GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS)

RUMAH SAKIT UMUM MOHAMMAD NOER PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal

(Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Mohammad Noer

Pamekasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan

Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4431);

6. Undang-Undang

- 2 -

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5135);

16. Peraturan

- 3 -

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28

Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan

Minimal;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/Menkes/Per II/1988

tentang Rumah Sakit;

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47/MENKES/PER/I/

2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/

2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/

2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah Provinsi Jawa Timur;

28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2010

tentang Pedoman Teknis Penetapan Jasa Layanan Bagi

Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa

Timur;

29. Peraturan

- 4 -

29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan

Umum Daerah Non PNS;

30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2015

tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada

Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur;

31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang

Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL

(HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM MOHAMMAD NOER

PAMEKASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Mohammad Noer

Pamekasan.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Mohammad Noer

Pamekasan.

7. Direktur adalah Kepala UPT Rumah Sakit Umum Mohammad

Noer Pamekasan sekaligus merupakan Pimpinan BLUD.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah

daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang

dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitas.

9. Pola

- 5 -

9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang

selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan

Keuangan BLUD yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang

sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari

ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

10. Tata Kelola Korporasi (Corporate/Hospital Bylaws) adalah

peraturan yang mengatur hubungan antara pemilik dengan

Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis Rumah

Sakit beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban,

kewenangan dan haknya masing-masing.

11. Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff Bylaws) adalah peraturan

yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab,

kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis di Rumah

Sakit.

12. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas

diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur Rumah

Sakit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan

Medik dan Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan

Penelitian Pengembangan.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana operasional

dari tugas dan fungsi UPT Rumah Sakit Umum Mohammad

Noer Pamekasan yang dalam melaksanakan tugasnya

dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional.

14. Koordinator Pejabat Fungsional, adalah Pejabat Fungsional yang

ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum

Mohammad Noer Pamekasan.

15. Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Medis adalah kelompok

kerja sebagai pelaksana operasional bidang Pelayanan Medis

pada UPT Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan

yang melaksanakan tugas sesuai profesi dan kewenanganya.

16. Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Penunjang Medis adalah

kelompok kerja sebagai pelaksana operasional Pelayanan

Penunjang Medis pada UPT Rumah Sakit Umum Mohammad

Noer Pamekasan yang melaksanakan tugas sesuai profesi dan

kewenangannya.

17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan

kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

18. Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah

kelompok dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan

fungsional.

19. Unit

- 6 -

19. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang medik, meliputi:

instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, unit gawat darurat,

instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi,

instalasi gizi dan lain-lain.

20. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang

keanggotaannya berasal dari Ketua Kelompok Staf Medis

Fungsional dan/atau yang mewakili.

21. Komite Keperawatan adalah wadah profesional medis yang

keanggotaannya berasal dari Ketua Kelompok Staf Keperawatan

Fungsional dan/atau yang mewakili.

22. Dokter Mitra adalah dokter yang direkrut oleh pihak UPT

Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan karena

keahliannya, berkedudukan sejajar dengan Rumah Sakit,

bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat

secara proporsional sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan

yang berlaku di UPT Rumah Sakit Umum Mohammad Noer

Pamekasan.

23. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat yang

bekerja dibidang keperawatan dalam jabatan fungsional di UPT

Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan.

24. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah

perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan

dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur

Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan untuk

meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh

lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam

menyelenggarakan bisnis yang sehat dan memuaskan

masyarakat.

25. Koordinator adalah pelaksana sebagian tugas Kepala Sub

Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan

Kepala UKM dan Litbang serta bertanggung jawab pada

kepada masing-masing atasan langsung yang membawahi,

dan dibawah kelompok kerjanya terdapat Sub Koordinator.

26. Koordinator Jabatan Fungsional adalah Pejabat Teknis non

struktural, sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Sub

Bagian Medis, Penunjang Medis dan Keperawatan.

27. Instalasi adalah unit terkecil kelompok jabatan fungsional

yang langsung memberikan pelayanan tertentu kepada

masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung

secara berkesinambungan dan pada tempat/lokasi yang

relatif tetap.

28. Tenaga

- 7 -

28. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang

bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna

menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.

29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Mohammad

Noer Pamekasan yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundangan-undangan kepegawaian.

30. Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya

disebut Pegawai BLUD Non PNS adalah tenaga yang

berkedudukan bukan pegawai negeri sipil yang direkrut oleh

UPT Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan

berdasarkan formasi kebutuhan.

BAB II

TATA KELOLA KORPORASI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Tata Kelola Rumah Sakit

terdiri dari Tata Kelola Korporasi dan Tata Kelola Staf Medis, dan hal-

hal lain yang berhubungan dengan Tata Kelola Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Prinsip Tata Kelola

Pasal 3

(1) Tata Kelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 merupakan peraturan internal Rumah Sakit, yang

didalamnya memuat:

a. struktur Organisasi;

b. prosedur Kerja;

c. pengelompokan tugas dan fungsi-fungsi yang logis; dan

d. pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas,

fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam

organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi

jabatan dan fungsi dalam organisasi.

(4) Pengelompokan

- 8 -

(4) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional

antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai

dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas

pencapaian tujuan organisasi.

(5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang

jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada

pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung

pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan

produktif.

Pasal 4

(1) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut

prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Transparansi;

b. Akuntabilitas;

c. Resposibilitas; dan

d. Independensi.

(2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar

kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat

diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat

menumbuhkan kepercayaan.

(3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan

pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat

dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

(4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan

organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-

undangan.

(5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau

tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/

pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan,

hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM,

pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.

BAB III

- 9 -

BAB III

TATA KELOLA KORPORASI

Bagian Kesatu

Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis

Nilai-Nilai Dasar, Identitas dan Lambang

Pasal 5

(1) Dalam rangka mencapai pelayanan yang optimal dan

profesional, Rumah Sakit mempunyai falsafah memberikan

pelayanan kesehatan paru dengan mengutamakan kualitas

pelayanan, dengan kemampuan ekonomi lemah, melayani

masyarakat sepenuh hati dan ikhlas dan tanpa memandang

suku, ras, agama dan golongan.

(2) Untuk mewujudkan falsafah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Rumah Sakit mempunyai visi menjadi Rumah Sakit Umum

Unggulan Paru Berstandar Nasional dengan Pelayanan Prima.

(3) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Rumah Sakit mempunyai misi:

a. memberikan pelayanan professional, modern, bermutu, dan

terbaik dibidang penyakit paru dengan biaya terjangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat;

b. mengembangkan kemampuan professional sumber daya

manusia guna meningkatkan mutu pelayanan dibidang

penyakit paru; dan

c. menggalang kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak

dalam hal pelayanan, rujukan, pendidikan dan pelatihan di

bidang kesehatan paru masyarakat.

(4) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3), Rumah Sakit mempunyai tujuan strategis yaitu:

a. mewujudkan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan

daerah;

b. meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialistik dan

paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan

dan pelatihan;

c. mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan

prasarana peralatan medis (medical equipment), utamanya

yang berkaitan dengan teknologi tinggi;

d. meningkatkan pelayanan dengan membuka spesialis/sub

spesialis dan melengkapi sarana dan prasarana secara

mencukupi;

e. meningkatkan kecepatan, ketepatan, keramahan dan

efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan

kesehatan lokal dan nasional;

f. melakukan

- 10 -

f. melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua

unit kerja dan unit kegiatan; dan

g. melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara

berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan

dan gugus kendali mutu.

(5) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Rumah Sakit dilandasi dengan nilai-nilai dasar Melayani dengan

SEHATI (Senyum, Empaty, Harmonis, Aman, Terpercaya dan

Imtaq).

(6) Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat Rumah Sakit

menerapkan motto Kepercayaan Anda adalah Amanah Bagi

Kami.

(7) Identitas dan Logo Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan

Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 6

(1) Rumah Sakit berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Direktur yang

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Kesehatan di bidang promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif penyakit dalam bentuk upaya Kesehatan

Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Rumah Sakit mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program rumah sakit;

b. pelaksanaan ketatausahaan;

c. pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit;

d. pelayanan medis penyakit;

e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non

medis;

f. pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;

g. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;

h. penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen,

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan program;

i. penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah

sakit;

j. penyelenggaraan penelitian, pengembangan (litbang) dan

pendidikan dan pelatihan (diklat);

k. pelaksanaan

- 11 -

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;

l. pelaksanaan pembinaan wilayah di bidang teknis; dan

m. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat (promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik Upaya Kesehatan

Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat

(UKM) di dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah

kerjanya.

