MAKALAH

Al-Islam III

“Demokrasi dan Hak Asasi Manusia(HAM)dalam Islam”

Oleh :Alfian Arif Bintara

(09121011)

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jurusan Bahasa dan SeniFakultas Keguruan dan Ilmu PendidikanUniversitas Muhammadiyah Surabaya

Angkatan 2009

Kata Pengantar

Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah

ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusun tidak akan

sanggup menyelesaikannya dengan baik.

Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang Demokrasi,

dan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam Islam, yang kami sajikan berdasarkan penga-

matan dari berbagai sumber. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintan-

gan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun den-

gan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini dapat

terselesaikan.

Makalah ini memuat tentang penjabaran mengenai Demokrasi, dan Hak Asasi

Manusia (HAM) di dalam Islam. Walaupun makalah ini mungkin kurang sempurna tapi

juga memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca.

Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada bahasa Dosen Mata Kuliah Al

Islam III yaitu Drs. H. Abdurahman Aziz, M.si yang telah membimbing penyusun agar

dapat mengerti tentang bagaimana cara kami menyusun makalah ini.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pem-

baca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun mohon untuk

saran dan kritiknya. Terima kasih.

i

Daftar Isi

Kata Pengantar……………………………………………………………i

Daftar Isi………………………………………………………………….ii

Bab I

Pendahuluan………………………………………………………………1

Bab II

Pembahasan………………………………………………………………6

Bab III

Kesimpulan dan Saran…………………………………………………..13

Daftar Pustaka………………………………………………………….. 14

iiBab I

Pendahuluan

I. Latar Belakang

Hukum adalah komponen yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat, dan

pada dasarnya hukum itu adalah masyarakat itu sendiri. Setiap tingkah laku masyarakat

selalu di monitor oleh hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak ter-

tulis. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki penduduk mayoritas beraga

islam, secara sengaja maupun tidak sengaja hal tersebut mempengaruhi terbentuknya su-

atu aturan hukum yang berlandaskan atas agama Islam.

Berbagai masalah yang ada di dalam Negara Indonesia tidak semuanya dapat dis-

elesaikan berdasarkan hukum umum yang telah ada, namun tetap memerlukan hukum

yang secara filosofis dan sosiologis tertanam dalam hati dan kepercayaan masyarakat In-

donesia.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan di buatnya aturan Hukum Islam di In-

donesia adalah:

1. Masyarakat Indonesia yang berketuhanan. (sisi filosofis).

2. Mayoritas penduduk Indonesia beraga Islam. (sisi sosiologis).

3. Berdasarkan catatan sejarah yang telah dibukukan oleh Departemen Agama yang

berjudul “Seabad Peradilan Agama di Indonesia”, menjelaskan bahwa Pengadilan Agama

sudah ada di Indonesia sejak abad ke-16. (sisi historis).

4. Merupakan produk politik yang dibuat oleh pemerintah.

Membicarakan tentang masalah Hukum Islam di Indonesia pada dasarnya adalah

membicarakan salah satu aspek kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri, kita akan

memasuki sebuah perbincangan yang kompleks sekalipun Hukum Islam menempati po-

sisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang.

Selain itu, perbincangan tentang Hukum Islam di Indonesia sebagaimana halnya

juga dengan Hukum Islam di berbagai kawasan dunia akan selalu menampakkan diri se-

bagai Hukum yang bersifat universal dengan daya jangkau untuk semua tempat dan

segala zaman tetapi pada lain pihak Hukum Islam juga dituntut untuk menampakkan diri

dengan wajahnya yang khas Hukum Islam Indonesia masa kini. Perbincangan kita ten-

tang Hukum Islam tentunya akan lebih banyak diarahkan pada aspek yang kedua. Berke-

naan dengan hal yang pertama Hukum Islam dengan sifat keuniversalannya sudah cukup

banyak dikaji dan dibahas orang.

“Hukum Islam Indonesia masa kini” adalah merupakan sebuah label yang diberikan pada

ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan

corak khas ke-Indonesiaannya. Sistem dan budaya Indonesia akan lebih terefleksi di

dalamnya sehingga Hukum Islam dimaksud untuk beberapa bagian tertentu baik

menyangkut kaidah hukumnya maupun pola pemikiran yang mendasarinya akan menun-

jukkan beberapa perbedaan dengan Hukum Islam yang berlaku dilain tempat seperti

Saudi Arabia, Mesir, Iran, Pakistan dan lain-lain sekalipun sifat dasar yang sama karena

bersumberkan pada sumber yang sama yaitu AI Quran dan Sunnah.

