pegawai pemda itu tidak diperbolehkan.”22

Dari penjelasan di atas, studi banding tidak diperkenankan untuk

pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta walaupun studi banding

menjadi hal yang penting karena dapat melihat dan membandingkan

keadaan di tempat lain dan di DKI Jakarta.

Namun, meskipun studi banding tidak diperkenankan, namun

Dinas Lingkungan Hidup DKI pernah terlibat workshop internasional

seperti menurut Rosa Ambarsari Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta23

pada tahun 2017 yang bertempat

di Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup menampilkan kegiatan apa saja

21









61

yang telah dilakukan termasuk pengelolaan limbah elektronik, serta

diadakannya workshop ke luar negeri yang berkaitan dengan pengelolaan

limbah elektronik seperti dalam penjelasan Rosa Ambarsari Kepala Seksi

Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta:

“Tahun 2018 saya pernah ke Bangkok karena di sana ada workshop untuk

manager level kalau tidak salah ya itu untuk pengelolaan limbah

elektronik, itu menjadi masukan artinya kita juga bisa punya bayangan,

tapi kalau kita lihat sendiri secara langsung apa yang dilakukan

pemerintah negara lain belum pernah.”24

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa di

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sudah terdapat upaya

untuk menumbuhkan kreativitas bagi anggota organisasi khususnya di

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yaitu dengan keikutsertaan dalam

workshop.

Meskipun dari pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah

workshop, namun seringkali workshop yang dilakukan hanya untuk pihak

internal saja, dan tidak terlalu melibatkan pihak eksternal yang memiliki

keterkaitan dengan pengelolaan limbah elektronik juga seperti dalam

penjelasan Pranandya Wijayanti:

“Mungkin lebih sering diskusi-diskusi informal juga kali ya sama

beberapa pihak yang terkait. Misalnya kayak dari komunitas kita,

misalnya dari LHnya, dari pihak pengolahnya juga, maksudnya kita rutin

misalkan 6 bulan sekali kayak ngumpul, apa sih kendalanya, jadi bisa

nemuin solusi cepet.”25

24






62

Menurut penjelasan Pranandya Wijayanti di atas, menunjukkan

bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta belum melakukan

diskusi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan limbah

elektronik seperti komunitas-komunitas untuk menemukan solusi yang

tepat mengenai pengelolaan limbah elektronik.

Selain itu Soesilo Wahyudi juga menambahkan bahwa perlu untuk

melibatkan pihak eksternal selain Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

dalam kegiatan yang berkaitan dengan Gerakan Pengumpulan Limbah

Elektronik yang dilakukan serta perlu untuk melihat contoh dari negara

lain yang pernah melakukan pengelolaan limbah elektronik, seperti dalam

penjelasannya sebagai berikut:

“Karena kita juga perlu pandangan dan pikiran yang luas karena kita juga

bisa mencontoh dari negara-negara luar mungkin, kayak Swedia

misalnya.”26

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam

melaksanakan pengelolaan limbah elektronik, diperlukan adanya

pandangan yang lebih luas terutama dari pihak-pihak yang telah

melakukan pengelolaan limbah elektronik terlebih dahulu dibandingkan

dengan DKI Jakarta.

Melalui workshop sebagai cara yang dilakukan oleh Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam mengembangkan program

pengelolaan limbah elektronik, dapat menjadi pendorong bertumbuhnya

26




63

kreativitas. Jika kreativitas sudah tumbuh, diharapkan inovasi akan

muncul.

Namun, dalam melanjutkan program pengelolaan limbah

elektronik, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta belum melakukan

inovasi terbaru untuk ke depannya, karena lebih mengutamakan untuk

memperbaiki apa yang sudah dilakukan yaitu salah satunya untuk

memperbaiki dropbox, seperti dalam penjelasan Rosa Ambarsari Kepala

Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta:

“Kayaknya sih kalau untuk itu, untuk mengumpulkan yang ingin kita perbaiki itu

dropbox, dropbox sekarang jumlahnya tidak terlalu banyak, dan juga

dropboxnya fisiknya ringkih, nah ini yang evaluasi kita, karena beberapa lokasi,

pecah, karena memang nggak kuat, nah yang ingin kita coba propose nanti satu

dropbox juga tapi lebih kokoh yang permanen, kalau sementara dropbox yang

didesain kan memang untuk gampang mobilitasnya, tapi ternyata ringkih,

gampang dirusak orang segala macem, yang kita inginkan ada satu dropbox yang

permanen di satu tempat tapi dia itu bagus, eye catching yang menarik.”27

Dari penjelasan Rosa Ambarsari di atas, Dinas Lingkungan Hidup

DKI Jakarta belum ada rencana melakukan inovasi lebih jauh dalam

pengumpulan limbah elektronik ini, dan lebih fokus pada memperbaiki apa

yang telah dilakukan, yaitu dengan memperbaiki drop box, karena pada

saat ini ukurannya drop box yang kecil sehingga menyulitkan masyarakat

yang bukan warga DKI Jakarta untuk mengumpulkan limbah

elektroniknya yang berukuran besar, sebab mereka tidak dapat

menggunakan layanan penjemputan ke rumah yang dikarenakan layanan

tersebut hanya untuk warga DKI Jakarta.

27




64

Penjelasan Rosa Ambarsari sesuai dengan penjelasan dari Soesilo

Wahyudi dari Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Sawah

Besar, yaitu belum ada rencana melakukan inovasi dalam melaksanakan

pengumpulan limbah elektronik karena harus sesuai dengan instruksi

kepala dinas.28

4. Integrasi Organisasi

Seluruh organisasi harus merasa memiliki inovasi dan inovasi tidak

dapat diserahkan hanya pada bagian-bagian tertentu. 29

Dalam menjalani

program pengelolaan limbah elektronik, Dinas Lingkungan Hidup DKI

yang mempunyai fungsi untuk menjalankannya, kemudian melakukan

kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengolahnya. Bentuk kerjasama

yang dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup DKI seperti yang

dijelaskan oleh Rosa Ambarsari Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah:

“Jadi untuk dropbox yang kita tempatkan di lokasi-lokasi itu, itu kan jadi

tanggung jawab kita, monitoringnya ngumpulinnya masuk ke gudang, itu

kita lakukan secara minimal dua minggu sekali kita lihat, sebulan sekali

kita ambil. Kemudian kalau untuk pihak ketiga kita menggunakan

kontrak itu ya, kalau untuk tahun 2019 dia hanya ambil dua kali dalam

setahu. Karena anggaran kita hanya ada segitu, artinya kita punya

gudang-gudang untuk menyimpan. Karena anggaran kita hanya ada

segitu, jadi sisanya masih disimpan di gudang sampai ada

pengangkutan.”30

28



Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 29






65

Dari hasil wawancara di atas, meskipun telah melakukan kerjasama

dengan perusahaan pengolah limbah elektronik, namun pihak Dinas

Lingkungan Hidup hanya memiliki wewenang sampai pada tahap edukasi

dan mengumpulkan saja, selanjutnya kemudian diolah oleh pihak ketiga

sehingga dari pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tidak dapat

mengendalikan hasil pengelolaannya, seperti dalam pemaparan Rosa


DKI Jakarta yaitu:

