RENCANA STRATEGISb2tke.bppt.go.id/images/Documents/PPID/SetiapSaat/I...Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020 – 2024

BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI (B2TKE)

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

JAKARTA, 2020

BAB I- 2

RENSTRA B2TKE 2020-2024

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

TAHUN 2020 – 2024

Jakarta, Mei 2020

Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi.

Dr. Mohammad Mustafa Sarinanto

KATA PENGANTAR

Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) sebagai salah satu satuan kerja di

bawah Kedeputian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang

Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) memiliki tugas pokok yaitu melakukan

kegiatan inovasi dan layanan teknologi serta pemasyarakatan hasil-hasil teknologi di

bidang teknologi konversi energi dan kelistrikan selalu didasarkan kepada sistem

perencanaan program dan kegiatan yang baik dengan cascading dan terstruktur.

Oleh sebab itu, dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, perlu disusun

sebuah Rencana Strategis (Renstra) yang merujuk pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) 2005-2025, khususnya Rencana Pembangunan Bidang Iptek serta

visi dan misi BPPT, kedeputian TIEM serta B2TKE yang telah ditetapkan.

Renstra B2TKE 2020 – 2024 disusun untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan

program kegiatan B2TKE tahun 2020 hingga tahun 2024. Renstra B2TKE ini juga

mencakup strategi pelaksanaan yang meliputi sumber daya manusia, perencanaan

anggaran maupun sarana dan prasarana.

Renstra B2TKE ini juga menjadi bagian takterpisahkan dari pelaksanaan mekanisme

pelaksanaan tatakelola Unit Kerja B2TKE yang transparan dan akuntabel.

Semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana maksud

tersebut di atas.

Terimakasih.

Jakarta, Mei 2020

Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi.

Dr. Mohammad Mustafa Sarinanto

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Kondisi Umum I-3

1.1.1. Global I-3

1.1.2. Kondisi Nasional I-4

1.1.3. Capaian B2TKE 2015 - 2019 I-7

1.2 Potensi dan Permasalahan I-12

1.2.1 Potensi I-12

1.4.2 Permasalahan I-14

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN II-1

2.1 Visi Indonesia 2020 – 2024 II-1

2.2 Visi BPPT II-2

2.3 Visi B2TKE II-3

2.4 Misi B2TKE II-3

2.5 Tujuan dan Indikator II-4

2.6 Kinerja Kegiatan dan Indikator II-5

2.7 Sasaran Kegiatan II-7

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN III-1

3.1 Arah Kebijakan Strategi Nasional III-1

3.2 Arah Kebijakan dan Stategi BPPT III-7

3.3 Arah dan strategi B2TKE III-12

3.4 Struktur Organisasi & Kerangka Kelembagaan III-12

3.4.1 Fungsi Struktur dan bagan organisasi III-12

3.4.2 Diagram Struktur Organisasi III-14

BAB IVTARGET KONERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja IV-1

4.2 Kerangka Pendanaan IV-4

BAB V PENUTUP V-1

BAB I- 1


BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang

merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan

mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan

perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-

negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang

memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik,

serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-

2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan

makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang

berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 (Kelembagaan politik

dan hukum yang mantap, Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat,

Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, dan Terwujudnya

keanekaragaman hayati yang terjaga) yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025

untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode

terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan

(Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas,

Memperkuat, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan,

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,

Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa, Memperkuat Infrastruktur untuk

Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Membangun

Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik) yang

didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs). Target-

BAB I- 2


target dari 17 tujuan (goals) dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam

7 agenda pembangunan. Dengan demikian, TPB menjadi bagian tidak terpisahkan

dalam pelaksanaan agenda pembangunan di Indonesia. Saat Indonesia

melaksanakan agenda pembangunan nasionalnya, secara bersamaan juga

melaksanakan target-target TPB dengan kata lain pembangunan Indonesia menjadi

bagian tujuan dari pembangunan kesejahteraan dunia.

Rancangan Teknokratik Renstra BPPT 2020-2024, program yang akan

dilaksanakan sejalan dengan beberapa TPB dalam wujud program program

kerekayasaan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, antara lain:

Tujuan No.III, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan

kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

Tujuan No.VII, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal,

berkelanjutan, dan modern untuk semua.

Tujuan No.XI, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman,

tangguh, dan berkelanjutan

Tujuan No.XIII, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi

perubahan iklim dan dampaknya.

Renstra B2TKE 2020-2024 yang merupakan turunan dari Renstra BPPT

2020-2024 fokus terhadap tujuan No. VII yaitu menjamin akses energi yang

terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penguasaan dan pemanfaatan

teknologi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai hasil penelitian,

kerekayasaan dan pengembangan teknologi telah dimanfaatkan oleh kelompok

industri dan masyarakat. Meskipun demikian, kemampuan teknologi secara

nasional dalam penguasaan dan penerapan teknologi dinilai masih belum memadai

untuk meningkatkan daya saing bangsa. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih

rendahnya sumbangan teknologi terhadap sektor produksi nasional, belum

efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum

berkembangnya budaya Iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya Iptek.

BPPT merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai sumber dan

infrastruktur teknologi nasional yang diperlukan untuk mendorong daya saing

perekonomian nasional. Rancangan teknokratik renstra 2020 – 2024 ini memuat

BAB I- 3


visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsi BPPT yang akan mengacu pada Rancangan Teknokratik

RPJMN 2020 – 2024. Adapun dalam proses penyusunan Rancangan Teknokratik

Renstra BPPT 2020-2024 ini terdapat berbagai input yang telah dihimpun untuk

digunakan sebagai bahan penyusunan, yakni kebijakan yang terkait dengan sektor

IPTEK, hasil evaluasi dari pelaksanaan program yang telah dilakukan, serta aspirasi

masyarakat khususnya yang terkait dengan sektor IPTEK. Dalam menyusun

rancangan Renstra ini, perlu untuk mempertimbangkan TPB dengan

mengarusutamakan target-target TPB ke dalam dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Proses pengarusutamaan ini akan

terus dilanjutkan dalam proses penyusunan rancangan dokumen RPJMN 2020-

2024 dan seterusnya.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Global

Kondisi geoekonomi global saat ini dan ke depan akan merupakan tantangan

sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Tantangan dan peluang terkait dengan peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi

antara lain adalah:

Ketidakpastian Global ke Depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai

perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan

dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-

masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun, sepanjang tahun

2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan

juga akan cenderung menurun, di antaranya adalah batu bara dan minyak

kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain.

Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain:

Perang dagang Tiongkok-AS, dimana Tiongkok-AS merupakan mitra dagang

utama Indonesia yang tentunya akan memberikan dampak pada perekonomian

nasional.

Perang dagang Tiongkok-AS, baik secara langsung maupun tidak langsung akan

memberi dampak bagi Indonesia. Pelemahan ekonomi global yang

mengakibatkan perlambatan ekonomi pada negara-negara mitra dagang RI yang

imbasnya pada permintaan produk yang menurun. Akibatnya, kinerja ekspor

BAB I- 4


Indonesia jadi ikut melambat dan mengikis kondisi perekonomian dalam negeri

secara keseluruhan.

Untuk mengatasi risiko tersebut, salah satu cara yang bisa ditempuh Indonesia

adalah mencari negara-negara baru tujuan ekspor. Cara ini bisa membantu RI

keluar dari perlambatan ekspor dari negara mitra dagang saat ini atau mitra

dagang tradisional.

Selain itu, perang dagang yang terjadi sebenarnya bisa jadi peluang bagi

Indonesia. Pelaku bisnis di Tiongkok tentu akan mencari cara agar barangnya

tetap bisa masuk ke AS. Cara yang bisa ditempuh adalah dengan memindahkan

basis produksinya ke luar Tiongkok. Indonesia punya peluang ‘menampung’

perpindahan basis produksi itu.

Pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari

kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik.

Pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari

kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik. Hal ini dapat terjadi karena

pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan

mengakibatkan negara berkembang menjadi motor penggerak pertumbuhan

ekonomi dunia. Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara

berkembang terhadap PDB Dunia akan terus meningkat (diperkirakan pada

tahun 2019 mencapai 43,8 persen; dimana pada tahun 2010 hanya sebesar 34,1

persen). Hal tersebut mengakibatkan aliran modal asing ke negara berkembang

diperkirakan akan terus meningkat, terutama negara berkembang di kawasan

Asia dan Amerika Latin. Faktor utama yang mempengaruhi aliran modal asing

ke negara berkembang adalah potensi pasar yang cukup besar, pertumbuhan

ekonomi yang baik, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara

berkembang, seperti: ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku dan

tenaga kerja sebagai faktor produksi.

1.1.2 Kondisi Nasional

Dalam menghadapi kondisi lingkungan strategis dan berbagai tantangan

tersebut di atas, Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai kendala sebagai

berikut:

BAB I- 5


Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan

Pertumbuhan ekonomi yang stagnan selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata

pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun.

Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia

cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan

ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara

berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita

negara sekelas (peers).

Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat

produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang

tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem dan besarnya

penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih

rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas SDM dan

produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar

keuangan yang dangkal; (6) sistem inovasi yang tidak efektif; dan (7) keterkaitan

hulu-hilir yang lemah.

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital, saat ini dunia telah memasuki era

revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi

perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi,

dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan

meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital

juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya

pendidikan melalui distance learning, pemerintahan melalui e-government,

inklusi keuangan melalui fin-tech, dan pengembangan UMKM seiring

berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri

4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinsey

memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh

otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan

hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli

berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan

BAB I- 6


negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksitransaksi tersebut. Hal

ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan Global Human Capital Index oleh World Economic Forum (WEF)

2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal

dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam

(peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami

peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07

juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih

tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu,

pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6

persen yang bersumber dari Total Factor Productivity (TFP). Sisanya 2,8 persen

pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal

manusia.

Kapasitas adopsi IPTEK dan penciptaan inovasi Indonesia masih rendah.

Indonesia berada di peringkat 85 dari 126 negara dengan skor Global Innovation

Index (GII) 29,8 dari skala 0-100 (2018), atau peringkat 14 dari 15 negara-negara

Asia Tenggara dan Oseania. Hal ini disebabkan oleh masih belum memadainya

infrastruktur litbang. Jumlah SDM IPTEK masih terbatas dan hanya 14,08

persen diantaranya yang berkualifikasi S3. Ekosistem inovasi belum sepenuhnya

tercipta sehingga proses hilirisasi dan komersialisasi hasil litbang terhambat.

Kolaborasi triple helix belum didukung oleh kapasitas perguruan tinggi yang

memadai sebagai sumber inovasi teknologi (center of excellence).

Perguruan tinggi belum terlalu fokus dalam mengembangkan bidang ilmu yang

menjadi keunggulan dan masih kurang terhubung dengan jejaring kerjasama

riset, baik antara perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian di dalam dan luar

negeri. Dari sisi produktivitas penelitian, walaupun jumlah publikasi dosen di

jurnal internasional mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan sitasi

yang rata-rata mencapai 45 persen per tahun. Jumlah publikasi internasional

yang dapat disitasi sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 72.146 (peringkat

52 dari 239 negara). Selain itu, dari 9.352 paten yang didaftarkan, hanya 2.271

atau 24 persen yang merupakan hasil penemuan dari peneliti Indonesia. Kondisi

ini menunjukkan bahwa sistem inovasi di Indonesia belum sepenuhnya tercipta.

BAB I- 7


Untuk mendorong produktivitas ekonomi melalui inovasi teknologi, perlu

dibangun ekosistem inovasi yang didukung dengan komitmen peningkatan

belanja litbang nasional.

1.1.3 Capaian Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) 2015 - 2019

B2TKE merupakan hasil kolaborasi antara Balai Besar Teknologi Energi

(B2TE) dan Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi (PTKKE). Selama tahun

2015-2019, B2TKE telah menghasilkan beberapa capaian antara lain sebagai

berikut:

a) Inovasi Teknologi PLTP Skala Kecil s/d 5 MW

Benua maritim Nusantara adalah “Ring of Fire” karena kaya akan potensi sumber

energi panas bumi, diakui termasuk yang terbesar didunia, dan kini menjadi

prioritas pemerintah untuk dikembangkan sebagai pengganti pemanfaatan

sumber-sumber energi fosil yang semakin berkurang dan tidak ramah

lingkungan.

Faktanya saat ini dari 95% potensi yang telah diketahui sekitar 28 GW lebih,

baru sekitar 5% yang dapat dimanfaatkan untuk listrik, sehingga menjadi

sasaran utama percepatan dengan target yang cukup tinggi untuk pembangunan

Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) baru. Namun disisi teknologi,

hingga kini seluruh PLTP yang ada merupakan teknologi impor, dimana tingkat

kandungan lokal yang rendah (dibawah 20%), dan belum ada industri

manufaktur nasional yang memproduksi teknologi PLTP untuk memenuhi

kebutuhan nasional yang semakin meningkat.

Upaya melahirkan kapasitas nasional dibidang teknologi pemanfaatan sumber

energi panas bumi seperti PLTP, tentunya akan memberikan manfaat dan

keuntungan optimal dan signifikan bagi perekonomian negara dalam masa-masa

mendatang ini.

Pengembangan PLTP Skala Kecil di BPPT merupakan program prioritas nasional

dengan 2 kegiatan utama, yaitu:

BAB I- 8


1. Pengembangan PLTP teknologi binary cycle dengan kapasitas 500 kW.

2015 2016 2017 2018 2019

Land clearing & Instalasi pilot plant PLTP binary cycle 500 kW

Pengujian individu komponen PLTP binary cycle 500 kW,

Uji operasi kontinyu selama 2 bulan pada kapasitas 70% dari kapasitas disain

Operasi kontinyu PLTP 500 kW

Alih teknologi PLTP 500 kW ke Industri dalam negeri

2. Pengembangan PLTP teknologi condensing turbine dengan kapasitas 3 MW.

2015 2016 2017 2018 2019

Uji Rolling; Fase Trial II, uji

operasi pada kondisi normal berhasil dilaksanakan

Uji Beban (dummy-load) &

Sertifikasi Laik Sinkron, berhasil dilaksanakan

Uji Sinkron, Sukses (batas

PLN: maks 1 MW).

Uji sinkron PLTP 3x24

jam dengan beban diatas 1 -1,3 MW

Uji sinkron PLTP 3x24 jam

dengan beban diatas 1.8 MW-2,1 MW sebagai syarat SLO

b) Inovasi Teknologi Fast Charging Station untuk Kendaraan Listrik

Kegiatan Inovasi Teknologi Sistem Charging Mobil listrik pada tahun 2019 lebih

dititik beratkan pada adanya reverse engineering fast charging kendaraan listrik.

Pada kegiatan 2019, ini telah dilakukan reverse engineering fast charging 50 kW

dengan plug in ChaDeMo, CCS 2 dan AC Type 2.

Reverse Engineering yang dilakukan merupakan suatu proses untuk mengetahui

dan menemukan teknologi yang bekerja dibelakang sebuah system, perangkat

atau objek, melalui sebuah analisa mendalam pada struktur, fungsi dan cara

kerja serta komponen, perangkat dari fast charging. Reverse engineering yang

telah dilakukan antara lain mendesaian mere-drawing kembali sistem

kelistrikan, sistem control, sistem instrumentasi serta sistem komunikasi,

kemudian membuat list of material serta komponennya. Kemudian membuat

desain enclosure yang berbeda dari bentuk aslinya. Setelah enclosure selesai

dibuat, maka dilakukan instalasi ulang sesuai dengan drawing yang telah dibuat.

Pada kesempatan ini ada beberapa komponen local yang digunakan untuk

mengganti komponen luar, seperti sistem proteksi, kabeling, serta

pengembangan software. Fast charging station 50 kW yang merupakan hasil

reverse engineering telah dibangun di PT Len dan telah diresmikan

pengoperasiannya pada tanggal 23 Desember 2019 oleh Kepala BPPT.

BAB I- 9


Agar lebih terarah kegiatan Inovasi Teknologi Sistem Charging Kendaraan Listrik

untuk mempercepat terlaksanannya Perpres No. 55 tahun 2019 tentang

percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk

transportasi jalan maka BPPT pada tahun 2019 ini maka BPPT bermitra dengan

beberapa stakeholder seperti :

PT High Solution Power. Perusahaan ini merupakan mitra B2TKE dalam

pengembangan dan Reverse engineering Fast Charging 50 kW.

PT Len Industri (Persero). Pada pertengahan tahun 2019, B2TKE telah

menandatangani kontra kerjasama dalam pengoperasian dan uji coba Fast

Charging 50 kW yang dipasang di PT. Len Bandung. Fast Charging ini

merupakan charging yang dapat melayani kendaraan yang mempunyai Plug

in Chademo 50 kW, CCS 50 kW dan AC Type 2, 43 kW.

2016 2018 2019

Kajian System Charging Station untuk Mobil Listri

Smart Charging Station 20 kW di B2TKE

Fast Charging Station 50 kW di BPPT Thamrin

Kliring teknologi Fast Charging Station:

Instalasi Fast Charging Station dengan TKDN 10% di Bandung

c) Layanan Jasa Teknologi Energi (PNBP)

Lingkup kegiatan pelayanan jasa teknologi yang dilakukan B2TKE adalah

sebagai berikut:

a. Bidang Teknologi Kelistrikan.

