HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN PRA … · Kegiatan Prioritas Indikator Target 2011 2012 1. Pengembangan dan fasilitasi ekonomi lokal, kesehatan dan pendidikan di daerah tertinggal •Rata-rata

HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN PRA-MUSRENBANGNAS TAHUN 2011

PRIORITAS NASIONAL 10BIDANG DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN

PASCA-KONFLIK

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Konsolidasi Pra-Musrenbangnas RKP Tahun 2012

Jakarta, 27 April 2011

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

http://korem172.files.wordpress.com/2010/05/mengajar-1.jpg

2

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN

PERBATASAN RPJMN 2010-2014

BUKU 1

Prioritas Nasional

BUKU 2

Prioritas Bidang

11 Prioritas Nasional:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan

Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, &

Pasca-konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi

Teknologi

Prioritas Lainnya :

1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2. Bidang Perekonomian

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat

11 Bidang :

1. Kebijakan pengarusutamaan dan lintas

bidang

2. Pembangunan sosial budaya dan

kehidupan beragama

3. Ekonomi

4. Ilmu pengetahuan dan teknologi

5. Sarana dan prasarana

6. Politik

Prioritas sub bidang : pelembagaan

demokrasi (membahas tentang konflik)

7. Pertahanan dan keamanan

8. Hukum dan aparatur

9. Wilayah dan tata ruang

Prioritas bidang :

- Pembangunan Daerah Tertinggal

- Pembangunan Kawasan Perbatasan

7. Sumber daya alam dan lingkungan hidup

8. Sistem pendukung manajemen

pembangunan nasional

RPJMN 2010-2014

3

Kebijakan:

Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidanginfrastruktur dan pendukung kesejahteraan

lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan didaerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011

Kerjasama internasional:

Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka

pengamanan wilayah dan sumber dayakelautan

Keutuhan wilayah:

Penyelesaian pemetaan wilayahperbatasan RI dengan Malaysia, Papua

Nugini, Timor Leste, dan Filipina dimulaipada 2010

Daerah tertinggal:

Pengentasan daerah tertinggal disedikitnya 50 kabupaten paling lambat

2014

PRIORITAS NASIONAL 10

4

Tema Prioritas

Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar

serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik

PRIORITAS NASIONAL 10

DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK

5

DAERAH PERBATASAN :“Pengoptimalkan dan mengkonsolidasikan kontribusi seluruh stakeholder dalam upaya penegasan kedaulatan wilayah NKRI dan inisiasi pemutusan keterisolasian masyarakat terhadap akses pelayanan ekonomi dan sosial dasar di 39 kecamatan

perbatasan prioritas”

DAERAH TERTINGGAL :“Peningkatan sinergisitas antar sektor pembangunan dan antar

pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal”

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK

5

Kegiatan Prioritas IndikatorTarget

2011 2012

1. Pengembangan dan fasilitasi ekonomi lokal, kesehatan danpendidikan di daerah tertinggal

• Rata-rata PDRB Perkapita Non Migas• Rata-rata persentase penduduk miskin • AHH di daerah tertinggal• AKB di daerah tertinggal• Angka Melek Huruf usia 15-24 tahun • Rata-rata lama sekolah usia di atas 15• APS usia 7-12 tahun• APS usia 13-15 tahun

Rp. 9,8 juta17,6%67,8%26,498,37,4

97,691,6

Rp. 10,4 juta16,5%68%24

98,77,5

98,295,8

2. Penetapan Batas Wilayah Negara danfasilitasi pembangunankawasan perbatasan

• Jumlah segmen batas darat dan laut yang mengalami kemajuan signifikan dalam halpenetapan dan penegasan batas

• Jumlah Lokasi Kecamatan Prioritas yang meningkatkualitas sarana dan prasarana penunjang Pos LintasBatas (PLB)

• Jumlah Kecamatan Prioritas yang meningkatkualitas dan pelayanan sarana dan prasaranapelayanan sosial dasar

2 segmen

25 lokasi

20 lokasi

2 segmen

33 lokasi

39 lokasi

3. Pembangunan permukimantransmigrasi

• Jumlah Transmigrasi Baru di Daerah tertinggal• Jumlah Transmigran Baru di Perbatasan• Pemberdayaan Permukiman Transmigrasi di daerah

tertinggal• Pemberdayaan Permukiman Transmigrasi di

perbatasan

4.320 KK2.880 KK

37.576 KK147 lokasi10.710 KK20 lokasi

4.320 KK2.880 KK

37.576 KK147 lokasi10.710 KK20 lokasi 6

TARGET RKP 2012 PRIORITAS NASIONAL 10

DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK

Kondisi Eksisting dan Sasaran (target) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sejalan dengan RPJMN 2010-2014, adalah sebagai berikut:

No INDIKATOR SATUAN 2008

SASARAN (TARGET)

RKP

(2012)

RPJMN

(2014)

1 Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Non

Migas di daerah tertinggal % 5,85 6,8 7,1

2 Rata-rata Persentase Penduduk miskin

di daerah tertinggal % 22,0 16,6 14,2

3 Rata-rata IPM 67,7 69,9 72,2

KONDISI EKSISTING DAN TARGET RPJMN 2010-2014

7

8

RANGKUMAN HASIL KESEPAKATAN

PEMBAHASAN TRILATERAL DESK

PRA-MUSRENBANGNAS RKP 2012

9

17 KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL 10 YANG PALING BANYAK DIUSULKAN

OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI UPPD

K/L Kegiatan Jumlah Usulan

Kementerian Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 11

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 9

Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) 8

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur TransportasiDaerah Tertinggal 8