“Itu sebenarnya yang masih menjadi bahan pemikiran, sejauh ini kita

bayar ke dia, nggak ada timbal balik, dan itu sebenarnya ada keuntungan

lagi bagi si pengolah, cuman kan secara sistem belum terbangun, dan

juga yang paling disayangkan belum ada aturan mainnya, sehingga kita

belum bisa ngepush mereka untuk hal-hal seperti itu.”31

Melihat dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa DKI Jakarta

belum mendapatkan feedback dari hasil kerjasama dengan perusahaan

pengolah limbah elektronik, karena Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

hanya mengumpulkan lalu membayar ke perusahaan pengolah limbah

elektronik dan hasil pengolahannya tidak dikembalikan lagi ke DKI

Jakarta dalam bentuk apapun, dikarenakan belum ada regulasi yang

mengatur timbal balik dari hasil kerjasama tersebut.

Kerjasama lain yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta adalah dengan memberikan dropboxnya ke Komunitas EWaste-RJ,

yang kemudian pihak Ewaste-RJ yang akan menempatkan dropbox

31




66

tersebut serta untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Seperti dalam

penjelasan Rosa Ambarsari Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 DKI

Jakarta:

“Kalau LSM kita sebenarnya lebih pada networknya ya, kita minta

bantuannya untuk educate masyarakat, kita punya dropbox nih, kita

berikan ke dia, kemarin kita kasihnya sekitar 6 atau 8 dia tempati di

beberapa lokasi, nanti kembali lagi ke LH kalau sudah terkumpul,

membantunya gitu, edukasi pengumpulan. Untuk lokasi bebas, selama di

Jakarta.”32

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan

Komunitas EWaste-RJ hanya dalam sosialisasi dan peminjaman drop box.

Hal ini menunjukkan bahwa ada koordinasi antara Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta dengan Komunitas EWaste-RJ.

Kemudian koordinasi lain yang dilakukan Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta adalah dengan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup

yang ada hingga pada tingkat kecamatan. Satuan Pelaksana Lingkungan

Hidup bertugas untuk mengumpulkan sampah-sampah dan limbah B3

rumah tangga setiap hari Jum‟at yang termasuk di dalamnya terdapat

limbah elektronik.33

Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup yang berada di tingkat

kecamatan dalam melakukan pengumpulan limbah elektronik diawali

dengan memilah sampah-sampah yang berada di setiap dipo yang dimiliki,

32







67

yang kemudian dikumpulkan di gudang milik Dinas Lingkungan Hidup

DKI Jakarta yang selanjutnya limbah elektronik tersebutdiolah oleh

perusahaan pihak ketiga, seperti dalam pemaparan Soesilo Wahyudi, staf

Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Sawah Besar sebagai

berikut:

“Alurnya biasanya teman-teman di lapangan kan maksudnya memilah

sampahnya, kemudian ditemukan apakah itu ada limbah b3 atau kah ada

sampah plastik atau ada sampah anorganik, nah dari situ ketemu ya

jumlahnya berapa jumlahnya berapa. Nah untuk pengumpulan, kita

memang mengambil, jadi kita kumpulkan dari berbagai lokasi di

kecamatan sawah besar, lalu kita kumpulkan ke dinas LH, disitu ada

gudang, kita simpan disitu, kemudian dari dinas lh, sudah punya

perusahaan-perusahaan yang kompeten untuk mengurusi limbah b3 itu

ya, jadi diolah kembali sama dia.”34

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa upaya pengumpulan

limbah elektronik menjangkau hingga pada tingkat kecamatan sehingga

limbah elektronik dapat terkumpul dengan aman dan ditempatkan secara

terpusat di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sehingga tidak tersebar

di berbagai tempat.

Melihat dari kerjasama yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup

DKI Jakarta dengan Komunitas EWaste-RJ dan perusahaan pengolah

limbah elektronik, menurut Pranandya Wijayanti, masih perlu untuk

meningkatkan kerjasama dalam hal pengelolaan limbah elektronik yaitu

seperti dalam penjelasannya sebagai berikut:

“Sebenernya mungkin kerjasama sama LH LH kota lain kali ya, di

jabodetabek mungkin, jadi biar lebih masif, sama apa lagi yah, paling itu

aja sih. Paling itu sih sama-sama LH kabupaten kota lain sama

34




68

mendorong kementerian kali ya, mendorong kementerian untuk segera

merelease peraturannya itu.”35

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta belum melakukan kerjasama dengan

Dinas Lingkungan Hidup kota lain karena sejauh ini belum ada pemerintah

daerah lain yang melakukan pengumpulan limbah elektronik seperti

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun

Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki fungsi untuk melakukan

pengelolaan limbah elektronik yaitu dengan melakukan edukasi kepada

masyarakat dan mengumpulkannya, namun tetap melakukan kerjasama

dengan pihak lain untuk mewujudkan integrasi dalam menjalani program

pengelolaan limbah elektronik.

5. Keunggulan

Keunggulan dalam manajemen proyek berkaitan dengan sisi

implementasi inovasi.36

Dalam menjalankan Gerakan Pengumpulan

Limbah Elektronik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menjadi satu-

satunya yang melakukan pengelolaan limbah elektronik, seperti dalam

penjelasan Rosa Ambarsari, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta:

35


RJ, Rabu 31 Juli 2019 di Burgreens Wahid Hasyim, Jakarta Pusat 36


Organisasi, Masyarakat, hal. 132

69

“Keunggulannya Pemda DKI masih menjadi yang pertama dalam

melakukan pengelolaan limbah elektronik secara professional dan belum

ada lagi yang melakukannya.”37

Dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih

menjadi pemerintah daerah pertama yang melakukan pengumpulan limbah

elektronik secara profesional dan menyerahkannya ke perusahaan

pengolah limbah elektronik.

Selain menjadi pemerintah daerah pertama yang melakukan

pengumpulan limbah elektronik, menurut Soesilo Wahyudi, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta sedang membangun Intermediate Treatment Facility

(ITF) di Sunter, yang nantinya dapat mengolah limbah B3 yang di

dalamnya termasuk limbah elektronik dan merupakan milik Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta.38

Kemudian menurut Pranandya Wijayanti, keunggulan dari program

pengelolaan limbah elektronik oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

adalah sebagai berikut:

“Sebenernya karena belom banyak yang melakukan ya, jadi menurutku

udah maksudnya dengan ada inisiatif itu udah bagus banget sih,

pemerintah udah mau bergerak karena dibandingkan kabupaten kota lain

apalagi yang diluar Jakarta tuh belom ada yang bergerak kan, lebih ke

inisiatifnya sih.”39

Berdasarkan penjelasan dari Pranandya Wijayanti, Gerakan

Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) oleh Dinas Lingkungan Hidup

37








RJ, Rabu, 31 Juli 2019, di Burgreens Wahid Hasyim, Jakarta Pusat

70

DKI Jakarta memiliki keunggulan mengenai adanya inisiatif dari Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta karena berhasil melihat adanya

permasalahan yaitu banyaknya limbah elektronik terutama di rumah

tangga sehingga kemudian melakukannya.