Berbeda dengan Demokrasi, Islam berasal dari Allah SWT, yang telah di-

wahyukan-Nya kepada rasul-Nya Muhammad SAW. Dalam hal ini Allah SWT

berfirman :

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya, ucapannya itu tiada

lain hanya berupa wahyu yang diwahyukan.” (QS. An-Najm : 3-4)

Islam dibangun di atas landasan Aqidah Islam, yang mewajibkan pelaksanaan per-

intah dan larangan Allah –yakni hukum-hukum syara’ yang lahir dari Aqidah Islam–

dalam seluruh urusan kehidupan pribadi, masyarakat dan kenegaraan. Aqidah ini men-

erangkan bahwa manusia tidak berhak membuat peraturan hidupnya sendiri. Manusia

hanya berkewajiban menjalani kehidupan menurut peraturan yang ditetapkan Allah SWT

untuk manusia.

Islam menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan syara’, bukan di tangan umat. Se-

bab, Allah SWT sajalah yang layak bertindak sebagai Musyarri’ (pembuat hukum). Umat

secara keseluruhan tidak berhak membuat hukum, walau pun hanya satu hukum. Allah

SWT berfirman :

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” (QS. Al An’aam: 57)

Dalam Islam seorang muslim wajib terikat dengan hukum syara’ dalam segala

perbuatannya. Tidak bisa bebas dan seenaknya. Terikat dengan hukum syara’ bagi seo-

rang muslim adalah wajib dan sekaligus merupakan pertanda adanya iman padanya. Allah

SWT berfirman :

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka

menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka

perselisihkan.” (QS. An Nisaa’: 65)

II. Rumusan Masalah

Dalam pembuatan makalah ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah definisi dari demokrasi itu?

2. Bagaimana islam memandang demokrasi?

3. Apakah definisi dari HAM (Hak Asasi Manusia) itu?

4. Bagaimanakah HAM dalam pandangan islam?

5. Bagaimana hukum dalam pandangan islam?

III. Ruang Lingkup

Makalah ini membahas:

1. Mendefinisikan arti dari demokrasi

2. Pandangan Islam tentang demokrasi

3. Definisi HAM

4. Pandangan HAM dalam Islam

5. Pandangan Islam tentang hukum

Bab II

Pembahasan

Definisi Ham, dan Demokrasi

1. Pengertian HAM

!.1. Secara Umum:

• Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kan-

dungan dan merupakan pemberian dari Tuhan.HAM Berlaku secara universal.

• Tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28,

pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1

1.2. Dalam Islam:

• Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dike-

nal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak

boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan

kehormatanmu haram atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja

menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban mem-

berikan dan menjamin hak-hak ini.

2. Pengertian Demokrasi

2.1. Secara Umum

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara se-

bagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk

dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang

dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran.

"Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin

and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said

that democracy is the worst form of government except all those other forms that have

been tried from time to time."

—Winston Churchill (Hansard, November 11, 1947)

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga

kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam

tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg

sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini

diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol

berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerin-

tah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan ek-

sekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan

judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki

kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif

dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi

masyarakat yang diwakilinya (konstituante) dan yang memilihnya melalui proses pemili-

han umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, mis-

alnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan

umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh seba-

gian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tamba-

han, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan

memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang

lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung

tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat

memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan

rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum

sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian

masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan

yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin

negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang

sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan

hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan

yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana). Istilah

"demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada

abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang

berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah

berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18,

bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan

kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan

rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu poli-

tik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkem-

bangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu

negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica dengan kekuasaan negara

yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan

ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar

ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan

kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak

asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya

kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan

tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa

kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi

harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara

dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi

kekuasaan lembaga negara tersebut.