1. Sertifikasi uji komponen dan sistem fotovoltaik.

2. Rekayasa dan rancang bangun sistem energi terbarukan.

3. Pengujian outdoor modul & sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

4. Pengujian peralatan listrik rumah tangga.

5. Audit kelistrikan fasilitas strategis

6. Pelatihan sistem PLTS.

b. Bidang Konversi Energi

1. Pengujian emisi pembangkit

2. Pengujian kolektor dan pemanas air tenaga surya

3. Audit energi

4. Studi kelayakan dan basic design untuk konversi dan konservasi energi

BAB I- 10


5. Pelatihan audit energi

6. Pelatihan manajemen energi

7. Pelatihan konversi dan konservasi energi

Jumlah penerimaan PNBP B2TKE dari tahun 2016-2019 disajikan dalam Gambar

1.1. Pada tahun 2016, total kontrak PNBP mencapai Rp. 4.168.110.000,- (78% dari

target). Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan berkurangnya fasilitas

pengujian sebagai akibat adanya reorganisasi BPPT. Sehingga beberapa layanan

menjadi berkurang. Pada tahun 2017 capaian kontrak PNBP melebihi target yaitu

Rp. 4.844.315.000,- (107% dari target). Capaian yang maksimal ini didukung oleh

adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan juga penambahan beberapa

fasilitas laboratorium seperti peralatan uji Air Conditioner (AC) dan Boiler Simuilator

untuk tempat uji kompetensi auditor energi. Penambahan fasilitas ini berimbas

dengan meningkatkan layanan di B2TKE. Di tahun 2018, capaian BNBP kembali

tidak mencapai target yaitu di angka Rp. 4.319.364.000,- (79%). Menurunnya

permintaan layanan pengujian modul surya menjadi salah satu penyebab tidak

tercapainya target PNBP di tahun ini. Hal tersebut disebabkan karena sertifikasi

pengujian modul surya berlaku dua tahun dan sebagian besar customer telah

melakukan pengujian di tahun 2017. Penerimaan PNBP ditahun 2019 mencapai

Rp. 7.629.976.547,- (138% dari target). Pada tahun tersebut permintaan jasa

konsultasi relative besar sehingga meningkatkan kontrak layanan jasa. Selain itu,

tambahan fasilitas uji kualitas modul surya IEC 61215 juga mendongkrak kontrak

layanan jasa B2TKE.

BAB I- 11


Gambar 1.1 Penerimaan PNBP 2016 s/d 2019

Gambar 1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat 2016 s/d 2019

7.629.976.547

BAB I- 12


1.2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan BPPT dilakukan untuk menganalisis

permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi

BPPT dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan dalam RPJMN

2020-2024.

1.2.1. Potensi

a. Potensi Internal

Potensi B2TKE yang meliputi sumberdaya manusia, fasilitas sarana dan

prasarana meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. B2TKE memiliki SDM dengan tingkat pendidikan dari berbagai disiplin ilmu dan

bidang keahlian. Dari total SDM sebanyak 146 orang, tingkat pendidikan S3

sebesar 14 orang; S2 sebesar 36 orang, S1 sebesar 71 orang dan S0 sebesar 25

orang.

Gambar 1.3 SDM B2TKE Menurut Tingkat Pendidikan

Disisi lain sebagai satuan kerja yang mempunyai kompetensi dalam bidang

litbangyasa teknologi energi, pegawai B2TKE terdistribusi dalam berbagai jenis

jabatan fungsional tertentu antara lain jabatan fungsional Perekayasa 60% ,

Peneliti 8%, Teknisi Litkayasa 22%, Pranata Humas 1%. Sedangkan untuk

jabatan fungsional umum (Non Fungsional Tertentu) sebesar 9%.

BAB I- 13


Gambar 1.4 SDM B2TKE berdasarkan Jabatan Fungsional

b. Kompetensi B2TKE yang spesifik dalam Audit Energi, yaitu kemampuan untuk

melakukan evaluasi secara sistematis dan obyektif terhadap penggunaan energi

di industri dan bangunan komersial dalam rangka melakukan penghematan

energi.

c. B2TKE sebagai bagian dari BPPT menggunakan sistem tata kerja kerekayasaan

yang bercirikan kerja tim (team work), terstruktur (well structured), dan

terdokumentasi (well documented).

d. B2TKE memiliki infrastruktur berupa laboratorium, workshop dan pilot plant

yang lengkap dan maju yang terakreditasi dan tersertifikasi sesuai standar

internasional seperti Laboratorium Pengujian Emisi (LPE), Laboratorium

Pengujian Komponen dan Sistem Fotovoltaic (LPKSF), Laboratorium Peralatan

Listrik Rumah Tangga (PERMATA), Laboratorium Pengujian Modul Fotovoltaic

(LPKMF), Laboratorium Pengujian Solar Water Heater (SWH), Pilot plant PLTP 3

MW, Pilot Plant PLTP Binary Cycle 500 kW, Baron Technopark dan Sumba Micro

Smart Grid 500 kW.

e. B2TKE memiliki jaringan (networking) dengan mitra litbangyasa (dalam dan luar

negeri).

BAB I- 14


b. Potensi Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang bisa dianggap menguntungkan dan dapat

menjadikan peluang adalah :

Telah dimulainya upaya-upaya penguasaan dan pengembangan teknologi

energi kelistrikan untuk peningkatan kemampuan daya saing industri

nasional.

Adanya komitmen pemerintah untuk melakukan pengembangan energi baru

terbarukan dan program konservasi energi.

Adanya mandatori Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79

Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mendorong pemanfaatan

Energi Baru Terbarukan (EBT) dan mengerem penggunaan sumber energi

fosil. Dalam kebijakan tersebut ditetapkan target bauran EBT pada 2020

hingga 2050. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 yang merupakan

turunan dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 merupakan salah satu

cara untuk membangun katahanan energi dengan membuat cadangan

energi nasional yang terdiri dari cadangan operasional, cadangan penyangga

energi (CPE), dan cadangan strategis.

1.2.2. Permasalahan

Dalam proses hilirisasi hasil litbangyasa ke industri atau yang dikenal dengan

proses inovasi, B2TKE masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang

mengakibatkan B2TKE mengalami kesulitan dalam mencapai keberhasilan proses

tersebut. Adapun permasalahan yang teridentifikasi yakni:

a. Permasalahan Internal

Belum proporsionalnya insentif bagi pegawai dibanding beban kerjanya.

Belum optimalnya kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium B2TKE.

Masih kurangnya kemampuan, ketersediaan dan komitmen Sumber Daya

Manusia.

Masih adanya produk teknologi hasil kerekayasaan B2TKE yang belum siap

untuk dihilirisasikan.

Masih adanya produk hasil kerekayasaan BPPT yang belum sesuai dengan

kebutuhan industri atau pengguna.

BAB I- 15


Belum optimalnya pemanfaatan produk hasil kerekayasaan B2TKE oleh

industri.

Kurangnya kolaborasi dengan Lembaga komersialisasi/Investor atau Industri

Strategis

b. Permasalahan Eksternal

Masih kurangnya dukungan kebijakan/regulasi sektoral dalam rangka

mendukung aktivitas litbangyasa dan pemanfaatan hasil teknologi dalam

negeri

Terbatasnya dana pengembangan/ Investasi bagi keperluan pengembangan

teknologi baik hardware dan software serta infrastruktur pendukungnya.

Akses yang kurang memadai bagi BPPT dan B2TKE yang berlokasi di

PUSPIPTEK Serpong untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan di

Pusat yang berada di Jakarta.

Penguasaan teknologi EBT yang merupakan hal penting dan menjadi syarat

utama dalam rangka peningkatan kemandirian bangsa dan daya saing

industri masih rendah.

BAB II- 1


BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi Indonesia 2020-2024

Visi pembangunan Indonesia dalam 5 (lima) tahun kedepan 2020-2024

disebutkan dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025 sebagai tahap akhir yaitu “Mewujudkan Masyarakat Mandiri, Maju, Adil,

dan Makmur Melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan

Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan

Keunggulan Kompetitif di berbagai Wilayah yang Didukung oleh SDM

Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Visi

Indonesia 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong yang dicapai melalui Misi

Nawacita ke 2 antara lain Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Struktur

Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata

dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan

Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang

bebas Korupsi Bermartabat dan Terpercaya, Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan

Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan Yang

Bersih Efektif dan Terpercaya, Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara

Kesatuan.

Indonesia harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang

memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi

perubahanperubahan itu. Oleh sebab itu, Indonesia menyiapkan tahapan-tahapan

besar sesuai arahan presiden. PERTAMA, pembangunan SDM menjadi kunci

Indonesia ke depan yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif,

terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama

industri dan talenta global. KEDUA, melanjutkan pembangunan infrastruktur

untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,

mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan

mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. KETIGA,

BAB II- 2


menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law,

terutama menerbitkan 2 undang-undang. KEEMPAT, Memprioritaskan investasi

untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang

panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Indonesia harus mengundang investasi

yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. KELIMA,

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing

manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi

kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia

harus menjamin pemanfatan Sumber Daya Alam yang bernilai tambah, bukan

bahan mentah. Oleh karena itu perlu adanya transformasi menuju ekonomi yang

berbasis pengetahuan, pemanfataan iptek untuk menciptakan nilai tambah.

