GUIDEBOOK February 2017 - eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/eodb_questionnaire/2017/Enforcing... · Ya, telah ada perubahan sejak 1 Juni 2015 Jika relevan, jelaskan perubahan

ENFORCING CONTRACTSGUIDEBOOKFebruary 2017

Coordinating Ministry forEconomic Affairs

This guidebook is prepared with the support of the Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG). AIPEG is a facility to strengthen the evidence base for economic policy in support of the Indonesian Government. This work is funded by the Australian Government as part of its commitment to Indonesia’s growth and development.

S E C T I O N 1

Enforcing Contracts | Guidebook 2017

Sect

ion

1

Pelaksanaan Kontrak (Bahasa Indonesia)

1. ASUMSI STUDI KASUS

Dua perusahaan domestik - Penjual dan Pembeli - membuat kontrak untuk penjualan beberapa barang buatan sesuai pesanan (custom-made goods). Lebih lanjut, Penjual sepakat untuk menjual ke Pembeli, dan Pembeli sepakat untuk membeli dari Penjual, furnitur buatan sesuai pesanan. Setelah pengiriman barang, Pembeli berpendapat bahwa kualitas barang tidak memadai, lalu menolak untuk membayar. Penjual bersikeras bahwa kualitas barang telah sesuai dan meminta pembayaran sesuai harga dalam kontrak. Dikarenakan barang adalah barang yang pembuatannya disesuaikan dengan permintaan Pembeli, Penjual tidak dapat menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Setelah Pembeli menolak untuk membayar, Penjual menggugat Pembeli. Pengadilan memutuskan memenangkan Penjual 100% dan memerintahkan Pembeli membayar sesuai kontrak.

• Baik Penjual dan Pembeli merupakan perusahaan lokal dan berlokasi di Jakarta.

• Penjual menuntut Pembeli untuk mengganti jumlah yang disepakati di dalam kontrak. Nilai gugatan tersebut adalah: Rp 80.706.641

• Pengadilan yang memutus kasus tersebut berlokasi di Jakarta dan merupakan pengadilan tingkat pertama dengan yurisdiksi terhadap gugatan niaga sebesar Rp 80.706.641.

• Penjual khawatir Pembeli mungkin melenyapkan aset, membawa aset keluar dari yurisdiksi peradilan atau menjadi pailit. Oleh karena itu, jika prosedur tersebut diperbolehkan dihadapan pengadilan yang berwenang, Penjual akan meminta dan mendapatkan sita atas aset bergerak Pembeli (perlengkapan kantor atau kendaraan) sebelum memperoleh putusan Pengadilan.

• Pembeli menentang gugatan tersebut, yang kemudian digugat berdasarkan pokok perkaranya. Pendapat atas kualitas barang yang dikirim oleh Penjual diperlukan dan diberikan oleh seorang ahli selama proses persidangan:

• Jika hal itu adalah praktik standar yang dilakukan di Negara Anda bagi Penjual dan Pembeli untuk memanggil saksi ahli mereka sendiri, maka masing-masing pihak mengajukan satu saksi ahli untuk memberikan pendapat atas kualitas barang yang dikirim oleh Penjual.

• Jika hal itu adalah praktik standar yang dilakukan di negara Anda bagi seorang hakim untuk menunjuk seorang ahli independen untuk memberikan pendapat atas kualitas barang yang dikirim oleh penjual, maka hakim dapat melakukannya. Hal ini diasumsikan bahwa tidak ada kesaksian dari ahli yang berlawanan yang diajukan.

• Putusan memenangkan Penjual secara 100%. Pembeli diwajibkan untuk membayar harga sesuai dalam kontrak kepada Penjual.

• Pembeli tidak mengajukan banding terhadap putusan itu.

• Penjual mulai melaksanakan putusan saat periode waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan banding telah berlalu. Diasumsikan bahwa Pembeli tidak memiliki dana di dalam rekening banknya. Akibatnya, aset bergerak Pembeli (perlengkapan kantor atau kendaraan) disita dan disimpan untuk kemudian dilelang kepada publik.

• Pelelangan atas aset bergerak pembeli kemudian diatur, diiklankan dan diselenggarakan. Aset-aset yang ada terjual dan nilai gugatan sepenuhnya diperoleh Penjual.

Definsi: untuk keperluan pengisian kuesioner, istilah-istilah di bawah ini memiliki arti:

1. Pengadilan yang Berwenang berarti pengadilan di Jakarta dengan yurisdiksi atas sengketa niaga yang serupa dengan yang dijelaskan dalam asumsi studi kasus. Jika ada lebih dari satu pengadilan yang kompeten, pengadilan yang kompeten berarti pengadilan yang paling mungkin untuk menentukan hasil/memberi putusan atas studi kasus yang diberikan.

2. Saksi ahli berarti saksi dengan kualifikasi yang dibutuhkan atau pengalaman untuk memberikan pendapat tentang apakah barang yang dikirim sudah memenuhi kualitas yang memadai. Opini ahli dibutuhkan dan diberikan sebelum putusan dijatuhkan.


Sect

ion

1

***

Berikan tanggapan Anda terhadap bagian berikut dengan mempertimbangkan asumsi studi kasus yang diberikan di atas. Untuk kemudahan Anda, jawaban tahun lalu juga dicantumkan dalam kuesioner ini jika tersedia. Harap dicatat bahwa jawaban tersebut mewakili paduan jawaban berdasarkan semua jawaban yang kami terima dari berbagai kontributor.


Sect

ion

1

2. PEMUTAKHIRAN PERUBAHAN

3. PENGADILAN KOMPETEN/TERKAIT

Jika pengadilan kompeten telah berubah, jawab semua pertanyaan di Bagian 4, 5 dan 6 dengan asumsi pengadilan baru akan menyidangkan kasus tersebut.

Jawaban

Apakah ada perubahan sejak 1 Juni 2015 dalam litigasi niaga lokal? Misalnya: amandemen hukum acara perdata dan/atau berlakunya peraturan baru, pelaksanaan atau perubahan pada sistem manajemen kasus, pengenalan solusi otomatis seperti, e-filing, e-notifikasi, dll, pelaksanaan mediasi/konsiliasi, perubahan substansial dalam UU arbitrase, pengenalan pengadilan untuk gugata kecil, pembentukan pengadilan niaga baru, atau pengangkatan hakim baru.

Ya, telah ada perubahan sejak 1 Juni 2015

Jika relevan, jelaskan perubahan (-perubahan) tersebut. Sertakan informasi tentang tanggal adopsi peraturan, publikasi dan penegakan hukum atau peraturan baru.

Pada tanggal 7 Agustus 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Apakah ada perubahan yang diharapkan terjadi sejak sekarang hingga 1 Juni 2016? Jika ada, jelaskan

Pada tanggal 3 Februari 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mengatur konferensi pra-sidang (pre-trial conference) di Indonesia

Jawaban Penjelasan

Apakah Pengadilan Negeri di Jakarta mempunyai yurisdiksi atas kasus yang dijelaskan dalam bagian 1, dengan mengingat nilai gugatan sebesar Rp. 80.706.641?

Ya Berdasarkan Pasal 3 dari Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana nilai gugatan berada di bawah yurisdiksi pengadilan sederhana sebagai bagian dari Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk di Jakarta


Sect

ion

1

4. KUALITAS INDEKS PROSES PERADILAN

4.1 AUTOMASI PENGADILAN

Pengajuan Berkas Elektronik

Apakah gugatan awal dapat diajukan secara elektronik melalui platform resmi yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta? Jawablah "Tidak" jika keluhan hanya dapat diajukan melalui surel/e-mail atau faks.

Tahun lalu: TidakTahun ini: TidakPenjelasan:

Jika gugatan awal diajukan secara elektronik, apakah salinan cetaknya juga harus diserahkan?