Hingga saat ini, yang menjadi keunggulan dari Gerakan

Pengumpulan Limbah Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

adalah masih menjadi salah satu pemerintah daerah pertama yang

melakukan pengumpulan limbah kemudian mengirimkannya ke

perusahaan pengolah limbah elektronik secara profesional.

6. Informasi sebagai Sumber Daya

Manajemen informasi dalam manajemen proyek ditekankan

sebagai salah satu prinsip manajemen inovasi. Jika inovasi dilihat sebagai

sebuah proses produksi maka informasi dan ide adalah bahan baku dalam

membuat produk, dan untuk melakukannya dibutuhkan sumber informasi

yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas untuk mengakses

informasi tersebut. 40

Hal ini sesuai dengan ide mengenai pengelolaan limbah elektronik

yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang melalui

penjelasan Rosa Ambarsari Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 awalnya

berasal dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di tahun 2017,

berikut penjelasannya:

“Sejak 2017, kalau isunya tentang ewaste itu udah dari 2010 2011 kita

udah denger lah, bisa jadi urban mining segala macem itu kita udah

40



71

pernah denger. Tapi ya itu sekali lagi kita nggak punya fungsi untuk itu

jadi nggak pernah kita pikirkan, kita nggak melakukan sesuatu, begitu

fungsi itu ada, mau nggak mau harus kita jalankan.”41

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ide mengenai pengelolaan

limbah elektronik dari kepala dinas tersebut kemudian dijadikan sebagai

bahan baku dalam melakukan inovasi oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta. Selain itu, sebagai pelaksana di kecamatan, pihak Satuan

Pelaksana Lingkungan Hidup juga dilibatkan dalam perencanaan Gerakan

Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) seperti dalam penjelasan

Soesilo Wahyudi sebagai berikut:

“Kita diikutsertakan, kasih masukan apa nih, karena secara teori, berbeda

sekali dengan yang di lapangan, mungkin teori gampanglah kita begini

begini, sementara yang di lapangan berbeda, ya mungkin kita masukan,

yang di lapangan seperti ini seperti ini, mungkin di combine dengan teori

tersebut, mungkin tercipta solusi yang baik.”42

Dapat dilihat dari hasil wawancara di atas, sebagai bagian dari

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pihak dari Satuan Pelaksana

Lingkungan Hidup juga dilibatkan dalam perencanaan Gerakan

Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) karena pihak Satuan

Pelaksana Lingkungan Hidup yang mengetahui kondisi di lapangan

sehingga masukannya sangat berguna dalam proses perencanaan.

Namun menurut Pranandya Wijayanti, pihak Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta juga perlu mengundang pihak-pihak yang berkaitan

41







72

dengan program pengelolaan limbah elektronik ini, seperti dalam

penjelasannya sebagai berikut:

“Selain komunitas, mungkin beberapa akademisi, terus apa lagi ya

mungkin dari pihak-pihak yang biasa apa mengelolah ewaste secara

informal juga perlu tuh diundang.”43

Dapat dilihat dari hasil wawancara di atas, pihak Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta dalam merencanakan Gerakan Pengumpulan Limbah

Elektronik (E-Waste) hanya melibatkan pihak internal, meskipun sudah

banyak pihak eksternal yang memiliki keterkaitan dengan limbah

elektronik.

Soesilo Wahyudi sebagai pihak dari Satuan Pelaksana Lingkungan

Kecamatan Sawah Besar juga menyetujui bahwa dalam merumuskan

sebuah program, khususnya pengelolaan limbah elektronik diharuskan

melibatkan semua pihak tidak hanya dari Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta saja, seperti dalam pemaparannya sebagai berikut:

“Ya kita perlu dari semua pihak ya, masyarakat sekitar, kemudian SKPD

yang terkait, dan kebijakan dari dinas untuk terus mengalakkan program

limbah ini.”44

Berdasarkan penjelasan di atas, pihak Dinas Lingkungan Hidup

dalam merumuskan Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik masih

belum melibatkan pihak eksternal yang memiliki perhatian juga mengenai

limbah elektronik yang salah satunya adalah Komunitas Ewaste-RJ yang

43


RJ, Rabu 31 Juli 2019, di Burgreens Wahid Hasyim, Jakarta Pusat 44




73

bahkan sudah melakukan pengumpulan limbah elektronik sejak tahun

tahun 2016.

7. Perlindungan Upaya Kreatif

Menggunakan hak paten dan hak cipta, selain itu trade secrets,

merek, monopoli atas sumber daya, ciptakan pasar kaptif, lakukan

percepatan pengembangan produk. 45

Meskipun pengelolaan limbah elektronik merupakan sebuah ide

dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, namun ide tersebut tidak memiliki

hak paten menurut Rosa Ambarsari Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.46

Namun, program pengelolaan

limbah elektronik pernah diikutsertakan dalam beberapa perlombaan

seperti yang dijelaskan oleh Rosa Ambarsari Kepala Seksi Pengelolaan

Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta:

“Jadi gini, Kemendagri kan pernah ada program untuk daerah-daerah

untuk ada inovasi, salah satu yang kita usulkan itu ini yang ewaste,

Jakarta masuk 5 besar, walaupun akhirnya masuknya 4 besar saat final.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga memberikan kesempatan

kepada pegawai untuk berinovasi, nah pada saat itu saya coba masukin

proposal untuk yang pengelolaan limbah elektronik ini diseleksi dari

200an yang menyampaikan proposal, itu saya masuk ke 25 besar dengan

nomor urut yang ketiga, tapi sampai sekarang belum tahu kabarnya.”47

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa Gerakan

Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) telah diupayakan oleh Dinas

45









74

Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mendapatkan penghargaan karena

sebagai inovasi dari pemerintah daerah.

