BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam konteks Indonesia ini yang merupakan suatu Negara yang demokratis tentunya elemen masyarakat disini sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan warga negaranya juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap Negaranya. Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh masing-masing komponen tersebut. Dalam tulisan makalah ini akan mencoba menulis tentang hak dan kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing komponen tersebut. Apakan hak dan kewajiban Negara terhadap warga negaranya? Dan apa pula hak dan kewajiban warga Negara terhadap negaranya?

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubunganhubungan manusia dalam masyarakat, dan yang paling nampak adalah unsur-unsur dari Negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur Negara adalah rakyat, rakyat yang tinggal di suatu Negara tersebut merupakan penduduk dari Negara yang bersangkutan. Warga Negara adalah bagian dari penduduk suatu Negaranya. Tetapi seperti kita ketahui tidak sedikit pula yang bukan merupakan warga Negara bisa tinggal di suatu Negara lain yang bukan merupakan Negaranya. suatu Negara pasti mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang

kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat tentang siapa saja kah yang bisa dianggap sebagai warga Negara. Di Indonesia juga salah satu Negara yang mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan tersebut Ada sebagian masyarakat yang merasa dirinya tidak tersentuh oleh pemerintah. Dalam artian pemerintah tidak membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, tidak memperdulikan pendidikan dirinya dan keluraganya, tidak mengobati penyakit yang dideritanya dan lain sebagainya yang menggambarkan seakan-akan pemerintah tidak melihat penderitaan yang dirasakan mereka. Dengan demikian mereka menanyakan hak-hak mereka, akankah hak-hak mereka diabaikan begitu saja, atau jangan-jangan hal semacam itu memang bukan hak mereka? kalau memang bantuan

1|Page

pemerintah kepada mereka itu adalah hak yang harus diterima mereka mengapa bantuan itu belum juga datang? Selain mereka yang merasa hak-haknya sebagai warga negara belum didapat, ada juga orangorang yang benar-benar hak mereka sebagai warga negara telah didapat, akan tetapi mereka tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka tidak mau membela negaranya diakala hakhak negeri ini dirampas oleh negara sebrang, mereka tidak mau tahu dikala hak paten seni-seni kebudayaan Indonesia dibajak dan diakui oleh negara lain, dan bahkan mereka mengambil dan mencuri hak-hak rakyat jelata demi kepentingan perutnya sendiri. Sungguh masih banyak sekali fenoma-fenoma yang menimpa negeri ini. akankan ini terjadi karena kekurang pahaman masyarakat tentang Hak dan Kewajibannya sebagai warga negara? Atau mereka paham tentang itu, akan tetapi karena memang hawa nafsu telah menguasai akal pikirannya sehingga tertutup kebaikan di dalam jiwanya. Maka dari itu dalam makalah ini akan coba dijelaskan secara rinci. B. Rumusan Masalah Rumusan masalah dari makalah ini: a. Bagaimana pengaplikasian hak-hak warga Negara? b. Bagaimana peran pemerintah untuk menjamin hak warga negaranya? c. Pahamkan warga Negara akan haknya? C. Tujuan Penulisan 1.3.1 Tujuan Umum Agar semua warga Negara Indonesia mengetahui haknya sebagai warga Negara untuk melakukan sesuatu dalam proses berbangsa dan bernegara di Indonesia. 1.3.2 Tujuan Khusus Agar semua warga Negara Indonesia mengetahui batas kewenangannya, dan bertindak sesuai norma, nilai serta peraturan. Atau mematuhi segala peraturan yang berlaku yang ada dinegara Indonesia dimana pun kita berada. D. Manfaat Penulisan Hak merupakan kewenangan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Oleh karena itu, semua warga Negara Indonesia harus mengetahui dan mengaplikasikannya dilingkungan masyarakat. Agar semua warga Negara menggunakan haknya dengan baik dan benar. Dan menjadikan warga Negara yang damai aman, tentram dan sejahtera. E. Ruang Lingkup2|Page

Pada makalah ini membahas tentang Hak warga Negara serata mengapa pentingnya hak warga Negara di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penulisan 1.4 Manfaat Penulisan 1.5 Ruang Lingkup 1.6 Sistematika Penulisan BAB II Teori BAB III Pembahasan 1.1 Hak Warga Negara Indonesia 3.2 Mengapa pentingnya hak warga Negara BAB IV Penutup 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran

3|Page

BAB II LANDASAN TEORI Hak Warga Negara Menurut Prof. Dr. Notonagoro : Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya..

