I Rencana Pembangunan

DAF"TAR ISI PERATURAI\ DAERAH KABUPTEN LANGKAT TAHUN 2016

t-t-

No. Nomor/ Tanggal Tentang Hal

I 1 Tahun 2016

ll Mei 2016

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kab.Langkat Tahun

2014 - 2019

2 2 Tahun 2016

7 Januari 2016

Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kah.Langkat Nomor 6 l'ahun 2015

tentang Pemilihan Kepala Desa

J 5 Tahun 2016

3 Nopember 2016

Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak

Kêtiga

4 6 Tahun 2016

I I Nopember 2016

Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Langkat

BUPATI LANGKATPROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR ......x..... TAHUN ... ;.9.t.!...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHKABUPATEN I.ANGKAT TAHI]N 2OL4-2O 19

Menimbang : a.

Mengingat :1-

2.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasa-l 263 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang PemerintahanDaerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penlrusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentangrencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenLangkat Tahun 2Ol 4-2O 19 ;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun L945;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukanDaerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di LingkunganPemerintah Daerah Provinsi sumatera Utara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentarrg Larangan praktekMonopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indoneqiq

3.

4.

5.

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional 2OO5-2O25 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahanl.embaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang PenanggulanganBencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 13a5);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 82, Tambahan l,embarar, Negara RepublikIndonesia Nomor 523al1,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4tentang Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentangPemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari WilayahKodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah KabupatenDati II Langkat (kmbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun1982 Nomor 9);

6.

7.

8.

9.

to.

11.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1O Tahun 1986 tentang Perubahanbatas Wilayah Kotamadya DT II Binjai, Kabupaten DT II Langkatdan Kabupaten DT II Deli Serdang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1986 Nomor 3323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang TatacaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan PerencanaanPembangunan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun2o,o,6 Nomor 96, Tambahan krnbaran Negara Repr-rbliffIndonesia Nomor 4663); f

t4. Perattrran Pemerintah Nomor O3 Tahun 2OOT tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungi awaban KepaJa Daerah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao7 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2OAB tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (IxmbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor L9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

76. Peraturan Pemerinta.h Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 l{omor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a817);

17- Perafirran Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tenta.ngPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentangPedoman Pengelol;aan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembanglrnanDaerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2A25 (Lembaran DaerahProvinsi Surnatera Utara Tahun 2OOB Nomor 12, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten L.angkat Nomor 23 Tahun 2OOTtentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah KabupatenI"angkat (lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2OO7Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten LangkatNomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2OOgtentang Urusan Pemerintah yang menjadi KewenanganKabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten LangkatTahun 2AO9 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupatenl,ang!<at Nomor 3)

22. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 20tentang Rencana Pembangrrnan Jangka Panjang Daer

11

t

Kabupaten Langkat Tahun 2OO5-2O25 (l,embaran DaerahKabupaten Langkat Tahun 2010 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 9 Tahun 2013tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2O13Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEUIAil PERWAKILAI{ RAITYAT DAERAH I(ABUPATEN LAI{GKAT

dan

BT'PATI LIIIYGI(AT

MEMUTUSKAN:MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2A14.2019.

BAB IKBTENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.2- Pemerintah Daerah adatah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah yang memimpin pelaksanaan urLrsan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.Bupati adalah Bupati Langkat.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.Dewan Penvakilan Ralqyat Daerah yang selarrjutnya disingkat DPRD ada-lahlembaga penvakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsurpenyelenggara pemerintah daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semuauns\lr Perang!<at Daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkatRPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bedangka waktu 2O(dua puluh) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat

ffiff adalah dokrrmen perencanaan pembangunan berjangka waktu a ,rt*fl,,

4.5.6-7.

12- Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untukperiode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalahdokumen perenc€rnaan pembangunan SKPD bedangka waktu 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumenperencanaan pembangunan SKPD untuk priode 1 (satu) tahun.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkatRPJMDes adalah dokumen perencanaan pembangunan desa berjangka waktu 5(lima) tahun.

L6. Rencarra Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnlra disingkat RKPDes adalahDokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode I (satu) tahun.

17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumenya:.Lg besisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah KabupatenLangkat.

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhirperiode perencanaan.

19- Misi adalah rumusax umum mengenai upaya-upaya yang al<an ditaksanakanuntuk mewujudkan visi.

20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untukmewujudkan visi dan misi.

21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untukmencapai tujuan.

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yangdilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dantujuao serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yangdikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

23. Indikalot Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat IKD adalah alat ukur untukmenilai keberhasilan pembcrngunan secara kuantitatif dan kualitatif.

24. Pemanghr kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsungmendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaanpembangunan daerah.

BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasandan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima)tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2Ol9 sebagaimanatercantum dalam L,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membuat Visi, Misi, T\rjuan, Sasaran,dan Program Pernbangunan Daerah.

Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman pen5rusunanRenstra SKPD yaJxg memuat Visi, Misi, T\:juan, Sasaran, Program, dan KegiatanSKPD.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dijabarkan dalamRKPD.

Pasal 5

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyLrsunRPJMDes yang memuat Visi, Misi, T\rjuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Desa;

(2) RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalamRKPDes.

Pasal 6

Sistematika perryusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalahsebagai berikut :

PENDAHULUANGAMBARAN UMUM KONDISI DAERAHGAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKAPENDANAAN.ANALISIS ISU-ISU STRATEGISVISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARANSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANKEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHINDIKAS}I RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHANPENDANAANPIDNITTAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAHPEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAANPENUTUP

BAB IIIPENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.(2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

BAB IBAB IIBAB III

BAB TV

BAB VBAB VIBAB VTI

BAB VIII

BAB IXBAB XBAE} XI

BAB IVPERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidaksesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunanjangka menengah daerah.

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang

dirumuskan tidak sesuai dengan pedoman peraturan.c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau.d. Merugikan kepentingan nasional.

(2) Pembahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf c,

mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangarl politik, krisis ekonomi,konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahankehijakan nasional-

Pasal 10

Pembahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan denganPeraturan Daerah.

Pasal 1 1

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasa-ran tahunan tetapitidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengahdaerah, maka penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Untuk meqjaga kesinernbungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunandaerah pada masa transisi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arahkebljakan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan mengacu pada RPJMD Provinsiuntuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten denganpembangunan daerah provinsi.