Indonesia Maju adalah Indonesia yang tidak ada satu pun rakyatnya

tertinggal untuk meraih cita-citanya. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya

dinikmati oleh seluruh rakyat. Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak

yang sama di depan hukum. Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi kelas dunia. Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa

dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif.

Dalam pembangunan Iptek, telah ditetapkan Undang Undang No 11 tahun

2019 Tentang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mengatakan bahwa

proses penyelenggaraan litbang dilakukan dengan aktifitas kegiatan pendidikan,

penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Ilmu Pengelahuan dan

Teknologi

Di sisi lain, seiring dengan era industrialisasi 4.0, pelaksanaan

pembangunan nasional harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan

mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi. Tranformasi digital menjadi

salah satu pengarus utamaan dalam RPJMN 2020-2024 .

2.2. Visi BPPT

Sesuai dengan “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun

2OO1 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 52 Tahun 2005”, BPPT mempunyai tugas “Melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

BAB II- 3


Berdasarkan tugas dan fungsi, kondisi umum, potensi, dan permasalahan

yang akan dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I sebelumnya,

maka visi BPPT saat ini adalah “Menjadi lembaga terdepan dalam pengkajian dan

penerapan teknologi yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas untuk

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

berlandaskan gotong-royong”

2.3. Visi B2TKE

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tentang

organisasi dan Tata Kerja Balai besar Teknologi Konversi Energi, tugas pokok B2TKE

adalah melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi konversi energi. Dalam

menjalankan tugas tersebut, B2TKE menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pelayanan teknologi di bidang kelistrikan dan konversi energi;

2. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan program dan kerjasama

teknologi kelistrikan dan konversi energi;

3. Melaksanakan pengujian, penerapan, dan penyebarluasan

teknologi kelistrikan dan konversi energi; dan

4. Melaksanakan urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya

manusia, rumah tangga, dan pelaporannya serta pengelolaan Techno Park

dibidang energi.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi tersebut, maka visi B2TKE saat ini adalah:

“Menjadi pusat unggulan inovasi serta layanan teknologi kelistrikan dan

konversi energi dengan mengutamakan kemitraan yang berkualitas”

2.4. Misi B2TKE

Upaya mewujudkan Visi B2TKE diwujudkan dengan Mensinergikan dan

memanfaatkan hasil pengkajian dan penerapan teknologi di bidang

teknologi kelistrikan dan konversi energi untuk :

1. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas;

2. Meningkatkan daya saing industri nasional;

3. Meningkatkan kemandirian bangsa.

BAB II- 4


2.5. Tujuan dan Indikator

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi B2TKE ke dalam

program-program yang mendukung pembangunan nasional dan pembangunan

bidang yang akan dilaksanakan, maka tujuan B2TKE tahun 2020-2024 adalah

sebagai berikut:

1. Menghasilkan Rekomendasi teknis di bidang teknologi konversi energi dan

teknologi kelistrikan sebagai landasan pembangunan nasional;

2. Menghasilkan inovasi teknologi konversi energi dan teknologi kelistrikan

untuk peningkatan produktivitas pembangunan nasional;

3. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik akuntabel, dan dinamis

melalui Transformasi Digital.

Tujuan B2TKE merupakan turunan dari tujuan strategis BPPT khusus

untuk bidang Teknologi Konversi Energi.

Adapun indikator dari tujuan di atas adalah sebagai berikut:

1. Indikator dari tujuan Menghasilkan Rekomendasi teknis di bidang teknologi

konversi energi dan teknologi kelistrikan sebagai landasan pembangunan

nasional adalah jumlah Rekomendasi Teknologi yang terdiri dari:

Rekomendasi Teknis adalah masukan dan/atau penyampaian

pandangan dalam saran secara tertulis tentang teknologi kepada

pihak-pihak yang membutuhkan atau yang menjadi tujuan hasil

kerekayasaan BPPT;

Rekomendasi Audit Energi yaitu proses evaluasi

pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta

penetapan rekomendasi peningkatan efisiensi pada

pengguna energi dan pengguna sumber energi dalam rangka

konservasi energi;

Rekomendasi Kliring Teknologi yaitu proses penyaringan kelayakan

atas suatu Teknologi melalui kegiatan Pengkajian untuk menilai atau

mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.

2. Indikator dari Menghasilkan Inovasi Teknologi untuk peningkatan

produktivitas pembangunan nasional adalah:

a.) Jumlah inovasi teknologi yaitu jumlah hasil Pemikiran, Penelitian,

Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung

BAB II- 5


unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan

ekonomi dan/ atau sosial

b.) Jumlah Layanan Teknologi yang terdiri dari:

Jumlah Alih Teknologi yaitu proses pengalihan kemampuan

memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam

lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri

ke dalam negeri atau sebaliknya

Jumlah Komersialisasi Teknologi yaitu proses inkubasi

Teknologi; kemitraan industri, dan / atau pengembangan

kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

c.) Index Kepuasan Masyarakat yaitu hasil pengukuran secara kuantitatif

dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan

dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya dengan tujuan

untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala

sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

3. Indikator dari tujuan Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik

akuntabel, dan dinamis melalui Transformasi Digital adalah:

a) Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) B2TKE

b) Persentase Kualifikasi SDM IPTEK yaitu jumlah SDM yang

mempunyai kualifikasi SDM Iptek, SDM yang memenuhi kriteria

untuk melakukan fungsi penyelenggaraan ilmu pengetahuan

2.6. Kinerja Kegiatan dan Indikator

Tujuan B2TKE dapat dicapai melalui Kinerja Kegiatan dengan beberapa

sasaran kegiatan, yaitu:

1) Dihasilkannya Rekomendasi Teknis

2) Dihasilkannya Inovasi Teknologi

3) Terlaksanakannya Layanan Teknologi

Sasaran Kegiatan 1), 2), dan 3) merupakan sasaran B2TKE yang dapat

diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

BAB II- 6


1) Jumlah Rekomendasi Teknis yang dihasilkan, berupa hasil

perekayasaan teknologi yang dihasilkan dalam rangka mendukung

proses produksi guna mendukung peningkatkan produktifitas

nasional.

2) Jumlah rekomendasi Kliring Teknologi yang dihasilkan adalah adalah

proses penyaringan kelayakan atas suatu Teknologi melalui kegiatan

Pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari

penerapannya pada suatu kondisi tertentu.

3) Jumlah rekomendasi Audit Energi yang dihasilkan adalah proses

evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang

penghematan energi serta penetapan rekomendasi peningkatan

efisiensi pada pengguna energi dan pengguna sumber energi dalam

rangka konservasi energy.

4) Jumlah Inovasi Teknologi yang dihasilkan, jumlah hasil Pemikiran,

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang

mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan

kemanfaatan ekonomi dan/ atau sosial.

5) Jumlah Layanan Alih Teknologi, proses pengalihan kemampuan

memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antar

lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan

dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri

atau sebaliknya.

6) Jumlah Layanan Komersialisasi Teknologi adalah proses inkubasi

Teknologi; kemitraan industri, dan / atau pengembangan kawasan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

7) Jumlah Layanan Teknologi yaitu hasil perekayasaan teknologi berupa

produk/barang jasa yang dapat dimanfaatkan.

8) Kualitas Layanan Teknologi diukur dengan Indeks kepuasan

Masyarakat yaitu data dan informasi tentang tingkat kepuasaan

masyarakat dalam memperoleh layanan dari aparatur penyelenggara

layanan publik dengan membandingkan antara harapan dengan

kebutuhannya (Permenpan No. 38 Tahun 2012)

BAB II- 7


2.7. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan B2TKE Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran lebih

detail dari tujuan B2TKE dengan indikator dan target yang terukur. Formulasi

keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Kegiatan B2TKE 2020-2024 adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.1 Formulasi keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Kegiatan B2TKE 2020-2024

TUJUAN SASARAN KEGIATAN IKK SATUAN

T1 Menghasilkan

Rekomendasi

teknis di bidang

teknologi konversi

energi dan

teknologi

kelistrikan

sebagai landasan

pembangunan

nasional

SK1 Dihasilkannya

Rekomendasi

teknis

IKK1.1 Jumlah

rekomendasi

teknis yang

dihasilkan

Rekomendasi

IKK1.2 Jumlah

rekomendasi

Kliring Teknologi

yang dihasilkan

Rekomendasi

IKK1.3 Jumlah

rekomendasi

Audit Energi

yang dihasilkan

Rekomendasi

T2 Menghasilkan

inovasi teknologi

konversi energi

dan teknologi

kelistrikan untuk

peningkatan

produktivitas

pembangunan

nasional

SK2 Dihasilkannya

Inovasi Teknologi

IKK

2.1

Jumlah Inovasi

Teknologi yang

dihasilkan

Inovasi

Teknologi

SK3 Terlaksananya

Layanan

Teknologi

IKK

3.1

Jumlah Layanan

Alih Teknologi

Layanan

IKK

3.2

Jumlah Layanan

Teknologi

Layanan

IKK

3.3

Kualitas

Layanan

Teknologi

Index

Kepuasan

Masyarakat

T3 Meningkatnya

tatakelola

SK4 Terwujudnya

penyelenggaraan

IKK

4.1

Persentase Kualifikasi SDM IPTEK

Persentase

BAB II- 8


TUJUAN SASARAN KEGIATAN IKK SATUAN

pemerintahan

yang baik

akuntabel, dan

dinamis melalui

Transformasi

Digital

pemerintahan

yang baik

akuntabel, dan

dinamis melalui

Transformasi

Digital.

