Embed Size (px)
Citation preview
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data dan Informasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor,
Tangerang, dan Bekasi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor
a. Struktur organisasi
Struktur organisasi dan hubungan kerja satuan kerja perangkat daerah Pemerintah
Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar 4. Dari garis organisasi pada Gambar
4 dapat dilihat bahwa Bupati adalah pemegang tertinggi pemerintahan Kabupaten
Bogor. Pada izin usaha industri, Bupati mengeluarkan undang-undang terkait izin
usaha industri dalam peraturan daerah nomor 26 tahun 2008. Selain Bupati
kelurahan dan kecamatan juga mempunyai pengaruh pada izin usaha industri
yakni, mengeluarkan surat keterangan domisili usaha dari yang diketahui oleh
kecamatan. Berdasarkan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bogor termasuk kedalam lembaga teknis. Sedangkan struktur
organisasi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bogor dapat dilihat pada
Gambar 5.
Gambar 4 Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
26
Gambar 5 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bogor
b. Jenis Pelayanan Perizinan
Jenis pelayanan perizinan yang dilayani di Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT) Kabupaten Bogor, yakni izin terkait:
1. Tata Ruang & Bangunan, terdiri atas: izin lokasi, izin mendirikan
bangunan gedung (IMBG), izin rumija (Rumah Milik Jalan), dan izin
peruntukan penggunaan tanah (IPPT).
2. Ketentraman & Ketertiban, terdiri atas izin gangguan (HO).
3. Lingkungan Hidup, terdiri atas izin pembuangan limbah, dan izin
pengeboran air bawah tanah.
4. Usaha, Perindustrian, dan Perdagangan, terdiri atas: izin usaha
perdagangan, izin usaha peternakan, izin usaha perikanan, izin
perluasan industri, izin usaha industri, tanda daftar industri, tanda
daftar perusahaan, tanda daftar gudang, izin tempat usaha, dan izin
usaha rumah potong hewan.
5. Konstruksi, terdiri atas izin usaha jasa konstruksi.
6. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri atas izin mempekerjakan tenaga asing
(IMTA).
27
7. Izin Lain, terdiri atas izin kepariwisataan, izin penyelenggaraan
reklame, serta izin salon tipe c dan d.
Setiap layanan perizinan mempunyai persyaratan dan Standard Operating
Procedure (SOP) yang berbeda-beda yang diatur dalam peraturan daerah
Kabupaten Bogor.
c. Mekanisme Pelayanan Perizinan Usaha Industri
Alur mekanisme pelayanan perizinan usaha industri di Kabupaten Bogor
dapat dilihat pada Lampiran 2a. Informasi tentang mekanisme perizinan usaha
industri di Kabupaten Bogor dapat diakses melalui website http://bpt.bogorkab.org/.
Saat ini tahapan perkembangan e-Government pada perizinan usaha industri di
Kabupaten Bogor berada pada tahap presence, yang hanya memiliki website berupa
informasi.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang
a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi dan hubungan kerja satuan kerja perangkat daerah
Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6 Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
Dari garis organisasi pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa Bupati sebagai
pemegang tertinggi pemerintahan Kabupaten Tangerang. Pada izin usaha industri,
Bupati mengeluarkan undang-undang terkait dalam Peraturan Bupati. Tugas
28
pokok dan fungsi (tupoksi) pelayanan perizinan kabupaten Tangerang dapat
dilihat pada peraturan Bupati nomor 32 tahun 2010. Berdasarkan struktur
organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang termasuk ke
dalam lembaga teknis. Kelurahan dan kecamatan juga mempunyai pengaruh pada
izin usaha industri. Kelurahan mengeluarkan Surat Keterangan Domisili Usaha
dari yang diketahui oleh kecamatan. Sedangkan struktur organisasi Badan
Pelayanan Perizinan Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang (Perbup, 2010)
Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 7, Bidang Pelayanan Perizinan II
merupakan bidang yang mempunyai wewenang dalam bidang pelayanan perizinan
usaha industri. Bidang Pelayanan II mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan dan penelitian bahan pengajuan berkas perizinan bidang perekonomian,
yang salah satunya adalah izin usaha industri.
b. Jenis Layanan Perizinan
Jenis pelayanan perizinan yang dilayani di Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT) Kabupaten Tangerang, yakni izin terkait:
1. Tata Ruang dan Bangunan, terdiri atas izin mendirikan bangunan (IMB),
izin Lokasi (IL), dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR).
2. Ketentraman & Ketertiban, terdiri atas izin gangguan (HO)
29
3. Lingkungan Hidup, terdiri atas izin pembuangan limbah cair (IPCL), izin
pengeboran, izin pengambilan air (SIPA), izin pengusaha pengeboran air
tanah, izin penurapan mata air, izin instalasi bor, izin galian, dan izin juru
bor.
4. Usaha, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas izin reklame, izin usaha
industri (IUI), izin usaha perdagangan (IUP), izin gudang (IG), izin usaha
waralaba, surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan
(SIPI), surat izin kapal penangkap ikan (SIKPI), dan izin usaha
peternakan.
5. Konstruksi, terdiri atas izin usaha jasa kontruksi (IUJK).
6. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri atas izin operasional PJTKI, penerbitan
izin LPTKS lingkup Kabupaten, dan perpanjangan IMTA.
7. Izin lain, terdiri atas izin penyelenggaraan parkir, izin usaha dibidang
pelayanan pemakaman dan penguburan, izin penyelenggaraan kursus dan
kelembagaan.
Setiap layanan perizinan tersebut mempunyai persyaratan dan Standard Operating
Procedure (SOP) yang berbeda-beda, yang diatur dalam peraturan Bupati tahun
2010.
c. Mekanisme proses pelayanan perizinan
Alur mekanisme pelayanan izin usaha industri dapat dilihat pada Lampiran 2b.
Saat ini sistem pada pelayan perizinan terpadu (SIPINTER) di Kabupaten
Tangerang kondisi yang ada semuanya bersifat client-server dan beroperasi hanya
di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tangerang.
