KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL … filelarap link 047.2 padangsawah-simpangempat i kementrian pekerjaan umum direktorat jenderal bina marga satuan kerja non-vertikal

LARAP Link 047.2 Padangsawah-Simpangempat

i

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

SATUAN KERJA NON-VERTIKAL TERTENTU PERENCANAAN DAN PENGWASAN

JALAN DAN JEMBATAN

(P2JJ)

PROVINSI SUMATERA BARAT JL. Rasuna Said No. 85 A Padang 25114 Telp (0751) 70 51556 Faks (0751) 70 51556

LARAP

(LAND ACQUSITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN)

PELEBARAN JALAN PADANGSAWAH – SIMPANG EMPAT (RUAS 047.2)

Maret 2011

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

wb231615

Typewritten Text

RP1040v13


ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR LAMPIRAN v

I PENDAHULUAN DAN DESKRIPSI PROYEK 1

II SURVEY SOSIAL EKONOMI DAN INVENTARISASI ASET 6

Hasil identifikasi data lapangan 9

Hasil penelitian sosial ekonomi 13

Persepsi masyarakat terhadap proyek 19

Kompensasi 20

III PENGATURAN KOMPENSASI 21

IV RENCANA AKSI 30

Pembebasan Lahan 30

Prosedur dan Proses Pembebasan Lahan 31

Prosedur dan Penanganan Keluhan 34

Monitoring dan Pelaporan 35

Jadwal Pelaksanaan 36

LAMPIRAN-LAMPIRAN


iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lokasi Administreasi Rencana Pelebaran Jalan Ruas 047.2 dan Pembangunan

Jembatan

2

Tabel 1.2 Dimensi Teknis Rencana Pelebaran Ruas Jalan Nasional Padangsawah –

Simpangempat

4

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk pada Wilayah Studi Kabupaten Pasaman (Keadaan Tahun 2008)

6

Tabel 2.2 Pekerjaan Utama Penduduk (10 Tahun ke atas) di Nagari Ladangpanjang (Keadaan

Tahun 2008)

7

Tabel 2.3 Kompilasi Jumlah Penduduk pada Wilayah Studi KAbupaten Pasaman Barat

(Keadaan Tahun 2008)

8

Tabel 2.4 Kompilasi Pekerjaan Utama Penduduk Nagari (10 Tahun ke atas) Di Wilayah Studi Kabupaten Pasaman Barat (Keadaan Tahun 2008)

8

Tabel 2.5 Distribusi Kuisioner Berdasarkan Wilayah Studi 12

Tabel 3.1 Harga Patokan Pemerintah berdasarkan Konstruksi Bangunan 22

Tabel 3.2 Harga Pasar Bangunan berdasarkan Fungsi dan Konstruksi 22

Tabel 3.3 Harga Pasar Bangunan lainnya sesuai dimensi dan Jenis Konstruksi 23

Tabel 3.4 Harga Patokan Pemerintah untuk Tanaman Ekonomi 23

Tabel 3.5 Harga Pasar (perkiraan) untuk Tanaman Ekonomi 24

Tabel 3.6 Hasil Studi LARAP untuk Tanaman Ekonomi 24

Tabel 3.7 Rekapitulasi Biaya Larap Peningkatan Jalan Nasional Padangsawah – Simpangempat

Link 047.2

25

Tabel 3.8 Rekapitulasi Biaya Gantirugi Pelebaran Jalan Pasangsawah – Simpangempat di

Kabupaten Pasaman

26

Tabel 3.9 Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk di Kabupaten Pasaman 26

Tabel 3.10 Perhitungtan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk lainnya DI Kabupaten Pasaman 27

Tabel 3.11 Rekapitulasi Biaya Gantirugi Pelebaran Jalan Pasangsawah – Simpangempat di

Kabupaten Pasaman (Ganti Tabelnya)

28

Tabel 3.12 Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk menurut wilayah administrasi di Kabupaten

Pasaman Barat

28

Tabel 3.13 Perhitungtan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk lainnya DI Kabupaten Pasaman

Barat

28

Tabel 3.14 Biaya Gantirugi Tanaman Ekonomi Penduduk Di Kabupaten Pasaman Barat 28

Tabel 3.15 Biaya Penanganan Pasar Nagari di Kabupaten Pasaman Barat 29

Tabel 4.1 Rencana Kerja Pembebasan Lahan

Peningkatan Ruas Jalan Padangsawah – Simpangempat (Ruas 047.1)

Di Kabupaten Pasaman

37

Tabel 4.2 Rencana Kerja Pembebasan Lahan

Peningkatan Ruas Jalan Padangsawah – Simpangempat (Ruas 047.1) dan

Pembangunan Jembatan Aia Gadang Di Kabupaten Pasaman Barat

38


iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Lokasi Proyek 2

Gambar 1.2 Foto Kondisi Lalulintas di Pasar Kinali dan Tampuruang 3

Gambar 2.1 Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Pasaman 13

Gambar 2.2 Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Pasaman Barat 13

Gambar 2.3 Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Pasaman 14

Gambar 2.4 Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden di Kabupaten Pasaman 14

Gambar 2.5 Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Pasaman Barat 14

Gambar 2.6 Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden di Kabupaten Pasaman Barat 14

Gambar 2.7 Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga di Pasaman 15

Gambar 2.8 Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga di Pasaman Barat 15

Gambar 2.9 Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Pasaman 15

Gambar 2.10 Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat 16

Gambar 2.11 Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian Kabupaten Pasaman 16

Gambar 2.12 Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian Kabupaten Pasaman Barat 16

Gambar 2.13 Diagram Pendapatan Responden K5 di Pasar Kinali 17

Gambar 2.14 Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Pedagang di Pasar Kinali 17

Gambar 2.15 Diagram Pendapatan Responden K5 di Pasar Tampuruang 17

Gambar 2.16 Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Pedagang di Pasar

Tampuruang

17

Gambar 2.17 Diagram Tingkat Pendidikan Responden di Pasar Kinali 18

Gambar 2.18 Diagram Tingkat Pendidikan Responden di Pasar Tampuruang 18

Gambar 2.19 Diagram Persepsi Pedagang Pasar Kinali tentang Rencana Kegiatan 18

Gambar 2.20 Diagram Persepsi Pedagang Pasar Tampuruang tentang Rencana Kegiatan 18

Gambar 2.21 Diagram Tanggapan Pedagang K5 Pasar Kinali tentang Penataan Pasar 18

Gambar 2.22 Diagram Tanggapan Pedagang K5 Pasar Tampuruang tentang Penataan Pasar 19

Gambar 2.23 Diagram Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Pasaman 19

Gambar 2.24 Diagram Sikap Masyarakat tentang Rencana Kegiatan di Kabupaten Pasaman 19

Gambar 2.25 Diagram Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Pasaman

Barat

19

Gambar 2.26 Diagram Sikap Masyarakat tentang Rencana Kegiatan di Kabupaten Pasaman Barat 20

Gambar 2.27 Diagram Bentuk Kompensasi yang diingini Masyarakat Pasaman 20

Gambar 2.28 Diagram Bentuk Kompensasi yang diingini Masyarakat Pasaman Barat 20


v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 1. Tabel Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat

1.a. Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat

Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan

Kecamatan III Nagari Kabupaten Pasaman

Bangunan

1.b. Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat


Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

Bangunan

1.c. Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat


Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Bangunan

1.d. Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat


Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Bangunan

1.e. Tabel Pedagang K5 Di Pasar Kinali dan Tampuruang TerkenaYang Pembebasan Proyek Lampiran 2

Format Risalah Konsultasi dan Sosialisasi Lampiran 3

Flowchart Mekanisme Penanganan Keluhan Lampiran 4

Formulir Monitoring dan Evaluasi Bulanan Pelaksanaan LARAP Lampiran 5

a. Rekapitulasi Perhitungan Gantirugi Pelebaran Jalan Link 047.2

b. Perhitungan Gantirugi Pelebaran Jalan Link 047.1 di Kabupaten Pasaman

c. Perhitungan Gantirugi Pelebaran Jalan Link 047.1 di Kabupaten Pasaman Barat Lampiran 6

a. Peta Lokasi Ruas Jalan Padangsawah - Simpangempat (Link 047.2) 3 Lembar

b. Gambar Profil Perencanaan di Padangsawah

c. Gambar Cross Section di Padangsawah

d. Gambar Profil Perencanaan di Kinali

e. Gambar Cross Section di pasar Kinali

f. Gambar Profil Perencanaan di Simpang Empat

g. Gambar Cross Section di Simpang Empat Lampiran 7

a. Bahan Pengumuman kepada Warga Sebelum Pelaksanaan Penelitian LARAP

b. Undangan, Daftar Hadir dan Notulasi Workshop Larap oleh Bintek PU Bina Marga

c. Surat Kepala Dinas Binamarga, Tatruang dan Pemukiman tentang Jadual Sosialisasi, Bahan

Informasi Proyek dan Dokumentasi Penempelan Materi Informasi di Kantor Camat dan Kantor

Walinagari di Wilayah Studi


1

I. PENDAHULUAN DAN DESKRIPSI PROYEK

1. Latar belakang. Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pekerjaan Umum, berencana

untuk menerapkan proyek peningkatan kapasitas untuk segmen Jalan Nasional Padangsawah -

Simpangempat (Ruas 047.2) dan pembangunan jembatan baru Aia Gadang (selanjutnya secara

kolektif disebut sebagai 'Proyek'), yang terletak di Kabuipaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman

Barat, Propinsi Sumatera Barat. Proyek ini akan dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia melalui

Western Indonesia Proyek Perbaikan Jalan Nasional (WINRIP). Segmen jalan termasuk dalam

Koridor Sumatera Tengah, yang merupakan jalan alternatif untuk mendistribusikan barang dan jasa di

Sumatera.

2. Pelebaran Jalan Nasional Ruas Padangsawah – Simpangempat (Ruas 047.2) dan pembangunan

Jembatan Aia Gadang dilakukan untuk meningkatkan kinerja jalan yang pada akhirnya akan

melancarkan moda angkutan dari dan menuju Padang (Pelabuhan Teluk Bayur). Pelebaran yang

seluruhnya akan dilaksanakan di dalam RUMIJA sepanjang 40,693 KM dari KM 134+200 sampai

KM 174+893 dari Kota Padang, serta pembangunan jembatan baru bersebelahan dengan Jembatan

Aia Gadang yang ada saat ini, dilaksanakan dalam rangka penerapan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan

kelancaran bagi pengguna.

3. Pelebaran walau dilaksanakan dalam RUMIJA yang telah menjadi milik Negara, namun masih

memerlukan pembebasan terutama terhadap bangunan dan tanaman penduduk yang berada di

dalamnya. Sementara itu, pembangunan jembatan akan membutuhkan pembebasan lahan milik

masyarakat (Ulayat). Pembebasan juga dilakukan terhadap keberadan pedagang K5 dan pemarkiran

kendaraan di bahu jalan di kawasan Pasar Kinali dan Pasar Tampuruang yang selalu menimbulkan

kemacetan pada hari pasar sekali dalam seminggu masing-masing hari Senen dan Minggu. Karena

kegiatan pembebasan dan penataan pasar sering menimbulkan dampak pada lingkungan sosial

ekonomi, maka sesuai Petunjuk Operasional Bank Dunia (OP) No. 4.12, maka harus ditangani dengan

panduan atau kerangka acuan kerja yang jelas, sesuai hasil Studi Land Acquisition and Resettlement

Action Plan (LARAP).

4. LARAP adalah suatu kegiatan pencarian pola aksi dalam pembebasan lahan, bangunan dan

tanaman (Land Acquisition) serta pemindahan penduduk (Resettlement) yang menggunakan

pendekatan partisipasi, sehingga mendapatkan suatu kerangka kerja dalam pelaksanaan kegiatan

pembebasan yang dibutuhkan dalam pembangunan. Namun kegiatan pelebaran Ruas Jalan

Padangsawah – Simpangempat ini tidak memerlukan pemindahan penduduk. Hasil studi dan


2

pendataan terhadap masyarakat yang terkena pelebaran jalan, akan dijadikan dasar dalam proses

pembebasan lahan sesuai tujuan sebagaimana disebutkan berikut ini.

a) Memperkirakan secara baik dan akurat tentang jumlah penduduk, bangunan dan tanaman

yang akan terkena pelebaran jalan dan pembangunan jembatan.

b) Memperkirakan secara baik dan akurat tentang nilai atau harga bangunan dan tanaman

yang akan terkena proyek.

c) Melakukan usulan penataan kawasan Pasar Kinali dan Pasar Tampuruang dengan tetap

memperhatikan inspirasi masyarakat, sehingga pelebaran jalan tidak menimbulkan konflik

dengan masyarakat.

5. Pelebaran yang merupakan bagian dari Trans Sumatra Jalur Barat sepanjang 40,693 KM ini,

dimaksudkan untuk peningkatan kinerja jalan yang pada akhirnya akan melancarkan moda angkutan.

Secara administratif kegiatan ini berada pada 2 Kabupaten dan 4 kecamatan yang masing-masing

meliputi satu Nagari (setingkat Desa), keculi Kecamatan Pasaman melibatkan 2 Nagari sebagaimana

disampaikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1.