IKK

4.2

Pembangunan

Zona Integritas

Menuju WBK

Predikat

IKK

4.3

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM

Predikat

BAB III- 1


BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan 2005-2025 seperti yang

tertuang dalam RPJP yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”,

beberapa tahapan dari RPJMN telah dilalui mulai dari RPJMN tahap I hingga saat ini,

dimana Indonesia akan memasuki tahapan RPJMN IV (2020-2024). Pada RPJMN tahap

IV misi pembangunan diarahkan untuk “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang

mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan

berdaya saing”. Untuk dapat mewujudkan pencapaian rencana pembangunan nasional

baik RPJP maupun RPJMN yang merupakan penjabarannya, aspek sumber daya

manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan kunci utama

dalam upaya mencapai keberhasilantersebut. Kedua aspek tersebut sangat berperan

penting dalam membentuk keunggulan kompetitif suatu bangsa yang pada akhirnya

dapat memperkuat struktur perekonomian bangsa. Oleh sebab itu, perhatian/atensi

yang lebih besar terhadap kedua aspek tersebut harus sesegera mungkin diprioritaskan

agar visi pembangunan jangka panjang dapat lebih mudah tercapai.

3.1. Arah Kebijakan Strategi Nasional

3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

a. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun (RPJPN) 2005 – 2025

Menurut RPJPN 2005-2025, Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

(iptek) dalam jangka panjang diarahkan pada: (1) peningkatan kualitas dan

kemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung peningkatan daya saing secara

global melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM lptek, (2) reformasi

kelembagaan penelitian dan pengembangan yang didukung oleh reformasi di dalam

BAB III- 2


fleksibilitas pembiayaan litbang, (3) penguatan sistem pengakuan atas hasil temuan

(royalty system, paten, HKI) dan kualitas produk (SNI, ISO), (4) penerapan standar mutu

yang mengacu pada sistem Measurement Standardization Testing and Quality (MSTQ),

penerapan teknologi yang tepat dalam sistem produksi, serta penerapan Total Quality

Management (TQM), dan (5) pengembangan keterkaitan fungsional sistem inovasi untuk

mendorong pelembagaannya sebagai bagian yang integral di dalam pengembangan

kegiatan usahanya.

Sedangkan pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan

kualitas dan kemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung daya saing secara

global. Hal itu dilakukan melalui:

peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem

produksi barang/jasa;

pembangunan pusat-pusat keunggulan iptek;

pengembangan lembaga penelitian yang handal;

perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil pertemuan dan hak atas kekayaan

intelektual;

pengembangan dan penerapan standar mutu;

peningkatan kualitas dan kuantitas SDM IPTEK;

peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana IPTEK.

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045

Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) merupakan pedoman bagi

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan Pemangku Kepentingan untuk

menyusun rencana aksi dalam pelaksanaan Riset Nasional.

Visi Riset Nasional adalah Indonesia Berdaya Saing dan Berdaulat Berbasis

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Misi Riset Nasional, yaitu:

a. Menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu

pengetahuan dan teknologi; dan

BAB III- 3


b. Menciptakan keunggulan kompetitif bangsa secara global.

Tujuan Riset Nasional, yaitu:

a. Meningkatkan literasi ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan sinergi Riset Nasional; dan

c. Memajukan perekonomian nasional berbasis ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Sasaran Riset Nasional, yaitu:

a. Meningkatnya kapasitas Riset Nasional yang mencakup kuantitas dan

kualitas Sumber Daya IPTEK;

b. meningkatnya relevansi dan produktivitas Riset serta peran Pemangku

Kepentingan dalam kegiatan Riset; dan

c. meningkatnya kontribusi Riset terhadap pertumbuhan ekonomi

nasional.

Strategi Riset Nasional, yaitu:

a. menyusun rencana transisi kelompok makro riset dalam periode 5 (lima)

tahunan; dan

b. menyusun kebijakan pendukung pencapaian tujuan Riset Nasional.

Perencanaan Riset Nasional meliputi:

a. bidang riset;

b. kelompok makro riset;

c. indikator capaian sasaran; dan

d. strategi pencapaian indikator.

Bidang Riset meliputi: pangan; energi; kesehatan; transportasi; produk

rekayasa keteknikan; pertahanan dan keamanan; kemaritiman; sosial

humaniora; dan bidang Riset lainnya.

BAB III- 4


Kelompok makro Riset merupakan klasifikasi Riset secara umum berdasarkan

kriteria:

a. nilai tambah ekonomi;

b. daya ungkit; dan/atau

c. tingkat kompleksitas.

Kelompok makro Riset meliputi: (a) Riset terapan berbasis sumber daya alam;

(b) Riset maju berbasis sumber daya alam; (c) Riset terapan manufaktur; (d)

Riset maju manufaktur; (e) Riset teknologi tinggi; dan (f) Riset rintisan terdepan.

Kelompok makro Riset disusun untuk periode 5 (lima) tahunan.

Indikator capaian sasaran terdiri atas: (a) indikator masukan; (b) indikator

keluaran; dan (c) indikator dampak.

Untuk melaksanakan RIRN disusun dan ditetapkan PRN yang berlaku untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun.

PRN meliputi:

a. fokus Riset untuk setiap bidang Riset;

b. tema Riset;

c. topik Riset;

d. institusi pelaksana;

e. target capaian; dan

f. rencana alokasi anggaran.

Penetapan prioritas fokus Riset dalam PRN didasarkan pada rencana transisi

prioritas kelompok makro Riset.

Rencana transisi prioritas kelompok makro Riset terdiri atas:

a. periode tahun 2017-2019, yaitu kelompok: (1) Riset terapan berbasis

sumber daya alam; (2) Riset maju berbasis sumber daya alam; (3) Riset

terapan manufaktur; (4) Riset maju manufaktur; (5) Riset teknologi tinggi;

BAB III- 5


dan (6) Riset rintisan terdepan.

b. Periode tahun 2020-2024, yaitu kelompok: (1) Riset maju berbasis

sumber daya alam; (2) Riset terapan berbasis sumber daya alam; (3) Riset

terapan manufaktur; (4) Riset maju manufaktur; (5) Riset teknologi tinggi;

dan (6) Risetrintisan terdepan.

c. Periode tahun 2025-2029, yaitu kelompok: (1) Riset terapan

manufaktur; (2) Riset maju manufaktur; (3) Riset maju berbasis sumber

daya alam; (4) Riset terapan berbasis sumber daya alam; (5) Riset

teknologi tinggi; dan (6) Riset rintisan terdepan.

d. Periode tahun 2030-2034, yaitu kelompok: (1) Riset maju manufaktur;

(2) Riset terapan manufaktur; (3) Riset teknologi tinggi; (4) Riset rintisan

terdepan; (5) Riset maju berbasis sumber daya alam; dan (6) Riset terapan

berbasis sumber daya alam.

e. Periode tahun 2035-2039, yaitu kelompok: (1) Riset teknologi tinggi; (2)

Riset rintisan terdepan; (3) Riset maju manufaktur; (4) Riset terapan

manufaktur; (5) Riset maju berbasis sumber daya alam; dan (6) Riset

terapan berbasis sumber daya alam.

f. Periode tahun 2040-2044, yaitu kelompok: (1) Riset rintisan terdepan;

(2) Riset teknologi tinggi; (3) Riset maju manufaktur; (4) Riset terapan

manufaktur; (5) Riset maju berbasis sumber daya alam; dan (6) Riset

terapan berbasis sumber daya alam.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024

Kebijakan RPJMN 2020-2024 dilaksanakan melalui Strategi pembangunan

nasional sesuai dengan 5 arahan Presiden yaitu

1. Pembangunan SDM;

2. Pembangunan Infrastruktur;

3. Penyederhanaan Regulasi;

4. Penyederhanaan Birokrasi;

5. Transformasi Ekonomi.

BAB III- 6


Kelima Strategi tersebut dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan

nasional sebagai berikut :

a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

Berkeadilan.

b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin

Pemerataan.

c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

Pelayanan Dasar.

f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan

Iklim.

g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan Iptek , masuk dalam agenda ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan

Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan strategi umum

Peningkatan produktifitas dan daya saing melalui Peningkatan Kapabilitas IPTEK dan

Penciptaan Inovasi. Sedangkan Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kapabilitas

IPTEK dan Penciptaan Inovasi di laksanakan melalui sebagai berikut :

1. Ilmu Pengetahuan dan Inovasi, dibidang prioritas RIRN Untuk Pembangunan yang

Berkelanjutan , dengan rincian indikator sebagai berikut :

a.) Flagship Prioritas Riset Nasional;

b.) teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA;

c.) teknologi untuk pencegahan & mitigasi bencana;

d.) teknologi tepat guna;

e.) teknologi Garda Depan;

f.) riset dan inovasi sosial.

