HAM & DEMOKRASI

2008

THE BROTHER TEAM

THE BROTHER TEAM Corp.

[Pick the date]

Hak Asasi Manusia

ak asasi manusia yang popular disingkat HAM merrupakan haka – hak

dasar manusia yang dibawa sjak manusia dilahirkan di dunia dan

merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa.

HAM mempunyai akar yang panjang dan sama dan sama

panjangnya dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Peninbdasan terhadap

individu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya atau Negara dengan

Negara lainnya tidak terlepas dari pelanggaran HAM. Kesadaran akan perlindungan

HAM ini biasa terjadi setelh munculnya konflik perang yang mambawa bencana

kemanusiaan. Oleh karena itu selepas perang dunia II, tepatnya pada tanggal 10

Desember 1948, di deklarasikan pernyataan dunia tentang Hak Asasi Manusia

(declaration of human right). Tidak hanya itu sebelum deklarasi HAM tersebut, para

pendiri bangsa Indonesia sedang memperdebatkanperlu tidak mempercantumkan

dalam naskah UUD 1945 dalam siding BPUKI maupun PPKI. Pada akhirnya naskah

UUD 1945 disahkan dalam sidang KKPI pada tangga 18 agustus mencantumkan

HAM walaupun tidak seluruhnya. Setelah UUD 1945di amandemen baru Ham

dicantumkan secara lengkap.

Hak asasi manusia

Hak asasi manusia adalahhak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa

sejak lahir sebagai dianugrahkan Tuhan yang Maha ESa, bukan pemberian manusia

atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar kondati dalam kehidupan manusia

dan tidak bisa terlepas dari dan dala kehidupan manusia.

Dalam undang – undang HAM pasal 1 menyatakan bahwa ; Hak Asasi

MAnusia ( HAM) adalah seperangkat hak yang merekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara,

hokum, pemerintah dan setiap orang demi koharmatan serat perlindungan harkat

dan mertabat manusia.

H

1. Sejarah Hak asasi Manusia

Hak asasi manusia dirumuskan sepanjang abad ke-17 dan18 ini

mempengaruhi oleh gagasan hokum alam (natural law) seperti yang dirumuskan

oleh John Lock(1632-1778) J.J Rouseau (1712-1778) yang hanya membatasi

kebebasan dalam bidang politik saja. Timbulnya gagasan mengenai HAM ini

pada dasarnya merupakan akibat dari berkembangnya aliran rasionalisme.

Dalam bidang politik, pemikirn rasionalisme ingin mencari dasar – dasar

yang rasional bagi kekuasaan. Rasionalisme menolak dasar pemikiran

absolutisme, bahwa kekuasaan raja berdasarkan agama ( devine right of kings)

dank arena itu tidak boleh diganggu gugat. Sebaliknya rasionalisme berpendapat

hubungan antara raja dengan rakyat berdasarkan pertimbangan rasional. Untuk

ini mereka kembangkan teori kontrak sosial.

Dalam teori ini menusia dianggap mempunyai beberapa hak alami yang

perlu dilindungi jika manusia tersebut ingin hidup secara beradab dan

bermasyarakat. Untuk memperoleh perlindungan tersebut, menusia bersedia

menyerahkan sebagian dari hak itu kepada raja atau pemimpin atas dasar

semacam “kontrak”, dengan ketentuan bahwa;manusia bersedia menaati raja

dan sebaliknya raja melindungi hak – hak rakyat.

Akibat pemikiran ini mempengaruhi kebanyakan konstitusi pada abad ke-

19 dan 20 dengan mencantum hak – hak manusia dalam UUD sebagai jaminan

dalam pelaksanaannya.

