KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA … · 2016-07-11 · Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat i KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat i

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

SATUAN KERJA NON-VERTIKAL TERTENTU PERENCANAAN DAN PENGWASAN

JALAN DAN JEMBATAN

(P2JJ)

PROVINSI SUMATERA BARAT JL. Rasuna Said No. 85 A Padang 25114 Telp (0751) 70 51556 Faks (0751) 70 51556

LARAP

(LAND ACQUSITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN)

PELEBARAN JALAN MANGGOPOH - PADANGSAWAH (RUAS 047.1)

Maret 2011

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

wb20439

Typewritten Text

RP1040 v11

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

BAB I PENDAHULUAN DAN DESKRIPSI PROYEK 1

Latar Belakang 1

Lokasi Rencana Kegiatan 2

Dimensi Teknis Kegiatan 3

Metodologi 3

BAB II SURVEY SOSIAL EKONOMI DAN INVENTARISASI ASET 7

Gambaran Umum Daerah Penelitian 7

Identifikasi Data Lapangan 10

BAB III KOMPENSASI BANGUNAN, TANAMAN DAN PENANGANAN

PASAR BAWAN

23

Prinsip Kompensasi 23

Estimasi Anggaran Kompensasi 27

BAB IV RENCANA AKSI 31

Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemindahan Penduduk 31

Prosedur dan Proses Pembebasan 32

Prosedur Penanganan Keluhan 35

Monitoring dan Pelaporan 36

Jadwal Pelaksanaan 37

LAMPIRAN

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lokasi Administrasi Pelebaran Jalan Ruas 047.1 di Kabupaten Agam 2

Tabel 1.2 Dimensi Teknis Rencana Pelebaran Ruas Jalan Nasional Manggopoh –

Padangsawah

3

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Nagari yang dilewati ruas jalan di Kabupaten Agam

(Keadaan Tahun 2008)

7

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Nagari yang dilewati ruas jalan di Kabupaten Pasaman


9

Tabel 2.3 Pekerjaan Utama Penduduk (10 Tahun ke atas) di Nagari Ladangpanjang


9

Tabel 2.4 Distribusi Kuisioner Berdasarkan Kecamatan dan Nagari 14

Tabel 3.1 Harga Patokan Pemerintah berdasarkan Konstruksi Bangunan 23

Tabel 3.2 Harga Pasar Bangunan berdasarkan Fungsi dan Konstruksi 24

Tabel 3.3 Harga Pasar Bangunan lainnya sesuai dimensi dan Jenis Konstruksi 24

Tabel 3.4 Harga Patokan Pemerintah untuk Tanaman Ekonomi 25

Tabel 3.5 Harga Pasar (perkiraan) untuk Tanaman Ekonomi 25

Tabel 3.6 Hasil Studi LARAP untuk Tanaman Ekonomi 25

Tabel 3.7 Rekapitulasi Biaya Larap Pelebaran Jalan Nasional Manggopoh –

Padangsawah di Wilayah Kabupaten Agam

27

Tabel 3.8 Perhitungtan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk menurut Wilayah

Administrasi Kabupaten Agam

28

Tabel 3.9 Perhitungtan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk lainnya menurut Wilayah


28

Tabel 3.10 Perhitungtan Biaya Gantirugi Tanaman Ekonomi Penduduk menurut Wilayah


29

Tabel 3.11 Perhitungtan Biaya Penanganan Pasar Bawan 29

Tabel 3.12 Perhitungtan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk menurut Wilayah

Administrasi Kabupaten Pasaman

30

Tabel 3.13 Perhitungtan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk lainnya menurut Wilayah

Administrasi Kabupaten Pasaman

30

Tabel 4.1

Rencana Kerja Pembebasan Lahan Peningkatan

Ruas Jalan Manggopoh – Padangsawah (Ruas 047.1) di Kabupaten Agam

38

Tabel 4.2 Rencana Kerja Pembebasan Lahan Peningkatan

Ruas Jalan Manggopoh – Padangsawah (Ruas 047.1) di Kabupaten Pasaman

39

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ilustrasi pencapaian lokasi Ruas 047.1 2

Gambar 1.2 Bagan Alir Metoda Penelitian LARAP 6

Gambar 2.1 Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Agam 15

Gambar 2.2 Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Pasaman 15

Gambar 2.3 Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Agam 16

Gambar 2.4 Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden 16

Gambar 2.5 Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Pasaman 16

Gambar 2.6 Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden Kabupaten Pasaman 17

Gambar 2.7 Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga 17

Gambar 2.8 Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga 17

Gambar 2.9 Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Agam 18

Gambar 2.10 Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Pasaman 18

Gambar 2.11 Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian Kabupaten Agam 18

Gambar 2.12 Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian Kabupaten Pasaman 19

Gambar 2.13 Diagram Pendapatan Responden K5 di Pasar Bawan 19

Gambar 2.14 Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Pedagang 20

Gambar 2.15 Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Pedagang 20

Gambar 2.16 Diagram Persepsi Pedagang tentang Rencana Kegiatan 20

Gambar 2.17 Diagram Tanggapan Pedagang tentang Penataan Pasar 21

Gambar 2.18 Diagram Persepsi Masyarakat tentang Rencana Kegiatan di Kabupaten Agam 21

Gambar 2.19 Diagram Persepsi Masyarakat tentang Rencana Kegiatan di Kabupaten Pasaman 21

Gambar 2.20 Diagram Bentuk Kompesasi yang dikehendaki Masyarakat Agam 22

Gambar 2.21 Diagram Bentuk Kompesasi yang dikehendaki Masyarakat Pasaman 22

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 1. Tabel Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh – Padangsawah

1.a. Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh - Padangsawah

Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan

Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Bangunan

1.b. Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh - Padangsawah


Kecamatan IV Nagari Kabupaten Agam

Bangunan

1.c. Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh - Padangsawah


Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam

Bangunan

1.d. Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh - Padangsawah


Kecamatan III Nagari Kabupaten Pasaman

Bangunan

1.e. Tabel Pedagang K5 Di Pasar Bawan TerkenaYang Pembebasan Proyek

Lampiran 2

Format Risalah Konsultasi dan Sosialisasi

Lampiran 3

Flowchart Mekanisme Penanganan Keluhan

Lampiran 4

Formulir Monitoring dan Evaluasi Bulanan Pelaksanaan LARAP

Lampiran 5

a. Rekapitulasi Perhitungan Gantirugi Pelebaran Jalan Link 047.1

b. Perhitungan Gantirugi Pelebaran Jalan Link 047.1 di Kabupaten Agam

c. Perhitungan Gantirugi Pelebaran Jalan Link 047.1 di Kabupaten Pasaman

Lampiran 6

a. Peta Lokasi Ruas Jalan Manggopoh – Padangsawah (Link 047.1) 4 Lembar

b. Gambar Profil Perencanaan di Manggopoh

c. Gambar Cross Section di Manggopoh

d. Gambar Profil Perencanaan di Pasar Bawan

e. Gambar Cross Section di pasar Bawan

f. Gambar Profil Perencanaan di Padangsawah

g. Gambar Cross Section di Padangsawah

Lampiran 7

a. Bahan Pengumuman kepada Warga Sebelum Pelaksanaan Penelitian LARAP

b. Undangan, Daftar Hadir dan Notulasi Workshop Larap oleh Bintek PU Bina Marga

c. Surat Kepala Dinas Binamarga, Tatruang dan Pemukiman tentang Jadual Sosialisasi, Bahan

Informasi Proyek dan Dokumentasi Penempelan Materi Informasi di Kantor Camat dan Kantor

Walinagari di Wilayah Studi

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat 1

LATAR BELAKANG

1. Peningkatan kinerja melalui pelebaran pada Jalan Nasional Ruas Mangopoh –

Padangsawah (Ruas 047.1) dilakukan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sehingga dapat memberikan kenyamanan dan

kelancaran bagi penggunanya. Pelebaran yang seluruhnya dilaksanakan di dalam RUMIJA

sepanjang 32,000 KM dari KM 102+200 sampai KM 134+200 dari Kota Padang ini, dimulai

dari Manggopoh Kabupaten Agam sampai Padangsawah Nagari Ladang Panjang Kabupaten

Pasaman.

2. Walau proyek pelebaran jalan akan dilakukan di tanah milik negara, namun masih

memerlukan pembebasan, terutama terhadap bangunan dan tanaman milik masyarakat yang

berada di dalam RUMIJA. Oleh karena itu, proyek tidak memerlukan pembebasan tanah. Isu

lain yang perlu diperhatikan adalah keberadaan pedagang kaki lima (Padangan K5) yang

berjualan di sepanjang pinggir jalan dan penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir.

Kondisi ini menjadi faktor utama terjadinya kemacetan lalu lintas di depan Pasar Bawan,

terutama pada hari pasar lokal (setiap hari Jumat). Karena pembebasan tanah dan

restrukturisasi pasar sering menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, maka sesuai petunjuk

Prosedur Operasional World Bank, OP 4.12, harus ditangani dengan panduan atau kerangka

acuan kerja yang jelas, seperti Rencana Aksi Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali

(Land Acquisition and Resettlement Action Plan /LARAP).

3. LARAP adalah suatu kegiatan pencarian pola aksi dalam pembebasan lahan, bangunan

dan tanaman (Land Acquisition) serta pemindahan penduduk (Resettlement) yang

menggunakan pendekatan partisipasi, sehingga mendapatkan suatu kerangka kerja dalam

pelaksanaan kegiatan pembebasan yang dibutuhkan dalam pembangunan. Namun kegiatan

pelebaran Ruas Jalan Mangopoh – Padangsawah ini tidak memerlukan pemindahan

penduduk. Hasil studi dan pendataan terhadap masyarakat yang terkena pelebaran jalan, akan

dijadikan dasar dalam proses pembebasan lahan sesuai tujuan sebagaimana disebutkan

berikut ini.

a) Memperkirakan secara baik dan akurat tentang jumlah penduduk, bangunan dan

tanaman yang akan terkena pelebaran jalan.

LARAP Link 047.1


b) Memperkirakan secara baik dan akurat tentang nilai atau harga bangunan dan

tanaman yang akan terkena proyek,

c) Mengajukan pola penataan kawasan Pasar Bawan dengan tetap memperhatikan

inspirasi masyarakat, sehingga pelebaran yang dilakukan untuk meningkatkan

kinerja jalan tidak menimbulkan konflik penggunaan dengan masyarakat.

LOKASI RENCANA KEGIATAN

4. Pelebaran yang merupakan bagian dari Trans Sumatra Jalur Barat sepanjang 32,000

KM ini, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja jalan yang akhirnya akan memperlancar

moda angkutan dari dan menuju Padang (Pelabuhan Teluk Bayur). Secara administratif

kegiatan ini berada pada 2 Kabupaten dan 4 kecamatan yang meliputi masing-masing

meliputi satu Nagari (setingkat Desa) sebagaimana disampaikan pada tabel berikut ini. Detail

peta dapat dilihat pada lampiran 6.

Tabel 1.1.

Lokasi Administrasi Pelebaran Jalan Ruas 047.1 di Kabupaten Agam

No. KABUPATEN / KECAMATAN NAGARI

A. KABUPATEN AGAM

1. Kecamatan Lubuakbasuang Manggopoh

2. Kecamatan IV Nagari Bawan

3. Kecamatan Palembayan Silareh Aia

B. KABUPATEN PASAMAN

1. Kecamatan III Nagari Ladang Panjang

5. Ruas 047.1 sepanjang 32,000 KM ini dimulai dari Sta 0.000 di Simpang Manggopoh

Kecamatan Lubukbasung Kabupaten Agam atau pada KM 102+200 dari

Kota Padang, dan berakhir di Padangsawah Nagari Ladang Panjang

Kecamatan III Nagari Kabupaten Pasaman atau Sta 32+090.337 atau

KM 134+200 dari Kota Padang. Bila ditinjau dari wilayah

administrasinya, maka 31,650 Km ruas jalan ini berada di wilayah

Kabupaten Agam, yakni dari Sta 0+000 sampai Sta 31+650 atau (KM

102+200 atau KM 133+850) dari Kota Padang, dan hanya 0,350 Km di

Kabupaten Pasaman yakni dari KM 133+850 sampai KM 134.200.