Saat ini arti demokrasi sendiri sudah banyak tercemar oleh kosakata humanisme

yang mengarah pada konsep liberalis semata. Secara harafiah demokrasi disamakan den-

gan kebebasan yang tanpa batas. Harus diingat bahwa konsep demokrasi yang membe-

baskan mensyaratkan "kedewasaan" penggunanya. Demokrasi bukanlah ideologi yang

memberikan ruang tak terbatas terhadap setiap keinginan dan kepentingan rakyat karena

terlalu bebasnya unjuk kepentingan dengan alih-alih demokrasi akan menyebabkan per-

benturan kepentingan-kepentingan itu sendiri.

Di luar itu, demokrasi mensyaratkan suatu konstitusi yang benar-benar kokoh dan

sehat supaya dapat mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat secara positif dan tidak

saling berbenturan. Negara-negara yang sukses dengan konsep demokrasi bukan berarti

negara yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya sebebas-bebasnya secara

harafiah. Negara demokrasi yang sukses adalah sebuah negara dengan konstitusi yang

kokoh, jelas, sehat, dan menjunjung nilai-nilai dasar yang mutlak tidak terbantahkan

kebenarannya.

Karena demokrasi memberi ruang kepada rakyatnya untuk memberikan "suara"

dan mengungkapkan kepentingannya masing-masing, diperlukanlah suatu kedewasaan

dimana setiap rakyat sadar bahwa mereka tidak mungkin memperjuangkan kepentingan

mereka jika itu melanggar hak dan kepentingan mendasar dari orang lain. Kemungkinan

terjadinya perbenturan kepentingan inilah yang harus dijaga oleh konstitusi yang kokoh

dan sehat sehingga demokrasi dapat dijalankan dengan sehat dan memberikan rasa aman

bagi setiap warga negara. Saat konstitusi semacam itu sudah terbentuk, maka setiap

warga negara dapat memperjuangkan kepentingannya dengan jelas dan dalam suatu ben-

tuk yang pasti dan terjamin dalam konstitusi.

Demokrasi sendiri seringkali terjegal oleh prinsip dimana kepentingan manusia

dianggap tidak terbatas dan sangat sulit untuk dikonsolidasikan. Oleh karena itu, suatu

konstitusi harus dibuat sesuai dengan pilihan karakter kebangsaan yang dipilih secara

sadar dan mantab sebagai suatu identitas kebangsaan. Konstitusi tersebut disusun dan

dipilih oleh "suara" rakyat sebagai simbol karakter mereka sebagai suatu bangsa yang

berbeda satu sama lainnya selain juga mencerminkan cita-cita mereka sebagai suatu

bangsa. Sebagai contoh, demokrasi Amerika dan demokrasi Indonesia adalah suatu ben-

tuk demokrasi yang berbeda secara konstitusional. Misal, demokrasi Amerika berkomit-

men pada hak-hak individu sebagai suatu bangsa, sedangkan demokrasi Indonesia sejak

terbentuknya berkomitmen pada persatuan dan kesatuan berbagai suku, agama, dan ras

sebagai satu bangsa. Namun keduanya sama-sama meletakkan sistem pemerintahannya

dalam kondisi parlementer dimana rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tert-

inggi dan penentu nasibnya sendiri yang diwakilkan pada sekelompok wakil rakyat hanya

saja dengan kepentingan, batasan, dan arah pergerakan bangsanya yang berbeda. Secara

mudahnya, demokrasi Amerika menjamin setiap warga Amerika "bergerak" bebas seba-

gai seorang Amerika, sedangkan demokrasi Indonesia menjamin setiap warga Indonesia

"bergerak" bebas sebagai seorang Indonesia.

Dalam Islam ada yang dikenal dengan istilah Syura atau musyawarah. Yang meru-

pakan derivasi (kata turunan) dari kata kerja ‘syawara’. Dan kata ‘syawara’ mempunyai

beberapa makna, antara lain memeras madu dari sarang lebah; memelihara tubuh bi-

natang ternak saat membelinya; menampilkan diri dalam perang. Dan makna yang domi-

nan adalah meminta pendapat dan mencari kebenaran.

Dan secara terminologis, syura bermakna “memunculkan pendapat-pendapat dari orang-

orang yang berkompeten untuk sampai pada kesimpulan yang paling tepat.” (Nizhamul-

Hukmi Fil-Islam, Dr. ‘Arif Khalil, hal. 236)

Meminta pendapat dan mencari kebenaran adalah salah satu prinsip dalam

demokrasi yang dianut sebagian besar bangsa di dunia. Didalam Islam bermusyawarah

untuk mencapai mufakat adalah hal yang disyariatkan.

“Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat,

sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka; dan mereka

menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-syura: 36)

Dengan ayat itu, kita memahami bahwa Islam telah memposisikan musyawarah

pada tempat yang agung. Syari’at Islam yang lapang ini telah memberinya tempat yang

besar dalam dasar-dasar tasyri’ (yurisprudensi). Ayat itu memandang sikap komitmen

kepada hukum-hukum syura dan menghiasi diri dengan adab syura sebagai salah satu

faktor pembentuk kepribadian Islam, dan termasuk sifat-sifat mukmin sejati. Dan lebih

menegaskan urgensi syura, ayat di atas menyebutkannya secara berdampingan dengan

satu ibadah fardhu ‘ain yang tidaklah Islam sempurna dan tidak pula iman lengkap ke-

cuali dengan ibadah itu, yakni shalat, infak, dan menjauhi perbuatan keji.

Hal tersebut menunjukan bahwa, Islam secara langsung menerapkan prinsip

pengambilan keputusan;musyawarah yang menjadi sendi utama dalam demokrasi modern

(dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat).

Yang menjadi poin penting dalam demokrasi bukan sistem trias politiknya, yang

membagi pemerintahan kedalam tiga lembaga (eksekutif, yudikatif dan legislatif),

melainkan sisitem checks and balances yang berlangsung dalam pemerintahan itu. Ten-

tunya agar bisa berjalan maka, harus ada keterbukaan dari masing-masing elemen dalam

pemerintahan itu. Dan keterbukaan itu dapat diwujudkan dalam sebuah bentuk

musyawarah yang efisien, efektif dan egaliter. Tentu saja tujuan adalah kesejahteraan

rakyat.

2.2. Pengertian Demokrasi Indonesia

• Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai

upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk di-

jalankan oleh pemerintahnegara tersebut.

2.3. Pengertian Demokrasi dalam Islam

Konsep demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dan tidak sepenuhnya sejalan

dengan Islam :

1. Demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama.

2. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya.

3. Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah.

4. Suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama

dalam musyawarah.

5. Musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihadi; bukan pada persoalan

yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Alquran dan Sunah.

6. Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama.

7. Hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga.

Contoh Kasus

• Nenek Divonis 1,5 Bulan karena Mencuri Kakao di Purwokerto

• Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, menjatuhkan vonis satu

bulan 15 hari kepada seorang, Aminah, 55, yang didakwa mencuri tiga buah kakao.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama satu bulan 15 hari dengan ketentuan tidak

usah terdakwa jalani kecuali jika terdakwa dijatuhi pidana lain selama tiga bulan masa

percobaan," kata Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Muslich Bambang Lukmanto

saat membacakan vonis di pengadilan setempat, Kamis (19/11).

Bab III

Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

• Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme pemerintahan negara yang menjunjung tinggi

kedaulatan rakyat.

• Demokrasi menurut Islam dapat diartikan seperti musyawarah, mendengarkan pendapat

orang banyak untuk mencapai keputusan dengan mengedepankan nilai – nilai keaga-

maan.

• HAM adalah hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia ada di dalam kandungan.

• HAM dalam Islam didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu dan kew ajiban

bagi negara dan individu tersebut untuk menjaganya

• Hukum menurut Islam dapat diartikan sebagai hukum yang terdapat dalam sumber-

sumber seperti Al-Quran dan Al-Hadist.

3.2. Saran

• Diharapkan setelah membaca makalah ini dapat membedakan antara demokrasi di In-

donesia dan demokrasi Islam dan dapat melihat sisi baik dan buruknya.

• Diharapkan setelah membaca makalah ini dapat memahami pentingnya HAM dalam ke-

hidupan kita dan kewajiban kita untuk menjaganya.

• Diharapkan setelah membaca makalah ini dapat membedakan antara hukum islam dan

hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat melihat perbedaannya.

Daftar Pustaka

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

2. http://pastipanji.wordpress.com/2008/06/29/demokrasi-dalam-islam/

3. http://www.angelfire.com/id/sidikfound/ham.html

4. http://materitarbiyah.wordpress.com/2008/02/01/hukum-dalam-islam/

5. http://www.idrusramadius.co.cc/2009/10/makna-demokrasi-dalam-pandangan-

islam.html