Bagian Ketiga

Kedudukan Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 7

(1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap kelangsungan

hidup, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan

yang diharapkan oleh masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pemerintah Provinsi berwenang:

a. menetapkan peraturan tentang Tata Kelola Rumah Sakit dan

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola, Pejabat

Struktural dan Dewan Pengawas;

c. membentuk Tim Pembina Dewan Pengawas; dan

d. melakukan evaluasi dan/atau meminta laporan mengenai

kinerja Rumah Sakit baik menyangkut kinerja keuangan

maupun non keuangan.

(3) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab menutup defisit

anggaran Rumah Sakit yang bukan karena kesalahan dalam

pengelolaan dan setelah di audit secara independen.

Bagian Keempat

Pejabat Pengelola

Paragraf 1

Susunan

Pasal 8

(1) Pejabat Pengelola Rumah Sakit terdiri atas:

a. Direktur;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kepala Seksi Pelayanan Medik; dan

d. Kepala Seksi Usaha Kesehatan Masyarakat dan Penelitian

Pengembangan (UKM dan Litbang).

(2) Susunan

- 12 -

(2) Susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya,

setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan

perubahan.

(2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Direktur

Pasal 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas terhadap

operasional dan keuangan Rumah Sakit secara umum dan

keseluruhan.

Pasal 10

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direktur meliputi:

a. seorang dokter yang memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan dan pengalaman dibidang perumahsakitan;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan

usaha guna kemandirian Rumah Sakit;

c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah

menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit; dan

d. Bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk

menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit.

Pasal 11

(1) Dalam hal Direktur berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS),

maka yang bersangkutan merupakan pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran dan barang daerah.

(2) Dalam hal Direktur berasal dari unsur non Pegawai Negeri Sipil,

maka yang bersangkutan bukan merupakan pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran dan barang daerah.

(3) Dalam hal Direktur bukan merupakan pengguna anggaran/

kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

maka yang menjadi pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran dan barang daerah adalah Kepala Sub Bagian Tata

Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan/atau Kepala Seksi

UKM dan Litbang.

Pasal 12

- 13 -

Pasal 12

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas

dan kewajiban:

a. memimpin dan mengurus Rumah Sakit Umum sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha

meningkatkan daya guna dan hasil guna;

b. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan Rumah Sakit;

c. mewakili Rumah Sakit di dalam dan di luar pengadilan;

d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola

Rumah Sakit sebagaimana yang telah digariskan;

e. memperhatikan pengelolaan Rumah Sakit dengan berwawasan

lingkungan;

f. menyiapkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis

Anggaran (RBA) Rumah Sakit;

g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi

Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; dan

i. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja

operasional serta keuangan Rumah Sakit.

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 Direktur mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;

b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah dibidang pelayanan kesehatan;

c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan

pelaporan dibidang pelayanan kesehatan;

d. pelayanan medis;

e. pelayanan penunjang medis dan non medis;

f. pelayanan keperawatan;

g. pelayanan rujukan;

h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian

masyarakat;

j. pengelolaan akuntansi dan keuangan;

k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat,

organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan

dan umum.

l. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;

m. pelayanan

- 14 -

m. pelayanan penunjang dalam penyelanggaraan pemerintahan

daerah dibidang pelayanan kesehatan; dan

n. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan

pelaporan dibidang pelayanan kesehatan.

Pasal 14

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 dan Pasal 13, Direktur mempunyai kewenangan:

a. memberikan perlindungan kepada dokter dengan

mengikutsertakan dokter pada asuransi tanggung gugat

profesional;

b. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;

c. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur

tetap Rumah Sakit;

d. mengangkat dan memberhentikan pegawai Rumah Sakit Umum

sesuai peraturan perundang-undangan;

e. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban

pegawai Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

f. memberikan penghargaan pegawai, karyawan dan profesional

yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya

tidak melebihi ketentuan yang berlaku;

g. memberikan sanksi yang sifatnya mendidik sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku;

h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub

Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi kepada Gubernur;

i. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga

independen apabila diperlukan;

j. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung

dengan uraian tugas masing-masing;

k. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis

perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan; dan

l. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di

bawahnya serta meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi.

Pasal 15

Direktur mempunyai tanggung jawab menyangkut hal-hal sebagai

berikut:

a. kebenaran kebijaksanaan Rumah Sakit;

b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan Rumah Sakit;

c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan

pelaksanaan serta laporan kegiatannya; dan

d. meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan

kesehatan.

Paragraf 3

- 15 -

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (1) huruf b merupakan pejabat struktural dibawah Direktur,

bertindak sebagai Pejabat Keuangan.

Pasal 17

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Tata

Usaha meliputi:

a. seorang yang memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan dan pengalaman dibidang keuangan dan/atau

akuntansi, umum dan keadministrasian;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan

usaha guna kemandirian keuangan, pelayanan umum dan

administrasi yang profesional;

c. mampu melaksanakan koordinasi dilingkup kerja yang menjadi

tanggung jawabnya;

d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah

menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;

e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;

f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk

menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di Rumah

Sakit; dan

g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari

Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

kegiatan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan

protokol, kearsipan serta perpustakaan;

b. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

administrasi kepegawaian serta pengembangan Sumber Daya

Manusia (SDM);

c. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

administrasi dan penatausahaan dan pengelolaan keuangan;

d. menyusun

- 16 -

d. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

perlengkapan peralatan kantor dan aset;

e. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

pengelolaan, tata laksana dan tata kelola organisasi, peraturan

perundang-undangan serta perizinan operasional serta peralatan

penunjang medis dan non medis; dan

f. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

pelayanan penunjang yang meliputi pengelolaan Instalasi

Pemeliharaan Sarana, Instalasi Pengelolaan Limbah dan

lingkungan serta Laundri/linen, ambulans, gudang, pengelolaan

gas medik, penanggulangan kebakaran, teknik dan pemeliharaan

fasilitas serta pengelolaan air bersih.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh Koordinator Kelompok

Kerja Keuangan, Koordinator Kelompok Kerja Umum dan

Administrasi serta Koordinator Kelompok Kerja Sumber Daya

Manusia (SDM).

Pasal 20

(1) Koordinator Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 diangkat dan di berhentikan oleh Direktur.

(2) Koordinator Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya dan

bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian

Tata Usaha.

Paragraf 4

Kepala Seksi Pelayanan Medik

Pasal 21

Kepala Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf c merupakan pejabat struktural dibawah Direktur bertindak

sebagai Pejabat Teknis.

Pasal 22

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan

Medik adalah:

a. seorang dokter atau sarjana kesehatan lain yang memenuhi

kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di

bidang pelayanan;

b. berkelakuan

- 17 -

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan

pelayanan yang profesional;

c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Rumah

Sakit;

d. berstatus PNS; dan

e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 23

Kepala Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

program pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;

b. mengelola kegiatan pelayanan medis yang meliputi pelayanan

gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan kamar

operasi serta pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan

perkembangan di masyarakat;

c. mengelola kegiatan pelayanan Keperawatan yang meliputi

asuhan keperawatan dan/atau asuhan kebidanan dalam

pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat

intensif, pelayanan kamar operasi serta pelayanan

keperawatan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di

masyarakat;

d. mengelola kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi

penunjang medis dan penunjang klinis yang terdiri dari rawat

intensif, farmasi, radiologi, laboratorium, sanitasi, Bagian

Pusat Pelayanan Sterilisasi (Central Sterilization Services

Department), rekam medik, rehabilitasi medik, gizi dan jasa

boga, pemulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang

lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;

e. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan

pelayanan medis, keperawatan dan penunjang; dan

f. mengkoordinasi kegiatan peningkatan mutu pelayanan medis,

pelayanan keperawatan dan penunjang.

Paragraf 5

Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan

Pengembangan

Pasal 24

Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf

d merupakan pejabat struktural dibawah Direktur bertindak sebagai

Pejabat Teknis.

Pasal 25

- 18 -

Pasal 25

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi UKM dan

Litbang adalah:

a. seorang dokter atau sarjana kesehatan lain yang memenuhi

kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di

bidang pelayanan;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan

pelayanan yang profesional;

c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Rumah

Sakit;

d. berstatus PNS; dan

e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di Rumah Sakit.

Pasal 26

Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai

tugas:

a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

program kesehatan sesuai dengan program prioritas;

b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan UKM di wilayah

binaan;

c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan serta memfasilitasi

kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan program

pelayanan kesehatan;

d. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, monitoring dan

evaluasi program;

e. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

pelayanan penunjang yang meliputi Instalasi Pembuangan

Limbah dan pengelolaan lingkungan, Gizi, serta UKM;

f. melaksanakan dan mengkoordinasi Survey Kepuasan

Masyarakat;

g. mengelola Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;

h. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan

program dan pelayanan Rumah sakit;

i. menyusun dan menganalisa program kerjasama di bidang

pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan kesehatan

termasuk sarana dan SDM;

j. menyusun dan menganalisa laporan tahunan dan profil rumah

sakit; dan

k. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

program promosi serta pelayanan publik Rumah Sakit.