6. Pada ruas jalan ini sebagaimana telah disampaikan sebelumnya,

ditemukan fasilitas pasar yakni Pasar Bawan yang keberadaanya

bersempadan atau yang sangat dekat dengan pinggir jalan. Pada saat

Gambar 1.1

Ilustrasi pencapaian lokasi Ruas 047.1

LARAP Link 047.1


hari pasar, yakni Jumat, di lokasi ini sering terjadi kemacetan akibat pasar tumpah dan

banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Upaya penataan pedagang pada hari pasar

sering dilakukan, namun belum memberikan hasil yang optimal. Di sisi lain hasil observasi

mendapatkan bahwa rollen jalan - lahan kosong antara bangunan dan pinggir RUMIJA - yang

merupakan milik masyarakat setempat sebagiannya telah disewakan kepada pedagang K5

sehingga mengakibatkan pedagang K5 lainnya, sering menggunakan bahu jalan untuk

menggelar dagangannya. Hal inilah yang sering menyebabkan kemacetanan pada setiap Hari

Pasar.

DIMENSI TEKNIS KEGIATAN

7. Berdasarkan studi Detail Engineering Design (DED), pelebaran jalan yang

direncanakan akan menjadikan ruas jalan ini dengan lebar perkerasan 7,0 m’ yang dilengkapi

dengan bahu jalan dan saluran drainase. Dimensi teknis rencana pelebaran sebagaimana

disajikan pada Tabel 1.2. di bawah, sedangkan Typical Cross section disajikan dalam

lampiran.

Tabel 1.2.

Dimensi Teknis Rencana Pelebaran Ruas Jalan Nasional Manggopoh – Padangsawah

No. Perencanaan Satuan Dimensi

1. Lebar Badan Jalur meter 7,00

2. Lebar bahu jalan (Kiri dan Kanan) meter 4,00

3. Lebar Drainase (Kiri dan Kanan) meter 1,00

4. Kemiringan Normal Perkerasan % 2,00

5. Kemiringan Bahu Jalan % 4,00

Sumber : P2JJ Provinsi Sumatera Barat, 2010.

METODOLOGI

8. Identifikasi aset terkena dampak, baik yang dimiliki masyarakat, mau pun koorporat

atau pemerintah, dilakukan melalui survey lapangan dengan memperhatikan posisinya

terhadap RUMIJA. Pencatatan aset di dalam RUMIJA dilakukan untuk kemudian diteliti

lebih lanjut. Penelitian terhadap aset masyarakat dilakukan melalui pencacahan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai mana diuraikan berikut ini (lihat pengumuman pelaksanaan

studi LARAP, lampiran 7a)

9. Bangunan Masyrakat. Bangunan mayarakat diidentifikasi type konstruksi permanen,

semi-permanen dan gubuk atau bangunan kayu, fungsi dan penggunaannya sebagai rumah

LARAP Link 047.1


atau tempat usaha, serta lokasi aset mencakup letak pada KM atau pun Sta berapa, serta

posisi di sebelah kiri atau kanan jalan dari arah Kota Padang.

10. Bangunan Lainnya diidentifikasi dengan memperhatikan jenis seperti teras, pagar,

gorong-gorong dan decker, fondasi batas tanah atau aset lainnya. Penelitian juga

memperhatikan lokasi mencakup letak di KM atau pun Sta berapa, serta posisinya di sebelah

kiri atau kanan jalan dari arah Kota Padang.

11. Tanaman bernilai ekonomi milik masyarakat dilakukan dengan menghitung jumlah,

jenis dan lokasi mencakup tumbuh di KM atau pun Sta berapa, serta posisi di sebelah kiri

atau kanan jalan dari arah Kota Padang. Jenis yang ditanam seperti Sawit, Cokelat, Kelapa,

Pinang, Jati, serta tanaman buah-buahan lainnya seperti Mangga, Jambu, Durian dan lain-

lain.

12. Beberapa fasilitas publik milik pemerintah maupun koorporate seperti tiang listrik,

telepon dan jaringan kabel bawah tanah atau pun pipa air bersih di dalam RUMIJA dicatat

jumlah dan lokasinya untuk kemudian dilakukan koordinasi dengan instansi bersangkutan

untuk dapat dipindahkan.

13. Aktifitas Pasar Bawan yang selalu menimbulkan kemacetan setiap hari pasar, yakni

Jumat, diteliti guna dapat dilakukan penataan terhadap pedagang K5 serta perparkiran di

pinggir jalan. Penelitian diakukan melalui penerapan diskusi kelompok terfokus atau focused

group discussion/FGD dengan peserta berasal dari kelompok aparat pemerintah (Kabupaten,

Kecamatan dan Nagari), tokoh-tokoh masyarakat dan unsur masyarakat yang terkena dampak

kegiatan pelebaran. Selain itu, dilakukan wawancara bebas (spotcheck) dengan responden

terpilih.

14. Data Sosial. Penelitian LARAP merupakan penelitian deskriptif untuk mendapatkan

informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat secara rinci dan lengkap serta dapat

mendeskripsikan fenomena sosial dan pendapat masyarakat terhadap rencana pelebaran Jalan

Nasional Manggopoh – Padangsaawah di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.

15. Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis ini menggunakan metode survai, dimana

informasi dikumpulkan dari responden pemilik aset yang terkena pelebaran dan para

pedagang K5 di Pasar Bawan yang menempati RUMIJA, dengan memakai kuisioner dengan

tujuan untuk dapat menggali aspek-aspek kehidupan masyarakat yang terkait rencana

kegiatan. Secara garis besar 4 aspek yang akan ditinjau melalui studi adalah :

a) Ciri- ciri atau kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat,

LARAP Link 047.1


b) Lingkungan sosial ekonomi masyarakat,

c) Pengetahuan masyarakat terhadap rencana kegiatan,

d) Persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan.

16. Selain data primer di atas, digunakan pula data sekunder yang didapatkan dari instansi

terkait seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten, Kantor Pemerintah Kabupaten, Kecamatan

dan Nagari, baik berupa data sosial ekonomi dan budaya, maupun peraturan perundang-

undangan tentang ketetapan harga dan tata cara pembayaran ganti rugi bangunan dan

tanaman.

17. Data sekunder dari literatur dan data primer (hasil survey), selanjutnya dievaluasi dan

dianalisa dengan menggunakan rumus yang lazim digunakan. Hasil survey selanjutnya

dientrikan ke dalam suatu tabel data dasar (database entries) menggunakan perangkat

pemograman WEB_php yang di disain untuk ini, untuk selanjutnya digunakan dalam

penganalisisan lebih lanjut dalam penyajiannya ke dalam bentuk tabel-tabel, gambar atau

peta, ataupun sebagai tampilan dan akses cepat ke setiap penduduk yang terkena dampak.

18. Semua data dan hasil di samping digunakan untuk keperluan penyusunan LARAP,

nantinya dapat juga digunakan sebagai tool atau alat oleh Panitia Pembebasan Tanah dalam

pendataan secara lebih mendetail dalam rangka mempersiapkan proses pembebasan tanah dan

pembayaran gantirugi. Dengan demikian hasil larap yang disusun ini dapat digunakan sebagai

base data sampai dilaksanakannya penggantirugian.

LARAP Link 047.1


Data Peraturan dan Tarif

Pengumpulan Sumber Data

Sekunder

Identifikasi Bangunan dan

Tanaman Ekonomi

Data Bangunan & Lahan

Teridentifikasi

Perancangan Pekerjaan

Observasi Banunan dan

Tanaman dalam Rumija

Pelaksanaan Kegiatan

Identifikasi Kegiatan

Survey Lapangan

Data Sosial Ekonomi Budaya

Data Wilayah Admistrasi,

Kependudukan

Nilai Gantirugi dan Biaya

Penangan Pasar

Perangkat Lunak

WEB php

Penyajian Dlm BentukProgram Komputer WEB php

Hasil Studi dalam bentuk Perangkat Komputer dapat

digunakan dalam proses Pengukuran Detail dan

Pembayaran Gantirugi nantinya

Gambar 1.2. Bagan Alir Metoda Penelitian LARAP

LARAP Link 047.1


GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

19. Wilayah administrasi studi LARAP kegiatan pelebaran Ruas Jalan Nasional

Manggopoh – Padangsawah (Ruas 047.1) berada pada 4 (empat) kecamatan, dimana 3

kecamatan di Kabupaten Agam yakni Lubukbasung, IV Nagari dan Palembayan, dan 1

kecamatan di Kabupaten Pasaman, yakni Kecamatan III Nagari. Masing-masing kecamatan

meliputi satu Nagari (setingkat Desa) yakni Manggopoh, Bawan dan Silareh Aia di

Kabupaten Agam serta Nagari Ladang Padanjang di Kabupaten Pasaman .

20. Pemanfaatan lahan di sepanjang trase jalan ini sebagian besar sudah menjadi kawasan

terbangun dan perkebunan dengan hasil utama kelapa sawit, kakao, jagung dan tanaman

perkebunan lainnya. Di kecamatan IV Nagari, yakni di Bawan, dijumpai sarana pasar dengan

hari pasar sekali dalam seminggu yakni pada hari Jumat, dimana pada hari ini sering terjadi

kemacetan akibat pasar tumpah dan pemarkiran kendaraan di pinggir jalan.

Kabupaten Agam

Kependudukan

21. Jumlah Penduduk. Jumlah penduduk di wilayah administratif nagari-nagari di

Kabupaten Agam yang dilewati ruas jalan pada Tahun 2008 mencapai 46.773 jiwa yang

terdiri dari 10.820 Kepala Keluarga (KK). Sebaran penduduk menurut satuan wilayah

administrasi disajikan pada Tabel 3.1. Sebagian besar penduduk berkelamin perempuan

dengan jumlah penduduk terbanyak (19.838 jiwa) terdapat di Kenagarian Manggopoh dan

yang terendah sebesar 12.335 jiwa di Kenagarian Bawan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Nagari yang dilewati ruas jalan di Kabupaten Agam


No. Wilayah Studi Luas (km2)

Data Umum Kependudukan

Laki-laki

(jiwa)

Perempuan

(jiwa)

Jumlah

(jiwa) Jumlah KK

Kepadatan

(jiwa/km2)

1. Kec. Lubukbasung

a. Nagari Manggopoh 228,20 8.711 11.127 19.838 3.995 85

2. Kec. Ampek Nagari

a. Nagari Bawan 131,74 5.830 6.505 12.335 2.323 94

3. Kec. Palembayan

a. Nagari Salareh Aia 92,17 7.105 7.494 14.600 4.502 158

JUMLAH 452,11 21.646 25.126 46.773 10.820 103,45

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2009, (diolah dari masing-masing wilayah)

LARAP Link 047.1


22. KepadatanPenduduk. Secara demografi, kepadatan penduduk merupakan gambaran

jumlah jiwa per-km2 dari luas wilayah administratif ternedahnya (Nagari) masing-masing.

Berdasarkan luas wilayah administratif yang dilewati ruas jalan mencapai 451,11 km2,

kepadatan penduduk berkisar antara 80 – 158 jiwa per-km2 dengan kepadatan rata-rata

103,45 jiwa/km2. Wilayah terpadat (158 jiwa per-km2) penduduknya terdapat di Kenagarian

Silareh Aia di Kecamatan Palembayan dan terendah di Kenagarian Manggopoh, Kecamatan

Lubukbasung sebesar 85 jiwa per-km2

Perekonomian

23. Mata Pencaharian. Mata pencaharian penduduk di sepanjang ruas jalan yang

ditingkatkan, didominasi oleh kegiatan pertanian, yang dalam hal ini termasuk perkebunan

yang ditopang oleh usaha industri pengolahan hasil kebun. Hal ini juga terlihat dari sektor

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa lainnya yang erat hubungannya

dengan sektor perkebunan, seperti perbankan, koperasi usaha penyewaan alat berat dan

sarana produksi kebun lainnya.

24. Pola Pemanfaatan dan Kepemilikan Lahan. Lahan Pemanfaatan lahan pada suatu

wilayah sangat tergantung kepada potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang

ada, topografi, geomorfologi serta kultur budaya masyarakat. Lokasi rencana kegiatan yang

terletak di kawasan yang telah dikembangkan untuk usaha perkebunan memiliki tingkat

produktifitas yang tinggi, dimana sebagian besar lahan telah dimanfaatkan sebagai kawasan

perkebunan.

25. Jika ditinjau berdasarkan wilayah administrasi kecamatan, maka hampir keseluruhan

lahan telah dimanfaatkan masyarakat, baik penduduk setempat, atau anggota koperasi yang

tidak bermukim di kawasan ini, maupun oleh para investor perkebunan. Status kepemilikan

lahan terdiri dari Milik Ulayat Kaum dan Ulayat Nagari, serta Milik Perusahaan dan

perorangan yang telah bersertifikat. Kepemilikan ini menggambarkan ciri kepemilikan lahan

pada umumnya di Minangkabau serta tidak lepas dari kebijakan pengembangan kawasan ini

sebagai kawasan perkebunan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Besar pola inti-

plasama.