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan7

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan7

Kementerian Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) 7

Kementerian Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) 7


Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas6


Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur KesehatanDaerah Tertinggal 6

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur PendidikanDaerah Tertinggal 6

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Produksi Daerah Tertinggal6

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur EkonomiDaerah Tertinggal 5

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah danKoperasi Daerah Tertinggal 5


Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan4


Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal 4

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Tertinggal 4

(catatan : nomenklatur kegiatan sudah disesuaikan dengan kegiatan prioritas nasional

10 pada Buku I RKP 2010

NO K/L

SUMATERA

JUMLAH INDIKATOR

KEGIATAN YG DIUSULKAN DI

F1

JUMLAH INDIKATOR

KEGIATAN YANG

DISEPAKATI DI F1

JUMLAH DANA YANG

DISULKAN DI F1 (Rp juta)

JUMLAH DANA YANG DISEPAKATI DI

F1

1 KPDT 27 Indikator/ 22 Kegiatan Tdk ada keg diF1 yg diakomodir

krn KPDT tdk memiliki

Dekon/TP di PN 10,tp jmlh F2 yg

disepakati adlh 25 keg

212.754 Tdk ada jmlh dana di F1 yg diakomodir krn

KPDT tdk memiliki Dekon/TP di PN 10 tp

jmlh dana di F2 yg disepakati sebesar

953,9

2 BNPP (F2) 0 1 kegiatan / 1 indikator 0 4,400

3 Kementerian Agama 10 Rp. 20,2 M

4 Kementerian Pendidikan 20 Rp. 15,7 M

5 Kementerian Kesehatan 79 Indikator/ 79 Kegiatan - 2.633.528, 89 -

6 Kementerian perhubungan

7 Kementerian KKP - -

8 Kementerian Kominfo Sumatera : 4 dari 4, 100% Sesuai dengan Renja

9 Kementerian Nakertrans

a. Program Pembangunan Kawasan

Transmigrasi (P2KT)

8 lokasi dan 925 KK dari 7 lokasi

dan 1025 KK (90,24 %)

55,48 M* dari 61,48 M (90,24 %)

b. Program Pengembangan

Masyarakat dan Kawasan

Transmigrasi (P2MKT)

39 lokasi dan 7621 KK dari 39

lokasi dan 7621 KK (100 %)

50,744 M dari 50, 744 M (100 %)

10 Bakosurtanal Tidak ada yang disepakati,

Bakorsurtanal belum punya

dekon /tp

Tidak ada yang disepakati, Bakorsurtanal

belum punya dekon /tp

11 Kemenhan Tidak ada yang disepakati,

Kemenhan belum punya dekon

/tp

Tidak ada yang disepakati, Kemenhan


12 BPN Tidak ada yang disepakati, BPN


Tidak ada yang disepakati, BPN belum

punya dekon /tp

13 BPPT

14 Kemenlu

15 Kementerian Sosial - -

16 Kementerian Dalam Negeri 4 Indikator/10 Kegiatan 16.485

HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN TRILATERAL DESK

Catatan: “Jumlah usulan kegiatan” merupakan akumulasi dari kegiatan seluruhprovinsi yang dibahas dalam Trilateral Desk

WILAYAH SUMATERA

10

NO K/L

KALIMANTAN

JUMLAH INDIKATOR


F1

JUMLAH INDIKATOR

KEGIATAN YANG

DISEPAKATI DI F1

JUMLAH DANA YANG

DISULKAN DI F1 (Rp juta)


F1

1 KPDT

23 kegiatan / 29 indikator

Tdk ada keg diF1 yg diakomodir


Dekon/TP di PN 10,tp jmlh F2

yg disepakati adlh 20 keg 819,925.00

Tdk ada jmlh dana di F1 yg diakomodir krn



483,5

2 BNPP (F2) 9 kegiatan /10 indikator 9 kegiatan / 10 indikator 26,784.67 18,750.00


4 Kementerian Pendidikan 8 Rp. 5,3 M

5 Kementerian Kesehatan - -

6 Kementerian perhubungan

7 Kementerian KKP 3 kegiatan / 3 indikator - 590 -

8 Kementerian Kominfo Kalimantan : 6 dari 6, 100% Sesuai dengan Renja



Transmigrasi (P2KT)


dan 900 KK (94,44 %)

55,731 M* dari 59,009 M (94,44 %)






35,262 M dari 35,262 M (100 %)



dekon /tp



11 Kemenhan Tidak ada pembahasan Tidak ada pembahasan




punya dekon /tp

13 BPPT … Indikator/ … Kegiatan

14 Kemenlu 1 kegiatan / 1 indikator 1,100.00

15 Kementerian Sosial 2 kegiatan / 3 indikator - 88,446 -

HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN TRILATERAL DESKWILAYAH KALIMANTAN

11

NO K/L

SULAWESI

JUMLAH INDIKATOR


UPPD

JUMLAH INDIKATOR

KEGIATAN YANG

DISEPAKATI DI F1

JUMLAH DANA YANG

DISULKAN UPPD (Rp juta)


F1

1 KPDT 19 Indikator/ 26 Kegiatan Tdk ada keg diF1 yg diakomodir




190,175 59.045,8

2 BNPP (F2) 4 kegiatan / 8 indikator 4 kegiatan /8 indikator* 12,037 2,250


4 Kementerian Pendidikan 2 Kegiatan/ 3 Indikator 12 31,874 Rp. 8,9 M

5 Kementerian Kesehatan - -

6 Kementerian perhubungan 2 Indikator/ 41Kegiatan 35,800

7 Kementerian KKP - -

8 Kementerian Kominfo Sulawesi : 2 dari 2, 100% Sesuai dengan Renja



Transmigrasi (P2KT)


lokasi dan 2525 KK (90,09 %)