Jawaban: Tidak relevanPenjelasan:

Pelayanan Proses secara Elektronik

Apakah gugatan awal yang diajukan secara elektronik kepada Pengadilan Negeri Jakarta dapat dikirmkan kepada tergugat secara elektronik? Jika demikian, sebutkan bagaimana hal tersebut dilakukan (via surel, SMS, faks, dll.)


Pembayaran Biaya Pengadilan secara Elektronik

Dapatkah biaya pengadilan dibayarkan secara elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Pilih “Ya” jika pembayaran dapat dilakukan melalui online banking


Penerbitan Dasar Putusan

Apakah putusan yang diberikan pada seluruh tingkatan dalam kasus-kasus niaga tersedia bagi publik melalui publikasi Lembaran Negara resmi, dalam surat kabar atau dalam situs internet pengadilan? Jika putusan diterbitkan secara daring, sertakan tautan situs yang relevan

Tahun lalu: TidakTahun ini: YaPenjelasan: putusan Pengadilan Negeri sekarang diterbitkan di tautan berikut: https://putusan.mahkamahagung.go.id/ditjen/umum

Apakah putusan yang diberikan dalam kasus-kasus niaga di Pengadilan Tinggi dan tingkat Mahkamah Agung tersedia bagi publik melalui publikasi Lembaran Negara resmi, dalam surat kabar atau dalam situs internet pengadilan? Jika putusan diterbitkan secara daring, sertakan tautan situs yang relevan

Tahun lalu: YaTahun ini: YaPenjelasan: Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung diterbitkan di tautan berikut: https://putusan.mahkamahagung.go.id/


Sect

ion

1

4.2 STRUKTUR DAN PROSES PENGADILAN

Pengadilan Niaga Khusus

Di Jakarta, apakah ada pengadilan, divisi atau jenjang pengadilan yang hanya ditujukan untuk persidangan kasus niaga?

Tahun lalu: TidakTahun ini: Ya

Apa nama pengadilan, divisi atau jenjang tersebut? Peradilan Sederhana sebagai bagian dari Pengadilan Negeri yang terkait

Apa ambang yurisdiksi (nilai gugatan minimum) untuk kasus-kasus agar dapat disidangkan oleh pengadilan ini, divisi atau jenjang pengadilan tersebut?

Pengadilan Sederhana berwenang untuk menyelesaikan gugatan komersial dengan nilai maksimum sebesar Rp.200 juta

Pengadilan Gugatan Kecil

Di Jakarta, adakah pengadilan/divisi untuk gugatan sederhana atau prosedur jalur cepat untuk gugatan sederhana?

pengadilan sederhana merupakan suatu pengadilan dengan yurisdiksi terbatas untuk menyidangkan kasus dengan jumlah uang yang relatif kecil. Pengadilan ini biasanya memiliki aturan Hukum Acara Perdata yang lebih sederhana, aturan pembuktian yang sederhana, dan ditandai dengan penggunaan bahasa yang sederhana.

Tahun lalu: TidakTahun ini: Ya

Apa nama pengadilan, divisi atau jenjangnya? Peradilan Sederhana sebagai bagian dari Pengadilan Negeri yang terkait

Apa UU/peraturan yang menentukan pengadilan/divisi atau prosedur jalur cepat tersebut? Jika mungkin, cantumkan tautan ke UU tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_02_2015_fix(4).pdf)

Berapa jumlah uang maksimum yang dibayarkan untuk kasus agar dapat disidangkan oleh pengadilan/divisi tersebut atau melalui prosedur tersebut?

Rp.200.000.000

Apakah representasi atau mewakili diri sendiri diperbolehkan dalam proses persidangan ini?

Ya

Jika gugatan sederhana diselesaikan melalui pengadilan atau divisi yang berdiri sendiri, sebutkan apakah hukum acara perdata sederhana berlaku.

Ya hukum acara perdata yang disederhanakan berlaku dalam proses peradilan sederhana

Penyitaan Pra-Sidang

Dengan asumsi bahwa penggugat khawatir terdakwa akan melenyapkan aset dan memindahkan aset bergerak dari luar yurisdiksi pengadilan atau terkena pailit, apakah penggugat diperbolehkan untuk meminta dan mendapatkan sita atas aset begerak terdakwa (perlengkapan kantor atau kendaraan) pada pengadilan dan proses yang sama?

Tahun lalu: YaTahun ini: YaPenjelasan: Penyitaan pra-sidang ini diatur dalam Pasal 227 dari Herzien Inlandsch Reglement (HIR) sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia


Sect

ion

1

Pelimpahan Kasus

Bagaimana kasus-kasus baru diserahkan kepada hakim di Pengadilan Negeri Jakarta? F Secara acak, oleh ketua pengadilan/bagian F Oleh ketua pengadilan/bagian menurut kebijaksanaannya sendiri F Secara acak, oleh panitera/asisten pengadilan F Oleh panitera/asisten pengadilan menurut kebijaksanaannya sendiri F Secara acak, berdasarkan pokok perkara atau jadwal persidangan dan jumlah kasus dalam satu

waktu F Secara acak, melalui sistem otomatis F Berdasarkan beberapa kriteria berdasarkan abjad atau secara rotasional F Tidak secara acak F Lainnya, jelaskan

Apakah para pihak atau para penasihat hukum mereka dapat mempengaruhi penunjukan hakim atau memprediksi hakim yang akan ditugaskan untuk kasus mereka secara pasti?

Jawaban: TidakPenjelasan: Pengangkatan hakim menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yang terkait

Kesamaan Gender

Menurut hukum acara perdata yang berlaku, apakah kesaksian seorang perempuan memberi efek beban pembuktian yang sama di pengadilan jika dibandingkan dengan kesaksian laki-laki dalam semua jenis kasus persidangan?

Tahun lalu: YaTahun ini: YaPenjelasan:

Jika tidak, dalam kasus apa kesaksian tersebut tidak memberikan efek beban yang sama (misalnya, niaga, keluarga, dll.)

Tidak relevan


Sect

ion

1

4.3 Manajemen Kasus

Standar Waktu untuk Perkara Perdata, Penangguhan dan Kelanjutan Perkara

Apakah ada undang-undang atau peraturan lainnya di Indonesia yang menetapkan standar waktu keseluruhan untuk acara persidangan utama dalam perkara perdata?

Tahun lalu: YaTahun ini: YaPenjelasan: Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan kasus di pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dalam waktu maksimal lima bulan sementara kasus di pengadilan banding harus diselesaikan dalam waktu maksimal tiga bulan. pembatasan waktu ini harus mencakup waktu untuk menghasilkan salinan dari putusan pengadilan.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.214 / KMA / SK / XII / 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia semua permohonan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung harus telah diselesaikan dalam waktu maksimal 250 hari.

Jika “Ya”, manakah dari peristiwa utama tersebut yang memiliki tenggat waktu khusus yang diatur oleh UU? Sebutkan pasal tertentu dalam UU/peraturan yang berlaku dan, jika mungkin, termasuk tautan ke materi tersebut.

F Proses sita – Landasan hukum: Pasal 122 dari HIR mengatur bahwa periode waktu antara penyampaian panggilan sidang dan sidang pertama tidak boleh kurang dari 3 hari kerja

F 1 Sidang pertama – Landasan hukum: Pasal 122 dari HIR mengatur bahwa sidang pertama dilakukan paling awal dalam waktu 3 hari kerja setelah tanggal disampaikannya panggilan sidang

F 1 Penyampaian Jawaban Gugatan– Landasan hukum: Pasal 113 dan 141 dari Reglement op de Rechtsvordering (Rv) menyatakan bahwa Tergugat harus menyampaikan jawaban atas gugatan pada tanggal sidang pertama atau tanggal lain yang ditentukan oleh Pengadilan (yang didasarkan pada Pasal 141 Rv dalam waktu 14 hari).