Pasal 13

(1) Untuk menjaga kesinambungcln penyelenggaran pemerintahan dan pembangunandaerah pada rnasa transisi Tahun 2O2O ditetapkan Peraturan Bupati tentangIndikasi Rencana Program Prioritas Daerah untuk masa 1 (satu) tahun yangdisusun berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Perumusar:r indikasi renc€Lna prograrn prioritas daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disertai kebutuhan pendanaan indikatif, indikator kinerja, kelompoksasaran dari rencana program dan kegiatan.

(3) Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2O2O dan APBD Tahun Anggaran r0r"l

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oremg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten L,angkat.

Ditetapkan di Stabatpada tanggal l{ Ffu-r ?'oi-

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabatpada tanggal l{ l,,l.ct 2016

SEKRETARTS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDDIN

LEMBARAN DERAH KABUPATEN I.ANGKAT TAHUN 2A16 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN I,,ANGKAT PROVINSISUMATERA UTARA : (2O/2016)Salinan se aslinya

Pe

NIP. 19591109

PET{JELI\SAI{PERATT'RAIT DAERAII KABUPATEIS LANGKAT

NoDroR ......L......... TArruN ....?.?.t.?..

TEITTANG

RENCAT{A PEUBAI{GUNAI{ JANGI(A MENENGATI DAERAH (RPJMD}

KABI'PATEIY LIIIYGKAT TNIUIY 2OL4.2OL9

I. Peajelasan Umum.

RPJMD Kahupaten L,angkat Tahun 2OL4-2O19 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun periode masa jabatanBupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2Ol4-2O19. RPJMD Kabupaten Langkat

Tahun 2Ol4-2O19 memuat isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan pengelolaan

keuangan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah, dan indikatorkineq'a daerah yang akan dicapai. Pelaksanaan pembangunan daerah pada

periode RPJMD tahun 2Ol4-2O19 tersebut diharapkan marnpu membawa danmewujudkan masyarakat Kabupaten Langkat yang mandiri, berdaya saing,

berbudaya, dan makin sejahtera.

Sebagai dokrrmen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah maka

RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2074-2019 akan menjadi pedoman bagi

seluruh pemangln: kepentingan pembangunan dalam melaksanakanpembangunan di Kabupaten Langkat pada tahun 2Ol4-2O19. Demikian juga bagi

penyelenggara pemerintahan daerah maka RPJMD tersebut selanjutnya akanmenjadi pedoman bagi pennrsunan RKPD, Renstra SKPD tahun 2Ol4-2O19. Olehkarena itu guna meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah

dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasannya, maka RPJMD Kabupaten Langkat Tahun2OL4-2O19 disusun secara menyeluruh dan terpadu, berkeadilan, responsif,partisipatif, aspiratif, efisien, efektif, terukur, dapat dilaksanakan, danberkelanjutan. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata. Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMDditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupatidal Wakil Bupati terpilih dilantik. Proses pen1rusunan RPJMD Kabupaten LangkatTahun 2Ol4-2O19 dilakukan melalui serangkaian forum musyawarahperencanaan pembangunan, yang melibatkan seluruh unsur pemangkukepentingan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsipperencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian maka substansi rencanapembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Langkat Tahun2Ol4-2O19 merupa kan kesepakatan dan komitmen bersama seluruh pemangku

kepentingan pembangunan di Kabupaten Langkat. Berdasarkan pertimbarq?n

sebagaimana tersebut di atas perlu Membentuk Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun20L4-2018.

U. PET{JELASAN PASAL DEUI PASAL

DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelasPasal 2

Cukup jelas

Pasal 3Cukup jelas

. Pasal4Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Cukup jelas

Pasal 8Cukup jelas

Cukup jelasPasal 1O

Cukup jelasPasa1 11

Tahun transisi merupakan tahun pertama periode RPJMD Kabupaten LangkatTahun 2OL8-2OL9, dimana saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2ADgurna pen)rusunan RKPD tahun 2A2O belum ditetapkan dokumen perencanaanjangka menengah daerah yang dapat menjadi pedoman dan arah pembangunandaerah di tahun 2O2A tersebut. RPJPD Kabupaten yang menjadi pedomanadalah RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2OO5-2O25. RPJMD Kabupaten yangmenjadi pedoman adalah RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2Ol4-2AIg.RPJMD Provinsi yang menjadi acuan adalah RPJMD Provinsi Sumatera UtaraTahun 2013-2O18.

Pasal t2Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 berisi target-targetpembangunan unttrk tahun 2Ol9 dengan melihat dan menyesuaikan dengancapaian target RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2OL4-2O19.

Pasal tg

, "ukup jelas

A TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN I"ANGKAT NOMOR....*{.

u


PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN LANGI{AT

NOMOR 2 TAHUN 2OL6

TENTANG

PERUBAIIAIT ATAS PERATURAII DAERAH I{ABUPATEN LAI{GI(ATNOMOR 6 TAHUN 2015 TENTAIIG PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

b.

DENGAN RAHMAT TTIHAN YAIYG MAIIA ESA

BUPATI TANGI{AT,

bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan dan demikesempurrraan regulasi mengenai Pemilihan Kepala Desa, makaPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan KepalaDesa perlu direvisi;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam LingkunganPropinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 7956 Nomor 58 Tambahan kmbaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1092);Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembent.ukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 523a);undang-undang Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang Desa (LemharanNegara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor T TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);Undang-undalg Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang pemerintahanDaerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganundang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan KeduaAtas undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerinrahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s67glili

l/t{tl/l--'

o\).

4.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun L982 tentang PemindahanIbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayahKotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayahKabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lrmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1982 Nomor 9);Peratrrran Pemerintah Nomor 1O Tahun 1986 tentang PerubahanBatas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, KabupatenDaerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II DeliSerdang (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1986 Nomor11-, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (L,embaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Republik lndonesia Nomor 5717);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 20 14 tentangPemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2OL4 Nomor 2092);

1O. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2OO9tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi KewenanganKabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun2OO9 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2015Tentang Pemilihan Kepala Desa Langkat (lrmbaran DaerahKabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAI{ PERWAKILAI{ RAI(YAI DAERATI I(ABUPATEN LAIIGI(AT

dan

BUPATI L/\NGI(AT

MEMUTUSI(AN :

: PERATURAIT DAERATI TET{TANG PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAII I(ABUPATEN LANGI(AT NOMOR 6TAHI'N 2015 TENTANG PEMILIHAIT KEPALA DESA

6.