125,318 M* dari 139,089 M (90,09 %)






94,03 M dari 94, 03 M (100 %)



dekon /tp



11 Kemenhan Tidak ada pembahasan Tidak ada pembahasan




punya dekon /tp

13 BPPT … Indikator/ … Kegiatan

14 Kemenlu … Indikator/ … Kegiatan

15 Kementerian Sosial 4 Indikator/ 8 kegiatan - 13.041.06 -

HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN TRILATERAL DESKWILAYAH SULAWESI

12

NO K/L

JAWA-BALI

JUMLAH INDIKATOR


UPPD

JUMLAH INDIKATOR

KEGIATAN YANG

DISEPAKATI DI F1

JUMLAH DANA YANG

DISULKAN UPPD (Rp juta)


F1

1 KPDT 10 Kegiatan/ 13 Indikator Tdk ada keg diF1 yg diakomodir




1.190.179.9 3.113.1

2 BNPP (F2) 0 0 0 0

3 Kementerian Agama 0 7 0 Rp. 21,1 M

4 Kementerian Pendidikan 0 14 0 Rp. 7,5 M

5 Kementerian Kesehatan 12 Kegiatan/ 12 Indikator - 137282.7 -

6 Kementerian perhubungan 4 Kegiatan/ 14 Indikator 88385.15

7 Kementerian KKP 24 Kegiatan/ 32 Indikator - 1233376.8 -

8 Kementerian Kominfo 1 Kegiatan/ 1 Indikator Jawa – Bali : 1 dari 1, 100% 20 Sesuai dengan Renja

9 Kementerian Nakertrans 7 Kegiatan/ 27 Indikator 126500


Transmigrasi (P2KT)

- -




- -

10 Bakosurtanal 0 Tidak ada yang disepakati,


dekon /tp



11 Kemenhan 0 Tidak ada pembahasan Tidak ada pembahasan

12 BPN 0 Tidak ada yang disepakati, BPN



punya dekon /tp

13 BPPT 0

14 Kemenlu 0

15 Kementerian Sosial 1 Kegiatan/ 2 Indikator 4650

HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN TRILATERAL DESKWILAYAH JAWA-BALI

13

NO K/L

KEPULAUAN TIMUR

JUMLAH INDIKATOR

KEGIATAN YG

DIUSULKAN DI UPPD

JUMLAH INDIKATOR KEGIATAN

YANG DISEPAKATI DI F1

JUMLAH DANA YANG

DISULKAN UPPD (Rp

juta)


F1

1 KPDT 24 Indikator/ 23 Kegiatan Tdk ada keg diF1 yg diakomodir krn

KPDT tdk memiliki Dekon/TP di PN

10,tp jmlh F2 yg disepakati adlh 19

keg

1.026.400 Tdk ada jmlh dana di F1 yg diakomodir krn



24.720

2 BNPP (F2) 24 kegiatan / 40 indikator 24 kegiatan / 40 indikator * 189,653.50 13,400.00

3 Kementerian Agama - 6 - Rp. 10 M

4 Kementerian Pendidikan - 12 - Rp. 7,7 M

5 Kementerian Kesehatan 4 Indikator/ 4 Kegiatan 900

6 Kementerian perhubungan - -

7 Kementerian KKP 9 Indikator/ 9 Kegiatan - 16.115 -

8 Kementerian Kominfo - Maluku, Nusa Tenggara, Papua dan

Papua Barat : 3 dari 3, 100%

- Sesuai dengan Renja

9 Kementerian Nakertrans - -


Transmigrasi (P2KT)


dan 2050 KK (97,56 %)

118,655 M* dari 121, 622 M (97,56 %)

b. Program Pengembangan Masyarakat

dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT)


dan 5094 KK (100 %)

76,41 M dari 76,41 M (100 %)

10 Bakosurtanal 2 Indikator/ 2 Kegiatan Tidak ada yang disepakati,

Bakorsurtanal belum punya dekon /tp

3.100 Tidak ada yang disepakati, Bakorsurtanal


11 Kemenhan Tidak ada yang disepakati, Kemenhan


Tidak ada yang disepakati, Kemenhan


12 BPN - Tidak ada yang disepakati, BPN belum

punya dekon /tp

- Tidak ada yang disepakati, BPN belum

punya dekon /tp

13 BPPT - -

14 Kemenlu - -

15 Kementerian Sosial 12 Indikator/ 6 Kegiatan - 1.430.715 -

16 Kementerian Dalam Negeri 3 Indikator/ 2 Kegiatan 3.400

HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN TRILATERAL DESKWILAYAH KEPULAUAN TIMUR

14

15

POKOK-POKOK SUBSTANSI

PEMBAHASAN TRILATERAL DESK

PRA-MUSRENBANGNAS RKP 2012

NO K/L HAL-HAL POKOK KESEPAKATAN

1 KPDT Hal yang disepakati:

1. Sejalan dengan PP 19 Tahun 2010 mengenai penguatan peran pemerintah provinsi, KPDT memiliki kegiatan dekonsentrasi dalam rangka koordinasi, monitoring danevaluasi kegiatan pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi

2. Pada tahun 2012, KPDT memiliki kegiatan TP yang terdiri dari kegiatan Bedah Desadan Pengembangan Produk Unggulan kabupaten yang merupakan instrumen utamaKPDT dalam rangka pembangunan daerah tertinggal secara terpadu

3. Sejalan dengan tupoksinya, KPDT akan fokus melakukan koordinasi,penyusunankebijakan dan fasilitasi pembangunan daerah tertinggal. Dalam rangka mendorongpembangunan di daerah tertinggal, KPDT melakukan kegiatan stimulan melauimekanisme bantuan sosial

4. KPDT telah melakukan MoU dengan 6 K/L dan 7 provinsi dalam rangkapengembangan komoditas unggulan rumput laut

5. KPDT akan melakukan koordinasi dengan BUMN, pihak swasta dan pemerintahdaerah dalam rangka mengoptimalkan dana CSR untuk mendukung pembangunandaerah tertinggal.