Sistem informasi (SIPINTER) yang ada saat ini sudah mampu menangani
sebagian dari proses pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT) Kabupaten Tangerang seperti proses entry data untuk
pendaftaran, pindah kepemilikan, pindah tempat, pindah bidang usaha. Aplikasi
SIPINTER digunakan oleh bagian-bagian tertentu di Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT) Kabupaten Tangerang. Dimana prosesnya diawali oleh
pendaftaran sampai dengan keluarnya Dokumen. Pada bagian Pendaftaran
merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan pintu gerbang
pemasukan data yang akan di olah dalam SIPINTER ini. Alamat website Badan
30
pelayanan perizinan Kabupaten Tangerang dapat diakses melalui www.bp2t.com.
Pendaftaran perizinan usaha industri dapat dilakukan dengan melalui website
tersebut secara online atau langsung ditunjukkan pada kantor Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tangerang. Saat ini tahapan perkembangan
e-Government pada perizinan usaha industri di Kabupaten Tangerang berada pada
tahap presence, yang hanya memiliki website berupa informasi.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi
a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi dan hubungan kerja satuan kerja perangkat daerah
Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Gambar 8 dibawah ini:
Gambar 8 Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
Dari garis organisasi pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa Bupati adalah
pemegang tertinggi pemerintahan Kabupaten Bekasi. Pada izin usaha industri,
Bupati mengeluarkan undang-undang terkait dalam keputusan dan peraturan
bupati. Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan perizinan terpadu
kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Keputusan Bupati Nomor 503 Tahun 2010.
Berdasarkan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bekasi termasuk kedalam lembaga teknis Kelurahan dan kecamatan juga
mempunyai pengaruh pada izin usaha industri. Kelurahan mengeluarkan surat
keterangan domisili Usaha dari yang diketahui oleh kecamatan. Sedangkan
31
struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bekasi dapat dilihat
pada Gambar 9.
Kepala BPPT
Bagian Tata
Usaha
Bidang
Pelayanan
Bidang
Pemrosesan
Bidang Data dan
Informasi
Sub Bagian
PerencanaanSub Bagian
Keuangan
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Tim Teknis
Jabatan
Fungsional
Tim Teknis Tim Teknis
Bidang Evaluasi
dan
Pengendalian
Tim Teknis
Gambar 9 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi
b. Jenis Layanan Perizinan
Jenis pelayanan perizinan yang dilayani di Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi, yakni izin terkait:
1. Tataruang dan Bangunan, terdiri atas izin lokasi, master plan/site plan,
dan izin peruntukan pengembangan tanah (IPPT).
2. Ketentraman dan Ketertiban, terdiri atas izin undang-undang
gangguan/HO.
3. Lingkungan Hidup, terdiri atas izin pembuangan limbah cair (IPLC).
4. Usaha, Perindustrian, dan Perdagangan, terdiri atas surat izin usaha
perdagangan (SIUP), surat izin usaha kepariwisataan (SIUK), izin usaha
perikanan, penerbitan tanda daftar industri (TDI) / izin usaha industri
(IUI), tanda daftar perusahaan (TDP), dan izin reklame.
5. Konstruksi, terdiri atas surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK).
6. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri atas izin mempekerjakan tenaga kerja
warga negara asing (IMTA).
7. Izin Lain terdiri atas, izin kerja malam wanita, izin praktek dokter hewan
klinik hewan, izin pendirian sekolah, surat pertimbangan pemanfaatan
lahan (SPPL), rekomendasi pemasangan lampu PJU, dan pemakaian
kekayaan daerah (fasos perumahan).
32
Setiap layanan perizinan mempunyai persyaratan dan Standard Operating
Procedure (SOP) yang berbeda-beda, yang diatur dalam keputusan Bupati
Kabupaten Bekasi nomor 503 tahun 2010.
c. Mekanisme Pelayanan Perizinan
Mekanisme pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten
Bekasi dapat dilihat dari Lampiran 2c. Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten
Bekasi mempunyai alamat website http://bppt-kabbekasi.com/. Saat ini website
belum dapat digunakan karena belum diresmikan. Saat ini tahapan perkembangan
e-Government pada perizinan usaha industri di Kabupaten Bekasi berada pada
tahap presence, yang hanya memiliki website berupa informasi.
Analisis Sistem Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi
Analisis sistem dilakukan dengan menggunakan metode WCA (Work
Centered Analysis). WCA terdiri atas enam elemen yaitu: (1) Konsumen, (2)
Produk, (3) Proses Bisnis, (4) Pelaku, (5) Informasi, dan (6) Teknologi. Analisis
dilakukan pada izin usaha industri di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi.
Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bogor
Sistem kerja pelayanan izin usaha industri pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar 10. Lama permohonan
pelayanan perizinan usaha industri pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten
Bogor sepuluh hari kerja seperti tercantum pada Standard Operation Procedure
(SOP) (Lampiran 2a).
a. Konsumen
Komponen konsumen merupakan pengguna sistem kerja eksisting pada
perizinan usaha industri (Lampiran 2a). Komponen internal terdiri atas,
petugas informasi, petugas pemrosesan, dan Kepala Badan. Sedangkan
komponen konsumen eksternal terdiri atas pemohon atau pelaku bisnis
yang akan mengajukan permohonan perizinan usaha industri. Pemohon
atau pelaku bisnis pada sistem kerja perizinan usaha industri merupakan
penerima dan pengguna output dari sistem kerja perizinan usaha industri.
33
b. Produk
Komponen Produk yang dihasilkan pada sistem kerja perizinan usaha
industri di Kabupaten Bogor terdiri atas, informasi pendaftaran, formulir
pendaftaran dan persyaratan (Lampiran 3a), resi penerimaan berkas,
udangan tim teknis, surat penolakan, surat rekomendasi, dan surat izin
usaha industri selanjutnya akan digunakan oleh konsumen.
c. Proses Bisnis
Komponen proses bisnis pada sistem kerja perizinan usaha industri di
Kabupaten Bogor terdiri atas, mengisi formulir pendaftaran, mengecek
kelengkapan berkas permohonan, validasi berkas permohonan, melakukan
verifikasi lapangan, melakukan pembahasan hasil kunjungan lapangan,
rekomendasi/penolakan, mengolah izin, pemeriksaan format izin,
penandatangan izin, pencatatan dan penomoran, pengarsipan,
menyerahkan surat izin. Proses bisnis tersebut merupakan kegiatan untuk
menghasilkan produk dengan menggunakan pelaku, informasi dan
teknologi.
d. Pelaku
Komponen pelaku pada sistem kerja eksisting perizinan usaha industri di
Kabupaten Bogor terdiri atas: petugas informasi, petugas pemrosesan, dan
Tim teknis/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Lampiran 2a).