F 1 Penyelesaian jangka waktu pembuktian – Landasan hukum: Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, kasus di pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dalam waktu maksimal lima bulan setelah pengajuan gugatan sementara kasus di pengadilan banding harus diselesaikan dalam waktu maksimal tiga bulan setelah pengajuan klaim. Oleh karena itu, jangka waktu proses pembuktian akan menjadi bagian dari jangka waktu putusan akhir dan tidak akan menyebabkan jangka waktu putusan akhir untuk terlewati.

F 1 Waktu para ahli untuk memberikan opininya – Dasar Hukum: Berdasarkan Pasal 221 Rv seorang ahli harus menyampaikan laporan mereka kepada Pengadilan berdasarkan kerangka waktu yang ditetapkan oleh Pengadilan (biasanya dalam waktu 14 hari)

F 1 Tenggat waktu untuk menyerahkan putusan akhir – Dasar Hukum: Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan kasus di pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dalam waktu maksimal lima bulan setelah pengajuan gugatan sementara kasus di pengadilan banding harus diselesaikan dalam waktu maksimal tiga bulan setelah pengajuan gugatan

Lainnya, tolong jelaskan F Lainnya, jelaskan


Sect

ion

1

Apakah standar waktu tersebut dipatuhi dalam lebih dari 50% kasus


Apakah UU juga mengatur jumlah penangguhan atau penundaan maksimum yang dapat diberikan?

Tahun lalu: TidakTahun ini: YaLandasan hukum/penjelasan: Berdasarkan Pasal 126 dan 127 dari Herzien Inlandsch Reglement (HIR) sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia jika Tergugat tidak hadir pada sidang pertama Hakim akan memberikan satu kali waktu penundaan atau kelanjutan bagi Tergugat untuk hadir di sidang kedua. Jika Tergugat juga gagal untuk menghadiri sidang kedua maka Hakim akan memutuskan gugatan secara in absentia (Verstek).

Apakah penangguhan terbatas pada keadaan luar biasa atau kejadian tidak terduga?Pilih “Tidak” jika hakim memiliki kewenangan terbatas untuk memberikan penangguhan dan hanya dapat melakukannya atas permintaan para pihak, bahkan jika tidak ada alasan untuk memberikannya.Pilih “Ya”, jika UU menyebutkan penyebab umum penangguhan (misalnya kematian pihak/pengacara, penunjukan ahli, upaya untuk mencapai penyelesaian) dan/atau jika UU secara eksplisit menyatakan bahwa penangguhan hanya dapat diberikan dalam keadaan luar biasa.

Tahun lalu: TidakTahun ini: YaLandasan hukum/penjelasan: Berdasarkan Pasal 126 dan 127 dari Herzien Inlandsch Reglement (HIR) sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia jika Tergugat tidak hadir pada sidang pertama Hakim akan memberikan satu kali waktu penundaan atau kelanjutan bagi Tergugat untuk hadir di sidang kedua. Jika Tergugat juga gagal untuk menghadiri sidang kedua maka Hakim akan memutuskan gugatan secara in absentia (Verstek).Tahun lalu: TidakTahun ini: YaLandasan hukum/penjelasan: Berdasarkan Pasal 126 dan 127 dari Herzien Inlandsch Reglement (HIR) alasan untuk memberikan penundaan terbatas bahwa Tergugat tidak dapat menghadiri sidang pertama karena alasan yang sah misalnya, karena satu dan lain hal Jurusita gagal untuk menyampaikan panggilan sidang kepada Tergugat atau Kepala Desa yang seharusnya memberikan panggilan sidang tidak berhasil melakukannya.

Jika ada peraturan mengenai penangguhan, apakah peraturan itu dipatuhi dalam lebih dari 50% kasus?

Tahun lalu: n.a.Tahun ini: YaPenjelasan: Pengadilan Negeri menerapkan hukum acara perdata secara konsisten

Mekanisme Penilaian Kerja

Apakah ada laporan yang tersedia mengenai Pengadilan Negeri Jakarta yang dapat digunakan untuk memantau kinerja pengadilan, perkembangan kasus melalui pengadilan dan memastikan kepatuhan dengan standar waktu yang disebutkan di atas?



Sect

ion

1

Jika “Ya”, mana dari laporan berikut yang tersedia secara daring/online? Laporan-laporan tersebut dapat menjadi bagian dari laporan tahunan di pengadilan.

F Waktu laporan disposisi (mengukur waktu yang dibutuhkan pengadilan untuk memutus/mengadili kasusnya)

F Laporan Tingkat Penyelesaian (mengukur jumlah kasus yang diselesaikan versus jumlah kasus yang masuk)

F Usia laporan kasus tertunda (memberikan gambaran mengenai semua kasus yang tertunda sesuai dengan jenis dan usia kasus serta tindakan terakhir yang diambil dan tindakan berikutnya yang akan dilakukan)

F Laporan kemajuan kasus tunggal (memberikan gambaran tentang status sebuah kasus tunggal)

Berikan tautan jika memungkinkan: https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/208

Pertemuan Pra Sidang

Apakah pertemuan pra-sidang bagian dari teknik manajemen kasus dilakukan sebelum dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta?

Sebuah pertemuan pra-sidang adalah pertemuan yang dipimpin oleh hakim dan dirancang untuk mempersempit isu-isu dan pertanyaan terkait bukti sebelum sidang. Tujuannya adalah untuk membahas kemungkinan penyelesaian dan untuk mempercepat proses persidangan sementara mengurangi kegiatan pra-peradilan yang tidak perlu atau taktik penundaan lainnya.

Tahun lalu: TidakTahun ini: YaLandasan hukum/penjelasan: Konsep pertemuan pra-sidang diadopsi di negara-negara Common Law seperti Amerika Serikat, Inggris dan Negara-negara Persemakmuran lainnya seperti Australia dan Selandia Baru. Di Indonesia konsep pertemuan pra-sidang dilaksanakan melalui konsep mediasi wajib (Perdamaian). Peraturan Mahkamah Agung No.1 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur mekanisme pertemuan pra-sidang di Indonesia

Jika “Ya”, masalah apa yang akan dibahas dan tindakan yang akan dilakukan di dalam pertemuan pra-sidang tersebut?

F Penjadwalan, termasuk jangka waktu untuk mengajukan mosi dan dokumen lainnya ke pengadilan F Pemeriksaan kompleksitas kasus dan lamanya sidang yang diproyeksikan F Kemungkinan penyelesaian atau ADR F Perubahan daftar saksi F Temuan waktu/kesepakatan tentang bukti F Kuasa peradilan dan isu-isu prosedural lain F Mempersempit isu-isu kontroversial F Lainnya, jelaskan

Sistem Manajemen Kasus Secara Elektronik

Jika sistem manajemen kasus secara elektronik dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta, mohon jawab dua pertanyaan berikut.

Manakah dari tindakan berikut yang dapat dilakukan hakim melalui sistem elektronik?

F Mengakses UU, peraturan dan yurisprudensi F Memperoleh jadwal sidang untuk semua kasus pada berkas perkara hakim secara otomatis F Mengirim pemberitahuan (misalnya surel) kepada advokat F Melacak status sebuah kasus pada berkas perkara hakim F Melihat dan mengelola dokumen-dokumen perkara (berkas, mosi dll.) F Bantuan penulisan putusan F Mendapat perintah pengadilan secara semi otomatis F Melihat perintah dan putusan pengadilan dalam kasus tertentu F Fitur tambahan, jelaskan


Sect

ion

1

4.4 PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

Abitrase

Di Indonesia, apakah arbitrase untuk kasus niaga lokal diatur oleh UU konsolidasi atau gabungan bab/bagian dari UU Hukum Perdata yang berlaku yang meliputi hampir seluruh aspek arbitrase? Jika “Ya”, sebutkan judul dan tahun penerbitan UU tersebut.