Meskipun Provinsi DKI Jakarta merupakan pemerintah daerah

yang terlebih dahulu melaksanakan program pengelolaan limbah

elektronik, namun masih kurang dikenali dan masyarakat masih belum

sukarela untuk memberikan barang elektroniknya, yang dikarenakan biaya

yang dikeluarkan tidak murah. Sehingga menurut pandangan Pranandya

Wijayanti, alasannya adalah sebagai berikut:

“Karena susah sih, karena kan kita apa membeli barang elektronik kan

dengan harga yang cukup mahal gitu, wajar sih kenapa orang berpikir

kayak gitu, karena di kita pun EPR, extended producer responsibility itu,

harusnya kan memang ketika beli barang elektronik itu kita udah bayar si

produsen ini untuk mengolah kembali, jadi ketika udah jadi barang yang

rusak. Tapi kan ini belum berjalan seperti itu nih, makanya banyak

mindset orang, ketika sudah mengeluarkan biaya mahal, jadi kayak nggak

rela gitu mau ngedrop gitu aja.”48

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dikarenakan belum

adanya regulasi mengenai pengolahan kembali ketika barang elektronik

yang dibeli sudah rusak, sehingga masyarakat lebih baik menyimpannya

dibandingkan dengan memberikannya begitu saja, ditambah masyarakat

sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli barang

elektronik tersebut.

Selain itu, menurut Soesilo Wahyudi, mengapa program ini belum

terlalu dikenali oleh masyarakat adalah karena masih kurangnya

sosialisasi, seperti dalam penjelasannya sebagai berikut:

48



75

“Ya itu mungkin kita kurangnya sosialisasi ya, pertama mungkin setelah

sosialisasi, yang saya lihat sih baru bertahap di kecamatan, kelurahan,

mungkin ada ada acara-acara car free day, sekali-sekali, mungkin kita

terus mengalakkan di media sosial, kan sekarang jamannya digital ya kita

terus mengalakkan di media-media sosial, di media-media banyak lah,

kemudian kita membuat aplikasi untuk ewaste ini gimana, jadi kita akan

mudah monitoring.”49

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi alasan mengapa

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik yang dilakukan oleh Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta masih belum terlalu dikenali oleh

masyarakat adalah karena kurangnya sosialisasi yang lebih masif dan

faktor biaya barang elektronik yang tidak murah sehingga masyarakat

masih kurang rela untuk menyerahkannya begitu saja.

8. Pemahaman tentang Pasar

Inovator yang baik perlu memiliki kemampuan mendengarkan

pasar dan dapat memberikan respon dengan cepat dan baik serta

mempertimbangkan permintaan-permintaan konsumen, karena dengan

kemampuan komunikasi yang baik dapat menjadi tolak ukur keberhasilan

suatu inovasi. 50

Inovasi pengelolaan limbah elektronik yang dilakukan oleh Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang merupakan ide dari Kepala Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta muncul bukan dikarenakan adanya

permintaan dari masyarakat dan stakeholder, melainkan karena melihat

kebutuhan mengenai pengelolaan limbah elektronik yang dimulai dengan

49






76

cara mengumpulkannya, hal ini diperjelas dengan pemaparan dari Rosa


DKI Jakarta:

“Kalau permintaan nggak sih ya, kita lebih banyak mendevelop sendiri.

Ya dilihat dari kebutuhan, gimana cara mengumpulkannya, dan lokasi

yang harus bisa terlihat dengan mudah oleh masyarakat banyak yang

paling mudah dijangkau. Makanya kita tempatin di halte itu kan karena

halte itu menjadi sarana transportasi orang, dan kita harapkan dia bisa

lihat nih, kita pasang apa, dan ternyata memang responnya baik. Awalnya

kita cuma menempatkan 4 dropbox di 4 halte, tahun ini kita tambah 6 jadi

10, dan semuanya memperlihatkan peningkatan yang lumayan gitu ya,

artinya respon masyarakat baik. Kalau jemput itu tadi, kalo dropbox itu

hanya barang-barang kecil, kalau yang dia punya yang gede gimana

caranya, berarti harus dijemput, mungkin masih sangat sederhana, tapi

bagaimana caranya supaya terkumpul dengan aman.”51

Melihat pada penjelasan di atas, meskipun Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta mengembangkan sendiri apa yang harus dilakukan

dalam Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) ini, mereka

telah melihat bagaimana untuk memudahkan masyarakat dalam

mengumpulkan. Masyarakat diberikan alternatif, jika sedang berada di

halte, atau di tempat yang memiliki drop box limbah elektronik, mereka

bisa menempatkannya di drop box, tetapi jika barang yang dimiliki

berukuran besar, mereka dapat menggunakan layanan jemput, meskipun

layanan tersebut hanya diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta.

Tindakan untuk mengumpulkan limbah elektronik oleh Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan menempatkan dropbox dan

banner yang menjelaskan mengenai program pengelolaan limbah

elektronik di halte Transjakarta serta memberikan layanan penjemputan

51




77

untuk barang-barang yang lebih besar menunjukkan bahwa Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta memperhatikan kondisi pasar, dalam hal

ini masyarakat sehingga memudahkan masyarakat jika ingin

mengumpulkan limbah elektronik yang dimiliki, serta agar masyarakat

lebih mudah memahami mengenai program pengelolaan limbah elektronik

yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Untuk wilayah Kecamatan Sawah Besar, menurut Soesilo

Wahyudi, terdapat masukan dari masyarakat yang berkaitan untuk

memudahkan pengumpulan limbah elektronik seperti dalam penjelasannya

sebagai berikut:

“Ya mereka meminta misalnya untuk apakah ada pengelolaan limbah

elektronik itu di wilayah saja pak, nggak usah disalurkan ke dinas segala

macem, jadi mungkin ada efisiensinya, kita juga bisa ada memanfaatkan

kembali, ya paling masukannya itu aja. Daripada kita harus ke dinas, di

wilayah, kalo misalnya ada dipo yang khusus untuk mengolah limbah b3

itu mungkin itu lebih baik, kalo kita sekarang terpusatnya di dinas ya,

kalo di wilayah ada pengelolaan limbah b3 mungkin jauh lebih baik.”52

Dari penjelasan Soesilo Wahyudi, masyarakat di wilayah

Kecamatan Sawah Besar berharap agar ada pengolahan yang ditempatkan

di wilayah mereka, namun masih belum terlaksana karena pengumpulan

limbah elektronik dari drop box dan penjemputan masih terpusat di Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan bukan di setiap wilayah kota

administrasi bahkan kecamatan.