Komponen pelaku tersebut digunakan pada proses bisnis sistem kerja
perizinan usaha industri untuk menghasilkan produk.
e. Informasi
Komponen informasi pada sistem kerja eksisting perizinan usaha industri
di Kabupaten Bogor terdiri atas: persyaratan pendaftaran, penerimaan
berkas pendaftaran, kelengkapan berkas pendaftaran, rekomendasi, dan
penyerahan surat izin.
f. Teknologi
Komponen teknologi pada sistem kerja eksisting perizinan usaha industri
di Kabupaten Bogor terdiri atas Microsoft Access. Komponen teknologi
tersebut digunakan pada proses bisnis sistem kerja perizinan usaha industri
untuk menghasilkan produk.
34
Gambar 10 Analisis Kondisi Eksisting Proses Bisnis Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bogor
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang
Sistem kerja pelayanan izin usaha industri pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Gambar 11. Lama permohonan
pelayanan perizinan usaha industri pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten
Tangerang sembilan hari kerja seperti tercantum pada Standard Operation
Procedure (SOP) (Lampiran 2b).
35
Gambar 11 Usulan Kondisi Eksisting Proses Bisnis Perizinan Usaha Industri Kabupaten Tangerang
a. Konsumen
Komponen konsumen merupakan pengguna sistem kerja pada perizinan
usaha industri. Komponen internal terdiri atas: petugas informasi dan
verifikasi, petugas penyerahan, Kepala bidang pelayanan II, dan Kepala
Badan. Sedangkan komponen konsumen eksternal terdiri atas pemohon
atau pelaku bisnis yang akan mengajukan permohonan perizinan usaha
industri. Pemohon atau pelaku bisnis pada sistem kerja perizinan usaha
industri merupakan penerima dan pengguna output dari sistem kerja
perizinan usaha industri.
Konsumen
Pemohon, Petugas
informasi dan verifikasi,
Petugas penyerahan,
Kepala bidang pelayanan
II, dan Kepala Badan
Produk
Informasi pendaftaran,
formulir pendaftaran dan
persyaratan, tanda
pendaftaran, surat izin usaha
industri
Proses Bisnis
- Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas
pendaftaran
- Menerima dan memeriksa berkas
- Memberikan tanda pendaftaran
- Melakukan telaah teknis/rekomendasi
- Mencetak surat izin
- Memberikan arahan/paraf
- Penandatanganan izin
- Penomoran
- Pengarsipan
- Menyerahkan surat izin usaha industri
Pelaku
Petugas pendaftaran,
petugas pengolahan
dan penerbitan,
sekretariat Tim
Teknis, Petugas
penomoran dan
pengarsipan
Informasi
Informasi administrasi dan
teknis, penerimaan berkas
pendaftaran, kelengkapan
berkas pendaftaran,
rekomendasi, dan
penyerahan surat izin
Teknologi
Sipinter (Sistem
pelayanan perizinan
terpadu) (Client
server)
36
b. Produk
Komponen produk yang dihasilkan pada sistem kerja perizinan usaha
industri di Kabupaten Tangerang terdiri atas: informasi pendaftaran,
formulir pendaftaran dan persyaratan (Lampiran 3b), tanda pendaftaran,
dan surat izin usaha industri. Produk pada sistem perizinan usaha industri
selanjutnya akan digunakan oleh konsumen.
c. Proses Bisnis
Komponen proses bisnis pada sistem kerja perizinan usaha industri di
Kabupaten Tangerang terdiri atas: mengisi formulir pendaftaran dan
melengkapi berkas pendaftaran, menerima dan memeriksa berkas,
memberikan tanda pendaftaran, melakukan telaah teknis/rekomendasi,
mencetak surat izin, memberikan arahan/paraf, penandatangan izin,
penomoran, pengarsipan, dan menyerahkan surat izin usaha industri yang
dapat dilihat pada Lampiran 2b. Proses bisnis tersebut merupakan kegiatan
untuk menghasilkan produk dengan menggunakan pelaku, informasi dan
teknologi.
d. Pelaku
Komponen pelaku pada sistem kerja perizinan usaha industri di Kabupaten
Tangerang terdiri atas: petugas pendaftaran, petugas pengolahan dan
penerbitan, sekretariat tim teknis, petugas penomoran dan pengarsipan.
Komponen pelaku tersebut digunakan pada proses bisnis sistem kerja
perizinan usaha industri untuk menghasilkan produk.
e. Informasi
Komponen informasi pada sistem kerja perizinan usaha industri di
Kabupaten Tangerang terdiri atas: informasi administrasi, dan teknis,
penerimaan berkas pendaftaran, kelengkapan berkas pendaftaran,
rekomendasi, dan penyerahan surat izin. Komponen informasi tersebut
digunakan pada proses bisnis sistem kerja perizinan usaha industri untuk
menghasilkan produk.
f. Teknologi
Komponen teknologi pada sistem kerja perizinan usaha industri di
Kabupaten Tangerang terdiri atas sistem pelayanan terpadu (SIPINTER)
37
yang berupa client server. Aplikasi SIPINTER digunakan oleh bagian-
bagian tertentu di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten
Tangerang. Dimana prosesnya diawali oleh pendaftaran sampai dengan
keluarnya Dokumen. Pada bagian Pendaftaran merupakan bagian yang
sangat penting karena merupakan pintu gerbang pemasukan data yang
akan diolah dalam SIPINTER. Beberapa proses yang dilakukan oleh
operator entry data, melibatkan langsung si pemohon yang dilayani dalam
sistem ini. Mulai dari proses penerimaan berkas pendaftaran, sebelum di
entry ke dalam sistem komputer, kemudian penerbitan Kartu Pendaftaran
yang diberikan, serta penerbitan dokumen yang diinginkan. Komponen
teknologi tersebut digunakan pada proses bisnis sistem kerja perizinan
usaha industri untuk menghasilkan produk.