Pada abad 20 hak – hak politik di atas yang di anggap kurang sempurna,

dan mulai dicetuskan hak – hak yang lain yang cakupannya lebih luas. Salah satu

diantaranya yang terkenal adalah 4(empat) hak yang dirumuskan oleh presiden

Amerika Serikat.F.D Roosevelt, pada awal perang dunia II yang dikenal dengan

nama the four freedoms (empat kebebesan) Yaitu;

a. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat.

b. Kebebasan beragama

c. Kebebasan dari ketakutan.

d. Kebebasan dari kemelaratan

Selain dari pemikiran itu, maka PBB memprakarsai berdirinya sebuah

komisi HAM yang diberikan nama “Commission on Human Right” pada tahun

1946. Komisi inilah yang kemudian menetap secara rinci bebefrapa hak – hak

ekonomi dan sosial selain hak – hak politik yang dituangkan ke dalam universal

declaration of human right (pernyataan dunia tentang hak – hak asasi manusia)

yang di deklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948. Hak – hak tersebut yaitu ;

a. Hak hidup Kebebasan dan keamana pribadi

b. Larangan perbudakan

c. Larangan penganiayaan

d. Larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang

– wenang

e. Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur

f. Hak atas kebebasan bergerak

g. Hak atas harta benda

h. Hak atas kebebasa berpikir menyuarakan hati nurani dan beragama

i. Hak atas pengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran

j. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat

k. Hak atas turut serta dalam pemerintahan

Hal – hak sosial dan ekonomi yang penting dalam deklarasi tersebut, yaitu;

a. Hak atas pekerjaan

b. Hak atas taraf hidup yang layak termasuk makanan, pakaian,

perumahan dan kesehatan

c. Hak atas pendidikan

d. Hak kebudayaan meliputi hak untuk tugrut serta dalam kehidupan

kebudayan mesyarakat, mengambil moral dan material yang timbul

dalam dari hasil karya cipta seseorang dalam bidang ilmu kesusastraan

dan seni.

2. Hak Asasi Dalam Islam

Issu dalam pelaksanaan HAM tidak lepas dari perhatian umat islam

karena mayoritas Negara – Negara islam yang merupakan begian Negara dunia

ketiga yang banyak merasakan ketidakadilan perlakuan Negara – Negara barat

dengan atas nama HAM dan demokrasi, oleh karena itu pantas diangkat dalam

topik ini.

Menurut ajaran islam, perbedaan antara satu individu dengan individu

lainya terjadi bukan karena haknya sebagai menusia melainkan di dasarkan pada

keimanan dan keteaqwaannya, dan adanya perbedaan ini tidak menyebababkan

perbedaan dalam kedudukan sosial. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangan

yang sangat besar pada perkembangan hak asasi dalam masyarakat

internasional.

Dalam sejarah islam, yaitu berkaitan dengan hak asasi manusia terdapat 2

piagam/deklarasi yaitu; “Piagam Madinah” dan “Deklrasi Kairo”(Cairo

declaration).

Piagarm Madinah Nabi Muhammad Rasulullah ± tahun 622 M yang

disebut sebagai “Mitsaqul Madinah” piagam madinah inilah yangmemberikan

inspiirasi pada revolusi Prancis dan inggris.

Konsepsi dasarnya adalah kesepakatan perlindungan dan jaminan hak –

hak semua warga masyarakat tanpa melihat latar belakang suku dan agama di

kota Madinah yang di pimpin ileh Nabi Muhammad SAW.

Ada 2 hal yang diikuti dalam piagam Madinah Yaitu;

1. Semua pemeluk islam adalah satu umat walaupun mereka berbada

suku bangsa

2. Hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim di dasarkan

pada prinsip – prinsip

a. Berinteraksi dengan baik sesama tetangga

b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama

c. Membela mereka yang teraniaya

d. Menghormati kebebasan beragama

e. Sling menasihati.

Konsep deklarasi kairo ini diangkat dari al-qur’an dan sunah. Dalam

deklarasi kairo ini terdapat 24 pasal tentang hak asasi manusia. Dalam

penerapannya realitasnya di masyrarakat subtansi dari deklarasi tersebut

mengandung banyak persamaan dengan UDHR ( Universal Declaration of

Human Right).