Kemudian, berdasarkan tindakan dari Dinas Lingkungan Hidup

DKI Jakarta yang berusaha untuk mengembangkan sendiri program ini

52




78

menurut Pranandya Wijayanti, pemerintah kurang melibatkan pihak-pihak

eksternal dalam membentuk dan merencanakan bagaimana program ini

berjalan, seperti dalam pemaparannya sebagai berikut:

“Untuk harapan ke depan, peraturan pemerintah untuk ewaste ini,

peraturan pemerintahnya segera diselesaikan, dan sebenernya kekurangan

dari pemerintah itu kan mereka kurang menggaet kita kan sebagai

komunitas yang memulai dari awal, bahkan Dinas LH DKI dan

Tangerang itu bergerak setelah kita, tapi kita tidak dilibatkan dalam

perumusan kebijakan itu, harusnya tau, ada kita, sebenernya perumusan

kebijakan di Indonesia ini kan agak kurang implementatif, karena

mungkin inputannya mungkin hanya internal mereka, lintas kementerian

kayak gitu, tapi nggak ada dari segi publiknya.”53

Berdasarkan penjelasan di atas, pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta sebagai pelaksana Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik

dalam pengembangannya lebih berdasarkan pada gagasan dari internal

Dinas Lingkungan Hidup DKI saja, dan belum melibatkan masukan-

masukan dari pihak eksternal.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta meskipun belum memenuhi

seluruh tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Pengumpulan

Limbah Elektronik (E-Waste), setidaknya sudah memberikan kemudahan

bagi masyarakat yang ingin mengumpulkan limbah elektronik dengan

memberikan dua alternatif yaitu dapat membuang limbah elektronik di

drop box atau menggunakan layanan penjemputan limbah elektronik yang

disediakan.

B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Limbah

Elektronik

53



79

Meskipun sudah berjalan 2 tahun, Gerakan Pengumpulan Limbah

Elektronik (E-Waste) dalam pelaksanaannya masih menemui berbagai

macam hambatan. Untuk itu, akan dibahas mengenai hambatan yang

ditemukan dalam pelaksanaan Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik

(E-Waste), dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi

kebijakan publik menurut George C. Edwards yang dikutip oleh

Subarsono.54

George C. Edwards mengemukakan empat faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber

daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut akan dijelaskan mengenai

faktor yang mempengaruhi implementasi Gerakan Pengumpulan Limbah

Elektronik (E-Waste) oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

1. Komunikasi

Keberhasilan sebuah kebijakan mengharuskan pelaku kebijakan

untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam

mengimplementasikan sebuah kebijakan. Komunikasi tidak hanya

dilakukan pada pelaksana kebijakan melainkan juga pada sasaran dan

pihak terkait. Informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan

harus jelas, mudah dipahami dan konsisten agar kebijakan tersebut dapat

berjalan dengan baik. 55

Dalam pengelolaan limbah elektronik, Dinas Lingkungan Hidup

DKI Jakarta melakukan pemilahan sejak dari sumbernya dan juga

memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup DKI

54

Agustinus Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, hal. 90 55

Agustinus Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, hal. 90

80

Jakarta menempatkan drop box di halte Transjakarta, stasiun, kantor

kelurahan dan kecamatan serta berbagai lokasi publik. Namun sosialisasi

yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengalami

berbagai hambatan, berdasarkan hasil observasi penulis di lokasi

penempatan drop box, masyarakat masih menganggap sosialisasi

mengenai pengelolaan limbah elektronik masih belum menyebar secara

luas terutama ke pihak terkait yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta, dalam hal ini petugas Transjakarta. Seperti dalam

pemaparan Hesty, Petugas Transjakarta Central Senen sebagai berikut:

“Namanya orang awam saya aja pas disini baru tau gitu kan, di halte kalo

bisa sih dari kelurahan, rw rt biar rata gitu biar tau semua orang awam,

bukan cuma orang yang naik busway doang yang tau gitu. Terus drop

boxnya itu agak digedein, udah gitu bolongannya yang ngambil gitu

kabel data. Cuma kayak lebih ke kelurahan biar orang awam lebih tau,

bahayanya ngendepin barang elektronik tuh kayak apa.”56

Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga melakukan

sosialisasi kepada petugas Transjakarta yang bekerja di lokasi di mana

drop box ditempatkan, karena, dapat membantu untuk menyebarkan

informasi ke pengguna Transjakarta. Selain itu juga ukuran drop box dan

banner masih terlalu kecil sehingga kurang menarik perhatian masyarakat

yang melewatinya untuk berhenti dan membaca isi dari banner tersebut.

Seperti dalam pemaparan Juan, Security Stasiun Cikini sebagai berikut:

“Kalau untuk saat ini masih terlalu kecil, mungkin karena baru ini kali

programnya, belum semuanya tau, tapi kalo untuk pengembangan ke

depannya ada kemungkinan untuk ditambahin lagi untuk program limbah

elektronik ini.”57

56

Hasil wawancara dengan Hesty, Petugas Transjakarta Central Senen, Kamis, 19

September 2019 di Halte Transjakarta Central Senen. 57

Hasil wawancara dengan Juan, Security Stasiun Cikini, Kamis 19 September 2019 di

Stasiun Cikini.

81

Terdapat beberapa lokasi penempatan drop box limbah elektronik

yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, berikut

adalah lokasi penempatan drop box limbah elektronik di DKI Jakarta:

Gambar IV.1

Lokasi Dropbox Limbah Elektronik di DKI Jakarta


Berdasarkan lokasi di atas, penulis mengunjungi 5 lokasi

penempatan drop box yaitu di Halte Transjakarta Central Senen, Halte

Transjakarta Cawang Uki, Halte Transjakarta Ragunan, Halte Transjakarta

Bundaran HI dan Stasiun Cikini, dan dari hasil observasi yang dilakukan

menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel IV.1

Hasil Observasi Drop Box dan Banner di 5 Lokasi di DKI Jakarta

No Lokasi Drop Box Drop Box Banner Kondisi

1 Halte Transjakarta

Central Senen Ada Ada

Drop box terlalu

kecil tapi lubangnya

besar, ukuran

tulisan di banner

terlalu kecil.


Cawang Uki Ada Tidak ada

Drop box kecil,

banner tidak ada

sehingga tidak ada

penjelasan

mengenai kegunaan

drop box.

82


Ragunan Ada Ada

Drop box kecil,

tulisan di banner

kecil.


Bundaran HI Ada Ada

Drop box kecil,

tulisan di banner

terlalu kecil

5 Stasiun Cikini Ada Ada

Drop box kecil,

warna banner

pucat. Sumber: Hasil observasi penulis.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di Halte

Transjakarta Cawang Uki tidak memiliki banner, sedangkan keberadaan

banner penting karena berisi penjelasan mengenai limbah elektronik dan

potensi bahaya yang dimilikinya, meskipun lokasi Halte Transjakarta

Cawang Uki yang berdekatan dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa dari 5 lokasi yang

dikunjungi penulis, 4 lokasi memiliki drop box dan banner, meskipun

ukuran tulisan dan banner yang terlalu kecil sehingga menyulitkan

pengguna halte dan stasiun untuk membaca, ditambah ukuran drop box

yang terlalu kecil sehingga masyarakat hanya dapat membuang limbah

elektronik berukuran kecil saja.