Badan Pelayanan Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bekasi
Sistem kerja pelayanan izin usaha industri pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Gambar 12. Lama permohonan
pelayanan perizinan usaha industri pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten
Bekasi tujuh hari kerja (Kepbub, 2010).
Gambar 12 Analisis Kondisi Eksisting Proses Bisnis Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bekasi
38
a. Konsumen
Komponen konsumen merupakan pengguna sistem kerja eksisting pada
perizinan usaha industri. Komponen internal terdiri atas: petugas
informasi, petugas penyerahan, dan Kepala Badan. Sedangkan komponen
konsumen eksternal terdiri atas pemohon atau pelaku bisnis yang akan
mengajukan permohonan perizinan usaha industri. Pemohon atau pelaku
bisnis pada sistem kerja perizinan usaha industri merupakan penerima dan
pengguna output dari sistem kerja perizinan usaha industri.
b. Produk
Komponen Produk yang dihasilkan pada sistem kerja eksisting perizinan
usaha industri di Kabupaten Bekasi terdiri atas, informasi pendaftaran,
formulir pendaftaran dan persyaratan, tanda pendaftaran, dan surat izin
usaha industri. Produk pada sistem perizinan usaha industri selanjutnya
akan digunakan oleh konsumen.
c. Proses Bisnis
Komponen proses bisnis pada sistem kerja eksisting perizinan usaha
industri di Kabupaten Bekasi terdiri atas, mengisi formulir pendaftaran dan
melengkapi berkas pendaftaran, menerima dan memeriksa berkas
pendaftaran, pemeriksaan lapangan, membuat surat izin, membuat nota
dinas/penandatangan, penandatangan izin, dan menyerahkan surat izin.
Saat ini retribusi izin usaha industri tidak dipungut lagi biaya berdasarkan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Proses bisnis tersebut merupakan
kegiatan untuk menghasilkan produk dengan menggunakan pelaku,
informasi dan teknologi.
d. Pelaku
Komponen pelaku pada sistem kerja eksisting perizinan usaha industri di
Kabupaten Bekasi terdiri atas, petugas informasi, petugas pemrosesan, dan
tata usaha. Komponen pelaku tersebut digunakan pada proses bisnis sistem
kerja perizinan usaha industri untuk menghasilkan produk.
39
e. Informasi
Komponen informasi pada sistem kerja eksisting perizinan usaha industri
di Kabupaten Bekasi terdiri atas, informasi persyaratan, penerimaan berkas
pendaftaran, kelengkapan berkas, rekomendasi, dan penyerahan surat izin.
Komponen informasi tersebut digunakan pada proses bisnis sistem kerja
perizinan usaha industri untuk menghasilkan produk.
f. Teknologi
Komponen teknologi pada sistem kerja eksisting perizinan usaha industri
di Kabupaten Bekasi terdiri atas, Microsoft word dan Microsoft excel.
Komponen teknologi tersebut digunakan pada proses bisnis sistem kerja
perizinan usaha industri untuk menghasilkan produk.
Perbandingan komponen Work Centered Analysis (WCA)
Perbandingan antara komponen WCA pada Kabupaten Bogor, Tangerang,
dan Bekasi dapat dilihat pada Tabel 4. Dari perbandingan antara komponen work
centered analysis pada komponen teknologi, Kabupaten Tangerang memiliki
teknologi yang lebih baik dari pada Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Hal
ini dikarenakan sistem perizinan usaha industri Kabupaten Tangerang dapat
melayani mulai dari pendaftaran sampai pembuatan izin walaupun sistem yang
ada pada perizinan usaha industri Kabupaten Tangerang masih bersifat client
server, yang hanya dapat diakses pada lingkup Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Tangerang saja.
Tabel 4 Perbandingan Komponen Work Centered Analysis pada Sistem Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi
Komponen Kabupaten Bogor
Kabupaten Tangerang
Kabupaten Bekasi
Konsum
en
internal Pemohon Pemohon Pemohon Petugas Informasi Petugas Informasi dan
Verifikasi Petugas Informasi
Petugas Pemroses (Bagian Proses)
Petugas Penyerahan/Pengambilan Izin (SetBan)
Petugas Penyerahan/pengambilan izin (Bidang Pelayanan)
x Kabid Pelayanan II x
Eksternal Kepala Badan Kepala Badan Kepala Badan
40
Komponen Kabupaten Bogor
Kabupaten Tangerang
Kabupaten Bekasi
Produk Informasi Pendaftaran
Informasi Pendaftaran Informasi Pendaftaran
Formulir pendaftaran dan persyaratan
Formulir pendaftaran dan persyaratan
Formulir pendaftaran dan persyaratan
Resi Penerimaan Berkas
Tanda Pendaftaran Tanda Pendaftaran
Undangan Tim Teknis
x x
Surat Penolakan x x
Proses Bisnis Memberikan Informasi Persyaratan dan Pendaftaran; dan Pemberian Formulir Pendaftaran
Memberikan Informasi Administrasi dan Teknis; Menyerahkan Formulir Pendaftaran
Memberikan Informasi Persyaratan dan Pendaftaran; dan Pemberian Formulir Pendaftaran
Mengisi Formulir Pendaftaran dan Melengkapi Persyaratan
Mengisi Formulir Pendaftaran dan Melengkapi Persyaratan
Mengisi Formulir Pendaftaran dan Melengkapi Persyaratan
Mengecek Kelengkapan Berkas Permohonan
menerima dan memeriksa berkas
Menerima dan Memeriksa Berkas Pemohonan
Membuat Resi Penerimaan Berkas Permohonan
Memberikan tanda pendaftaran
x
Validasi Berkas Permohonan
x x
Membuat Undangan kepada Tim Teknis
x x
Melakukan Verifikasi ke Lapangan
Melakukan Telaah teknis/memberi rekomendasi
Pemeriksaan ke lapangan
Melakukan Pembahasan Hasil Kunjungan ke Lapangan
x x
Memberikan Rekomendasi/Penolakan
x x
Mengolah Izin Mencetak izin usaha industri
Membuat surat izin
x x Membuat nota dinas/penandatanganan izin
Pemeriksaan Format Izin
x x
x Memberikan arahan/petunjuk/ informasi/paraf
x
Penandatanganan Izin Penandatanganan izin Penandatanganan izin
41
Komponen Kabupaten Bogor
Kabupaten Tangerang
Kabupaten Bekasi
Proses Bisnis