Lokasi Administreasi Rencana Pelebaran Jalan Ruas 047.2 dan Pembangunan Jembatan

No. KABUPATEN / KECAMATAN NAGARI KETERANGAN

A. KABUPATEN PASAMAN

1. Kecamatan III Nagari Ladang Panjang Jalan Link 047.2

B. KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. Kec. Kinali Kinlai Jalan Link 047.2

2. Kec. Luhak Nan Duo Koto Baru Jalan Link 047.2

3. Kec. Pasaman Lingkuang Aua Jalan Link 047.2

Aia Gadang Jembatan Aia Gadang

6. Ruas 047.2 yang dimulai dari Padangsawah Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman dan

berakhir di Simpangempat Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat atau dari KM 134+200

sampai KM 174+893 dari Kota Padang. Bila ditinjau dari wilayah administrasinya, maka hanya 2,200

Gambar 1.1. Peta Lokasi Proyek


3

Km ruas jalan ini yang berada di wilayah Kabupaten Pasaman, yakni dari KM 134+200 sampai KM

136+400, dan sepanjang 38,493 Km berada di Kabupaten Pasaman Barat yakni dari KM 136+400

sampai KM 174+893. Sementara itu, pembangunan jembatan Aia Gadang dimulai dari KM 284+062

sampai KM 284+424 dari Kota Padang.

7. Pada ruas jalan ini sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ditemukan fasilitas pasar

yakni Kinali dan Tampuruang yang keberadaanya bersempadan atau yang sangat dekat dengan

pinggir jalan. Pada saat hari pasar sekali dalam seminggu, yakni masing-masing pada Senin dan

Minggu, sering terjadi kemacetan akibat pasar tumpah dan banyaknya kendaraan yang parkir di

pinggir jalan. Upaya penataan pada hari pasar sering dilakukan, namun belum memberikan hasil yang

optimal. Di sisi lain, hasil observasi mendapatkan bahwa rollen jalan - lahan kosong antara bangunan

dan pinggir RUMIJA - yang merupakan milik masyarakat setempat, sebagiannya telah disewakan

kepada pedagang K5 sehingga mengakibatkan pedagang K5 lain sering menggunakan bahu jalan

untuk menggelar dagangan. Hal inilah yang sering menyebabkan kemacetanan pada setiap Hari Pasar.

8. Berdasarkan studi Detail Engineering Design (DED), pelebaran jalan yang direncanakan akan

menjadikan ruas jalan ini dengan lebar perkerasan 7,0 m’ yang dilengkapi dengan bahu jalan dan

saluran drainase. Dimensi teknis rencana pelebaran sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2. di bawah,

sedangkan Typical Cross section disajikan dalam lampiran. Selanjutnya Jembatan Aia Gadang akan

dibangun bersebelahan dengan jembatan yang ada, dengan panjang bentangan 100 m’ dengan lebar 9

m’ yang dilengkapi peningkatan ruas jalan sebelum dan sesudah jembatan dengan dua jalur. Pofil dan

Typical Cross section disajikan dalam Lampiran 6.

Gambar 1.2. Foto Kondisi Lalulintas di Pasar Kinali dan Tampuruang


4

Tabel 1.2.

Dimensi Teknis Rencana Pelebaran Ruas Jalan Nasional Padangsawah - Simpangempat

No. Perencanaan Satuan Dimensi

1. Lebar Badan Jalur meter 7,00

2. Lebar bahu jalan (Kiri dan Kanan) meter 4,00

3. Lebar Drainase (Kiri dan Kanan) meter 1,00

4. Kemiringan Normal Perkerasan % 2,00

5. Kemiringan Bahu Jalan % 4,00

Sumber : P2JJ Provinsi Sumatera Barat, 2010.

9. Proses dan Metodologi. Identifikasi aset terkena dampak, baik yang dimiliki masyarakat, mau

pun koorporat atau pemerintah, dilakukan melalui survey lapangan dengan memperhatikan posisinya

terhadap RUMIJA. Pencatatan aset di dalam RUMIJA dilakukan untuk kemudian diteliti lebih lanjut.

Sebelumnya dilakukan pengumuman terlebih dahulu terkait rencana studi-lihat lampiran 7a).

Penelitian terhadap aset masyarakat dilakukan melalui pencacahan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai mana diuraikan berikut ini.

a) Aset Masyarakat. Bangunan mayarakat diidentifikasi type konstruksi permanen, semi-

permanen dan gubuk atau bangunan kayu, fungsi dan penggunaannya sebagai rumah atau

tempat usaha, serta lokasi aset mencakup letak pada KM atau pun Sta berapa, serta posisi

di sebelah kiri atau kanan jalan dari arah Kota Padang. Bangunan Lainnya diidentifikasi

dengan memperhatikan jenis seperti teras, pagar, gorong-gorong dan decker, fondasi batas

tanah atau aset lainnya. Penelitian juga memperhatikan lokasi mencakup letak di KM atau

pun Sta berapa, serta posisinya di sebelah kiri atau kanan jalan dari arah Kota Padang.

Tanaman bernilai ekonomi milik masyarakat dilakukan dengan menghitung jumlah, jenis

dan lokasi mencakup tumbuh di KM atau pun Sta berapa, serta posisi di sebelah kiri atau

kanan jalan dari arah Kota Padang. Jenis yang ditanam seperti Sawit, Cokelat, Kelapa,

Pinang, Jati, serta tanaman buah-buahan lainnya seperti Mangga, Jambu, Durian dan lain-

lain.

b) Aset Publik. Beberapa fasilitas publik milik pemerintah maupun koorporate seperti tiang

listrik, telepon dan jaringan kabel bawah tanah atau pun pipa air bersih di dalam RUMIJA

dicatat jumlah dan lokasinya untuk kemudian dilakukan koordinasi dengan instansi

bersangkutan untuk dapat dipindahkan. Aktifitas Pasar Kinali dan Pasar Tampuruang yang

selalu macet setiap hari pasar, yakni Senen dan Minggu, diteliti guna dapat dilakukan

penataan terhadap pedagang K5 serta perparkiran di pinggir jalan. Penelitian melalui

penerapan diskusi kelompok terfokus atau focused group discussion/FGD dengan peserta

berasal dari kelompok aparat pemerintah (Kabupaten, Kecamatan dan Nagari), tokoh

masyarakat dan unsur masyarakat yang terkena dampak kegiatan pelebaran. Selain itu,

dilakukan wawancara bebas (spotcheck) dengan responden terpilih.

10. Penelitian data Sosial. Penelitian LARAP merupakan penelitian deskriptif untuk mendapatkan

informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat secara rinci dan lengkap serta dapat

mendeskripsikan fenomena sosial dan pendapat masyarakat terhadap rencana pelebaran Jalan


5

Nasional Padangsaawah – Simpangempat dan Pembangunan Jembatan Aia Gadang di Kabupaten

Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

11. Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis ini menggunakan metode survai, dimana informasi

dikumpulkan dari responden pemilik aset yang terkena pelebaran dan pembangunan jembatan serta

para pedagang K5 di Pasar Kinali dan Tampuruang yang menempati RUMIJA, dengan memakai

kuisioner dengan tujuan untuk dapat menggali aspek kehidupan masyarakat yang terkait rencana

kegiatan. Secara garis besar 4 aspek yang akan ditinjau melalui studi adalah :

a) Ciri- ciri atau kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat,

b) Lingkungan sosial ekonomi masyarakat,

c) Pengetahuan masyarakat terhadap rencana kegiatan,

d) Persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan.

12. Selain data primer di atas, digunakan pula data sekunder yang didapatkan dari instansi terkait

seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten, Kantor Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Nagari, baik

berupa data sosial ekonomi dan budaya, maupun peraturan perundang-undangan tentang ketetapan

harga dan tata cara pembayaran ganti rugi bangunan dan tanaman. Data sekunder dari literatur dan

data primer (hasil survey), selanjutnya dievaluasi dan dianalisa dengan menggunakan rumus yang

lazim digunakan. Hasil survey selanjutnya dientrikan ke dalam suatu tabel data dasar (database

entries) menggunakan perangkat pemograman WEB_php yang di disain untuk ini, untuk selanjutnya

digunakan dalam penganalisisan lebih lanjut dalam penyajiannya ke dalam bentuk tabel-tabel, gambar

atau peta, ataupun sebagai tampilan dan akses cepat ke setiap penduduk yang terkena dampak.


6

II. SURVEY SOSIAL EKONOMI DAN INVENTARISASI ASET

13. Identifikasi WTP dan Aset Terkena Dampak Proyek. Wilayah administrasi studi LARAP

kegiatan pelebaran Ruas Jalan Nasional Padangsawah – Simpangempat (Ruas 047.2) berada pada 4

(empat) kecamatan, dimana 1 kecamatan di Kabupaten Pasaman yakni Kecamatan III Nagari, dan 3

kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yakni Kinali, Luhak Nan Duo dan Pasaman. Masing-masing

kecamatan meliputi satu Nagari (setingkat Desa) berturut-turut Nagari Ladang Padanjang di

Kabupaten Pasaman dan Nagari Kinali, Koto Baru dan Lingkuang Aua di Kabupaten Pasaman Barat.

Sementara lokasi pembangunan Jembatan Aia Gadang berada berada di Nagari Aia Gadang

Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

14. Pemanfaatan lahan di sepanjang trase jalan ini sebagian besar sudah menjadi kawasan

terbangun dan perkebunan dengan hasil utama kelapa sawit, kakao, jagung dan tanaman perkebunan

lainnya. Di Kecamatan Kinali, yakni di Kinali dan Tampuruang, dijumpai sarana pasar dengan hari

pasar sekali dalam seminggu yakni pada hari Senen di Pasar Kinali dan Minggu di Pasar Tampuruang,

dimana pada hari sering terjadi kemacetan akibat pasar tumpah dan pemarkiran kendaraan di pinggir

jalan.

Kabupaten Pasaman

15. Karekteristik Penduduk Jumlah penduduk di Nagari (setingkat desa) Ladangpanjang pada

Tahun 2008 mencapai 10.434 jiwa yang terdiri dari 2.613 Kepala Keluarga (KK) (Tabel 2.1.). Secara

demografi, kepadatan penduduk merupakan gambaran jumlah jiwa per-km2 dari luas wilayah

administratif terendahnya (Nagari) masing-masing. Berdasarkan luas wilayah administratif sebesar

62,16 km2, kepadatan penduduk Nagari Ladangpanjang 168 jiwa per-km2. Ha ini didukung dengan

posisinya berada di pertigaan menuju 3 lokasi pusat pemerintahan kabupaten, Lubukbasung di Agam,

Simpangempat di Pasaman Barat dan Lubuksikaping di Pasaman.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk pada Wilayah Studi Kabupaten Pasaman


No

. Wilayah Studi

Luas

(km2)

Data Umum Kependudukan

Laki-laki

(jiwa)

Perempua

n (jiwa)

Jumlah

(jiwa)

Jumlah

KK

Kepadatan

(jiwa/km2)

1. Kec. Tigo Nagari

a. Nagari Ladang Panjang 62,16 5.289 5.145 10.434 2.613 168

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2009, (diolah dari masing-masing wilayah)

16. Mata pencaharian penduduk di sepanjang ruas jalan yang ditingkatkan, Table 2.2, dinominasi

oleh kegiatan pertanian, yang dalam hal ini termasuk perkebunan yang ditopang oleh usaha industri

pengolahan hasil kebun. Hal ini juga terlihat dari sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan


7

Jasa-jasa lainnya yang erat hubungannya dengan sektor perkebunan, seperti perbankan, koperasi

usaha penyewaan alat berat dan sarana produksi kebun lainnya.

Tabel 2.2. Pekerjaan Utama Penduduk (10 Tahun ke atas) di Nagari Ladangpanjang


No. Pekerjaan Utama Jumah (Jiwa) Keterangan

1 Pertanian 7.653

2 Pertambangan Penggaalian 95

3 Industri Pengolahan 134

4 Bangunan 41

5 Perdagangan, Hotel & Restoran 490

6 Pengangkutan & Komunikasi 111

7 Keuangan, Persewaan & Jasa 416

8 Jasa-Jasa 323

9 Lainnya 564

Jumlah 9.427


17. Pemanfaatan lahan disuatu wilayah sangat tergantung kepada potensi sumberdaya alam dan

sumberdaya manusia yang ada, topografi, geomorfologi serta kultur budaya masyarakat. Lokasi

rencana kegiatan yang terletak di kawasan yang telah dikembangkan untuk usaha perkebunan

memiliki tingkat produktifitas yang tinggi, dimana sebagian besar telah dimanfaatkan sebagai

kawasan perkebunan. Jika ditinjau berdasarkan wilayah kecamatan, maka hampir keseluruhan lahan

telah dimanfaatkan masyarakat, baik penduduk setempat, atau anggota koperasi yang tidak bermukim

di kawasan ini, maupun oleh para investor perkebunan. Status kepemilikan lahan terdiri dari Milik

Ulayat Kaum dan Ulayat Nagari, serta Milik Perusahaan dan perorangan yang telah bersertifikat.

