Embed Size (px)
Citation preview
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas dan
fungsinya serta mendorong Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, menuju kemandirian Desa, maka
peningkatan kualitas sumber daya penyelenggara
Pemerintahan Desa merupakan syarat mutlak pencapaian
tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, dengan Peraturan
Gubernur Jawa Timur.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
3. Undang-Undang
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR.
Pasal 1
- 3 -
Pasal 1
(1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Pedoman
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur.
(2) Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 2
(1) Agar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dapat berjalan dengan optimal pada masing-masing Desa,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah
Kabupaten/Kota di Jawa Timur perlu mengembangkan
kerjasama dan kemitraan.
(2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pemberian pedoman pelaksanaan dan
petunjuk teknis, pendidikan dan pelatihan, kerjasama
pembiayaan (cost sharing), supervisi, monitoring dan
evaluasi maupun bentuk fasilitasi lainnya sesuai
kebutuhan.
Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Nopember 2017
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
- 4 -
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Nopember 2017
an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum
ttd
Dr.HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 00111 010
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 73 SERI E.
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 73 TAHUN 2017
TANGGAL : 10 NOPEMBER 2017
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan otonomi daerah saat ini diarahkan pada pembenahan
sumberdaya aparatur menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.
Otonomi daerah yang di dalamnya adalah otonomi Desa, di mana Pemerintah
Desa sebagai penggerak otonomi desa harus terdiri dari personil yang kreatif,
tanggap terhadap perubahan dan berdisiplin tinggi melalui penataan dan
mengacu pada tata kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean
governance). Sementara itu, dalam rangka penguatan kapasitas aparatur
pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, peningkatan kualitas
sumber daya penyelenggara pemerintah desa merupakan syarat mutlak pencapaian
tujuan pemerintahan yang kredibel dan akuntabel. Aparatur pemerintah desa,
bukan hanya berfungsi sekedar pelaksana administratif belaka, namun lebih dari
itu, selaku aparatur hendaknya mampu menjadi inovator perubahan dan
pembangkit semangat peningkatan partisipasi masyarakat.
Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
peraturan pelaksanaannya, menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas, baik
aparatur pemerintah desa maupun masyarakat. Pengaturan tentang Desa
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
antara lain mengubah beberapa sistem yang sangat prinsipil dalam sistem
pemerintahan di Desa. Perubahan tersebut meliputi kedudukan dan jenis Desa,
kewenangan Desa, keuangan dan aset Desa, dan pembangunan Desa.
Permasalahan demi permasalahan pengelolaan Pemerintahan Desa saat ini
mulai muncul yang harus segera dijawab dengan solusi sesuai kondisi dan
aturan yang berlaku, mulai dari peningkatan pendapatan asli desa, pelayanan
pemerintahan dan administrasi desa, penataan Struktur Organisasi dan Tata
Kerja (SOTK) Desa, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan keperangkatan,
pengelolaan keuangan desa, penyusunan produk hukum Desa, perencanaan
pembangunan desa, pengelolaan aset dan kekayaan Desa, pemanfaatan Dana
Desa (DD), pendampingan maupun kapasitas aparatur Desa. Selain itu juga
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun
penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa. Dalam sikap kerja
itu tercermin komitmen dan kebertanggungjawaban untuk mewujudkan tata
kelola desa yang memampukan pemerintah dan masyarakat desa memandirikan
dirinya melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang bertumpu pada
keberdayaan masyarakat.
Merujuk
- 2 -
Merujuk data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Tahun 2016 tentang Indek Desa membangun, bahwa dari total
Desa di Jawa Timur sebanyak 7.724 Desa, terklasifikasi dalam 5 (lima)
tingkatan: (1) Desa Maju sebanyak 33 Desa (0,43%), (2) Desa Mandiri sebanyak
929 Desa (12,03 %), (3) Desa Berkembang sebanyak 4.461 Desa (57,7%), (4) Desa
Tertinggal sebanyak 2.262 Desa (29,3%), serta (5) Desa Sangat Tertinggal
sebanyak 39 Desa (0,5%). Secara administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari:
29 Kabupaten, 9 Kota, 662 Kecamatan dan 786 Kelurahan. Masih besarnya desa
tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Timur yang mencapai 2.301 (29,8%),
diperlukan upaya strategis untuk mempercepat proses perubahan dari desa
tertinggal menjadi desa berkembang maupun mandiri. Salah satunya adalah
diperlukan adanya suatu peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
dan unsur-unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola
desa. Kapasitas dimaksud dapat dilihat dari: 1) Pengetahuan terhadap isi
Undang-Undang Desa. 2) Keterampilan mengerjakan tugas-tugas teknis dalam
pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa, dan 3) Sikap kerja
yang sesuai dan konsisten dengan ‘tuntutan’ Undang-Undang Desa. Sehingga
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah (Kecamatan), aparatur
pemerintah desa (Kepala desa, Sekretaris desa dan Bendahara Desa), serta
Lembaga Pemerintahan Desa lainnya (Badan Permusyawaratan Desa) diperlukan
guna meningkatkan keterampilan, menambah pengetahuan, dan merubah sikap
yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, baik dari unsur
aparat pemerintah daerah, pemerintah desa maupun masyarakat, ditentukan
oleh berbagai faktor, baik yang terkait langsung dengan pengelolaan proses
pembelajaran (pendekatan, metode, dan media fasilitasi/pembelajaran) maupun
pengelolaan kegiatan (manajemen) dalam penyelenggaraan pelatihan serta akan
mempersiapkan dan mencetak para pelatih bagi Pembina Teknis Pemerintah
Desa (PTPD).