26. Sosial Budaya Masyarakat. Secara umum struktur komunitas penduduk di wilayah

studi didominasi oleh etnis Minangkabau, disamping etnis lain seperti Mandailing dan Jawa.

Walaupun secara etnis terdapat kelompok yang dominan, namun pola interaksi yang

berkembang cukup harmonis dan tidak adanya pembentukan kelompok tersendiri secara

LARAP Link 047.1


eksklusif. Justru yang berkembang adalah terbentuknya pengelompokan secara sosial

ekonomi dalam bentuk koperasi perkebunan dan kelompok sosial kemasyarakatan lainnya.

Kabupaten Pasaman

Kependudukan

27. Jumlah Penduduk. Jumlah penduduk di Nagari (setingkat desa) Ladangpanjang pada

Tahun 2008 mencapai 10.434 jiwa yang terdiri dari 2.613 Kepala Keluarga (KK) (Tabel 2.2.).

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk pada Wilayah Studi (Keadaan Tahun 2008)

No. Wilayah Studi Luas

(km2)

Data Umum Kependudukan

Laki-laki

(jiwa)

Perempuan

(jiwa)

Jumlah

(jiwa) Jumlah KK

Kepadatan

(jiwa/km2)

1. Kec. Tigo Nagari

a. Nagari Ladang Panjang 62,16 5.289 5.145 10.434 2.613 168


28. Kepadatan Penduduk. Secara demografi, kepadatan penduduk merupakan gambaran

jumlah jiwa per-km2 dari luas wilayah administratif terendahnya (Nagari) masing-masing.

Berdasarkan luas wilayah administratif sebesar 62,16 km2, kepadatan penduduk Nagari

Ladangpanjang 168 jiwa per-km2. Ha ini didukung dengan posisinya berada di pertigaan

menuju pusat 3 lokasi pusat pemerintahan kabupaten, Lubukbasung di Agam, Simpangempat

di Pasaman Barat dan Lubuksikaping di Pasaman.

Perekonomian

29. Mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk di sepanjang ruas jalan yang

ditingkatkan, Table 2.3, didominasi oleh kegiatan pertanian, yang dalam hal ini termasuk

perkebunan yang ditopang oleh usaha industri pengolahan hasil kebun. Hal ini juga terlihat

dari sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa lainnya yang erat

hubungannya dengan sektor perkebunan, seperti perbankan, koperasi usaha penyewaan alat

berat dan sarana produksi kebun lainnya.

Tabel 2.3. Pekerjaan Utama Penduduk (10 Tahun ke atas) di Nagari Ladangpanjang


No. Pekerjaan Utama Jumah (Jiwa)

1 Pertanian 7.653

2 Pertambangan Penggaalian 95

3 Industri Pengolahan 134

4 Bangunan 41

LARAP Link 047.1


5 Perdagangan, Hotel & Restoran 490

6 Pengangkutan & Komunikasi 111

7 Keuangan, Persewaan & Jasa 416

8 Jasa-Jasa 323

9 Lainnya 564

Jumlah 9.427


30. Pola Pemanfaatan dan Kepemilikan Lahan. Pemanfaatan lahan disuatu wilayah sangat

tergantung kepada potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada, topografi,

geomorfologi serta kultur budaya masyarakat. Lokasi rencana kegiatan yang terletak di

kawasan yang telah dikembangkan untuk usaha perkebunan memiliki tingkat produktifitas

yang tinggi, dimana sebagian besar telah dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan.

31. Jika ditinjau berdasarkan wilayah administrasi kecamatan, maka hampir keseluruhan

lahan telah dimanfaatkan masyarakat, baik penduduk setempat, atau anggota koperasi yang

tidak bermukim di kawasan ini, maupun oleh para investor perkebunan. Status kepemilikan

lahan terdiri dari Milik Ulayat Kaum dan Ulayat Nagari, serta Milik Perusahaan dan

perorangan yang telah bersertifikat. Kepemilikan ini menggambarkan ciri kepemilikan lahan

pada umumnya di Minangkabau serta tidak lepas dari kebijakan pengembangan kawasan ini

sebagai kawasan perkebunan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Besar pola inti-

plasama.

32. Sosial Budaya. Secara umum struktur komunitas penduduk di wilayah studi

didominasi oleh etnis Minangkabau, disamping etnis lain seperti Mandailing, Jawa, Nias dan

lain sebagainya. Walaupun secara etnis terdapat kelompok yang dominan, namun pola

interaksi yang berkembang cukup harmonis dan tidak adanya pembentukan kelompok

tersendiri secara eksklusif. Justru yang berkembang adalah terbentuknya pengelompokan

secara sosial ekonomi dalam bentuk koperasi perkebunan dan kelompok sosial

kemasyarakatan lainnya.

HASIL IDENTIFIKASI DATA LAPANGAN

33. Aset Terkena Dampak. Survei sensus yang dilakukan tanggal 16-30 November 2010

menggunakan kuesioner didahuli dengan sosialisasi dan wawancara bebas (spotcheck) serta

melakukan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang bertujuan untuk mengumpulkan atau

mengidentifikasi semua struktur bangunan dan tanaman dengan nilai ekonomi yang dimiliki

oleh masyarakat dalam kanan jalan, dan mencari solusi alternatif untuk mengurangi atau

LARAP Link 047.1


menghilangkan kemacetan lalu lintas di sekitar pasar. Tanggal ini akan menjadi cut of date

untuk menetapkan orang yang terkena dampak di lokasi proyek yang berhak untuk

mendapatkan kompensasi dan bantuan pemukiman kembali dan bantuan pemulihan mata

pencaharian. Dalam hal terjadinya perbedaan sejak persetujuan LARAP dengan pelaksanaan

proyek WINRIP atau sub-proyek di bawah WINRIP, maka Panitia Pembebasan Tanah (PPT)

akan melakukan verifikasi terhadap kondisi saat ini berdasarkan daftar orang yang terkena

dampak atau aset hasil survei. PPT akan mengumumkan daftar orang yang terkena dampak di

wilayah proyek dan mulai melakukan konsultasi dan negosiasi. Pengumuman hasil

inventarisasi telah dilakukan (lihat di lampiran 7c).

34. Aset Milik Masyarakat yang dijumpai dalam RUMIJA pada Ruas Link 047.1 di kedua

kabupaten dimiliki oleh 58 Orang atau WTP. Aset ini dikategorikan berupa bangunan rumah

ataupun tempat usaha yang menjorok ke RUMIJA yang dimiliki oleh 31 WTP, bangunan

lainnya berupa pagar, gorong-gorong maupun teras rumah dan lain-lain sebanyak 20 KK,

serta pemilik 22 pohon tanaman bernilai ekonomi yang dimiliki oleh 7 WTP. Pada proyek ini

tidak ada tanah milik masyarakat yang harus dibebaskan. Uraian masing-masing aset sesuai

wilayah administrasi sebagaimana disampaikan berikut ini. Tabel detail data tentang WTP

dan aset terkena dapat dilihat pada Lampiran 1 (dari a sampai e).

Kabupaten Agam

Aset Milik Masyarakat

35. Bangunan di dalam Rumija . Berdasarkan hasil pengolahan data lapangan, diperoleh

data total jumlah bangunan penduduk yang terkena rencana pembangunan ruas Manggopoh –

Padangsawah di Kabupaten Agam sebanyak 27 unit milik 27 WTP. Deskripsi bangunan yang

terkena pembangunan sebagai berikut.

Gubuk 13 unit, semua digunakan untuk warung

Semipermanen 9 unit, 5 unit sebagai rumah, lainnya untuk usaha

Permanen 5 unit, digunakan untuk usaha

36. Sebanyak 13 unit gubuk dan 4 unit bangunan semipermanen yang menjorok dalam

Rumija, akan terkena lebih dari 75% sampai 100% luas bangunannnya. Oleh karena itu

mereka harus pindah, namun kepindahannya akan dilakukan ke lahan milik masing-masing

yang letaknya persis di dekat atau di belakang RUMIJA yang digunakan. Dalam arti kata,

bahwa penggunaan RUMIJA oleh masyarakat dilakukan hanya untuk mendekatkan mereka

dengan pembeli.

LARAP Link 047.1


37. Selanjutnya, 5 unit bangunan semipermanen dan 5 unit permanen, hanya sebagian

kecil bangunannya yang menjorok yang akan terkena pembebasan. Untuk itu, sesuai hasil

penelitian, mereha meminta pengganti rugian berupa uang tunai yang besarnya disesuaikan

dengan kesepakatan bersama nantinya.

38. Bangunan di dalam Rumija. Bangunan lain seperti pagar dan teras dijumpai di 17

lokasi milik 17 WTP dengan rincian.

Teras Rumah 6 lokasi

Pagar dan bangunan batas tanah di 11 lokasi.

39. Tanaman Ekonomi di dalam RUMIJA. Tanaman bernilai ekonomi yang dimiliki

penduduk yang ditanam di dalam RUMIJA ruas Jalan Manggopoh – Padangsawah di

Kabupaten Agam sebanyak 22 pohon yang dimiliki oleh 7 WTP dengan uraian jumlah

tanaman sebagai berikut;

Sawit 9 batang

Kelapa 1 batang

Pinang 22 batang

Pohon lainnya (Jati) 5 batang

40. Aset Milik Pemerintah dan Koorporate. Aset publik dan koorporate yang terkena

dampak di sepanjang jalan yang diperlebar diantaranya tiang listrik, tiang telepon, saluran

kabel fiber optik bawah tanah serta jaringan PDAM di daerah Bawan.

41. Keberadaan Pasar Bawan. Pasar Bawan merupakan

Pasar Nagari dengan hari pasar sekali dalam seminggu setiap

hari Jumat. Pada hari-hari lain, sebagian toko atau warung

hanya buka untuk melayani kebutuhan masyarakat sekitar dan

tidak dijumpai pedagang K5, terutama yang menempati bahu

jalan. Pada saat hari pasar, karena melayani masyarakat dari

nagari sekitarnya, maka suasana sangat ramai dan selalu meluber oleh Pedagang K5 sampai

ke badan jalan dan selalu menimbulkan kemacetan. Kondisi ini diperparah dengan tidak

tertatanya perparkiran.

42. Upaya penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Bawan sebagai pihak

pengelola belum memberikan hasil yang optimal karena diketahui bahwa rollen jalan yang

merupakan milik Nagari atau masyarakat setempat (kareyana merupakan Pasar Nagari)

LARAP Link 047.1


sebagian telah disewakan kepada pedagang K5 sehingga mengakibatkan pedagang K5 lain

yang bersifat temporeri, sering menggunakan bahu jalan untuk menggelar dagangannya.

Jumlah pedagang K5 mingguan yang menempati RUMIJA dan harus dipindah, berdasarkan

data Wali Nagari dapat mencapai 30 orang, sedangkan yang menggunakan rolen jalan - lahan

kosong antara bangunan dan pinggir RUMIJA – mencapai 15 orang. Jumlah setiap

minggunya tidak selalu sama dan selalu berubah.

43. Pedagang K5 di pasar ini umumnya menjual kebutuhan harian rumahtangga seperti

sayur, cabe, buah-buahan, ikan kering, makanan serta kebutuahan lainnya seperti peralatan

dapur dan pakaian jadi. Khusus pedagang bahan hasil pertanian seperti sayur, cabe, buah-

buahan hanya akan berdagang jika mendapatkan bahan dagangan dari petani.

44. Penelitian berhasil mewawancarai Pedagang K5 sebanyak 16 orang dimana 8 orang

diantaranya berjualan di rollen jalan dan 8 orang lainnya menempati bahu jalan. Dari hasil

wawancara langsung dengan mereka, diketahui, bahwa sebagian dari mereka juga akan

berjualan di pasar lain seperti di Tampuruang atau pun di Kinali yang jaraknya tidak terlalu

jauh, yakni pada hari Minggu dan Senen. Namun demikian, mengingat kedua lokasi berada

pada lanjutan dari ruas jalan ini yang akan di perlebar, maka Pedagang K5 ini pun di lokasi

lain harus ditata.

Kabupaten Pasaman

45. Bangunan di dalam Rumija. Berdasarkan hasil pengolahan data lapangan, diperoleh

total bangunan penduduk yang terkena rencana pelebaran ini adalah 3 unit sebagai

disampaikan berikut.

a) Guguk 2 unit, yang digunakan sebagai warung ,

b) Semipermanen 1 Unit digunakan sebagai warung.