Paragraf 6

- 19 -

Paragraf 6

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 27

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola

Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan

praktik bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku

yang diperlukan dalam tugas jabatan.

(3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan,

kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Rumah

Sakit.

(4) Pejabat Pengelola Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan

dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 7

Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 28

Pejabat Pengelola dapat diberhentikan karena:

a. meninggal dunia;

b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik;

d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang

telah digariskan; dan

e. mengundurkan diri karena alasan yang patut.

Bagian Kelima

Koordinator Pejabat Fungsional

Pasal 29

(1) Selain Pejabat Pengelola, di Rumah Sakit juga diangkat

Koordinator Pejabat Fungsional untuk membantu pelaksanaan

tugas Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.

(2) Koordinator Pejabat Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana pelayanan medis, penunjang medis dan

non medis dengan mempertimbangkan rekomendasi dari

komite-komite yang ada di Rumah Sakit;

b. melaksanakan

- 20 -

b. melaksanakan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis

dan non medis sesuai dengan RBA;

c. memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, penunjang

medis dan non medis;

d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang

pelayanan medis, penunjang medis dan non medis; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang

pelayanan medis;

b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang

pelayanan keperawatan;

c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang

pelayanan penunjang; dan

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugas Koordinator Kelompok Jabatan

Fungsional dibantu oleh Koordinator Kelompok Jabatan

Fungsional Medis, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

Keperawatan dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

Penunjang Medis.

(2) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Medis, Koordinator

Kelompok Jabatan Fungsional Keperawatan dan Koordinator

Kelompok Jabatan Fungsional Penunjang Medis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(3) Koordinator kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya dan

bertanggung jawab kepada Direktur melalui Koordinator

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Koordinator Kelompok Jabatan

Fungsional adalah:

a. seorang dokter, sarjana kesehatan/teknis lainnya yang memenuhi

kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di

bidang pelayanan;

b. berkelakuan

- 21 -

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan

pelayanan yang profesional;

c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Rumah

Sakit;

d. berstatus PNS atau NON PNS;

e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di Rumah Sakit;

dan

f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari

Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keenam

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 32

(1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas

usulan Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga)

orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota

dan 2 (dua) orang anggota.

(3) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, maka Gubernur mengangkat

salah satu anggota Dewan Pengawas untuk menjadi Ketua hingga

masa jabatan berakhir.

(4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab kepada Gubernur.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 33

(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan

oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dewan Pengawas berkewajiban:

a. memberikan pendapat dan saran mengenai RBA yang

diusulkan oleh Direktur;

b. mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit dan

memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur terhadap

setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah

Sakit;

c. melaporkan

- 22 -

c. melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja Rumah Sakit;

d. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan

maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-

catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola

Rumah Sakit;

e. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja;

dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada

Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu

tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 3

Keanggotaan

Pasal 34

(1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur:

a. pejabat pada Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan

Rumah Sakit;

b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah;

dan

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Rumah Sakit.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan

waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola.

(3) Kriteria menjadi anggota Dewan Pengawas, yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang

berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugasnya;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah

dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi

atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan

bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit

atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan

daerah; dan

c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan,

sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap

peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 4

- 23 -

Paragraf 4

Masa Jabatan

Pasal 35

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5

(lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa

jabatan berikutnya.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya

oleh Gubernur.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; atau

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak

pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya

melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit.

Paragraf 5

Sekretaris

Pasal 36

(1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk

mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 6

Biaya

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan

Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan

Pengawas dibebankan pada Rumah Sakit dan dimuat dalam RBA.

Bagian Ketujuh

Organisasi Pelaksana

Paragraf 1

Instalasi

Pasal 38

(1) Guna terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pelayanan,

pendidikan dan pelatihan serta pengembangan dibentuk instalasi

yang merupakan unit pelayanan non struktural.

(2) Instalasi

- 24 -

(2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Direktur Rumah Sakit.

(3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh

Kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur

Rumah Sakit.

(4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai

tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan monitoring

dan evaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya

masing-masing.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh

tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.

(6) Kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

bertanggung jawab kepada Direktur melalui Koordinator

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 39

Instalasi di Rumah Sakit meliputi:

a. Instalasi Rawat Jalan;

b. Instalasi Rawat Inap;

c. Instalasi Gawat Darurat;

d. Instalasi High Care Unit (HCU);

e. Instalasi Bedah Sentral;

f. Instalasi Laboratorium;

g. Instalasi Radiologi;

h. Instalasi Farmasi;

i. Instalasi Rekam Medik dan Informasi;

j. Instalasi Kesehatan Lingkungan;

k. Instalasi Administrasi Pasien;

l. Instalasi Gizi;

m. Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit; dan

n. Instalasi Pemulasaraan Jenazah.

Pasal 40

(1) Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

huruf a merupakan tempat untuk melakukan kegiatan

pelayanan pada Unit Rawat Jalan.

(2) Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Poli Bedah;

b. Poli Anak;

c. Poli Penyakit Dalam;

d. Poli

- 25 -

d. Poli Kebidanan dan Kandungan;

e. Poli Gigi dan Mulut;

f. Poli Saraf;

g. Poli Paru, yang terdiri dari;

1. Poli Tuberculosis (Directly Observed Treatmen) DOTS;

2. Poli Asma/Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK).

h. Poli Rehabilitasi Medis dan Fisiotherapi.

Pasal 41

(1) Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

huruf b merupakan tempat untuk melakukan kegiatan

pelayanan di Unit Rawat Inap.

(2) Instalasi Rawat Inap, meliputi :

a. Kelas Utama;

b. Kelas I;

c. Kelas II; dan

d. Kelas III.

Pasal 42

Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

huruf c merupakan tempat untuk melakukan kegiatan

pelayanan kegawatdaruratan.

Pasal 43

High Care Unit (HCU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d

merupakan unit pelayanan di Rumah Sakit bagi pasien dengan

kondisi stabil dari fungsi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran

namun masih memerlukan pengobatan, perawatan dan pemantauan

secara ketat.

Pasal 44

Instalasi Bedah Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

huruf e merupakan salah satu bagian dari sistem pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit, yang penting dalam hal memberikan

pelayanan kepada pasien yang memerlukan tindakan

pembedahan, baik untuk kasus-kasus bedah terencana (elektif)

maupun untuk kasus-kasus bedah darurat/segera (cito).

Pasal 45

- 26 -

Pasal 45

(1) Instalasi Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39 huruf f merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan

pelayanan pemeriksaan laboratorium.

(2) Instalasi Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Pemeriksaan Biologi; dan

b. Pemeriksaan Kimia.

Pasal 46

Instalasi Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf

g merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan

pemeriksaan Radiologi.

Pasal 47

Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf

h merupakan tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan

penyimpanan, penyediaan, penyaluran, peracikan obat-obatan

dan bahan kimia.

Pasal 48

Instalasi Rekam Medik dan Informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 huruf i merupakan tempat untuk melakukan

kegiatan penatausahaan pengelolaan rekam medis penderita

baik untuk pelayanan di Instalasi Rawat Jalan maupun Instalasi

Rawat Inap dan informasi mengenai kegiatan pelayanan Rekam

Medik di Rumah Sakit.

Pasal 49

Instalasi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 huruf j menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang

kesehatan lingkungan sebagai upaya dalam pengelolaan, pengolahan,

pengawasan, dan pengendalian masalah kesehatan lingkungan di

Rumah Sakit.

Pasal 50

(1) Instalasi Administrasi Pasien sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 huruf k merupakan tempat untuk melakukan

kegiatan berkaitan dengan pelayanan administrasi pasien di

Instalasi Rawat Jalan maupun di Instalasi Rawat Inap.

(2) Instalasi

- 27 -

(2) Instalasi Administrasi Pasien sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

a. Unit Pelayanan Pasien Umum; dan

b. Unit Pelayanan Pasien yang ditanggung asuransi.

Pasal 51

Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf l

merupakan tempat untuk melakukan pelayanan penyediaan,

pengolahan, penyaluran makanan dan minuman, terapi gizi dan

konsultasi gizi.

Pasal 52

(1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf m merupakan

tempat untuk melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan

medis, non medis, bangunan gedung, air, gas, dan

pengolahan sampah serta limbah.