Pasal – pasal yang berkaitan dengan HAM dalam deklarasi kairo antara lain ;

1. Hak persamaan dan kebebasan (Pasal 19 ayat a,b,c,d,dan ,e) pasal ini berdasarkan pada ; a. Q.S. Al – Isra ;70 b. Q.S. An-Nisaa ; 58,105,107,135 c. Q.S. Al – Mumtahannah; 8

2. Hak hidup ( Pasal 2 ayat a,b,c,dan d) berdasarkan pada : a. Q.S. Al-Maidah ; 45 b. Q.S. Al – Isra ; 33

3. Hak memperoleh perlindungan (pasal 3) berasarkan pada : a. Q.S. An-Nisaa b. Q.S. Al- Balad ; 12-17 c. Q.S. At- Taubah ; 6

4. Hak kehormatan pribadi ( pasal 4) berdasarkan pada a. Q.S. AT-Taubah ; 6

5. Hak menikah dan berkelurga (pasal 5 ayat a dan b) berdasarkan pada : a. Q.S. Al-Baqarah ; 221 b. Q.S. An-Nisaa; 1 c. Q.S. At-Tahrim; 6

6. Hak wanita sederajat dengan pria (pasal 6) berdasarkan pada : a. Q.S. Al- Baqarah; 228

7. Hak – hak anak dari orang tua (pasal 7 ayat a,b,c) berdasarkan pada : a. Q.S. Al-Baqarah; 223 b. Q.S. Al- Isra 23-24

8. Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan (pasal 9 ayat a dan b) berdasarkan pada : a. Q.S. At-Taubah; 122 b. Q.S. Al-Alaq; 1-5

9. Hak kebebasan memilih agama (pasal 10) berdasarkan pada : a. Q.S. Al-Baqarah; 256 b. Q.S. Al-Kahfi; 29 c. Al-Kafiruun1 - 6

10. Hak kebebasan bertindak dan mencari suaka (pasal 12) berdasarkan pada: a. Q.S. An- NIsa; 97 b. Q.S. Al-mumtahanah; 9

11. Hak untuk bekerja (pasal 13) berdasarkan pada : a. Q.S. At-Taubah; 105 b. Q.S. Al-Baqarah; 286 c. Q.S. Al-Mulk; 15

12. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama (pasal 14) berdasarkan pada : a. Q.S. Al- Baqarah; 275-278 b. Q.S. An-Nisaa; 161 c. Q.S. Ali Imran; 130

13. Hak milik pribadi (pasal 15 ayat a dan b) berdasarkan pada : a. Q.S. Al-Baqarah; 29

b. Q.S. An-Nisaa; 29 14. Hak menikmati hasil atau produksi ilmu (pasal 16) berdasarkan pada : a. Q.S. Al- Ahqaaaf; 19 b. Q.S. Al-Baqarah;164

15. Hak tahanan dan narapidana (pasal 20-21) berdasarkan pada : a. Q.S. Al-Mumtahanah; 8

3. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Dalam penyususnan UUD 1945 sekurang – kurangnya ada dua kelompok

yang berbeda pandangantentang pencuntuman Hak Asasi Manusiakubu

pemikiran tersebut ialah Prof. Dr. Soepomo dan Ir. Soekarno disatu sisi Drs.

Muhammad Hatta di sisi lainnya.

UUD 1945 diundangkan sebelum pernyataan dunia tentang hak – hak asasi

manusia, UUD 1945 singkat dan simple tidak banyak atau kurang lengkap

mencantumkan hak asasi manusia. Konstitusi RIS (1949), da nUUD sementara

(1950) makin banyak mencantumkan HAM di dalamnya sebagaimana yang telah

diputuskan PBB. Kendatipun UUD 1945 tidak banyak mencantumkan hak asasi

manusia, tetapi ini bukan berarti para pencetusnya tidak memeperhatikan hak

asasi manusia tersebut.