6. KPDT akan melakukan koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka mengatasiketerisolasian wilayah di kawasan perbatasan, khususnya yang berada di kawasanlindung

POKOK-POKOK SUBSTANSI PEMBAHASAN TRILATERAL DESK…(1)

16

17


2 BNPP Hal-hal yang disepakati:

1. Dana TP BNPP Tahun 2012 disepakati difokuskan pada penyediaan sarana prasarana batasnegara yang terdiri dari : (a) Alat Komunikasi Radio, (b) GPS, (c) Kendaraan Operasional,dan (d) Genset; dan pembangunan Pos Lintas Batas (PLB). Sedangkan dana dekonsentrasidisepakati difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pembinaan, koordinasi perencanaan danpelaksanaan; fasilitasi; monitoring, evaluasi, dan pelaporan; pengumpulan data daninformasi; serta workshop dan bintek di 12 Provinsi perbatasan.

2. Berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan 2011-2014, daerah agar memperhatikan lokasi prioritas (kecamatan) yang tersebar di 39kecamatan pada 24 kabupaten/kota pada tahun 2012.

3. Penanganan lokasi prioritas akan ditangani secara sinergis oleh seluruh stakeholderdibawah koordinasi BNPP sesuai dengan rencana aksi pengelolaan batas wilayah dankawasan perbatasan tahun 2012.

4. Pemerintah provinsi dan kabupaten yang belum membentuk Badan Pengelola PerbatasanDaerah segera membentuk badan yang dimaksud atau menunjuk satuan kerja yang diberikewenangan secara khusus untuk mengelola perbatasan negara.



3 Kementerian Kesehatan

Hal yang disepakati:

1. Kegiatan dan indikator yang dicantumkan pada F1 telah mengacu pada kegiatan dalam

Rancangan RKP 2012 dan sejalan dengan pencapaian prioritas nasional

2. Daerah sepakat akan mengalokasikan dana APBD untuk kegiatan prioritas nasional.

Besaran APBD yang dialokasikan bervariasi sesuai dengan kemampuan daerah

3. Jumlah dana dekon yang disepakati sesuai dengan exercise pada Renja K/L

4. Usulan dana TP khususnya untuk Program Upaya Kesehatan (RS) belum dibahas

karena masih dibahas di Kementerian Kesehatan

5. Jumlah dana TP untuk BOK dan Bansos untuk Jamkesmas disepakati sesuai dengan

exercise pada Renja K/L

4 Kementerian Pendidikan

Hal-hal yang disepakati:

1.Disepakat kegiatan dekonsentrasi untuk penyediaan tunjangan khusus guru di sekolah

terpencil, daerah kepulauan, dan perbatasan.

2.Tunjangan khusus dialokasikan oleh direktorat terkait melalui Kegiatan Penyediaan dan

Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, disamping tunjangan untuk

guru lainnya (tunjangan profesi tahun pertama setelah kelulusan dan tunjangan fungsional

non-PNS).

3.Dalam rangka memastikan ketersediaan berbagai tunjangan untuk guru, termasuk

tunjangan khusus, diharapkan adanya sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah.


18

19


5 Kementerian Agama


Tunjangan khusus sudah dialokasikan untuk guru-guru di madrasah terpencil, daerah

perbatasan, dan kepulauan.

Catatan:

Kementerian Agama perlu merinci alokasi tunjangan khusus untuk guru PNS per provinsi.

6 Kementerian Perhubungan

Hal-hal yang dibahas:

Penambahan layanan perintis laut di Provinsi Maluku melalui pendanaan new initiatives

7 Kementerian KKP


Pada tahun 2012, disepakati bahwa KKP akan melakukan kegiatan identifikasi dan

pemetaan

potensi di pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil di 60 pulau melalui dana

dekonsentrasi


POKOK-POKOK SUBSTANSI PEMBAHASAN TRILATERAL DESK…(3)NO K/L HAL-HAL POKOK KESEPAKATAN

8 Kementerian Kominfo 1. Sepakat bahwa Kemenkominfo untuk tahun 2012 tidak mempunyai dana Dekon/TP,

maka dana yang disepakati disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) Kemenkominfo

2. Kemenkominfo mempunyai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di daerah.

•Desa Berdering

•Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

•Mobile – PLIK (M-PLIK)

3. Pemerintah Provinsi diharapkan berperan dalam :

•Menyampaikan usulan distribusi unit M-PLIK ke kab/kota sesuai kebutuhan

•Menyusun rencana pemanfaatan unit M-PLIK (jadwal, konten informasi, dll)

4. Koordinasi mengenai penentuan wilayah, pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi

kegiatan Desa Dering, PLIK, dan M-PLIK akan dilakukan antara Kemenkominfo,

Pemerintah daerah, dan penyedia jasa terkait.