Sosialisasi mengenai penempatan drop box di halte-halte Transjakarta

dan stasiun juga masih belum efektif, meskipun sudah melakukan

kerjasama dengan PT Transjakarta dan PT KAI sejak tahun 2018, namun

masyarakat hanya dapat mengetahui kalau di halte atau stasiun ada drop

box karena pada saat itu sedang berada di lokasi tersebut, namun tidak

mengetahui sebelumnya mengenai drop box dan pengelolaan limbah

83

elektronik. Sehingga hanya masyarakat yang menggunakan Transjakarta

dan kereta yang dapat mengetahui keberadaan drop box. Seperti dalam

pemaparan Marsyanda, pengguna Transjakarta Central Senen yang

mengatakan bahwa ia mengetahui ada drop box di Halte Central Senen

karena kebetulan sedang lewat.58

Dengan adanya pengelolaan limbah elektronik yang dilakukan Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta sejak tahun 2017, ternyata masih belum

meyakinkan masyarakat untuk menyerahkan limbah elektroniknya ke

tempat yang sudah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Masyarakat masih memilih untuk menjual karena keuntungan yang

didapatkan lumayan besar, dan merasa bahwa pengelolaan limbah

elektronik seperti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta belum efektif. Seperti dalam pemaparan Rahma, Pengguna

Transjakarta Ragunan, yang menyatakan bahwa limbah elektronik yang

dimiliki akan dibuang jika tidak dapat diperbaiki, dan menurutnya

pengelolaan limbah elektronik yang dilakukan saat ini oleh Dinas

Lingkungan Hidup DKI belum efektif.59

Walaupun telah drop box dan banner telah ditempatkan di berbagai

lokasi di DKI Jakarta, namun kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan

limbah elektronik masih belum muncul, untuk itu sudah seharusnya dari

58

Hasil wawancara dengan Marsyanda, Pengguna Transjakarta Central Senen, Kamis 19

September di Halte Transjakarta Central Senen. 59

Hasil wawancara dengan Dwi, Pengguna Transjakarta Ragunan, Kamis 19 September

2019 di Halte Transjakarta Ragunan.

84

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mengembangkan program ini

agar lebih menarik perhatian masyarakat.

Sosialisasi juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta, dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Komunikasi

Informasi DKI Jakarta pada tahun 2017, untuk menayangkan mengenai

pengelolaan limbah elektronik di videotron di jalan-jalan protokol DKI

Jakarta. Selain itu juga di website Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

juga memiliki penjelasan mengenai layanan jemput limbah elektronik,

namun tidak menjelaskan mengenai prosedur dalam pengelolaan limbah

elektronik. Hal ini menjadi salah satu hambatan karena masyarakat kurang

dapat memahami mengenai pengelolaan limbah elektronik karena

penjelasannya yang tidak terperinci.

Selain itu juga pengelolaan limbah elektronik dituliskan dalam

akun media sosial milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, serta

terdapat liputan di portal media online. Meskipun Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta sudah aktif dalam menjelaskan programnya di media

sosial, masih diperlukan penambahan konten mengenai pengelolaan

limbah elektronik, seperti dalam pemarapan Pranandya Wijayanti,

External Relation Komunitas E-WasteRJ sebagai berikut:

“Selain sosialisasi, paling info-info di media sosialnya gitu sih kan

sekarang Lh juga udah aktif ya kayak bikin instagram kayak gitu, paling

lebih, sebenernya dia sekarang udah oke sih ya dia kalau lagi ngejemput

ewaste, yang lebih dari 5kg kan bisa dijemput sama LH, itu mereka suka

post, mungkin lebih sering itu aja sama infografis-infografis paling sih

kayak bahayanya apa, kayak gitu. Sama mungkin ini sih, kalo sosialisasi

85

lebih ke yang media sosial lah, kayak bikin youtube gitu ya, bikin video

terus diupload ke youtube paling.”60

Salah satu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk

mensosialisasikan Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste)

adalah dengan membuka booth di Car Free Day Thamrin, namun

pelaksanaannya di Car Free Day juga mendapatkan hambatan dalam hal

komunikasi yaitu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tidak memberikan

informasinya di mana pun, misalnya media sosial, atau website. Menurut

pemaparan Rosa Ambarsari, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3, ketika

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menempatkan drop box di Car Free

Day Thamrin, informasinya tidak disebarkan ke masyarakat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa upaya Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta meskipun sudah melakukan sosialisasi mengenai

pengelolaan limbah elektronik namun upayanya belum maksimal sehingga

menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui

mengenai pengelolaan limbah elektronik dan sudah seharusnya program

ini dikembangkan dan ditelaah lebih lanjut agar masyarakat bersedia ikut

serta secara menyeluruh dalam pelaksanaan program pengelolaan limbah

elektronik.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi hal yang penting dalam pengimplementasian

sebuah kebijakan, karena meskipun komunikasi telah dijalankan dengan

baik namun tidak didukung dengan sumber daya yang memadai, maka

60

Hasil wawancara dengan Pranandya Wijayanti, External Relation Komunitas E-

WasteRJ, Rabu 31 Juli 2019 di Burgreens Wahid Hasyim

86

implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya

dapat berwujud sumber daya manusia dan non manusia. Jika dalam

implementasi kebijakan tidak memiliki sumber daya, maka kebijakan

tersebut hanya menjadi dokumen saja. 61

Untuk hal pelaksanaan Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik,

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menjadikan Seksi Pengelolaan

Limbah B3 sebagai pelaksana utama dalam program ini, dan untuk

pengangkutan limbah B3 yang termasuk limbah elektronik di dalamnya

untuk setiap kecamatan dilakukan oleh Satuan Pelaksana Lingkungan

Hidup DKI Jakarta.

Berkaitan dengan penyediaan sumber daya dalam bentuk anggaran

untuk pengelolaan limbah elektronik, Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta masih diakomodir dengan baik oleh DPRD DKI Jakarta. Anggaran

untuk pengelolaan limbah elektronik di tahun 2017 masih belum ada

sehingga pengelolaan limbah elektronik masih bebas biaya, lalu kemudian

di tahun 2018 anggaran untuk mengolahnya sebesar hampir 500 juta

rupiah, kemudian untuk di tahun 2019 anggaran untuk mengolahnya

sebesar 389 juta rupiah namun pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta kembali meminta anggaran untuk mengolah lagi sebesar hampir

200 juta rupiah.62

61





87

Sumber daya non manusia lainnya yang berkaitan dengan

pengelolaan limbah elektronik adalah penyediaan truk dan tempat

pembuangan sampah, untuk saat ini kondisi truk masih belum bermasalah,

namun lokasi penyimpanan limbah elektronik yang memiliki kendala yaitu

dari ukurannya yang terbatas namun jumlah limbah elektronik yang

dikumpulkan sudah menumpuk, seperti dalam pemaparan Rosa Ambarsari,

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 sebagai berikut:

“Kalau untuk kendaraan saya rasa belum masalah ya, cuma kalau untuk

pengumpulan sarana atau gudangnya, akhirnya kita juga agak kewalahan

begitu banyak yang ngedrop ewastenya, sementara gudang yang jadi

masalah. Kita punya gudang dua udah penuh banget. Namun saat ini kita

sedang membangun sistem untuk adanya gudang di setiap kecamatan dan

kota administrasi.”63

Meskipun anggaran untuk pengelolaan limbah elektronik masih

diakomdir dengan baik, namun masih terdapat masalah yaitu dalam

penyediaan gudang untuk menempatkan limbah elektronik dari berbagai

lokasi di DKI Jakarta.