(2) Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit

meliputi :

a. Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;

b. Unit Penyehatan Lingkungan; dan

c. Unit Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pasal 53

Instalasi Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 huruf n merupakan Instalasi yang menyelenggarakan

pelayanan pemulasaraan jenazah dan forensik terhadap jenazah

yang berasal dari dalam atau dari luar Rumah Sakit.

Pasal 54

(1) Pembentukan dan perubahan instalasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 didasarkan atas analisis organisasi dan

kebutuhan.

(2) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis

kepada Gubernur.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 55

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional

sesuai bidang keahliannya.

(2) Jumlah

- 28 -

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.

(3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing yang berlaku.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Staf Medis Fungsional

Pasal 56

(1) SMF merupakan kelompok dokter yang bekerja di bidang medis

dalam jabatan fungsional.

(2) SMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit,

peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan,

pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

tehnologi kedokteran.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

SMF menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Kedelapan

Organisasi Pendukung

Paragraf 1

Satuan Pengawas Intern

Pasal 57

(1) Guna membantu Direktur dalam bidang pengawasan internal dan

monitoring dibentuk SPI.

(2) Tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. mengawasi pelaksanaan dan operasional Rumah Sakit;

b. menilai pengendalian pengelolaan/pelaksanaan kegiatan

Rumah Sakit; dan

c. memberikan saran perbaikan kepada Direktur.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

SPI mempunyai fungsi:

a. pengawasan terhadap segala kegiatan di lingkungan Rumah

Sakit;

b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang

penyimpangan yang terjadi; dan

c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas

fungsional.

(4) SPI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur .

(5) SPI dibentuk dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2

- 29 -

Paragraf 2

Komite Medis

Pasal 58

(1) Guna membantu Direktur dalam mengawal dan menjamin mutu

pelayanan medis agar sesuai dengan standar pelayanan dan

untuk memberi wadah bagi profesional medis dibentuk Komite

Medis.

(2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

otoritas dalam organisasi Staf Medis.

(3) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab dan

kewenangan Komite Medis diuraikan lebih lanjut dalam Bab Tata

Kelola Staf Medis.

Paragraf 3

Komite Keperawatan

Pasal 59

(1) Guna membantu Direktur Rumah Sakit dalam menyusun

Standar Pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya,

mengatur kewenangan (previlege) perawat, mengembangkan

pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan dan

penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

keperawatan, dibentuk Komite Keperawatan.

(2) Dalam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin

kerjasama yang harmonis dengan komite medis, Manajemen

Keperawatan dan instalasi terkait.

(3) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan wadah non struktural yang berada dibawah serta

bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 60

(1) Susunan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 terdiri dari:

a. Ketua;

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris; dan

d. Anggota.

(2) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan

Direktur.

Bagian

- 30 -

Bagian Kesembilan

Tata Kerja

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya setiap koordinator dan penanggung

jawab instalasi di lingkungan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sikronisasi dan pendekatan fungsional (cross

functional approach) secara vertikal dan horisontal baik internal

maupun eksternal.

Pasal 62

Setiap koordinator dan penanggung jawab instalasi wajib mengawasi

bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Setiap koordinator dan penanggung jawab instalasi bertanggung

jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 64

Setiap koordinator dan penanggung jawab instalasi wajib mengikuti

dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta

menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 65

Setiap laporan yang diterima oleh koordinator dan penanggung

jawab instalasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai

bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk

memberi petunjuk kepada bawahan.

Pasal 66

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Koordinator Kelompok

Kerja dan Penanggung jawab Instalasi wajib menyampaikan laporan

berkala kepada atasannya.

Pasal 67

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya tembusan laporan

lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada

satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.

BAB IV

- 31 -

BAB IV

TATA KELOLA STAF MEDIS

Bagian Kesatu

Staf Medis

Paragraf 1

Keanggotaan

Pasal 68

(1) Keanggotaan Staf Medis merupakan hak khusus (previlege) yang

dapat diberikan kepada dokter yang secara terus menerus mampu

memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin,

keturunan, status ekonomi dan pandangan politisnya.

Pasal 69

Untuk dapat bergabung dengan Rumah Sakit sebagai staf medis,

seorang dokter harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Surat

Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP), kesehatan jasmani

dan rohani yang laik (fit) untuk melaksanakan tugas dan tanggung-

jawabnya serta memiliki perilaku dan moral yang baik.

Pasal 70

Untuk dapat diangkat atau diangkat kembali sebagai staf medis

Rumah Sakit seorang dokter harus mengajukan permohonan kepada

Direktur dan selanjutnya Direktur berdasarkan pertimbangan dari

Komite Medis dapat mengabulkan atau menolak permohonan

tersebut.

Paragraf 2

Kategori

Pasal 71

(1) Pengelompokan kategori SMF berdasarkan jenis kompetensi

meliputi :

a. Dokter umum;

b. Dokter gigi;

c. Dokter spesialis; dan

d. Dokter gigi spesialis.

(2) Kategori SMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berdasarkan status kepegawaian meliputi :

a. Dokter tetap (organik); dan

b. Dokter tamu (non organik);

(3) Dokter

- 32 -

(3) Dokter tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

yakni dokter sebagai pegawai tetap berkedudukan dan

bekerja untuk Rumah Sakit serta bertanggung jawab pada

Direktur dengan kualifikasi sesuai dengan kompetensi

dibidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dokter tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

yakni dokter sebagai pegawai tidak tetap karena reputasi atau

keahliannya diundang secara khusus oleh Direktur untuk

menangani atau membantu menangani kasus yang tidak

dapat ditangani oleh SMF lain yang ada dengan kualifikasi

sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta mempunyai hak

dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 72

Bagi Staf Medis Tetap (Organik) yang sudah pensiun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 dapat diangkat kembali sebagai Staf Medis

Mitra sepanjang dibutuhkan dan memenuhi persyaratan.

Pasal 73

(1) Tujuan umum pengorganisasian SMF untuk meningkatkan mutu

pelayanan medis di Rumah Sakit.

(2) Tujuan khusus pengorganisasian SMF meliputi:

a. tercapainya kerjasama yang baik antara SMF, pemilik dan

Direktur;

b. tercapainya sinergi antara manajemen dan SMF untuk

kepentingan pasien; dan

c. terciptanya tanggung jawab SMF terhadap mutu pelayanan

medis.

Pasal 74

(1) Penempatan dokter ke dalam kelompok SMF ditetapkan oleh

Direktur atas usul komite medis yang dilengkapi perjanjian kerja

masing–masing dokter untuk mewujudkan kejelasan fungsi, tugas

dan kewenangannya.

(2) Kelompok SMF secara administratif bertanggung jawab kepada

Direktur sedangkan secara fungsional sebagai profesi bertanggung

jawab kepada Komite Medis melalui ketua kelompok Staf Medis.

Paragraf 3

- 33 -

Paragraf 3

Syarat Penerimaan

Pasal 75

Untuk dapat bekerja di Rumah Sakit sebagai staf medis, dokter

spesialis, dokter umum, atau dokter gigi harus memenuhi

persyaratan:

a. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;

b. memiliki STR dan SIP;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. memiliki prilaku dan moral yang baik; dan

e. telah melalui proses kredensialing dan program orientasi di

rumah sakit.

Paragraf 4

Kewenangan Klinik

Pasal 76

(1) Setiap Dokter yang diterima sebagai staf medis di Rumah

Sakit diberikan kewenangan klinik oleh Direktur setelah

memperhatikan rekomendasi dari Komite Medis.

(2) Penentuan kewenangan klinik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan atas jenis ijazah/sertifikat yang dimiliki Staf

Medis.

(3) Dalam hal kesulitan menentukan kewenangan klinik maka

Komite Medis dapat meminta informasi atau pendapat dari

Kolegium terkait.

Pasal 77

Kewenangan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dievaluasi

terus menerus untuk menentukan apakah kewenangan tersebut

dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau dicabut.

Pasal 78

(1) Dalam hal seorang staf medis menghendaki agar kewenangan

kliniknya diperluas, staf medis yang bersangkutan harus

mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyebut

alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan

dan/atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya.

(2) Direktur

- 34 -

(2) Direktur berwenang mengabulkan atau menolak permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan

rekomendasi Komite Medis.

(3) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinik yang

dikabulkan atau ditolak harus dituangkan dalam Keputusan

Direktur dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 79

Kewenangan klinik sementara dapat diberikan kepada Dokter

Pengganti dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Medis.