5. Kemenkominfo mempunyai kegiatan bimbingan teknis dan diklat, seperti bimbingan

teknis untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), E-Government, diklat TIK, dll.

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pusat, namun daerah dapat menyampaikan

usulan kepada Kemkominfo apabila daerah memerlukan bimbingan teknis/diklat

termaksud.

6. Pemerintah daerah juga dapat mengusulkan kepada Kemenkominfo untuk memperoleh

beasiswa S2/S3 untuk SDM bidang komunikasi dan informatika, sesuai dengan

persyaratan yang ditentukan Kemenkominfo.

7. Sesuai PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

bahwa mengenai perumusan kebijakan di bidang penataan, penetapan, operasi, sarana

frekuensi radio dan orbit satelit serta pelaksanaan penugasan kepada unit pelaksana20

POKOK-POKOK SUBSTANSI PEMBAHASAN TRILATERAL DESK…(3)NO K/L HAL-HAL POKOK KESEPAKATAN


Hal yang disepakati:

1. Kementerian Nakertrans mengusulkan relokasi penduduk korban Bencana Merapi, Bencana Sumbar, Bencana Wasior,

dan pembangunan Waduk Jati Gede di Jawa Barat ke daerah-daerah transmigrasi. Perkiraan target adalah 3000KK.

Usulan akan disampaikan dalam new initiative batch ke-2.

2. Untuk relokasi penduduk akan diarahkan kawasan transmigrasi di :

a. Sumatera Barat (Kab.50 kota dan Kab. Sijunjung untuk relokasi bencana Gempa Padang )

b. Jambi (Kab. Muara Jambi, relokasi penduduk akibat pembangunan waduk Jati Gede, Jawa Barat)

c. Kalimantan Timur (Kab. Nunukan, relokasi penduduk akibat bencana Merapi dan pembangunan waduk Jati

Gede)

d. Kalimantan Barat (Kab, Kubu Raya dan Kab. Ketapang, relokasi penduduk akibat bencana Merapi dan

pembangunan waduk Jati Gede)

e. Kalimantan Tengah (Kab. Gunung Mas, relokasi penduduk akibat bencana Merapi dan pembangunan waduk

Jati Gede dan bencana gempa Padang)

3. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyerahkan data-data pendukung ketransmigrasian paling lambat awal Mei

2011 agar dapat ditindaklanjuti Kementerian Nakertrans dalam penyempurnaan Renja K/L dan pengusulan new

initiative.

4. Pemerintah Daerah diharapkan dapat segera menyelesaikan permasalahan ketransmigrasian, khususnya legalitas

lahan (penyelesaian HPL dan konflik dengan warga setempat) dan SDM.

Hal yang tidak disepakati:

Usulan daerah pada lokasi-lokasi bermasalah, tidak dapat diakomodasi pada tahun 2012, antara lain:

a. Aceh (belum ada Surat Terima Penempatan oleh Gubernur)

b. Sumatera Utara, Kab. Tapanuli Utara (klaim masyarakat setempat atas lokasi transmigrasi)

c. Riau, Kab. Bengkalis (belum ada SK pencadangan lahan)

d. Kalimatan Barat, Kab. Kapuas Hulu (Rencana tata ruang kawasan tidak jelas)

e. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, Papua (masalah status lahan yang belum

jelas, peruntukan yang masih berstatus hutan).

21


10 Bakosurtanal Hal yang disepakati:

Pada tahun 2012, Bakosurtanal akan melakukan kegiatan

sosialisasi Peta Wilayah dan verifikasi batas wilayah, serta pelatihan

dan Bimbingan Teknis Penegasan Batas Wilayah dengan prioritas

utama untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat,

dan NTT, dan prioritas selanjutnya untuk wilayah Sulawesi,

Kalimantan, Jawa, dan Sumatera.

11 BPN Kegiatan prioritas Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait PN 10

tidak dituang dalam kesepakatan F1 dan F2 karena tidak ada dana

dekonsentrasi ataupun dana tugas pembantuan (TP). Namun

demikian, hal-hal yang dibahas pada trilateral desk lebih bersifat

konsultasi dan informasi mengenai kegiatan BPN yang terdapat di

masing-masing provinsi.

12 Kemlu 1. Kemlu tidak memiliki alokasi dana dekonsentrasi untuk

Pemerintah daerah

2. Kemlu melalui perwakilan RI di luar negeri dapat memberikan

dukungan pelaksanaan sosialisasi dan promosi pelaksanaan

kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Pemda


22


13 Kemenhan K/L Mitra Direktorat Pertahanan dan Keamanan (Dithankam) tidak

memiliki alokasi pendanaan Dekon/TP, sehingga pembahasan dengan

daerah tidak dituangkan ke dalam form persandingan F1.

Pembahasan pra musrenbang yang telah dilakukan oleh Dithankam

terkait dengan Prioritas Nasional 10: Daerah tertinggal, terdepan, terluar,

dan pasca konflik melibatkan Propinsi NTT dan Kepulauan Riau.

1.Kemenhan akan menindaklanjuti usulan NTT Membutuhkan dukungan

pembentukan Polres dan Kodim pada 5 kabupaten baru hasil

pemekaran. Lima kabupaten tersebut adalah:

•Untuk mengantisipasi Kab. Nagekeo;

•Kab. Sumba Barat Daya;

•Kab. Sumba Tengah;

•Kab. Sabu Raijua;

•Kab. Manggari Timur.