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud:
Memberikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta stak holder lainnya dalam
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
Desa serta Perangkat Desa lainnya di Provinsi Jawa Timur;
2. Tujuan
- 3 -
2. Tujuan:
a. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur
Pemerintah Desa dan aparatur di Kecamatan agar memiliki
kompetensi yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
b. Meningkatkan kemampuan yang harus dimiliki aparatur desa yaitu:
1) kemampuan dasar;
2) kemampuan manajemen; dan
3) kemampuan teknis;
c. Memberikan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Desa, khususnya
Kepala Desa, Sekretaris Desa dan bendahara, serta perangkat desa
lainnya guna meningkatkan keterampilan, menambah pengetahuan,
dan mengubah sikap yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa;
d. Menciptakan sinergisitas yang harmonis antara pemerintah desa,
supra desa dan stakeholder yang terkait.
BAB II
- 4 -
BAB II
KERANGKA KERJA PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR PEMERINTAHAN DESA
A. Konsep Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (PKAD)
Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan
tantangan tersendiri bagi aparatur desa dalam mengembangkan desa menjadi
lebih mandiri dan sejahtera. Dinamika yang terjadi membuat desa berlomba-
lomba untuk mengeksplorasi kemampuan dan potensi yang ada, baik sumber
daya manusia maupun sumber daya alam. Menghadapi dinamika yang terjadi
diperlukan kemampuan yang optimal oleh aparatur desa dan diperlukan adanya
penguatan yang berkesinambungan untuk menghasilkan tingkat kemampuan
yang optimal.
Proses Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, konsep
penguatan yang ditawarkan adalah penguatan yang berbasis kebutuhan tingkat
yang paling kecil, apakah itu tingkat dusun, desa atau kecamatan. Sehingga
yang terjadi adalah bentuk penguatan tidak akan disamakan antara satu dengan
yang lainnya dan akan lebih menjawab prioritas yang diperlukan.
Merujuk kepada dokumen Rancangan Induk Strategi Pengembangan
Kapasitas Aparatur Desa (RIS PKAD) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan
Desa Kementerian Dalam Negeri disebutkan bahwa pengembangan kapasitas
adalah sebuah proses terus-menerus yang dilakukan oleh individu atau
organisasi atau masyarakat dalam rangka memperoleh kapasitas baru maupun
untuk mempertahankan dan/atau memperkuat kapasitas yang ada dengan
tujuan untuk memenuhi peran dan mandatnya serta mencapai tujuan-tujuan
individu/organisasinya. Proses tersebut mencakup keseluruhan kegiatan,
pendekatan, strategi dan metode untuk memperoleh dan/atau memperkuat
kapasitas. Oleh karena itu berbagai macam kegiatan akan menjadi bagian dari
kegiatan pengembangan kapasitas selama kegiatan yang dilakukan tersebut
bertujuan untuk memperoleh, mempertahankan, memperkuat dan
meningkatkan kapasitas. Selain itu disebutkan juga bahwa konsep Peningkatan
Kapasitas Aparatur Desa adalah menggunakan konsep belajar mandiri yang
artinya bukan belajar secara sendiri akan tetapi belajar secara berinisiatif,
dengan ataupun tanpa bantuan orang lain. Dari pengertian ini, kita dapat
pahami lebih jauh bahwa motivasi dan komitmen individu pembelajar akan
menjadi salah satu faktor kritis yang akan sangat menentukan keberhasilan
keseluruhan proses pembelajaran mandiri. Untuk itu, pembelajaran mandiri
yang efektif harus bertolak pada pemahaman yang baik atas tingkat motivasi dan
komitmen pembelajar dan mesti ditegakkan melalui pemupukan motivasi dan
komitmen belajar secara terus-menerus.
Dalam
- 5 -
Dalam pelaksanaannya, selain memberikan perhatian serius kepada
motivasi dan komitmen belajar, konsep belajar mandiri dikembangkan lebih jauh
melalui pengembangan karakteristik belajar mandiri yang mencakup komponen-
komponen sebagai berikut:
1. Dilakukannya proses pembelajaran yang berkesinambungan dengan
pendampingan/pembinaan secara intensif;
2. Adanya pilihan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta dalam
berbagai bentuk (bahan dan alat belajar);
3. Adanya pilihan berbagai bentuk kegiatan belajar (metode) sesuai dengan
kondisi kapasitas dan karakter belajar masing-masing pembelajar (dan topik
belajar);
4. Pengaturan waktu belajar yang luwes sesuai dengan kondisi masing-masing
pembelajar;
5. Lokasi belajar ditentukan oleh pembelajar (sedapat mungkin di tempat dan
lingkungan di mana pembelajar bertempat tinggal);
6. Dilakukannya diagnosis (assessment) awal tentang kapasitas, kebutuhan dan
karakteristik belajar pembelajar untuk menentukan tujuan, target, agenda
dan modul belajar yang sesuai;
7. Kemajuan belajar yang dipantau oleh berbagai pihak (termasuk oleh
pembelajar);
8. Dilakukannya evaluasi belajar yang dilakukan secara partisipatif.
B. Sasaran Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD)
Sasaran Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Provinsi Jawa Timur adalah
memantapkan peran aparatur Kecamatan dan Pemerintah Desa (Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Perangkat Pendukung Desa) dalam
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa sesuai Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 dan peraturan – peraturan lainnya (prioritas utama pada desa –
desa yang berklasifikasi Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal). Serta
unsur dari kecamatan, diantaranya adalah Pembina Teknis Pemerintahan Desa
(PTPD) selaku unsur yang akan melakukan pembinaan dan pengawasan desa.