Pengarsipan Pengarsipan x Menyerahkan Surat Izin Usaha Industri
Menyerahkan surat izin usaha industri
Menyerahkan surat izin usaha industri
Pelaku Petugas informasi Petugas pendaftaran Petugas Informasi (Bidang Data dan Informasi)
Petugas Pemroses (Bagian Proses)
Petugas pengolahan dan penerbitan
Petugas Pemrosesan (Bidang Pemrosesan dan Tim Teknis)
Tim Teknis (SKPD) Sekretariat Tim Teknis (SKPD)
Petugas Pemrosesan (Bidang Pemrosesan dan Tim Teknis)
x x Tata Usaha Petugas Pemroses (Bagian Proses)
Petugas Penomoran dan Pengarsipan
Petugas Pemrosesan (Bidang Pemrosesan dan Tim Teknis)
Informasi Persyaratan Pendaftaran (Permohonan)
Informasi Administrasi dan Teknis
Informasi Persyaratan
Penerimaan Berkas Pendaftaran
Penerimaan Berkas Pendaftaran
Penerimaan Berkas Pendaftaran
Kelengkapan Berkas Pendaftaran
Kelengkapan Berkas Pendaftaran
Kelengkapan Berkas Pendaftaran
Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Penyerahan Surat Izin Penyerahan Surat Izin Penyerahan Surat Izin
Teknologi Microsoft Office Access
x x
x Sipinter /Sistem pelayanan perizinan terpadu (client server)
x
x x Microsoft Office Excel
x x Microsoft Office Word
Formulasi Proses Bisnis Perizinan Usaha Industri
Berdasarkan Kepmenpan dan RB (2011) terkait reformasi birokrasi pada
proses bisnis maka formulasi proses bisnis pada penelitian ini dilakukan dengan
beberapa proses yang mengacu pada Tabel 4, antara lain:
a) Eliminasi, terdiri atas proses:
• Penghapusan formulir pendaftaran
Penghapusan Formulir pendaftaran menjadi pendaftaran online
dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi terkait penggunaan kertas,
dimana tujuan akhir e-Government adalah mewujudkan paperless.
• Penghapusan surat undangan kepada Tim Teknis
42
Penghapusan surat undangan dikarenakan adanya proses disposisi
online sehingga tidak perlu dibuatkan surat undangan. Pada proses
disposisi online tim teknis dapat melakukan pengecekan secara online
terkait data pemohon.
• Penghapusan nota dinas (Kabupaten Bekasi pada tata usaha)
Penghapusan nota dinas dikarenakan telah adanya proses disposisi
online sehingga tidak perlu dibuatkan nota dinas.
• Penghapusan pembahasan hasil kunjungan lapangan
Penghapusan pembahasan hasil kunjungan lapangan menjadi bagian
pada disposisi online yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
terkait penggunaan kertas, sehingga mengurangi biaya administrasi
yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan.
• Pemeriksaan format izin
Penghapusan pemeriksaan format izin dikarenakan pada proses
pendaftaran secara online telah dilakukan penomoran.
• Menghapuskan paraf
Penghapusan paraf dikarenakan petugas dapat melakukan disposisi
secara online sehingga tidak diperlukan pengesahan dengan
menggunakan paraf.
• Penghapusan pencatatan
Penghapusan pencatatan dikarenakan pencatatan data pemohon telah
disimpan dalam database.
b) Simplifikasi, terdiri atas proses:
• memberikan informasi persyaratan online
Pemberian informasi persyaratan secara online dimaksudkan untuk
meningkatkan efisiensi terkait waktu dan biaya pada proses pelayanan
perizinan usaha industri.
• Memberikan formulir secara online
Pemberian formulir secara online dimaksudkan untuk meningkatkan
efisiensi terkait waktu dan biaya pada proses pelayanan perizinan
usaha industri.
• Mengecek kelengkapan berkas permohonan
43
Pengecekan kelengkapan berkas permohonan secara online
dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi terkait waktu dan biaya
pada proses pelayanan perizinan usaha industri.
• Memberikan berkas rekomendasi dari tim teknis dengan disposisi
online
Pemberian berkas rekomendasi dari tim teknis dengan disposisi online
bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi terkait waktu
dan biaya pada proses pelayanan perizinan usaha industri.
• Penggabungan proses pengecekan dan validasi berkas permohonan
Penggabungan proses pengecekan dan validasi berkas permohonan
dapat memperbaiki kualitas pelayanan perizinan usaha industri
terutama dalam kinerja efektivitas dan efisiensi terkait waktu.
c) Reengineering, terdiri atas proses:
• Mengubah proses pendaftaran dari manual dan client server menjadi
webased system (online)
Pengubahan proses pendaftaran dari manual dan client server menjadi
webbased system (online) dapat memperbaiki kualitas pelayanan
perizinan usaha industri terutama dalam kinerja efektivitas dan
efisiensi.
• Mengubah proses notifikasi antar pihak menggunakan disposisi online
Pengubahan proses notifikasi antara pihak yang terlibat pada sistem
kerja perizinan usaha industri dari manual dan client server menjadi
webbased system (online) dapat memperbaiki kualitas pelayanan
perizinan usaha industri terutama dalam kinerja efektivitas dan
efisiensi.
• Mengubah proses notifikasi/informasi ke pihak pemohon secara online
Pengubahan proses notifikasi/informasi pada pihak pemohon menjadi
secara online dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan efisiensi terkait waktu penyelengaraan pelayanan
perizinan usaha industri.
• Mengubah proses melihat status permohonan seara online
44
Pengubahan proses melihat status permohonan menjadi secara online
dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan
efisiensi terkait waktu penyelengaraan pelayanan perizinan usaha
industri.
d) Otomatisasi, terdiri atas proses:
• Pendaftaran online
Pemohon dapat melakukan pendaftaran secara online melalui koneksi
internet tanpa harus datang ke kantor Badan Pelayanan Perizinan
sehingga akan efisien terkait waktu.
• Upload dokumen permohonan
Pemohon dapat melakukan upload dokumen permohonan secara online
melalui koneksi internet.