Pasal 80

Dalam keadaan darurat atau terjadi bencana yang menimbulkan

banyak korban, semua staf medis Rumah Sakit diberikan

kewenangan klinik untuk untuk melakukan tindakan penyelamatan

diluar kewenangan klinik yang diberikan sepanjang yang

bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Paragraf 5

Pembinaan

Pasal 81

(1) Dalam hal staf medis dinilai kurang mampu atau melakukan

tindakan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan

sehingga menimbulkan kecacatan dan/atau kematian, Komite

Medis dapat melakukan penelitian.

(2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

membuktikan kebenaran penilaian, Komite Medis dapat

mengusulkan kepada Direktur agar staf medis yang bersangkutan

diberikan sanksi administrasi.

(3) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dituangkan dalam Keputusan Direktur dan disampaikan kepada

Staf Medis yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite

Medis.

(4) Dalam hal staf medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat mengajukan

sanggahan secara tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak

diterimanya Keputusan, untuk selanjutnya Direktur Rumah Sakit

memiliki waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk menyelesaikan

dengan cara adil dan seimbang dengan mengundang semua pihak

yang terkait.

(5) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final.

Paragraf 6

- 35 -

Paragraf 6

Pengorganisasian

Pasal 82

Semua dokter yang bertugas memberikan pelayanan/praktik

kedokteran di Rumah Sakit termasuk di unit pelayanan yang

melakukan kerjasama operasional dengan Rumah Sakit, wajib

menjadi anggota staf medis Rumah Sakit.

Pasal 83

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

82, staf medis dikelompokkan sesuai bidang

spesialisasi/keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan

pertimbangan khusus.

(2) Setiap Kelompok Staf Medis paling sedikit terdiri atas 2 (dua)

orang dokter dengan bidang keahlian sama.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak dapat dipenuhi, dapat dibentuk kelompok Staf Medis yang

terdiri atas dokter dengan keahlian berbeda dengan

memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan

kewenangannya.

Pasal 84

(1) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih

oleh anggotanya.

(2) Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dijabat oleh dokter organik atau dokter mitra.

Pasal 85

(1) Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 84 diatur dengan mekanisme yang disusun oleh

Komite Medis.

(2) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melibatkan Komite Medis dan Direktur.

(3) Ketua Kelompok Staf Medis hasil pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(4) Masa bakti Ketua Kelompok Staf Medis 3 (tiga) tahun dan dapat

dipilih kembali untuk 1 ( satu ) kali periode berikutnya, berturut-

turut.

Pasal 86

- 36 -

Pasal 86

Fungsi staf medis Rumah Sakit adalah sebagai pelaksana pelayanan

medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

dibidang medis.

Pasal 87

Tugas staf medis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal

86 adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;

b. membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat;

c. meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan

dan pelatihan berkelanjutan;

d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar

pelayanan medis, dan etika kedokteran; dan

e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa, dan membuat laporan

pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal 88

Tanggungjawab Kelompok Staf Medis Rumah Sakit meliputi:

a. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis kepada

Direktur terhadap permohonan penempatan dokter baru untuk

mendapatkan surat keputusan;

b. melakukan evaluasi atas tampilan kinerja praktek dokter

berdasarkan data yang komprehensif;

c. memberikan rekomendasi melalui Komite Medik kepada Direktur

terhadap permohonan penempatan ulang dokter untuk

mendapatkan keputusan;

d. memberikan kesempatan kepada dokter untuk mengikuti

pendidikan dokter berkelanjutan;

e. memberikan masukan melalui Komite Medis kepada Direktur

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran;

f. memberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap tahun

melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur tentang hasil

pemantauan indikator mutu klinik, pelaksanaan program

pengembangan staf, dan lain-lain yang dianggap perlu; dan

g. melakukan perbaikan standar operasional prosedur serta

dokumen-dokumen yang terkait.

Pasal 89

- 37 -

Pasal 89

Kewajiban Kelompok Staf Medis sebagai berikut:

a. menyusun standar operasional prosedur pelayanan medis,

meliputi bidang administrasi, manajerial dan bidang pelayanan

medis;

b. menyusun indikator mutu klinis; dan

c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing

anggotanya.

Paragraf 7

Penilaian

Pasal 90

(1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh

Direktur.

(2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh Komite

Medis.

(3) Staf medis yang memberikan pelayanan medik dan menetap di

unit kerja tertentu secara fungsional menjadi tanggung jawab

Komite Medis, khususnya dalam pembinaan masalah keprofesian.

Bagian Kedua

Komite Medis

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 91

Guna membantu Rumah Sakit dalam mengawal mutu layanan

kesehatan berbasis keselamatan pasien maka dibentuk komite

medis, yang merupakan satu-satunya wadah profesional di Rumah

Sakit yang memiliki otoritas tertinggi dalam organisasi staf medis.

Pasal 92

(1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan

dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja selama 3 (tiga)

tahun.

(2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 2

- 38 -

Paragraf 2

Susunan

Pasal 93

Susunan Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91

terdiri dari :

a. Ketua;

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris; dan

d. Anggota.

Pasal 94

(1) Persyaratan untuk menjadi Ketua Komite Medis adalah :

a. mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam profesinya;

b. menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang

lingkup, sasaran dan dampak yang luas;

c. peka terhadap perkembangan Rumah Sakit;

d. bersifat terbuka, bijaksana dan jujur;

e. mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disegani

dilingkungan profesinya; dan

f. mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi.

(2) Ketua Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 95

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Komite

Medis adalah dokter organik atau dokter mitra yang dipilih secara

demokratis oleh kelompok staf medis.

(2) Wakil Ketua Komite Medis diangkat dengan Keputusan Direktur.

(3) Wakil Ketua Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menjadi Ketua Sub Komite Medis.

Pasal 96

(1) Sekretaris Komite Medis dipilih oleh Ketua Komite Medis.

(2) Sekretaris Komite Medis dijabat oleh seorang Dokter organik.

(3) Sekretaris Komite Medis dapat menjadi Ketua dari salah satu Sub

Komite.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Komite Medis dibantu

oleh tenaga administrasi/staf sekretariat purna waktu.

Pasal 97

- 39 -

Pasal 97

Anggota Komite Medis terdiri dari semua Kelompok Staf Medis

dan/atau yang mewakili.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Tanggung jawab dan Kewajiban

Pasal 98

Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 mempunyai

tugas:

a. membantu Direktur menyusun Standar Pelayanan Minimum dan

memantau pelaksanaannya;

b. membina etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;

c. mengatur kewenangan klinik masing-masing Kelompok Staf

Medis;

d. membantu Direktur menyusun Peraturan Tata Kelola Staf Medis

(Medical Staff Bylaws) serta memantau pelaksanaannya;

e. membantu Direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang

berkaitan dengan medikolegal;

f. melakukan koordinasi dengan Kelompok Staf Medis Fungsional

dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan

tugas Kelompok Staf Medis;

g. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan

serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis;

h. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis; dan

i. memberikan laporan kegiatan kepada Direktur.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98

Komite Medis mempunyai fungsi pengarahan (steering) dalam

pemberian pelayanan medis, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

a. memberikan saran kepada Direktur atau Pokja Fungsional

Pelayanan;

b. mengkoordinasikan atau mengarahkan kegiatan pelayanan medis;

c. menangani hal-hal berkaitan etika profesi; dan

d. menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang

harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh staf medis.

Pasal 100

- 40 -

Pasal 100

Komite Medis bertanggung jawab kepada Direktur meliputi hal-hal

yang berkaitan dengan:

a. mutu pelayanan medis;

b. pembinaan etik kedokteran; dan

c. pengembangan profesi medis.

Pasal 101

Guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Medis

diberikan kewenangan:

a. memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan

kualitas tenaga medis;

b. memberikan pertimbangan rencana pengadaan, penggunaan dan

pemeliharaan alat medis dan penunjang medis serta

pengembangan pelayanan;

c. monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis;

d. monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat

kedokteran;

e. membina etika dan membantu mengatur kewenangan klinis;

f. membentuk Tim Klinis lintas profesi; dan

g. memberikan rekomendasi kerjasama antar institusi.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 101 Komite Medis mempunyai kewajiban:

a. menyusun rancangan Peraturan Tata Kelola Staf Medis (Medical

Staff Bylaws);

b. membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis,

standar prosedur operasional dibidang manajerial dan

administrasi serta bidang keilmuan, profesi, standar profesi dan

standar kompetensi;

c. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan

pelaporan indikator mutu klinik; dan

d. melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan

pelaksanaan pengembangan profesi medis.

Paragraf 4

- 41 -

Paragraf 4

Sub Komite

Pasal 103

Komite Medis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub

Komite, yang terdiri dari:

a. Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis, yang melaksanakan

kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan medis secara lintas

sektoral dan lintas fungsi;

b. Sub Komite Kredensial, yang melaksanakan kegiatan kredensial

secara adil, jujur dan terbuka secara lintas sektoral dan lintas

fungsi; dan

c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi, yang melakukan

pemantauan dan penanganan masalah etika kedokteran dan

disiplin profesi dengan melibatkan lintas sektoral dan lintas

fungsi.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Jenis Pegawai

Pasal 104

(1) Pegawai Rumah Sakit berstatus:

a. PNS; dan

b. Non PNS.

(2) Pengangkatan pegawai yang berstatus PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Rekrutmen pegawai yang berstatus non PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan dan dilakukan dengan cara seleksi meliputi seleksi

administrasi, test psikologi, seleksi akademik dan keterampilan,

wawancara dan test kesehatan.

(3) Pengangkatan pegawai yang berasal dari non PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur

tersendiri.

(4) Pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan tenaga yang

ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 105

- 42 -

Pasal 105

Dalam hal Rumah Sakit tidak mempuyai dokter spesialis tetap,

Direktur dapat melakukan kerjasama dengan dokter dari luar Rumah

Sakit sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Penghargaan dan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 106

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktifitas pegawai Rumah

Sakit menerapkan kebijakan mengenai imbal jasa/penghargaan bagi

pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang

tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang

ditetapkan.

Paragraf 2

Penghargaan

Pasal 107

(1) Kenaikan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan

atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan

terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler

dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Penghargaan pegawai non PNS merupakan penghargaan yang

diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan yang

diberikan berdasarkan sistem jasa layanan Rumah Sakit.

Pasal 108

(1) Selain penghargaan berupa kenaikan pangkat, Pegawai Rumah

Sakit juga dapat diberikan penghargaan berupa penghasilan dari

pembagian jasa pelayanan.

(2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

imbalan jasa atas kinerja pegawai yang diberikan oleh Direktur

kepada pegawai di lingkungan Rumah Sakit.

(3) Besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Direktur dan diketahui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 109

- 43 -

Pasal 109

(1) Pejabat Pengelola dan pegawai Rumah Sakit dapat diberikan jasa

layanan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan

profesionalisme yang diperlukan.

(2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

imbalan kerja atas kinerja pegawai.

(3) Besaran jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh usulan Direktur dan diketahui Kepala Dinas

Kesehatan.

Pasal 110

Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, dapat

dihitung berdasarkan indikator penilaian antara lain :

a. pengalaman dan masa kerja (basic index);

b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);

c. resiko kerja (risk index);

d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);

e. jabatan yang disandang (position index); dan

f. hasil/capaian kerja (performance index).

Pasal 111

Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai Rumah Sakit yang berstatus PNS,

gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan

tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan

penghasilan sesuai jasa layanan yang telah ditetapkan berdasarkan

indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.

Pasal 112

(1) Penetapan jasa layanan Direktur dengan mempertimbangkan

faktor-faktor sebagai berikut :

a. jumlah aset yang dikelola Rumah Sakit, tingkat pelayanan

serta produktifitas;

b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan

sejenis;

c. kemampuan pendapatan Rumah Sakit; dan

d. kinerja operasional Rumah Sakit yang ditetapkan oleh

Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator

keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

(2) Jasa layanan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan

paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari jasa

layanan Direktur.

Pasal 113

- 44 -

Pasal 113

(1) Pejabat Pengelola yang diberhentikan sementara dari jabatannya

memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari

jasa layanan/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak

tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan

definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

(2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan

sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari

jasa layanan bulan terakhir di Rumah Sakit sejak tanggal

diperhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat

keputusan pangkat terakhir.

Bagian Ketiga

Mutasi Pegawai

Pasal 114

(1) Mutasi pegawai PNS dan non PNS dilaksanakan dengan tujuan

untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan karir.

(2) Mutasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan

pendidikan dan keterampilannya;

b. masa kerja di unit tertentu;

c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;

d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan

e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Keempat

Pemberhentian Pegawai

Pasal 115

(1) Pemberhentian pegawai berstatus PNS diatur menurut peraturan

tentang pemberhentian PNS.

(2) Pemberhentian pegawai berstatus non PNS dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila

pegawai mengajukan permohonan pemberhentian sebagai

pegawai pada masa kontrak dan/atau tidak memperpanjang

masa kontrak;

b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun,

dilaksanakan apabila pegawai telah memasuki masa batas

usia pensiun; atau

c. pemberhentian

- 45 -

c. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan

apabila pegawai non PNS melakukan tindakan-tindakan

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan diatur oleh

Rumah Sakit.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 116

(1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas

pelayanan umum yang diberikan Rumah Sakit, Gubernur

menetapkan Standar Pelayanan Minimal.

(2) Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat diusulkan oleh Direktur melalui Kepala Dinas.

(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan

kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan

layanan.

Pasal 117

(1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

116 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. fokus pada jenis layanan;

b. terukur;

c. dapat dicapai;

d. relevan dan dapat diandalkan; dan

e. tepat waktu.

(2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang

terwujudnya tugas dan fungsi Rumah Sakit.

(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan.

(4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat

pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat

pemanfaatannya.

(5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat

dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit.

(6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah

ditetapkan.

Pasal 118

- 46 -

Pasal 118

Direktur wajib menyusun Laporan Pencapaian Kinerja pelayanan

sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimum kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan

paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII

TARIF LAYANAN

Pasal 119

(1) Rumah Sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai

imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang

disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan

atau hasil per investasi dana.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil

yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau

sebagian dari biaya per unit layanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa

besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan Rumah

Sakit.

Pasal 120

(1) Tarif layanan Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 119 diusulkan oleh Direktur kepada Gubernur melalui

Dinas Kesehatan.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Gubernur.

(3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan,

daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

(4) Gubernur dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim.

(5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan oleh Gubernur yang keanggotaannya dapat berasal

dari :

a. pembina teknis;

b. pembina keuangan;

c. unsur perguruan tinggi; dan

d. lembaga profesi.

Pasal 121

- 47 -

Pasal 121

(1) Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan Rumah Sakit dapat

dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan keadaan.

(2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.

(3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 120.

Bagian Ketigabelas

Pengelolaan Keuangan

Pasal 122

Pengelolaan keuangan Rumah Sakit berdasarkan pada prinsip

efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berazaskan

akuntabilitas dan transparan.

Pasal 123

Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal

122 dalam penatausahaan keuangan diterapkan Standar kutansi

Berbasis Akrual (SAK) dan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP).

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pendapatan dan Biaya

Paragraf 1

Pendapatan

Pasal 124

Pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari:

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain;

d. APBD;

e. APBN; dan

f. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 125

- 48 -

Pasal 125

(1) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan dapat

berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan

kepada masyarakat.

(2) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hibah dapat

berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

(3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari

kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang

mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit.

(4) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berupa pendapatan

yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan

program atau kegiatan di Rumah Sakit.

(5) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berupa pendapatan

yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan

dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

(6) Rumah Sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi

dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan

diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang

berlaku.

(7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 124 huruf f, antara lain:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing;

f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa

Rumah Sakit; dan

g. hasil investasi.

Pasal 126

(1) Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 124, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola

langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit sesuai

RBA.

(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan

sesuai peruntukannya.

(3) Seluruh

- 49 -

(3) Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 124 ayat (7) huruf a, b, c dan f dilaksanakan melalui

rekening kas Rumah Sakit dan dicatat dalam kode rekening

kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan Rumah Sakit.

(4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 124

dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap

triwulan.

(5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Biaya

Pasal 127

(1) Biaya Rumah Sakit terdiri dari:

a. biaya operasional; dan

b. biaya non operasional.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit dalam

rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit

dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

(4) Biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan,

kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan

kegiatan.

Pasal 128

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat

(2) terdiri dari :

a. biaya pelayanan; dan

b. biaya umum dan administrasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung

dengan kegiatan pelayanan.

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak

berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(4) Biaya

- 50 -

(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pelayanan;

d. biaya barang dan jasa;

e. biaya pemeliharaan; dan

f. biaya pelayanan lain-lain.

(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) terdiri dari :

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantor;

c. biaya pemeliharaan;

d. biaya barang dan jasa;

e. biaya promosi; dan

f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 129

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127

ayat (3) terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

c. biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. biaya kerugian penurunan nilai barang; dan

e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 130

(1) Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 127 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) setiap triwulan.

(2) Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah

Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat

Pernyataan Tanggung jawab (SPTJ).

(3) Format laporan pengeluaran dan format SPTJ sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan

peraturan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

(1) Pengeluaran biaya Rumah Sakit diberikan fleksibilitas dengan

mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan

signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas

RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas

- 51 -

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya Rumah Sakit

yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/ APBD dan hibah

terikat.

(4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur dapat

mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD

melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 132

(1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat

(2) ditetapkan dengan besaran persentase.

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan

operasional Rumah Sakit.

(3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Rumah Sakit oleh PPKD.

(4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat

dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 133

(1) Rumah Sakit menyusun Rencana Strategi Bisinis (RSB).

(2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup

pernyataan visi, misi program strategis, pengukuran

pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan

proyeksi keuangan lima tahunan.

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan

gambaran tentang keadaan masa depan Rumah Sakit yang

berisikan cita dan citra yang akan diwujudkan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan

gambaran tentang sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan

organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidang pelayanan

kesehatan dan berhasil dengan baik.

(5) Program

- 52 -

(5) Program strategis sebagaimana pada ayat (2), merupakan

gambaran tentang program yang berisi proses kegiatan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan

kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada

atau mungkin timbul.

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), merupakan gambaran tentang pengukuran yang

dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan

dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan

eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), merupakan gambaran tentang rencana capaian

kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), merupakan gambaran perkiraan capaian

kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 134

(1) Rumah Sakit menyusun RBA tahunan berpedoman pada RSB.

(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja,

perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan,

kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang

diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain,

APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan Rumah Sakit

lainnya.

Pasal 135

RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1),

dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis

Anggaran (RBA) dan evaluasi kinerja.

Pasal 136

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan

kegiatan Rumah Sakit dengan berpedoman pada pengelolaan

keuangan.

Pasal 137

- 53 -

Pasal 137

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, memuat :

a. kinerja tahun berjalan;

b. asumsi makro dan mikro;

c. target kinerja;

d. analisis dan perkiraan biaya satuan;

e. anggaran pendapatan dan biaya;

f. besaran persentase ambang batas;

g. prognosa laporan keuangan;

h. perkiraan maju (forward estimate);

i. rencana pengeluaran investasi/modal; dan

j. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RKA-SKPD/APBD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan

usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan

biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 138

(1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

137 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. hasil kegiatan usaha;

b. faktor yang mempengaruhi kinerja;

c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;

d. laporan keuangan tahun berjalan; dan

e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan

pencapaian kinerja tahun berjalan.

(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal

137 ayat (1) huruf b, antara lain :

a. tingkat inflasi;

b. pertumbuhan ekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif; dan

e. volume pelayanan.

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat

(1) huruf c, antara lain : tercapainya RSB dan RBA yang

ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 137 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya

per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang

diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya

dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(5) Perkiraan

- 54 -

(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa

setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat

margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 137 ayat (1) huruf e, merupakan rencana

anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan

dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan

dan biaya.

(7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 137 ayat (1) huruf f, merupakan besaran

persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan

operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan

mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional rumah

sakit.

(8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 137 ayat (1) huruf g, merupakan perkiraan realisasi

keuangan tahun berjalan sebagaimana tercantum pada

laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.

(9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 137 ayat (1) huruf h, merupakan perhitungan

kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari

tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan

program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar

penyusunan anggaran tahun berikutnya.

(10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf i, merupakan

rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan

RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137

ayat (1) huruf j, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya

dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-

SKPD/APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran

DPA-BLUD

Pasal 139

(1) DPA-BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal

132 ayat (3), mencakup antara lain :

a. pendapatan dan biaya;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan

dihasilkan.

(2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD Rumah Sakit sebagai dasar

pelaksanaan anggaran.

(3) Dalam

- 55 -

(3) Dalam hal DPA-BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, Rumah Sakit dapat

melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar

angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 140

(1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), menjadi dasar penarikan

dana yang bersumber dari APBD.

(2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang

dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

(3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih

(mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran

kas masuk yang ditetapkan dengan jumlah pengeluaran yang

diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang

telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 141

(1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja (contractual

performance agreement), yang ditandatangani oleh Gubernur

dengan Direktur.

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan

Direktur dalam perjanjian kinerja.

(3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada (2),

Gubernur menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan

kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai

yang tercantum dalam DPA-BLUD.

(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kas

Pasal 142

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya

bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124

dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-Rumah Sakit.

Pasal 143

- 56 -

Pasal 143

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD-Rumah Sakit

menyelenggarakan:

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. pemungutan pendapatan atau tagihan;

c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;

d. pembayaran;

e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka

pendek; dan

f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk

memperoleh tambahan.

(2) Penerimaan BLUD-Rumah Sakit pada setiap hari disetorkan

seluruhnya ke rekening kas BLUD-Rumah Sakit dan

dilaporkan kepada PPKD.

Bagian Kelima

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 144

(1) BLUD-Rumah Sakit dapat memberikan piutang sehubungan

dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang

berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan

kegiatan BLUD-Rumah Sakit.

(2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan,

dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah,

sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) BLUD-Rumah Sakit melaksanakan penagihan piutang pada

saat piutang jatuh tempo.

(4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), BLUD-Rumah Sakit menyiapkan

bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan

tagihan atas piutang BLUD-Rumah Sakit.

(5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

yang sulit ditagih dilaporkan kepada Gubernur dengan

dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 145

(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh

pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara

berjenjang.

(2) Kewenangan

- 57 -

(2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

tersendiri, dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 146

(1) BLUD-Rumah Sakit dapat melakukan pinjaman/utang

sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan

pinjaman dengan pihak lain.

(2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang

jangka panjang.

(3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien,

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

(4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan

pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional

termasuk keperluan menutup defisit kas.

(5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan

pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran

investasi/modal.

(6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan

Gubernur.

Pasal 147

(1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang

secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.

(2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 148

(1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 146 ayat (1), menjadi tanggung jawab BLUD

Rumah Sakit.

(2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD Rumah Sakit menjadi

kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh

tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.

(3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung

sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 149

- 58 -

Pasal 149

(1) BLUD Rumah Sakit wajib membayar bunga dan pokok utang

yang telah jatuh tempo.

(2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga

dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang

telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keenam

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 150

(1) Surplus anggaran BLUD Rumah Sakit merupakan selisih lebih

antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD Rumah

Sakit pada satu tahun anggaran.

(2) Surplus anggaran BLUD Rumah Sakit dapat digunakan dalam

tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan

Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah

dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Rumah

Sakit.

Pasal 151

(1) Defisit anggaran BLUD Rumah Sakit merupakan selisih

kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya

pada satu tahun anggaran.

(2) Dalam hal terjadi defisit anggaran BLUD Rumah Sakit dapat

diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran

berikutnya kepada PPKD.

Bagian Ketujuh

Penatausahaan Keuangan BLUD

Pasal 152

Penatausahaan keuangan BLUD Rumah Sakit paling sedikit

memuat:

a. pendapatan/biaya;

b. penerimaan/pengeluaran;

c. utang/piutang;

d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan

e. ekuitas dana.

Pasal 153

- 59 -

Pasal 153

(1) Penatausahaan BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 152 didasarkan pada prinsip pengelolaan

keuangan bisnis yang sehat.

(2) Penatausahaan BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien,

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 154

(1) Direktur Rumah Sakit menetapkan kebijakan penatausahaan

keuangan BLUD Rumah Sakit.

(2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Bagian Kedelapan

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 155

(1) BLUD Rumah Sakit menerapkan sistem informasi manajemen

keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang

sehat.

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD Rumah Sakit dicatat dalam

dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 156

(1) BLUD Rumah Sakit menyelenggarakan akuntansi dan laporan

sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan

oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen

bisnis yang sehat.

(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis

akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban

dan ekuitas dana.

(3) BLUD Rumah Sakit mengembangkan dan menetapkan sistem

akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang

berlaku untuk BLUD yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 157

- 60 -

Pasal 157

(1) Dalam rangka menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan

keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 156 ayat (2), Direktur menyusun kebijakan akuntansi

yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis

layanannya.

(2) Kebijakan akuntansi BLUD Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset,

kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Pasal 158

(1) Laporan keuangan BLUD Rumah Sakit terdiri dari:

a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai

aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

b. Laporan Operasional yang berisi informasi jumlah

pendapatan dan biaya BLUD Rumah Sakit selama satu

periode;

c. Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi kas

berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan

aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan

saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi penjelasan

naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan

keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi

pencapaian hasil/keluaran BLUD Rumah Sakit.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 159

(1) Setiap triwulan BLUD Rumah Sakit menyusun dan

menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas

kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah

periode pelaporan berakhir.