Kemudian dari sisi sumber daya manusianya, Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta membagi tugas dalam hal pelaksanaan pengelolaan

limbah elektronik karena harus memantau drop box yang telah

ditempatkan di berbagai lokasi seperti dalam pemaparan Rosa Ambarsari,

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta sebagai berikut:

“Kalau untuk sumber daya manusianya, dari sisi kitanya sendiri memang

harus mengatur waktu dan jadwal sih ya, itu kita merilis dropbox di

63




88

beberapa tempat itu nggak bisa kita tinggal, musti monitor, harus dilihat,

banyak juga yang rusak harus diganti yang kayak gitu-gitu lah. Dan

setelah satu bulan kita pasti akan ambil seberapapun isinya itu pasti kita

ambil untuk di data. Nah itu ya sampai sejauh ini ya masih bisa lah.”64

Jika berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, menurut

Rosa Ambarsari, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 saat ini karena

tugas Seksi Pengelolaan Limbah B3 untuk memantau dan mengangkut

limbah elektronik yang telah dikumpulkan, sehingga tidak diperlukan

kemampuan teknis khusus untuk sumber daya manusia yang dimiliki.65

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengelolaan limbah

elektronik, untuk sumber daya manusia sudah memadai, namun dalam

sumber daya non manusia masih memiliki hambatan yaitu mengenai

jumlah gudang-gudang yang digunakan untuk menempatkan limbah

elektronik yang telah dikumpulkan.

3. Disposisi

Hal ketiga yang menjadi faktor penting dalam pelaksanaan

kebijakan adalah disposisi, yang menjelaskan mengenai sikap dari

pelaksana kebijakan ketika menjalankan suatu kebijakan, jika ia memiliki

disposisi yang baik maka kebijakan yang dijalankan juga akan baik. 66

Saat ini dalam pelaksanaan pengelolaan limbah elektronik, keaktifan

staf dari Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI

64



DKI Jakarta, Jakarta Timur 65




Agustinus Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, hal. 90

89

Jakarta disesuaikan dengan jadwal dan kegiatan lainnya, seperti dalam

penjelasan Rosa Ambarsari, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 yaitu:

“Kalau untuk keaktifan akhirnya disesuaikan dengan jadwal atau kegiatan

kita yang lainnya, dulu kita masih sempat 1 minggu 1 kali kita monitor,

satu bulan sekali kita ambil, tapi sekarang, satu bulan itu paling kita

monitor satu bulan kita ambil.”67

Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat masalah yang muncul

adalah ketika ingin membuka booth di Car Free Day Thamrin, di mana

sudah beberapa kali tidak terlaksana karena lupa untuk membawa drop

boxnya ke lokasi Car Free Day, seperti yang dijelaskan oleh Rosa

Ambarsari, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta:

“Harusnya setiap minggu, cuma ada aja kendalanya ya nggak kebawa lah,

macem-macem, cuma harusnya ada yang standby sih cuma terakhir itu

udah agak lama kemaren sempet 2 kali ada abis itu nggak kebawa, ini

itunya banyak banget.”68

Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakseriusan yang dilakukan

oleh staf Seksi Pengelolaan Limbah B3, sedangkan acara Car Free Day

menjadi salah satu acara penting di DKI Jakarta karena dapat

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai limbah elektronik dan

program pengelolaan limbah elektronik.

4. Struktur Birokrasi

Yang keempat adalah struktur birokrasi di mana menjadi salah satu

badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi tidak hanya dalam

67







90

struktur pemerintahan, melainkan juga pada instansi lain yang memiliki

keterkaitan dengan kebijakan yang sedang dijalankan. Pengaruh dari

struktur birokrasi cukup signifikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.69

Untuk mengenai kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki

Bidang Pengelolaan Kebersihan yang terdiri dari Seksi Pengelolaan

Sampah, Seksi Pengelolaan Limbah B3, dan Seksi Pengendalian

Kebersihan. Kemudian untuk pelaksanaan pengelolaan limbah elektronik

dilaksanakan oleh Seksi Pengelolaan Limbah B3 yang berada di bawah

Bidang Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Seksi Pengelolaan Limbah B3 memiliki SOP sebagai berikut70

:

1. SOP Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga

2. SOP Pengelolaan Limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(Fasyankes) Tingkat Dasar

3. SOP Pengelolaan Limbah B3 Usaha Skala Kecil

4. SOP Inventarisasi dan Identifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(Fasyankes) Tingkat Dasar dan Usaha Skala Kecil Penghasil

Limbah B3

5. SOP Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah B3 Kepada Rumah

Tangga/Operator Dipo/Petugas Gerobak

6. SOP Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah B3 kepada Fasilitas

Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Tingkat Dasar dan Usaha Skala

Kecil (USK)

69


Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, diperoleh Jumat 20 September 2019

91

7. SOP Pemantauan Pengelolaan Limbah B3 yang Bersumber dari

Rumah tangga

8. SOP Pemantauan Pengelolaan Limbah B3 Fasilitas Pelayanan

Kesehatan (Fasyankes) Tingkat Dasar dan Usaha Skala Kecil

Menengah

9. SOP Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 yang Bersumber dari

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Tingkat Dasar, Usaha

Skala Kecil dan Rumah Tangga

10. SOP Penetapan tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah

B3

11. SOP Pengelolaan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah

B3

12. SOP Pengangkutan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga

13. SOP Pengumpulan Limbah B3

14. SOP Pelayanan Penjemputan Limbah Elektronik

Untuk instansi terkait mengenai pengelolaan limbah elektronik

yaitu Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup yang berada di setiap

kecamatan di DKI Jakarta yang memiliki tugas untuk mengumpulkan

sampah dan termasuk limbah elektronik di wilayahnya yang kemudian

limbah elektronik yang dikumpulkan diserahkan ke gudang khusus miliki

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Kemudian untuk pengawasan

mengenai pengelolaan limbah elektronik dilakukan 1 bulan sekali untuk

92

setiap drop box yang ditempatkan di berbagai lokasi, kemudian

pengambilannya dilakukan setiap 1 bulan sekali.