C. Ruang Lingkup Sasaran Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD)
Sejalan dengan regulasi/dasar pelaksanaan serta Rencana Induk Strategis
Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RIS-PKAD) Direktorat Bina
Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, maka yang menjadi ruang
lingkup Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Provinsi Jawa
Timur keseluruhan aspek penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam paparan
yang lebih terinci, berikut adalah bidang-bidang kerja yang dimaksud:
1. Batas
- 6 -
1. Batas wilayah desa;
2. Adminstrasi dan SOTK pemerintahan desa;
3. Perencanaan desa;
4. Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
6. Kerjasama desa;
7. Kelembagaan desa dan kelembagaan perekonomian desa;
8. Musyawarah desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa;
10. Pengelolaan keuangan dan aset desa;
11. Sistem informasi dan profil desa;
12. Evaluasi tingkat perkembangan desa;
13. Penyusunan produk hukum desa;
14. Pelaporan desa; dan
15. Bidang-bidang lain terkait dengan empat bidang kewenangan desa.
Ruang lingkup yang dijabarkan di atas akan menjadi bidang atau area atau
topik-topik pengembangan kapasitas bagi aparatur desa (capacity for what) yang
akan menjadi muatan atau konten utama dari program-program peningkatan
kapasitas yang akan dijalankan Provinsi Jawa Timur. Dalam tataran lebih teknis,
ruang lingkup yang disebutkan di atas akan ditranslasikan menjadi modul dan
model pengembangan kapasitas kepada Aparatur Desa.
D. Komponen Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD)
Komponen Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Provinsi Jawa Timur dilakukan
mulai dari tingkatan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Komponen ini
saling bersinergi dan berintegrasi sehingga tidak terjadi pemahaman yang
berbeda di tingkat paling bawah, dalam hal ini desa terkait infomasi yang
disampaikan, khususnya yang terkait dengan implementasi Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Komponen Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Provinsi Jawa Timur
dari beberapa tingkatan adalah sebagai berikut:
1. Tingkat Provinsi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Administrasi
Pemerintahan Umum dan Otoda, Badan Diklat,
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang
kegiatannya berhubungan dengan Peningkatan
Kapasitas Aparatur Desa, Perguruan Tinggi/Swasta,
NGO, LSM dan pihak lain yang terkait.
2. Tingkat
- 7 -
2. Tingkat Kabupaten: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda,
Bagian Pemerintahan, Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) lain yang kegiatannya berhubungan dengan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Perguruan
Tinggi/Swasta, NGO, LSM Program Pemerintah
berbasis desa dan pihak lain yang terkait.
3. Tingkat Kecamatan: Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD),
Program Pemerintah berbasis desa, NGO, LSM dan
pihak lain yang terkait.
4. Tingkat Desa : Desa, Kelembagaan Desa, NGO, LSM dan pihak lain
yang terkait.
BAB III
- 8 -
BAB III
PROGRAM, KEGIATAN DAN PELAKSANAAN
A. Pelaksana Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD)
Struktur Organisasi Pelaksana
Struktur pelaksana kegiatan PKAD Provinsi Jawa Timur, mengacu kepada
Rencana Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RIS
PKAD) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam
Negeri. Untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten melekat pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dapat dibentuk Tim Pembina
yang beranggotakan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kegiatannya terkait dengan
peningkatan kapasitas aparatur desa. Sementara ditingkat Kecamatan
akan dilakukan oleh aparatur kecamatan, dalam hal ini Camat dan
aparatur lain yang ditunjuk sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa
(PTPD). Sedangkan untuk di desa pelaksana akan dilakukan oleh
Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.
Peran Pemangku Kepentingan Terkait
Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka PKAD memerlukan
kerjasama dan sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan ditiap
tingkatannya, dan perannya pun harus searah sesuai tujuan yang ingin
dicapai.
Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan salah komunikasi
dalam implementasi kegiatan/program.
Peran yang dapat dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan;
a. Provinsi
Menjadi Pemimpin dan Pembina ditingkat Provinsi;
Membantu Direktorat FPKAD mengembangkan program PKAD sesuai
amanah RIS-PKAD Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri;
Mengadvokasi kegiatan dan penganggaran PKAD;
Memberikan Surat Keterangan/Sertifikat keterlibatan peserta dalam
kegiatan;
Membuat kisi-kisi kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
Desa;
Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Proses PKAD;
Menjaga mutu pelaksanaan PKAD;
Menjadi Fasilitator/Pelatih PKAD Provinsi.
b. Kabupaten
- 9 -
b. Kabupaten
Menjadi Pemimpin dan Pembina di tingkat Wilayah;
Menyediakan regulasi terkait PKAD, SOP dan Petunjuk Teknis
Operasional;
Menyediakan Anggaran;
Menyedikan dan Mengembangkan Pelatih ditingkat Kabupaten;
Memberikan Surat Keterangan/Sertifikat keterlibatan peserta dalam
kegiatan;
Membuat pemetaan SDM aparatur desa;
Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap proses PKAD;
Menjadi Fasilitator/Pelatih PKAD.
c. Kecamatan
Menjadi Fasilitator/ pelatih kegiatan PKAD melalui PTPD;
Menjadi Pembimbing dan Pembina pada proses PKAD melalui PTPD;
Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap desa melalui PTPD;
Mengevaluasi terhadap proses PKAD;
Menjadi motor penggerak sinergisitas kegiatan PKAD antar program
kegiatan melalui PTPD;
Memfasilitasi wadah belajar desa dan antar desa.
d. Desa
Sebagai penggagas, merancang, merencanakan dan melaksanakan;
Menyediakan anggaran dan fasilitas kegiatan;
Melakukan pemantauan terhadap proses kegiatan;
Melakukan umpan balik hasil belajar untuk perbaikan pada proses
kegiatan berikutnya;
Menjadi fasilitator/pelatih PKAD di tingkat desa.
e. Pihak lain (Non Pemerintah);
Mendukung pelaksanaan dan penyelanggaraan PKAD;
Menyediakan sumber dana dalam kegiatan PKAD;
Menyediakan narasumber dan pendampingan yang dapat terlibat
dalam proses kegiatan PKAD;
Mendukung penguatan forum-forum belajar pada kegiatan PKAD.
B. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan PKAD secara terpadu dapat dilaksanakan di semua
tingkatan, dan beberapa diantaranya sudah termaktub di dalam dokumen Ditjen
Bina Pemerintahan Desa Kemendagri pada PKAD Terpadu. Selain itu untuk
mengakomodir kebutuhan lokal, juga dapat diakomodir kegiatan-kegiatan yang
dapat menguatkan aparatur Desa di Provinsi Jawa Timur.
1. Program
- 10 -
1. Program dan Kegiatan ditingkat Desa
a. Pelatihan Unsur Pimpinan Desa (PUPD)
Tujauan kegiatan ini adalah memberikan wawasan dan pemahaman dasar
tentang kewajiban dan kewenangan desa dan tupoksi pimpinan desa serta
Aparatur Desa serta menyiapkan mentalitas sebagai pimpinan Desa yang
akuntabel dan propesional. Sasaran utama kegiatan ini adalah Kades,
Sekdes dan Ketua BPD. Materi utama kegiatan ini adalah tentang sikap
kepemimpinan dan isu strategis desa, termasuk revolusi mental.
b. Program Belajar Mandiri Aparatur Desa (PBMAD)
PBMAD adalah program peningkatan kapasitas bagi Aparatur Desa yang
mengedepankan, mempromosikan, dan menerapkan pendekatan belajar
mandiri kepada aparatur desa agar dapat dicapai secara merata, massif
dan dalam waktu yang singkat.
Manfaat dari kegiatan PBMAD diantaranya :
1) Menggunakan biaya relative rendah;
2) Waktu lebih fleksibel;
3) Metode dan materi kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan;
4) Lokasi dekat dengan pembelajar;
5) Dapat menggunakan banyak alternative dari sumber belajar.
c. Cross Visite (Kunjungan Silang) Antar Desa
Kegiatan kunjungan silang antar desa dilakukan dengan tujuan:
Melakukan pembelajaran baik dari desa yang memiliki keunggulan
dibidang kegiatan tertentu dalam mengelola pemerintahan desa;
Memberikan saran perbaikan terhadap desa yang dikunjungi;
Melakukan replikasi pembelajaran baik dari hasil kunjungan silang.
d. Live in
Live in merupakan kegiatan yang mengajak peserta pembelajaran untuk
tinggal pada lokasi sasaran/tempat pembelajaran dalam kurun waktu
tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa pembelajaran praktis dan
baik dari lokasi sasaran. Pembelajaran model live in memberikan
sentuhan emosional dan psikologis yang cukup membekas pada peserta
pembelajaran karena akan ikut serta secara langsung dalam proses yang
terjadi di tempat/lokasi pembelajaran. Misalnya pada materi pembelajaran
Pengkajian Keadaan Desa, dimana peserta akan diperlihatkan pada proses
musyawarah di tingkat satuan terkecil, pengambilan keputusan prioritas,
pembahasan permasalahan dan potensi desa, penggunaan tools/alat
partisipatif sampai pelaksanaan pengambilan keputusan di desa melalui
musyawarah desa/musyawarah perencanaan pembangunan desa.
e. On the job training
- 11 -
e. On the job training
Kegiatan on the job training merupakan kegiatan penguatan kapasitas
dengan pola melakukan pelatihan dilokasi tugas dan pada saat proses
kegiatan berlangsung, misalnya pada saat kegiataan pembinaan dan
pengawasan ditemukan adanya kelemahan desa dalam pengelolaan
keuangan, maka dilakukanlah penguatan pada saat itu juga terkait
temuan tadi. Tujuan kegiatan ini adalah:
Melakukan perbaikan kapasitas pada saat kejadian berlangsung
(spontanitas);
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada kegiatan khusus
yang belum optimal di tataran desa.
f. Mentoring
Mentoring adalah proses belajar secara sejawat dengan pendekatan yang
lebih berkesinambungan dan dilakukan secara bertahap. Perkembangan
perubahan akan menjadi bagian dasar penguatan kapasitas. Program
mentoring akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang telah mempunyai
kapasitas dan telah ditetapkan oleh Camat ataupun Bupati, seperti
Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), Fasilitator Belajar
atau sebutan lain yang sama tugas dan fungsinya.
Tujuan kegiatan Mentoring :
Memberikan proses pendampingan secara cepat, berkelanjutan dan
sesuai dengan tahapan kebutuhan;
Memberikan proses peningkatan kapasitas dengan penggunaan biaya
yang efektif dan efisien.
2. Program dan Kegiatan di Tingkat Kecamatan
a. Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)
Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) adalah bagian dari kegiatan
PKAD dengan sasaran aparatur kecamatan dalam hal ini adalah kepala
seksi (kasie) yang memiliki hubungan yang kuat dalam pengelolaan
pemerintahan desa dan ditunjuk oleh Camat untuk melaksanakan
kewenangan Camat.