Di dalam masa orde baru bebebrapa langkah penting dilakukan dalam upaya

hak asasi manusia ini ; pertama MPR membentuk panitia dengan tugas

menyusun konsep HAM dan hak warga Negara, namun konsep ini tidak pernah

disyahkan. Kedua TAP MPR No.II 1978 tentsng P4 (eka Prasetia panca karsa)

manyebutkan manusia diakui dan diperlkukan sesuai dengan harkat dan

martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang sama drajat, sama

haknya dan kewajiban hak asasinya. Ketiga, TAP MPR No. IV/1978 yang

mengamatkan penyususnan UU yang menyangkut hak dan kewajiban asasi

warga Negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 (TAP MPR

1978:122 dan TAP MPR 1983). Keempat dalam GBHN 1988 dirumuskan dalam

upaya pembangunan hokum perlu ditingkatkan langkah – langkah untuk

mengembangkan penegakan secara serasi hak dan kewajiban asasi warga Negara

dalam rangka mengamalkan PAncasila dan UUD 1945.

Di dalam Indonesia dewasa ini ( Era Reformasi) diatur secara formal dalam

system hukum nasional. Dalam amandemen UUD 1945 Hak Asasi Manusia

dituangkan dalam BAB X ( warga Negara dan penduduk) pada BAB X.A di

cantumkan hak asasi manusia (HAM) mulai dari pasal 28 A sampai dengan pasal

28J tentu saja tidak hanya BAB dan pasal tersebut yang berkaitan dengan HAM,

tetapi juga pasal lainnya, seperti agama, pendidikan dam kebudayaan dan

perekonomian sangat berkaitan dengan HAM lebih dari itu telah UU No. 39

tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM

Indonesia dan kepres No. 129 tahun 1998 sebagian rencana aksi HAM 1998 -

2003 menunjukan kemampuan politik pemerintah untuk memajukan HAM di

Indonesia. Disamping terdapat institusi langsung mengurus masalah HAM

dimanan dahulu ditempatkan pad kedududkan menteri nagara (HAM) dan kini

digabung dalam kementrian berdasarkan kepres No. 50 tahun 1993. Namun

demikian, pelaksanaan HAM di Indonesia masih memerlukan perbaikan di

karenakan masih sering terjadi pelanggaran HAM yang tidak sesuai secara

hukum. Pemerintah berupaya untuk lebih meningkatkan penghormatan

terhadap HAM, salah satun upaya yang harus ditempuh adalah penegakan

hukum secara konsisten dan tidak pandang bulu. Dengan demikian sapremasi

hukum harus sungguh – sungguh diujudkan demi perlindungan dan jaminan

terhadap HAM.

4. Pelanggaran HAM di Indonesia

Menurut pakar hukum adnan buyung nasution pelanggaran ham dapat

dikelompoan menjadi 4 golongan, yaitu;

a. Kejahatan terhadap kemanusiaan, antara lain ;

1. Gerakan 30 September/PKI pada tahun 1965, yaitu pembunuhan

terhadap tujuh orang pahlawan Revolusi, yang disusul oleh pembunuhan

terhadap 500.000 orang yang dituduh PKI.

2. Kasus Timor Timur pada tahun 1971-177 dan 1982-1997

3. Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 dengan pembunuhan terhadap

kelompok umat islam

4. Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dengan korban meninggal 2.000

orang dan 7.000 kasus penyelesaian

5. Penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12

Mei 1998 dengan gugur 4 orang pahlawan Revolusi.

6. Penembakan terhadap mahasiswa pada peristiwa Semanggi I dan II pada

tahun 1998

b. Kejahatan terhadap integritas orang, antar lain ;

1. Arbritory arrest dan dentemtion (komunis) pada tahun 1965-1971

2. Arbritory arrest dan dentemtion ( Peristiwa Malari) pada tahun 1971-1977

3. Penghilangan orang (Timor Timur) pada tahun 1977-1982

4. Penembakan misterius pada tahun1982-1983

5. Peristiwa 27 Juli 1996 yaitu penyerbun, perusakan dan pembuuhan pada

markas Partai Demokrasi Indonesia/

c. Tindakan kekekrasan terhadap hak sipil & politik, antara lain ;

