Hubungan Warga Negara Dengan Negara

8/19/2019 Hubungan Warga Negara Dengan Negara

1/20

HUBUNGAN WARGA NEGARADENGAN NEGARA

ANANDA PUTRI SYAVIRI 130533608243

DARMA RUSDIANTO 130533608115

ILHAM SETYO NUGROHO 130533608235

PUGUH WINDI BIMANTORO 130533608237

YAZID BAHRONI 130533608


2/20

Peta Normatif Hubungan Antara Negara dan

Warga Negara

Hubungan warga Negara dan Negara tidak

berlangsung menurut gradasi atau tingkatan yangvertikal melainkan menjadi hubungan yang

sederajat. Masing-masing memiliki nilai fungsional

sendiri dan terjalin secara interaktif dalam pemetaansecara sistematik


3/20

Lanjutan…


4/20

Hubungan secara normatif dan empiris

Secara normatif, hubungan Negara dan warga Negara

harus selalu berpegang teguh pada hak dan kewajiban.

Sehingga proses dialogisnya berlangsung secara

demokratis, adil dan harmoni dengan bersandar pada

norma yang dipersyaratkan oleh konstitusi.

Secara empiris, hubungan warga Negara dan Negara bisa

jadi justru melanggar norma yang telah disepakati

bersama.


5/20

Permasalahan dalam memetakan hubungan

antara Negara dan warga Negara

Permasalahan timbul akibat dimana keberadaan

masyarakat yang menjadi “tak berimbang” dengan

Negara.

Negara dapat melakukan cara-cara yang bersifat

represif (kasar) maupun hegemonik (lembut) untuk

mengelabuhi masyarakat sehingga legitimasi

masyarakat terus mengalir kepada Negara.


6/20

Alternatifpenyelesaian

1. Inventarisasi variabledalam diri sendiri

4. Persepsikanhubungan kedua

variable tersebut

3. Hubungkan keduavariable diatas

2. Inventarisasi variabledalam organisasi

negara

5. Cari dasar normasebagai pembenar kedua hubungan


7/20

Legitimasi dan Korporatisasi

Legitimasi dalam bahasa inggris „legitimaze‟ yang

berarti penerimaan keputusan dalam suatu

hukum atau peradilan. Hal ini berhubungan

dengan penerimaan dan pengakuan masyarakat

terhadap kebijakan yang diberikan oleh seorang

pemimpin.


8/20

Aspek Legitimasi Negara (Charles Andrain)

LembagaPolitik

PemimpinPolitik

KebijakanKomunitas

Politik

Hukum


9/20

Timbulnya penyimpangan moral dan emosional dan Munculnyaprinsip kewenangan lain dalam masyarakat yang dianggap lebih

baik.

Timbulnya persaingan antar pemimpin dalam hal kekuasaan.dan Pelepasan janji yang sewenang-wenang

Munculnya kebijakan yang tidak masuk akal

Membatasi daya gerak masyarakat dalam berkreatifitas dan

menjalankan suatu kegiatan.

Akibat Legitimasi


10/20

Korporatisasi

Korporatisasi adalah upaya pelembagaan saluran

kepentingan di bawah supervisi (pengawasan)

pemerintah. Dengan adanya bentuk pola semacam

ini, pemerintah mengharapkan penyaluran

kepentingan menjadi lebih “tertib dan terkendali”,

sehingga mampu meredam konflik yang mungkin

menggaggu pembangunan.


11/20

UnsurKorporatisasi

Sistem PerwakilanKepentingan

Monopoli sebagai

perwakilan anggota

Kepatuhan terhadappenguasa politik

Organisasi diakui, diberiizin, dibentuk negara

Organisasi Kelompok Kepentingan (jumlah kecil)

Unsur-Unsur Korporatisasi


12/20

Permasalahan yang terjadi karena

Korporatisasi

Mempersempit kebebasan bagi organisasi-organisasi

dalam masyarakat.