• Disposisi online
Disposisi secara online digunakan untuk mensahkan dokumen yang
masuk setelah diperiksa oleh petugas terkait.
• Pengiriman status proses permohonan secara online
Pemohon dapat melihat status perjalanan dokumen permohonan izin d
yang tengah diproses (disposisi).
• Integrasi mulai dari pendaftaran sampai keluarnya izin
Integrasi dimaksudkan untuk kemudahan dalam mengakses data
permohonan antara petugas perizinan usaha industri.
Pada tahap formulasi ini juga dilakukan penetapan pendukung kebutuhan
terhadap sistem. Berdasarkan hasil analisis keseluruhan pada komponen work
centered Analysis (WCA), usulan bagian proses bisnis adalah sebagai berikut:
• informasi, memberikan informasi secara online dan offline. Informasi
online melalui website sedangkan informasi offline melalui staff bagian
informasi. Informasi yang diberikan berupa formulir dan persyaratan
dokumen.
• verifikasi administrasi , memverifikasi permohonan izin usaha industri
terkait terkait kelengkapan data yang ada dalam form pendaftaran.
• validasi dokumen, melakukan validasi keabsahan/keaslian dokumen,
validasi data ini dilakukan untuk mengecek keaslian dokumen yang
45
menjadi persyaratan pada perizinan usaha industri. Persyaratan
dokumen antara lain, akte pendirian perusahaan dan perubahannya
(khusus untuk Perseroan Terbatas (PT), akte yang telah disahkan oleh
Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, dokumen izin Mendirikan
bangunan (IMB), dokumen izin lokasi, dokumen izin undang-undang
gangguan, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Dokumen/Rekomendasi (khusus
bagi jenis industri tertentu yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan) (Permen, 2008).
• verifikasi teknis, melakukan verifikasi kebenaran data yang telah diisi
oleh pemohon izin usaha industri pada form pendaftaran. Peninjauan
lapangan dilakukan ke alamat industri pada form pendaftaran. Data
yang dicek antara lain, data nilai investasi, tenaga kerja, pemasaran, dan
data lainnya.
• pengolahan, mengolah data hasil validasi data dan verifikasi di
lapangan untuk selanjutnya disahkan/ditandatangan oleh kepala Badan.
• pengesahan, yang terdiri atas kepala Badan. Bagian ini mengesahkan
surat izin usaha industri dengan penandatanganan.
Sistem pada izin usaha industri yang diformulasikan tidak akan melupakan
sistem offline yakni terkait verifikasi data dan keabsahan dokumen yang dilakukan
dengan mengecek keaslian dokumen terlihat pada Tabel 5 . Dengan menggunakan
konsep e-Government dan untuk tujuan good governance maka dibuat suatu
template perizinan usaha industri online dimana pemohon dapat mendaftar dan
upload berkas permohonan izin usaha industri dimana saja dan kapan saja.
Dengan adanya template sistem izin usaha industri secara online, dapat
mengefisienkan waktu dan biaya pengurusan permohonan izin usaha industri,
dimana pemohon tidak perlu datang langsung untuk melakukan pendaftaran
permohonan perizinan usaha industri pada kantor Badan Pelayanan Perizinan
setempat. Selain hal tersebut pemohon juga dapat melakukan pengecekan status
permohonan izin usaha industri dengan jelas dan pasti apakah sudah selesai atau
belum sehingga membuat sistem menjadi lebih transparan. Dari segi efektivitas,
46
izin usaha industri yang online dapat mempermudah staff perizinan usaha industri
dalam melakukan disposisi antara tiap bagian dalam sistem dimana setiap staff
setiap bagian pada perizinan usaha industri saling terkoneksi dalam suatu aplikasi
tanpa harus berkomunikasi secara langsung.
Tabel 5 Usulan Sistem Otomatisasi dan Sistem Manual
Otomatisasi Manual • Pendaftaran online • Disposisi online • Upload dokumen permohonan • Pengiriman status proses permohonan
secara online • Integrasi mulai dari pendaftaran sampai
keluarnya izin
• Validasi Dokumen • Pengecekan lapangan
Rekomendasi Template Perizinan Usaha Industri
Setelah dilakukan formulasi proses bisnis selanjutnya dilakukan usulan
template aplikasi. Template aplikasi perizinan usaha industri dapat digunakan
sebagai template aplikasi perizinan usaha industri secara umum. Template
perizinan usaha industri dapat membantu pemohon atau pelaku bisnis yang akan
mengajukan permohonan perizinan usaha industri. Pengajuan permohonan
perizinan usaha industri dapat dilakukan secara online. Pada template juga dapat
dilakukan disposisi antara bagian pada sistem perizinan usaha industri.
Pengembangan template dilakukan dengan langkah-langkah dibawah ini:
Analisis Template Usulan
Untuk memahami proses bisnis pada e-Government berbasis web, maka
terlebih dahulu diihat sistem yang ada secara keseluruhan dari sudut pandang
bisnis. Dengan menggunakan kerangka work centered analysis sistem yang ada
pada izin usaha industri online di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat
dipetakan menjadi enam komponen yang digambarkan pada Gambar 13.
a) Konsumen/Pemakai: merupakan konsumen baik internal maupun
internal dari sistem yang memanfaatkan output/hasil dari proses bisnis.
Konsumen internal dari ini adalah bagian informasi, verifikasi
administrasi, validasi dokumen, verifikasi teknis, pengolahan dan
47
kepala Badan. konsumen eksternal adalah pelaku bisnis yang akan
mengajukan permohonan izin usaha industri.
b) Produk: merupakan output/hasil dari proses bisnis yang ada dalam
template perizinan usaha industri. Produk dari template berbasis web
ini berupa: layanan pendaftaran/registrasi untuk menjadi anggota dan
layanan izin usaha industri.
c) Proses bisnis: merupakan langkah/aktifitas yang saling berhubungan
yang menggunakan orang, informasi dan sumber daya lainnya untuk
menciptakan produk yang memiliki nilai tambah kepada
konsumen/pemakai internal/eksternal. Proses bisnis yang terjadi pada
sistem izin usaha izin usaha industri diantaranya; meminta informasi
pendaftaran, meminta layanan izin usaha industri, meminta layanan
pendaftaran, dan disposisi.
d) Partisipan: merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam
sistem. Partisipan di sistem ini adalah bagian informasi, verifikasi,
validasi data, verifikasi lapangan, pengolahan dan kepala Badan
e) Informasi: merupakan informasi/data dalam sistem, diantaranya; data
pemohon, data izin usaha industri, data content/isi.
f) Teknologi: merupakan teknologi yang menjadi basis template yang
akan dikembangkan.