Tahun lalu: YaTahun ini: YaPenjelasan: Proses arbitrase diatur dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Apakah klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase yang sah biasa diterapkan oleh pengadilan di Jakarta?Pilih “Tidak” jika pengadilan akan mengadili kasus meskipun ada klausul arbitrase atau perjanjian yang sah.


Apakah ada sengketa niaga - selain dari sengketa yang berhubungan dengan ketertiban umum atau kebijakan publik - yang tidak dapat diajukan ke arbitrase di Indonesia?


Apakah ada dari perkara-perkara di bawah ini yang tidak dapat dibawa ke arbitrase: F Perkara yang melibatkan properti tidak bergerak F Perkara dalam perusahaan (misalnya perkara mengenai keputusan yang dibuat oleh badan eksekutif

sebuah perusahaan atau perkara terkait pengaturan pemegang saham) F Perkara terkait hak cipta F Kegiatan keuangan dan perbankan (termasuk transaksi efek) F Perkara terkait kepailitan, kebangkrutan atau likuidasi suatu perusahaan F Perkara terkait pekerjaan F Lainnya, jelaskan

Mediasi/Konsiliasi Sukarela

Apakah mediasi/konsiliasi secara sukarela ada di Indonesia? Pilih “Ya” jika para pihak tidak perlu berpartisipasi dalam proses tersebut kecuali jika mereka menginginkannya.


Di Indonesia, apakah mediasi/konsiliasi diatur oleh UU konsolidasi atau gabungan bab/bagian dari UU Hukum Perdata yang berlaku yang meliputi hampir seluruh aspek mediasi/konsiliasi secara substansial? Jika “Ya”, sebutkan judul dan tahun penerbitan UU tersebut

Tahun lalu: YaTahun ini: YaPenjelasan: UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur prosedur untuk proses mediasi / konsiliasi sukarela

Apakah ada insentif keuangan untuk para pihak yang mencoba melakukan mediasi/konsiliasi (misalnya, pengembalian biaya pengajuan ke pengadilan, kredit pajak penghasilan dll.)

Tahun lalu: TidakTahun ini: TidakLandasan hukum/penjelasan:


Sect

ion

1

5. PERKIRAAN WAKTU

Bagian berikut mencakup pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkiraan waktu untuk tahapan-tahapan yang berbeda dari sebuah kasus niaga. Mengingat pengalaman Anda dengan kasus-kasus yang sebanding dengan studi kasus yang diberikan, sebutkan jumlah hari kalender yang biasanya diperlukan, dalam praktiknya, untuk menyelesaikan studi kasus yang diberikan.

Jika Anda memutakhirkan pengadilan yang berwenang pada bagian 3, sebutkan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pengadilan baru tersebut di bawah ini.

5.1. FASE PENGAJUAN DAN PENGIRIMAN PANGGILAN

Bagian ini mengukur waktu yang dibutuhkan antara saat Penjual (penggugat) memutuskan untuk menggugat dan saat Pembeli (terdakwa) menerima panggilan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta (dengan asumsi bahwa kedua pihak berdomisili di Jakarta).

Jawaban

Sebelum mengajukan gugatan, Penjual mencoba untuk mendapatkan pembayaran di luar pengadilan melalui surat peringatan atau somasi. Berapa lama proses tersebut memakan waktu?

7 hari

Berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang pengacara untuk menulis gugatan awal dan mengumpulkan semua dokumen pendukung yang diperlukan untuk pengajuan gugatan (termasuk mengesahkan dokumen-dokumen tersebut, jika diperlukan)?

1 hari

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan gugatan awal ke pengadilan dan menetapkan tergugat?

7 hari

Apa penyebab utama keterlambatan selama fase ini? F Kesulitan mencari tergugat untuk tujuan pengiriman panggilan F Lambatnya penyitaan yang dilakukan oleh juru sita, advokat atau lainnya F Ketersediaan advokat F Jasa pos yang tidak efisien F Mendapat informasi dari kantor registrar (tanggal sidang, pra-putusan terhadap keluhan dll.) F Lainnya, jelaskan


Sect

ion

1

Tahun lalu (penanggalan kalender)

Tahun ini Penjelasan:

Dari sudut pandang di atas, apakah estimasi tahun lalu untuk seluruh fase "pengajuan dan penyitaan" masih akurat?

60 15 Berdasarkan Pasal 10-13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pendaftaran klaim, penentuan hakim dan panitera pengadilan harus dilakukan dalam 2 hari. Hakim kemudian akan secepatnya memutuskan apakah gugatan berada di bawah lingkup pengadilan sederhana dan menentukan hari sidang pertama dan memanggil Tergugat. Proses ini biasanya memakan waktu 7 hari sehingga total seluruh pengajuan gugatan dan pemanggilan tergugat adalah 15 hari (dengan memperhitungkan periode 7 hari untuk mengirim surat permintaan non-litigasi/somasi.


Sect

ion

1

5.2 FASE SIDANG DAN PUTUSAN

Bagian ini mengukur waktu yang dibutuhkan untuk putusan yang akan diberikan jika gugatan telah diajukan kepada pengadilan dan tergugat telah ditetapkan.

Jawaban

Berapa lama waktu yang dibutuhkan, dalam praktiknya, antara saat kasus diajukan dan saat pertemuan pra-sidang diadakan? Jika pertemuan pra-sidang tidak diadakan di Negara Anda, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

Pasal 10-13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pengajuan gugatan membutuhkan 2 hari. Proses panggilan sidang sampai dengan sidang pertama akan mengambil 7 hari. Proses pertemuan pra-sidang (proses mediasi wajib) berlangsung pada sidang pertama sehingga akan membutuhkan 9 hari antara tanggal pengajuan gugatan dan pertemuan pra-sidang.Pasal 10-13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pengajuan gugatan membutuhkan 2 hari. Proses panggilan sidang sampai dengan sidang pertama akan mengambil 7 hari. Proses pertemuan pra-sidang (proses mediasi wajib) berlangsung pada sidang pertama sehingga akan membutuhkan 9 hari antara tanggal pengajuan gugatan dan sidang pertama.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan, dalam praktiknya, antara saat kasus diajukan dan saat sidang pertama diadakan?

Pasal 10-13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pengajuan gugatan membutuhkan 2 hari. Proses panggilan sidang sampai dengan sidang pertama akan mengambil 7 hari. Proses pertemuan pra-sidang (proses mediasi wajib) berlangsung pada sidang pertama sehingga akan membutuhkan 9 hari antara tanggal pengajuan gugatan dan sidang pertama.

Berapa banyak sidang yang dibutuhkan, dalam praktiknya, untuk menyelesaikan studi kasus standar?

Sekitar tiga sampai empat kali sidang

Ketika sebuah sidang ditunda, atau jika dibutuhkan lebih dari satu kali sidang untuk menyelesaikan kasus, berapa lama para pihak harus menunggu hingga sidang selanjutnya?

7 hari

Berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang ahli, dalam praktiknya, untuk memberikan pendapatnya?

7 hari

Berapa lama waktu yang dibutuhkan hakim, dalam praktiknya, untuk memberikan putusan akhir secara tertulis setelah penutupan periode bukti?

7 hari


Sect

ion

1

Berapa jangka waktu untuk mengajukan banding di Indonesia?

Untuk peradilan sederhana pihak yang kalah dapat mengajukan keberatan dalam waktu 7 hari setelah tanggal putusan

Apa penyebab utama keterlambatan selama fase ini?

F Timbunan kasus (tunggakan kasus) F Sering terjadi penundaan F Periode menunggu di antara persidangan F Ketersediaan para ahli yang terbatas dan keterlambatan yang disebabkan oleh aktivitas para ahli F Lainnya, jelaskan

Tahun lalu (penanggalan kalender) Tahun ini Penjelasan:

Dari sudut pandang di atas, apakah estimasi tahun lalu untuk seluruh fase "sidang dan putusan" masih akurat?