46. Sama halnya dengan aset warga di Kabupaten Agam, ketiga bangunan dalam Rumija

ini akan terkena lebih dari 75% sampai 100% luas bangunannnya. Oleh karena itu mereka

harus pindah, kepindahan mereka pun akan dilakukan ke lahan milik masing-masing yang

letaknya persis di dekat atau di belakang RUMIJA.

47. Bangunan Lainnya di dalam Rumija. Bangunan ainnya milik penduduk dalam

RUMIJA, diantaranya adalah teras dan gorong-gorong yang dijumpai di 3 lokasi,.

a) Teras Rumah 1 lokasi

b) Gorong-gorong 1 lokasi,

LARAP Link 047.1


Jumlah Kuisioner

48. Aset Warga Terkena Proyek. Jumlah responden yang diwawancarai dalam penelitian

yang dilakukan dari tanggal 16 sampai 26 November 2010 di kedua kabupaten sebanyak 58

orang meliputi 4 kecamatan dan 4 Nagari. Jumlah ini sama dengan jumlah KK terkena

dampak baik secara perorangan maupun bahagian dari anggota Ulayat dari aset yang akan

dibebaskan baik berupa bangunan maupun tanaman sebanyak 57 orang atau 100% WTP

ditambah 1 responden yang asetnya tidak terkena dampak, namun jika di lokasi ini akan

dilakukan perlebaran RUMIJA untuk keselamatan lalulintas.

49. Dari data pada Tabel 2.4 terlihat bahwa besarnya responden di Nagari Manggopoh

Kecamatan Lubukbasung menggambarkan bahwa banyaknya masyarakat mendirikan

bangunan atau kelengkapan bangunan, maupun menanam tanaman ekonomis di dalam

RUMIJA. Hal ini disebabkan kekurang-tahuan mereka atas fungsi dan kepemilikan RUMIJA,

serta lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait.

Tabel 2.4

Distribusi Kuisioner Berdasarkan Kecamatan dan Nagari

No. Wilayah Studi Luas

(km2)

Jumlah (Jiwa) Responden (KK) Keterangan

Penduduk KK Jumlah % tase

A. Kabupaten Agam

1. Kec. Lubukbasung

Nagari Manggopoh 228,20 19.838 3.995 23 0,575 100% WTP

2. Kec. Ampek Nagari

Nagari Bawan 131,74 12.335 2.323 17 0,731 100% WTP

3. Kec. Palembayan

Nagari Salareh Aia 92,17 14.600 4.502 13 0,288 100% WTP

Sub-Jumlah 452,11 46.773 10.820 53 0,489

B. Kabupaten Pasaman

Kec. III Nagari

Nagari Ladang Panjang 62,16 10.434 2.613 5 0,383 100% WTP

Sub-Jumlah 62,16 10.434 2.613 5 0,383

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2009, (diolah) dan Penelitian Lapangan 2010

50. Pedagang K5 Pasar Bawan. Jumlah responden pedagang K5 di pasar Bawan yang

diwawancarai saat penelitian yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Januari, berhasil

mewawancarai sebanyak 16 orang meliputi yang berdagang di rolen jalan sebanyak 8 orang

maupun di bahu jalan yang juga 8 orang. Jumlah ini mewakili pedagang yang terkena

dampak pelebaran.

LARAP Link 047.1


Hasil Penelitian Sosial Ekonomi

Warga Terkena Proyek

Pekerjaan Utama WTP

Kabupaten Agam

51. Keadaan Sosial ekonomi responden dapat dilihat dari pekerjaan utama masing-masing.

Dari 53 KK (100%) yang diwawancarai, merupakan pemilik atau yang mewakili pemilik.

Dari keseluruhan responden, berturut-turut 50,95 % berprofesi sebagai petani, 16,98 %

berprofesi sebagai pedagang, 7,55 % berstatus sebagai PNS/TNI/Polri. Sedangkan 11,33%

tidak mejawaban.

Gambar 2.1.

Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Agam

Kabupaten Pasaman

52. Dari 5 responden yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini, masing-masing 2

orang berprofesi sebagai petani dan pedagang, sedangkan 1 WTP ibu tumahtangga. Kondisi

ini didukung kondisi lokasi yang padat dan berada di persimpangan jalan.

Gambar 2.2.

Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Pasaman

Tingkat Pendapatan WTP

Kabupaten Agam

53. Dari 53 responden yang diteliti sehubungan tinggat pendapatannya, 6 orang

diantaranya tidak memberikan jawaban. Hasil kuisioner menjelaskan bahwa hanya ada satu

responden yang menyatakan pendapatannya kecil dari Rp. 500.100,00 perbulan, 15 orang

LARAP Link 047.1


responden (28,3%) menyatakan pendapatannya lebih dari Rp. 1.500.100 per bulan. Hasil

penelitian sebagaimana disajikan pada grafik 2.3 berikut.

Gambar 2.3.

Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Agam

54. Selanjutnya, 18 orang responden atau WTP di lokasi proyek tidak memiliki

pendapatan tambahan dan 20 orang lainnya tidak memberikan jawaban. Dari 15 orang yang

memberikan jawaban, 5 orang di antaranya memiliki pendapatan tambahan lebih dari Rp.

800.100,- setiap bulannya sebagaimana diperlihatkan pada Grafik 2.4 berikut.

Gambar 2.4.

Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden

Kabupaten Pasaman

55. Dari 5 responden yang diteliti tinggat pendapatannya, 3 orang menyatakan

pendapatannya lebih dari Rp. 1.500.100 per bulan dan 2 orang lainnya berpendaparan antara

Rp 500.000.- sampai Rp.1.000.000,- per bulan.

Gambar 2.5.

Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Pasaman

56. Disamping itu, 3 orang responden atau WTP juga memiliki pendapatan tambahan lebih

Rp. 800.000 perbulan sedangkan sisanya juga masih mempunyai pendapatan tambahan antara

Rp 300.000 sampai Rp. 500.000,- perbulan.

LARAP Link 047.1


Gambar 2.6.

Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden Kabupaten Pasaman

Jumlah Anggota Keluarga WTP

Kabupaten Agam

57. Jumlah anggota keluarga responden dinominasi oleh keluarga dengan jumlah anggota

keluarga 4 – 6 orang, yakni sebanyak 35 KK dari 53 KK, atau 66,04%, diikuti oleh keluarga

kecil dengan jumlah anggota keluarga kecil dari 4, yakni sebanyak 8 KK atau 15,09%.

Gambar 2.7.

Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

Kabupaten Pasaman

58. Lima responden memiiki jumlah anggota keluarga 4 – 6 orang, sedangkan 1 responden

memiliki jumlah anggota keluarga 7 – 9 orang. Dari data ini mengindikasikan bahwa

sebagian besar responden mempunyai tanggungan keluarga relatif sedang dan besar.

Gambar 2.8


Tingkat Pendidikan WTP

Kabupaten Agam

59. Responden di lokasi penelitian Kabupaten Agam terbanyak berpendidikan Tamat SMP

(37,47%) dan Tamat SMA atau sederajat (26,42 %). Dari total responden, hanya 1 KK

(1,89%) berpendidikan sarjana. Tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap wawasan dan

pola pikir seseorang serta hasil wawancara dan pengisian kuisioner serta tanggapannya

terhadap proyek.

LARAP Link 047.1


Gambar 2.9.

Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Agam

Kabupaten Pasaman

60. Tingkat pendidikan responden, 4 dari 5 orang berpendidikan Tamat SMA, 1 orang

Tamat SD. Tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap wawasan dan pola pikir seseorang

serta hasil wawancara dan pengisian kuisioner.

Gambar 2.10.

Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Pasaman

Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian

Kabupaten Agam

61. Kegiatan pelebaran jalan ini memberikan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi

yang cukup luas pada masyarakat. Namun hanya sekitar 24,53% masayarat menyatakan

setuju, sedangkan 22,64 menyatakan sebaliknya. Sebagian besar 50,49% tidak memberikan

opini.

62. Lebihlanjut, berdasarkan FGD yang dilakukan, seluruh perserta memahami bahwa

aktifitas hari pasar selama ini justru telah menghambat laju kendaraan yang mengangkut hasil

kebun dan nkebutuhan masyarakat. Namun, di sisi lain, mereka juga memahami perilaku

pedagang yang menggelar dagangannya sampai ke bahu jalan.

Gambar 2.11.

Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian Kabupaten Agam

LARAP Link 047.1


63. Dalam pelaksaan FGD, peserta mengemukakan kebutuhan atas pengaruh dan

pengawasan pemerintah setempat terhadap harga hasil perkebunan. Hal berkaitan dengan

pengorbanan ataupun penggantirugian lahan masyarakat secara langsung. Namun di sisi lain

kelancaran arus transportasi lebih dinikmati secara langsung oleh pemilik kebun besar

ataupun pabrik pengolahan CPO.

Kabupaten Pasaman

64. Kegiatan pelebaran jalan ini memberikan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi

yang cukup luas pada masyarakat. Semua responden merasa terganggu usaha ekonominya

selama pelaksanaan pelebaran.

Gambar 2.12.

Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian Kabupaten Pasaman

Pedagang Pasar Bawan Terkena Proyek

Tingkat Pendapatan WTP

65. Dari 16 responden K5 Pasar Bawan yang diteliti tinggat pendapatannya, 10 orang

diantaranya berpendapatan antar Rp. 1.000.000.000 sampai Rp. 1.500.000 per bulan, 15

orang responden berpendapatan antara Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 per bulan

sebagaimana disajikan pada grafik 2.13 berikut.

66. Ditinjau dari jumlah anggota keluarga, responden tidak didominasi oleh keluarga

dengan jumlah anggota keluarga kecil ( <4) atau pun keluarga besar dengan anggota keluarga

7 – 9 orang sebagaimana disajikan pada grafik 2.14 berikut.

Gambar 2.13.

Diagram Pendapatan Responden K5 di Pasar Bawan

LARAP Link 047.1


Gambar 2.14

Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Pedagang

67. Tingkat Pendidikan WTP. Pendidikan responden di lokasi Pasar Bawan didominasi

masyarakat berpendidikan Tamat atau Tidak Taman SD (62.5%). Selebihnya berpendidikan

Tamat SMP dan Tamat SMA atau sederajat (masing-masing 18,75%). Tingkat pendidikan ini

berpengaruh terhadap wawasan dan pola pikir seseorang serta hasil wawancara dan pengisian

kuisioner serta tanggapannya terhadap proyek

Gambar 2.15


68. Persepsi Pedagang terhadap Proyek. Penjaringan persepsi pedagang perlu dilakukan

sebelum dimulainya kegiatan pelebaran dilaksanakan, agar dapat diketahui berapa besarnya

masyarakat yang mendukung maupun menolak kegiatan ini. Hasil penelitian memperlihatkan

dari 12 dari 16 Pedagang yang diwawancarai menyatakan setuju dengan rencana kegiatan dan

4 responden atau 9,43% menyatakan sangat setuju.

Gambar 2.16

Diagram Persepsi Pedagang tentang Rencana Kegiatan

69. Di sisi lain, pedagang sangat pengetahui bahwa konsekuensi dari pelebaran ini akan

mengganggu keberadaan mereka di Pasar Bawan. Namun berdasarkan kuesioner, terlihat

bahwa 13 dari 16 pedagang akan pindah sesuai dengan penataan yang akan dilakukan

pemerintah. Sedangkan 2 responden lainnya tidak memberikan opini.

LARAP Link 047.1


Gambar 2.17

Diagram Tanggapan Pedagang tentang Penataan Pasar

Persepsi Masyarakat terhadap Proyek

Kabupaten Agam

70. Penjaringan persepsi masyarakat perlu dilakukan sebelum dimulainya kegiatan

pelebaran Jalan Nasional yang direncanakan, agar dapat diketahui berapa besarnya

masyarakat yang mendukung maupun menolak kegiatan ini. Hasil penelitian memperlihatkan

dari 40 dari 53 KK WTP yang diwawancarai, 75,47% menyatakan setuju dengan rencana

kegiatan dan 5 KK atau 9,43% menyatakan sangat setuju, sedangkan lebihnya tidak

memberikan opini.

Gambar 2.18.

Diagram Persepsi Masyarakat tentang Rencana Kegiatan di Kabupaten Agam

Kabupaten Pasaman

71. Walau 100% WTP merasa terganggu ekonominya selama masa konstruksi, namun

mereka menyetujui rencana pelebaran ini.

Gambar 2.19.