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup4|Page

setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hak dan kewajiban yg harus dilakukan kita sebagai Warga Negara, kita harus mengetahui lebih dahulu pengertian kewarganegaraan dan juga siapa saja yang termasuk sebagai Warga Negara itu sendiri. Pertama-tama Kewarganegaraan (citizenship) dapat di artikan keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu: a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis dan b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materiil

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas berdasar kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawina,Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas Ius Soli dan asas Ius Sanguinis.

Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada aspek perkawinan mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride bahkan multipatride. Hal ini dikarenakan perbedaan asas kewarganegaraan yg digunakan negara. Warga Negara Indonesia.

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang- undang (pasal 26 UUD 1945). Undang-undang yang mengatur tentang warga negara

5|Page

adalah UU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. UU ini sebagai pengganti atas UU No 62 th 1958 Sebelumnya, Pembagian penduduk Indonesia berdasar Indishe Staatregeling 1927 pasal 163 , (warisan Belanda) yaitu; 1.Golongan Eropa, 2.Golongan Timur Asing, 3.Golongan Bumiputra atau Pribumi

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA : 1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara padaumumnya berupa peranan (role). 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Contoh Hak Warga Negara Indonesia : Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2). Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.(pasal 28A). Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1). Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2). Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1). Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas6|Page

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1). Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu : 1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Maka dari itu setiap yang menjadi Warga Negara Indonesia harus menaati dan menjunjung tinggi hak dan kewajibannya di Negara ini agar setiap kemajuan yang dialami oleh bangsa ini dikarenakan setiap Warga Negaranya selalu menghormati dan menghargai hak dan kewajibannya masing-masing.

7|Page

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. Adapun Prof. Dr. Notonagoro mendefinisikannya sebagai berikut: Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

B. Hak Dan Kewajiban Warga Negara : 1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role). 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 31 UUD 1945.

C. Hubungan warga Negara dengan Negara Wujud hubungan anatara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa peranan(role). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Bebarapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut : a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. b. Hak membela negara c. Hak berpendapat d. Hak kemerdekaan memeluk agama e. Hak mendapatkan pengajaran f. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia g. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial

8|Page

h. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah : a. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan b. Kewajiban membela negara c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara. Selain itu ditentuakan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, anatara lain sebagai berikut: Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah Hak negara untuk dibela Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan rakyat Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adil Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat Kewajiban negara memberi jaminan sosial Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah

Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam UUD 1945 mencakup berbagai bidang . Bidang bidang ini antara lain, Bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.

D. Pandangan Idiologis Antara Hak Dan Kewajiban Idiologi Negara RI Berdasarkan pertanyaan diatas tentu sebuah hak dan kewajiban warga negara tidak lepas dari idiologi yang dianut oleh sistem kenegaraan. Landasan utama bangsa indonesia adalah Pancasila. Tentu saja Pancasila sebagai landasan warga negara Indonesia dalam bertingkah laku, termsuk segala mekanisme pemerintahan pemerintahan.

9|Page

Pancasila, menurut Soekarno (2006) sebagai penggali dijelaskan bahwa Pancasila telah mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak terlepas pada revolusi melawan imperialisme di bumi nusantara untuk menyatakan kemerdekaan, Pancasila sebagai filsafat cita-cita dan harapan segenap bagsa Indonesia. Bahkan pada sila ke tiga disebutkan Persatuan Indonesia . Hal inilah yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat bersatu dari beragam suku bangsa yang berbeda. Perbedaan itu lenyap ketika mereka menyadari arti persamaan sebagai bangsa Indonesia. Terlebih semangat persatuan bangsa Indonesia telah dikumandangkangkan pada sumpah pemuda. Para pemuda bersumpah berbangsa satu, bertanah air satu dan menjunjung bahasa persatuan. Bukti-bukti yang telah diuraikan ini menunjukan negara Indonesia didirikan atas pondasi persatuan. Negara yang terdiri dari beragam identitas mampu disatukan atas nama persatruan. Dengan demikian bersarkan teori yang dinyatakan Geovanni Gentle (Syahrian:2003) bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara nasionalis.

E. Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia Kedudukan warga Negara Indonesia itu tercermin dengan adanya hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara. Hak dan kewajiban warga Negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang memberikan keleluasaan kepada orang untuk melaksanakannya. Sebaliknya, yang dimaksud kepentingan adalah tuntunan orang atau kelompok yang diharapkan dipenuhi, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hak warga Negara Indonesia sebagaimana dalam UUD 1945, antara lain sebagai berikut. a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, Tiap-tiap warga Negara Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. b. Hak membela Negara. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara .10 | P a g e

c. Hak berpendapat. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. d. Hak kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Ayat (1) : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa ini berarti bahwa bangsa inonesia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. e. Hak dan kewajiban dalam membela Negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. f. Hak untuk mendapatkan pengajaran. Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Ayat (1) : Menerangkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat (2) : Dijelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UUD 1945. g. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 UUD 1945 ayat (1) berbunyi, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. h. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945 (1) (2) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