220 Tidak Berdasarkan Pasal 5 (3) dari Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana seluruh proses persidangan dan putusan akan membutuhkan maksimal 25 hari terhitung sejak hari sidang pertama

5.3 PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Bagian ini mengukur waktu yang dibutuhkan pihak yang menang, saat periode banding telah selesai, untuk: (i) memulai pelaksanaan putusan; (ii) menyita aset bergerak pihak yang kalah; (iii) mengatur pelelangan aset yang disita; dan (iv) mendapatkan kembali nilai gugatan.

Jawaban

Berapa lama waktu yang dibutuhkan, dalam praktiknya, untuk mendapatkan salinan putusan yang dapat dilaksanakan dan menghubungi petugas pelaksana yang terkait?

2 hari (Pasal 20.3 Peraturan Mahkamah Agung No.2/2015)

Berapa lama waktu yang dibutuhkan, dalam praktiknya, untuk mencari, mengidentifikasi dan menyita aset bergerak pihak yang kalah (termasuk waktu yang diperlukan untuk mendapatkan perintah dari pengadilan untuk menyita dan mengambil alih aset)?

Berdasarkan Pasal 196 HIR jika pihak yang kalah tidak mau secara sukarela memenuhi putusan pengadilan maka dalam waktu 8 hari Pengadilan akan meminta pihak yang kalah untuk memenuhi putusan tersebut. kegagalan untuk melakukannya akan menyebabkan Pengadilan untuk menyita aset pihak yang kalah ini

Berapa lama waktu yang dibutuhkan, dalam praktiknya, untuk mengiklankan, mengatur dan melelang aset bergerak pihak yang kalah??

Berdasarkan Pasal 200 dari HIR prosesnya akan memakan waktu 14 hari

Jika dalam praktiknya lebih dari satu lelang akan diperlukan untuk mengganti nilai gugatan, berapa jumlah hari yang ada di sela-sela pelelangan?

14 hari

Setelah lelang selesai, berapa lama waktu yang dibutuhkan pihak yang menang untuk mendapatkan kembali nilai gugatan?

Segera setelah proses pelelangan selesai


Sect

ion

1

Berapa lama waktu yang dibutuhkan hakim, dalam praktiknya, untuk memberikan putusan akhir secara tertulis setelah penutupan periode bukti?

7 hari

Apa penyebab utama keterlambatan selama fase ini? Timbunan kasus (tunggakan kasus) F Memberikan aset bergerak F Penyelenggaraan lelang publik F Menunggu pelaksanaan lelang F Mencari pembeli barang-barang yang ada F Lainnya, jelaskan: Perlawanan dari pihak yang dikalahkan/pemilik aset tersebut

Tahun lalu (penanggalan kalender) Tahun ini Penjelasan:

Dari sudut pandang di atas, apakah estimasi tahun lalu untuk seluruh fase "pelaksanaan/eksekusi" masih akurat?

180 Tidak Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.2/2015 dan Pasal.196 dan 200 dari HIR seluruh fase pelaksanaan/eksekusi seharusnya 38 hari, bukan 180 hari


Sect

ion

1

6. ESTIMASI BIAYA

Bagian berikut mencakup pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkiraan biaya untuk tahapan-tahapan yang berbeda dari sebuah kasus/perkara niaga. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sebutkan perkiraan sebagai persentase dari nilai gugatan, dimana untuk Doing Business 2017, sebesar Rp 80.706.641 (lihat Bagian 1).

Sebutkan semua biaya dan pengeluaran yang Penjual (penggugat) harus bayarkan untuk mendapatkan dan melaksanakan putusan.

a. Kami tertarik terhadap semua biaya dan pengeluaran yang (penggugat) harus bayarkan terlebih dulu, terlepas dari apakah Penjual dapat mendapatkan kembali biaya-biaya tersebut pada akhirnya, ketika ia memenangkan kasusnya.

b. Sebutkan biaya- biaya resmi saja.

Jika Anda memutakhirkan pengadilan yang kompeten dalam Bagian 3, mohon perbarui juga biaya-biaya karena biaya-biaya tersebut berlaku di pengadilan baru.

6.1 BIAYA ADVOKAT

Sebutkan perkiraan biaya advokat rata-rata yang akan dikeluarkan oleh sebuah firma hukum lokal untuk menangani kasus seperti skenario studi kasus yang diberikan, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan pengalaman advokat yang dipersyaratkan di negara Anda untuk kasus ini. Sebutkan biaya yang diminta di bawah ini:

a. biaya untuk menangani sebuah kasus hingga ke proses putusan;

b. biaya pelaksanaan/eksekusi jika seorang advokat dibayar secara umum untuk tujuan ini;

c. Jika ada, pajak pertambahan nilai atau pajak lain.

Tahun lalu (% dari nilai gugatan) Tahun ini Penjelasan:

Apakah estimasi tahun lalu masih akurat?

3.1 Tidak Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 196 dan 200 dari HIR untuk tujuan eksekusi karena seluruh waktu untuk menyelesaikan sengketa tersebut turun secara signifikan maka biaya pengacara/advokat juga turun secara signifikan menjadi sekitar 15% dari gugatan


Sect

ion

1

6.2 BIAYA PENGADILAN (HINGGA KE PUTUSAN SAJA)



90.0 Tidak Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 196 dan 200 dari HIR untuk tujuan eksekusi karena seluruh waktu untuk menyelesaikan sengketa tersebut turun secara signifikan maka biaya pengacara/advokat juga turun secara signifikan menjadi sekitar 15% dari gugatan

Jawaban

Dalam sebuah kasus yang serupa dengan kasus standar, berapa biaya untuk pendaftaran kasus (biaya pengajuan saja)?

Rp.30.000 (Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Pengadilan yang berada dibawahnya)

Berapa besar biaya untuk penerbitan putusan? Rp.30.000 per halaman atau sekitar Rp.90.000 untuk putusan pengadilan setebal 300 halaman

Berapa biaya yang dikenakan oleh ahli lokal jika ahli tersebut bekerja selama 10 jam?

Rp.1.000.000

Berapa besar biaya pengadilan lainnya yang harus dibayarkan terlebih dulu oleh Penjual?

Tidak ada


Sect

ion

1

6.3 BIAYA PELAKSANAAN



25.0. Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Pengadilan yang berada dibawahnya dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. No.W10.U3/194/HK..02/IV/2016 tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan biaya pelaksanaan total seharusnya Rp.8.100.000 atau 10.04% dari nilai gugatan

Jawaban

Berapa besar biaya untuk pendaftaran putusan? Rp.0

Berapa besar biaya perintah penyitaan? Rp.600.000

Berapa besar biaya untuk pelelangan (iklan, pajak, petugas pelaksana dll.)? Rp.7.500.000

Berapa besar biaya lain yang harus dibayarkan terlebih dulu oleh Penjual? Tidak ada

S E C T I O N 2


Sect

ion

2

ENFORCING CONTRACTS (ENGLISH VERSION)

1. CASE STUDY ASSUMPTIONS

Two domestic companies – Seller and Buyer – conclude a contract for the sale of some custom-made goods. Further to such contract, Seller agrees to sell to Buyer, and Buyer agrees to buy from Seller, custom-made furniture. Upon delivery of the goods, Buyer alleges that the goods are of inadequate quality, and refuses to pay. Seller insists that the goods are of adequate quality and demands payment of the contract price. Since the goods were custom-made for Buyer, Seller cannot sell them to a third party. Following Buyer’s refusal to pay, Seller sues Buyer. The court decides 100% in favor of Seller, and orders Buyer to pay the contract price.

1. Both Seller and Buyer are domestic companies, located in Jakarta.

2. Seller sues Buyer to recover the amount due under the contract. The value of the claim is: IDR 80,706,641.

3. The court deciding the case is located in Jakarta and is the first instance court with jurisdiction over commercial claims of IDR 80,706,641.