Tujuan Pelatihan PTPD :
Memperkuat kapasitas aparatur kecamatan yang telah ditunjukkan
dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa;
Meningkatkan peran dan fungsi kecamatan dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi Undang-undang
Desa melalui Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD);
Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur
kecamatan dan perangkat daerah di kecamatan agar dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawal proses
perencanaan, penganggaran serta tata kelola pemerintahan di desa.
b. Tot
- 12 -
b. ToT (Training of Trainer) Fasilitator Belajar
Fasilitator Belajar adalah orang/individu yang akan mendampingi
aparatur desa belajar secara mandiri tentang tata kelola Pemerintahan
Desa. Didalam PBMAD, Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) adalah
aktor utama sebagai Fasilitator Belajar.
Akan tetapi, seiring dengan kapasitas dan karakteristik belajar Aparatur
Desa, kabupaten dapat menetapkan Fasilitator Belajar lain dari unsur lain
di Kecamatan dan atau Desa yang memiliki kemampuan memadai dalam
persoalan tata kelola pemerintahan desa. PTPD akan menjalankan
fungsinya sebagai pendamping/fasilitator belajar sesuai dengan model
belajar aparatur desa.
Tujuan Training of Trainer Fasilitator Belajar adalah ;
Meningkatkan sumber daya manusia di Kecamatan dan/atau Desa
sebagai narasumber peningkatan kapasitas;
Menciptakan kader ditingkat Kecamatan dan/atau Desa agar terjadi
proses perpindahan (transfer) sikap, pengetahuan dan keterampilan
secara efektif dan efisien.
c. Bimtek (Bimbingan Teknis)
Bimtek atau Bimbingan Teknis adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan
untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat
untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis. Bimbingan
teknis merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan
serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah
yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu. Tujuan
dilakukannya Bimtek adalah untuk menyelesaikan masalah/kasus yang
terjadi dan dihadapi sehingga penyelesaiannya dapat
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
d. Benchmarking
Benchmarking adalah suatu proses atau kegiatan untuk mengukur dan
membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa pada
unit kerja yang lainnya secara internal maupun eksternal. Dari hasil
benchmarking dapat diperolah gambaran dalam (insight) megenai kondisi
kinerja sehingga dapat di adopsi/replikasi best practices dalam upaya
perbaikan kinerja. Tujuan dari kegiatan benchmarking mencari
pembelajaran baik di lokasi lain dengan tujuan untuk memperbaiki
kondisi lokasi asal berdasarkan proses yang terjadi ditempat tujuan.
Proses ini harus direncanakan sedemikian rupa, agar hasil yang didapat
juga optimal.
e. Rapat
- 13 -
e. Rapat Koordinasi (Rakor) PKAD
Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi perkembangan PKAD
berdasarkan hasil Pembinaan dan Pengawasan. Rakor ini menjadi agenda
PTPD dalam menggerakkan proses pengembangan kapasitas ditingkat
Desa.
Tujuan dari Kegiatan ini :
Melakukan evaluasi pelaksanaan PKAD dan Program lainnya di
tingkat Desa;
Melakukan pembinaan terhadap Aparatur Desa dan/atau lembaga
lain ditingkat Desa yang terkait dengan PKAD (seperti kader, TPD dan
lain sebagainya).
3. Program dan Kegiatan ditingkat Kabupaten
a. Penguatan Kapasitas Aparatur Kabupaten (PKAK)
PKAK adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penguatan
terhadap Pemerintahan Kabupaten, khususnya yang terkait dengan
PKAD. Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas Aparatur
Kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
Yang menjadi sasaran PKAK adalah :
1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
2) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten;
3) OPD lain yang terkait dengan PKAD.
b. Pelatihan :
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) khusus
Kades/Bendahara/Sekretaris baru dan/atau perangkat desa yang lain
ditujukan bagi Aparatur Desa dan/atau perangkat Desa lain dalam
rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam hal
tata kelola pemerintahan desa guna menunjang dalam tugasnya untuk
peningkatan pelayanan masyarakat, khususnya untuk lokasi dengan
Kepala Desa baru terpilih.
Pelatihan Penyegaran Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD)
baik Kades, Bendahara dan Sekretaris dan/atau perangkat desa yang
lain ditujukan bagi Aparatur Desa dan/atau perangkat Desa lain yang
bertujuan untuk melakukan pembaharuan dan/atau pengembangan
kapasitas aparatur yang sudah berjalan sehingga dapat memperbaiki
beberapa peraturan atau regulasi baru yang dapat digunakan oleh desa
dalam meningkatkan proses pelayanan dalam rangka pembangunan.
Pelatihan
- 14 -
Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa adalah
pelatihan yang ditujukan kepada aparatur kecamatan yang bertugas
melakukan pendampingan teknis dan secara operasional membantu
Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
Bimtek (Bimbingan Teknis)
Bimtek atau Bimbingan Teknis adalah suatu kegiatan yang
dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa
tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang
bersifat teknis. Bimbingan teknis merupakan kegiatan pelatihan dan
pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan
untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu
maupun institusi tertentu. Tujuan dilakukannya Bimtek adalah untuk
menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi dan dihadapi sehingga
penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang
berlaku.
Benchmarking
Benchmarking adalah suatu proses atau kegiatan untuk mengukur
dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan
serupa pada unit kerja yang lainnya secara internal maupun eksternal.