Dari 5 kabupaten tersebut, Kab. Sabu Raijua berada pada pulau

terluar sehingga pemenuhan pembentukan Polres, Kodim dan Pos

Perbatasan pada kabupaten tersebut dinilai prioritas.

2.terjadi pencurian pasir pada wilayah pantai pulau baitu dan pantai

nongsa melalui pembangunan pengamanan pantai. Disarankan agar

Propinsi Kepri mengirimkan surat kepada Kemenkopolhukkam terkait

kebutuhan pembangunan wilayah pantai tersebut, surat tersebut

ditembuskan kepada Kemhan, Kemen PU, Bappenas, dan Kemdagri.


23


14 Kementerian Sosial 1. Sejalan dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program

Pembangunan yang Berkeadilan, Pemerintah memfokuskan pada

Program Keadilan bagi Kelompok Miskin dan Terpinggirkan melalui

Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui

peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pemberian jaminan

hidup, pembangunan permukiman, dan infrastruktur sosial ekonomi.

2. Sesuai dengan PP 19 Tahun 2010 mengenai penguatan peran

pemerintah provinsi, di tahun 2012 Kementerian Sosial memiliki

kegiatan dekonsentrasi dalam rangka pemberdayaan KAT yang

dilaksanakan di 15 (lima belas) Provinsi yaitu: Aceh, Bengkulu,

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Sumatera

Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku

Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi

Selatan, dan Banten.

3. Pada tahun 2012, Kementerian Sosial memiliki kegiatan Tugas

Pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah berupa

penyediaan permukiman dan infrastruktur dan pemberian jaminan

hidup yang merupakan instrumen utama Kementerian Sosial dalam

rangka pemberdayaan KAT di 17 (tujuh belas) Provinsi yaitu: Aceh,

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku

Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat,

dan Banten


24

25

PENUTUP

26

TANGGAPAN UMUM TERHADAP USULAN PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (UPPD)

1. Secara umum, Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) telah sesuai dengankegiatan Prioritas Nasional 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan PascaKonflik.

2. Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) dinilai belum seutuhnyamencerminkan kebutuhan daerah. Sebagai contoh : Terdapat Provinsi yangmemiliki daerah tertinggal tetapi tidak menyampaikan usulan kegiatan (F3-UPPD)kepada KPDT, begitu pula Provinsi yang memiliki kawasan perbatasan tidakmenyampaikan usulan kegiatan (F3-UPPD) kepada BNPP.

3. Dalam aplikasi Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) belummengidentifikasikan jenis kegiatan K/L yang termasuk Dekonsentrasi atau TP,sehingga usulan daerah banyak yang tidak sinkron dengan K/L. Aplikasi UPPD kedepan disempurnakan dengan memberi batasan mana kegiatan Dekonsentrasidan mana kegiatan TP dengan berdasarkan masukan dari K/L terkait.

4. Dalam aplikasi Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) masih ditemukanadanya kesalahan penempatan kegiatan Prioritas Nasional yang tidak sesuaidengan RKP Buku 1 Prioritas Nasional 10

5. Diharapkan dalam aplikasi Renja K/L juga mengakomodir mekanisme kegiatandiluar Dekonsentrasi dan TP, contohnya Bantuan Sosial dan kegiatan Pusat didaerah, sehingga pembahasan program dan kegiatan di daerah dapat lebihterintegrasi.

27

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL KESEPAKATAN TRILATERAL DESK PRA-MUSRENBANGNAS PRIORITAS 10

1. KPDT diharapkan dapat mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkaitdalam mendukung pembangunan daerah tertinggal dengan mengacu padaStrategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANASPPDT) 2010-2014

2. Sejalan dengan target RPJMN 2010-2014, yaitu sedikitnya 50 kabupatendaerah tertinggal terlepas dari ketertinggalannya pada tahun 2014, KPDTdiharapkan dapat mensosialisasikan target 70 kabupaten yang merupakanprioritas penanganan daerah tertinggal kepada Kementerian/Lembaga terkaitagar menjadi mainstream bersama dalam pengentasan ketertinggalan.

3. BNPP diharapkan dapat merumuskan mekanisme koordinasi lintas sektordengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara danKawasan Perbatasan

4. Lokasi prioritas di 39 kecamatan (Lokpri) pada 24 kabupaten/kotaperbatasan agar menjadi mainstream bersama Kementerian/Lembaga danPemerintah Daerah dalam penanganan perbatasan pada tahun 2012.

5. Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah diharapkan dapatmengalokasikan mengondisikan agar pembangunan daerah tertingal dankawasan perbatasan sejalan dengan rencana Percepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI/master plan ekonomi).

28

TERIMA KASIH

LAMPIRAN DAFTAR KABUPATEN PERBATASAN DAN TERTINGGAL

29

Provinsi Kabupaten

Kecamatan

Lokasi Prioritas I

(2012)

Lokasi Prioritas II

(2013)

Lokasi

Prioritas III

(2014)

NAD Kota Sabang Sukakarya -

SUMUT Serdang Bedagai - Tanjung Beringin -

RIAU

Rokan Hilir Pasirlimau Kapuas Sinaboi -

Bengkalis

- Bukit Batu -

- Bantan -

- Rupat Utara -

Indragiri Hilir

- Enok -

- Gaung -

- Kateman -

Kep. Meranti- Merbau -

- Rangsang -

Kota Dumai - Dumai -

KEPRI

Natuna

Bunguran Timur SerasanBunguran

Barat

- - Midai

- - Pulau Laut

- - Subi

Kep. Anambas - Jemaja -

Kota Batam- Belakang Padang Batam

- - Bulang

Bintan

- - Bintan Timur

- - Bintan Utara

- - Tambelan

- - Teluk Bintan

Karimun

- - Kundur

- - Meral

- - Moro

SULUT

Kepulauan

SangiheTabukan Utara Tahuna -

Kepulauan TalaudMelonguane Nanusa -

Miangas - -

MALUKU

MBD PP. Wetar -

PP.