4. Seller fears that Buyer may dissipate assets, move assets out of the jurisdiction or become insolvent. Therefore, if such a procedure is allowed before the competent court, Seller requests and obtains attachment of Buyer’s movable assets (office equipment or vehicles) prior to obtaining a judgment.

5. Buyer opposes the claim, which is then disputed on the merits. An opinion on the quality of the goods delivered by Seller is required and is given by an expert during the court proceedings:

• If it is standard practice in your country for Seller and Buyer to call their own expert witnesses, then each party calls one expert witness to provide an opinion on the quality of the goods delivered by Seller.

• If it is standard practice in your country for the judge to appoint an independent expert to provide an opinion on the quality of the goods delivered by Seller, then the judge does so. It is assumed that no opposing expert testimony is provided.

6. Judgment is 100% in favor of Seller. Buyer is required to pay the agreed contract price to Seller.

7. Buyer does not appeal the judgment.

8. Seller starts enforcing the judgment when the period allocated by law for appeal expires. It is assumed that Buyer has no money in his bank accounts. As a result, Buyer’s movable assets (office equipment or vehicles) are attached and stored in preparation for a public sale.

9. A public sale is organized, advertised and held to sell Buyer’s movable assets. The assets are sold and the value of the claim is entirely recovered by Seller.

Definitions: for the purpose of this questionnaire, the terms below carry the following meaning:


Sect

ion

2

Competent court means the court in Jakarta with jurisdiction over commercial disputes similar to the one described in the assumptions of the standardized case. If more than one court is competent, competent court means the court that is most likely to determine the outcome of the standardized case.

Expert witness means a witness with the required qualifications or experience to give an opinion on whether the goods delivered are of adequate quality. Expert opinion is required and provided prior to judgment.

***

Please provide your responses to the following sections taking into account the case study assumptions provided above. For your convenience, last year’s answers are included in this questionnaire where available. Please note that they represent a unified answer based on all the answers we received from various contributors.


Sect

ion

2

2. REFORM UPDATE

Answer

Have there been any reforms since June 1st, 2015 in domestic commercial litigation? For example: amendments to the civil procedural laws and/or enactment of new regulations, implementation of or changes to the case management system, introduction of automated solutions such as e-filing, e-notifications, etc., implementation of mediation/conciliation, substantial changes in arbitration law, introduction of small claims courts, creation of a new commercial court, or appointment of new judges.

Yes, there has been a reform since June 1, 2015

If relevant, please describe the reform(s). Please include information on the date of adoption, publication and enforcement of the new law(s) or regulation(s).

On 7 August 2015, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation No.2 of 2015 on Small Claims Resolutions Procedures

Are any such reforms expected between now and June 1st, 2016? If so, please describe.

On 3 February 2016 the Supreme Court issued Supreme Court Regulation No.1 of 2016 on Mediation Procedures Within Courts. This regulation regulates the Indonesian pre-trial conference

3. COMPETENT COURT

If the competent court has changed, please answer all questions in Sectios 4, 5 and 6 assuming that the new court would hear that case

Answer Comment

Does the Jakarta District Court have jurisdiction over the case described in Section 1, given the value of the claim set at IDR 80,706,641?

Yes Under article 3 of the Supreme Court Regulation No.2 of 2015 on Small Claims Resolutions Procedures the value of the claim falls under the jurisdiction of the small claims court within the District Courts in Indonesia including in Jakarta


Sect

ion

2

4. QUALITY OF JUDICIAL PROCESSES INDEX

4.1 AUTOMASI PENGADILAN

Electronic Filing

Can the initial complaint be filed electronically through a dedicated platform within the Jakarta District Court? Please answer “No” if it can only be filed by e-mail or fax.

Last year: NoThis year: NoComment:

When the initial complaint is filed electronically, must a hard copy be submitted as well?

Answer: Not applicableComment:

Electronic Service of Process

Can the initial complaint filed before the Jakarta District Court be served on the defendant electronically? If so, please specify how it is carried out (by e-mail, SMS/text, fax, etc.).


Electronic Payment of Court Fees

Can court fees be paid electronically within the Jakarta District Court? Please select “Yes” if payment can be made through online banking.


Publication of Judgments

Are judgments rendered at all levels in commercial cases made available to the general public through publication in official gazettes, in newspapers or on the internet/court website? If judgments are published online, please include a link to the relevant website.

Last year: NoThis year: YesComment: all District Courts decisions are now published at the following link: https://putusan.mahkamahagung.go.id/ditjen/umum

Are judgments rendered in commercial cases at the appellate and supreme court level made available to the general public through publication in official gazettes, in newspapers or on the internet/court website? If judgments are published online, please include a link to the relevant website.

Last year: YesThis year: YesComment: Appellate and Supreme Court decisions are published at the following link: https://putusan.mahkamahagung.go.id/


Sect

ion

2

4.2 COURT STRUCTURE & PROCEEDINGS

Specialized Commercial Court

In Jakarta, is there a court, division or bench of a court dedicated solely to hearing commercial cases?


What is the name of this court, division or bench? Answer: Not applicableComment:

What is the jurisdictional threshold (minimum claim value) for cases to be heard by this court, division or bench?

The Small Claim Court is authorized to resolve commercial claims with the maximum value of IDR200 million

Small Claims Court

In Jakarta, is there a small claims court/division or a fast-track procedure for small claims?

A small claims court is a court with limited jurisdiction to hear cases with relatively small amounts of money. These courts usually have relaxed rules of civil procedure, relaxed rules of evidence and are characterized by the use of plain language.

Last year: NoThis year: Yes

What is the name of this court or division? The Small Claims Court within the Indonesia’s District Courts

What is the law/regulation establishing such court/division or fast-track procedure? If possible, please include a link to the law.

The Supreme Court Regulation No.2 of 2015 on Small Claims Resolutions (http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_02_2015_fix(4).pdf

What is the maximum monetary amount for cases to be heard by this court/division or through this procedure?

IDR200 million

Is self-representation allowed within these proceedings?

Yes

If small claims are resolved through a stand-alone court or division, please mention whether simplified rules of civil procedure apply.

Yes, simplified rules of civil procedure applies in the small claim court process

Pre-Trial Attachment

Assuming that the plaintiff fears that the defendant may dissipate assets, move assets out of the jurisdiction or become insolvent, would the plaintiff be allowed to request and obtain attachment of the defendant’s movable assets (office equipment or vehicles) within the same court and proceedings?

Last year: YesThis year: YesComment: This pre-trial attachment is regulated under Article 227 of the Herzien Inlandsch Reglement (HIR) as the Indonesian Civil Procedural Law


Sect

ion

2

Assignment of Cases

How are new cases assigned to judges within the Jakarta District Court? F Randomly, by the president of the court/section F By the president of the court/section at his own discretion F Randomly, by the court’s registrar/clerk F By the court’s registrar/clerk at his own discretion F Randomly, on the basis of the subject matter or court’s schedule and caseload F Randomly, through an automated system F On the basis of some alphabetical criteria or on a rotational basis F Not randomly F Other, please explain

Can the parties or their counsels influence the appointment of the judge or predict which judge will be assigned to their case with a high level of certainty

Answer: NoComment: Appointment of judges becomes the authority of the Chairman of the relevant District Court

Gender Equality

According to the applicable civil procedure law, does a woman’s testimony carry the same evidentiary weight in court as a man’s in all types of court cases?

Last year: YesThis year: YesComment:

If not, in which kind of cases do they not carry the same weight (e.g. commercial, family, etc.)?

Not applicable


Sect

ion

2

4.3 CASE MANAGEMENT

Time Standards for Civil Cases, Adjournments and Continuances

In Indonesia are there laws or other regulations setting overall time standards for key court events in a civil case?