Kepemilikan ini menggambarkan ciri kepemilikan lahan pada umumnya di Minangkabau serta tidak

lepas dari kebijakan pengembangan kawasan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Besar

pola inti-plasama.

18. Karakteristik. Secara umum struktur komunitas penduduk di wilayah studi didominasi oleh

etnis Minangkabau, disamping etnis lain seperti Mandailing, Jawa, Nias dan lain sebagainya.

Walaupun secara etnis terdapat kelompok yang dominan, namun pola interaksi yang berkembang

cukup harmonis dan tidak adanya pembentukan kelompok tersendiri secara eksklusif. Justru yang

berkembang adalah terbentuknya pengelompokan secara sosial ekonomi dalam bentuk koperasi

perkebunan dan kelompok sosial kemasyarakatan lainnya.

Kabupaten Pasaman Barat

19. Karakteristik Penduduk. Jumlah penduduk di wilayah administratif Nagari (setingkat desa)

yang dilewati ruas jalan pada Tahun 2008 mencapai 111.056 jiwa yang terdiri dari 23.520 Kepala

Keluarga (KK). Sebaran penduduk menurut satuan wilayah administrasi disajikan pada Tabel 2.3. Di


8

lokasi penduduk berkelamin laki-laki (56.595 jiwa) lebih besar dari perempuan (54.461 jiwa) dengan

jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali (25.134 jiwa) sedangkan

yang terendah sebesar 10.434 jiwa di Kenagarian Aia Gadang di Kecamatan Pasaman.

Tabel 2.3

Kompilasi Jumlah Penduduk pada Wilayah Studi (Keadaan Tahun 2008)

No

. Wilayah Studi

Luas

(km2)

Data Umum Kependudukan

Laki-laki

(jiwa)

Perempuan

(jiwa)

Jumlah

(jiwa) Jumlah KK

Kepadatan

(jiwa/km2)

1. Kec. Kinali

a. Nagari Kinali 365,57 25.314 24.158 49.472 8.663 135

2. Kec. Luhak Nan Duo

a. Nagari Koto Baru 211,10 12.785 12.349 25.134 6.041 119

3. Kec. Pasaman

a. Nagari Lingkuang Aua 158,54 13.292 12.724 26.016 6.360 164

b. Nagari Aia Gadang 130.44 5.204 5.230 10.434 2.456 80


20. Kepadatan Penduduk. Secara demografi, kepadatan penduduk merupakan gambaran jumlah

jiwa per-km2 dari luas wilayah administratif ternedahnya (Nagari) masing-masing. Berdasarkan luas

wilayah administratif yang dilewati ruas jalan mencapai 735,210 km2, kepadatan penduduk berkisar

antara 80 – 164 jiwa per-km2 dengan kepadatan rata-rata 151 jiwa/km2. Wilayah terpadat (164 jiwa

per-km2) penduduknya terdapat di Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Luhak Nan Dua dan paling

rendah di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman yaitu sebesar 80 jiwa per-km2.

21. Karakteritisk Ekonomi. Mata pencaharian penduduk di sepanjang ruas jalan yang ditingkatkan,

Table 2.4, dinominasi oleh kegiatan pertanian, yang dalam hal ini termasuk perkebunan yang ditopang

oleh usaha industri pengolahan hasil kebun. Hal ini juga terlihat dari sektor Keuangan, Persewaan &

Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa lainnya yang erat hubungannya dengan sektor perkebunan, seperti

perbankan, koperasi usaha penyewaan alat berat dan sarana produksi kebun lainnya.

Tabel 2.4. Kompilasi Pekerjaan Utama Penduduk Nagari (10 Tahun ke atas)

Di Wilayah Studi (Keadaan Tahun 2008)

No

. Pekerjaan Utama

Kecamatan Jumlah

Kinali Luhak Nan 2 Pasaman

1 Pertanian 14.880 7.559 18.379 40.818

2 Pertambangan Penggaalian 202 61 70 333

3 Industri Pengolahan 452 111 320 883

4 Listrik dan Air Bersih 5 1 16 22

5 Bangunan 71 83 834 988

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 2.027 803 805 3.635

7 Pengangkutan & Komunikasi 115 32 666 813

8 Keuangan, Persewaan & Jasa 1.516 381 710 2.607

9 Jasa-Jasa 2.425 729 522 3.676

10 Lainnya 30 21 8 59

Jumlah 21.723 9.781 22.330 53.834



9

22. Pola Pemanfaatan dan Kepemilikan Lahan. Pemanfaatan lahan pada suatu wilayah sangat

tergantung pada potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada, topografi,

geomorfologi serta kultur budaya masyarakat. Lokasi rencana kegiatan yang terletak di kawasan yang

telah dikembangkan memiliki tingkat produktifitas yang tinggi, dimana sebagian besar lahan telah

dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan. Jika ditinjau berdasarkan wilayah administrasi

kecamatan, maka hampir keseluruhan lahan telah dimanfaatkan masyarakat, baik penduduk setempat,

atau anggota koperasi yang tidak bermukim dikawasan ini, maupun oleh para investor. Status

kepemilikan lahan terdiri dari Milik Ulayat Kaum dan Ulayat Nagari, serta Milik Perusahaan dan

perorangan yang telah bersertifikat. Kepemilikan ini menggambarkan ciri kepemilikan pada umumnya

di Minangkabau serta tidak lepas dari kebijakan pengembangan kawasan ini sebagai kawasan

perkebunan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Besar pola inti-plasama.

23. Karaktristik Sosial Budaya. Secara umum struktur komunitas penduduk di wilayah studi

didominasi oleh etnis Minangkabau, disamping etnis lain seperti Mandailing, Jawa, Nias dan lain

sebagainya. Walaupun secara etnis terdapat kelompok yang dominan, namun pola interaksi yang

berkembang cukup harmonis dan tidak adanya pembentukan kelompok tersendiri secara eksklusif.

Justru yang berkembang adalah terbentuknya pengelompokan secara sosial ekonomi dalam bentuk

koperasi perkebunan dan kelompok sosial kemasyarakatan lainnya.

HASIL IDENTIFIKASI DATA LAPANGAN

24. Penyiapan LARAP ini dilakukan dengan pendekatan survey dengan menggunakan kuesioner

setelah suatu sosialisasi dilakukan yang kemudian dilengkapi dengan wawancara dan FGD. Survey ini

dilakukan tanggal 16-26 November 2010 dimana tanggal ini selanjutnya menjadi tanggal terakhir

pencatatan atas WTP dan aset terkena yang berhak untuk dikompensasi atau mendapatkan bantuan

lainnya. Jika ada jarak waktu antara pembuatan LARAP dan pelaksanaan proyek WINRIP atau sub-

sub proyek dibawahnya, PPT akan melakukan verifikasi atas hasil survey ini. Hasil survey ini telah

diumumkan (lihat lampiran 7c).

25. Aset Milik Masyarakat yang dijumpai dalam RUMIJA pada Ruas Link 047.2 dan

pembangunan jembatan di kedua kabupaten dimiliki oleh 62 Orang atau WTP. Aset ini dikategorikan

berupa lahan yang dimiliki oleh 2 WTP, bangunan rumah ataupun tempat usaha yang menjorok ke

RUMIJA yang dimiliki oleh 42 WTP, bangunan lainnya berupa pagar, gorong-gorong maupun teras

rumah dan lain-lain sebanyak 7 WTP, serta pemilik tanaman bernilai ekonomi sebanyak 13 WTP.

Uraian masing-masing aset sesuai wilayah administrasi sebagaimana disampaikan berikut ini. Tabel

detail data tentang WTP dan aset terkena dapat dilihat pada Lampiran 5.

26. Aset Terkena Dampak di Kabupaten Pasaman. Hasil pengolahan data lapangan menemukan

total bangunan penduduk yang terkena rencana pelebaran adalah 3 unit sebagai disampaikan berikut.


10

1. Guguk 1 unit, yang digunakan sebagai bengkel,

2. Semipermanen 1 Unit digunakan sebagai warung.

3. Semipermanen 1 Unit digunakan sebagai rumah.

27. Ketiga bangunan yang menjorok dalam Rumija ini akan terkena lebih dari 75% sampai 100%

luas bangunannnya. Oleh karena itu mereka harus dibongkar, dan akan pindah ke lahan milik masing-

masing yang letaknya persis di dekat atau di belakang RUMIJA yang digunakan. Aset Lain yang

terkena proyek adalah Bangunan lainnya milik penduduk dalam RUMIJA berupa Teras Rumah

sebanyak 1 Unit. Dan tanaman bernilai ekonomi yang dimiliki masyarakat yang ditanam di dalam

RUMIJA hanya 1 pohon sawit yang dimiliki oleh 1 KK.

28. Aset Terkena Dampak di Kabupaten Pasaman Barat

a. Tanah. Pembangunan jembatan Aia Gadang membutuhkan pembebasan tanah milik

masyarakat sekitar, dimana saat ini terdapat dua bangunan. Proyek membutuhkan

320m2 tanah milik 2 orang yang telah mendirikan 2 unit bangunan yang akan terkena

dampak dan harus mengungsi. Status tanah yang terkena merupakan tanah komunal

namun sudah diakui sebagai hak milik pribadi (seperti Girik), dimana sisa tanah yang

dimiliki masih luas. 2 orang yang terkena akan membangun kembali bangunan

pengganti mereka pada lahan yang tersisa.

b. Bangunan. Berdasarkan hasil pengolahan data lapangan, untuk pelebaran diperoleh

jumlah bangunan penduduk yang terkena rencana pembangunan ini adalah 37 unit

sedangkan untuk pebangunan jembatan sebayak 2 unit. Deskripsi bangunan yang

terkena pembangunan sebagai berikut.

1. Guguk 25 unit, 24 unit digunakan untuk tempat usaha dan 1 unit rumah

2. Semipermanen 10 unit yang digunakan untuk usaha

3. Permanen 4 unit, dimana 2 sebagai rumah dan lainnya sebagai warung.

c. Sebanyak 25 unit gubuk dan 8 unit bangunan semipermanen yang menjorok ke dalam

Rumija terkena lebih dari 75% sampai 100% luas bangunannnya sehingga harus

dibongkar. Mereka harus pindah ke lahan milik mereka masing-masing yang letaknya

persis di belakang RUMIJA yang digunakan. Dalam arti kata, bahwa penggunaan

RUMIJA untuk menirikan bangunan untuk berusaha dilakukan hanya untuk

mendekatkan mereka dengan pembeli.

d. Satu unit bangunan semipermanen dan 2 unit permanen, hanya sebagian kecil

bangunannya yang menjorok yang akan terkena pembebasan. Sementara 2 unit

bangunan permanen yang terletak di lahan masyarakat (Ulayat) akibat pembangunan

jembatan harus dibongkar karena akan terkena lebih dari 75% luas bangunan sehingga

pemiliknyanya harus pidah. Namun kepindahan mereka, karena masih merupakan

anggota ulayat, akan dilakukan ke lahan lain disebelahnya yang juga milik ulayat

mereka sendiri. Sesuai hasil penelitian, mereha meminta pengganti rugian berupa uang

tunai yang besarnya disesuaikan dengan kesepakatan bersama nantinya


11

e. Hasil pengamatan dan pengolahan data lapangan ditemukan 6 lokasi bangunan lainnya

milik penduduk yang dibangun di dalam RUMIJA. Bangunan tersebut berupa adalah

gorong-gorong dan pagar sebagaimana disampaikan berikut ini.

1. Gorong-gorong 2 lokasi

2. Pagar 4 lokasi,

f. Tanaman bernilai ekonomi yang dimiliki penduduk yang ditanam di dalam RUMIJA

sebanyak 34 pohon yang dimiliki oleh 12 KK, terdiri dari Pohon Sawit, Kakao, Kelapa,

Pinang dan pohon buah-buahan lain seperti Mangga, Rambutan dan Nangka.

1. Sawit 17 batanag

2. Kakao 12 batang

3. Pinang 5 batang

g. Aset publik dan koorporate yang terkena dampak di sepanjang jalan yang diperlebar

diantaranya tiang listrik, tiang telepon, saluran kabel fiber optik bawah tanah serta

jaringan PDAM di daerah Simpangempat.

29. Keberadaan Pasar Kinali dan Pasar Tampuruang. Pasar

Kinali, sama halnya dengan Pasar Bawan pada Ruas 047.1, juga

merupakan Pasar Nagari dengan hari pasar sekali dalam seminggu

setiap hari Senen. Pada hari-hari lain, sebagian toko atau warung

masih buka hanya untuk melayani kebutuhan masyarakat sekitar

dan tidak dijumpai adanya pedagang K5. Bangunan toko atau pun

warung di pasar ini semuanya berada di luar RUMIJA, namun

setiap hari pasar, suasana sangat ramai sehingga banyak pedagang K5 yang meluber ke badan jalan

dan selalu menimbulkan kemacetan. Kondisi ini diperparah akibat tidak tertatanya perparkiran serta

peyedia angkutan pedesaan, ojek, dan kendaraan pedagang memarkir kendaraannya di bahu jalan.