Diagram Persepsi Masyarakat tentang Rencana Kegiatan di Kabupaten Pasaman

Kompensasi

Kabupaten Agam

72. Sebelum dilakukan penetapan besaran kompensasi terhadap bangunan dan tanaman

yang terkena pembebasan, pada umumnya masyarakat menginginkan dilakukannya

musyawarah. Semntara itu, penetapan nilai gantirugi yang akan ditetapkan diserahkan

sepenuhnya pada penetapan atau aturan Pemerintah yang berlaku.

LARAP Link 047.1


Gambar 2.20.

Diagram Bentuk Kompesasi yang dikehendaki Masyarakat Agam

73. Bila dikaji dari bentuk kompensasi yang diinginkan responden, terlihat pembayaran

tunai adalah bentuk penggantian yang memiliki proporsi terbesar yakni 79,25% dan hanya 2

KK atau 3,77% yang menginginkan dalam bentuk kompensasi berupa memodifikasi

bangunan.

74. Sementara itu, hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) di lokasi pasar menggambarkan

bahwa pada umumnya masyarakat setuju dengan rencana kegiatan, karena dapat membawa

kemajuan dan perkembangan nagari. Namun demikian, sebagian perserta FGD masih

mengharapkan adanya penataan kawasan pasar, karena mereka menyadari bahwa pasar

tumpah selama ini telah mengakibatkan terjadinya kemacetan.

75. Untuk itu, masyarakat menginginkan kepada pemerintah, terutama pihak yang akan

melaksnakan pelebaran jalan ini, P2JJ Provinsi Sumatera Barat, sekaligus melakukan

kegiatan penataan kawasan pasar dengan menyediakan pelataran parkir bagi kendaraan dan

pelataran lapak bagi pedagang K5.

Kabupaten Pasaman

76. Sebelum dilakukan penetapan besaran kompensasi terhadap bangunan dan tanaman

yang terkena, pada umumnya masyarakat menginginkan dilakukannya musyawarah.

Masyarakat menyerahkan sepenuhnya cara penetapan sesuai aturan Pemerintah yang berlaku.

Namun bila dikaji dari bentuk kompensasi yang diinginkan, 100% menginginkan dalam

bentuk gnatirugi atau kompensasi

Gambar 2.21.

Diagram Bentuk Kompensasi yang diingini Masyarakat Pasaman

LARAP Link 047.1


PRINSIP KOMPENSASI

77. Suatu kebijakan yang diambil oleh pemrakarsa adalah bahwa semua aset masyarakat

yang terkena proyek akan diberikan kompensasi. Bentuk kompensasi dapat berupa

pembayaran gantirugi tunai ataupun pembangunan kembali atas aset yang terkena dampak

sesuai hasil kesepakatan antara pemilik aset dengan pihak pemerintah nantinya. Studi

LARAP yang dilakukan ini akan menghitung besar kebutuhan biaya kompensasi yang harus

disediakan untuk penggatirugian saat pelaksanaan nantinya.

78. Harga Bangunan. Bangunan yang terkena dampak akan diberi kompensasi sebesar

biaya penggantian berdasarkan harga pasar bahan untuk membangun bangunan pengganti.

Analisis LARAP terhadap harga pasar bangunan yang terkena dampak dilakukan agar WTP

benar-benar dapat membangun kembali aset mereka yang dibebaskan, serta untuk

mengestimasi anggaran. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan Standar Harga

Pemerintah dan harga pasar bahan, jenis dan fungsi / penggunaan dimensi bangunan dan aset.

Analisis dilakukan tanpa memperhitungkan nilai penyusutan. Harga ini diusulkan sebagai

masukan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk membangun dan kemudian

ditetapkan oleh Bupati sebagai acuan yang akan digunakan oleh PPT untuk negosiasi dengan

WTP. Hasil analisis memperhitungkan harga pasar berkisar dari Rp. 2.000.000 -

3.000.000/m2 untuk bangunan permanen dan Rp. 1.000.000 - 1.500.000/m2 untuk bangunan

semipermanen, dan Rp. 175.000-500.000/m2 untuk bangunan gubuk. Sebagai perbandingan

juga itu disajikan harga standar dari pemerintah dan dari harga pasar.

79. Sebagai perbandingan juga itu disajikan harga standar dari pemerintah dan dari harga

pasar.

Tabel 3.1.

Harga Patokan Pemerintah berdasarkan Konstruksi Bangunan

No. Konstruksi Fungsi

Bangunan Harga x Rp.1.000/m2) KETERANGAN

1. Toko Permanen 425.000,0

2. Toko Semi Permanen 310.000,0

3. Warung Gunuk 145.000,0

4. Rumah Permanen 550.000,0

5. Rumah Semi Permanen 400.000,0

6. Rumah Gunuk 175.000

Sumber : Pemerintah masing-masing Kabupater 2010 (diolah).

LARAP Link 047.1


Tabel 3.2.

Harga Pasar Bangunan berdasarkan Fungsi dan Konstruksi


Bangunan Harga x Rp.1.000/m2) KETERANGAN

1. Toko Permanen 3.000.000,0

2. Toko Semi Permanen 1.500.000,0

3. Warung Gunuk 250.000,0

4. Rumah Permanen 2.500.000,0

5. Rumah Semi Permanen 1.250.000,0

6. Rumah Gunuk 200.000

Sumber : Hasil Studi di masing-masing Kabupater 2010 (diolah).

80. Harga Bangunan Lainnya. Pagar dan teras masyarakat yang dijumpai dalam RUMIJA

dikelola atau diganti dengan penggeserannya ke luar rumija atau dilakukan dengan

penggantirugian. Hasil kuisioner dan wawancara dengan pemilik pagar dan teras, menyatakan

sebagian penduduk menginginkan dikembalikan kebentuk semula oleh pihak pemrakarsa,

sedangkan sebagian lainnya menginginkan pihak pemrakarsa membayar gantirugi dengan

patokan harga sesuai kesepakatan ketika dilakukan Studi LARAP. Dikarenakan pemerintah

tidak memiliki standar harga untuk pembagunan kembali aset lainnya ini, maka dilakukan

analisis harga untuk aset terkena. Biaya penggantirugian yang disampaikan berikut ini

merupakan harga hasil Studi LARAP dengan memperhatikan dimensi dan jenis pagar dan

teras penduduk yang terkena pekerjaan pelebaran berdasarkan harga pasar material bangunan

saat ini tanpa menghitung nilai depresiasi. Harga ini akan diberikan sebagai input pada Dinas

Perumahan untuk memberikan referensi harga pasar atas aset terkena yang selanjutnya

digunakan sebagai input untuk PPT.

Tabel 3.3.

Harga Pasar Bangunan lainnya sesuai dimensi dan Jenis Konstruksi


Bangunan

Harga Menurut

Hasil Studi LARAP Keterangan

A. Teras

2. Permanen Lantai Semen 250.000,0

4. Semi Permanen Lantai Semen 200.000,0

5. Rangka Kayu lantai Semen 150.000,0

6. Rangka Kayu lantai Tanah 100.000,0

B. Pagar

Pagar Besi Rangka Batu 100.000,0

Pagar Batu 150.000,0

C. Pondasi Batas Tanah (Pilin)

Biaya Pemindahan Pondasi Batas 50.000,0

Sumber : Hasil Studi 2010 (diolah).

81. Harga Tanaman Ekonomi. Kompensasi untuk tanaman ekonomi yang terkena dampak

berdasarkan pada umur dan ukuran tanaman dan harga panen saat ini. Hasil analisis besarnya

kompensasi untuk tanaman yang terkena dilakukan sebagai masukan bagi lembaga yang

LARAP Link 047.1


bertanggung jawab (Dinas Pertanian / Perkebunan), dan PPT serta digunakan untuk

memperkirakan anggaran yang dibutuhkan. Analisis ini menggunakan Harga Standar

Pemerintah dan harga pasar saat dilakukannya hasil survei. Hasil analisis adalah pada Tabel

3.6 berkisar dari Rp. 2.500.000 - 1.500.000/batang untuk pohon kelapa sawit siap panen dan

relatif muda (sangat produktif) dan Rp 1.500.000 - 1.000.000/ batang untuk pohon kelapa

sawit yang telah berumur lebih dari 20 tahun.

Tabel 3.4.

Harga Patokan Pemerintah untuk Tanaman Ekonomi

No. Jenis Tanaman Patokan Harga (Rp./batang)

Besar Sedang Kecil

1. Sawit 250.000,0 200.000,0 100.000,0

2. Kelapa 75.000,0 60.000,0 40.000,0

3. Coklat 200.000,0 175.000,0 100.000,0

4. Pinang 75.000,0 60.000,0 40.000,0

5. Buah-buahan lainnya 100.000,0 75.000,0 50.000,0


82. Harga standar pemerintah dan harga pasar dari beberapa tanaman sebangaimana

disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5.

Harga Pasar (perkiraan) untuk Tanaman Ekonomi


Besar Sedang Kecil

1. Sawit 500.000,0 750.000,0 250.000,0

2. Kelapa 175.000,0 250.000,0 100.000,-

3. Coklat 350.000,0 600,000,0 150.000,0

4. Pinang 125.000,0 160.000,0 60.000,0

5. Buah-buahan lainnya 125.000,0 250.000,0 75,000,0


83. Harga ditetapkan oleh Pemerintah tergantung pada jenis dan usia atau ukuran pohon

seperti yang disajikan dalam tabel yang berikut.

84. Harga pasar, Tabel 3.6, untuk tanaman ekonomi dihitung berdasarkan jenis dan umur

pohon dan harga panen saat ini. Studi lapangan menemukan bahwa minyak sawit dan pohon

kakao lebih mahal dibandingkan tanaman lainnya.

Tabel 3.6.

Hasil Studi LARAP untuk Tanaman Ekonomi


Besar Sedang Kecil

1. Sawit 600.000,0 1.000.000,0 350.000,0

2. Kelapa 200.000,0 300.000,0 150.000,-

3. Coklat 450.000,0 600,000,0 200.000,0

LARAP Link 047.1


4. Pinang 150.000,0 200.000,0 100.000,0

5. Buah-buahan lainnya 150.000,0 250.000,0 100,000,0

Sumber : Hasil Studi di masing-masing Kabupater 2010 (diolah).

85. Seluruh bangunan dan aset lainnya yang terkena dampak, akan dibongkar apabila

kompensasi telah dilunasi atau bangunan pengganti yang tersedia.

86. Penanganan Pasar Bawan. Penelitian terhadap keberadaan pasar dan upaya

penanganan masalah pelebaran jalan dan kondisi pasar yang selalu tumpah saat hari pasar,

dilakukan melalui diskusi dan wawancara terstruktur, serta dilanjutkan dengan group diskusi

terfokus (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menyadari bahwa setiap

hari pasar selalu terjadi kemacetan dan mengharapkan adanya di penataan kawasan pasar.

Untuk itu, masyarakat pelaksana proyek pelebaran jalan, yakni P2JJ Provinsi Sumatera Barat,

dapat sekaligus melakukan penataan dengan penyediaan pelataran parkir dan pelataran lapak

pedagang K5.

87. Keberadaan lapak pedagang K5 dan pemarkiran kendaraan, baik kendaraan pedagang,

angkutan pedesaan, maupun kendaraan roda dua pribadi dan ojek, pada setiap hari pasar

yakni hari Jumat, telah menimbulkan kemacetan di ruas jalan ini. Walau masyarakat

menyadari terjadi kemacetan, namun sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian

masalahnya seperti penataan pedagang K5 ataupun pemarkiran kendaraan.

88. Rencana Aksi yang diajukan untuk masalah ini adalah penyediaan pelataran parkir

serta pelataran pedagang K5. Luas yang areal yang dibutuhkan untuk itu sebesar 1.000 m2

dengan hanya lantainya diperkeras dengan konstruksi aspalt. Upaya ini tentunya

membutuhkan penyediaan lahan disamping perkerasan itu sendiri di area Pasar Bawan sekitar

20-30m dari batas RUMIJA. Pengaturan tempat jualan akan diserahkan kepada pengelola

pasar yakni Pemerintah Nagari, dimana orang yang terkena proyek ini diprioritaskan untuk

mendapatkan tempat ini.

89. Hasil studi yang dilakukan melalui diskusi dan wawancara terstruktur yang dilanjutkan

dengan group diskusi terfokus (FGD), menyimpulkan bahwa penanganan ini sepenuhnya

diharapkan dari pihak pelaksana proyek yakni P2JJ Provinsi Sumatera Barat. Hasil diskusi

juga menginginkan penyediaan sarana ini harus dilakukan sebelum pelaksanaan pelebaran

jalan yang didahuli dengan tahapan konsultasi dan diskusi dengan Pedagang K5. Area

pengganti akan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pemindahan pedagang terjadi.