Last year: YesThis year: YesComment: Based on the Supreme Court Circular Letter No.2 of 2014 on Resolution of Cases in First Instance Court and Appellate Court on Four (4) Courts cases in first instance courts have to be resolved within a maximum of five months while cases at the appellate courts have to be resolved within a maximum of three months. These time limitations shall include time to produce the excerpts of court decisions.

Moreover, based on the Chairman of Supreme Court’s Decision No.214/KMA/SK/XII/2014 on Time Frame of Cases Resolutions within the Supreme Court all appeals and civil review applications to the Supreme Court have to be resolved within a maximum of 250 days.

If “Yes”, which of these key events have specific deadlines set by law? Please mention the specific article of the applicable law/regulation and, if possible, include a link to the material.

F Service of process – Legal basis: Article 122 of HIR provides that the time period between service of process and the first hearing shall not be less than 3 business days

F First hearing – Legal basis: Article 122 of HIR provides that the first hearing shall be conducted at the earliest within 3 business days after the service of process date

F Filing of the statement of defense – Legal basis: Article 113 and 141 of Reglement op de Rechtsvordering (Rv) provides that the Defendant shall provide his/her statement of defense on the first hearing date or at such other date as required by the Court (which is based on Article 141 of Rv within 14 days)

F Completion of the evidence period – Legal basis: Based on the Supreme Court Circular Letter No.2 of 2014 on Resolution of Cases in First Instance Court and Appellate Court on Four (4) Courts, cases in first instance courts have to be resolved within a maximum of five months after submission of the claims while cases at the appellate courts have to be resolved within a maximum of three months after submission of the claims. Therefore, the evidence period timeline shall be part of the final judgement timeline and shall not cause the final judgement timeline to lapse.

F Time for the expert to deliver his opinion – Legal basis: Based on Article 221 of Rv experts have to submit their report to the Court based on the time frame as set out by the Court (which is normally in 14 days)

F Deadline to submit final judgment – Legal basis: Based on the Supreme Court Circular Letter No.2 of 2014 on Resolution of Cases in First Instance Court and Appellate Court on Four (4) Courts cases in first instance courts have to be resolved within a maximum of five months after submission of the claims while cases at the appellate courts have to be resolved within a maximum of three months after submission of the claims

F Other, please explain


Sect

ion

2

Are these time standards respected in more than 50% of the cases?


Does the law also regulate the maximum number of adjournments or continuances that can be granted?

Last year: NoThis year: YesLegal basis / comment: Based on Article 126 and 127 of Herzien Inlandsch Reglement (HIR) as the Indonesian Civil Procedural Law if a Defendant is absent on the first hearing the Judge will provide a one time adjournment or continuance for the Defendant to present at the second hearing. If the Defendant also fails to attend the second hearing then the Judge will decide the matter in absentia (Verstek).

Are adjournments limited to unforeseen and exceptional circumstances?

Please select “No” if the judge has unlimited authority to grant continuances and can simply do so upon request of the parties, even if for no reason.

Please select “Yes”, if the law lists the common causes for adjournments (e.g. death of party/lawyer, appointment of an expert, attempt to reach settlement) and/or if the law explicitly states that adjournments can only be granted in exceptional circumstances.

Last year: NoThis year: YesLegal basis / comment: Based on Article 126 and 127 of Herzien Inlandsch Reglement (HIR) the reason for providing continuance is limited that the Defendant failed to attend the first hearing because of legitimate reasons for instance, for some reasons the Court Bailiff failed to deliver the summon or the Head of Village that was supposed to deliver the summon failed to do so.

If rules on adjournments exist, are they respected in more than 50% of the cases?

Last year: n.a.This year: YesComment: District Courts consistently apply the Civil Procedural Law

Performance Measurement Mechanisms

Are there reports that can be generated about the Jakarta District Court to monitor the court’s performance, the progress of cases through the court and ensure compliance with the time standards mentioned above?



Sect

ion

2

If “Yes”, which of the following reports are made available online? These reports could be part of an annual report on the judiciary.

F Time to disposition report (measures the time the court takes to dispose/adjudicate its cases) F Clearance rate report (measures the number of cases resolved vs. the number of incoming cases) F Age of pending cases report (provides a snapshot of all pending cases according to case-type, case-

age, last action held and next action scheduled) F Single case progress report (provides a snapshot of the status of one single case)

Please provide link, if possible: https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/208; http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/;

Pre-Trial Conference

Is a pre-trial conference part of the case management techniques used before the Jakarta District Court?

A pre-trial conference is a meeting presided by the judge and designed to narrow down contentious issues and evidentiary questions before the trial. Its purpose is to discuss the possibility of settlement and to expedite the trial process while discouraging unnecessary pretrial motions or other delay tactics.

Last year: NoThis year: YesLegal basis / comment: Pre-trial conference concept is adopted in Common Law countries such the United States America, United Kingdom and other Commonwealth Countries like Australia and New Zealand. In Indonesia the concept of pre-trial conference is implemented through the concept of mandatory mediation conference (perdamaian). The Supreme Court Regulation No.1 of 2016 on Mediation Procedures within Courts regulates the Indonesia’s pre-trial conference mechanism

If “Yes”, which issues would be discussed and which actions would take place in such pre-trial conference?

F Scheduling, including time frame for filing motions and other documents with the court F Examination of case complexity and projected length of trial F Possibility of settlement or ADR F Exchange of witness list F Discovery timeline/agreement on evidence F Jurisdiction and other procedural issues F Narrowing down contentious issues F Other, please explain

Electronic Case Management System

If an electronic case management system is in place within the Jakarta District Court, please answer the following two questions.

Which of the following actions can judges perform through the electronic system? F Access laws, regulations and case-law F Automatic generation of a hearing schedule for all cases on the judge’s docket F Send notifications (e.g. emails) to lawyers F Track status of a case on the judge’s docket F View and manage case documents (briefs, motions, etc.) F Assistance with judgment writing F Semi-automatic generation of court orders F View court orders and judgments in a particular case


Sect

ion

2

4.4 ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

Arbitration

In Indonesia, is domestic commercial arbitration governed by a consolidated law or consolidated chapter/section of the applicable code of civil procedure encompassing substantially all aspects of arbitration? If "Yes", please indicate the name and year of publication of the law.

Last year: YesThis year: YesComment: Arbitration process is governed under Law No.30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolutions

Are valid arbitration clauses or agreements usually enforced by the courts in Jakarta?


Please select “No” if courts would adjudicate a case despite the presence of a valid arbitration clause or agreement.


Please indicate whether any of the following disputes cannot be arbitrated: F Disputes involving immovable property F Intra-corporate disputes (e.g. disputes over decisions made by the executive bodies of a corporation

or disputes involving shareholder arrangements) F Intellectual property disputes F Finance and banking activities (including securities transactions) F Disputes related to insolvency, bankruptcy or liquidation of a company F Employment disputes F Other, please explain

Voluntary Mediation / Conciliation

Is voluntary mediation/conciliation available in Indonesia? Please select “Yes” only if the parties do not have to participate in the process unless they want to.


In Indonesia, is mediation/conciliation governed by a consolidated law or consolidated chapter/section of the applicable code of civil procedure encompassing substantially all aspects of mediation/conciliation? If “Yes”, please indicate the name and year of publication of the law.

Tahun lalu: YaLast year: YesThis year: YesComment: Law No.30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolutions and the Supreme Court Regulation No.1 of 2016 on Mediation Procedures within Courts regulates procedures for voluntary mediation/conciliation process

Are there financial incentives for parties to attempt mediation/conciliation (i.e. refund of court filing fees, income tax credits, etc.).

Last year: NoThis year: NoLegal basis / comment:


Sect

ion

2

5. TIME ESTIMATES

The following section includes questions relating to time estimates for different stages of a commercial case. In light of your experience with cases comparable to the standardized one, please indicate the number of calendar days that would usually be necessary in practice to resolve the standardized case.

If you updated the competent court in Section 3, please provide time estimates for the new court below.