7.

8.

9.

Menetapkan

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 TentangPemilihan Kepala Desa (lrmbaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015Nomor O3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia men5rusun salinan claflgrpemilih tetap untuk TPS berdasarkan dusun asal pemilih. lA


Pasal 21

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri ataskegiatan :

a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentangakhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masajabatan;

b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan PermusyawaratanDesa ditetapkan dalam jangka waktu 1O (sepuluh) hari setelah pemberitahuanakhir masa jabatan;

c. penyampaian laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupatidisampaikan dalam jangka waktu 3O (tiga puluh) hari setelah pemberitahuanakhir masa jabatan;

d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melaluiCamat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitiapemilihan; dan

e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari sejak diajukan oleh panitia.


Pasa.l22

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 huruf b terdiri ataskegiatan:a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon da-lam jangka waktu 9 (sembilan)

hari;b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan

dan pengurnuman narna calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling

sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;e. pelaksanaan kampErnye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; danf. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

4. Ketentuan Pasal 23 huruf g diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 23

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. warga Negara Republik Indonesia;b. bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan danmemelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan BhinekaT\rnggal lka;

d. berpendidikan paling rendah tanrat sekolah menengah pertama atau sederajat;e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling

kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP flanSurat Keterangan Kepala Dusun; /ll

h. tidak sedans menialani hukuman pidana peniara: W )

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah *"*prrryJi-r.*r.rr"t"o nurrum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana p"rrir.r. paling singkat 5 (lima) - tahun atau lebih'

kecuali5(Iima)tahun**"t"ur,.selesaimenjalanipidanapenjaradanmengumumr<an,u.",'u'jujurdanterbukakepadapubiikbahwayangbersanglrutan o"t""o dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang

berulang-d*g;j. tidak sedang Sicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;k. berbadan sehat dan bebas Narkoba;1. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

m. isteri/suami bakJ calon Kepala Desa waiib bi=" *e*baca dan menulis (tidak

buta huruf);n. tidak sedang berPerkara;o. bagi pNS/ff.ff/potri harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari peiabat

V".tg berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku'p. berkelakuan baik.

5. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan palingbanyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calonkepala desa menjadi calon kepala desa.

tzl Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diumumkan kepada masyarakat.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayatmenjadi ayat (41sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasa.l 26

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjangwaktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(21 Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dr"ra)setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud padaayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai denganwaktu yang ditetapkan kemudian.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masajabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dariPegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pesal 27

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalarn Pasal 25 lebih dari 5 (lirna) orang, panitia rnelal<ukan seleksi tarnbahandengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintaDan,

6.

7.

tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lainnya yang ditetapkan denganKeputusan Bupati.

12) Proses seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada aya-" (1) dilakukan olehtim independen yang berasal dari perguruan tinggi di Sumatera Utara yangditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Paeal 31

(1) Ketua atau anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desadiberikan cuti sejak dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Desa sampaiselesainya tahapan Pemilihan Kepala Desa.

(21 Cuti Ketua dan Anggota diberikan oleh Camat atas nama Bupati.(3) Selama rnasa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat {2), pelaksanaan tugas

Ketua/An ggota melalui musyawarah BPD.

9. Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 (satu) huruf menjadi huruf d, sehingga Pasal 35berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Tahapan pemungutan suara terdiri atas kegiatan:a. pelaksanaan pemuilgutan dan penghitungan suara;b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;c. dalam hal jumlah ca-lon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama

lebih dari I (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah suaradusun asal calon dengan jumlah pemilih terbesar; dan/atau

d. apabila kedua calon berasal dari dusun yang sama sebagaimana dimaksudpada huruf c, calon terpilih ditetapkan berdasarkan hasil peringkat test tertulisdan wawancara yang dilaksanakan panitia pemilihan kabupaten.

10. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 36

(1) Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan:a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan

Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutansuara;

b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepadaBupati Langkat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporanpanitia;

c. Bupati Langkat menerbitkan keputusan mengenai pengesahan danpengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

d. Bupati Langkat atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepaladesa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkankeputusan pengesahan dan pengangkatan kepaia desa dengan tata carasesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2\ Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf d, adalahwakil bupati atau camat.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa,menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 3O (tiga puluhi

wajib

{

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

NOREG PERATURAN DAERAHUTARA : (4612oL6]'.

LANGKAT TAHUN 2076 NOMOR : 2

KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA

L2. Diantara Pasal 39 dan Pasal 4O disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39 A,sehingga Pasal 39 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39 A

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran dan PendapatanBelanja Daerah.

(2) Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaanpemungutan suara.

Pasal II


Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabatpada tanggal 7 Juni 2016

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan diStabatpada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

\ denggm aslinyaGIA}rHUKUM

YNIP. 1 1 109

(

i oo1

PENJEI"ASANPERATURAT{ DAERATI I(ABUPATEN I,ANGI(AT

IYOMOR 2 TAIIUN 2OL6TENTANG

PERUBAI{AT{ ATAS PERATURAN DAERATI I{ABUPATEN LANGI(AT!{OMOR 6 TATIUil 2015 TENTANG PEMILIHAI{ KEPALA DESA

I. IIMUM

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warganega-ra Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.Kepala Desa dapat menjabatpaling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secaraberturut-turut atau tidak secaraberEurutrturut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adatberlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dansesuaidengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia yangditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten denganberpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang ini diaturagar dilaksanakansecara serentak di seluruh wilayah Kabupaten dengan maksuduntuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.Pemilihan Kepala i)esasecara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biayapemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombangsepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pernilihan Kepala Desa secaraserentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan KepalaDesa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. JabatanKepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalamhal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, Pernerintah Daerah Kabupatendapat menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yangbersangkutan.

II. PASAL DEMI PASALPaBal 17Cukup jelas.

Pasal 21Cukup jelas.



Pasal 25Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 26Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.

Avat'(3)Cukup jelas.Ayat (a)Cukup jelas.

Paeal 27Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 31Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.

Pesal 35Jumlah Pemilih terbesar ialah jumlah Pemilih yang hadir di TPS.