LARAP Link 047.1


ESTIMASI ANGGARAN KOMPENSASI

90. Estimasi anggaran sesuai nilai aset masyarakat untuk dibayarkan kompensasinya oleh

pemerintah untuk Ruas 047.1 Manggopoh – Padangsawah sebesar Rp. 988.850000,-

sebagaimana Tabel 3.7. Penyediaan ini dibutuhkan untuk pembayaran ganti rugi bangunan

rumah, warung bengkel dan sarana ekonomi lainnya, bangunan lain masyarakat seperti pagar,

teras rumah, ataupun batas tanah masyarakat, serta tanaman ekonomis yang semuanya berada

dalam RUMIJA. Dana ini juga alokasikan untuk perbaikan beberapa bagian dari sarana pasar

di Bawan sehingga keberadaannya tidak mengurangi kinerja jalan yang sudah

ditingkatkan.Biaya ini juga telah dialokasikan untuk Panitia Pembebasan Lahan, baik tingkat

Kabupaten maupun tingkat Provinsi, termasuk Biaya Evaluasi dan Monitoring yang

disediakan oleh Departemen PU melalui APBN. Pembiayaan untuk masing-masing

kabupaten sebaimana diuraikan berikut (Penghitungannya lihat lampiran 5a)

Tabel 3.7.Rekapitulasi Biaya Larap Peningkatan Ruas Jalan Nasional Manggopoh - Padangsawah

A. KABUPATEN AGAM

1. Gantirugi Bangunan 100.600.000,00 2. Gantirugi Bangunan Pagar dan Lainnya 112.000.000,00 3. Gantirugi Tanaman Ekonomis 11.250.000,00 4. Biaya Penanganan Pasar *) 535.000.000,00 5. Biaya Panitia Pembebasan Lahan dan Gantirugi 45.000.000,00

Sub-Total 803.850.000,00 APBN I & IIB. KABUPATEN PASAMAN

1. Gantirugi Bangunan 58.000.000,00 2. Gantirugi Bangunan Teras dan Lainnya 12.000.000,00 3. Biaya Panitia Pembebasan Lahan dan Gantirugi 15.000.000,00

Sub-Total 85.000.000,00 APBN I & IIC. BIAYA EVALUASI DAN MONITORING

1. Monev oleh Dirjen Bina Marga 100.000.000,00 APBNT O T A L 988.850.000,00

No. URAIAN RAB KETERANGAN

Kabupaten Agam

91. Kompensasi Bangunan. Besarnya gantirugi bangunan rumah toko dan warung

penduduk yang berada dalam rumija pada Ruas Jalan Nasional Manggopoh – Padangsawah

berdasarkan hasil analisis studi LARAP yang dihitung berdasarkan harga pasar material

bangunan saat ini tanpa menghitung nilai depresiasi setelah mempertimbangkan hasil

wawancara, FGD dan Kuisioner. Hasil penghitungan sebersar Rp. 100.600.000,00

sebagaimana dilihat pada Tabel 3.8, sementara perhitungan harga menurut ketetapan

LARAP Link 047.1


pemerintah dan NJOP atau pun harga pasar masing-masing bangunan disampaikan pada

lampiran 5b.

Tabel 3.8.

Perhitungan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk menurut wilayah Administrasi

H Harga/m2

( (Rp)

1. Nagari Manggopoh Permanen 3 34 500.000,0 17.000.000,0 Semipermanen 2 16 350.000,0 5.600.000,0 Gubuk 3 58 250.000,0 14.500.000,0

2. Nagari Bawan Permanen 2 10 500.000,0 5.000.000,0 Semipermanen 5 64 350.000,0 22.400.000,0 Gubuk 6 65 250.000,0 16.250.000,0

3. Nagari Salareh Aia Permanen 500.000,0 - Semipermanen 2 16 350.000,0 5.600.000,0 Gubuk 4 57 250.000,0 14.250.000,0

Total Total 100.600.000,0

Hasil Analisis Larap

Jumlah (Rp)

Luas

Banguna

n (m2)*)

No. WILAYAH ADMINISTRASI Konstruksi

Jumlah

Bangunan

(Unit)*)

92. Gantirugi bangunan lainnya milik masyarakat seperti pagar dan teras di dalam rumija,

dalam penelitian ini di hitung tersendiri di luar bagunan induknya. Nilai gantirugi adalah

sebesar Rp 112.000.000,00, sebagaimana Tabel 3.9., dihitung berdasarkan justifikasi tim

LARAP untuk selanjutnya diharapkan mendapat pengesehan dari pemerintah kabupaten

masing-masing pada saat gantirugi akan dibayarkan nantinya.

Tabel 3.9.

Perhitungan Biaya Gantirugi Bangunan Lainya Penduduk menurut Ruas Jalan Nasional

H Harga/m2

( (Rp)

1. Nagari Manggopoh Teras 5 102 500.000,0 51.000.000,0 Pagar 6 95 350.000,0 33.250.000,0 Bangunan Lain 2 18 250.000,0 4.500.000,0

2. Nagari Bawan Tiang Rumah 1 5 500.000,0 2.500.000,0 Pagar 1 15 350.000,0 5.250.000,0 Bangunan Lain 1 20 250.000,0 5.000.000,0

3. Nagari Salareh Aia Teras 500.000,0 - Pagar 1 30 350.000,0 10.500.000,0 Bangunan Lain 250.000,0 -


Sumber : *) adalah Hasil Perhitungan data Lapangan 2010.

Luas

Banguna

n (m2)*)


Jumlah

Bangunan

(Unit)*)


Jumlah (Rp)

93. Gantirugi Tanaman Ekonomis. Basar harga gantirugi tanaman ekonomis masyarakat di

dalam RUMIJA, Tabel 3.10 terhitung sebesar Rp. 11.250.000,00. Hasil perhitungan

berdasarkan ketetapan pemerintah dan harga pasar selengkapnya disampaikan pada lampiran.

LARAP Link 047.1


Tabel 3.10.

Perhitungan Biaya Gantirugi Tanaman Ekonomis Penduduk menurut wilayah Administrasi

Harga/phn

(Rp)

1. Nagari Manggopoh Sawit 1.000.000,0 - Kakao 300.000,0 - Kelapa 1 600.000,0 600.000,0 Pinang 200.000,0 - Tanaman Lainnya **) 250.000,0 -

2. Nagari Bawan Sawit 1.000.000,0 - Kakao 300.000,0 - Kelapa 600.000,0 - Pinang 200.000,0 - Tanaman Lainnya **) 250.000,0 -

3. Nagari Salareh Aia Sawit 5 1.000.000,0 5.000.000,0 Kakao 300.000,0 - Kelapa 600.000,0 - Pinang 22 200.000,0 4.400.000,0 Tanaman Lainnya **) 5 250.000,0 1.250.000,0

Total 11.250.000,0

Sumber : *) adalah Hasil Perhitungan data Lapangan 2010.

**) terdiri dari tanaman Jati

No. WILAYAH ADMINISTRASI JenisJumlah

Pohon*)


Jumlah (Rp)

94. Adanya perbedaan yang terjadi dalam perhitungan ini disebabkan bahwa ketetapan

pemerintah dibuat pada tahun sebelumnya, dimana pada saat itu harga panen tanaman sedang

dalam keadaan tertekan. Sementara saat ini harga panen sedang dalam keadaan baik dan

cenderung naik. Justifikasi ini untuk selanjutnya diharapkan mendapat pengesehan dari

pemerintah kabupaten masing-masing pada saat gantirugi akan dibayarkan nantinya.

95. Perhitungan Biaya Penanganan Pasar. Besarnya biaya penangan pasar Bawan yang

terdapat di Kanagarian IV Nagari, sebagai mana terlihat pada Tabel 3.11 berikut. Walaupun

nantinya akan disdiakan pelataran parkir yang dilengkapi dengan kawasan untuk Lapak

pedagang K5, namun upaya ini masih membutuhkan tambahan derupa pemagaran kawasan

pasar demi menjaga keselamatan pengguna jalan nantinya. Pengadaan lahan di kawasan Pasar

ini pun relatif mahal dari kawasan lain sekitarnya.

Tabel 3.11.Perhitungan Biaya Penanganan Kawasan Pasar Bawan

1 Pasar Bawan Kabupaten Agam

a. Pengadaan Lahan 1.500 m' @ Rp. 50.000 75.000.000,00 b. Perkerasan 1.000 m' @ Rp. 300.000,- 450.000.000,00 c. Pemagaran sempadan jalan 50 m' 10.000.000,00

Jumlah 535.000.000,00

Sumber : *) RAB masih dalam Perhitungan Ulang

KeteranganLokasiNo. RAB *)

LARAP Link 047.1


Kabupaten Pasaman

96. Gantirugi Bangunan. Besarnya gantirugi bangunan rumah dan warung penduduk yang

berada dalam rumija pada Ruas Jalan Nasional Manggopoh – Padangsawah – Simpangempat

berdasarkan hasil analisis studi LARAP dengan mempertimbangkan hasil wawancara, FGD

dan Kuisioner, di hitung sebersar Rp. 58.000.000,00 sebagaimana dilihat pada Tabel 3.12.

Sementara perhitungan harga menurut ketetapan pemerintah dan NJOP atau pun harga pasar

masing-masing bangunan disampaikan pada lampiran 5c.

Tabel 3.12

Perhitungan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk di Kabupaten Pasaman

H Harga/m2

( (Rp)

1 Nagari Ladang Panjang Semipermanen 3 32 1.500.000,0 48.000.000,0 Gubuk 2 25 400.000,0 10.000.000,0



Jumlah (Rp)

Luas

Banguna

n (m2)*)


Jumlah

Bangunan

(Unit)*)

97. Gantirugi Bangunan Lainnya. Gantirugi bangunan masyarakat lainnya seperti teras dan

gorong-gorongt di dalam rumija, dalam penelitian ini di hitung tersendiri di luar bagunan

induknya. Nilai gantirugi adalah sebesar Rp 12.000.000,00, sebagaimana Tabel 3.13, dihitung

berdasarkan justifikasi tim LARAP untuk selanjutnya diharapkan mendapat pengesehan dari

pemerintah kabupaten pada saat gantirugi akan dibayarkan nantinya.

Tabel 3.13

Perhitungan Biaya Gantirugi Bangunan Lainya Penduduk menurut Ruas Jalan Nasional

Harga/m2

(Rp)

1. Ladangpanjang Teras 1 20 500.000,0 10.000.000,0 Gorong2 1 8 250.000,0 2.000.000,0

Total 12.000.000,0

Luas

Banguna

n (m2)*)


Jumlah

Bangunan

(Unit)*)


Jumlah (Rp)

LARAP Link 047.1


KEBIJAKAN PEMBEBASAN LAHAN

98. Landasan Hukum Proses Pembebasan Lahan. Walaupun kegiatan peningkatan kualitas

jalan tidak memerlukan pembebasan karena akan dilaksanakan di dalam RUMIJA, namun

masih memerlukan pembebasan dari bangunan dan tanaman ekonomi masyarakat yang

berada di dalamnya. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum proses

pembebasan lahan dalam pembangunan untuk kepentingan umum adalah :

a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.);

b) Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah

Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);

c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah

Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);

d) Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan.

e) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3501);

f) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

g) Undang Undang No. 38 Tahun 2004, tentang Jalan

h) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

i) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tentang Perubahan Peraturan Presiden No.

36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum

j) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

LARAP Link 047.1


k) Surat Gubernur No. 600/335/P.II/Bang-2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang

Surat Pernyataan Lahan Bebas.

l) Surat Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan

Jembatan Sumatera Barat tanggal 11 Oktober 2010 tentang Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

m) Petunjuk operasional Bank Dunia (OP) No. 4.20 tentang Survai Sosial.

n) Petunjuk operasional Bank Dunia (OP) No.4.12, mengenai Pemukiman Kembali

Diluar Kehendak Penduduk (Involuntary Resettlement).