11 | P a g e

(4)

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. i. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Pasal 34 UUD 1945 ayat (1) berbunyi, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara . Disamping adanya hak dan kewajiban warga Negara terhadap Negara. Perlu dikemukakan pula dikemukakan pula adanya hak dan kewajiban Negara terhadap warganya. Hak warga Negara merupakan kewajiban Negara, sedangkan kewajiban warga Negara merupakan hak Negara terhadap warganya. Hal ini merupakan hubungan secara timbal balik. Disamping adanya hak dan kewajiban warga Negara, UUD 1945 mencantumkan pula adanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia perlu dibedakan dengan hak warga Negara. Hak warga Negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi Negara. Munculnya hak ini adalah karena ketentuan hukum atau undang-undang sehingga berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga Negara. Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia berbeda dengan hak warga Negara Malaysia karena ketentuan undang-undangnya pun berbeda. Hak asasi manusia umumnya merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar yang melekat dengan keberadaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh Negara, tetapi justru harus dijamin keberadaannya oleh Negara. Hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia di Indonesia tertuang dalam pasal 28 A sampaii J UUD 1945 perubahan kedua. Hak asasi manusia bersifat universal. Hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi sekaligus juga merupakan hak warga Negara.

12 | P a g e

Hak asasi manusia juga merupakan hak warga Negara dalam UUD 1945 itu meliputi sebagai berikut: Pasal 28 A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak menentukan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyrakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28 D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28 E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

13 | P a g e

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, menoglah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain. Pasal 28 H (1) Setiap orang berhak hidup sejatera lahir dan batin. Bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

14 | P a g e

Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nuarani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak ditutut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Kewajiban dasar manusia yang tercantum dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut: Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsan, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebsannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

F. Hak dan Kewajiban Warga Negara di Berbagai Bidang Rumusan mengenai hak dan kewajiban warga Negara dalam UUD 1945 merupakan rumusan yang singkat dan hanya garis besar saja. Hal ini dikarenakan UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara yang hanya berisi aturan-aturan dasar penyelenggaraan bernegara termasuk aturan dasar mengenai hak dan kewajiban warga Negara. Uraian lengkap mengenai hak dan kewajiban warga Negara selanjutnya tertuang dalam berbagai peraturan perundnag-undang di bawah undang-undang.

15 | P a g e

Namun, berdasar ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga Negara dalam UUD 1945 tersebut maka kita dapat mengklasifikasikan hak dan kewajiban warga Negara dalam berbagai bidang. 1. Hak dan Kewajiban di Bidang Hukum dan Pemerintahan Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam hukum dan pemerintahan tertuang dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum dan

pemerintahan di Indonesia. Misalnya, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas. Contoh hak dan kewajiban di bidang hukum dan pemerintahan adalah Hak untuk didampingi pembela dalam pemeriksaan di pengadilan Hak untuk mengajukan banding, kasasi dan grasi Hak untuk mendapatkan informasi dari pemerintah dan Kewajiban menaati hukum.

2. Hak dan kewajiban di bidang politik Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam politik, tertuang dalam peraturan perundang-undangan di bidang politk di Indonesia. Misalnya, Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum. Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers Undang-undang No. 31 tahun 2002 tentang partai politik Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang pemelihan presiden dan wakil presiden Contoh hak dan kewajiban di bidang politik adalah Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu Hak menyatakan pendapat Hak mendirikan organisasi kemsyarakatan atau partai politik

16 | P a g e

Hak ikutt berorganisasi Kewajiban mendaftarkan organisasi atau partai politik yang didirikan Kewajiban menaati aturan main dalam menyatakan pendapat.

G. Hak dan Kewajiban di Bidang Sosial Budaya Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam sosial budaya tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang masalah sosial dan kebudayaan. Misalnya, 1) Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2) Undang-undang No 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial 3) Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Contoh hak dan kewajiban di bidang sosial budaya adalah 1) Hak mendapatkan pendidikan gratis yang disediakan pemerintah 2) Hak mencantumkan gelar pendidikan sesuai yang didapatkan 3) Hak mendapatkan jaminan sosial bagi para joompo (manula) 4) Hak beribadah sesuai dengan agamanya 5) Hak mendapatkan kartu berobat secara gratis bagi rakyat miskin 6) Wajib mengikuti pendidikan dasar

H. Hak dan Kewajiban di Bidang Ekonomi Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam bidang ekonomi tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi di Indonesia. Misalnya, 1) Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 2) Undang-undang No 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan 3) Undang-undang No 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik Negara 4) Peraturan perundang-undangan tentang upah minimum regional (UMR) Contoh hak dan kewajiban di bidang ekonomi adalah 1) Hak mendapatkan gaji/upah yang sesuai dengan stnadar hidup minimum17 | P a g e