Pasal 36Ayat (1)Culmp jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 39AAyat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : :s


PERATT'RAIT DAERAII KABUPATEI{ L/INGI(AT

'.OUO*' S Tah,"un 2o16

TEilTAr{G

PEIYY'ERTAAN MODAL DAERATI PADA PIHN{ KETIGA

DENGAN RAIIMAT TI'IIAil YAIYG MAIIA ESA

BI'PATI LAIIGI(AT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modalpada Perusahaan Daerah Air Minum/Tirta Wampu, PT.Bank Sumut, PD Bank Perkreditan Rakyat KabupatenLângkat maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2Alltentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga perludilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a perlu membentuk Peraturan DaerahKabupaten I"angkat tentang Penyertaan Modal Daerahpada Pihak Ketiga.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten*kabupatendalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1Oe2);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomora2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerbendaharaan Negara (kmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaranNegara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia

2.

3.

4.

5.

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor aa38);

6. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang PerseroanTerbatas (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun2OO7 Nomor 106, Tambahan l,embaran Negara RepublikIndonesia Nomor 47561;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor523a1;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (lrmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (Irmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 56791;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun L982 tentangPemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat IILangkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjaike Kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IILangkat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun1982 Nomor 9);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentangPembahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IIBinjai, Kabupaten Daerah Tingkat II l.angkat danKabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (l.embaranNegara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor I 1,Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor3322l.;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (l.embaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4592l,

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (l,embaranNegara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92,Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor5533;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Naomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 31O);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 5a7\

Deagan PersetuJuan Bersama

DEWAIT PERWAISLAIT RAI(YAT DAERAII I(ABI'PATEilLITNGKAT

dan

BUPATI LITITGI{AT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATIIRAIT DAERAII TEI{TAI{G PEIIYERTAAN MODALDAERAII PAI)A PIIIAK NErIGA.

BAB IITETEIYTUAN UMUM

Paeal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urLlsan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewanperwakilan ralryat daerah menurut asas ekonomi dantugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daeah adalah Bupati sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yarrg menjadikewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Langkat.5. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selarljutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

yang berkedudukan sebagai unsurpemerintahan daerah.

penyelenggara

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah KabupatenLangkat yang tugas dan fungsinya terkait denganPenyertaan Modal.

7. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atauperseorangan yang berada di luar organisasi PemerintahDaerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerahlainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha MilikDaerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau SwastaAsing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belumdipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yangdapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan,Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitasdan hak lainnya.

9. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan sejumlahdana dan atau barang daerah dalam jangka pendekmaupun panjang dalam suatu usaha dan ataupemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatuimbalan tertentu.

10. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan,adalah Badan hukum yarrg merupakan persekutuanmodal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukankegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnyaterbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2OO7tentang Perseroan Terbatas serta peraturanpelaksanaannya.

11. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang moda-lnyauntuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaandaerah yang dipisahkan.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenLangkat.

13. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola PenyertaanModal Daerah kepada Pihak Ketiga dan atau BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IIUAI(8I'D DAN TUJUAIT

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkanefesiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaat Dana, Tanahdan/atau Bangunan serta kekayaan lainnya milik PemerintahDaerah dengan membentuk usaha bersama dan salingmenguntungkan.

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha MilikPemerintah/Daerah /Swasta bertujuan :

e. Meningkatkan sumber Pendapata"n Asli Daerah;

b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat danDaerah;

c. Menambah pendapatatan masyarakat dan penyerapantenaga kerja.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha MilikPemerintah lDaerahlSwasta dilaksanakan berdasarkanprinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan danakuntabilitas.

BAB IIIPRIil$P PEIYTERTAAN MODAL

Pasal 4

Prinsip Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga adalahmenganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah yangdiinvestasikan dalam bentuk investasi jangka pendek maupunjangka panjang.

BAB TVBET{TUK PEHYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha MilikPemerintah/Daerah/ Swasta dilaksanakan melalui antaralain :

a. Pendirian Perseroan;b. Pembelian Saham;c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi

Keuangan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak BagiTempat Usaha;

d. Penempatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 6

(1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan pada Badan UsahaMilik Daerah antara lain kepada:a. Perusahaan Daerah Air Minum/ Tirta Wampu,

sebesar :

(a)Rp.a6.22O.O73.OOO,- (empat puluh enam miiyar duaratus dua puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)penyertaan modal non kas yang dilaksanakantahun 2016.

(b) Rp. 15.OOO.OO0.O0O,- (Iima belas milyar rupiah)b. PT. Bank Sumut, sebesar Rp.25.143.380.000,- (Dua

puluh lima juta seratus empat puluh tiga juta tigaratus delapan puluh ribu rupiah);

c. PD. Elank Perkreditan Rakyat Kabupaten Langkat,sebesa-r Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

(21

(3)

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a sub (b) dilaksanakan selama 5 (iima)tahun (tahun 2015 s/d tahun 2019) dan diberikan secarabertahap setiap tahunnya sesuai dengan kemampuankeuangan daerah.

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

s/d Tahun 2Ol4- Tahun 2015- Tahun 2016- Tahun 2OLT

- Tatrun 2018

Rp. 15.143.380.000,-Rp. 2.OOO.00O.00O,-

Rp. 2.000.0O0.000,-Rp. 2.000.000.O00,-Rp. 2.OO0.O0O.OOO,-

- Tahun 2019 Rp. 2.000.000.000.iTotal Penyertaan Rp.

25. 143.380.O00,-

(4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c dilaksanakan secara bertahap selamalima tahun (2015-2019), dalam rangka pemenuhan modaldasar PD. BPR Langkat sebagaimana diatur dalamPeraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun2OO9 tentang Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRalqyat (PD. BPR L,angkat).

Paeal 7

(1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah mendapatpersetujuan DPRD dan dianggarkan dalam APBDKabupaten Langkat.

(2) Besarnya nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksudpada Pasal 6 ayat (1) huruf a sub b, huruf b dan huruf cdapat disesuaikan apabila kemampuarl keuangan Daerahpada Tahun berkenaan tidak memungkinkan.