99. Kebijakan Pembentukan Panitia Pembebasan Lahan. Jalan Mangopoh – Padangsawah

merupakan bagian dari Jalan Trans Sumatra Jalur Barat yang secara administratif melewati

dua daerah administrasi kabupaten yakni Agam dan Pasaman. Oleh karena itu, pembebasan

ruas jalan dari pemukiman dan tanaman ekonomis penduduk, sesuai Perpres Pasal 6 ayat (3),

dibantu oleh panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur. Panitia

pembebasan tingkat provinsi, bersama dengan Pemrakarsa, selanjutnya melakukan koordinasi

dengan panitia pembebasan tanah kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

PROSEDUR DAN PROSES PEMBEBASAN

100. Tahap Awal. Sesuai ketentuan yang berlaku, maka setiap proyek atau pun subproyek

yang memerlukan pembebasan lahan terlebih dahulu harus melakukan proses penyiapan yang

mengacu pada Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005, Perpress No. 65/2006 dan Aturan

Kepala BPN No.3/2007 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum. Untuk itu, sesuai dengan Petunjuk Operasional Bank Dunia (OP)

No.4.12, maka peningkatan Jalan Nasional Ruas Manggopoh – Padangsawah dilakukan Studi

LARAP.

101. Studi melakukan inventori aset berupa bangunan dan tanaman bernilai ekonomi

penduduk yang terdapat di dalam RUMIJA yang akan terkena proyek, serta melakukan survai

sosial ekonomi serta sosialisasi, konsultasi dan dikusi dengan masyarakat. Studi ini akan

mendapatkan informasi yang akurat tentang banyaknya bangunan dan tanaman ekonomi

masyarakat serta sarana dan prasarana umum yang terdapat di dalam RUMIJA yang nantinya

perlu dibebaskan serta besar dan cara penggantirugiannya. Tabulasi Rencana Aksi untuk

masing-masing kabupaten sebagaimana disampaikan pada bahagian akhir laporan ini.

102. Tahap Persiapan Administrasi. Sesuai hasil Studi LARAP, maka Proyek Peningkatan

Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Prasarana Jalan,

Tataruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat menyampaikan surat Gubernur Sumatra

LARAP Link 047.1


Barat guna pembentukan Panitia Pembebasan Lahan Tingkat Provinsi dengan susunan

kepanitiaan terdiri dari sembilan unsur yang dianggap sudah mewakili semua pihak terkait di

pemerintahan dan selanjutnya disebut Panitia Sembilan Provinsi.

103. Selanjutnya dimintakan juga kepada Gubernur Sumatra Barat untuk menyurati Bupati

Kabupaten Agam dan Pasaman yang menginformasikan bahwa akan dilakukan pembebasan

lahan dari bangunan dan tanaman ekonomi masyarakat di dalam RUMIJA sepanjang ruas

jalan Manggopoh – Padangsawah karena akan dilakukan pelebaran jalan. Sehingga masing-

masing Bupati juga membentuk Panitia Sembilan Kabupaten yang nantinya akan bertugas

mendapingi Panitia Sembilan Provinsi dalam menangani proses penggantirugiaan.

104. Disamping itu, sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kegiatan LARAP ini,

telah dilakukan work shop pada tanggal 16 Desember 2010 oleh Direktorat Jenderal Bina

Marga melalui Direktorat Bina Teknik dengan melibatkan steakholder seperti Camat dari

masing-masing kecamatan di walayah administrasi Kabupaten, Pemerintah Kabupaten yang

berasal dari unsur Bappeda, Pekerjaan Umum dan BPN, serta Pemerintah Provinsi yang juga

berasal dari unsur Bappeda, Pekerjaan Umum dan BPN dan Pihak Konsultan.

105. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi. Panitia Sembilan Provinsi yang sudah diserahkan

tugas untuk menangani proses gantirugi lahan mulai bekerja dengan mengundang Panitia

Sembilan Kabupaten untuk berkoordinasi dan penyampaian informasi materi yang telah

disampaikan dalam LARAP. Materi menyangkut

a. Penyampaian hasil Studi LARAP

b. Melakukan koordinasi, pembagian tugas dan kewenangan

c. Menyusun skedul kegiatan pembebasan lahan

d. Membuat dan meyiapkan konsep Surat Keputusan Bapati tentang Penetapan

Harga Gantirugi Bangunan - termasuk pagar dan teras serta bangunan lainnya –

dan Tanaman bernilai Ekonomi Masyarakat yang terkena Pekerjaan Pelebaran

Jalan Manggopoh – Padangsawah.

106. Panitia Sembilan Kabupaten. Panitia Sembilan Kabupaten melakukan sosialisasi di

wilayah kerja masing-masing kepada masyarakat tentang proses pembebasan dan

pembayaran gantirugi bangunan dan tanaman yang terkena proyek dengan bantuan

Kecamatan, Nagari dan unsur pemuka masyarakat masing-masing Kecamatan atau Nagari.

Acara ini di hadiri oleh Panitia Sembilan Provinsi dan Pihak Proyek. Dalam pelaksanaan ini,

Panitia dibantu oleh Camat dan Walinagari.

LARAP Link 047.1


107. Camat bertugas mengundang semua pihak yang berkepentingan seperti Walinagai,

Tokoh Masyarakat masing-masing Nagari, terutama Masyarakat yang bangunan dan

tanamannya akan terkena proyek pelebaran jalam. Sosialisasi tentang fisik proyek akan

disampaikan oleh pihak proyek. Sosialisasi tentang penggantirugian, akan disampaikan oleh

Panitia Sembilan Kabupaten didampingi oleh Panitia Sembilan Provinsi.

108. Selain sosialisasi, Panitia sembilan Kabupaten memiliki tugas-tugas sebagai berikut;

a) Melaksanakan pengukuran dan staking out atas asset yang terkena.

b) Melakukan penghitungan/inventarisasi asset warga yang akan diberi kompensasi

c) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi asset kepada WTP

d) Memfasilitasi pembentukan Tim Pemantau Independen

e) Menerima hasil penilian harga atau tarif ditetapkan untuk bangunan atau tanaman

atau asset lain yang terkena dari instansi yang bertanggung jawab telah dibentuk

untuk itu, atau Dinas Pertanian/Perkebunan.

f) Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP mengenai

bentuk dan besaran kompensasi.

g) Menetapkan besarnya ganti rugi atas aset terkena

h) Melakukan pembayaran kompensasi kepada WTP

i) Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian di

musyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya di publikasikan.

j) Membuat laporan bulanan kemajuan pelaksanaan LARAP selama rentang masa

kerjanya.

k) Menyerahkan laporan pelaksanaan LARAP kepada Bupati, Tim Monitoring dan

Pelaporan, dan WINRIP

109. Pengukuran dan Penghitungan Gantirugi. Pengukuran dan penghitungan detail di

lapangan atas bangunan dan tanaman ekonomi yang terkena proyek, disaksikan oleh pemilik

dan dilakukan oleh Panitia Sembilan Kabupaten serta dihadiri oleh Pihak Proyek dan Panitia

Sembilan Provinsi.

110. Menyampaikan hasil pengukuran dan penghitungan kepada masyarakat melalui Rapat

Sosialisasi Tahap II. Bagi sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas bangunan dan

tanaman mereka yang terkena proyek pelebaran jalan, dapat meminta panitia mengukur ulang

atas luas bangunan dan tanaman mereka untuk kepastian pembayaran gantirugi nantinya.

Prosedur Keluhan dan Keberatan Masyarakat disampaikan dalam Lampiran.

111. Setelah pengukuran site dan sejumlah bangunan serta tanaman telah terdata akurat,

maka instansi yang bertanggung jawab untuk bangunan dan tanaman akan menghitung nilai

LARAP Link 047.1


kompensasi bangunan dan tanaman yang akan terkena proyek yang selanjutnnya akan

ditetapkan sebagai Keputusan Bupati.

112. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas asetnya yang terkena

proyek dalam tahapan proses konsultasi yang disediakan untuk itu.

113. Tahap Pembayaran Gantirugi. Panitia Sembilan Provinsi dan Kabupaten beserta Pihak

Proyek mengadakan rapat intern mengenai prosedur pembayaran gantirugi atas bangunan dan

tanaman yang terkena proyek. Pembayaran akan dilakukan kepada masyarakat yang sudah

bersedia, serta kepada mereka diminta untuk mempersiapkan beberapa dokumen yang harus

diperlihatkan dan dilampirkan saat pembayaran gantirugi.

114. Setiap masyarakat yang menerima gantirugi akan difoto dengan latardepan nilai

gantirugi yang diterima sesuai dengan jenis aset yang dibebaskan. Untuk itu Panitia juga

sudah mempersiapkan seluruh dokumen dan dokumentasinya, sehingga dapat dipertanggung-

jawabkan dengan baik.

115. Gantirugi Bangunan dan Banguanan Lainnya

1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.

2) Foto Copy Sertifikat Tanah atau surat kepemilikan tanah lainnya untuk bangunan

yang sebagia lainnya berada di dalam RUMIJA. dan/atau

3) Untuk tanah ulayat harus ada surat dari Ninik Mamak, Walinagari, Camat serta

tidak bermasalah dengan hukum, dan/atau

4) Surat keterangan Walinagari atas kepemilikan bangunan yang seluruhnya berada

di dalam RUMIJA.

116. Tamaman Ekonomis

1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.

2) Surat keterangan Walinagari atas kepemilikan tanaman ekonomi yang ditanam

mereka masing-masing di dalam RUMIJA.

PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN

117. WTP yang tidak puas atas pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan dapat mengajukan

keluhan, keberatan atau usulan kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten atau kepada

PPT sebagai penanggung jawab program. Keluhan, keberatan dan usulan tersebut dapat

disampaikan langsung atau melalui surat menyurat ke alamat masing-masing Kantor Bupati

LARAP Link 047.1


atau kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan

Provinsi Sumatra Barat, Jl. Rasuna Said No. 85 A Padang, 25114 Telp. (0751) 70 51556

Fax. (0751) 70 51556.

118. Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap pelaksanaan

LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut :

a) Pemerintah Kabupaten dan WINRIP melalui Ketua Bappeda masing-masing

kabupaten dan Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi

Sumatera Barat dan Tim Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan penelitian

sesuai keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP.

b) Hasil penelitian dan investigasi tersebut akan di informasikan kepada warga WTP

paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian di musyawarahkan

dengan WTP untuk diupayakan pemecahannya berdasarkan prinsip saling

menguntungkan.

c) Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan usulan akan

didokumentasikan dan dapat di akses secara terbuka oleh masyarakat. Untuk

memudahkan masyarakat umum, khususnya WTP dalam meng akses informasi,

maka hasilnya akan di sebar luaskan melalui ruang public yang tersedia, seperti

papan pengumuman di kantor proyek, Kantor Camat dan Kantor Nagari. Diagram

penanganan keluhan dapat dilihat pada lampiran 3.

119. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atau konsensus tentang jumlah kompensasi

antara WTP dan Pemerintah setelah lebih dari setahun, maka sub-proyek akan dikeluarkan

dari Program WNRIP atau akan dicari alternatif lain untuk melakukan penataan kembali

(realignment).

MONITORING DAN PELAPORAN

120. Pelaksanaan pembebasan yang dilaksanakan setelah penyusunan LARAP masih

memerlukan Evaluasi dan Monitoring yang dilakukan baik Pemerintah Kabupaten, Provinsi

maupun oleh Dirjen Bina Marga melalui instansi yang ditunjuk untuk itu. Pemantauan dan

pengevaluasian mengacu pada format sebagaimana disampaikan dalam lampiran.

121. Tim Monitoring dan Pelaporan Kabupaten, dibentuk oleh pemerintah Kabupaten

Agam dan Pasaman pada saat dimulainya pelaksanaan Rencana Kerja (action plan)

Pemebasan Lahan. Tim ini beranggotakan dari unsur masing-masing Pemerintah Kabupaten

Agam dan Pasaman (BAPPEDA), unsur Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya

LARAP Link 047.1


Masyarakat (LSM) dan wakil dari masyarakat (WTP). Kegiatan Monitoring dan Pelaporan

dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan program Pembebasan Lahan sesuai

dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan. Deskripsi tugas Tim Monitoring dan

Pelaporan :

1) Tim akan melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program sebagaimana

yang tercantum dalam rencana kerja (action plan) mulai dari saat sosialisasi dan

konsultasi publik untuk pembebasan tanah, sampai semua kegiatan RAP dan

komitmen telah dipenuhi.

2) Tim akan melakukan koordinasi setiap bulan dengan Panitia Sembilan, Bappeda

dan Proyek, untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi serta

upaya penanggulangannya, khusus terkait dengan penyelesaian keluhan /

keberatan dari WTP.

3) Tim akan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program setiap bulan dengan

menggunakan formulir pelaporan yang dikirimkan kepada WINRIP dengan

tembusan kepada Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan

Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatra Barat dan Unit Social Safeguard bank

Dunia.