Dari hasil benchmarking dapat diperolah gambaran dalam (insight)
mengenai kondisi kinerja sehingga dapat di adopsi/replikasi best
practices dalam upaya perbaikan kinerja. Tujuan dari kegiatan
benchmarking mencari pembelajaran baik di lokasi lain dengan tujuan
untuk memperbaiki kondisi lokasi asal berdasarkan proses yang terjadi
ditempat tujuan. Proses ini harus direncanakan sedemikian rupa, agar
hasil yang didapat juga optimal.
c. Rapat Koordinasi PKAD
Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa bertujuan untuk:
Menginformasikan berbagai kebijakan kegiatan Peningkatan Kapasitas
Aparatur Desa yang dikembangkan sebagai acuan bagi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mensinergikan dan
menterpadukan kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Desa yang
dikembangkan Provinsi dan Kabupaten;
Merencanakan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan
kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Desa sebagai tindak lanjut
implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
peraturan pelaksanaan lainnya;
Meningkatkan kapasitas aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Program
- 15 -
4. Program dan Kegiatan di tingkat Provinsi
a. Rapat Koordinasi
Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa bertujuan untuk:
Menginformasikan berbagai kebijakan kegiatan Peningkatan Kapasitas
Aparatur Desa yang dikembangkan sebagai acuan bagi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mensinergikan dan
menterpadukan kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Desa yang
dikembangkan Provinsi dan Kabupaten;
Merencanakan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan
peningkatan kapasitas Aparatur Desa sebagai tindak lanjut implementasi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaan
lainnya;
Meningkatkan kapasitas aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
b. Pelatihan/Bimbingan Teknis
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) ditujukan bagi
aparatur desa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan
keterampilan dalam hal tata kelola Pemerintahan Desa guna menunjang
dalam tugasnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
Pelatihan Pembina teknis Pemerintahan Desa adalah pelatihan yang
ditujukan kepada Aparatur Kecamatan yang bertugas melakukan
pendampingan teknis dan secara operasional membantu Camat dalam
membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
c. Training of Trainer (TOT) Pembina Teknis Pemerintahan Desa adalah
pelatihan yang ditujukan kepada Aparat Pemerintah Kabupaten untuk
mempersiapkan dan mencetak para pelatih yang siap untuk melatih
pembina teknis Pemerintahan Desa, akan memberikan peningkatan
kapasitas di daerah terutama bagi unsur Kecamatan dan secara teknis akan
mendampingi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan, perencanaan pembangunan Desa, pemberdayaan
masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan.
C. Strategi Pelaksanaan
1. Pendekatan Proses
Pelaksanaan PKAD menggunakan pendekatan andragogi partisipatori
atau partisipatif bagi orang dewasa baik itu kegiatan yang sifatnya
pelatihan maupun penguatan kapasitas lainnya, dengan ciri-ciri sebagai
berikut:
Menghargai
- 16 -
o Menghargai, mendayagunakan, dan memperhatikan pengetahuan dan
pengalaman yang dimiliki peserta;
o Memusatkan perhatian pada penemuan dan pemecahan masalah
yang dihadapi peserta;
o Keikutsertaan peserta secara aktif dan merata dalam seluruh proses
pelatihan;
o Pelatih/mentor bertindak sebagai Fasilitator dan menjadi bagian dari
proses belajar;
o Proses belajar-mengajar mengutamakan peningkatan pemahaman, dan
kemampuan aplikatif.
2. Metode
Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PKAD menggunakan metode
yang cukup beragam, baik kegiatan yang dirancang dalam bentuk
pelatihan in class, rapat koordinasi maupun belajar secara mandiri.
Berikut ini adalah metode-metode yang dipergunakan:
Ceramah
Tanya Jawab
Curah Pendapat
Diskusi Kelompok
Diskusi Pleno
Diskusi Panel
Praktek
Kunjungan Silang
Peragaan
Simulasi
Penugasan Individu
Penugasan kelompok
Sumbang Saran
Bagi Pengalaman
Permainan
Bermain peran
Perpaduan dalam penggunaan metode sangat tergantung pada tujuan,
materi, waktu, latar belakang peserta dan menghindari kejenuhan di kelas.
3. Media
Kegiatan PKAD dapat menggunakan media yang sangat dekat dalam
proses pelaksanaan. Sangat diutamakan media yang sederhana, inovatif
dan interaktif. Pengunaan media selalu disesuaikan dengan kondisi
setempat dan latar belakang peserta sehingga tidak terkesan hanya
teoritis saja. Tujuan penggunaan media dalam kegiatan Pengembangan
Kapasitas Aparatur Desa adalah untuk memudahkan pencapaian tujuan
pada setiap proses kegiatan. Selain itu juga untuk menjaga tingkat
dinamika serta partisipasi peserta tetap tinggi.
Beberapa
- 17 -
Beberapa Media yang dapat digunakan dalam kegiatan PKAD :
a. Media Visual Dua Dimensi Tidak Transparan, yang termasuk dalam
jenis media ini adalah: gambar, foto, poster, peta, grafik, sketsa,
papan tulis, flipchart, dan sebagainya;
b. Media Visual Dua Dimensi yang Transparan.
Media jenis ini mempunyai sifat tembus cahaya karena terbuat dari
bahan-bahan plastik atau dari film dan yang termasuk jenis media ini
adalah: film slide, film strip, movie film, dan sebagainya;
c. Media Visual Tiga Dimensi.
Media ini mempunyai isi atau volume seperti benda sesungguhnya.
yang termasuk jenis media ini adalah: benda sesungguhnya, nodel,
diorama, speciment, mock-up, pameran, dan sebagainya;
d. Media Audio.
Media audio berkaitan dengan alat pendengaran seperti misalnya:
Radio, Kaset, Laboratorium bahasa, telepon dan sebagainya;
e. Media Audio Visual.
Media yang dapat menampilkan gambar dan suara dalam waktu yang
bersamaan, seperti: Film, Compact Disc, TV, Video, dan lain
sebagainya.
4. Tata Letak Ruang Kegiatan
Tata letak ruang kegiatan, suasana duduk peserta dan
fasilitator/narasumber, serta penempatan alat kelengkapan
belajar/pelatihan, harus diatur sedemikian rupa agar menunjang proses
penyajian materi dengan metode partisipatori andragogi. Ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan situasi ruang kegiatan,
sebagai berikut:
a. Tata letak atau posisi duduk peserta pada saat kegiatan, dapat
menggunakan pilihan bentuk penataannya, apakah berbentuk
lingkaran, elips, atau huruf “U”. Hal ini dimaksudkan agar diantara
peserta pelatihan mudah tercipta komunikasi atau interaksi dalam
proses belajar mengajar. Tentunya alternatif bentuk yang dipilih itu
disesuaikan dengan fasilitas ruangan dan perlengkapan yang tersedia.
b. Posisi peserta kegiatan tidak hanya duduk terus menerus pada satu
tempat yang sama, atau dengan teman yang sama untuk lebih dari
satu penyajian Sub Pokok Bahasan (SPB). Dengan demikian akan
terjadi pembaharuan dan komunikasi yang lebih intensif diantara
mereka.
c. Letak papan tulis, kertas dinding, dan OHP atau LCD dengan
layarnya, diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh setiap
peserta pelatihan. Demikian pula ukuran tulisan pada papan tulis,
kertas dinding, atau transparan harus cukup besar dan jelas, serta
mudah dibaca oleh setiap peserta pelatihan.
A. Sumber
- 18 -
D. Sumber Pembiayaan
Sumber Pembiayaan PKAD dapat berasal dari beberapa sumber, akan tetapi
pembiayan setiap kegiatan tidak terjadi tumpang tindih antar sumber
pembiayaan. Beberapa sumber pembiayaan untuk kegiatan PKAD dapat
berasal dari :
1. APBN;
2. APBD Provinsi;
3. APBD Kabupaten;
4. Pagu Kecamatan;
5. APB Desa; dan
6. Pembiayaan lain dari pihak yang tidak mengikat.
E. Pengelola Kegiatan
Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) di
tingkat Provinsi Jawa Timur secara langsung dikoordinasikan dan
dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan
pelatih/fasilitator yang sudah dilatih oleh Direktorat Fasilitasi
Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri
baik yang terlibat pada Pelatihan Aparatur Desa (PAD), Peningkatan
Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) maupun Pembina Teknis Pemerintahan
Desa (PTPD). Sementara di tingkat kabupaten kegiatan akan
dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
Kabupaten yang juga akan melibatkan fasilitator/pelatih yang sudah
diberikan pelatihan secara khusus oleh Direktorat Fasilitasi Pengembangan
Kapasitas Aparatur Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri serta melibatkan
Aparatur Kecamatan melalui PTPD yang bertindak sebagai penggerak proses
belajar ditingkat Desa.
Pengelola kegiatan disetiap tingkatan akan merujuk kepada dokumen
Pedoman Umum PKAD Provinsi Jawa Timur serta RIS PKAD yang
diterbitkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Untuk
mengembangkan sumberdaya pelatih/fasilitator, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur juga akan menentukan
pelatih/fasilitator yang akan dilibatkan dalam setiap kegiatan PKAD baik di
tingkatan Pusat, Provinsi, Kabupaten maupun Kecamatan.
Kriteria
- 19 -
Kriteria pelatih/fasilitator yang dilibatkan dalam pengelolaan kegiatan
pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa adalah:
1. Pelatih/fasilitator pelatihan Kapasitas Aparatur Desa dapat berasal dari
unsur pemerintah dan non pemerintah;
2. Pelatih/fasilitator pelatihan Kapasitas Aparatur Desa yang berasal dari
unsur pemerintah, terdiri dari pelatih/fasilitator muda, pelatih/fasilitator
madya dan pelatih/fasilitator utama, atau pelatihnya memenuhi
persyaratan kepelatihan:
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
b. Kualifikasi akademik; dan
c. Memiliki sertifikat pelatihan pelatih.
3. Pelatih/fasilitator muda memenuhi persyaratan:
a. Kualifikasi akademik paling rendah Diploma Tiga (D-III) atau ahli madya;
b. Pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a); dan
c. Sertifikat profesi pelatih/fasilitator muda.
4. Pelatih/fasilitator madya memenuhi persyaratan:
a. Kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV);
b. Pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
dan
c. Sertifikat profesi pelatih/fasilitator madya.
5. Pelatih/fasilitator utama memenuhi persyaratan:
a. Kualifikasi akademik paling rendah Sarjana Strata Satu (S-1);
b. Pangkat/golongan ruang paling rendah Penata (III/c); dan
c. Sertifikat profesi pelatih/fasilitator utama.
F. Pelaporan
Sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa wajib dilakukan penyampaian pelaporan secara
komprehensif.
Kegiatan pelaporan ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa
hingga Provinsi. Tujuan pelaporan ini dilakukan adalah :
1. Memberikan informasi jalannya proses kegiatan secara akurat dan terinci;
2. Memberikan rekomendasi yang sistematis dan strategis dari hasil kegiatan
yang difasilitasi;
3. Memberikan analisa dan evaluasi dari proses kegiatan yang dilaksanakan
secara mandiri.
Bentuk Pelaporan
Bentuk Pelaporan Kegiatan PKAD dapat dibedakan menjadi :
1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (mengikuti aturan yang sudah ada);
2. Laporan Perkembangan PKAD;
Menggunakan format yang sederhana dan dibuat setiap bulan dan disampaikan
kepada jenjang diatasnya setiap triwulan.
Bagan
- 20 -
Bagan Alur Pelaporan
Pada alur terlihat adanya garis tak terputus () menunjukkan dukungan
terhadap tingkatan dibawahnya, dapat berupa dukungan dana, modul, SDM
serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Sementara garis terputus (--->)
menunjukkan jalur koordinasi dan penyampaian pelaporan.