Terselatan

(Kisar)

MTB Tanimbar Selatan - -

Kep. Aru - Pulau-pulau Aru (Warabal)

MALUKU UTARA Morotai Morotai Selatan - -

PAPUA BARAT Raja Ampat - - Kep. Ayau

TOTAL 39 32 40

Provinsi Kabupaten

Kecamatan

Lokasi Prioritas I

(2012)

Lokasi Prioritas II

(2013)

Lokasi Prioritas III

(2014)

NTT

Kupang Amfoang Timur Kefamenanu Nalbenu

TTU

Insana Utara - Miaomaffo Barat

Bikomi Utara - Bikomi Tengah

Bikomi Nalulat - Mutis

- - Musi

Belu .

Kobalima Timur Atambua Lamaknen

Lamaknen Selatan - Lasiolat

Tasifeto Timur - Raihat

- - Tasifeto Barat

- - Nanaet Dubesi

- - Malaka Barat

Rote Ndao Rote Barat Daya -

Alor Kalabahi - -

KALBAR

Sambas Paloh Sajingan Besar -

Bengkayang Jagoi Babang Siding -

Sanggau Entikong Sekayam -

Sintang Ketungau Hulu - Ketungau Tengah

Kapuas Hulu

Badau Puring Kencana Batang Lupar

- - Embaloh Hulu

- - Puttussibau Utara

- - Puttussibau Selatan

KALTIM

Kutai Barat - Long Apari -

- Long Pahangai -

Malinau

Kayan Hulu Pujungan Kayan Hilir

- - Bahau Hulu

- - Kayan Selatan

Nunukan

Sebatik barat Krayan Selatan -

Krayan Lumbis Sebuku

Sebatik* - -

PAPUA

Merauke

Eligobel - Muting

Sota - Ulilin

Merauke - Noukenjeri

BovendigulMindiptana Tanah Merah Jair

Waropko - -

Peg. Bintang

Batom - Oksibil

Iwur - -

Kiwirok - -

Keerom

Arso - -

Web - -

Senggi - -

Waris - -

Kota Jayapura Muara Tami Jayapura Utara -

Supiori - Supiori Barat -

DAFTAR LOKASI PRIORITAS PERBATASAN YANG MENJADI FOKUS PENANGANAN TAHUN 2012-2014

30

31

NO PROVINSI DAERAH NO PROVINSI DAERAH

1 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat 31 Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ilir

2 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Besar 32 Sumatera Selatan Kab. Banyuasin

3 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Selatan 33 Sumatera Selatan Kab. Ogan Ilir

4 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Singkil 34 Sumatera Selatan Kab. OKU Selatan

5 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Timur 35 Sumatera Selatan Kab. Empat Lawang

6 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Simeulue 36 Bangka Belitung Kab. Bangka Selatan

7 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Nagan Raya 37 Bengkulu Kab. Kaur

8 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Jaya 38 Bengkulu Kab. Seluma

9 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Daya 39 Bengkulu Kab. Mukomuko

10 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Gayo Lues 40 Bengkulu Kab. Lebong

11 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Bener Meriah 41 Bengkulu Kab. Kepahiang

12 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Pidie Jaya 42 Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah

13 Sumatera Utara Kab. Nias 43 Lampung Kab. Lampung Barat

14 Sumatera Utara Kab. Tapanuli Tengah 44 Lampung Kab. Lampung Utara

15 Sumatera Utara Kab. Pakpak Bharat 45 Lampung Kab. Way Kanan

16 Sumatera Utara Kab. Nias Selatan 46 Lampung Kab. Pesawaran

17 Sumatera Utara Kab. Nias Barat 47 Jawa Barat Kab. Garut

18 Sumatera Utara Kab. Nias Utara 48 Jawa Barat Kab. Sukabumi

19 Sumatera Barat Kab. Kepulauan Mentawai 49 Banten Kab. Lebak

20 Sumatera Barat Kab. Padang Pariaman 50 Banten Kab. Pandeglang

21 Sumatera Barat Kab. Pesisir Selatan 51 Jawa Timur Kab. Bangkalan

22 Sumatera Barat Kab. Sawahlunto Sijunjung 52 Jawa Timur Kab. Bondowoso

23 Sumatera Barat Kab. Solok 53 Jawa Timur Kab. Pamekasan

24 Sumatera Barat Kab. Pasaman Barat 54 Jawa Timur Kab. Sampang

25 Sumatera Barat Kab. Dharmasraya 55 Jawa Timur Kab. Situbondo

26 Sumatera Barat Kab. Solok Selatan 56 Kalimantan Barat Kab. Bengkayang

27 Kepulauan Riau Kab. Natuna 57 Kalimantan Barat Kab. Landak

28 Kepulauan Riau Kab. Anambas 58 Kalimantan Barat Kab. Kapuas Hulu

29 Sumatera Selatan Kab. Lahat 59 Kalimantan Barat Kab. Ketapang

30 Sumatera Selatan Kab. Musi Rawas 60 Kalimantan Barat Kab. Sambas

DAFTAR 183 KABUPATEN TERTINGGAL

31

32


61 Kalimantan Barat Kab. Sanggau 91 Sulawesi Selatan Kab. Toraja Utara

62 Kalimantan Barat Kab. Sintang 92 Sulawesi Barat Kab. Majene

63 Kalimantan Barat Kab. Sekadau 93 Sulawesi Barat Kab. Mamuju

64 Kalimantan Barat Kab. Melawi 94 Sulawesi Barat Kab. Polewali Mandar

65 Kalimantan Barat Kab. Kayong Utara 95 Sulawesi Barat Kab. Mamasa

66 Kalimantan Tengah Kab. Seruyan 96 Sulawesi Barat Kab. Mamuju Utara

67 Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 97 Sulawesi Tenggara Kab. Buton