48
Gambar 13 Analisis Proses Bisnis Sistem Izin Usaha Industri menggunakan Kerangka Work Centered Analysis (WCA)
Template yang dikembangkan ini merupakan sebuah template yang berfungsi
untuk membantu pemohon dan petugas dalam melakukan kegiatan perizinan
usaha industri. Template ini nantinya akan membantu para pemohon untuk
melakukan pendaftaran, upload dokumen, dan melihat status permohonan apakah
sudah selesai atau belum. Selain pemohon, template ini juga akan membantu
petugas pada sistem perizinan usaha industri dalam melakukan disposisi.
Template ini memiliki dua kategori pengguna (user). Pemohon sebagai yang
mengajukan permohonan perizinan usaha industri dan admin dari petugas pada
perizinan usaha industri. Pemohon hanya memiliki wewenang untuk mendaftar,
upload dokumen, dan mengecek status permohonan. Fungsi-fungsi yang
disediakan oleh template ini antara lain sebagai berikut:
a) Menampilkan pendaftaran;
b) Menampilkan disposisi;
c) Menampilkan informasi.
49
d) Mendukung untuk mengupload dokumen
Batasan-batasan template perizinan usaha industri antara lain:
a) Template yang dikembangkan berbasis web;
b) sistem harus terhubung dengan jaringan Internet.
Identifikasi efisiensi, efektivitas, dan transparansi dari template perizinan usaha
industri antara lain:
a) Efisiensi:
• Waktu lebih pendek: pemohon dapat melihat persyaratan, status
permohonan dan upload persyaratan dari manapun;
• Biaya lebih murah: pemohon dapat melakukan pendaftaran secara
online tanpa harus datang ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BPPT)
b) Efektif:
• Tepat sasaran: hanya pemohon yang terdaftar yang dapat melihat
status permohonan;
• Tepat sasaran: hanya petugas yang punya otoritas yang dapat
melihat dan merubah informasi terkait.
c) Transparansi/keterbukaan :
• Setiap pihak yang berkepentingan (masyarakat) dapat melihat
persyaratan permohonan dari manapun dan kapanpun;
• Pemohon dapat memonitor status permohonan setiap saat dari
manapun dan kapanpun serta petugas terkait dapat memonitor
perkembangan pelayanan (termasuk kualitas pelayanan).
Untuk menganalisis proses digunakan diagram context ini merepresentasikan
seluruh elemen sistem dengan sebuah proses tunggal dengan data input dan output
yang ditunjukkan oleh anak panah yang masuk dan keluar secara berurutan. Pada
sistem yang dibangun ini terdapat satu entitas luar yaitu pemohon dan enam
entitas dalam yaitu, informasi, verifikasi administrasi, validasi dokumen,
verifikasi teknis, pengolahan, dan pengesahan kepala Badan. Entitas dalam
mempunyai kemampuan atau kewengan untuk melakukan olah data, sedangkan
entitas luar hanya bisa memakai sistem dan tidak mempunyai kewewenangan
50
dalam melakukan olah data. Gambar diagram context sistem izin usaha industri
dapat dilihat pada Gambar 14.
Gambar 14 Diagram Konteks Sistem Izin Usaha Industri
Desain Template Usaha Industri
Tahapan desain yang dilakukan meliputi desain proses, userinterface dan
database.
Desain Proses
Desain proses direpresentasikan dengan menggunakan data flow digram dan
flowmap. Data flow diagram dan flowchart dapat dilihat pada Lampiran 4,
Lampiran 5, dan Lampiran 6, sedangkan entity relationship diagram dapat dilihat
pada Lampiran 7. Untuk merepresentasikan alur proses pada perizinan usaha
industri dapat dilihat pada flowmap Lampiran 6. Flowmap yang diusulkan terdiri
atas beberapa bagian, antara lain:
1. Pemohon mencari informasi terkait perizinan usaha industri.
Kemudian pemohon mengisi formulir Izin Usaha Industri (IUI) secara
online dan upload persyaratan dokumen,
2. Setelah pemohon menyelesaikan entrian data permohonan, bagian
verifikasi akan melaukan verifikasi kelengkapan form permohonan dan
dokumen yang telah upload. Verifikasi dinyatakan lengkap jika semua
data pada form telah diisi secara lengkap.
51
3. Jika berkas sudah lengkap selanjutnya permohonan izin akan
didisposisikan pada bidang validasi data. Selanjutnya pada bagian
validasi data, akan dilakukan pengecekan keabsahan dokumen
berdasarkan keasliannya. Pengecekan ini dilakukan secara offline.
Pemohon langsung datang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan
membawa dokumen yang asli. Jika berkas dapat dibuktikan
keabsahannya, maka selanjutnya permohonan perizinan usaha industri
akan didisposisikan kepada bagian verifikasi lapangan. Keabsahan
dokumen yang asli dilihat dari kesamaan data pada form permohonan
dengan dokumen asli. Jika berkas tidak terbukti keabsahannya maka
permohonan perizinan usaha industri ditolak.
4. Selanjutnya pada bagian verifikasi lapangan, akan dilakukan
pengecekan kebenaran data, terkait pengecekan kebenaran ke lapangan
terkait data nilai investasi, tenaga kerja, pemasaran, dan data
komoditas. Jika pengecekan ke lapangan data terbukti kebenarannya
maka akan didisposisikan pada bagian pengolahan. Jika data tidak
terbukti kebenarannya maka permohonan akan ditolak dan akan
dikirimkan surat penolakan.
5. Pada bagian pengolahan akan dilakukan pengecekan data bagian
verifikasi lapangan dan selanjutnya surat izin usaha industri dicetak.
6. Selanjutnya, surat izin usaha industri disahkan oleh Kepala Badan
(tandatangan).
Desain User interface
Desain user interface meliputi menu-menu yang ada pada template perizinan
usaha industri. Desain user interface halaman utama dapat dilihat pada Gambar
15.