(3) Seluruh Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud padaPasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakankekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal I

(1) sebelum melakukan kegiatan penyertaan Modal Daerahterlebih dahulu melakukan kegiatan kajian antara lain :

a. Kemampuan keuangan Daerah;b. Melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah

dan / atau bangunan milik/ dikuasai pemerintah Daerah ;c. Penilaian tanah dan/atau bangunan dilakukan oiehTim yang ditetapkan Bupati dan/atau bekerjasamadengan lembaga independen bersertihkat di bidangpenilaian aset;

d. Melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentukpenyertaan modal yarrt akan dilakukan;

e. Melakrrkan kajian kelayakan penyertaan modal denganmemperhatikan kepentingan umum;

(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanoleh Tim yang selanjutnya akan ditetapkan denganKeputusan Bupati yang dalam pelaksanaannya dapatbekerjasama dengan konsultan independen sesuaikeahlian.

BAB VTATA CARA PEIYY-ERTAAT{ DIODAL

Bagian PertamaPendirlan Perseroan

Faeal 9

(1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentukpendirian Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diadakan kesepakatan bersama/atauperjanjian antara Bupati dengan pihak-pihak yang ikutsebagai pendiri Perseroan yang dituangkan dalarn- NotaKesepakatan Bersama dat I atau Naskah perjanjian Bersama.

(3) Dalam Naskah Nota Kesepakatan dan/atau perjanjianBersama sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memuatmateri pokok :

a. Identitas masing-masing pihak;b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;

Bidang usaha;Perbandingan modal;Hak dan kewajiban para pihak;Sanksi;

sebagaimana dimaksuddibentuk Perseroan dengan

Bagian KeduaPembell,an Ehha,,,

Pasal 1O

g. Lâin-lain yang dianggap perlu.(4) Berdasarkan Peraturan Daerah

dalam Pasal 4 huruf a, kemudianAkte Notaris.

(5) pup3ti dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yangbertindak untuk dan atas narna pemerintah Daerah bersamadengan Pihak Ketiga mendirikan perseroan.

(6) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada._ ayat (5) detetapkan dengan Keputusan Bupati.(7) Penyertaan Modal Daerah slbagaim.rr. ai*aksud dalam

fasal 6 ya,g berbentuk uang, dananya dianggarkan daramAnggaran pendapatan dan Beranja baerah 7r,, u""".y,_ ditetapkan dengan Keputusan nupati.

(8) Kekayaan Daerah yang disertakan dalam perseroanmenrpakan kekayaan yang dipisahkan.

c.d.e.f.

(1) Penyertaan Modal Daerah dalamterlebih dahulu harus dilatcukan

bentuk pembelian saham,penilaian dan pengkajian

kelayakanolehTimterhadapproposalyangdisampaikanoleh Pihak Ketiga.

(2) Pembelian *"ti"- sebagimana dimaksud pada aya! (1)

dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar dapat

meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah danl atau

peningtatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)'

(3) i{asil"Kaiian thn sggagaimana di maksud pada ayat (1)

disamp"it ,, kepada Bupati sebagai bahan pertimbanganuntulipembelian saham pada pihak ketiga'

(a) Bupati dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas

natna Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembeliansaham yang ditetapkan dengan keputusan Bupati'

(S) Dalam L* -erp"ti menyehrjui pembelian saham pada pihakketiga terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal I 1

(1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi,kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi usaha dan kontrakbagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentangpenyertaan modal daerah pada pihak ketiga oleh pihakBupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepadaDewan Perwakilan Ra}yat Daerah, kernudian dibuatperjanjian bersama bersyarat antara Bupati dan pihak ketigayang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian.

(2) Berdasarkan perjanjian tersebut ditetapkan KeputusanBupati tentang kontrak manajemen, kontrak produksi,kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi usaha dan kontrakbag, tempat usaha yang selanjutnya dilaporkan kepadaMenteri Dalam Negeri melalui Gubernur,

Bagtan KettgaPenempatan [odal Daerah Pada BII]ID

Pasd 12

(1) Penempatan Modal Daerah dalam bentuk uang, dananyadianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.

(2) Penempatan modal daerah berbentuk barang sebagai modaldalam pembentukan perseroan, dan dalam mempersiapkanperjanjian kontrak manajernen, kontrak produksi, kontrakbag keuntungan, kontrak bagi usaha dan kontrak bagitempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal l l perludilaksanakan penelitian dan I atau penentuan nilai barangdaerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain.

(3) untuk penelitian dan / atau penentuan nilai barang Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (21 Bupati membentukpanitia yang terdiri dari unsur - unsur :

a- Satuan kerja yang membidangi pendapatan Daerah,pengelolaan keuangan daerah dan pengelola barangdaerah;

b. Bagian Hukum;c. Bagian Perekonomian;d. Kantor Pertanahan/BPN;e. Unsur Tenaga Ahli/konsultan.

(4) Satuan kerja yang membidangi Pendapatan Daerahmelakukan perencanaan dan mengikuti perkembanganusaha - usaha penyertaan modal pada pihak ketiga dalamrangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 13

Pelaksanaan penyertaan modal daerah dapat dikuasakankepada kepala BPKD melalui persetujuan Bupati.

Pasal 14

(1) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalamPasal 12, sepenuhnya dikelola oleh BUMD.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud padaayat (l) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIIIASIL USATIA

Pagal 15

(1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah padapihak ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerahdisetorkan ke Pemerintah Daerah melalui kas daerah dandimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsebagai Penerimaan Asli Daerah.

(2) Laba hak pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (t) menjadi Penerimaan Asli Daerah pada TahunAnggaran berikutnya.

(3) Keteniuan mengenai tata cara penyetoran bagian labasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Bupati.

Pagel 15

(1) Dalarn hal terdapat laba atas hasil usaha BUMD, makaBUMD berkewajiban memberikan kontribusi kepadaPemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

(2) Kontribusi BUMD atas Pendapatan AsIi Daerah adalahbukan merupakan satu kesatuan atas angsuran penyertaanmodal daerah, sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerahdiatur kembali sesuai dengan komitmen berdasarkan tingkatrentalitas perusahaan.

BAB VIIPEMBIIYAAN DAN PEIVGENDALIAIT

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalianterhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

(2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengenda-liansebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati clapat dibantuoleh tim pembina dan pengendali.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan danpengendalian terhadap penyertaan modal daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkandengan peraturan Bupati dengan berpedoman kepadaketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(a) Jika dianggap perlu Bupati dapat membentuk badanpengelola sebagai aparat pelaksana yang membantuPemerintah Daerah.