1. Kemerdekaan berserikat dan berkelompok yang secara stematik dilanggar

2. Kebijakan kemerdekaan berpendapat yang dilanggar

3. Kebijakan dari lembaga ekstra-yudisial yang mncampui fungsi

kehakiman.

d. Tindak kekekrasan terhadap hak sosial ekonomi & budaya, antara lain;

1. Pelanggaran terhadap hak – hak masyarakat adat

2. Pelanggaran terhadap lingkungan hidup

3. Pemiskinan secara structural

4. Proses kemiskinan.

Demokrasi

emokrasi bermula sejak abad ke-6 sM dan di Praktekan di Negara –

Negara kota yunani kuno. Gagasan atau konsep demokrasi ini mengalami

timbul tenggelam atau pasang surut, sampai ia menemukan swujudny

yang konkret pada akhir abad ke-19. Dalam perjalanan dan perkembangan

demokrasi di abad ke-19, kedudukan individu memperoleh posisis sentral,

sementara Negara dapat dikatakan berperan sebagai penjara malam. Individu

diberiakan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Negara hanya mengatur

bersama (jika Publik dan pelayanan sipil) seperti; pertahanan dan keamanan,

bencana alam. Penempatan individu pada posisi senral atau paling atas dalam

Negara justru membuka peluang penindasan atas hak dan kebebasan oleh dan atar

sesame individu.

A. Pengertian Demokrasi

Kata demokrasi ini sangat popular, tidak hanya pada saat tumbangnya rezin

“orde Baru”, tetapi sejak para “foundeing fther” Republik ini mendirikan Negara

Republic Indonesia. Apabila ditelusuri lebih jauh maka ditemukan pada budaya

demokrasi itu hidup dan berkembang sejak zaman yunani kuno ( abad ke-6 sM).

Demokrasi merupakan hasil dari berbagai pengalaman dan penataan

kehindupan bersama (kontrak sosial) masyarakat dan mengalami pasang surut.

Demokrasi juga dikaitkan dengan “Teori Kedaulatan Rakyat”. Menurut teori ini

bahwa segala kekuasaan di suatu Negara bersumber pada individu – individu. Di

dalam Negara tersebut mereka (individu – individu) menjadi rakyat yang tunduk

kepada kekuasaan Negara.

Dengan demikian kekuasaan tertinggi dari suartu Negara bersumber atau

berasal dari rakyat , para pemimpin Negarapun di pilih atas kehendak rakyat.

Suatu Negara yang pemerintahannya berdasarkan kedaulatan rakyat ini

dinamakan Negara demokrasi.

Tokoh – tokoh teori kedaulatan rakyat ini antara lain John Locke. J.J Rouaou,

Imanuel Kant dan lain – lain, lalu apa makna demokrasi tersebut? Demokrasi

berasal dari kata demos yang bararti Rakyat dan cratos yang berarti

D

berkuasa . hal ini berarti ungkapan kata demokrasi tersebut yakni

“Rakyat yang berkuasa”, yang oleh Meriam Boedihardjodi sebut sebagai

government ruled by the people (Boedihardjo 1997.50) atau dalam

ungkapan umum yang popular yaitu government of the people, by the

people and for the pople atau pemerintahan dari rakyat, oleh

rakyat dan untuk rakyat.

Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang palimh pokok adalah liberte (kebebasan), egalite atau

egalitarialisme (kesataraan) dan fraternite (kebersamaan). Prinsip kebebasan

(liberte) meniscayakan kebebasan beragama, berkumpul dan mengeljuarkan

pendapat (termasuk Pers), prinsip egalitarisme meniscayakan equality before

the law ( persamaan derajat dan hak di depan hukum) dan prinsip kebersamaan

yang menjadi penyeimbang prinsip kebersamaan yakni menghormati hak asasi

manusia (HAM), artinya dalam kebersamaan orangbebas melakukan apa pun

yang diinginkan sepanjang tidak mengganggu kebebasan dan hak – hak orang

lain. Oleh karena itu kondisi mayoritas hendaknya dapat menghargai ,inoritas,

karena minoritas merupakan bagian dari rakyat secara menyeluruh. Apabil

minoritas di perlakukan “tidak adil” dalam suatu Negara yang bratribut

demokrasi, maka Negara tersebut dapat dikatakan tidak atau kurang demokratis.