Adanya batasan pada kepentingan di sebuah organisasi.

Dapat hilangnya hak-hak yang dimiliki oleh kelompok

kepentingan.

Rawan terjadinya konflik antara negara dan pemilik

kepentingan.


13/20

Alternatif penyelesaian masalah

pada legitimasi dan korporatisasi

Perlu adanya kerjasama dan perjanjian yang adil bagi kedua

belah pihak dalam rangka menekankan hubungan yang

bersifat kesejajaran atau kesetaraan sehingga akan

menghasilkan hubungan yang baik antara masyarakat atau

kelompok dengan Negara.

Perlu diberdayakan pemberian kuasa atau wewenang pada

kelompok kecil agar pemberdayaan kebebasan pada

masyarakat menjadi lebih terfasilitasi.


14/20

Persoalan Hubungan Negara dan

Warga Negara pada masa Orde Baru

Pembangunan yang terjadi tidak merata serta timbulnya

kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah,

Gagasan pemerintahan dan kepemimpinan nansional

pada Orde Baru tersebut ternyata banyak

mengecewakan rakyat dalam praktiknya.

Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan

Kritik dari masyarakat yang di bungkam karena serta

oposisi yang diharamkan.


15/20

Alternatif Penyelesaian Masalah

pada masa Orde Baru

Pemerintahan dilaksanakan secara adil dan merakyat

Kekayaan daerah sebaiknya digunakan sesuai dengan

kepentingan.

Untuk menciptakan keamanan di Indonesia hendaknya

tidak menggunakan kekuatan militer


16/20

Persoalan yang terjadi pada masa

Reformasi

Rekontruksi persepsi dan mekanisme demokrasi dalam tataran

elite, belum berjalan secara proposional. (Mau menang

sendiri)

Banyak konflik yang menggancam keutuhan NKRI, ancaman-

ancaman terjadi di berbagai tempat seperti Aceh, Maluku

dan Papua.

Realisasi supremasi hukum nampak tidak berjalan.

Terkesan berjalan sendiri, misalnya pemberhentian beberapa

menteri dalam kabinetnya tanpa alasan yang jelas.


17/20

Alternatif penyelesaian masalah

pemerintahan reformasi

Menata ulang kehidupan bangsa ke dalam format yang lebih

baik.

Gagasan pemberdaya masyarakat sangat diharapkan.

Jangan menyalah-gunakan hak azasi manusia , supremasi

hukum serta demokratisasi dalam kehidupan bangsa.

Forum demokrasi yang diorbitkan tidak hanya menerima atau

diisi dengan tataran elite pusat atau pemerintahan, rakyat atau

warga Negara juga memiliki hak azasi untuk mengungkapkan

gagasan.


18/20

Kaji Banding Paradigma Hubungan Negara danWarga Negara dalam Pemerintahan Orde Baru dan

Reformasi

Persoalan inti dari masa pemerintahan Orde Baru dan

Reformasi terletak pada penggunaan teori yang sangatbertolak belakang dan jelas perbedaannya.

Teori Varian posisi warga Negara dan Negara

Teori varian fungsi norma, ideologii, nilai dan kultur dalam

kehidupan masyarakat dan Negara

Teori varian pandangan kedua teori terhadap Negara


19/20

Alternatif Penyelesaian Masalah

Kaji Banding Orde Baru - Reformasi

Menegakkan demokrasi dan menghargai Hak Azasi

Manusia sepenuhnya.

Dalam kedudukan posisi keduanya (warga Negara dan

Negara) haruslah setara sehingga keadilan dan

keberadaban dapat diwujudkan dengan baik.

Tidak ada pihak yang merasa tidak diperhatikan dalam

sebuah Negara tersebut


20/20

TERIMA KASIH

ATAS PERHATIANNYAKELOMPOK 3 – HUBUNGAN WARGA NEGARA DAN NEGARA

Documents

Hubungan Warga Negara Dengan Negara