Upaya penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Kinali sebagai pihak pengelola belum

memberikan hasil yang optimal akibat pedagang K5 yang bersifat temporeri, sering menggunakan

bahu jalan untuk menggelar dagangannya. Jumlah pedagang K5 mingguan yang menempati RUMIJA

dan harus dipindah, berdasarkan data Wali Nagari dapat mencapai 15 orang, sedangkan yang

menggunakan rolen jalan - lahan kosong antara bangunan dan pinggir RUMIJA – mencapai 10

orang. Jumlah setiap minggunya tidak selalu sama dan selalu berubah.

Kondisi di atas, sama halnya dengan Pasar Tampuruang juga

terletak di Kecamatan Kinali, sama halnya dengan pasar Bawan

dan Kinali, juga merupakan Pasar Nagari dengan hari pasar setiap

hari Minggu. Pada saat hari pasar ini suasananya sangat ramai

sehingga pedagang K5 meluber sampai ke badan jalan dan

menimbulkan kemacetan. Kondisi ini diperparah akibat tidak


12

tertatanya perparkiran serta sering peyedia angkutan, ojek, dan kendaraan pedagang memarkir

kendaraan di bahu jalan. Jumlah pedagang K5 mingguan yang menempati RUMIJA dan harus

dipindah, berdasarkan data Wali Nagari dapat mencapai 15 orang, sedangkan yang

menggunakan rolen jalan - lahan kosong antara bangunan dan pinggir RUMIJA – mencapai

10 orang. Jumlah setiap minggunya tidak selalu sama dan selalu berubah. Mereka umumnya

menjual kebutuhan rumahtangga seperti sayur, cabe, buah-buahan, ikan kering, makanan

serta kebutuahan lainnya seperti peralatan dapur dan pakaian jadi. Sama halnya dengan pasar

lain sebelumnya, khusus bagi pedagang bahan hasil pertanian hanya akan berdagang jika

mendapatkan bahan dagangan dari petani. Penelitian berhasil mewawancarai Pedagang K5

sebanyak 11 orang dimana 9 orang diantaranya menempati bahu jalan dan 2 lainnya berjualan

di rollen jalan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian dari mereka juga berjualan di

pasar lain seperti di Bawan atau pun di Kinali yang jaraknya tidak terlalu jauh, yakni pada

hari Jumat dan Senen.

30. Kuisioner: Aset Warga Terkena Proyek. Jumlah responden yang diwawancarai dalam

penelitian yang dilakukan dari tanggal 16 sampai 26 November 2010 di kedua kabupaten sebanyak 62

orang atau 100 %, meliputi 4 kecamatan dan 4 Nagari seperti disampaikan pada tabel berikut. Satu

Nagari, yakni Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki

karena tidak ada aset masyarakat yang terkena proyek. Jumlah ini sama dengan jumlah KK terkena

dampak baik secara perorangan maupun bahagian dari anggota Ulayat dari aset yang akan dibebaskan

baik berupa bangunan maupun tanaman. Dari data pada Tabel 2.5 terlihat bahwa besarnya responden

di Nagari Kinali Kecamatan Kinali menggambarkan bahwa banyak masyarakat mendirikan bangunan

atau kelengkapan bangunan, maupun menanam tanaman ekonomis di dalam RUMIJA. Hal ini

disebabkan kekurang-tahuan mereka atas fungsi dan kepemilikan RUMIJA, serta lemahnya

pengawasan dari pihak-pihak terkait.

Tabel 2.5 Distribusi Kuisioner Berdasarkan Wilayah Studi

No. Wilayah Studi Luas

(km2)

Jumlah (Jiwa) Responden (KK) Keterangan

Penduduk KK Jumlah % tase

A. Kabupaten Pasaman

1. Kec. III Nagari

Nagari Ladang Panjang 62,16 10.434 2.613 5 0,191 100% WTP

Sub-Jumlah 62,16 10.434 2.613 5 0,191

B. Kabupaten Pasaman Barat

1. Kec. Kinali

a. Nagari Kinali 365,57 49.472 8.663 49 0,566 100% WTP

2. Kec. Luhak Nan Duo

a. Nagari Koto Baru 211,10 25.134 6.041 6 0,099 100% WTP

3. Kec. Pasaman

a. Nagari Lingkuang Aua 158,54 26.016 6.360 - -

b. Nagari Aia Gadang 130.44 10.434 2.456 2 0,081 100% WTP

Sub-Jumlah 735,21 111056 23.520 57 0,0242

Jumlah Seluruhnya 797,37 121.490 26.133 62 0,237

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2009, (diolah) dan Penelitian Lapangan 2010


13

31. Kuisioner: Pedagang K5 Terkena Proyek. Jumlah responden pedagang K5 di kedua pasar yang

diwawancarai diwawancarai saat penelitian yang dilakukan pada hari Minggu dan Senen tanggal 16

dan 17 Januari adalah sebanyak 18 orang masing-masing 7 orang di Kinali dan 11 orang di

Tampuruang meliputi yang berdagang di rolen jalan maupun di bahu jalan. Jumlah ini mewakili

pedagang yang terkena dampak pelebaran.

HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI

32. Pekerjaan Utama WTP Kabupaten Pasaman. Dari 5 responden yang asetnya terkena proyek, 2

orang diantaranya berprofesi sebagai petani sedangkan 2 WTP lainya bergerak dibidng jasa dan

pedagang. Kondisi ini didukung kondisi lokasi yang berkebang sebagai kawasan perkebunan dan

berada di persimpangan jalan. Keadaan Sosial ekonomi responden salah satunya dapat dilihat

dari pekerjaan utama masing-masing. Jumlah responden yang berhasil diwawancarai dalam

penelitian ini sebanyak 57 orang meliputi 3 Nagari di 3 kecamatan seperti disampaikan pada

Gambar 2.2 berikut. Jumlah ini sama banyaknya (100%) jumlah KK yang terkena

pembebasan baik berupa bangunan maupun tanaman. Dari keseluruhan responden, terbanyak

berprofesi sebagai petani 61,4% dan 19,3 % pedagang.

Gambar 2.1.

Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Pasaman

Gambar 2.2.

Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Pasaman Barat

33. Tingkat Pendapatan WTP di Kabupaten Pasaman. Dari 5 responden yang diteliti tinggat

pendapatannya, 1 orang menyatakan pendapatannya lebih dari Rp. 1.500.100 per bulan dan 3 orang

lainnya berpendaparan antara Rp 500.000.- sampai Rp.1.000.000,- per bulan. Disamping itu, 2

orang responden memiliki pendapatan tambahan antara Rp 300.000 sampai Rp. 500.000,-


14

perbulan dan 1 responden berpendapatan tambahan lebih dari Rp. 800.000 perbulan.

Sementara itu 2 responden tidak memberikan opini.

Gambar 2.3.

Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Pasaman

Gambar 2.4.

Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden

di Kabupaten Pasaman

34. Tingkat Pendapatan WTP di Kabupaten Pasaman Barat Dari 57 responden yang diteliti tinggat

pendapatannya, 24 orang memiliki pendapatan antara Rp 500.000.- sampai Rp.1.000.000,- per bulan.

Sementara 14 responden berpendapatan lebih dari Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.500.000 dan 16

responden lainnya berpendapatan lebih dari Rp. 1.500.000 per bulan.

Gambar 2.5.

Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Pasaman Barat

35. Pendapatan responden di kabupaten ini relatif lebih besar dari daerah penelitian lainnya,

mereka pun masih memiliki pendapatan tambahan dari usaha lainnya. 12 responden berpendapatan

tambahan lebih dari Rp. 800.000 per bulan dan 11 responden menyatakan memiliki pendapatan

tambahan antara Rp 500.000 sampai Rp. 800.000,- perbulan sebagaimana diagram berikut.

Gambar 2.6.

Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden

Di Kabupaten Pasaman Barat


15

36. Jumlah Anggota Keluarga WTP di Kabupaten Pasaman. Dua responden memiiki jumlah

anggota keluarga 7 – 9 orang, sedangkan 2 responden masing-masing memiliki jumlah anggota

keluarga 4 – 6 orang dan kecil dari 4 orang.

Gambar 2.7

Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

Di Pasaman

37. Jumlah Anggota Keluarga WTP di Kabupaten Pasaman Barat. Responden di kabupaten ini

memiliki anggota keluarga kecil (31,58%) sampai sedang (57,89%) dengan jumlah anggota keluarga

antara 4 – 6 orang per keluarga.

Gambar 2.8

Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

di Pasaman Barat

38. Tingkat Pendidikan WTP di Kabupaten Pasaman. Rata-rata responden berpendidikan tamat

SD sampai SLTA. 2 dari 5 responden berpendidikan Tamat SMA. Tingkat pendidikan responden, 4

dari 5 orang berpendidikan Tamat SMA.

Gambar 2.9.

Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan


39. Tingkat Pendidikan WTP di Kabupaten Pasaman. Rata-rata responden di lokasi ini relatif lebih

tinggi dari daerah sekitarnya yakni 42,11 % berpendidikan tamat SLTA dan 35,09 % berpendidikan

Tamat SLTP sebagaimana disajikan pada diagram berikut.


16

Gambar 2.10.

Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan

di Kabupaten Pasaman Barat

40. Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian di Kabupaten Pasaman. Kegiatan pelebaran jalan

dirasa akan memberikan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi yang cukup luas di masyarakat.

Namun selama pelaksanaan pembanguannya, 3 dari 5 responden merasa usaha ekonominya akan

terganggu.

Gambar 2.11.

Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian


41. Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian di Kabupaten Pasaman. Hanya 10,53 % responden

yang menyatakan bahwa pelaksnaan kegiatan tidak mengganggu keiatan ekonomi masyarakat

sedangkan 75,44 % menyatakan terganggu

Gambar 2.12.

Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian


42. Tingkat Pendapatan Pedagang K5 di Pasar Kinali dan Tampuruang . Dari 7 responden K5

Pasar Kinali yang diteliti tingkat pendapatannya, Hanya 1 orang yang berpendapatan kevil ari Rp.

500.000 per bulan, sedangkan 6 orang lainnya, masing-masing 2 orang, berpendapatan antara Rp.

500.000 sampai Rp. 1.000.000, antara Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.500.000 dan diatas Rp. 1.500.000

per bulannya sebagaimana disajikan pada grafik 2.13 berikut.


17

Gambar 2.13.

Diagram Pendapatan Responden K5 di Pasar Kinali

43. Ditinjau dari jumlah anggota keluarga, maka responden K5 di Pasar Kinali rata-rata

merupakan keluarga sedang dan kecil dengan jumlah anggota keluarga kecil 4 orang dan dengan

anggota keluarga 4 – 6 orang sebagaimana grafik berikut.

Gambar 2.14

Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Pedagang

di Pasar Kinali

44. Tingkat pendapatan Pedagang K5 di Pasar Tampuruang memperlihatkan pendistribudian yang

hampir merata, baik yang kecil dari Rp. 500.000 per bulan, mau pun yang lebih besar dari Rp.

1.500.000 per bulannya.

Gambar 2.15.

Diagram Pendapatan Responden K5 di Pasar Tampuruang

45. Dari kesebelas responden, hanya ada satu yang merupakan keluarga besar, sedangkan 7 orang

lainnya merupakan keluarga kecil dengan jumlah anggota keluarga kecil dari 4 Orang.

Gambar 2.16

Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Pedagang

di Pasar Tampuruang

46. Tingkat Pendidikan WTP Pedagang K5. Rata-rata pendidikan Pedagang K5 di Pasar Kinali

adalah tamatan SLTP dan SLTA, masing-masing 42,86 %. Sementara iru, di Pasar Tampuruang, di

dominasi oleh tamatan SLTP dan SD yang masing-masing 45,45 % dan 27,27%. Tingkat pendidikan

ini berpengaruh terhadap wawasan dan pola pikir seseorang serta hasil wawancara, pengisian

kuisioner dan tanggapannya terhadap proyek.


18

Gambar 2.17

Diagram Tingkat Pendidikan Responden di Pasar Kinali

Gambar 2.18

Diagram Tingkat Pendidikan Responden di Pasar Tampuruang

47. Persepsi Pedagang K5 terhadap Proyek dan Penataan Pasar. Penjaringan persepsi pedagang

perlu dilakukan sebelum dimulainya kegiatan pelebaran dilaksanakan, agar dapat diketahui berapa

besarnya masyarakat yang mendukung maupun menolak kegiatan ini. Hasil penelitian

memperlihatkan bahwa semua responden di ke dua pasar menyatakan setuju dan sangat setuju. Tidak

ada responden yang tidak setuju atau pun menolak pelebaran jalan.

Gambar 2.19

Diagram Persepsi Pedagang Pasar Kinali tentang Rencana Kegiatan

Gambar 2.20

Diagram Persepsi Pedagang Pasar Tampuruang tentang Rencana Kegiatan

48. Di sisi lain, pedagang sangat pengetahui bahwa konsekuensi dari pelebaran ini akan

mengganggu keberadaan mereka di kedua pasar. Namun berdasarkan kuesioner, terlihat bahwa 5 dari

7 pedagang di Pasar Kinali dan 8 dari 11 pedagang di Pasar Tampuruang bersedia di tata atau di

pindahkan pada lokasi yahng ditawarkan pemerintah, yakni di lokasi pasar bersangkutan.