68 Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Utara 98 Sulawesi Tenggara Kab. Konawe

69 Kalimantan Timur Kab. Kutai Barat 99 Sulawesi Tenggara Kab. Muna

70 Kalimantan Timur Kab. Malinau 100 Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Selatan

71 Kalimantan Timur Kab. Nunukan 101 Sulawesi Tenggara Kab. Bombana

72 Sulawesi Utara Kab. Sangihe 102 Sulawesi Tenggara Kab. Wakatobi

73 Sulawesi Utara Kab. Kepulauan Talaud 103 Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Utara

74 Sulawesi Utara Kab. Kep. Siau Tagulandang

Biaro 104 Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Utara

75 Gorontalo Kab. Boalemo 105 Sulawesi Tenggara Kab. Buton Utara

76 Gorontalo Kab. Pohuwato 106 Nusa Tenggara Barat Kab. Bima

77 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara 107 Nusa Tenggara Barat Kab. Dompu

78 Sulawesi Tengah Kab. Banggai 108 Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat

79 Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kepulauan 109 Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Tengah

80 Sulawesi Tengah Kab. Buol 110 Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Timur

81 Sulawesi Tengah Kab. Toli-Toli 111 Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa

82 Sulawesi Tengah Kab. Donggala 112 Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa Barat

83 Sulawesi Tengah Kab. Morowali 113 Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Utara

84 Sulawesi Tengah Kab. Poso 114 Nusa Tenggara Timur Kab. Alor

85 Sulawesi Tengah Kab. Parigi Moutong 115 Nusa Tenggara Timur Kab. Belu

86 Sulawesi Tengah Kab. Tojo Una Una 116 Nusa Tenggara Timur Kab. Ende

87 Sulawesi Tengah Kab. Sigi 117 Nusa Tenggara Timur Kab. Flores Timur

88 Sulawesi Selatan Kab. Jeneponto 118 Nusa Tenggara Timur Kab. Kupang

89 Sulawesi Selatan Kab. Pangkajene Kepulauan 119 Nusa Tenggara Timur Kab. Lembata

90 Sulawesi Selatan Kab. Selayar 120 Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai


32

33


121 Nusa Tenggara Timur Kab. Ngada 153 Papua Kab. Nabire

122 Nusa Tenggara Timur Kab. Sikka 154 Papua Kab. Paniai

123 Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Barat 155 Papua Kab. Puncak Jaya

124 Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Timur 156 Papua Kab. Yapen Waropen

125 Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Selatan 157 Papua Kab. Sarmi

126 Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara 158 Papua Kab. Keerom

127 Nusa Tenggara Timur Kab. Rote Ndao 159 Papua Kab. Yahukimo

128 Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai Barat 160 Papua Kab. Pegunungan Bintang

129 Nusa Tenggara Timur Kab. Nagekeo 161 Papua Kab. Tolikara

130 Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Barat Daya 162 Papua Kab. Boven Digoel

131 Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Tengah 163 Papua Kab. Mappi

132 Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai Timur 164 Papua Kab. Asmat

133 Nusa Tenggara Timur Kab. Sabu Raijua 165 Papua Kab. Waropen

134 Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat 166 Papua Kab. Supiori

135 Maluku Kab. Maluku Tengah 167 Papua Kab. Mamberamo Raya

136 Maluku Kab. Pulau Buru 168 Papua Kab. Mamberamo Tengah

137 Maluku Kab. Seram Bagian Barat 169 Papua Kab. Yalimo

138 Maluku Kab. Seram Bagian Timur 170 Papua Kab. Lanny Jaya

139 Maluku Kab. Kepulauan Aru 171 Papua Kab. Nduga

140 Maluku Kab. Maluku Barat Daya 172 Papua Kab. Intan Jaya

141 Maluku Kab. Buru Selatan 173 Papua Kab. Deiyai

142 Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah 174 Papua Kab. Dogiyai

143 Maluku Utara Kab. Halmahera Barat 175 Papua Kab. Puncak

144 Maluku Utara Kab. Halmahera Timur 176 Papua Barat Kab. Sorong

145 Maluku Utara Kab. Kepulauan Sula 177 Papua Barat Kab. Sorong Selatan

146 Maluku Utara Kab. Halmahera Selatan 178 Papua Barat Kab. Raja Ampat

147 Maluku Utara Kab. Halmahera Utara 179 Papua Barat Kab. Teluk Bintuni

148 Maluku Utara Kab. Morotai 180 Papua Barat Kab. Teluk Wondama

149 Papua Kab. Biak Numfor 181 Papua Barat Kab. Maybrat

150 Papua Kab. Jayawijaya 182 Papua Barat Kab. Tambrau

151 Papua Kab. Merauke 183 Papua Barat Kab. Kaimana

152 Papua Kab. Mimika


33

Documents

HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN PRA … · Kegiatan Prioritas Indikator Target 2011 2012 1. Pengembangan dan fasilitasi ekonomi lokal, kesehatan dan pendidikan di daerah tertinggal •Rata-rata