2. Penciptaan Ekosistem Inovasi dengan rincian indikator sebagai berikut :

a.) Penguatan kerja sama triple-helix;

b.) Perbaikan tata kelola paten/KI;

c.) Penguatan Science Techno Park (STP) utama;

BAB III- 7


d.) Perintisan fungsi Technology Commercialization Office dalam kerangka

Manajemen Inovasi di perguruan tinggi;

e.) Perintisan Technology Transfer Office di STP atau LPNK Iptek;

f.) Pembinaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT).

3. Pengembangan Riset Power House dengan rincian indikator sebagai berikut :

a.) Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek;

b.) Infrastruktur litbang strategis;

c.) Penguatan pusat unggulan Iptek;

d.) Akreditasi pranata litbang;

e.) Pengelolaan data keanekaragaman hayati dan kekayaan intelektual;

f.) Penguatan jaringan riset.

4. Peningkatan jumlah dan kualitas belanja penelitian dan pengembangan dengan

rincian indikator sebagai berikut :

a.) Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);

b.) Optimalisasi pemanfaatan Dana Abadi Penelitian;

c.) Pengembangan pendanaan alternatif;

d.) Kerja sama pendanaan penelitian dan pengembangan dengan pihak di luar

pemerintah.

Sasaran/indikator yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024 yang terkait

secara langsung dengan kegiatan BPPT dapat dilihat pada tabel 4.1 sub bab

selanjutnya.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPPT

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi, pencapaian sasaran strategis serta

mendukung arah kebijakan dan strategi nasional, maka Arah Kebijakan BPPT pada

tahun 2020 -2024 adalah sebagai berikut:

a. Penguatan kelembagaan dalam Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan

Penerapan (Litbangjirap);

b. Pemberdayaan SDM (Human Capital Empowerment Program)

c. Penguatan Inovasi dan Layanan Teknologi Flagship

d. Penguatan peran BPPT dalam kegiatan penugasan Nasional.

BAB III- 8


e. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dengan pemanfaatan Teknologi

Informasi dalam bentuk Digitalisasi Proses melalui penggunaan aplikasi

yang mendukung proses pelaksanaan tugas.

Strategi pelaksanaan dari arah kebijakan tersebut diatas dilakukan melalui:

1. Program

a. Semua kegiatan di BPPT terbagi menjadi 2 yaitu Flagship & Non

Flagship;

b. Prioritas Anggaran untuk kegiatan Flagship;

c. Flagship harus memenuhi kriteria yang di persyaratkan;

d. Seluruh kegiatan BPPT di dasarkan atas kebutuhan (Demand

/Technological dan Commercial Driven);

e. Kerjasama Strategis dengan Kementerian yang menjadi leading sektor

terkait dengan program BPPT;

f. Kerjasama internasional termasuk terlibat aktif dalam international

Joint Reserach programme.

2. Infrastruktur

a. Peningkatan fasilitas labotarium dalam mendukung penugasan

nasional;

b. Peningkatan Laboratoria terakreditasi dan menjadi pusat unggulan

IPTEK (PUI);

c. Peningkatan pelayanan teknologi;

d. Peningkatan peranLaboratoria BPPT sebagai Lembaga Uji rujukan bagi

Instansi Pemerintah maupun Swasta.

3. Sumber Daya Manusia

Upaya peningkatan kompetensi SDM Iptek BPPT dilakukan melalui

pendidikan dan pelatihan pelatihan teknis, manajerial, dan sosio-kultural.

Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk Tugas Belajar dan Program

Pendidikan Berbasis Riset untuk Program Studi S2/S3 di perguruan tinggi

dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan pengembangan kompetensi SDM

Iptek BPPT melalui pendidikan sesuai Hasil keputusan Rapat Kerja BPPT

Tahun 2019, Tahun 2024 komposisi PNS BPPT dengan latar belakang

pendidikan S2 mencapai 40 % dan komposisi PNS BPPT dengan latar

BAB III- 9


belakang pendidikan S3 mencapai 15% dari total jumlah PNS BPPT (lihat

gambar 3.1). Target peningkatan kompetensi SDM Iptek BPPT bertujuan

untuk mendukung pengembangan Iptek-Inovasi sebagaimana tercantum

dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Iptek pada RPJMN IV Tahun

2020-2024.

Gambar 3. 1 Peta Jejak Pengembangan SDM Iptek BPPT Tahun 2020-2024

Sedangkan pelatihan teknis, manajerial, dan sosio-kultural yang

direalisasikan dalam berbagai pelatihan didalam dan diluar negeri. Pelatihan

teknis dilakukan untuk meningkatkan kompetensi teknis SDM IPtek BPPT

agar mampu melaksanakan tugas yang diberikan dalam kegiatan pengkajian

dan penerapan teknologi. Pelatihan manajerial dilakukan untuk

meningkatkan kemampuan manajerial SDM Iptek BPPT dalam mengelola

sumber daya organisasi secara optimal dalam rangka pencapaian target

kinerja sesuai dengan tujuan BPPT yang ditetapkan. Sedangkan pelatihan

sosio-kultural dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sosio-kultural

SDM Iptek BPPT sehingga dapat membangun komunikasi yang kondusif

dengan pemangku kepentingan BPPT sehingga terwujud jejaring kerja yang

sinergis mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT.

BAB III- 10


Kebijakan pengembangan kompetensi SDM Iptek BPPT tersebut dilakukan

dengan fokus untuk mendukung pencapaian target kinerja pada berbagai

kegiatan yang menjadi flagship BPPT.

Uraian dibawah ini menunjukkan perhitungan Target Persentase SDM Iptek

Berkualifikasi S3 pada akhir tahun 2024 sebesar 16,4% (merupakan

persentasi SDM IPTEK berkualifikasi S3 berdasarkan Indikator Sasaran

Utama RPJMN 2020-2024) dari total pegawai BPPT.

(1) Strategi untuk mencapai target poin 2, dilakukan melalui:

Pemetaan komposisi S3 dan S2 yang harus dicapai:

o Jumlah pegawai BPPT 2929 pegawai

o Target komposisi S3 tahun 2024 =16.4% x 2929 = 480 pegawai

o Target komposisi S2 tahun 2024 = 50% x 2929 = 1465 pegawai

o Periode Pengiriman Studi:

- Tahun 2020 – 2023 : S3 100 orang, S2 167 orang

- Tahun 2021 – 2024 : S3 100 orang, S2 167 orang

(2) kebijakan anggaran untuk percepatan pencapaian target tersebut;

(3) Alternatif pemanfaatan sumber anggaran selain Rupiah Murni dari

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), perlu dicari peluang

program S3 dari pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

(LPDP) dan sumber beasiswa lainnya;

(4) Bidang ilmu Studi S3 dalam 5 tahun kedepan disesuaikan dengan

kebutuhan pencapaian Flagship BPPT dan penugasan nasional

lainnya.

4. Kelembagaan BPPT dalam rangka mewujudkan fungsi Pengkajian dan

Penerapan Teknologi melalui sinkronisasi kinerja organisasi dan kinerja

pegawai melalui penjenjangan beban kerja dengan penggunaan metode

Balance Scorecard;

5. Harmonisasi Peraturan Kepala BPPT:

a. Peraturan Kepala BPPT tentang Tugas Belajar

b. Peraturan Kepala BPPT tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja

6. Pembangunan Sistem Data Tunggal BPPT;

BAB III- 11


7. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dengan pemanfaatan Teknologi

Informasi melalui transformasi digital dalam rangka mendukung Era

Industri 4.0;

8. Penyusunan Peraturan Kepala BPPT terkait Implementasi Merit Sistem di

BPPT;

9. Pembangunan Sistem Merit.

3.3. Arah dan Strategi B2TKE

Arah penyusunan kegiatan tahun 2020-2024 di B2TKE adalah mendukung

Sasaran BPPT yang mengacu Renstra BPPT yaitu Pengembangan Inovasi dan Layanan

Teknologi, peningkatan kemampuan SDM, serta peningkatan fasilitas pendukungnya

di bidang teknologi konversi energi dan teknologi kelistrikan yang meliputi :

Inovasi Teknologi PLTP Skala Kecil s/d 5 MW

Inovasi Teknologi Fast Charging Station Kendaraan Bermotor Listrik

Layanan Jasa Teknologi berupa pengujian, konsultasi, studi kelayakan, audit

energi dan juga pelatihan.