Gambar 2.21

Diagram Tanggapan Pedagang K5 Pasar Kinali

tentang Penataan Pasar


19

Gambar 2.22

Diagram Tanggapan Pedagang K5 Pasar Tampuruang

tentang Penataan Pasar

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROYEK

49. Kabupaten Pasaman. Hasil Kuisioner di Pasaman memperlihatkan bahwa 60% WTP merasa

terganggu kegiatan ekonominya selama masa pelaksanaan konstruksi, namun mereka (80%)

menyetujui rencana pelebaran, walau 1 responden tidak memberikan opini.

Gambar 2.23.

Diagram Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Pasaman

Gambar 2.24.

Diagram Sikap Masyarakat tentang Rencana Kegiatan di Kabupaten Pasaman

50. Kabupaten Pasaman Barat, Lebih besar dari kondisi di Kabupaten Pasaman, maka 74,55%

responden di Kabupaten Pasaman menyatakan terganggu ekonominya selama masa pelaksanaan

konstruksi, namun semuanya menyatakan setuju atau sangat setuju dengan rencana pelebaran, walau 2

responden tidak memberikan opini. Jika diperhatian lebih lanjut, maka dua responden di Aia Gadang

yang rumah harus dibebaskan, satu menyatakan setuju dan satu lainnya sangat setuju.

Gambar 2.25.

Diagram Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Kegiatan



20

Gambar 2.26.

Diagram Sikap Masyarakat tentang Rencana Kegiatan


KOMPENSASI

51. Kabupaten Pasaman. Sebelum dilakukan penetapan besaran kompensasi terhadap bangunan

dan tanaman yang terkena, pada umumnya masyarakat menginginkan dilakukannya musyawarah.

Masyarakat menyerahkan sepenuhnya cara penetapan sesuai aturan Pemerintah yang berlaku. Namun

bila dikaji dari bentuk kompensasi yang diinginkan, 80% dalam bentuk uang gantirugi dan 20% tidak

memberikan opini.

Gambar 2.27.

Diagram Bentuk Kompensasi yang diingini Masyarakat Pasaman

52. Kabupaten Pasaman Barat. Sama halnya dengan responden di Kabupaten Pasaman, maka 55

dari 57 responden menginginkan kompensasi diberikan bentuk uang gantirugi.

Gambar 2.28.

Diagram Bentuk Kompensasi yang diingini Masyarakat Pasaman


21

III. PENGATURAN KOMPENSASI

53. Prinsip kompensasi. Suatu kebijakan yang diambil oleh pihak Proyek terhadap semua aset

publik yang terkena proyek akan diberikan kompensasi. Kompensasi dapat dalam bentuk atau

pembayaran tunai atau rekonstruksi aset yang terkena berikut perjanjian antara pemilik aset / WTP

dan Pemerintah. Studi LARAP akan menghitung anggaran biaya kompensasi yang harus disediakan

untuk diimplementasi nanti.

54. Kompensasi untuk tanah. Kompensasi untuk tanah yang terkena dampak didasarkan pada

biaya penggantian nyata atau harga pasar. Jumlah kompensasi akan dibahas bersama antara WTP dan

Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian lahan yang dilakukan oleh Tim Penilai Independen Tanah

sesuai dengan mekanisme pembebasan tanah (seperti tercantum dalam Keputusan Presiden No

36/2005; Keputusan Presiden RI Nomor 65/2006 dan Peraturan Badan Pertanahan Nomor 3 / 2007

tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Hasil penilaian yang diberikan kepada Komisi

Pembebasan Tanah sebagai dasar untuk melakukan negosiasi dengan WTP. Biaya dari pajak registrasi

dan transfer ditanggung oleh Pemerintah.

55. Kebutuhan ANggaran LARAP, suatu analisis telah dilakukan untuk mengasumsikan tingkat

kompensasi terhadap lahan yang terkena dampak. Asumsi dibuat dengan mempertimbangkan harga

pasar, lokasi dan fungsi dari aset yang terkena dampak. Harga pasar tanah di site saat ini berdasarkan

analisis LARAP adalah 75.000/m2. Analisis ini akan menjadi masukan bagi Tim Independen

Penilaian Tanah. Namun, harga pasar tanah untuk referensi Panitia Pembebasan Tanah akan diberikan

oleh Tim Penilai Tanah.

56. Kompensasi untuk Bangunan. Bangunan yang terkena dampak akan diberi kompensasi

berdasarkan harga pasar untuk bahan bangunan pengganti. Analisis LARAP menetapkan harga pasar

untuk bangunan yang terkena dampak dalam rangka agar WTP dapat terlibat dalam membangun

kembali aset mereka, serta digunakan untuk pengestimasian anggaran. Analisis ini dilakukan dengan

mempertimbangkan Standar Harga Pemerintah dan harga pasar bahan, jenis dan fungsi/penggunaan

dimensi bangunan dan aset lainnya. Harga ini tanpa memperhitungkan nilai penyusutan. Hasil ini

akan diusulkan ke Dinas Perumahan sebagai masukan yang selanjutnya akan diberikan kepada PPT

untuk negosiasi dengan WTP. Hasil analisis menunjukan kisaran harga pasar bangunan dari Rp

2.000.000 - 3.000.000/m2 untuk bangunan permanen dan Rp 1.000.000 - 1.500.000/m2 untuk

bangunan semipermanen, dan Rp 175.000-500.000/m2 untuk bangunan gubuk. Hal ini juga disajikan

harga standar dari pemerintah dan dari harga pasar sebagai pembanding.


22

Tabel 3.1.

Harga Patokan Pemerintah berdasarkan Konstruksi Bangunan

No. Konstruksi Fungsi

Bangunan Harga x Rp.1.000/m2) KETERANGAN

1. Toko Permanen 425.000,0

2. Toko Semi Permanen 310.000,0

3. Warung Gunuk 145.000,0

4. Rumah Permanen 550.000,0

5. Rumah Semi Permanen 400.000,0

6. Rumah Gunuk 175.000

Sumber : Pemerintah masing-masing Kabupater 2010 (diolah).

57. Penentuan harga pasar untuk bangunan yang dibebaskan memperhatikan bentuk dan umur

konstruksi, lokasi dan fungsi bangunan, serta prospektif pengembangan kawasan bersangkutan. Hasil

penelitian didapat bahwa bangunan berfungsi warung ataupun toko per m2mya di ibukota

kecamatan/Nagari lebih mahal dibanding bangunan yang sama jauh dari pusat pemerintahan (rural).

Selanjutnya bangunan rumah tinggal, lebih murah dibandingkan bangunan toko atau warung. Hal ini

berlaku untuk semua bentuk kontruksi berturut-turut permanen, semipermanen dan terakhir gubuk.

Tabel 3.2.

Harga Pasar Bangunan berdasarkan Fungsi dan Konstruksi


Bangunan Harga x Rp.1.000/m2) KETERANGAN

1. Toko Permanen 3.000.000,0

2. Toko Semi Permanen 1.500.000,0

3. Warung Gunuk 250.000,0

4. Rumah Permanen 2.500.000,0

5. Rumah Semi Permanen 1.250.000,0

6. Rumah Gunuk 200.000

Sumber : Hasil Studi di masing-masing Kabupater 2010 (diolah).

58. Harga Bangunan Lainnya. Pagar dan teras masyarakat yang dijumpai dalam RUMIJA dikelola

atau diganti dengan penggeserannya ke luar rumija atau dilakukan dengan penggantirugian. Hasil

kuisioner dan wawancara dengan pemilik pagar dan teras, menyatakan sebagian penduduk

menginginkan dikembalikan kebentuk semula oleh pihak pemrakarsa, sedangkan sebagian lainnya

menginginkan pihak pemrakarsa membayar gantirugi dengan patokan harga sesuai kesepakatan ketika

dilakukan Studi LARAP. Dikarenakan pemerintah tidak memiliki standar harga untuk pembagunan

kembali aset lainnya ini, maka dilakukan analisis harga untuk aset terkena. Biaya penggantirugian

yang disampaikan berikut ini merupakan harga hasil Studi LARAP dengan memperhatikan dimensi

dan jenis pagar dan teras penduduk yang terkena pekerjaan pelebaran berdasarkan harga pasar

material bangunan saat ini tanpa menghitung nilai depresiasi. Harga ini akan digunakan sebagai

referensi ganti rugi.


23

Tabel 3.3.

Harga Pasar Bangunan lainnya sesuai dimensi dan Jenis Konstruksi


Bangunan

Harga Menurut

Hasil Studi LARAP Keterangan

A. Teras

2. Permanen Lantai Semen 250.000,0

4. Semi Permanen Lantai Semen 200.000,0

5. Rangka Kayu lantai Semen 150.000,0

6. Rangka Kayu lantai Tanah 100.000,0

B. Pagar

Pagar Besi Rangka Batu 100.000,0

Pagar Batu 150.000,0

C. Pondasi Batas Tanah (Pilin)

Biaya Pemindahan Pondasi Batas 50.000,0

Sumber : Hasil Studi 2010 (diolah).

59. Harga Tanaman Ekonomis. Kompensasi untuk tanaman yang terkena dampak berdasarkan

umur dan besarnya tanaman yang terkena dampak serta harga panen saat ini. Analisis besaran

kompensasi tanaman yang terkena dampak dilakukan untuk masukan bagi lembaga yang bertanggung

jawab (Dinas Pertanian / Perkebunan) serta untuk PPT dalam memperkirakan anggaran. Dalam

analisis ini digunakan Harga Standar Pemerintah dan harga pasar berdasarkan hasil survei. Hasil

analisis pada Tabel 3.6 berkisar dari Rp 2.500.000 - 1.500.000/pohon untuk tanaman sawit yang tidak

terlalu tua (sangat produktif) dan RP 1.500.000 - 1.000.000/pohon untuk kelapa sawit yang telah

berusia lebih dari 20 tahun atau masih berbuah pasir.

Tabel 3.4.

Harga Patokan Pemerintah untuk Tanaman Ekonomi

No. Jenis Tanaman Patokan Harga (Rp./batang)

Besar Sedang Kecil

1. Sawit 250.000,0 200.000,0 100.000,0

2. Kelapa 75.000,0 60.000,0 40.000,0

3. Coklat 200.000,0 175.000,0 100.000,0

4. Pinang 75.000,0 60.000,0 40.000,0

5. Buah-buahan lainnya 100.000,0 75.000,0 50.000,0



24

Tabel 3.5.

Harga Pasar (perkiraan) untuk Tanaman Ekonomi


Besar Sedang Kecil

1. Sawit 500.000,0 750.000,0 250.000,0

2. Kelapa 175.000,0 250.000,0 100.000,-

3. Coklat 350.000,0 600,000,0 150.000,0

4. Pinang 125.000,0 160.000,0 60.000,0

5. Buah-buahan lainnya 125.000,0 250.000,0 75,000,0


Tabel 3.6.

Hasil Studi LARAP untuk Tanaman Ekonomi


Besar Sedang Kecil

1. Sawit 600.000,0 1.000.000,0 350.000,0

2. Kelapa 200.000,0 300.000,0 150.000,-

3. Coklat 450.000,0 600,000,0 200.000,0

4. Pinang 150.000,0 200.000,0 100.000,0

5. Buah-buahan lainnya 150.000,0 250.000,0 100,000,0

Sumber : Hasil Studi di masing-masing Kabupater 2010 (diolah).

60. Seluruh bangunan dan asset terkena akan dibongkar setelah pembayaran ganti rugi selesai

diberikan atau bangunan pengganti selesai dibangunkan kembali. Penelitian terhadap keberadaan

pasar dan upaya penaganan masalah pelebaran jalan dan kondisi pasar yang selalu tumpah saat hari

pasar, dilakukan melalui diskusi dan wawancara terstruktur, serta dilanjutkan dengan group diskusi

terfokus (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menyadari bahwa setiap hari pasar

selalu terjadi kemacetan dan mengharapkan adanya di penataan kawasan pasar. Untuk itu, masyarakat

pelaksana proyek pelebaran jalan, yakni P2JJ Provinsi Sumatera Barat, dapat sekaligus melakukan

penataan dengan penyediaan pelataran parkir dan pelataran lapak pedagang K5.

61. Keberadaan lapak pedagang K5 dan pemarkiran kendaraan, baik kendaraan pedagang,

angkutan pedesaan, maupun kendaraan roda dua pribadi dan ojek, pada setiap hari pasar yakni hari

Jumat, telah menimbulkan kemacetan di ruas jalan ini. Walau masyarakat menyadari terjadi

kemacetan, namun sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian masalahnya seperti penataan

pedagang K5 ataupun pemarkiran kendaraan.

62. Rencana Aksi yang diajukan untuk masalah ini adalah penyediaan pelataran parkir serta

pelataran pedagang K5. Luas yang areal yang dibutuhkan untuk itu sebesar 1.500 m2 Pasar

Tampuruang dan 1.000 m2 untuk Kinali hanya dengan perkerasan lantai dengan konstruksi aspalt.