B. PERKEMBANGAN DEMOKRASI

Gagasan demokrasi yunani itu lenyap dari dunia barat, waktu bangsa

romawi yang masih mengenal budaya yunani, di kalahkan oleh suku bangsa dari

eropa barat memasuki abad ke-pertengahan (600-1400).

Dalam praktek sering terjadi pertikaian kekuasaan, akibatnya sering

terjadi penindasan terhadap hak asasi individu, oleh karena itu abad ini disebut

juga abad kegelapan. Namun di jaman Renaissance timbul pemikiran

pemahaman (reformasi) dalam agama Kristen yang berupaya membersihkan

agama sebagai akibatnya terjadi perkembangan baru dalam agamadan yang

paling penting adalah munculnya gagasan mengenai perlu adanya kbebasan

beragama dan adanya prmisah yang tegas antara soal – soal agama dan soal

keduniawian khususnya di bidanga pemerintahan yang disebut sebagai pemisah

gereja dan Negara. Namun raja sebagai kepala Negara menjalankan kekuasaan

secara absolutisme, absolutisme ini mendapat tantangan dari golongan

menengah (Middl Class) yang mulai berpengaruh akibat adanya majunya

kedudukan ekonomi dan pendidikan. Pendobrakan terhadap kedudukan raja

absolutisme tersebut diletakan pada suatu teori rationalitas yang di kenal sebgai

teori kontrak sosial (social contract). Besarna konntrak sosial ini raja diberikan

kewenangan untuk menyelenggarakan ketertiban, menciptakan dimana rakyat

dapat menikmati hak – hak alamnya pemerintah, akan tetapi rakyat hanya akan

taat dan patuh kepada raja sejauh raja mempu menjamin hak – hak alamnya

tersebut.

Tokoh – tokoh terkenal dalam konteks itu adalah John Locke dari inggris

(162-1704) yang melontarkan gagasan life, liberty and property dan Montesquieu

(1989-1755) dari prancis dan gagasan trias politicanya yang mambagi

kekauasaan yang pembuat undang – undang (Legislative) kekuasaan

pelaksanaan undang – undang (executive) dan kekuasaan pengendali

(yudicative).

Untuk menjamin tegaknya nilai – nilai tersebut diatas maka diperlkukan

struktur lembaga antara lain :

a. Pemerintah yang bertanggung jawab

b. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) yang representative, dipilih melalui pmilu

secara bebas dan rahasia, DPR dapat juga melakukan pengawasan dan

penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara teratur.

c. Partai Politik (system Multi Partai) yang dapat melakukan hubungan yang

teratur antara masyarakat dan pemrintahan.

d. System peradilan yang bebas tidak memihak untuk menjamin hak asai rakyat

dan mempertahankan keadilan.

C. PRAKTEK DEMOKRASI DI INDONESIA

Sejak di proklamasikan kemerdekaan RI dan disahkannya UUD 1945 sebagai

konstitusi Negara pada tanggal 18 agustus 1945 oleh KKPI (Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia) maka secara formal Indonesia menganut demokrasi

konstitusional, namun sejak proklamasi kemerdekan sampai sekarang telah

terjadi perubahan dalam konstitui nagara yaitu:

a. Periode 1945-1949 menggunakan UUD 1945

b. Periode 1945-1950 menggunakan UUD Republic Indonesia Serikat (RIS)

c. Periode 1950-1959 menggunakan UUD sementara (UUDS)

d. Periode 1959 – sampai dengan sekarang mnggunakan UUD 1945