5.1. FILING AND SERVICE PHASE

This section measures the time it would take between the moment Seller (the plaintiff) decides to sue and the moment Buyer (the defendant) is served in the Jakarta District Court (assuming that both parties are domiciled in Jakarta).

Answer

Before filing a lawsuit, the Seller tries to obtain payment out of court through a non-litigious demand letter. How long would this process take?

7 days

How long would a lawyer take to write the initial complaint and gather all supporting documents needed for filing (including authenticating them, if required)?

1 day

How long would it take to file the initial complaint with the court and serve the defendant?

7 days

What are the main causes of delay during this phase? F Difficulties in locating the defendant for purposes of service F Slow service by bailiff, attorney or other F Availability of attorney F Inefficient postal service F Obtaining information from registrar’s office (date of hearing, pre-assessment of the complaint, etc.) F Other, please explain

Last year (calendar days) This year Comment

In light of the above, is last year's estimate for the entire "filing and service" phase still accurate?

60 15 Article 10-13 of Supreme Court Regulation No.2 of 2015 on Small Claims Resolutions Procedures registration of the claim, determination of judge and court registrar should be conducted in 2 days. The judge will then expeditiously decide whether the claim falls under the scope of the small claims court and determine the first hearing day and summon the Defendant. This process normally takes 7 days so in total the entire filing and service phase should be 15 days (by taking into account the 7-day period to send a non-litigious demand letter.


Sect

ion

2

5.2. TRIAL AND JUDGMENT PHASE

This section measures the time it would take for the judgment to be rendered once the claim has been filed with the court and served on defendant.

5.3 ENFORCEMENT OF JUDGMENT PHASE

This section measures the time it would take the winning party, once the appeal period has elapsed, to: (i) start enforcing the judgment; (ii) seize the losing party’s movable assets; (iii) organize a public sale with the seized assets; and (iv) recover the value of the claim.

Answer

How long does it take, in practice, between the moment the case is filed and the moment a pre-trial conference is held? If pre-trial conferences do not take place in your country, please proceed to the next question.

Article 10-13 of Supreme Court Regulation No.2 of 2015 on Small Claims Resolutions Procedures filing of the claim will need 2 days. The service of process up to the first hearing will take 7 days. The Indonesia’s pre-trial conference (mandatory mediation process) takes place at the first hearing so it will take 9 days between the case filing date and pre-trial conference.

How many hearings would be required, in practice, to resolve the standardized case study?

Around three to four hearings

When a hearing is postponed, or when more than one hearing would be necessary to resolve the case, how long would the parties have to wait for the next hearing?

7 days

How long would an expert usually take in practice to deliver his or her opinion?

7 days

How long would the judge take, in practice, to issue a written final judgment once the evidence period has closed?

7 days

What is the time limit for appeal in Indonesia? For small claim disputes the losing party may submit an objection within 7 days after the decision date

What are the main causes of delay during this phase? F Backlog of cases F Frequent adjournments F Waiting periods between hearings F Limited availability of experts and delays caused by the expert’s activity F Other, please explain

Answer

How long does it take, in practice, to obtain an enforceable copy of the judgment and contact the relevant enforcement officer?

2 days (Art.20.3 of Supreme Court Regulation No.2/2015)


Sect

ion

2

How long does it take, in practice, to locate, identify and seize the losing party’s movable assets (including the time necessary to obtain an order from the court to attach and seize the assets)?

Based on Article 196 of HIR if the losing party does not want to voluntarily fulfill the court decision then within 8 days the Court will require the losing party to fulfill the decision, failure to do so will cause the Court to confiscate the losing party’s assets

How long does it take, in practice, to advertise, organize and hold the public sale of the losing party’s movable assets?

Based on Article 200 of HIR the process will take 14 days

If in practice more than one auction would be necessary to recover the value of the claim, how many days would pass between auctions?

14 days

Once the auction is completed, how long will it take the winning party to recover the value of the claim?

Immediately after the sale/auction process

What are the main causes of delay during this phase? Difficulties in locating the defendant for purposes of service

F Attaching the movable assets F Organization of the public auction F Waiting for the public sale to be held F Finding buyers for the goods F Other, please explain


Sect

ion

2

6. COST ESTIMATES

The following section includes questions relating to cost estimates for different stages of a commercial case. In answering these questions, please express the estimates as a percentage of the value of the claim which, for Doing Business 2017, amounts to IDR 80,706,641 (see Section 1).

Indicate all costs and expenses that Seller (the plaintiff) would have to incur to obtain and enforce the judgment.

a. We are interested in all costs and expenses Seller (the plaintiff) must advance, regardless of the costs that Seller can recover at the end, when he wins the case.

b. Please include official costs only.

If you updated the competent court in Section 3, please update the fees as they would apply in the new court.

6.1 ATTORNEY FEES

Please provide an estimate of the average attorney fees that would be charged by a local law firm to handle a case like the standardized scenario, taking into account the qualification and experience of the attorney required in your country for this case. Include the following:

a. fees to handle the case up to judgment;

b. fees for enforcement if a lawyer is commonly retained for this purpose;

c. if applicable, value added tax or other taxes.

Last year (% of the value of the claim) This Year Comment

Is last year's estimate still accurate?

90.0 No Based on the Supreme Court Regulation No.2/2015 on Small Claims Resolutions Procedures and art.196 and 200 of HIR for enforcement purposes since the whole timeline to resolve the dispute drops significantly then the attorney fees also drop significantly around 15% of the claim


Sect

ion

2

6.2 COURT FEES (UP TO JUDGMENT ONLY)

Please provide the approximate average cost that would be incurred by Seller (the plaintiff), bearing in mind the competent court for the standardized case.



3.1 No Based on Government Regulation No.53 of 2008 on Types and Tariff of Non-tax Tariffs that are Applicable in the Supreme Court and its Supervised Courts and Decision of the Head of South Jakarta District Court No.W10.U3/194/HK..02/IV/2016 on Details of Court Fees at the South Jakarta District Court the total court fees should be IDR1.036.000 or 1.28% from the value of the claim

Answer

In a case similar to the standardized case, what would be the fees to register the case (filing fees only)?

IDR30,000 (Government Regulation No.53 of 2008 on Types and Tariff of Non-tax Tariffs that are Applicable in the Supreme Court and its Supervised Courts)

What would be the fees for the issuance of the judgment? IDR300 per page or around IDR90,000 for a 300-page judgment

How much would a local expert charge if he or she had to work for 10 hours? IDR 1,000,000

What are other court fees that would need to be advanced by Seller? None


Sect

ion

2

6.3 ENFORCEMENT FEES

Please provide the approximate average cost that would be incurred by Seller (the plaintiff), bearing in mind the competent court for the standardized case.



25.0 No Based on Government Regulation No.53 of 2008 on Types and Tariff of Non-tax Tariffs that are Applicable in the Supreme Court and its Supervised Courts and and Decision of the Head of South Jakarta District Court No.W10.U3/194/HK.02/IV/2016 on Details of Court Fees at the South Jakarta District Court the total enforcement fee should be IDR8,100,000 or 10.04% of the value of the claim

Answer

What are the fees for the registration of judgment? IDR0

What are the fees for the attachment order? IDR600,000

What are the fees for the auction (publicity, tax, enforcement officer, etc.)? IDR7,500,000

Would Seller have to advance the fees for the organization of the public sale (or would the enforcement officer pay him or herself out of the proceeds of the public sale)?

Yes, the Seller shall pay the official public sale fee upfront

What are other enforcement fees that would need to be advanced by Seller? None

Coordinating Ministry forEconomic Affairs

Documents

GUIDEBOOK February 2017 - eodb.ekon.go.ideodb.ekon.go.id/download/eodb_questionnaire/2017/Enforcing... · Ya, telah ada perubahan sejak 1 Juni 2015 Jika relevan, jelaskan perubahan