Upaya ini tentunya membutuhkan penyediaan lahan disamping perkerasan itu sendiri di area Pasar

Bawan sekitar 20-30m dari batas RUMIJA. Pengaturan tempat jualan akan diserahkan kepada

pengelola pasar yakni Pemerintah Nagari, dimana orang yang terkena proyek ini diprioritaskan untuk

mendapatkan tempat ini.


25

63. Estimasi Anggaran Kompensasi. Estimasi nilai aset masyarakat untuk dikompensasi untuk

dibayarkan kompensasinya oleh pemerintah pada Ruas 047.2 Padangsawah – Simpangempat dan

Pembangunan Jembatan Aia Gadang sebesar Rp. 1.790.200.000,- sebagaimana Tabel 3.7. Penyediaan

ini dibutuhkan untuk pembayaran kompensasi lahan, bangunan rumah, warung bengkel dan sarana

ekonomi lainnya, bangunan lain masyarakat seperti pagar, teras rumah, ataupun batas tanah

masyarakat, serta tanaman ekonomis yang semuanya berada dalam RUMIJA. Dana ini juga

alokasikan untuk perbaikan beberapa bagian dari sarana pasar di Kinali dan Tampuruang sehingga

keberadaannya tidak mengurangi kinerja jalan yang sudah ditingkatkan.Biaya ini juga telah

dialokasikan untuk Panitia Pembebasan Lahan, baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi,

termasuk Biaya Evaluasi dan Monitoring yang disediakan oleh Departemen PU melalui APBN.

Pembiayaan masing-masing kabupaten sebagaimana diuraikan berikut. (penghitungan lihat lampiran

5a)

Tabel 3.7.Rekapitulasi Biaya Larap Peningkatan Ruas Jalan Nasional Padangsawah - Simpangempat Link 047.2

A. KABUPATEN PASAMAN

1. Gantirugi Bangunan 66.400.000,00 2. Gantirugi Bangunan Teras dan Lainnya 4.000.000,00 3. Gantirugi Tanaman Ekonomis 1.000.000,00 4. Biaya Panitia Pembebasan Lahan dan Gantirugi 15.000.000,00

Sub-Total 86.400.000,00 APBD I & IIB. KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. Gantirugi Lahan 225.000.000,00 2. Gantirugi Bangunan 578.800.000,00 3. Gantirugi Bangunan Pagar dan Lainnya 7.800.000,00 4. Gantirugi Tanaman Ekonomis 25.200.000,00 5. Biaya Penanganan Pasar *) 707.000.000,00 6. Biaya Panitia Pembebasan Lahan dan Gantirugi 60.000.000,00

Sub-Total 1.603.800.000,00 APBD I & IIC. BIAYA EVALUASI DAN MONITORING

1. Monev oleh Dirjen Bina Marga 100.000.000,00 APBNT O T A L 1.790.200.000,00

No. URAIAN RAB KETERANGAN

Kabupaten Pasaman

64. Besar estimasi nilai aset masyarakat untuk dikompensasi di Kabupaten Pasaman berdasarkan

hasil analisis studi LARAP tanpa menghitung nilai depresiasi setelah mempertimbangkan hasil

wawancara, FGD dan Kuisioner sebersar Rp. 86.400.000,- (Tabel 3.8), sedangkan besar biaya untuk

masing-masing jenis aset sebagaimana diuraikan berikut, (penghitungan lihat lampiran 5b)


26

Tabel 3.8Rekapitulasi Biaya Gantirugi pelebaran Padangsawah - Simpangempat di Kabupaten Pasaman

1. Gantirugi Bangunan 66.400.000,00 2. Gantirugi Bangunan Teras dan Lainnya 4.000.000,00 3. Gantirugi Tanaman Ekonomis 1.000.000,00 4. Biaya Panitia Pembebasan Lahan dan Gantirugi 15.000.000,00

86.400.000,00

No. URAIAN RAB

65. Gantirugi Bangunan. Besar gantirugi 3 unit bangunan warung gubuk dan permanen penduduk

yang berada dalam rumija berdasarkan hasil analisis studi LARAP dihitung berdasarkan harga pasar

material bangunan tanpa menghitung nilai depresiasi setelah mempertimbangkan hasil wawancara,

FGD dan Kuisioner. Hasil penghitungan sebersar Rp. 66.400000,00 sebagaimana dilihat pada Tabel

3.9, sementara perhitungan harga menurut ketetapan pemerintah dan NJOP atau pun harga pasar

masing-masing bangunan disampaikan pada lampiran

Tabel 3.9

Perhitungan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk di Kabupaten Pasaman

Harga/m2

(Rp)

1 Nagari Ladang Panjang Permanen 1 16 2.500.000,0 40.000.000,0 Semipermanen 1 12 1.500.000,0 18.000.000,0 Gubuk 1 21 400.000,0 8.400.000,0

Total 66.400.000,0

Hasil Analisis Larap

Jumlah (Rp)

Luas

Bangunan

(m2)*)

No. WILAYAH ADMINISTRASI Konstruksi

Jumlah

Bangunan

(Unit)*)

66. Gantirugi Bangunan Lainnya. Gantirugi bangunan masyarakat lainnya berupa teras di dalam

rumija, dalam penelitian ini di hitung tersendiri di luar bagunan induknya. Nilai gantirugi adalah

sebesar Rp 4.000.000,00, sebagaimana Tabel 3.10, dihitung berdasarkan justifikasi tim LARAP.

Tabel 3.10

Perhitungan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk Lainya di Kabupaten Pasaman

Harga/m2

(Rp)

1. Ladangpanjang Teras 1 8 500.000,0 4.000.000,0 Total 4.000.000,0

Luas

Banguna

n (m2)*)


Jumlah (Rp) No. WILAYAH ADMINISTRASI Konstruksi

Jumlah

Bangunan

(Unit)*)

67. Gantirugi Tanaman Ekonomis. Tanaman ekonomis dalam rumija di Kabupaten Pasaman hanya

di jumpai satu batang, berdasarkan hasil analisis studi LARAP, dengan mempertimbangkan hasil

wawancara, FGD dan Kuisioner, adalah nilainya Rp. 1.000.000,00. Sementara harga ketetapan

pemerintah dan harga pasaran terhadap tanaman ekonomis masyarakat yang ditanam dalam RUMIJA,

rekapitulasi perhitungannya disampaikan dalam Lampiran.


27

Kabupaten Pasaman Barat

68. Hasil perhitungan nilai aset masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat termasuk Biaya

penanganan 2 Pasar Nagari yang harus disediakan pemerintah untuk pelebaran Ruas 047.2

Padangsawah – Simpangempat dan pembangunan Jembatan Aia Gadang sebesar Rp. 1.603.800.000,-

sebagaimana Tabel 3.11. Penyediaan ini dibutuhkan untuk pembayaran ganti rugi lahan, bangunan

rumah, warung dan bengkel, serta bangunan lain masyarakat seperti pagar, teras rumah, ataupun batas

tanah masyarakat, serta tanaman ekonomis yang semuanya berada dalam RUMIJA. Dana ini juga

dialokasikan untuk perbaikan beberapa bagian dari sarana pasar di Kinali dan Tampuruang sehingga

keberadaannya tidak mengurangi kinerja jalan yang sudah ditingkatkan serta biaya untuk Panitia

Pembebasan Lahan, baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi. (penghitungan lihat lampiran

5c)

Tabel 3.11Rekapitulasi Biaya Larap Peningkatan Ruas Jalan NasionalManggopoh - Padangsawah - Simpangempat

1. Gantirugi Lahan 225.000.000,00 2. Gantirugi Bangunan 578.800.000,00 3. Gantirugi Bangunan Pagar dan Lainnya 7.800.000,00 4. Gantirugi Tanaman Ekonomis 25.200.000,00 5. Biaya Penanganan Pasar *) 707.000.000,00 6. Biaya Panitia Pembebasan Lahan dan Gantirugi 60.000.000,00

1.603.800.000,00

No. URAIAN RAB

69. Gantirugi lahan milik masyarakat di Aia Gadang berdasarkan hasil analisis studi LARAP,

dengan mempertimbangkan hasil wawancara, FGD dan Kuisioner, sebangaimana terlihat Pada Tabel

3.12 bagian A, adalah sebersar Rp. 225.000.000,00. Perhitungan harga bangunan dapat dilihat pada

Lampiran

70. Gantirugi Bangunan. Besar gantirugi 25 unit bangunan gubuk dan 10 unit bangunan semi

permanen serta 4 unit bangunan permanen penduduk yang berada dalam rumija berdasarkan hasil

analisis studi LARAP yang dihitung berdasarkan harga pasar material bangunan tanpa menghitung

nilai depresiasi setelah mempertimbangkan hasil wawancara, FGD dan Kuisioner. Hasil penghitungan

sebersar Rp. 578.800000,00 sebagaimana dilihat pada Tabel 3.12 bagian B, sementara perhitungan

harga menurut ketetapan pemerintah dan NJOP atau pun harga pasar masing-masing bangunan

disampaikan pada lampiran


28

Tabel 3.12

Perhitungan Biaya Gantirugi Lahan Bangunan Penduduk menurut wilayah Administrasi

H Harga/m2

( (Rp)

A. LAHAN

1 Nagari Aia Gadang Permanen 2 90 2.500.000,0 225.000.000,0 Total Sub Total 225.000.000,0

2. BANGUNAN

1 Nagari Kinali Permanen 2 33 2.500.000,0 82.500.000,0 Semipermanen 10 121 1.500.000,0 181.500.000,0 Gubuk 22 376 200.000,0 75.200.000,0

2 Nagari Koto Baru Permanen 2.500.000,0 - Semipermanen 1.500.000,0 - Gubuk 3 73 200.000,0 14.600.000,0

3 Nagari Aia Gadang Permanen 2 90 2.500.000,0 225.000.000,0 Total Sub Total 578.800.000,0

T O T A L 803.800.000,0


Jumlah (Rp)

Luas

Bangunan

(m2)*)

No. WILAYAH ADMINISTRASI Konstruksi

Jumlah

Bangunan

(Unit)*)

71. Gantirugi Bangunan Lainnya. Gantirugi bangunan masyarakat lainnya seperti pagar dan

gorong-gorong di dalam rumija, dalam penelitian ini di hitung tersendiri di luar bagunan induknya.

Nilai gantirugi adalah sebesar Rp 7.800.000,0 sebagaimana Tabel 3.13, dihitung berdasarkan

justifikasi tim LARAP.

Tabel 3.13

Perhitungan Biaya Gantirugi Bangunan Lainya Penduduk

Harga/m2

(Rp)

1. Nagari Kinali Pagar 1 20 150.000,0 3.000.000,0 Gorong2 2 18 90.000,0 1.800.000,0

2 Nagari Koto Baru Pagar 3 35 150.000,0 3.000.000,0 Total 7.800.000,0


Jumlah (Rp) No. WILAYAH ADMINISTRASI Konstruksi

Jumlah

Bangunan

(Unit)*)

Dikmensi

(m2 atau

m')

72. Gantirugi Tanaman Ekonomis. Bersarnya gantirugi tanaman ekonomis berdasarkan hasil

analisis studi LARAP, dengan mempertimbangkan hasil wawancara, FGD dan Kuisioner, adalah

sebersar Rp. 25.200.000,00.

Tabel 3.14

Perhitungan Biaya Gantirugi Tanaman Ekonomis Penduduk menurut wilayah Administrasi

Harga/phn

(Rp)

1. Nagari Kinali Sawit 17 1.000.000,0 17.000.000,0 Kakao 12 600.000,0 7.200.000,0 Pinang 5 200.000,0 1.000.000,0

Total 25.200.000,0

No. WILAYAH ADMINISTRASI JenisJumlah

Pohon*)


Jumlah (Rp)

73. Terjadi perbedaan penetapan harga satuan menuruty perhitungan pemerintah, harga pasar dan

analisis LARAP, desebabkan penetapan pemerintah dibuat pada tahun sebelumnya, dimana pada saat


29

itu harga panen tanaman sedang dalam keadaan tertekan. Sementara saat ini harga panen sedang

dalam keadaan baik dan cenderung naik. Justifikasi ini untuk selanjutnya diharapkan mendapat

pengesehan dari pemerintah kabupaten masing-masing pada saat gantirugi akan dibayarkan nantinya.

74. Perhitungan Biaya Penanganan Pasar. Besarnya biaya penangan 2 unit pasar di sepanjang ruas

jalan ini, sebagai mana terlihat pada Tabel 3.15. Perbedaan biaya penanganan disesuaikan dengan

kondisi pasar bersangkutan. Pasar Kinali membutuhkan pemagaran sedangkan Pasar Tampuruang

tidak membutuhkannya. Selanjutnya, luas lahan yang disedikan juga berbeda, dimana di Pasar

Tampuruang membutuhkan 1.500 m2 sedangkan di Kinali hanya 1.000 m2.