4) Pemerintah akan melakukan Monitoring Bulanan Pelaksanaan Larap sesuai

dengan Laporan Monitoring Bulanan Pelaksanaan Larap (lihat Lampiran 4).

Laporan ini berisi kemajuan pelaksanaan LARAP, seperti data rinci sosialisasi,

jenis dan jumlah kompensasi dan kemajuan pembayaran, setiap keluhan yang

disampaikan oleh WTP dan resolusinnya.

JADWAL PELAKSANAAN

122. Jadwal pelaksanaan proses pembayaran gantirugi dimulai dengan tahap persiapan,

dilanjutkan dengan penyuluhan dan sosialisasi kepada WTP, pengukuran aset serta negosiasi

harga pada Tahun Anggaran 2011. Anggaran untuk pelaksanaan LARAP sebagian besar

berasal dari anggaran daerah (APBD), dengan sebagian kevil ditanggung dengan anggaran

nasional (APBN) sebagimana disajikan pada rencana aksi berikut.

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat a

LAMPIRAN 1 Tabel Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh - Padangsawah

No Uraian Jumlah

A Jumlah PAP 58 WTP B Bangunan Terkena : 30 WTP

a. Sepenuhnya > 50 % Bangunan 21 WTP b. Sebagian < 50 % 9 WTP

1. Bangunan Milik Pribadi 31 WTP a. Bangunan permanen 5 (44 m2) b. Bangunan Semi permanen 8 (128 m2) c. Bangunan Sementara/ Gubuk 15 (188 m2)

2. Bangunan Lainnya 20 WTP

a. Pagar permanen 11 (140 m') b. Gorong-gorong 1 (8 m') c. Teras Semi Permanen 7 (122 m2) d. Pondasi Batas Tanah 1 (38 m')

3. Pohon / tanaman 7 WTP

Sawit 9 Pohon Kelapa 1 Pohon Pinang 22 Pohon Jati 5 Pohon

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat b

LAMPIRAN 1.a Tabel Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh - Padangsawah Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Bangunan

No. Lokasi Posisi Nama Rsp. Asset Jumlah

1 102+700 Kanan Khairul Bangunan Bengkel 16 M2 2 103+400 Kiri Mardiani Bangunan Pondok 8 M2 3 104+000 Kanan Sidi Asmal Bangunan Rumah 22 M2 4 104+400 Kiri Firdaus Bangunan Warung 8 M2 5 105+800 Kanan Fernawati Bangunan Rumah 12 M2 6 108+400 Kiri Tagor Bangunan Warung 12 M2 7 108+600 Kiri Doni Ariandi Bangunan Warung 16 M2 8 108+700 Kiri Noza Bangunan Warung 12 m2

Bangunan Lainnya No. Lokasi Posisi Nama Rsp. Asset Jumlah

1 103+000 Kiri H. DT Parpatiah Bangunan Lainnya Pagar 12 M 2 103+200 Kanan Petnawati Bangunan Lainnya Teras Rumah 42 M2 3 103+200 Kanan Rasima Bangunan Lainnya Teras Rumah 21 M2 4 103+850 Kanan Sariana Bangunan Lainnya Teras Rumah 16 M2 5 104+100 Kiri ST NAZIR Bangunan Lainnya Gorong-gorong 10 M 6 104+200 Kiri Rita Bangunan Lainnya Pagar 1 M 7 104+200 Kiri Rakamah Bangunan Lainnya Teras Rumah 8 M2

8 104+600 Kiri TN Bangunan Lainnya Pagar beton besi 15 M

9 106+000 Kanan Syamsiar Bangunan Lainnya Teras Rumah 16 M2 10 106+100 Kiri Herman Aziz Bangunan Lainnya Pagar beton 2 M

11 106+100 Kanan Mar (Kantor Camat) Bangunan Lainnya Pagar besi beton 20 M

12 106+100 Kanan Ta Bangunan Lainnya Lantai Jemuran 8 M2

13 108+000 Kiri Ita Jaksa Bangunan Lainnya Pagar beton besi 20 M

14 108+300 Kanan Jon tentara Bangunan Lainnya Pagar besi beton 20 M

Tanaman No. Lokasi Posisi Nama Rsp. Asset Jumlah

1 102+450 Kiri Siti Rajiu Tanaman Kelapa 1 Btg

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat c

LAMPIRAN 1.b Tabel Daftar Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh - Padangsawah Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan IV Nagari Kabupaten Agam Bangunan


1 109+700 Kiri Lely Suriani Bangunan Warung 18 M2 2 111+300 Kiri Azwar Bangunan Bengkel 8 M2 3 111+800 Kiri Mardiani Bangunan Warung 8 M2 4 114+300 Kiri Adrian Bangunan Gudang 12 M2 5 114+800 Kanan Mulyani Bangunan Warung 8 M2 6 114+800 Kanan Martaini Bangunan Warung 18 M2 7 118+200 Kiri Yakub Bangunan Warung 8 M2 8 119+900 Kiri Edi Tiawarman Bangunan Warung 8 M2 9 119+980 Kiri Ali Dasma Bangunan Warung 8 M2

10 120+000 Kiri Rosma Wati Bangunan Warung 12 M2 11 120+000 Kiri Sukur Bangunan Warung 12 M2 12 122+700 Kiri Sidi Bangunan Rumah 12 M2 13 121+700 Kanan Herman Gubuk 4 m2 14 132+180 Kanan Jalinur Bangunan Warung 21 M2

Bangunan Lainnya


1 120+100 Kiri Bidan yanariyati Bangunan Lainnya Pilin (batas tanah)

20 M

2 121+300 Kanan Mas Bangunan Lainnya Pagar

15 M

3 122+700 Kiri Sidi Bangunan Lainnya Tonggak Rumah

5 Btg

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat d

LAMPIRAN 1.c Tabel Dafrtar Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh - Padangsawah Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Bangunan No. Lokasi Posisi Nama Rsp. Asset Jumlah

1 124+300 Kanan Yeti Bangunan Warung 8 M2 2 124+880 Kanan Ernawati Bangunan Warung 6 M2 3 125+400 Kiri Amaik Bangunan Warung 16 M2 4 125+800 Kanan Anis Bangunan Warung 27 M2 5 128+700 Kiri Tn Bangunan Rumah 14 M2 6 133+750 Kiri Elikasim Bangunan Rumah 35 M


1 133+700 Kiri H.Imam Mansyur Bangunan Lainnya Pagar dan batas tanah

30 M

Tanaman No. Lokasi Posisi Nama Rsp. Asset Jumlah

1 124+100 Kanan Ermawati Tanaman Sawit 1 Btg 2 124+900 Kiri Murniati Tanaman Jati 5 Btg 3 125+100 Kiri Murniati Tanaman Sawit 4 Btg 4 125+900 Kanan ITA Tanaman Pinang 11 Btg 5 127+100 Kiri Imam/sarima Tanaman Pinang 11 Btg 6 128+700 Kiri Tn Tanaman Sawit 4 Btg

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat e

LAMPIRAN 1.d Tabel Daftar Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh - Padangsawah Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan III Nagari Kabupaten Pasaman Bangunan No. Lokasi Posisi Nama Rsp. Asset Jumlah

1 133+950 Kiri Zulpardi Bangunan Warung 4 M2 2 134+150 Kanan Ddahniar Bangunan Warung 8 M2 3 134+160 Kanan Sri Oktavia Bangunan Warung 12 M2


1 133+950 Kiri Lenggo Geni Bangunan Lainnya Gorong-gorong 8 M 2 133+950 Kiri Yal Bangunan Lainnya Teras Rumah 12 M2

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat f

LAMPIRAN 1.e Tabel Pedagang K5 Di Pasar Bawan TerkenaYang Pembebasan Proyek Pindah ke lokasi lain yang ditawarkan pemerintah No. Posisi Nama Rsp. Dagangan

1 Berada dalam rumija Amat Pecah Belah 2 Berada dalam rumija Elly Cabe 3 Berada dalam rumija M. Awis Buah Salak 4 Berada dalam rumija Suhaiminar Kelapa 5 Berada dalam rumija Syafrina Sayur-sayuran 6 Berada dalam rumija Yanti Murni Cabe 7 Berada dalam rolen jalan Yusna Kelapa 8 Berada dalam rolen jalan Ade Anak Ayam 9 Berada dalam rolen jalan Anto Cabe

10 Berada dalam rolen jalan Indan Sayur-sayuran 11 Berada dalam rolen jalan Ujang Buah Semangka 12 Berada dalam rolen jalan Upiak Enek Ikan Kering 13 Berada dalam rolen jalan Yesnimar Kain

Pindah ke lokasi lain yang dicari sendiri dekat dari tempat semula No. Posisi Nama Rsp. Dagangan

1 Berada dalam rolen jalan Lini tahu Tidak menjawab No. Posisi Nama Rsp. Dagangan

1 Berada dalam rumija Ati Ikan Kering 2 Berada dalam rumija Mai Syamsinar Cabe dan Bawang

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat h

Lampiran 2 Format Risalah Konsultasi dan Sosialisasi

No Uraian Penjelasan

A. Tempat Rapat

B Materi Rapat

C Pihak Pemrakarsa

D Masyarakat yang Hadir:

• Tokoh Masyarakat yang Hadir

• Warga

• Jumlah Peserta hadir

E Isu yang di bahas (dapat berupa

pertanyaan atau apapun)

F Tindak Lanjut yang disepakati

LARAP Link 047.1


Lampiran 3 Bagan alir Tata Cara Penanganan Keluhan Masyarakat

Mekanisme Penanganan Keluhan terhadap Pelaksanaan LARAP

Proses

Dalam 12 hari kerja

M

O

N

I

T

O

R

I

N

G

WTP

PMU

WINRIP

- Bappeda

- Pimpinan Satker P2JJ (pimpinan

Sub-Proyek)

- Panitia Pengadaan Tanah

- Tim Monitoring

Investigasi oleh Bapedda dan

Satker

Konsultasi

dengan WTP

Publikasi

Persetujuan dengan WTP

Pelaksanaan

WTP

PMU

WINRIP

- Bappeda

- Pimpinan Satker P2JJ (pimpinan

Sub-Proyek)

- Panitia Pengadaan Tanah

- Tim Monitoring

Investigasi oleh Bapedda dan

Satker

Konsultasi

dengan WTP

Publikasi

Persetujuan dengan WTP

Pelaksanaan

LARAP Link 047.1


Lampiran 4

FORMULIR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP

Kabupaten :.......................................

Sub-project : ........................................

: .........................................

Periode Pelaporan : …………….

Tanggal Target Kemajuan/ status di lapangan Masalah & rencana tindak lanjut

1. Pembayaran kompensasi Lampirkan: kopi tanda terima

- Lahan

- Bangunan

- Jumlah Rumah

- Jumlah Warung

- Bangunan Lainnya

- Jumlah Teras

- Jumlah Pagar

- Jumlah Bangunan Lainnya

- Tanaman

- Jumlah Tanaman sesuai Jenis

2. Penataan Pasar

- Jumlah Pedagang K5 yang ditata

- Jumlah fasilitas

3. Keluhan atau pengaduan Lampirkan:

- Jumlah keluhan yang diterima Daftar keluhan yang diajukan

- Jumlah keluhan yang telah diselesaikan Lampirkan:

[1] Jika kolom tidak mencukupi, silahkan digunakan lembar kertas tambahan.[2] Konsultasi untuk kompensasi adalah mengenai (i) harga pasar, (ii) jadwal untuk pembayaran kompensasi, dan (iii) kepemilikan aset, besaran dan bentuk kompensasi.[3] Konsultasi untuk Penataan Pasar mengenai (i) jadwal penataan (ii) lokasi penataan, dll.

Lampirkan: kopi jadwal relokasi yang dipublikasikan

IMPLEMENTASI

2. Penataan Pasar [3]

Laporan Kemajuan [1]Catatan

KONSULTASI

1. Kompensasi [2] Lampirkan: kopi notulensi kesepakatan

AktivitasRencana Kerja sesuai LARAP

LARAP Link 047.1


LAMPIRAN 5

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat j

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat k

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat l

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat m

LARAP Link 047.1


LAMPIRAN6

LARAP Link 047.1


LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat j

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat k

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat l

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat m

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat n

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat o

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat p

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat q

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat r

LAMPIRAN 7

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat s

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat t

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat u

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat v

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat w

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat x

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat y

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat z

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat aa

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat bb

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat cc

LARAP Link 047.1

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat dd

Documents

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA … · 2016-07-11 · Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat i KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL