Click here to load reader

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA fileDINAS PEKERJAAN UMUM BINA ... 2000 tentang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Surat Gubernur ... Pedoman Analisis

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA fileDINAS PEKERJAAN UMUM BINA ... 2000 tentang Dinas...

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMURNOMOR 48 TAHUN 2008

TENTANGURAIAN JABATAN PADA

BALAI PEMELIHARAAN JALAN Dl TULUNGAGUNG DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran tugas-tugas Balai Pemeliharaan jalan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2000 tentang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 26 Juni 2001 Nomor 061/6258/031/2001 perihal Tindak Lanjut Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit menjadi tugas Jabatan Struktural maupun Non Struktural;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Jabatan pada Balai Pemeliharaan Jalan di Tulungagung Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negera Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4737).

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 1

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2000 tentang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20, Seri D).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN JABATAN PADA BALAI PEMELIHARAAN JALAN Dl TULUNGAGUNG DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;

b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;

c. Balai Pemeliharaan Jalan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;

d. Kepala Balai Pemeliharaan Jalan adalah Kepala Balai Pemeliharaan Jalan di Tulungagung ;

e. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja dan syarat jabatan ;

f. Uraian Tugas adalah rincian atau paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan kerja tertentu ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 2

g. Nama Jabatan Non Struktural Umum adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan sebagai identitas terhadap Pegawai Negeri Sipil diluar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pemeliharaan Jalan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor21 Tahun 2000 Bab III Bagian Kesepuluh Pasal 37, 38 dan 39.

Pasal 3

(1) Balai Pemeliharaan Jalan merupakan unsur pelaksana teknis dalam penyelenggaraan sebagian tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

(2) Balai Pemeliharaan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Balai Pemeliharaan Jalan terdiri dari :

a. Kepala Balai;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Jalan ;

d. Seksi Jembatan ;

e. Seksi Damija ;

f. Seksi Peralatan ;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 3

BAB IV NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM

Pasal 5

(1) Formasi Jabatan Non Struktural Umum dibawah eselon terendah ditetapkan berdasarkan Analisis Jabatan.

(2) Jabatan Non Struktural Umum berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Struktural eselon terendah.

(3) Rumusan-rumusan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Balai Pemeliharaan Jalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 6

Penetapan Jabatan Non Struktural Umum setiap pegawai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di : SurabayaTanggal : 27 Mei 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO S.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 4

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH

PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 27-05-2008 No. 48/E1

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 48 TAHUN 2008 TANGGAL : 27 MEI 2008

URAIAN JABATAN PADABALAI PELIHARAAN JALAN Dl TULUNGAGUNG

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

URAIAN JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Balai Pemeliharaan Jalan

2. Kode Jawaban : 1.9.51.119.01.023

3. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

4. Ikhtisar Jabatan : Menyusun rencana dan program teknis pemeliharaan jalan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan serta pemanfaatan damija dan peralatan sesuai dengan kebij'akan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

5. Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Balai Pemeliharaan Jalan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional sesuai misi dan visi Dinas PU Bina Marga;

b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;

c. Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan cara memberi arahan, petunjuk dan perintah kepada masing-masing unit kerja di lingkungan Balai Pemeliharaan Jalan untuk kelancaran pelaksanaannya;

e. Mengawasi proses pengelolaan administrasi keuangan, pengadaan barang dan jasa serta administrasi kepegawaian dalam rangka akurasi pertanggung jawaban;

f. Mengkaji dan menetapkan usulan pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan serta perawatan peralatan yang menjadi kewenangan Balai Pemeliharaan Jalan;

g. Mengevaluasi administrasi pemeliharaan dan perawatan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;

h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian ijin/rekomendasi pemanfaatan daerah milik jalan provinsi dan nasional;

i. Memonitor pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan serta perawatan peralatan agar penyelesaiannya sesuai rencana program;

j. Mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan yang diakibatkan oleh bencana alam agar segera dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 1

k. Meneliti, menyempurnakan dan menanda tangani naskah-naskah dinas intern dan ekstern Balai Pemeliharaan Jalan;

l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas, program dan pencapaian hasil-hasil sebagai pertanggung jawaban kepada Dinas;

m. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

6. Bahan Kerja :

a. Program kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;b. Program kerja Balai Pemeliharaan Jalan;c. Peraturan tentang perbaikan, perawatan dan pemeliharaan jalan;

7. Alat Kerja :

a. Rencana operasional Balai Pemeliharaan Jalan;b. Bahan-bahan untuk perbaikan dan perawatan jalan;c. Peralatan untuk perbaikan dan perawatan jalan;

8. Hasil Kerja :

a. Program kerja Balai Pemeliharaan Jalan;b. Realisasi pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan jalan, jembatan dan gorong-

gorong provinsi dan nasional;c. Pengelolaan data inventarisasi jalan dan jembatan milik provinsi dan nasional;d. Koordinasi penanganan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan yang

diakibatkan oleh bencana alam;e. Ijin/rekomendasi pemanfaatan daerah milik jalan dan daerah manfaat jalan provinsi

dan na