Tabel 3.15Biaya Penanganan Kawasan Pasar Nagari di Kabupaten Pasaman Barat

1 Pasar Kinali Kabupaten Pasaman Barata. Pengadaan Lahan 1.000 m' @ Rp. 50.000 50.000.000,00 b. Perkerasan 1.000 m' @ Rp. 300.000,- 300.000.000,00 c. Pemagaran sempadan jalan 35 m' 7.000.000,00

Sub Jumlah 357.000.000,00

2 Pasar Tampuruang Kabupaten Pasaman Barata. Pengadaan Lahan 1.500 m' @ Rp. 50.000 75.000.000,00 b. Perkerasan 1.500 m' @ Rp. 300.000,- 350.000.000,00

Sub Jumlah Sub Jumlah 350.000.000,00

Jumlah 707.000.000,00

KeteranganLokasiNo. RAB *)


30

IV. RENCANA AKSI

PEMBEBASAN LAHAN

75. Landasan Hukum Pembebasan Lahan. Walaupun kegiatan peningkatan kualitas jalan tidak

memerlukan pembebasan lahan karena dilaksanakan di dalam RUMIJA, namun masih memerlukan

pembebasan dari bangunan dan tanaman ekonomi masyarakat yang berada di dalamnya. Peraturan

perundang-undangan yang menjadi landasan hukum proses pembebasan lahan dalam pembangunan

untuk kepentingan umum adalah :

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2043.);

b. Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah

Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);

c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan

Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);

d. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan.

e. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3501);

f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

g. Undang Undang No. 38 Tahun 2004, tentang Jalan

h. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

i. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 36

Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum

j. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah


31

dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

k. Surat Gubernur No. 600/335/P.II/Bang-2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Surat

Pernyataan Lahan Bebas.

l. Surat Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan

Sumatera Barat tanggal 11 Oktober 2010 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

m. Petunjuk operasional Bank Dunia (OP) No.4.12, mengenai Pemukiman Kembali

Diluar Kehendak Penduduk (Involuntary Resettlement).

76. Kebijakan Pembentukan Panitia Pembebasan Lahan. Jalan Padangsawah – Simpangempat

merupakan bagian dari Jalan Trans Sumatra Jalur Barat yang secara administratif melewati dua daerah

administrasi kabupaten yakni Pasaman dan Pasaman Barat. Oleh karena itu, pembebasan ruas jalan

dari pemukiman dan tanaman ekonomis penduduk, sesuai Perpres Pasal 6 ayat (3), dibantu oleh

panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur. Panitia pembebasan tingkat provinsi,

bersama dengan Pemrakarsa, selanjutnya melakukan koordinasi dengan panitia pembebasan tanah

kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

PROSEDUR DAN PROSES PEMBEBASAN

77. Tahap Awal. Sesuai ketentuan yang berlaku, maka setiap proyek atau pun subproyek yang

memerlukan pembebasan lahan terlebih dahulu harus melakukan proses penyiapan yang mengacu

pada Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005, Perpress No. 65/2006 dan Aturan Kepala BPN No.3/2007

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Untuk itu,

sesuai dengan Petunjuk Operasional Bank Dunia (OP) No.4.12, maka peningkatan Jalan Nasional

Ruas Padangsawah – Simpangempat dilakukan Studi LARAP.

78. Studi melakukan inventori aset berupa bangunan dan tanaman bernilai ekonomi penduduk

yang terdapat di dalam RUMIJA yang akan terkena proyek, serta melakukan survai sosial ekonomi

serta sosialisasi, konsultasi dan dikusi dengan masyarakat. Studi ini akan mendapatkan informasi yang

akurat tentang banyaknya bangunan dan tanaman ekonomi masyarakat serta sarana dan prasarana

umum yang terdapat di dalam RUMIJA yang nantinya perlu dibebaskan serta besar dan cara

penggantirugiannya. Tabulasi Rencana Aksi untuk masing-masing kabupaten sebagaimana

disampaikan pada bahagian akhir laporan ini

79. Tahap Persiapan Administrasi. Sesuai hasil Studi LARAP, maka Proyek Peningkatan Jalan

dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tataruang dan

Pemukiman Propinsi Sumatera Barat menyampaikan surat Gubernur Sumatra Barat guna


32

pembentukan Panitia Pembebasan Lahan Tingkat Provinsi dengan susunan kepanitiaan terdiri dari

sembilan unsur yang dianggap sudah mewakili semua pihak terkait di pemerintahan dan selanjutnya

disebut Panitia Sembilan Provinsi.

80. Selanjutnya dimintakan juga kepada Gubernur Sumatra Barat untuk menyurati Bupati

Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat yang menginformasikan bahwa akan dilakukan pembebasan

lahan dari bangunan dan tanaman ekonomi masyarakat di dalam RUMIJA sepanjang ruas jalan

Padangsawah – Simpangempat karena akan dilakukan pelebaran jalan. Sehingga masing-masing

Bupati juga membentuk Panitia Sembilan Kabupaten yang nantinya akan bertugas mendapingi Panitia

Sembilan Provinsi dalam menangani proses penggantirugiaan.

81. Disamping itu, sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kegiatan LARAP ini, telah

dilakukan work shop pada tanggal 16 Desember 2010 oleh Direktorat Jenderal Bina Marga melalui

Direktorat Bina Teknik dengan melibatkan steakholder seperti Camat dari masing-masing kecamatan

di walayah administrasi Kabupaten, Pemerintah Kabupaten yang berasal dari unsur Bappeda,

Pekerjaan Umum dan BPN, serta Pemerintah Provinsi yang juga berasal dari unsur Bappeda,

Pekerjaan Umum dan BPN dan Pihak Konsultan mengenai kerangka kebijakan pengadaan tanah dan

pemukiman kembali proyek WINRIP. (notulensi lihat lampiran 7b)

82. Tahap Sosialisasi Kemasyarakat

1) Panitia Sembilan Provinsi yang sudah diserahkan tugas untuk menangani proses

gantirugi lahan mulai bekerja dengan mengundang Panitia Sembilan Kabupaten untuk

berkoordinasi dan penyampaian informasi materi yang telah disampaikan dalam

LARAP. Materi menyangkut

Penyampaian hasil Studi LARAP

Melakukan koordinasi, pembagian tugas dan kewenangan

Menyusun skedul kegiatan pembebasan lahan

Membuat dan meyiapkan konsep Surat Keputusan Bapati tentang Penetapan

Harga Gantirugi Bangunan - termasuk pagar dan teras serta bangunan

lainnya – dan Tanaman bernilai Ekonomi Masyarakat yang terkena

Pekerjaan Pelebaran Jalan Padangsawah – Simpangempat.

2) Panitia Sembilan Kabupaten melakukan sosialisasi di wilayah kerja masing-masing

kepada masyarakat tentang proses pembebasan dan pembayaran gantirugi bangunan dan

tanaman yang terkena proyek dengan bantuan Kecamatan, Nagari dan unsur pemuka

masyarakat masing-masing Kecamatan atau Nagari. Acara ini di hadiri oleh Panitia

Sembilan Provinsi dan Pihak Proyek. Dalam pelaksanaan ini, Panitia dibantu oleh

Camat dan Walinagari.


33

Camat bertugas mengundang semua pihak yang berkepentingan seperti

Walinagai, Tokoh Masyarakat masing-masing Nagari, terutama Masyarakat

yang bangunan dan tanamannya akan terkena proyek pelebaran jalam.

Sosialisasi tentang fisik proyek akan disampaikan oleh pihak proyek.

Sosialisasi tentang penggantirugian, akan disampaikan oleh Panitia Sembilan

Kabupaten didampingi oleh Panitia Sembilan Provinsi.

Semua pertemuan sosialisasi dan konsultasi akan didokumentasikan

(lampiran 2)

83. Selain sosialisasi, Panitia sembilan Kabupaten memiliki tugas-tugas sebagai berikut;

1) Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas asset yang terkena.

2) Melakukan penghitungan/inventarisasi asset warga yang akan diberi kompensasi

3) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi asset kepada WTP

4) Memfasilitasi pembentukan Tim Pemantau Independen

5) Menerima hasil penilian harga atau tarif ditetapkan untuk bangunan atau tanaman atau

asset lain yang terkena dari instansi yang bertanggung jawab telah dibentuk untuk itu,

atau Dinas Pertanian/Perkebunan.

6) Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP mengenai bentuk

dan besaran kompensasi.

7) Menetapkan besarnya ganti rugi atas aset terkena

8) Melakukan pembayaran kompensasi kepada WTP

9) Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian di

musyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya di publikasikan.

10) Membuat laporan bulanan kemajuan pelaksanaan LARAP selama rentang masa

kerjanya.

11) Menyerahkan laporan pelaksanaan LARAP kepada Bupati, Tim Monitoring dan

Pelaporan, dan WINRIP

84. Pengukuran dan Pengitungan Gantirugi

1) Pengukuran dan penghitungan detail di lapangan atas bangunan dan tanaman ekonomi

yang terkena proyek, disaksikan oleh pemilik dan dilakukan oleh Panitia Sembilan

Kabupaten serta dihadiri oleh Pihak Proyek dan Panitia Sembilan Provinsi.

2) Menyampaikan hasil pengukuran dan penghitungan kepada masyarakat melalui Rapat

Sosialisasi Tahap II. Bagi sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas bangunan

dan tanaman mereka yang terkena proyek pelebaran jalan, dapat meminta panitia

mengukur ulang atas luas bangunan dan tanaman mereka untuk kepastian pembayaran

gantirugi nantinya. Prosedur Keluhan dan Keberatan Masyarakat disampaikan dalam

Lampiran.


34

3) Setelah proses pengukuran tanah dan jumlah tanah, bangunan dan tanaman selesai

didata secara akurat, maka Tim Penilai Independen akan menghitung nilai lahan yang

terkena dampak dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab akan menetapkan harga

untuk bangunan dan tanaman yang terkena dampak;

4) Masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas asetnya yang terkena

proyek dalam tahapan proses konsultasi yang disediakan untuk itu.

85. Tahap Pembayaran Gantirugi. Panitia Sembilan Provinsi dan Kabupaten beserta Pihak Proyek

mengadakan rapat intern mengenai prosedur pembayaran gantirugi atas bangunan dan tanaman yang

terkena proyek. Pembayaran akan dilakukan kepada masyarakat yang sudah bersedia, serta kepada

mereka diminta untuk mempersiapkan beberapa dokumen yang harus diperlihatkan dan dilampirkan

saat pembayaran gantirugi. Setiap masyarakat yang menerima gantirugi akan difoto dengan latardepan

nilai gantirugi yang diterima sesuai dengan jenis aset yang dibebaskan. Untuk itu Panitia juga sudah

mempersiapkan seluruh dokumen dan dokumentasinya, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan

dengan baik.

1) Gantirugi Lahan, Bangunan dan Banguanan Lainnya

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.

Foto Copy Sertifikat Tanah atau surat kepemilikan tanah lainnya untuk

bangunan yang sebagia lainnya berada di dalam RUMIJA. dan/atau

Untuk tanah ulayat harus ada surat dari Ninik Mamak, Walinagari, Camat

serta tidak bermasalah dengan hukum, dan/atau

Surat keterangan Walinagari atas kepemilikan bangunan yang seluruhnya

berada di dalam RUMIJA.

2) Tamaman Ekonomis

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.

Surat keterangan Walinagari atas kepemilikan tanaman ekonomi yang

ditanam mereka masing-masing di dalam RUMIJA.

PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN

86. WTP yang tidak puas atas pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan dapat mengajukan keluhan,

keberatan atau usulan kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten atau PTT sebagai penanggung

jawab program. Keluhan, keberatan dan usulan tersebut dapat disampaikan langsung atau melalui

surat menyurat ke alamat masing-masing Kantor Bupati atau kepada Kepala Satuan Kerja Non

Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatra Barat, Jl. Rasuna Said No. 85

A Padang, 25114 Telp. (0751) 70 51556 Fax. (0751) 70 51556.

87. Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap pelaksanaan LARAP

diproses melalui tahapan sebagai berikut :

1) Pemerintah Kabupaten dan WINRIP melalui Ketua Bappeda masing-masing kabupaten

dan Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat dan Tim


35

Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan penelitian sesuai keluhan, keberatan dan

usulan yang disampaikan WTP.

2) Hasil penelitian dan investigasi tersebut akan di informasikan kepada warga WTP

paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian di musyawarahkan dengan

WTP untuk diupayakan pemecahannya berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

3) Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan usulan akan

didokumentasikan dan dapat di akses secara terbuka oleh masyarakat. Untuk

memudahkan masyarakat umum, khususnya WTP dalam meng akses informasi, maka

hasilnya akan di sebar luaskan melalui ruang public yang tersedia, seperti papan

pengumuman di kantor proyek, Kantor Camat dan Kantor Nagari. (diagram penanganan

keluhan lihat lampiran 3)

88. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atau konsensus tentang jumlah kompensasi antara WTP

dan Pemerintah setelah lebih dari setahun, maka sub-proyek akan dikeluarkan dari Program WNRIP

atau akan dicari alternatif lain untuk melakukan penataan kembali (realignment).

MONITORING DAN PELAPORAN

89. Pembebasan tanah dilakukan setelah pelaksanaan LARAP evaluasi dan pemantauan oleh

bagian dari Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, serta oleh Ditjen Bina Marga.

90. Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat akan membuat tim monitoring dan

pelaporan pada awal Rencana Kerja dan Pembebasan Tanah proses. Tim ini akan terdiri dari anggota

perguruan tinggi lokal dan universitas, organisasi non-pemerintah, dan wakil-wakil dari Pap.