93

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) dikategorikan

sebagai gerakan inovatif karena memenuhi indikator inovasi yaitu

kesesuaian karena permasalahan limbah elektronik menjadi salah satu

masalah utama di DKI Jakarta, kerumitan karena perlunya anggaran

tambahan dalam mengelola limbah B3, kemungkinan di coba karena telah

melewati masa uji coba di internal Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

dan kemudahan untuk diamati karena masyarakat dapat mengakses

informasi dengan bebas mengenai pengelolaan limbah elektronik, namun

tidak memenuhi indikator keuntungan relatif karena Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta masih belum mendapat keuntungan dari pengelolaan

limbah elektronik. Selain itu dalam proses inovasinya juga menggunakan

prinsip kepemimpinan yaitu dapat dilihat pada kinerja kepala dinas,

manajemen resiko yaitu ketika menghadapi masalah terdapat solusi untuk

mengatasinya, kreativitas yaitu dengan melakukan workshop, integrasi

organisasi yaitu dengan adanya koordinasi dengan staf hingga di tingkat

kecamatan dan melakukan kerjasama komunitas, dan perusahaan pengolah

limbah elektronik, keunggulan karena menjadi pemerintah daerah pertama

yang melakukan pengelolaan limbah elektronik, informasi sebagai sumber

daya di mana gagasan dari kepala dinas digunakan sebagai bahan baku

inovasi dan pemahaman tentang pasar yaitu karena Dinas Lingkungan

94

Hidup DKI Jakarta memberikan dua alternatif kepada masyarakat untuk

mengumpulkan limbah elektroniknya sehingga memudahkan, tetapi tidak

menggunakan prinsip perlindungan hak cipta karena belum mendapatkan

hak cipta.

Namun meskipun sudah berjalan selama 2 tahun, Gerakan

Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) masih belum efektif karena

adanya hambatan dalam faktor komunikasi karena sosialisasi yang

dilakukan belum merata, kemudian faktor sumber daya, karena jumlah

gudang penyimpanan limbah elektronik yang masih terbatas, dan

hambatan dari faktor disposisi karena adanya ketidakseriusan dari pegawai

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan

pengelolaan limbah elektronik.

B. Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mampu untuk mendapatkan

keuntungan dari pengelolaan limbah elektronik yang dari keuntungan

tersebut dapat bermanfaat bagi masyaraakt DKI Jakarta.

2. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta harus lebih masif dalam

melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan limbah elektronik kepada

masyarakat

95

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Said Zainal. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika. 2012.

Ancok, Djamaludin. Psikologi Kepemimpinan & Inovasi. Jakarta: Erlangga. 2012.

Dewi, Rahayu Kusuma. Studi Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

2016.

Fontana, Avanti. Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai

Individu, Organisasi, Masyarakat. Jakarta: PT Grasindo. 2009.

Marsh, David dan Gerry Stoker. Teori dan Metode dalam Ilmu Politik. Bandung:

Nusamedia. 2002.

Muluk, Khairul M.R. Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi

Pemerintahan Daerah. Malang: Banyumedia Publishing. 2008.

Subarsono, Agustinus. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Suwarno, Yogi. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN. 2008.

Wibawa, Samodra. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha

Ilmu. 2011.

Karya Ilmiah

Bekoe, Ernest Kwaku. “E-Waste Management Practices in the Kumasi

Metropolitan Area of Ghana: Status and Challenges”. Master Thesis.

Department o International Environment and Development Studies.

Norwegian University of Life Sciences. (2015).

Ideho, Benedicta A. “E-Waste Management: A Case Study of Lagos State,

Nigeria”. Master Thesis in Development and International Cooperation.

Department of Social Sciences and Philosophy. University of Jywaskyla.

Finland. 2012.

Omari, Justus Nyabwengi. “Investigation of the Current Status of Electronic

Wastes, Generation and Management: A Case Study of Nairobi County”.

Master Thesis. Department Environmental Engineering and Management.

Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. 2018.

96

Jurnal

Askari, A. A. Ghadimzadeh, C. Gomes, M.D. Bakri Ishak. “E-Waste

Management: Towards an Appropriate Policy”. European Journal of

Business and Management. Vol. 6. No. 1. (2014).

Ayuni, Trina, Dodik Ridho Nurrochmat, Nastiti Siswi Indrasti. “Strategi

Pengelolaan Limbah Elektronik Melalui Pengembangan Infrastruktur

Ramah Lingkungan”. Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan

Lingkungan. Vol. 3. No. 1. (April 2016).

Hakim, Lukman Nul. “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit”.

Aspirasi. Vol. 4. No. 2. (Desember 2013).

Kiddee, Peeranart, Ravi Naidu dan Ming H. Wong. “Electronic Waste

Management Approaches: An Overview”. Waste Management. Vol. 33.

(2013).

Ngafifi, Muhamad. “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam

Perspektif Sosial Budaya”. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan

Aplikasi, Vol. 2. No. 1. (2014)

Nindyapuspa, Ayu. “Kajian Tentang Pengelolaan Limbah Elektronik di Negara

Maju dan Negara Berkembang”. Infomatek. Vol. 20. No. 1. (Juni 2018).

Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”. Equilibrium. Vol. 5. No. 9.

(Januari-Juni 2009)

Ramdhani, Abdullah, Muhammad Ali Ramdhani. “Konsep Umum Pelaksanaan

Kebijakan Publik”. Jurnal Publik. Vol. 11. No. 1. (2017)

Sinha-Khetriwal, Deepali, Philipp Kraeuchi, Markus Schwaniger. “A Comparison

of Electronic Waste Recycling in Switzerland and in India”.

Environmental Impact Assessment Review 25. 2005.

Suwarno, Dodi Jayen, Anita Silvianita. “Knowledge Sharing dan Inovasi Pada

Industri Startup”. Jurnal Ecodemica. Vol. 1. No. 1. April 2017.

Wahyono, Sri. “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global

dan Lokal”. Jurnal Teknologi Lingkungan. Vol. 14. No. 1. (Januari 2013)

Dokumen Resmi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi

Pelayanan Publik.

97

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen


Limbah Elektronik Bulan Januari-Juni 2019. Diperoleh 26 Juli 2019.

Internet

Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta mengenai

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste). Diperoleh 6 Agustus

2019.

Presentasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. 26 Juni 2018.

Website Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, diakses 3 Agustus 2019,

https://lingkunganhidup.jakarta.go.id

Wawancara

Wawancara dengan Pranandya Wijayanti, External Relation Komunitas Ewaste-


Wawancara dengan Rosa Ambarsari, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kamis 25 Juli 2019 di Kantor Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Jakarta Timur

Wawancara dengan Soesilo Wahyudi, Staf Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup

Kecamatan Sawah Besar, Jumat, 9 Agustus 2019 di Kantor Satuan

Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat

https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/

98

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Wawancara kepada Rosa Ambarsari, Kepala Seksi Pengelola Limbah

B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

99

Lampiran 2

Surat Wawancara kepada Komunitas EWaste-RJ.

100

Lampiran 3

Surat Wawancara kepada Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan

Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Documents

INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH (Studi pada