Format Laporan
Format Pelaporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
(PKAD) dibuat dalam bentuk matriks sebagai berikut:
MATRIKS LAPORAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
PELAKSANA :
UNIT KERJA :
NO KEGIATAN WAKTU
DAN LOKASI
PESERTA NARA
SUMBER MATERI
PENDANAAN
OUTPUT TINDAK LANJUT
UNSUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JML JML
DANA SUMBER
PROVINSI
KABUPATEN
KECAMATAN
DESA
BAB IV
- 21 -
BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring dan Evaluasi merupakan satu kesatuan rangkaian kegiatan yang
saling berkaitan dalam pengendalian program. Meskipun merupakan satu
rangkaian, akan tetapi keduanya memiliki fokus kegiatan yang berbeda. Kegiatan
monitoring lebih terfokus kepada kegiatan yang sedang berlangsung dengan
maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai
dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Sedangkan evaluasi
merupakan kegiatan yang dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil
serta dampak yang terjadi setelah kegiatan dilakukan. Hasil evaluasi sangat
bermanfaat bagi perencanaan program/kegiatan pada periode berikutnya.
Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi ;
1. Ketaatan (compliance), artinya Monitoring menentukan apakan tindakan semua
yang terlibat dalam satu kegiatan mengikuti standar dan prosedur yang telah
ditetapkan;
2. Pemeriksaan (auditing), artinya Monitoring menetapkan apakah sumber dan
layanan yang diperuntukkan bagi target/sasaran telah mencapai mereka;
3. Laporan (accounting), artinya Monitoring menghasilkan informasi yang
membantu ‘menghitung’ hasil perubahan social dan masyarakat sebagai akibat
implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu;
4. Penjelasan (explanation), artinya Monitoring menghasil informasi yang
membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijakan dan mengapa antara
perencanaan dan pelaksanaannya tidak sesuai;
Sedangkan Evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah program/kegiatan itu
dapat mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi baru bisa
dilakukan jika program/kegiatan telah berjalan dalam satu periode sesuai dengan
rancangan yang dibuat. Kegiatan Monitoring Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa ditingkat Provinsi akan dilakukan dibawah koordinasi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), untuk mengetahui kemajuan dan
permasalahan pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa
dalam berbagai bentuk, yang meliputi keseluruhan aspek implementasi serta
perkembangannya. Untuk tingkatan Kabupaten dibawah koordinasi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten. Sedangkan di tingkat Kecamatan
dibawah koordinasi Camat melalui Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD).
Sama halnya dengan kegiatan monitoring, kegiatan Evaluasi langsung
dibawah koordinasi DPMD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten serta PTPD
di tingkat Kecamatan. Fokus evaluasi kegiatan PKAD ini secara umum dan berkala
adalah untuk menilai kualitas kegiatan dengan memperhatikan panduan
penyelenggaraan kegiatan dan sistem pelaporan yang telah ditetapkan.
Alur
- 22 -
Alur Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PKAD :
Keterangan :
1. Alur Input-Proses-Output = adalah alur untuk melakukan Monitoring
2. Alur Outcome-Impact = adalah alur untuk melakukan Evaluasi
Ketentuan khusus pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PKAD adalah :
1. Secara teknis implementasi, pelaksanaan Monev PKAD mengacu kepada
Panduan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk Strategi Pengembangan
Kapasitas Aparatur Desa (RIS PKAD) Direktorat Fasilitasi Pengembangan
Kapasitas Aparatur Desa (FPKAD) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri;
2. Hasil Monev PKAD disampaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkat
pelaksana kegiatan;
3. Kegiatan Monev adalah bagian dari kegiatan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan PKAD disetiap tingkatan;
Program/
Kegiatan PKAD Input :
Juknis,/Panduan, Alat/Tools
Proses :
Fasilitasi,
Pelaksanaan
n
Ouput :
Pencapaian Tujuan Kegiatan
Outcome :
Hasil Implementasi
Impact :
Dampak, Pengaruh, Perubahan hasil
kegiatan
4. Pelaksanaan Monev dilaksanakan secara integrative dan komprehensif untuk
mendapatkan hasil yang proporsional;
5. Hal-hal lain yang belum termasuk di dalam panduan ini akan diatur kemudian
dan tetap mengacu pada Panduan Pemantauan dan Evaluasi RIS PKAD
Direktorat FPKAD, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri.
BAB V
- 23 -
BAB V
PENUTUP
1. Pedoman ini digunakan untuk semua pihak, baik Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun Pemerintah Desa beserta segenap
pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memfasilitasi optimalisasi peran
dan fungsi Aparatur Pemerintahan Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota menindaklanjuti kebijakan ini dengan menetapkan
Pedoman Teknis Operasional dan Panduan Fasilitasi, menyelenggarakan
pelatihan pembekalan bagi Aparatur Pemerintahan Desa. Dalam hal ini,
diperlukan kesepakatan kemitraan dan sharing pendanaan antara Pemerintah
Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
3. Dukungan fasilitasi Pemerintah Provinsi berupa Pedoman Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa ini diharapkan mampu
mendorong terwujudnya kualitas pengelolaan pembangunan dan kualitas
Aparatur Pemerintahan Desa Indonesia secara utuh sehingga memiliki kesiapan
untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya dalam rangka
mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, kedaulatan dan kemandirian dalam
sebuah tatanan sosial yang berkeadilan, khususnya pada masyarakat
Desa.
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
Dr. H. SOEKARWO