Fasal 18

(1) Dalam hal penyertaan modal daerah pada perseroan, Bupatimenunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai komisaris jikaberdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh PemerintahDaerah ada hak untuk duduk da-lam dewan komisaris sesuaidengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yangberlaku.

(2) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakiliPemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikutipelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrakbagr keuntungan, kontrak bagi usaha dan kontrak bagitempat usaha.

(3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerahsebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2\bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VIIII(BTEilTUAIT PERALIIIAN

Pasal 19

Semua penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga yang telahada sebelurn disahkan Peraturan daerah ini, pengelolaan,pembinaan dan pengawasannya tetap dilaksanakan sesuaiketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku dan dinyatakansah sebagai Penyertaan Modal Daerah.

BAB TXK TENTUAIT PENUTT'P

Pasal 2O

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka PeraturanDaerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2OIl tentangPenyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga (l.rmbaran DaerahKabupaten Langkat Tahun 2oll Nomor 2),, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam kmbaran Daerah Kabupaten l,angkat.

Ditetapkan di StabatPada tanggal )l'tsqtr'rabrr 2016

BUPATI LANGKAT,

dto

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabatpada tanggal 3 Aopcrubcr 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

dto

INDRA SAI.AHUDIN

Salinan

KEPA

1959 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

PROVINSI SUMATERA UTANE : ..!T.O-.. TAHUN 2OL6

PEI{JELIISAN

ATAS

PERATURAN DAERATI I(ABI'PATEN LANGI(ATITOMOR: 5 Tahun TNIUN

TENTAT{G

PEI+TTIRTAAIT UODAL DAERAII PN)A PIIIAIT I(ETIGA

I. T'MUM

Dalam rangka pelaksanaan otoncmi darah serta untuk meningkatkanpertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usahauntuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumberpendapatan daerah, terdiri dari atas :

a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :

1. Pajak Daerah;2. Retribusi Daerah;3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan;

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.b. Pendapatan transfer; danc. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2Ol4 tenta.ng Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukanPenyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara danl atau BUMD.Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihaklain dan/ atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara danlatau BUMD, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilakukan usaha-usahadaerah berupa Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dalam wadahPerseroan maupun pengguna usahaan Barang Daerah.Dalam melakukan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah tidak terlepashubungannya dengan Pihak Ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan,pengelolaan pembinaan dan pengawasannya perlu disesuaikan denganketentuan peraturan perundang-undan gan yan g berlaku.Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dalambentuk Penyertaan Modal berupa uang dxrl atau barang yang dapat dinilaidengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-suratberharga, fasilitas dan hak-hak yang dimiliki Pemerintah Daerah.Dalam usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksuddilakukan dengan cara :

a. Pendirian Perseroan;

b. Pembelian Saham;

c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan,Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontak Bagi Tempat Usaha Milik Daerah.

d. Penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah(PHD) Nomor PHD -23llPKl2Ol6 tanggal 30 September 2016 antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk hibah daerahnon kas dalam rangka penyelesaian piutang negara pada PDAM bahwaPemerintah tela-h mengalokasikan hibah non kas sebesarRp.46.220.073.O00,- (empat puluh enarn milyar dua ratus dua puluh jutahrjuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Langkat.Dana Hibah non kas yang diberikan Pemerintah kepada PemerintahKabupaten Langkat digunakan sebagai dasar Penyertaan Modal kepadaPDAM dalam rangka mengoptimalkan perbaikan kondisi keuangan PDAMdan penyelesaian piutang negara pada PDAM.

II. PASAL DEUI PASAL

Pasal 1Cukup Jelas

Pasal 2Cukup jelas

Pasal 3Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas

Pasal 4Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (a)Cukup jelas

Pagat 7Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas

Pasal 8Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas

nasal9Ayat (1)Culmp jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (a)Culimp jelasAyat (5)Culnrp jelasAyat (6)Cukup jelasAyat (7)Cukup jelasAyat (8)Culmp jelas

Pasel 10Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (a)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelas

Pasal 11Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Culmp jelas

Pasal 12Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (a)Cukup jelas

Pesel 13Cukup ielas

Pasel 14Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Culmp jelas

Pagal 15Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas

Pasal L6Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas

Pasal 17Ayat (1)Culnrp jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (a)Cukup jelas

Pasel 18Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Culmp jelas

Passl 19Cukup jelas

Pasal 20Culinrp jelas

Pasal 2lCukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAHNOMOR A8

KABUPATEN I.ANGKAT TAHUN 2OL6

n

r*:i

Menimbang :

Mengingat : l.

b.


PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR A TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TLIHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa berdasarkan Pasal2l2 ayat (l) Undang - Undang Nomor 23 T;rhun2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah danbedasarkan Pasal 3 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah ditegaskan dengan Peraturan Daerah. makaperlu menyusun Peraturan f)aerah tentang Perangkat. f)aerah:

bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas.maka perlu menetapkan Perangkat Daerah yang penetapannya denganPeraturan Daerah.

Pasal t8 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan PropinsiSumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 58);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1092);

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang - Undang Nomor l2 Tahun 20l l tentang Pembentukan PeraturanPerundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun201I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2.

3.

4.

5.

523$;

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

danBUPATI LANGKAT

6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);

7. Undang - Undang Nomor 6 Tahurr 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5495 );

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tatrun 2015 }iomor 58, Tambatran Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

9. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 292, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5601);

10. Perattran Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan IbukotaKabtrpaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

ll.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentangBadan Nasional Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun z0lz tentangPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 533a);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor l8 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor I 14 );

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKANPERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Menetapkan

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Langkat;2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Langkat;3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah

dan dewan perwakilan rakyat daerah merrurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dirrraksud dalam Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945.

4. Pemerintatr Daerah adalah Kepala Daeratr sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaeratr yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.

5. Peraturan Daeratr yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalahPerda Kabupaten.

6. Urusan Pemerintatran adalatr Kekt,asaan pemerintahan yang menjadi kewenangam Presidenyang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara dan penyelenggara PemerintahDaerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensej ahterakan masyarakat.