52
Gambar 15 Desain user interface halaman Utama
struktur menu template perizinan usaha industri dapat dilihat pada Gambar 16 dan
Gambar 17.
Gambar 16 Struktur Menu Admin
Gambar 17 Struktur Menu Pemohon
Desain Database Dari desain konseptual diatas, tabel-tabel yang akan digunakan dalam template
dapat dirancang secara detail. Desain database terdiri atas: desain entity relation
diagram (ERD) dan desain tabel. Tabel menggambarkan menu-menu yang
menjadi bagian dari pengembangan template perizinan usaha industri dan entity
53
relation diagram (ERD) memperlihatkan entitas-entitas yang terlibat dalam suatu
sistem serta hubungan-hubungan (relasi) antara entitas tersebut. Entity Relation
Diagram (ERD) ini dapat dilihar pada Gambar 18.
Gambar 18 Entity Relation Diagram (ERD)
Pembuatan sistem (code) Template Perizinan Usaha Industri
Template perizinan usaha industri menggunakan bahasa pemograman Hypertext
Programming Language (PHP) dan MySql sebagai database. PHP digunakan
karena merupakan bahasa pemograman web.
Uji Coba Template Perizinan Usaha Industri
Tampilan halaman muka merupakan tampilan halaman template yang
pertama kali dilihat oleh para konsumen. Adapun tampilan halaman muka tersebut
seperti pada Lampiran 8. Dari Lampiran 8a dapat dijelaskan bahwa didalam
halaman muka terdapat lima buah menu utama, yaitu home, login, layanan izin
54
usaha industri, kontak kami dan cek status izin. Adapun tampilan menu
pendaftaran terdapat pada Lampiran 8b sampai dengan Lampiran 8 m.
Uji coba template perizinan usaha industri dilakukan dengan metode black
box pada fungsi-fungsi template perizinan usaha industri. Sebelum dilakukan
pengujian dilakukan identifikasi hal yang akan diuji dan rencana pengujiannya.
Hal ini dimaksudkan supaya template aplikasi dapat terukur berdasarkan input
yang dimasukan dan output yang diharapkan. Berikut tabel identifikasi fungsi-
fungsi yang akan dilakukan pengujian dengan menggunakan metode black box
yang terlihat pada Tabel 6.
Tabel 6 Identifikasi fungsi-fungsi yang diuji
Nama Bagian
Fungsi Skenario Hasil yang diharapkan
Status
Pemohon Pendaftaran Mengisi form pendaftaran Data berhasil disimpan
Ok
Mengisi form modal investasi Data berhasil disimpan
Ok
Mengisi form modal investasi Lanjutan
Data berhasil disimpan
Ok
Mengisi form mesin/peralatan impor
Data berhasil disimpan
Ok
Mengisi form pemasaran Data berhasil disimpan
Ok
Mengisi form bahan baku penolong dalam negeri
Data berhasil disimpan
Ok
Mengisi form jenis industri Data berhasil disimpan
Ok
Mengisi form gudang dan hasil produksi
Data berhasil disimpan
Ok
Mengisi form bahan baku penolong impor
Data berhasil disimpan
Ok
Upload dokumen
Upload dokumen Dokumen dapat disimpan
Ok
Cek status Mengecek status permohonan Muncul status permohan
Ok
Admin Pemprosesan Mengecek pendaftaran Form dapat dibuka
Ok
Mengedit pendaftaran Form dapat diubah
Ok
Disposisi Tombol ubah status dapat diubah
Ok
Penggunaan dan Pemeliharaan Sistem
Penggunaan template perizinan usaha industri dapat dilihat pada Lampiran 10.
Pada panduan tersebut terdapat dua user yakni pemohon dan petugas perizinan
55
usaha industri. Template perizinan usaha industri dapat digunakan pada
Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi. Template ini dapat memungkinkan
pemohon melakukan pendaftaran dan mengecek status permohonan secara online
dimanapun dan kapanpun. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi form
pendaftaran pada website. Template dapat digunakan oleh pemohon yang akan
mengajukan permohonan perizinan usaha industri serta petugas terkait. Dari segi
keamanan, template terdapat inisialisasi user yang akan menggunakan template
sehingga tidak semua user dapat melihat data user lainnya.
Template perizinan usaha industri dapat link pada website Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu di setiap Kabupaten tersebut mengingat pada
Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi telah tersedianya website pelayanan
perizinan. Template perizinan usaha industri dapat diinstal di web server Badan
Pelayanan Perizinan. Badan Pelayanan Perizinan memiliki koneksi dengan
jaringan internet. Pengguna dapat mengakses pendaftaran online melalui berbagai
perangkat yang terkoneksi dengan internet. Perangkat yang digunakan dapat
berupa mobile dan komputer desktop.
Untuk melakukan pemeliharaan sistem disediakan halaman administrator
untuk melakukan penambahan editing informasi. Penambahan editing informasi
dapat dilakukan pada data biodata pemohon, modal investasi, tenaga kerja,
pemasaran, mesin/peralatan produksi impor, mesin/peralatan produksi dalam
negeri, bahan baku penolong impor, bahan baku penolong dalam negeri, gudang
bahan hasil dalam negeri, gudang untuk hasil produksi, dan status izin. Gambar 19
menunjukkan tampilan yang digunakan untuk masuk ke halaman administrasi
template perizinan usaha industri. Menu-menu yang disediakan merupakan menu
yang menghubungkan admin ke halaman-halaman utama pendaftaran online
perizinan usaha industri.
Salah satu indikator untuk mengidentifikasi political will dari pemerintah
daerah adalah apakah ada kebijakan secara khusus yang mengatur tentang
implementasi e-government yang dibuat oleh pemerintah daerah (Putera &
Valentina, 2010). Untuk menyampaikan template perizinan usaha industri
terkendala koordinasi dengan pihak terkait perizinan usaha industri pada Badan
Pelayanan Perizinan. Pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bogor,
56
Tangerang, dan Bekasi belum belum memiliki rencana induk pengembangan
perizinan usaha industri online yang lebih holistic dan suistainable. Sementara
action plan sedang disusun dan belum ada rencana detail, yang baru ada hanya
rencana pengembangan perizinan usaha industri.
Gambar 19 Halaman Administrator