2) Hak mendapatkan cuti 3) Hak menciptakan atau memiliki usaha/pekerjaan 4) Kewajiban bekerja di perusahaan sesuai dengan jadwal 5) Kewajiban membayar pajak

Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam hal pertahanan keamanan tertuang dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan kemanan di Indonesia. Misalnya, 1) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian 2) Undang-undang No 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara 3) Undang-undang No 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia

Contoh hak dan kewajiban di bidang pertahanan adalah 1) Hak menjadi anggota TNI 2) Hak menjadi sukarelawan di daerah konflik atau bencana 3) Hak ikut pendidikan bela Negara 4) Kewajiban mengikuti pendidikan kemiliteran 5) Wajib militer

I. Hak Dan Kewajiban Dalam Bidang Politik Hak dan kewajiban dalam bidang politik diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28. Pasal 27 (1) berbunyi, segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini memuat dua hak warga Negara yaitu, hak sama dalam hukum dan pemerintahan. a. Hak Sama dalam Hukum Setiap warga Negara tanpa kecuali bila melakukan pelanggaran terhadap norma hukum harus ditindak dan dalam proses peradilan berhak untuk mendapatkan pembelaan. Selain itu, setiapa warga Negara tidak bias langsung dinyatakan bersalah sebelum melalui proses hukum di peradilan.

18 | P a g e

b. Hak Sama dalam Pemerintahan Setiap warga Negara tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan. Artinya, setiap warga Negara dapat menduduki jabatan-jabatan apa saja dalam pemerintahan, apabila ia memenuhi syarat. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi,kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagainya diatur dengan undangundang. Pasal ini menjamin mengemukakan pendapat, baik dengan lisan maupun tulisan. Kebebasan mengemukan pendapat di muka umum dijamin dengan undangundang, yaitu UU No.9 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

J. Hak Dan Kewajiban Dalam Bidang Pertahanan Dan Keamanan Hak dan kewajiban di bidang pertahanan dan keamanan di atur dalam UUD 1945 hasil amandemen, yaitu Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1), (2). Pasal 27 Ayat (3) berbunyi, Setiap warga negar berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Pasal 30 Ayat (1) berbunyi, Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Pasal 30 Ayat (2) berbunyi Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kedaulatan utama, dan rakyat ebagaikekuasaan pendukung. Warga masyarakat melaksanakan amanat pasal ini dengan pengertian, pertahanan dan keamanan Negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Peran serta anggota masyarakat dapat dilakukan dalam menciptakan suasana aman di lingkungan masing-masing, tidak membuat kegaduhan dan keonaran yang mengganggu lingkungan.

K. Hak Dan KewajibanWarga Negara Dalam Upaya Bela Negara Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Selanjutnya dalam UU RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanaan Negara, dalam Pasal 9 Ayat (1) disebutkan, Setiap19 | P a g e

warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara. Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa setiap warga Negara mempunyai kewajiban bela Negara sebagai wujud cinta tanah air. Dijelaskan pula dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2002 bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan dan Batang Tumbuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut a. Kemerdekanan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan da perikeadilan. b. Pemerintahahn Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. c. Hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan Negara d. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

20 | P a g e

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kedua harus menyatu, maksudnya dikala hak-hak kita sebagai warga negara telah didapatkan, maka kita juga harus menenuaikan kewajiban kita kepada negara seperti: membela negara, ikut andil dalam mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif yang bisa memajukan bangsa ini. Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan 2 kriterium, yaitu: 1. Kriterium kelahiran. Berdasarkan kriterium ini, masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu: a) Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula Ius Sanguinis. b) Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau Ius Soli.

2. Naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganeraan negara lain.

Hak-Hak kita warga negara sebagai anggota masyarakat telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar sebagai berikut:

Pasal 27 (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupannya yang layak bagi kemanusiaan.21 | P a g e

Pasal 30 (1) : Tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Pasal 31 (1) : Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Di samping adanya pasal-pasal yang menyebutkan tentang hak-hak warga negara, di Undang-Undang Dasar juga terdapat di dalamnya tentang kewajiban-kewajiban kita warga negara sebagai anggota masyarkat, adapun bunyinya sebagai berikut:.

Pasal 27 (1) : Segala Warga negara.....wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 30 (1) : Tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

B. SARAN Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebagai Anggota Masyarakat ini, semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hak-hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya, jika hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera.

22 | P a g e

DAFTAR PUSTAKA

http://bestcampdeade.blogspot.com/2011/02/tugas-makalah-hak-dan-kewajiban-warga.html http://jatiseputro.blogspot.com/2010/03/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html

23 | P a g e