Pengembangan dan revitalisasi peralatan laboratorium.

Pemberdayaan & Peningkatan Sumber Daya Manusia

Strategi Pelaksanaan dari arah kebijakan B2TKE tersebut diatas dilakukan

melalui:

1. Kegiatan

a. Semua kegiatan di B2TKE merupakan kegiatan Flagship Nasional;

b. Seluruh kegiatan B2TKE di dasarkan atas kebutuhan (Demand

/Technological dan Commercial Driven);

c. Kerjasama Strategis dengan Kementerian yang menjadi leading sektor terkait

dengan kegiatan B2TKE;

d. Kerjasama internasional termasuk terlibat aktif dalam international Joint

Reserach programme.

2. Infrastruktur

a. Peningkatan fasilitas labotarium dalam mendukung penugasan nasional;

BAB III- 12


b. Peningkatan Laboratoria terakreditasi dan menjadi pusat unggulan IPTEK

(PUI);

c. Peningkatan pelayanan teknologi;

d. Peningkatan peran Laboratoria B2TKE sebagai Lembaga Uji rujukan bagi

Instansi Pemerintah maupun Swasta.

3. Sumber Daya Manusia

a. Pemetaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan S2 dan S3.

b. Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan baik manajerial maupun teknis

secara berkala

c. Bidang ilmu Studi S2 dan S3 dalam 5 tahun kedepan disesuaikan dengan

kebutuhan pencapaian Flagship B2TKE dan penugasan nasional lainnya.

3.4. Struktur Organisasi dan Kerangka Kelembagaan

Penyesuaian Kerangka kelembagaan BPPT (struktur organisasi,

ketatalaksanaan dan pengelolaan SDM) yang digunakan untuk melaksanakan Rencana

Strategis BPPT 2020 – 2024 mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang

pembangunan yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024, sesuai dengan fungsi dan

visi/misi BPPT;

2) Mempertajam arah kebijakan dan strategi BPPT sesuai dengan kapasitas organisasi

dan dukungan sumber daya BPPT;

3) Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, menghindari

duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi BPPTdalam

melaksanakan program-program pembangunan nasional;

4) Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas SDM BPPT.

3.4.1. Fungsi, Struktur dan Bagan Organisasi

1) Pola Perumusan Tugas dan Fungsi

Pola perumusan tugas dan fungsi B2TKE, diatur sebagaimana dalam perka BPPT

No. 15 Tahun 2015 sebagai berikut:

BAB III- 13


Tugas B2TKE:

B2TKE mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inovasi dan layanan teknologi

konversi energi.

Fungsi B2TKE:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, B2TKE menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

a. pelayanan teknologi di bidang kelistrikan dan konversi energi;

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan kerjasama teknologi

kelistrikan dan konversi energi;

c. pelaksanaan pengujian, penerapan, dan penyebarluasan teknologi kelistrikan

dan konversi energi; dan

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya

manusia, rumah tangga, dan pelaporannya serta pengelolaan Techno Park di

bidang energi.

2) Struktur Organisasi

Struktur organisasi B2TKE merupakan kerangka dalam pola tetap hubungan

diantara fungsi-fungsi, unit-unit, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang

menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda

dalam satu organisasi B2TKE. Menurut Perka BPPT No. 12 Tahun 2015, B2TKE terdiri

atas:

a. Bagian Umum;

b. Bidang Layanan Jasa Teknologi;

c. Bidang Teknologi Kelistrikan; dan

d. Bidang Konversi Energi.

3) Bagan

Bagan struktur organisasi B2TKE digambarkan seperti bagan berikut.

BAB III- 14


Diagram struktur Organisasi

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi B2TKE

BAB IV- 1


BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMN) 2020-2024 menetapkan

Sasaran/Indikator Bidang Iptek yang akan dicapai pada tahun 2024, dalam upaya

peningkatan produktivitas dan daya saing. Mengacu pada Sasaran/Indikator

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang akan dicapai pada tahun 2024 serta

sesuai dengan tugas dan fungsi, B2TKE yang merupakan bagian dari BPPT

berkontribusi dalam pembangunan nasional dibidang Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi melalui inovasi dan layanan teknologi seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kontribusi BPPT dalam Sasaran/Indikator Capaian Bidang Iptek Tahun 2020-2024

NO TARGET RPJMN BASELINE

2019

TARGET

RPJMN

2024

TARGET

BPPT

2024

TARGET

B2TKE

2024

1 Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di Jurnal Internasional

a. Jumlah publikasi (artikel)

internasional

14,606 31,159 183 10

b. Jumlah Sitasi di Jurnal

Internasional

38,586 59,770 40 -

2 Jumlah Produk Inovasi dari Tenant

Perusahaan Pemula Berbasis

Teknologi (PBBT) yang dibina

143 700 8 1

3 Jumlah Produk Inovasi yang

dimanfaatkan industri/badan usaha

52 210 49 4

4 a. Permohonan Paten yang

memenuhi syarat administrasi

Formalitas KI (Domestik)

1,362 3000 49 -

b. Pembelian Paten (Domestik) 790 1000 27 -

5 Persentase SDM IPTEK (dosen,

peneliti, perekayasa) berkualitas S3

14,08% 20% 16,4% 13,9%

BAB IV- 2


NO TARGET RPJMN BASELINE

2019

TARGET

RPJMN

2024

TARGET

BPPT

2024

TARGET

B2TKE

2024

6 Pusat Unggulan IPTEK yang

ditetapkan

81 138 12 -

7 Jumlah Pranata Litbang yang

terakreditasi (aktif)

48

(KNAPP)

75 13 1

8 Jumlah infrastruktur IPTEK

Strategis yang dikembangkan

6 10 7 -

9 Produk Inovasi dan Produk Riset

Nasional yang dihasilkan

N/A 40 36 2

10 Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang

berkelanjutan:

a. Penerapan teknologi untuk

berkelanjutan pemanfaatan

sumber daya alam

12 24 7 1

b. Penerapan teknologi untuk

pencegahan dan mitigasi

pascabencana

35 35 3 -

11 Proporsi anggaran litbang terhadap

PDB

0.25 0.42 -

Target kinerja B2TKE yang menjadi capaian untuk visi dan misi disesuaikan

dengan target BPPT. Sasaran Kinerja Kegiatan menggambarkan keluaran (output)

pada bidangnya yang direpresentasikan dengan Indikator Kinerja Kegiatan B2TKE.

Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dan

strategi maka dalam penganggaran dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

b. Kegiatan Dukungan Manajemen;

Kedua kegiatan diatas kemudian dilakukan sinkronisasi dengan kompetensi

dan sumber daya di B2TKE yang selanjutnya menghasilkan 4 (empat) kegiatan dan

target kinerja B2TKE 2020-2024 seperti terlihat pada Tabel 4.2.

BAB IV- 3


Tabel 4.2 Kegiatan dan Target Kinerja B2TKE 2020-2024

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Inovasi Teknologi PLTP

Skala Kecil s/d 5 MW

Jumlah DED PLTP skala kecil 1

Jumlah prototipe PLTP skala

kecil

1

Jumlah pengujian prototipe PLTP

skala kecil

1

2

Alih teknologi Fast Charging

Station untuk Kendaraan

Bermotor Listrik (KBL)

Jumlah prototipe fast charging

station KBL roda dua

2

Jumlah prototipe fast charging

station KBL roda empat

2

Jumlah lab uji baterai untuk

kendaraan listrik

1

Jumlah alih teknologi fast

charging station ke industri

dalam negeri

1

Jumlah difusi teknologi fast

charging station KBL

1

3 Revitalisasi dan

pengembangan peralatan

laboratorium konversi

energy dan teknologi

kelistrikan

Jumlah peralatan laboratorium

konversi energy dan teknologi

kelistrikan

2

4 Layanan Jasa Teknologi

Energi

Jumlah jasa teknologi konversi

energi

14

BAB IV- 4


NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

A

5

Dukungan Manajemen

untuk Inovasi dan Layanan

Teknologi

Jumlah layanan pembayaran

belanja pegawai

5

Jumlah layanan jasa operasional

dan pemeliharaan perkantoran

5

Jumlah Unit yang Berpredikat

WBK

1

Jumlah Unit yang Berpredikat

WBBM

1

4.2 Kerangka Pendanaan

Anggaran merupakan bagian terintegrasi dari pendanaan Kegiatan B2TKE

pada RPJMN 2020-2024 dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa,

peningkatan daya saing dan pelayanan publik. Kerangka pendanaan kegiatan

B2TKE 2020-2024 disajikan pada tabel 4.2.

Dalam rentan waktu 2020-2024 B2TKE juga ditargetkan memberikan

kontribusi terhadap Outcome Kedeputian Teknologi Informasi Energi dan Material

(TIEM) (L2) maupun Impact Badan pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang

masing-masing disajikan dalam Tabel 4.3 dan 4.4.