Pemantauan dan melaporkan kegiatan akan dilakukan dengan pandangan mengawasi pelaksanaan

program, khususnya pembebasan lahan, memastikan bahwa semua berikut rencana dan prosedur, dan

memenuhi sasaran yang diharapkan dan sasaran.

91. Tugas Tim Monitoring dan Pelaporan:

1) Melakukan pengawasan untuk pelaksanaan program sebagaimana yang tercantum

dalam Rencana Aksi, yang meliputi kegiatan sosialisasi, konsultasi publik, termasuk

membuat lampiran pada harga kompensasi yang akan dibuat oleh penilai independen

berikutnya. Pemantauan akan berlanjut sampai semua kegiatan RAP dan komitmen

telah dipenuhi.

2) Mengadakan rapat koordinasi bulanan dengan Panitia Pembebasan Lahan, Bappeda dan

Proyek, untuk mendiskusikan masalah dan kendala yang dihadapi Proyek dan cara

mengatasinya, khususnya yang berkaitan dengan keluhan dan keberatan dari

masyarakat.

3) Menyusun laporan kemajuan bulanan untuk WINRIP dengan menggunakan formulir

yang disediakan oleh proyek yang dikirimkan pada Bappeda dan P2JJ Propinsi

Sumatera Barat, serta Bank Dunia. Laporan tersebut harus berisi informasi tentang

kemajuan pelaksanaan LARAP, seperti data rinci sosialisasi, hasil tanah, jenis penilaian


36

dan jumlah kompensasi dan kemajuan pembayaran, setiap keluhan yang disampaikan

oleh WTP dan resolusi, kemajuan sosial-ekonomi yang terkena orang (khususnya orang-

orang yang dipindahkan) (lihat lampiran 4)

JADWAL PELAKSANAAN

92. Jadwal pelaksanaan proses pembayaran gantirugi dimulai dengan tahap persiapan, dilanjutkan

dengan penyuluhan dan sosialisasi kepada WTP, pengukuran aset serta negosiasi harga pada Tahun

Anggaran 2011. Anggaran untuk pelaksanaan LARAP sebagian besar berasal dari anggaran daerah

(APBD), dengan sebagian kecil ditanggung dengan anggaran nasional (APBN) sebagimana disajikan

pada rencana aksi berikut.


LAMPIRAN 1

Rekapitulasi Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat

No Uraian Jumlah

A Jumlah PAP 62 WTP

B Lahan Terkena 2 WTP

Lahan 2 (320 M2)

C Bangunan Terkena : 42 WTP

a. Sepenuhnya > 50 % Bangunan 35 WTP

b. Sebagian < 50 % 7 WTP

1. Bangunan Milik Pribadi 42 WTP

a. Bangunan permanen 5 (139 m2)

b. Bangunan Semi permanen 11 (133 m2)

c. Bangunan Sementara/ Gubuk 26 (470 m2)

D Bangunan Lainnya Terkena 7 WTP

a. Pagar permanen 4 (55 m')

b. Gorong-gorong 2 (18 m')

c. Teras Semi Permanen 1 (8 m2)

E Pohon/Tanaman Terkena 13 WTP

Sawit 18 Pohon

Coklat 12 Pohon

Pinang 5 Pohon


LAMPIRAN 1.a

Daftar WTP yang Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat

Kecamatan III Nagari Kabupaten Pasaman

Bangunan

No. Lokasi Posisi Nama Rsp. Asset Jumlah

1 134+650 Kanan Zulkarnaini Bangunan Warung 12 M2

2 134+660 Kanan Hermansar Bangunan Rumah 16 M2

3 134+850 Kanan Rasnadi Bangunan Bengkel 21 M2

Bangunan Lainnya


1 135+150 Kiri Wenardi Bangunan Lainnya Teras warung 8 M2

Tanaman


1 134+950 Kanan TN Tanaman Sawit 1 Btg


LAMPIRAN 1.b

Tabel Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat

Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

Bangunan


1 134+740 Kanan Romi Bangunan Warung 22 M2

2

137+250 Kanan Asnita Bangunan Warung 16 M2

3 141+150 Kanan Yusmanidar Bangunan Warung 18 M2

4 142+550 Kanan Eva Bangunan Warung 24 M2

5 143+850 Kanan Jusmaili Bangunan Warung 8 M2

6 143+950 Kanan Rita Bangunan Warung 6 M2

7 145+350 Kanan Asnita Bangunan Bengkel 24 M2

8 146+250 Kanan Nasution Bangunan Bengkel 12 M2

9 146+260 Kanan Sanidar Bangunan Warung 18 M2

10 146+350 Kanan Basri DT.Bandaro Basa Bangunan Warung 12 M2

11 146+750 Kanan Lita Bangunan Toko 10 M2

12 149+150 Kanan Evi Bangunan Warung 18 M2

13 150+050 Kanan Ena Bangunan Warung 12 M2

14 154+050 Kiri Wenardi Bangunan Warung 4 M2

15 154+150 Kiri War Bangunan Warung 4 M2

16 155+450 Kiri Fredi.S Bangunan Toko 8 M2

17 156+150 Kanan Mulyati Bangunan Warung 12 M2

18 156+650 Kiri Elly Bangunan Rumah 8 M2

19 157+250 Kanan Ida Bangunan Warung 24 M2

20 157+350 Kanan Nimar Bangunan Garase 6 M2

21 158+150 Kanan Rusidi Bangunan Warung 21 M2

22 158+250 Kanan Sari Bangunan Rumah 32 M2

23 158+550 Kiri Tika Bangunan Warung 8 M2

24 158+850 Kanan Elin Bangunan Warung 24 M2

25 158+950 Kanan YEL Bangunan Warung 18 M2

26 159+450 Kanan Erni Bangunan Warung 18 M2

27 160+350 Kanan Suar Bangunan Bengkel 12 M2

28 160+350 Kiri Fredi.S Bangunan Bengkel 8 M2

29 160+360 Kanan Asnimar Bangunan Garase 21 M2

30 161+150 Kanan Sumiati Bangunan Warung 21 M2

31 161+550 Kanan Ernita Bangunan Warung 12 M2

32 161+950 Kanan Asni Bangunan Warung 21 M2

33 162+050 Kanan Marliani Bangunan Warung 24 M2

34 165+050 Kanan Asnimar Bangunan Warung 27 M2

Bangunan Lainnya


1 139+150 Kiri TN (pagar smk kinali) Bangunan Lainnya Pagar 20 M

2 152+850 Kanan HJ. Endang Bangunan Lainnya Gorong-gorong 9 M

3 152+950 Kanan Asgul Bangunan Lainnya Gorong-gorong 9 M

Tanaman bernilai Ekonomi


1 136+750 Kanan Baina Tanaman Sawit 4 Btg

2 136+950 Kanan Warna Yusnita Tanaman Sawit 1 Btg

3 137+550 Kiri TN Tanaman Sawit 2 Btg

4 140+850 Kanan Sartini Tanaman Coklat 6 Btg

5 143+950 Kiri Aji Piri Tanaman Pinang 5 Btg

6 152+150 Kanan Nazzarudin Tanaman Sawit 2 Btg

7 152+150 Kanan Yet Tanaman Sawit 2 Btg

8 152+150 Kanan Rena Tanaman Sawit 1 Btg

9 156+550 Kanan Iren Tanaman Coklat 6 Btg

10 160+550 Kanan Juliar Tanaman Sawit 2 Btg

11 160+550 Kiri ISA Tanaman Sawit 1 Btg

12 162+100 Kanan Imel Tanaman Sawit 2 Btg


LAMPIRAN 1.c


Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Bangunan


1 165+050 Kanan As Bangunan Warung 27 M2

2 167+450 Kiri Darwin Bangunan Warung 10 M2

3 170+250 Kanan Ida Bangunan Bengkel 36 M2

Bangunan

Lainnya


1 163+850 Kiri Kelompok mutiara tani

Bangunan Lainnya Pagar besi

beton 4 M

2 170+750 Kanan Sari Jaminan Bangunan Lainnya Pagar beton 11 M

3 173+250 Kiri Jumiati

Bangunan Lainnya Pagar besi

beton 20 M


LAMPIRAN 1.d


Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Bangunan


1 284+150 Kiri Buyun Bangunan Rumah 60 M2

2 284+360 Kiri Amir Bangunan Rumah 40 M2


LAMPIRAN 1.e Pedagang K5 Di Pasar Kinali Terkena Yang Pembebasan Proyek Pindah ke lokasi lain yang ditawarkan pemerintah No. Posisi Nama Rsp. Dagangan

1 Berada dalam rumija Amri Jualan Beras 2 Berada dalam rumija Gadur Jualan Kacang Tanah 4 Berada dalam rumija Karani Jualan Kacabng Hijau 3 Berada dalam rolen jalan Hendri Jualan Beras 5 Berada dalam rolen jalan Kodiran Jualan Ayam

Pindah ke lokasi lain yang dicari sendiri dekat dari tempat semula No. Posisi Nama Rsp. Dagangan

1 Berada dalam rumija Santi Dewi Jualan Buah 2 Berada dalam rolen jalan Masril Jualan Makanan Sate

Tabel Pedagang K5 Di Pasar Tampuruang Terkena Yang Pembebasan Proyek Pindah ke lokasi lain yang ditawarkan pemerintah No. Posisi Nama Rsp. Dagangan

1 Berada dalam rumija Upik Jualan Beras 2 Berada dalam rumija Susanti Jualan Buah Pisang 3 Berada dalam rumija Suparno Jualan Beras 4 Berada dalam rumija Muskarno Jualan Makanan Sate 5 Berada dalam rumija Masita Jualan Makanan Goreng2an 6 Berada dalam rumija Mardiana Jualan Buah2an 7 Berada dalam rumija Defriwati Jualan Makanan Martabak 8 Berada dalam rolen jalan H. Tiar Jualan Beras

Pindah ke lokasi lain yang dicari sendiri dekat dari tempat semula No. Posisi Nama Rsp. Dagangan

1 Berada dalam rumija Erni Jualan Makanan Goreng2an 2 Berada dalam rumija Yan Jualan Makanan Sate 3 Berada dalam rolen jalan Yan Hayana Jualan Minuman air buah


Lampiran 2 Format Risalah Konsultasi dan Sosialisasi

No Uraian Penjelasan

A. Tempat Rapat

B Materi Rapat

C Pihak Pemrakarsa

D Masyarakat yang Hadir:

• Tokoh Masyarakat yang Hadir

• Warga

• Jumlah Peserta hadir

E Isu yang di bahas (dapat berupa

pertanyaan atau apapun)

F Tindak Lanjut yang disepakati


Lampiran 3 Bagan alir Tatacara Penanganan Keluhan Masyarakat

Mekanisme penanganan keluhan masyarakat dalam

pelaksanaan ganti rugi LARAP

Proses

Kurang dari 12 hari

kerja

WTP

M

O

N

I

T

O

R

I

N

G

PMU

WINRIP

- Bappeda

- Kepala Satker P2JJ

- PPT

- Tim Monitoring

Investigasi yang dilakukan oleh

Bappeda & Satker

Konsultasi

dengan WTP

Usulan Masyarakat

Kesepakatan dengan WTP

Implementatsi


Lampiran 4

FORMULIR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP

Kabupaten :.......................................

Sub-project : ........................................

: .........................................

Periode Pelaporan : …………….

Tanggal Target Kemajuan/ status di lapangan Masalah & rencana tindak lanjut

1. Pembayaran kompensasi Lampirkan: kopi tanda terima

- Lahan

- Bangunan

- Jumlah Rumah

- Jumlah Warung

- Bangunan Lainnya

- Jumlah Teras

- Jumlah Pagar

- Jumlah Bangunan Lainnya

- Tanaman

- Jumlah Tanaman sesuai Jenis

2. Penataan Pasar

- Jumlah Pedagang K5 yang ditata

- Jumlah fasilitas

3. Keluhan atau pengaduan Lampirkan:

- Jumlah keluhan yang diterima Daftar keluhan yang diajukan

- Jumlah keluhan yang telah diselesaikan Lampirkan:

[1] Jika kolom tidak mencukupi, silahkan digunakan lembar kertas tambahan.[2] Konsultasi untuk kompensasi adalah mengenai (i) harga pasar, (ii) jadwal untuk pembayaran kompensasi, dan (iii) kepemilikan aset, besaran dan bentuk kompensasi.[3] Konsultasi untuk Penataan Pasar mengenai (i) jadwal penataan (ii) lokasi penataan, dll.

Lampirkan: kopi jadwal relokasi yang dipublikasikan

IMPLEMENTASI

2. Penataan Pasar [3]

Laporan Kemajuan [1]Catatan

KONSULTASI

1. Kompensasi [2] Lampirkan: kopi notulensi kesepakatan

AktivitasRencana Kerja sesuai LARAP


LAMPIRAN 5





Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat







LAMPIRAN 6





















LAMPIRAN 7

























Documents

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL … filelarap link 047.2 padangsawah-simpangempat i kementrian pekerjaan umum direktorat jenderal bina marga satuan kerja non-vertikal