7. Perangkat Daerah adalatr unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

8. Bupati adalah Bupati Langkat;9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat;10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat;I L Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat ;

12. Sekretaris Daeratr Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat ;

13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRI)adalah Selaetariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat;

14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalahSekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat ;

15. Inspektorat Daerah adalah lnspeklorat Daerah Kabupaten Langkat ;

16. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Langkat ;

17. Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Langkat ;

18. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakankegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

19. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakankegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB IIPEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daeratr ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusan

pemerintaSan dibidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan adminisitratif.

b. Sekretariat DPRD Kabupaten adalah merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang tugas teknis operasional administrasi kesekretariatan dan keuangan

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai

dengan kebutuhan.

c.

d.

Inspektorat Daerah Kabupaten -uduluh merupakan Tipe A, menyelenggarakan fungsi

pembinaan a*, p"og"*at* Pelaksanaan unrsan pemerintahan yang menjadi kewenangan

iaeratr dan tugas P"rib*tu* oleh Perangkat Daerah'

Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan adalatt

dibidang Pendidikan;2. Dinas Kesehatan adalah

dibidang Kesehatan;

merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan

merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan

3. Dinas Pekerjaan Urnum

menyelenggarakan urusan

dan Penataan Ruang adalah merupakan Tipe B'

pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang'

pertamanan dan Penerangan;4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah merupakan Tipe c

menyelenggu.akun urusan pemerintahan dibidang Perumahan, Pemukiman dan

pertanahan;5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidan[ Ketintraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan

Urusan Kebakaran;6. Dinas Sosial adalah merupakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

Sosial;7. Dinas Koperasi adalatr merupakan Tipe A, meyelenggarakan urusan pemerintahan

dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

8. Dinas Ketenagakerjaan adalah merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ;

g. bin* Pertanian dan Ketatranan Pangan adalah merupakan Tipe A menyelenggarakangrusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Perkebunan, Peternakan

dan Kesehatan Hewan;10. Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan Tipe B, menyelenggarakan umsan

pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kebersihan dan Persampahan;

1 1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan AnakTipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungall Anak;12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintatran dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah merupakan Tipe A, menyelenggarakan

un$an pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;14. Dinas Perhubungan adalah merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan

dibidang Perhubungan;15. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Komunikasi, lnformatik4 Stastistik dan Persandian;16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan

Tipe B , menyelenggaiakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Satu Pintu;

17. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalatr merupakan Tipe B menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Ragu;

18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusanpemerintahan dibidang Kepariwisataan dan Kebudayaan;

19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan;

20. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah merupakan Tipe B, menyelenggarakanurusan pemerintahan Dibidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar dan Energi SumberDaya Mineral;

21. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusanpemerintahar dibidang Kelautan dan Perikanan;

/)

e. Badan Daerah terdiri dari :

l. Badan perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan Tipe A, melaksanakan

firngsi penunjang Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan ;

2. Badan f"ng.totir* Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan Tipe A, melaksanakan

fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

3. Badan Pendapatan Daerah adalah merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang

Pendapatan Daerah;4. BadanKepegawaian Daerah adalah merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang

Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan Tipe B , melaksanakan fungsi

penunj ang Penanggulangan dan Bencana;

Pasal 3

(l) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkansebagai perangkat daeratr.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud padaayat (l) terdiri dari:l. Kecamatan Bahorok dengan Tipe A;2. Kecamatan Babalan dengan Tipe A;3. Kecamatan Batang Serangan dengan Tipe A;4. Kecamatan Berandan Barat dengan Tipe A;5. Kecamatan Besitang dengan Tipe A;6. Kecamatan Binjai dengan Tipe A;7. Kecamatan Gebang dengan Tipe A;8. Kecamatan Hinai dengan Tipe A;9. Kecamatan Kuala dengan Tipe A;

i0. Kecamatan Kutambaru dengan Tipe A;11. Kecamatan Padang Tualang dengan Tipe A;12. Kecamatan Pangkatan Susu dengan Tipe A;13. Kecamatan Pematang Jaya dengan Tipe A;14. Kecamatan Salapian dengan Tipe A ;15. Kecamatan Sawit Seberang dengan Tipe A;16. Kecamatan Secanggang dengan Tipe A;17. Kecamatan Sei Bingai dengan Tipe A;18. Kecamatan Sei Lepan dengan Tipe A;19. Kecamatan Selesai dengan Tipe A;20. Kecamatan Sirapit dengan Tipe A;21. Kecamatan Stabat dengan Tipe A;22. Kecamatan Tanjung pura dengan Tipe A;23. Kecamatan Wampu dengan fipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tatakerja Perangkat Daerah dan-unit t".:u-oi bawahnya-aii"[pm lebih lanjut dengan peraturanBupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat Daerah, Bupati harusmemperhatikan asas:

a- Intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;

efisiensi;efektivitas;pembagian habis tugas;

rentang kendali;tata kerja yang jelas;dan

fleksibilitas.

BAB IIIPEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1) pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibenhrk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

(2) UpT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang terte,lrtu Perangkat Daerah induknya

Pasal 7

(l) Selain unit pelaksanaan dinas Daerah Kabupaten dimaksud dalam Pasal 6 terdapat tJnitPelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan PendidikanDaerah kabupaten.

(2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berbentuk satuanPendidikan Formal dan berbentuk Satuan Pendidikan Non Formal.

Pasal 8

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,terdapat unit pelaksana Kabupaten di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah kabupatendan Pusat Keseha'.an Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layananyang bekerja secara profesional;

Pasal 9

(l) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dipimpin oleh DirekturRumah Sakit Daerah Kabupaten .

(2) Ruaah Sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) bersifat otonom daiampenyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan polapengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

(3) Dalam hal Rumah Sakit Daerah Kabupaten belum menerapkan pengelolaan keuangan BadanLayanan Umum Daerah (BLUD), pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah Kabupatentetap bersifat otonom dalam perencanazm, pelaksanaan. dan pertanggungjawaban keuangan.

( ) Rumah Sakit Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tatakelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepadadinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

(5) Rumah Sakit daerah tetap menjalankan tugasnya dan akan dilakukan penataan menjadi UnitPelaksanaan Teknis Dinas, setelah ketentuan perundangan-undangan ditetapkan,

/)

b.c.d.e.

f.olr'

Pasal l0

(1) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipimpin oleh kepala

Pusat Kesehatan MasYarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat diatur

dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahin di bidang

Kesehatan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan Menteri yang

menyelenggarakan urusan Pemerintahan d i bidan g aparatur Ne gara.

Pasal l1

pada saat peraturan Daerah ini mulai bertaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya

sampai dengan ditetapkannya Peratrran Bupati tentang pembentukan UP'l'yang baru.

BAB IVSTAF AHLI

Pasal 12

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Bidang Staf Ahli, yang nomenklafur

dan tugas fungsinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli dibantu oleh Subbagian Tata Usaha Staf Ahli yang

melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) bertr.rgas mcmberikan saran pendapat isu-isu yang

ada di Da€rah kepada Bupati sestrai bidang keahlian dan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VKEPEGAWAIAN

Pasal 13

(l) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diargkat dan diberhentikan oleh Bupatisesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretaris Daerah kabupaten merupakan jabatan eselon [Ia atau jabatan pimpinan tinggipratama.

(3) Sekretaris DPRD kabupaten, inspektur Daerah kabupaten, Asisten Sekretaris DaerahKabupaten, Kepala Dinas Daeratr Kabupaten, Kepala Badan Daerah Kabupaten. Dan StafAhli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(4) Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerahkabupaten, sekretaris badan Daerah kabupaten, kepala bagian, serta camal merupakan jabatanstruktural eselon IIIa atau jabatan administrator.

(5) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural

eselon IIIb atau jabatarr administrator.

(6) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, ditlas dan

badan Daeratr kabupaten, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten, kepala unit

pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten kelas A, sekretaris kecamatarr tipe

B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas,

(7) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten kelas Lt, kepala

subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada

kecamatan, sekretaris keluratran dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan

eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VIKETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 14

Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidangBencan4 yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda inidiundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baruyang melaksanakan Sub Urusan Bencana sesuai dengm ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannyadan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkanPeraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daeralr, sebagaimana diatur dalam peratrrran Daerah inidilaksanakan mulai tahun 2017.

Pasal l7

(l) Perangkat Daeratr yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa danPolitik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kcrja sebelum perda inidiundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undanganmengenai pelaksanaan unsan pemerintahan umum diundangkan.

/l

(2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan t]rusan

Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melakszurakan Urusan Pemerintahan di

bidang Kesatuan Bangsa dan Politik'

(3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Poiitik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania

Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan

pemerintahan umum diundangkan'

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Langkat ;

b) Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

c) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

d) Peraturan Daerah Nomor 5 Tatrun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan ;

e) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Akademi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Langkat;

f) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Fenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Langkat;

Dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisa-si Ilerangkat Daerah wajib mendasarkandan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal l9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknispelaksanaarurya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahunsejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 2l

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten tangkat.

Ditetapkan di Stabatpada tanggal {l AoFuku- 2016

BUPATI LANGKAT,

dto

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabatpada tanggal ll Alttoqlr" 2016SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

dto

INDRA SALAIIUDIN

NIP. 1 1 002

LEMBARA}I D KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2OI 6 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PADA PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARANOMOR ts \ /aarC

PENJELASANATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR b TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LANGKAT

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawaperubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsiptepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengankondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataanorganisasi Perangkat Daeratr yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yangdiserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan UrusanPemerintatran Pilihan.Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yangberkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan denganpelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerahprovinsi dan Daerah kabupaten/kota, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yangmeliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemenyang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran,pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuaidengan substansi unnan pemerintahan yang ditangani.

Penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalamPeraturanPernerintatr Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangkameningkatkan efektivitas danproduktivitas penyelenggafturn pemerintah daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal L

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dalam bab, pasal atau punayat yang tertuang dalam peraturan daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahandalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat De sa/Kslurahan.

/t

ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Intensitas Urusan Pemerintahan Dan PotensiDaerah'o adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkanpada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atauvolume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksaniuln UrusanPemerintatran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "Efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerahditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggiyang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "Efektivitas" adalah pembentukan PerangkatDaeratr harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "Pembagian Habis Tugas" adalah pembentukanPerangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fbngsi penyelenggaraanpemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas danfungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "Rentang Kendali" adalah penentuan jumlahPerangkat Daeratr dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkanpada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "Tata Kerja Yang Jelas" adalah pelaksanaan tugasdan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyaihubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "Fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsiPerangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruanguntuk merulmpung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuanperaturan perundang-undangan setslah PErafuran Pemerintah i ni ditetapkan.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis operasional" adalah kegiatan teknisyang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis penunjang tertentu" adalah kegiatanunhrk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal T

Ayat (l)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah merupakan pendidikan disekolah yang di peroleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dzur denganmengikuti dengan syarat-syarat yang jelas.Bentuk satuan pendidikan formal Daerah Kabupaten Langkat meliputi :

a. Taman Kanak-kanak (TK)b. Raudatul Athfal (RA)c. Sekolatr Dasar (SD)d. Madrasatr lbtidaiyah (MI)e. Sekolah Menengah Pertama (SMP)f. Madrasah Tsanawiah (MTs)

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluarpendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.Bentuk satuan pendidikan non formal Daerah Kabupaten Langkat meliputi :

a. Pendidikan Kecakapan hidup ( Kursus, magang)b. PAUD ( Tempat Penitipan anak, Kelompok bermain,Kelompok

bermain sejenis paud integrasi posyandu)c. Penciidikan Kepemudnan ( Program nampak tilas, Program

memanfaatkan waktu luang, Kelompok Usaha PemudaProduktiflKUPP, Puma program, Program wisata pemud4 programpemuda pencinta alam, SP3, Paskibraka)

d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuane. Pendidikan Keaksaraan ( Program Dikmas : KF, KBU, TBM, Pengarus-

utamaan gender/?UG)f. Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B,C)

Pasal S

Yang dimaksud dengan "unit organisasi lrcrsifat fungsional" adalah unitorganisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Pasal9

Ayat (l)Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cuktry jelas.

Ayat (4)Cnkup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (l)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal llCukup jelas.

Pasal 12

Ayat (l)

Cukup jelas.

Ayat Q)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukupjelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Culup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

/1

Ayat (3)

Cnkup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

'aCtrkup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (l)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

^*Pasat 18

; Ayat (l)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

,t

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKATNOMOR \g TAHUN 2016

Documents

I Rencana Pembangunan