BAB IV- 5


Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Kegiatan B2TKE 2020-2024

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET ANGGARAN KET

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

5864 Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Konversi Energi 35.539 128.950 90.055 67.571 56.826 378.941

Hasil inovasi

Flagship Nasional

Prioritas Riset

Nasional *

Inovasi

Teknologi

Pembangkit

Listrik

Tenaga Panas

Bumi (PLTP)

skala kecil

1 1 1 1 1 2.500 83.000 26.000 15.000 12.000 138.500 RPJMN

SK 1

Dihasilkannya

Inovasi Teknologi

Pembangkit Listrik

Panas Bumi (PLTP)

Skala Kecil

Jumlah

Prototipe

Turbin

DED Turbin Prototipe Turbin

Condensing

Turbin terpasang

dan teruji individu

Turbin telah teruji

kinerja dan dlm

sistem PLTP

Turbin telah teruji

Kehandalan 3000-6000jam 525 49.000 12.500 6.000 3.000 RM

Jumlah

Prototipe

Generator

DED Generator Prototipe

Generator

Generator

Terpasang dan

teruji individu

Generator telah

teruji kinerja dlm

system PLTP

Generator telah teruji

Kehandalan 3000-6000jam 380 28.000 9.000 4.500 3.000 RM

Jumlah

Desain Sistem

PLTP Skala

Kecil

DED sistem

PLTP

Prototipe

Komponen PLTP

Condensing

Komponen PLTP

terpasang

Sistem PLTP telah

dikomissioning

Sistem PLTP telah teruji

kehandalan 3000-6000jam 1.175 6.000 4.500 4.500 6.000 RM

Jumlah

Desain Sipil

dan Material

DED Sipil dan

Material Bangunan Sipil

Uji kekuatan

struktur - - 420 7.000 1.000 - RM

Hasil inovasi

Flagship Nasional

Prioritas Riset

Nasional *

Inovasi

Teknologi

Sistem

Charging

Station

1 1 1 1 1 9.981 20.000 35.000 19.500 8.500 92.981 RPJMN

BAB IV- 6


SK 2

Dihasilkannya Fast

charging produksi

dalam negeri untuk

kendaraan listrik

Jumlah

Prototype

Teknologi fast

Charging

kendaraan

listrik buatan

dalam Negeri

dengan TKDN

maximum

Prototipe Fast

Charging

Station 0kW untuk

KBL roda 4 dan roda

2 dengan TKDN

hingga 20%

Prototipe Fast

Charging Station 50

kW untuk KBL roda

4 dengan TKDN

hingga 25 %

Pengembangan

Fast Charging

station bersama

industri

dalam negeri

dengan TKDN 40%

Uji

coba Fast charging

station hasil produk

industri dalam negeri

dengan TKDN 40%

Tersedianya

Fast Charging Station

KBL 50 kW

produksi Industri

Nasional dengan TKDN 45%

8.124 8.000 20.000 12.000 6.000 RM

Pengembangan

Fast Charging

Station bersama

industry dalam

negeri dengan TKDN

35%

Pengembangan

sarana pengujian

baterai KBL sesuai

standar IEC/SNI

Uji coba unjuk

kerja prototipe plug-

in charging system

untuk

Tersedianya desain smart

charging station

dengan energi terbarukan

yang siap diterapkan

kendaraan roda 2

dengan TKDN 40%

Jumlah

perangkat

lunak

Charging

Pengembangan

Charging Station

Management

System

Perluasan/

penambahan

coverage

Charging Station

Managemen

System (CSMS)

Perluasan/penambahan

coverageCharging

Station Management

System (CSMS)

- -

4.000 5.500 - - RM

Station

Management

System

(CSMS)

Inovasi dan

peningkatan

nilai tambah

CSMS

Pembangunan site

pengujian dan audit

teknologi CSMS

1.626

(CSMS) Penguatan

fitur dan uji

kehandalan

CSMS

BAB IV- 7


Jumlah Lab

pengujian

baterai KBL

sesuai standar

IEC/SNI

Protokol uji baterai

KBL

Fasilitas pengujian

kinerja baterai KBL

sesuai standard ISO

12405-4:2018 dan

standar SNI/IEC

lainnya

Pengembangan fasilitas

Pengujian Baterai KBL

sesuai standar IEC/SNI

Tersedianya fasilitas

pengujian charging

station dan baterai KBL

termanfaatkan oleh

institusi litbangjirap

Tersedianya fasilitas pengujian

charging station dan baterai KBL

termanfaatkan oleh institusi

litbangjirap

231 8.500 10.000 8.000 3.000 RM

SK 3

Terlaksananya Jasa

Teknologi Konversi

Energi (PNBP)

Jumlah Jasa

Teknologi

Konversi

Energi (PNBP)

2 layanan 3 layanan 3 layanan 3 layanan 3 layanan 5.218 5.826 6.409 7.050 7.755 32.258 PNBP

Inkeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

A A A A A

- - - - -

SK 4

Terlaksananya

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal

Jumlah

Layanan

Sarana dan

Prasarana

Internal

- 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan - 500 500 500 500 1000 RM

SK 5 Terlaksananya

Layanan Perkantoran

Jumlah

Layanan

Perkantoran

1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 17.840 20.124 22.646 25.521 28.073 114.204 RM

Predikat

WBK/WBBM WBK - WBBM - - - - - - - -

BAB IV- 8


Tabel 4.4 Kontribusi B2TKE untuk Kedeputian TIEM (L1) 2020-2024

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET

KETERANGAN TARGET

1 2 3 2020 2021 2022 2023 2024

1

Terwujudnya Rekomendasi

Teknologi Bidang Teknologi

Informasi, Energi dan

Material (SP 4.1)

Jumlah Rekomendasi Teknis

yang Terwujud

2

- - - -

[1] Rekomendasi FS PLTP skala

kecil s/d 5 MW; [1]

Rekomendasi teknologi fast

charging station KBL

2

Terwujudnya Inovasi



Material (SP 4.2)

Jumlah Inovasi Teknologi yang

Terwujud 1 1 - 1 1

[2020] CSMS; [2021] Fast

Charging Station Roda 2;

(2023) Pilot Project PLTP Skala

Kecil Condensing Turbine;

[2024] Fast Charging Station

roda 4

11

Terwujudnya Layanan



Material (SP 4.3)

Jumlah Layanan Teknologi

Konversi Energi 2 2 2 2 2

BAB IV- 9


Tabel 4.4 Kontribusi B2TKE untuk BPPT (L0) 2020-2024

SASARAN STRATEGIS

(SS)/INDIKATOR

KINERJA (IKSS)

SATUAN KETERANGAN

TARGET (TAHUN)

2020 2021 2022 2023 2024

(SS 3) Termanfaatkannya layanan teknologi

IKSS 3.1

Jumlah Layanan Alih

Teknologi

Layanan DED PLTP - 1 - - -

Fast Charging Station Roda 2 - - 1 - -

Fast Charging Station Roda 4 - - - - 1

PLTP s/d 5 MW - - - - 1

IKSS 3.4

Jumlah Layanan

Komersialisasi Teknologi

(Jumlah Kontrak

PNBP/BLU)

Layanan Platform E-Mobility (Charging Station Management

System/CSMS) [2021] B2TKE - 1 - - -

Layanan Jasa Teknologi Konversi Energi

2 2 2 2 2

(SS 4) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik akuntabel, dan dinamis Melalui Transformasi Digital

IKSS 4.3

Jumlah Unit yang

Berpredikat WBK

Jumlah Unit BPPT 1 - - - -

BAB IV- 10


SASARAN STRATEGIS

(SS)/INDIKATOR

KINERJA (IKSS)

SATUAN KETERANGAN

TARGET (TAHUN)

2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah Satuan Kerja

yang Berpredikat WBBM

Jumlah

Satuan Kerja BPPT - - 1 - -

BAB V- 1


BAB V

P E N U T U P

Renstra B2TKE 2020-2024 merupakan acuan dalam menyusun program, kegiatan,

anggaran serta indikator kinerja dan target output di lingkungan B2TKE. Renstra

ini selanjutnya akan menjadi bahan acuan untuk Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (LAKIP) B2TKE. Renstra ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi

stakeholders dan customers dalam hal perencanaan program, sumberdaya,

kelembagaan serta pengendalian dan pengawasan program agar berhasil dan lebih

berdaya guna dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi B2TKE.

Rencana strategis B2TKE merupakan cerminan dari program, kegiatan, anggaran,

indikator kinerja, dan target yang lebih operasional yang disusun dan

ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengukuran kinerja akan dilakukan dengan mengacu pada sistem dan prosedur

pengukuran kinerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan BPPT dan berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku dari Pemerintah. Pelaksanaan pengukuruan

kinerja dilakukan secara berkala.