(2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD Rumah Sakit wajib

menyusun laporan keuangan lengkap yang terdiri dari

laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan

atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.

(3) Laporan

- 61 -

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan

keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan

setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 160

(1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana,

gedung dan tanah akan dilakukan sesuai dengan peraturan

peundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu

pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Rumah Sakit.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 161

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan,

BLUD Rumah Sakit dapat melakukan kerjasama dengan pihak

lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling

menguntungkan.

Pasal 162

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 161 ayat (1), antara lain berupa:

a. kerjasama operasi;

b. sewa menyewa; dan

c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi.

(2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, merupakan perikatan antara BLUD Rumah Sakit dengan

pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses

operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan

sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang

BLUD Rumah Sakit kepada pihak lain atau sebaliknya dengan

imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk

jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara

berkala.

(4) Usaha

- 62 -

(4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan

pendapatan bagi BLUD Rumah Sakit dengan tidak mengurangi

kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD

Rumah Sakit.

Pasal 163

(1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161

merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit.

(2) Pendapatan BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk

membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB X

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 164

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Rumah Sakit

dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi

pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan

prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak

diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 165

(1) Sebagai BLUD dengan status penuh, Rumah Sakit diberikan

fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya

dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang

dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 163 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas

dan/atau efisiensi.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan

terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber

dananya berasal dari:

a. jasa layanan;

b. hibah tidak terikat;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan

d. lain-lain pendapatan BLUD Rumah Sakit yang sah.

Pasal 166

- 63 -

Pasal 166

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 164 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan

barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan

disetujui Gubernur.

(2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan

barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah,

proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah

menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung

kelancaran pelayanan BLUD-Rumah Sakit.

Pasal 167

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari

hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan

pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan

barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD Rumah Sakit

sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 168

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 166 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana

pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh

Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk

melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna

keperluan BLUD.

(3) Pelaksana pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara

pengadaan, subtansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan

dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 169

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3), dilakukan

dengan prinsip:

a. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada

aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai

proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa,

tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan

ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau

jasa;

b. independensi

- 64 -

b. independensi, untuk menghindari dan mencegah terjadinya

pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam

melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung

maupun tidak langsung; dan

c. saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh

informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya,

dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan

keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan

pelaksana pengadaan lain.

Pasal 170

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 164 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai

yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 171

(1) Barang inventaris milik BLUD-Rumah Sakit dapat dihapus

dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar

pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau

dihibahkan.

(2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau

dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan

sebagai aset tetap.

(3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari

pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan

pendapatan BLUD Rumah Sakit

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan

keuangan BLUD Rumah Sakit

Pasal 172

(1) BLUD Rumah Sakit tidak boleh mengalihkan dan/atau

menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang

berwenang.

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan

aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD

Rumah Sakit atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(3) Kewenangan

- 65 -

(3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan

berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit dan

diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD

Rumah Sakit.

(5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui

Kepala Dinas Kesehatan.

(6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait

langsung dengan tugas dan fungsi BLUD Rumah Sakit harus

mendapat persetujuan Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Provinsi.

Pasal 173

(1) Tanah dan bangunan BLUD Rumah Sakit disertifikatkan atas

nama Pemerintah Daerah.

(2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD Rumah Sakit, dapat

dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Gubernur.

BAB XII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH RUMAH SAKIT

Pasal 174

(1) Direktur menunjuk pejabat yang mengelola lingkungan Rumah

Sakit antara lain lingkungan fisik, biologi, kimia, serta

pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan

lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman, dan

lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas Pengelola Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit meliputi:

a. pengelolaan limbah dan sampah;

b. pengawasan dan pengendalian vector/serangga;

c. pengawasan sistem pengelolaan lingkungan fisik dan biologi

Rumah Sakit; dan

d. menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan

pendidikan, pelatihan penelitian/pengembangan dibidang

penyehatan lingkungan di Rumah Sakit.

Pasal 175

- 66 -

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

174, Pengelola Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit mempunyai

fungsi:

a. penyehatan ruang dan bangunan Rumah Sakit;

b. penyehatan makanan dan minuman;

c. penyehatan air bersih dan air minum;

d. pemantauan pengelolaan linen;

e. pengelolaan sampah;

f. pengendalian serangga dan binatang pengganggu;

g. pelaksanaan desinfeksi dan sterilisasi ruang;

h. pengelolaan air limbah; dan

i. penyuluhan kesehatan lingkungan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 176

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 24 Nopember 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

- 67 -

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 24 Nopember 2017

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum

ttd

Dr.HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 00111 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 77 SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 77 TAHUN 2017

TANGGAL : 24 NOPEMBER 2017

PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS)

RUMAH SAKIT UMUM MOHAMMAD NOER PAMEKASAN

I. Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan merupakan UPT,

dengan identitas sebagai berikut:

a. Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Mohammad Noer

Pamekasan.

b. Jenis Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum.

c. Kelas Rumah Sakit : Rumah Sakit Kelas D.

d. Alamat Rumah Sakit : Jl. Bonorogo Nomor 17 Kelurahan

Lawangan Daya Kecamatan Pademawu

Kabupaten Pamekasan, kode pos 69323,

telepon (0324) 322594, fax (0324) 323085

Madura – Jawa Timur.

II. Logo Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan berbentuk bulan

sabit dengan tulisan Rumah Sakit Umum berwarna ungu, dibagian

tengah terdapat singakatan nama Mohammad Noer, dengan huruf M

berwarna hijau dan N berwarna kuning yang saling bersambung

sehingga membentuk 4 pilar, serta tulisan Mohammad Noer Pamekasan

yang berwarna hijau.

Keterangan logo:

1. Bulan Sabit:

Menggambarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah

Subhanahu Wataala dalam menciptakan suasana kerja dengan

harapan menjadi ladang ibadah dan amal kebaikan untuk semua

pegawainya.

2. Huruf m

- 2 -

2. Huruf m dan n yang bersambung membentuk 4 pilar :

a. Menggambarkan singkatan nama “ Mohammad Noer “;

b. Menggambarkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) fungsi rumah

sakit sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit;

c. Menggambarkan 4 (empat) pilar utama dalam pelayanan rumah

sakit yang harus selalu bekerjasama dalam menjamin

kesinambungan pelayanan yang berfokus kepada mutu dan

keselamatan pasien yaitu pelayanan medis, pelayanan

keperawatan, pelayanan penunjang dan pelayanan manajemen

rumah sakit; dan

d. Menggambarkan sejarah rumah sakit yang telah bertransformasi

sebanyak 4 (empat) kali yaitu dari Balai Pemberantasan dan

Pencegahan Penyakit Pamekasan, Rumah Sakit Paru Pamekasan,

Rumah Sakit Umum Asy-Syaafi Pamekasan dan Rumah Sakit

Umum Mohammad Noer Pamekasan.

3. Tulisan “ Rumah Sakit umum “:

Menunjukkan status rumah sakit yang sudah berubah dari rumah

sakit paru menjadi rumah sakit umum, sehingga pelayanan yang

diberikan lebih luas tidak hanya penyakit paru saja tetapi penyakit

lainnya.

4. Tulisan Nama “ Mohammad Noer “:

Merupakan nama Gubenur Jawa Timur pada masa bakti 1967-1976

yang merupakan putra asli madura. Beliau sangat terkenal dengan

ungkapan “Agawe wong cilik melu gemuyu” (membuat rakyat kecil

ikut tertawa) yang sangat sesuai dengan salah satu misi rumah sakit

yaitu pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk seluruh

masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Selain itu

alasan menggunakan nama beliau sebagai nama rumah sakit adalah

untuk mengenang jasa beliau bagi masyarakat Madura khususnya

dalam menggagas ide pembangunan jembatan Suramadu demi

peningkatan perekonomian di pulau Madura dan Provinsi Jawa

Timur pada umumnya.

5. Tulisan “ Pamekasan “:

Menunjukkan bahwa Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan

merupakan rumah sakit UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

yang berada di Kabupaten Pamekasan.

6. Arti Warna yang digunakan:

a. Ungu : Menggambarkan keakraban, kebersamaan,

aspirasi yang tinggi, kepekaan dan semangat

terhadap setiap perubahan yang positif;

b. Hijau

- 3 -

b. Hijau : Kesegaran dan keseimbangan lingkungan hidup

untuk kesembuhan dan peningkatan derajad

kesehatan; dan

c. Kuning : Energik, Optimis, kebijaksanaan, loyalitas dan

kerjasama yang baik dalam menghadapi setiap

perubahan situasi.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO