GEOPOLITIK INDONESIA

(WAWASAN NUSANTARA)

1. Pengertian Geopolitik

Geographical Politic atau gopolitik diartikan sebagai pertimbangan-

pertimbangan dalam menetukan alternatif kebijakan dasar nasional untuk

mewujudkan tujuan tertentu. Dalam pelaksanaanya geopolitik ini yaitu kebijakan

pelaksanaan dalam mentukan tujuan, sarana-sarana serta cara penggunaan sarana

tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis

suatu negara dengan menggunakan Geostrategi. Setiap bangsa jika ingin tetap eksis

harus dapat memanfaatkan konstelasi geografisnya secara optimal untul mencapai

kepentingan nasionalnya dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu

konstelasi geografis harus dijadikan salah satu pertimbangan yang penting untuk

menyusun politik nasional dan strategi suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan

nasional.

Terdapat dua paham yang menjelasakan seberapa besar pengaruh faktor

konstelasi geografis dalam merumuskan politik nasional dan strategi nasional yaitu:

a. Paham Deternimis yang menyatakan bahwa unsur geografislah yang merupakan

unsur mutlak dan menentukan politik nasional suatu negara dan menyatakan

bahwa geopolitik dan geostrategi merupakan doktrin kekuatan negara di atas

bumi.

b. Paham Posibilitis memandang bahwa unsur geografis hanya sebagai salah satu

unsur saja, disamping unsur lainnya yang ada di suatu negara yang turut

mempengaruhi proses penentu politik nasional dan strategi nasional.

Ada beberapa teori geopolitik dan geostrategi yang amat berpengaruh

terhadap wawasan nusantara suatu negara. Teori-teori tersebut yaitu:

a. Teori ruang dan teori kekuatan. Teori ini didasarkan atau berorientasi pada

paham determinis yang mana oleh beberapa tokoh yang mengungkapkan teori

ini beranggapan bahwa letak geografis dari suatu negara tersebut dapat

menentukan kehidupannya baik itu secara politik (kekuasaan), ekonominya,

budayanya ataupun teknologi yang akan dihasilkan oleh negara tersebut. Teori

ini cenderung lebih kearah yang bersifat politik adu kekuatan dan adu

kekuasaan serta ekspansionisme.

b. Teori wawasan. Geopolitik dan geostrategi sebagai ilmu yang membenarkan

pengembangan kekuatan suatu negara atas dunia guna mempertahankan hidup

dan memperoleh ruang yang lebih baik dan lebih luas. Karena itulah maka

muncul penilaian bahwa keadaan geografis dunia merupakan dasar atau salah

satu faktor utama dalam penentuan politik nasional dan negara. Bertolak dari

pemikiran tersebut maka akan memunculkan teori wawasan. Berdasarkan

wilayahnya, teori wawasan ini dapat dibagi menjadi tiga wilayah yaitu:

1) Daerah poros atau daerah jantung (Heart Rimland)

2) Daerah bulan sabit dalam (Inner Rimland)

3) Daerah bulan sabit luar (Outer Rimland)

Sedangkan teori-teori atas wawasan ini adalah:

1) Teori Wawasan Benua. Teorinya “barang siapa yang dapat mengusai

daerah Jantung yaitu Eropa dan Asia akan dapat menguasai pulau dunia,

selanjutnya dapat menguasai dunia”.

2) Teori Wawasan Bahari. Teorinya “siapa yang menguasai lautan, akan

menguasai perdagangan, siapa yang menguasai perdagangan akan

menguasai kekayaan dunia dan akhirnya akan dapat menguasai dunia”.

3) Teori Wawasan Dirgantara. Teorinya “kekuatan di udara mempunyai

daya tangkis yang handal terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan

kekuatan lawan dengan penghancuran dikandang lawan itu sendiri”.

Latar belakang dari munculnya teori ini yaitu atas dasar kemajuan

industri terutama dalam bidang penerbangan.

4) Teori Wawasan Kombinasi. Nicholas J. Spykman mengeluarkan teori

daerah batas atau wawasan kombinasi yaitu menggabungkan kekuatan

darat, laut dan udara didasarkan atas dalam pelaksanaannya dapat

disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara tersebut.

Disamping terdapat teori-teori tersebut, juga terdapat berbagai teori

kekuasaan yang juga sangat berpengaruh. Teori ini lebih menekankan pada cara atau

strategi yang ditempuh dalam suatu negara agar mendapatkan kekuasaan atas negara

lain dengan cara yang apapun. Juga untuk menyokong kekuatan tersebut harus

didampingi dengan kekuatan yang lain seperti ekonominya, logistiknya, dan

tekonologi demi terbentuknya pertahanan dan keamanan dari negara tersebut.

Sehingga nantinya dalam melakukan hal tersebut jalan yang ditempuh yaitu dengan

cara peperangan dan akan menimbulkan pertumpahan darah. Adapun tujuan dari

peperangan ini tidak hanya untuk kepentingan satu negara saja, juga peperangan ini

dilakukan karena disini berlaku hukum rimba yaitu siapa yang kuat dia yang menang

dan juga tujuan lainnya yaitu untuk mempertahankan kekuasaanya dari perebutan

dengan bangsa yang lain.

2. Wawasan Nusantara

Sebelum memahami tentang pengertian wawasan nusantara, hendaknya kita

juga harus memahami tentang wawasan nasional yang juga merupakan dasar untuk

memahami tentang wawasan nusantara. Wawasan nasional pada dasarnya merupakan

geopolitik suatu negara. Karena wawasan nasional itu merupakan pengejawatahan

dari suatu bangsa yang telah menegara. Dalam menyelenggarakan kehidupannya,

suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh geografis maupun lingkungannya dimana

bangsa itu berada. Pengaruh ini juga timbul dari hubungan timbanl balik antar filisofi

bangsa, ideologi, aspirasi dan cita-cita, kondisi sosial masyarakat, budaya, keadaan

alam, wilayah serta pengalaman sejarahnya. Maka dari itu diperlukan suatu konsepsi

bagaimana bangsa yang bersangkutan memandang dan mengatasi persoalan yang ada

untuk menjamin kelangsungan hidupnya, keutuhan wilayahnya, serta jati dirinya.

Konsepsi inilah yang disebut dengan wawasan nasional (wawasan bangsa).

Ada tiga faktor yang menentukan wawasan nasional, yang pada dasarnya

merupakan suatu lingkungan strategis yang berpengaruh bagi suatu bangsa tersebut.

adapun faktor itu yaitu:

a. Bumi atau ruang (space) dimana bangsa itu ada.

b. Jiwa, tekad dan semangat manusianya atau rakyat dari bangsa tersbut.

c. Lingkungan atau alam disekitarnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan wawasan nasional adalah cara

pandang suatu bangsa yang perwujudannya ditentukan oleh proses interelasi dari

bangsa itu dengan lingkungan sepanjang sejarahnya, dengan kondisi obyektif

geografis maupun kebudayaanya sebagai kondisi subyektif serta idealismenya sebagai

aspirasi dari bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermatabat.

Konsep tentang wawasan nusantara tidak jauh berbeda dengan konsep dari

wawasan nasional karena keduanya saling berkaitan. Dimana wawasan nusantara

adalah wawasan nasional karena cara pandang bangsa Indonesia yaitu menjamin

persatuan dan kesatuan di atas dasar kebhinekaan yang mana nantinya cara pandang

ini kemudian disebut dengan wawasan nusantara. Pengertian wawasan nusantara

dapat dilihat dari berbagai pandangan baik itu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,

ataupun pandangan oleh para ahli. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawasan nusantara

adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek

kehidupan nasional dalam rangka mewujudakan tujuan nasional.

3. Hakekat, Tujuan dan Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara pada hakekatnya adalah persatuan dan kesatuan dalam

segenap aspek kehidupan nasional. Dengan demikian konsep dasar wawasan

nusantara memiliki ciri-ciri pokok yaitu sebagai berikut:

a. Mawas ke dalam dengan upaya mewujudkan segenap aspek kehidupan bangsa

dan negara.

b. Mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan yang manunggal dan utuh menyeluruh

antara wadah, isi dan tata laku.

c. Mawas ke luar menampilkan wibawa sebagai wujud sikap kesatuan, persatuan

dan kebulatan wadah, isi dan tata laku.

Secara lebih luas tujuan dari wawasan nusantara itu sendiri meliputi:

a. Tujuan ke dalam yaitu mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan

nasional yang meliputi aspek alamiah dan aspek sosial.

b. Tujuan ke luar yaitu ikut serta mewujudkan kesejahteraan, ketertiban dan

perdamaian bagi seluruh umat manusia.

Dengan mencermati sejarah dari perkembangan dan lingkungan keberadaan bangsa

dan negara Indonesia maka fungsi dari wawasan nusantara itu ialah:

a. Membentuk dan membina persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara

Indonesia melalui intergrasi seluruh aspek dan dimensi kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Merupakan ajaran dasar yang melandasi kebijaksanaan dan strategi pembangunan

nasional baik pembangunan pada aspek kesejahteraan maupun keamanan dalam

upaya mencapai tujuan nasional.

4. Landasan Hukum Wawasan Nusantara

UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara yang menjadi pedoman pokok

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga UUD 1945 menjadi

landasan konstitusional wawasan nusantara. Kedudukan wawasan nusantara dalam

sistem kehidupan nasional Indonesia urutannya sebagai berikut:

a. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara serta sebagai dasar negara

b. UUD 1945 sebagai konstitusi negara

c. Wawasan nusantara dan ketahanan nasional sebagai doktrin atau prinsip dasar

pengaturan kehidupan nasional

d. Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar.

5. Latar Belakang Pemikiran Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara yang merupakan wawasan nasional Indonesia pada

dasarnya dikembangkan berdasarkan teori wawasan secara universal yang dibentuk

dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Ada

beberapa latar belakang pemikiran mengenai wawasan nusantara yaitu:

a. Latar belakang filosofis

Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya berakar dan berkembang dalam hati

sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini juga tercakup dalam

penggalian dan pengembangan wawasan nasional. Setiap sila dalam Pancasila

memberikan nilai-nilai tentang landasan filosofis yang nantinya akan menjadi

dasar pemikiran tentang wawasan nusantara dan wawasan nasional.

b. Latar belakang berdasarkan aspek kewilayahan

Dasar aspek kewilayahan tentang pemikiran akan wawasan nusantara

yaitu didasarkan atas letak geografis yaitu batas-batas astronominya dari

wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Selain dari batas

astronomi, letak wilayah kepulauan Indonesia juga didasarkan dari pembagian

laut antara negara Indonesia dengan negara disekitarnya. Batas-batas ini sudah

disepakati lewat perundingan-perundingan bersama antara negara Indonesia

dengan negara disekitarnya yang disaksikan oleh PBB sebagai lembaga

tertinggi.

c. Latar belakang berdasarkan aspek sosial-budaya

Masyarakat Indonesia sejak awal terbentuk dengan ciri-ciri kebudayaan

yang sangat beragam dibandingkan dengan negara lainnya didunia. Perbedaan

kebudayaan ini disebabkan karena pengaruh ruang lingkup yang berupa

kepulauan dimana setiap pulau memiliki perbedaan dalam masyarakatnya.

Selain itu masyarakat di dalam pulau ini memiliki etnik dan ras berbeda

walaupun tinggal dalam satu pulau. Dan penyebab perbedaan ini juga

dikarenakan intensitas pengaruh pulau-pulau yang berbeda. Sehingga dari

perbedaan ini hendaknya bahwa proses sosial dalam keseluruhan upaya menjaga

persatuan dan kesatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi di

antara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam

namun memiliki kehidupan bersama secara harmonis.

d. Latar belakang berdasarkan aspek kesejarahan (histories)

Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak dulu dimulai dari

jaman Hindu-Buddha hingga jaman penjajahan dimana rakyat Indonesia

memiliki keinginan untuk hidup secara harmonis tanpa harus adanya

peperangan baik itu secara intern juga ekstern. Keinginan ini juga didasarkan

pada saat bangsa Eropa yang ingin menjajah Indonesia, sehingga nantinya akan

menimbulkan rasa kebangsaan dengan dibentuknya berbagai wadah atau

lembaga atau organisasi guna mencapai kehidupan yang merdeka. Sehingga dari

sikap rasa nasionalisme yang sama ini yang akan dilakukan oleh rakyat

Indonesia walaupun memiliki perbedaan kebudayaan nantinya akan

menimbulkan pemikiran akan wawasan nasional tersebut yang akan terus

berlanjut hingga sekarang.

6. Unsur-Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara

Konsepsi wawasan nusantara meliputi tiga unsur yaitu:

a. Wadah (counter)

Wadah kehidupan bangsa Indonesia meliputi wilyah Indonesia yang

memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan beraneka ragam budaya. Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan organisasi kenegaraan adalah

wadah kegiatan kenegaraan dalam wujud supra politik. Sedangkan wadah

dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud infra

politik.

b. Isi (content)

Isi dari wawasan nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di

masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan

UUD 1945 dimana untuk mencapi tujuan tersebut harus mampu diciptakan

persatuan dan kesatuan dalam berbhineka dalam kehidupan nasional.

c. Tata Laku (counduct)

Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang melahirkan

perilaku bangsa Indonesia baik tata laku batiniah dan lahiriah. Kedua tata laku

ini akan mencerminkan identitas atau kepribadian bangsa Indonesia yang

berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan

cinta akan tanah air dalam semua aspek.

7. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional

Penerapan asas-asas wawasan nusantara dalam tata kehidupan nasioanal

memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam seluruh proses

penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembangunan.

Pembangunan ini saling terkait secara menyeluruh terpadu yang diperlukan di semua

lingkungan dan lapisan baik supra, infra struktur maupun masyarakat. Dengan

demikian wawasan nusantara hendaknya diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan

pola perilaku setiap warga negara maupun pemerintah dalam hidup brmasyarakat,

berbangsa dan bernegara serta menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan

perundangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara Indonesia.

8. Tantangan Implementasi

Ada berbagai tantangan dalam pelaksanaan atau implementasi wawasan

nusantara yaitu antara lain:

a. Pemberdayaan tantangan masyarakat (SDM dan kondisi nasional yang berupa

pembangunan nasional yang belum merata)

b. Dunia tanpa batas (perkembangan IPTEK seperti telekomunikasi, transportasi,

dan IT)

c. Era baru kapitalisme (kapitalisme modern)

d. Kesadaran rakyat sebagai warga negara Indonesia.

9. Prospek Implementasi

Wawasan nusatara sebagai National Vision yang mengutamakan persatuan

dan kesatuan tetap valid kini dan dimasa datang akan tetap relevan dengan norma-

norma global. Dalam implemntasinya, peranan daerah dan rakyat kecil perlu

diperdayakan. Hal ini dapat terwujud apabila faktor-faktor dominant berikut dapat

terpenuhi yaitu:

a. Keteladanan kepemimpinan (sikap dari pemerintah pusat)

b. Pendidikan yang berkualitas dan bermoral kebangsaan

c. Media massa yang mampu memberikan informasi dan kesan yang positif

d. Penegakan hukum yang adil.

GEOSTRATEGI INDONESIA

(KETAHANAN NASIONAL)

1. Ketahanan Nasional Indonesia Merupakan Geostrategi Indonesia

Geostrategi adalah geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijaksanaan

pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana serta penggunaan sarana-sarana

tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu

negara. Sebagai suatu strategi yang memanfaatkan konstelasi gografis dan ruang

dimana bangsa Indonesia berada, maka selalu digunakan untuk membina atau

mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan yang

menjangkau masa depan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang ada. Dengan

demikian geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan

kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utamanya, disamping itu juga

memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, SDA, lingkungan regional maupun

internasional. Geostrategi nasional ini dapat dirumuskan dalam konsepsi ketahanan

nasional.

Konsepsi ini merupakan pengejawatahan dari Pancasila dan UUD 1945 dalam

segala aspek kehidupan yang secara terpadu, utuh menyeluruh dengan berpedoman

pada wawasan nusantara, sehingga konsepsi ini merupakan sarana mewujudkan

ketahanan nasional. Jadi dengan demikian jika wawasan nusantara merupakan

geopolitik Indonesia maka disini ketahanan nasional merupakan geostrateginya yaitu

sebagai upaya dalam mewujudkan wawasan nusantara.

2. Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi

segenap aspek khidupan yang berintergrasi berisi keuletan dan ketangguhan dalam

mengembangkan kekuatan nasionalnya dalam mengatasi ancaman, tantangan,

hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang berasal dari luar maupun dalam yang

secara langsung maupun tak langsung untuk menjamin identitas, intergritas,

kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan nasionalnya. Jadi hakekat

ketahanan nasional yaitu keuletan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin

kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Pada dasarnya

ketahanan nasional merupakan suatu konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan

kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam kehidupan nasional

yang meliputi seluruh aspek kehidupan secara utuh menyeluruh berdasarkan falsafah

negara, ideologi negara, konstitusi dan wawasan nasional dengan metode Astagatra.

Aspek kehidupan dalam sistem kehidupan nasional pada dasarnya dapat digambarkan

kedalam delapan aspek (Astagatra) yaitu: geografi, kependudukan, SDA (merupakan

aspek alamiah yang bersifat statis), ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan

Hankam (merupakan aspek sosial yang bersifat dinamis).

Pendekatan kesejahteraan dan keamanan adalah pendekatan yang didasarkan

atas pemikiran, bahwa dalam setiap kehidupan selalu menampakkan dua kebutuhan

dasar hidup dan kehidupan (kesejahteraan dan keamanan). Kesejahteraan atau hidup

yang hendak dicapai untuk mewujudkan ketahanan nasional Indonesia dapat

digambarkan sebagai kemampuan bangsa dan negara menumbuhkan dan

mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 menjadi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Sedangkan keamanan atau kehidupan yang ingin dicapai adalah

kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk mlindungi nilai-nalai nasional itu

terhadap ancaman dari dalam maupun luar.

3. Ciri-ciri Ketahanan Nasional Indonesia

Berdasarkan pengertian dan konsepsi ketahanan nasional di atas, maka

ketahanan nasional memiliki ciri-ciri sebagai brikut:

a. Merupakan kondisi suatu bangsa.

b. Difokuskan untuk mempertahankan eksistensi dan mengembangkan kehidupan

bangsa.

c. Berisi keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasional.

d. Ketahanan nasional bukan untuk pertahanan, tetapi untuk menghadapi ATHG

baik dari luar maupun dari dalam dan secara langsung atau tak langsung.

4. Asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia

Adapun asas-asas yang terkandung dalam konsep dan pengertian dari

pertahanan nasional yaitu sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan dan

keamanan yang senantiasa terdapat pada setiap saat dalam kehidupan nasional.

b. Komprehensif-integral atau utuh menyeluruh dan terpadu dalam wujud

keterpaduan dan kesatuan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diamana kehidupan ini

digambarkan dalam Astagatra.

c. Mawas ke dalam dan mawas ke luar. Dengan mawas ke dalam tujuan dari

ketahanan nasional yaitu menimbulkan hakekat, sifat dan kondisi kehidupan

nasional itu sendiri berdasarkan kualitas derajat kemandirian bangsa untuk

memiliki dan mengembangkan daya saing. Sedangkan mawas ke luar ketahanan

nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan kekuatan nasionalnya,

menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain.

d. Kekeluargaan. Asas ini mengandung sifat kearifan, gotong royong, tenggang rasa

dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun

dalam asas ini diakui adanya perbedaan, tetapi perbedaan itu dijaga agar tidak

terjadi konflik yang saling mnghancurkan, namun dikembangkan secara serasi

dalam hubungan kemitraan.

5. Sifat-Sifat Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional Indonesia yang ada pada dasarnya merupakan kondisi

dinamik bangsa Indonesia yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a. Manunggal. Bersifat sebagai integrator untuk mewujudkan kesatuan yang

seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

b. Dinamis. Tingkat ketahanan nasional suatu bangsa tidak tetap, tetapi dapat

meningkat dan menurun tergantung situasi serta kondisi negara itu sendiri.

c. Mandiri. Dari sifat manunggal itu akan mewujudkan kewibawaan nasional yang

akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga merupakan daya tangkal terhadap

negara lain.

d. Mengutamakan konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional tidak

mengutamakan sikap adu kekuatan atau adu kekuasaan, namun ketahanan

nasional mengutamakan konsultasi dan saling menghargai dalam pergaulan

hidup berbangsa dan bernegara serta menjauhi antagoisme dan konfrontasi.

6. Aspek-aspek Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi tata kehidupan nasional

dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek, terutama aspek-aspek

dinamis di dalam tata kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu, ruang dan

lingkungan sehinga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sangat kompleks

dan sangat sulit dipantau. Tata kehidupan nasional pada dasarnya meliputi aspek

alamiah (Trigatra) dan aspek sosial (Pancagatra) yang merupakan aspek dinamis.

Karenanya konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang

mendukung kehidupan nasional yaitu:

a. Aspek yang berkaitan dengan alam bersifat statis yang meliputi aspek geografi,

kependudukan dan SDA

b. Aspek yang berkaitan dengan sosial atau masyarakat bersifat dinamis yang

meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan

dan keamanan.

7. Tinjauan Ketahanan Nasional dari Aspek Trigatra

Aspek-aspek Trigatra yang terdiri dari aspek geografi, kependudukan dan

SDA. Adapun tinjauan dari ketiga aspek ini yaitu:

a. Geografi.

Lokasi dan posisi geografis suatu negara memberikan gambaran tentang

bentuknya baik ke dalam dan bentuknya ke luar. Bentuk ke dalam

menampakkan corak, isi, dan tata susunan wilayah negara. Sedangkan bentuk ke

luar menentukan situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik

antara negara dan linkungannya. Bentuk negara baik ke dalam maupun ke luar

dalam pengertian geografis selain bermakna sebagai wadah dan ruang hidup

bagi bangsa yang mendiaminya, sekaligus mempengaruhi wujud ini dan

kehidupan bangsa, namun sebaliknya kehidupan bangsa dapat mempengaruhi

lingkungannya.

b. Penduduk

Penduduk adalah orang atau manusia yang mendiami atau bertmpat

tinggal di suatu tempat atau wilayah. Analisa kependudukan berkaitan dengan

masalah sosial, ekonomi, politik maupun pertahanan keamanan, sebagai akibat

dari adanya perubahan jumlah, komposisi, persebaran maupun kualitas

penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kependudukan yaitu:

1) Jumlah dan komposisi pendudukan yang setiap saat dapat berubah karena

disebabkan bekerjanya tiga variable utama yaitu: fertilitas, mortalitas dan

migrasi.

2) Jumlah dan komposisi penduduk dipengaruhi oleh bekerjanya variable

demografis. Tiap variable juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti

kemajuan IPTEK (contohnya: program KB)

3) Masalah-masalah kependudukan di Indonesia dewasa ini pada dasarnya

dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

Laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh menurunnya tingkat

mortalitas dengan pesat dan laju ini akan membawa konsekuensi

dalam bentuk aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hankam.

Persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata atau berimbang

antara pulau yang satu dengan yang lain.

Jika dikaitkan dengan pertahanan nasional laju pertumbuhan penduduk

dapat memberikan arti yang positif bila dikaitkan dengan kesediaan tenaga kerja

dan angkatan kerja, hal ini dapat memperkuat ketahanan nasional. Tetapi, bila

mana pertumbuhan tenaga kerja dan angkatan kerja tidak dapat memanfaatkan

secara penuh dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi, politik, sosial dan

hankam. Penyebaran penduduk yang tidak berimbang dan proposional dapat

memperlemah ketahanan nasional, lebih-lebih bila dikaitkan dengan daerah-

daerah perbatasan.

c. Keadaan alam dan sumber kekayaan alam (SDA)

Kekayaan alam suatu negara meliputi segala sumber dan potensi alam

yang terdapat di dirgantara, permukaan bumi laut dan perairan dan di dalam

bumi. Oleh karena itu, setiap negara berhak untuk memanfaatkan kekayaan

alamnya berdasarkan asas maksimal, lestari dan berdaya asing.

8. Tinjuan Ketahanan Nasional dari Aspek Pancagatra

Aspek-aspek Pancagatra yang terdiri dari aspek geografi, kependudukan dan

SDA. Adapun tinjauan dari kelima aspek ini yaitu:

a. Gatra ideologi

Ketahanan nasional Indonesia dibidang ideologi adalah kondisi dinamik

bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung

kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengahadapi dan

mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari

luar maupun dari dalam yang langsung atau tak langsung yang membahayakan

kelangsungan hidup ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai

ideologi bangsa memiliki lima unsur yaitu sila-sila sebagaimana dirumuskan

dalam pembukaan UUD 1945. Kelima nilai ini merupakan kesatuan yang bulat

dan utuh, karena masing-masing nilai tidak dapat dipahami dan diberi arti

secara terpisah dari keseluruhan nilai lainnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang

ideologi yaitu sebagai berikut:

1) Kemajemukan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan

bangsa yang bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa,

bahasa, kebudayaan, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa. Sehingga dengan keragaman ini juga memiliki nilai-nilai yang

terkandung didalamnya. Berbagai nilai ini tentu dapat memperkaya dan

memperkuat kepribadian dan kebudayaan bangsa, tetapi perbedaan ini

juga akan menimbulkan berbagai konsepsi yang juga akan menyebabkan

perpecahan bangsa, sehingga perlu ditanamkan nilai ketahanan nasional.

2) Perkembangan dunia. Perkembangan dunia yang semakin maju pesat ini

akan menimbulkan berbagai persaingan antara kekuatan-kekuatan negara

besar yang mempunyai pengaruh di dunia, antara lain melalui filtrasi

ideologi atau nilai-nilai setiap negara tersebut.

3) Kepemimpinan. Peranan pemimpin dalam mengamalkan nilai-nilai

Pancasila menduduki tempat yang sangat penting dan menentukan

masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia menganut budaya

Pathernalisme. Sehingga pemimpin yang berperilaku mencerminkan nilai-

nilai Pancasila sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat

lingkungannya.

4) Pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional akan sangat

berpengaruh terhadap ketahanan nasional Indonesia.

b. Gatra politik

Ketahanan nasional di bidang politik diartikan sebagai kondisi dinamik

bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung

kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengahadapi dan

mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari

luar maupun dari dalam yang langsung atau tak langsung yang membahayakan

kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Indonesia.

Sistem politik menentukan bagaimana kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara diproses atau terproses dalam tatanan supra dan infra

struktur politik. Sistem politik yang mencakup supra struktur politik yaitu:

lembaga atau badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, badan pengawasan dan

badan pertimbangan. Sedangkan yang termasuk infra struktur meliputi partai

politik, golongan kepentingan dan kelompok penekan. Disamping itu, kultur

politik dan proses politik berpengaruh dalam kehidupan politik. Kultur politik

adalah bagaimana kehidupan politik diatur, ditentukan dan dilaksanakan. Kultur

politik adalah mekanisme yang menentukan dan mengatur bagaimana keputusan

politik atau kebijaksanaan umum ditentukan.

c. Gatra ekonomi

Ketahanan nasional Indonesia dibidang ekonomi diartikan sebagai kondisi

dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang

mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam

mengahadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan

gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung atau tak

langsung yang membahayakan kelangsungan kehidup ekonomi bangsa dan

negara Indonesia. Adanya perbedaan pada aspek alamiah dan sosial yang

dimiliki oleh masing-masing negar telah menimbulkan kondisi, situasi serta

akibat yang berbeda terhadap kehidupan ekonomi suatu negara. Adapun faktor

eksternal dan internal yang secara subyektif berpengaruh yaitu:

1) Sifat keterbukaan ekonomi. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu

negara akan bercorak terhadap kehidupan ekonomi negara tersebut. selain

itu sistem ekonomi ini juga sangat dipengaruhi oleh ideologi negara

tersebut.

2) Struktur ekonomi. Struktur ekonomi suatu negara akan menentukan

sampai seberapa jauh negara tersebut mampu menghadapi pengaruh yang

timbul baik dari dalam maupun dari luar negeri.

3) Potensi dan pengelolaan SDA. Negara dengan potensi SDA yang

beraneka ragam akan mampu menghadapi ATHG yang ditambah dengan

kemampuan untuk mengelola SDA ini yang didukung dengan potensi dari

sumber daya yang lain seperti SDM, modal, dan teknologi yang maju.

4) Potensi dan pengelolaan SDM. Sumber daya manusia yang berkualitas

mempunyai nilai yang positif bagi pembinaan dan pengembangan

ketahanan nasional.

5) Teknologi. Kemajuan teknologi akan sangat berpengaruh pada kehidupan

ekonomi suatu negara tersebut. namun kemajuan ini juga akan

menimbulkan kerawanan, karena ketergantungan yang besar terhadap

teknologi dari luar karena kurangnya kemampuan menguasai teknologi

yang diperlukan serta pemanfaatannya (penggunaan teknologi maju oleh

negara berkembang).

6) Birokrasi dan sikap masyrakat. Sistem birokrasi yang baik akan

memberikan dampak yang baik pula terhadap kondisi kehidupan ekonomi,

karena mampu menciptakan iklim yang sehat dan dinamis. Atau

sebaliknya.

7) Manajemen. Penerapan manajemen yang tepat dan memadai akan sangat

berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dimana tujuannya untuk

meningkatkan produktivas dan mutu produksi barang dan jasa.

8) Infrastruktur. Infrastruktur ini akan sangat berpengaruh terhadap

kelancaran arus barang dan jasa.

9) Hubungan ekonomi luar negeri. Jalinan antara suatu negara dengan

negara yang lain akan memberikan pengaruh perekonomian terhadap

negara tersebut, misalnya dalam bidang perdagangan.

10) Diversifikasi pemasaran. Peningkatan produksi akan berarti jika

pemasaranya dilakukan baik ke dalam maupun ke luar negeri, pemasaran

ini akan menimbulkan persaingan sehingga diperlukannya diversifikasi

pemasaran barang dan jasa.

d. Gatra sosial budaya.

Ketahanan nasional Indonesia dibidang sosial budaya adalah kondisi

dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang

mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam

mengahadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan

gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung atau tak

langsung yang membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa dan

negara Indonesia. Kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Indonesia adalah

kehidupan yang menyangkut aspek kemasyarakatan dan kebudayaan yang

dijiwai oleh falsafah Pancasila. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan

keamanan di bidang sosial budaya dapat bersumber dari aspek-aspek lain dari

luar sosial budaya. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1) Agama. Dalam negara Pancasila peranan agama sangat besar, dimana

setiap umat beragama diakui sepenuhnya akan haknya untuk memeluk

agamanya dan menjalaninya sesuai kepercayaanya. Denga ini maka

masyarakat dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 akan

bertambah kuat.

2) Tradisi. Nilai-nilai, norma, dan lembaga-lembaga yang terkandung dalam

tradisi di setiap masyarakat akan sangat mempengaruhi ketahanan nasional

Indonesia di bidang sosial budaya. Hal ini juga tergantung pada tolak

tradisi pada ukuran dari pengejawatahan nilai-nilai luhur dalam falsafah

dan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

3) Pendidikan, IPTEK. Pendidikan berfungsi mengembangkan tingkah laku

dalam wujud nyata nilai-nilai falsafah Pancasila dan juga berfungsi

mengembangkan nilai-nilai lain yang menunjang. Pendidikan juga dapat

merubah dan meniadakan nilai-nilai sosial budaya yang kurang atau tidak

menunjang dalam ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Sejalan

dengan itu, pengembangan dan penerapan IPTEK akan sangat

berpengaruh juga baik itu bersifat positif atau negatif.

e. Gatra pertahanan keamanan

Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang

dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan

memelihara stabilitas pertahanan keamanan yang dinamis, mengamankan

pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan

kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Faktor-faktor yang

mempengaruhi ketahanan pertahanan nasional yaitu:

1) Doktrin. Doktrin Hankam merupakan asas dan pedoman perwujudan

sistem pertahanan keamanan dengan perbidangan dari berbagai masalah

yang timbul.

2) Wawasan Nasional. Wawasan yang dianaut di doktrin pertahanan

keamanan adalah wawasan nasional dari negara yang bersangkutan.

3) Sistem Pertahanan Keamanan. Untuk mewujudkan itu maka

diperlukannya suatu sistem yang mampu untuk menumbuhkan dan

meningkatkan daya tangkal jika terjadi sesuatu. Sistem pertahanan ini

berupa perpaduan serasi antar sistek dan sissos yang bersumber pada

falsafah hidup bangsa, ideologi negara dan perjuangan bangsa agar dapat

dimanfaatkan secara ampuh dan cocok disamping pengunaan sistek.

4) Geografi. Kondisi geografi suatu negara juga sangat diperlukan guna

memenuhi kekuatan pertahanan keamanan yang baik.

5) Manusia. Manusia yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat,

motivator, disiplin, etos kerja serta jiwa kejuangan merupakan faktor yang

sangat menentukan.

6) Kesemestaan upaya pertahanan keamanan. Sifat kesemestaan

ditentukan oleh falsafah bangsa dan ideologi negara sebagai landasan

indiil nasional.

7) Pendidikan pendahuluan bela negara. Pertahanan keamanan

diproyeksikan maksimal kepada perang rakyat sehingga diperlukan

pendidikan yang memiliki misi bela negara dalam lembaga pendidikan

nasional.

8) Materiil. Pengunaan segala alat-alat, pendidikan, sistem pertahanan sangat

memerlukan material yang tidak sedikit. Sehingga materiil itu sangat

diperlukan sekali guna menunjang hal diatas.

9) Ilmu pengertahuan dan teknologi. Penguasaan IPTEK sangat diperlukan

guna menghubungkan dengan peralatan pertahanan keamanan tersebut.

10) Manajemen. Kemampuan dan keterampilan manajemen di semua jenjang

kepemimpinan sangat penting terutama berkaitan dengan kordinasi,

sinkronasi, intergrasi.

9. Hubungan Antar Gatra

Delapan aspek yang berhubungan dalam konsep ketahanan nasional ini saling

berkaitan secara utuh menyeluruh. Hubungan tata laku masyarakat dan merupakan

suatu sistem kehidupan nasional. Hubungan antar gatra baik Trigatra maupun

Pancagatra merupakan hubungan timbale balik yang erat dan kait mengait secara

menyeluruh dalam arti saling mempengaruhi dan ketergantungan yang serasi dan

seimbang. Dengan demikian maka perubahan di salah satu gatra akan mempengaruhi

terhadap gatra lainnya. Dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan peningkatan

ketahanan nasional, maka setiap gatra memberikan kontribusi tertentu dari gatra-gatra

yang lain secara terintergrasi. Hubungan antara Trigatra dengan Pancagatra yaitu

sebagai berikut:

a. Ketahanan nasional pada hakekatnya bergantung pada kemampuan dan keuletan

bangsa dan negara dalam memanfaatkan aspek alamiah sebagi dasar

penyelenggaraan kehidupan di segala bidang.

b. Ketahanan nasional adalah suatu penegrtian holistik, dimana terdapat saling

hubungan antar gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional.

c. Kelemahan pada salah satu aspek berakibat kelemahan pada bidang lain dan

berpengaruh kepada kondisi keseluruhan.

d. Ketahanan nasional bukan merupakan kondisi hasil penjumlahan dari ketahanan

bidang disegenap gatranya, melainkan merupakan resltante keterkaitan yang

intergratif dari kondisi-kondisi kehidupan bangsa di bidang ideologi, ekonomi,

sosial budaya dan pertahanan keamanan.

10. Pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan

Ketahanan nasional pada hakekatnya merupakan suatu konsepsi pengaturan

dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan di dalam kehidupan nasional.

Kesejahteraan yang hnedak dicapai dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa

menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi sebesar-besarnya

kemakmuran yang adil dan merata baik rohani maupun jasmaniah. Sedangkan

keamanan yang hendak dicapai dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa untuk

melindungi nilai-nilai nasional terhadap ATHG, baik dari dalam maupun luar.

Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pedekatan kesejahteraan

dan keamanan itu ada pada setiap saat dalam kehidupan nasional dan tergantung dari

kondisi yang dihadapi pada suatu saat (nasional dan internasional) sehingga pada

suatu saat titik beratnya bisa kepada keamanan, namun didukung oleh kesejahteraan.

Dengan demikian kedua pendekatan tersebut merupakan dua hal yang dapat

dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

http://tegoehthunat.blogspot.com/2010/05/geopolitik-indonesia-wawasan-nusantara.html

April 7, 2011

WAWASAN NUSANTARA

Filed under: Uncategorized — rezaabiyasa @ 2:43 am

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan

bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya,

wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk

mencapai tujuan nasional.

Falsafah pancasila

Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut

adalah

1. Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankan

ibadah sesuai dengan agama masing- masing.

2. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan.

3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Aspek kewilayahan nusantara

Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena

Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa.

AspeIndonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda – beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang besar.

Aspek sejarah

Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia.

1. Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan

nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan,

dan kewilayahan.

2. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan

kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial

dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

3. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara

merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia

sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan

negara.

4. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam

pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Batasan

dan tantangan negara Republik Indonesia adalah

Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik

Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo

menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan

Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-

Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa

kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut

dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau

countour pulau/darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara

kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar

wilayah yurisdiksi nasional.

Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI

tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya:

1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low

water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang

diukur dari garis yang menghubungkan titik – titik ujung yang terluar dari pulau-

pulau yang termasuk dalam wilayah RI.

2. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.

3. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana

batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia.

Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Inndonesia menjadi utuh

dan tidak terpecah lagi.

Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:[4]

1. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa

tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan

sosial“.

2. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik

alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia

adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk

menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta

martabat manusia di seluruh dunia.

Kehidupan politik

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan

nusantara, yaitu:

1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU

Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan

undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan

bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala

daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak

menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai

denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar

hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia

terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan

kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan

hukum yang berlaku secara nasional.

3. Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk

mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga

menumbuhkan sikap toleransi.

4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan

untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.

5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps

diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau

terluar dan pulau kosong.

Kehidupan ekonomi

1. Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi

khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan

minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh

karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor

pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.

2. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan

antardaerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan

upaya dalam keadilan ekonomi.

3. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan

memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.

Tari pendet dari Bali merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan sebagai

implementasi dalam kehidupan sosial.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu

1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda,

dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan

pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi

daerah tertinggal.

2. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta

dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan

nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan

museum, dan cagar budaya.

Kehidupan pertahanan dan keamanan

Membagun TNI Profesional merupakan implementasi dalam kehidupan pertahanan

keamanan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu :

1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan

kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut

merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat

tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu

keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.

2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga

menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan

membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda

daerah dengan kekuatan keamanan.

3. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang

memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan

wilayah terluar Indonesia.

A. Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan

lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Isi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara mencakup :

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti :

a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu

kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta

menjadi modal dan milik bersama bangsa.

b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai

bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang

seluas-luasnya.

c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib

sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-

cita bangsa.

d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang

melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.

e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan

politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam

arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut

menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan

nasional.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti :

a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan

milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di

seluruh wilayah tanah air.

b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa

meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan

ekonominya.

c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan

ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan

ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya,

dalam arti :

a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan

kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang

sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan

tingkat kemajuan bangsa.

b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya

yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan

pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai – nilai budaya lain

yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati

oleh bangsa.

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan

Keamanan, dalam arti :

a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan

ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka

pembelaan negara dan bangsa.

Artikel Yang Mungkin Berhubungan :

1. Asal Mula Nama Indonesia

Yang dimaksud dengan Indonesia ialah Indonesia dalam pengertian geografis dan

bangsa. Menurut pengertian geogiafis, Indonesia berarti bagian bumi yang

membentang dari 95°-141° Bujur Timur, dan 6° Lintang Utara sampai 11 Lintang

Selatan. Sedangkan Indonesia dalam arti bangsa yang secara politik, ekonomi,

dan sosial budaya dalam wilayah tersebut. Istilah Indonesia untuk…

2. UUD 45 dan Sistem Pemerintahan RI

Undang-Undang Dasar 1945 Pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah

Proklamasi Kemerdekaan diproklamirkan, UUD 1945 disahkan. Di dalam UUD

1945 itu diawali dengan Pembukaan” dan pada alinea 4 diterangkan bahwa

Negara Indonesia berdasarkan PANCASILA yang berbunyi sebagai berikut : 1.

KetuhananYang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab….

3. Hak Dan Kewajiban warga Negara

Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia Berikut ini adalah beberapa

contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara

memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali.

Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai

kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di…

4. Daftar Plat Nomor Kendaraan Di Indonesia

Tanda Kendaraan Bermotor A Untuk Daerah/Wilayah Banten Tanda Kendaraan

Bermotor B Untuk Daerah/Wilayah DKI Jakarta Tanda Kendaraan Bermotor D

Untuk Daerah/Wilayah Bandung Tanda Kendaraan Bermotor E Untuk

Daerah/Wilayah Cirebon Tanda Kendaraan Bermotor F Untuk Daerah/Wilayah

Bogor Tanda Kendaraan Bermotor G Untuk Daerah/Wilayah Pekalongan Tanda

Kendaraan Bermotor H Untuk Daerah/Wilayah Semarang…

5. Benua Asia: Letak Batas-Batas dan Keadaan Alam

Perbatasan dan Keadaan Alam di Benua Asia Di dunia ini memiliki 6 Benua

secara keseluruhan, yaitu Benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia dan

Benua Antartika alias Kutub Selatan. Keenam benua tersebut memiliki batas

wilayah / perbatasan antar benua, untuk mengetahui lebih lanjut perbatasan benua

silahkan baca : Nama-Nama Benua di…

6. Benua Eropa: Batas-Batas dan Geografis Serta Iklim

Perbatasan dan Keadaan Alam di Benua Eropa Di dunia ini memiliki 6 Benua

secara keseluruhan, yaitu Benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia dan

Benua Antartika alias Kutub Selatan. Keenam benua tersebut memiliki batas

wilayah / perbatasan antar benua, untuk mengetahui lebih lanjut perbatasan benua

silahkan baca : Nama-Nama Benua di…

7. Iklim Di Indonesia

Iklim di Indonesia Di Indonesia terdapat tiga jenis iklim yang mempengaruhi

iklim di Indonesia, yaitu iklim musim (muson), iklim tropica (iklim panas), dan

iklim laut. Iklim Musim (Iklim Muson) Iklim jenis ini sangat dipengaruhi oleh

angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode

perubahan angin muson.

WAWASAN NUSANTARA DALAM KEHIDUPAN NASIONAL

1.Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional Dalam rangka menerapkan Wawasan Nusantara , kita sebaiknya terlebih dahulu mengerti

dan memahami pengertian , ajaran dasar , hakikat , asas , kedudukan , fungsi serta tujuan

dari Wawasan Nusantara . WAwasan Nusantara dalam kehidupan nasional yang

mencakup kehidupan politik , ekonomi , sosial budaya , dan pertahanan keamanan harus

tercermin dalam pola pikir, pola sikap, …….

dan pola tindak yang senantiasa mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan . Dengan

demikian , Wawasan Nusantara menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan

perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara , sehingga

menggambarkan sikap dan perilaku , paham serta semangat kebangsaan atau

nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia .

2.Hakikat Wawasan Nusantara Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara , dalam pengertian : cara

pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan

nasional . Hal tersebut berarti bahwa etiap warga bangsa dan aparatur negara harus

berfikir , bersikap , dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan

negara Indonesia . Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus

dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia , tanpa menghilangkan

kepentingan lainnya , seperti kepentingan daerah , golongan , dan orang per orang .

3.Pemikiran Berdasarkan Pancasila Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang

mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaanya yang serba

terhubung dengan sesamanya, lingkungannya dan alam semesta, dan penciptanya.

Dengan adanya pemahaman seperti ini maka akan menumbuhkan cipta, karsa, dan karya

untuk mempertahankan eksitensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi.

Nilai-nilai pancasila bersemayam dalam pengembangan wawasan nusantara, hal ini dapat

dilihat dari nilai-nilai Pancasila sebagai berikut :

1.Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan

ketakwaan terhadap tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-

masing dengan hidup saling menghormati dan mengembangkan sikap toleransi. Nila

pancasila mewarnai wawasan nasional yang dianut bangsa Indonesia yang menghendaki

keutuhan dan kebersamaan dengan tetap menghormati dan memberikan kebebasan dalam

menganut dan mengamalkan agama masing-masing.

2.Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradab Nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang terkandung bangsa Indonesia

mengakui, mengahargai, dan memberikan hak dan kebesan yang sama kepada setiap

warganegaranya untuk menerapkan hak asasi manusia. Sikap ini mewarnai wawasan

nasional dengan memberikan kebebasan dalam mengeksprisikan HAM dengan tetap

mengingat dan menghormati hak orang lain sehingga menumbuhkan toleransi dan kerja

sama.

3.Sila Persatuan Indonesia Dengan sila Persatuan Indonesia, bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan

bangsa dan negara di atas kepentingan suku, agama, dan golongan. Sikap ini melandasi

wawasan nasional dengan tetap memperhatikan, menghormati, dan menampung

kepentingan golongan, suku bangsa, maupun perorangan dengan tujuan untuk menjaga

keutuhan negara Indonesia.

4.Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan / Perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila ini, bangsa Indonesia berusaha dalam membuat

keputusan lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sikap ini

mewarnai wawasan nusantara dengan mengembangkan musyawarah untuk mufakat

dalam pengambilan keputuasan dengan tetap menghormati perbedaan pendapat.

5.Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ini, bangsa Indonesia mengakui dan mengahrgai

warganya untuk mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya sesuai hasil karya dan

usahanya masing-masing. Nilai ini mewarnai wawasan nasional dengan memberikan

kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan sitinggi-tingginya

bagi setiap orang dengan memperlihatkan keadilan social bagi darerah penghasil, daerah

lain, orang lain sehingga tercapai kemakmuran bersama.

Dari uraiaan diatas dapat disimpulkan bahwa wawasan nasional sebagai pancaran

pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.

4 Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial Budaya

Budaya adalah khasanah yang memperkaya kehidupan masyarakat suatu bangsa.

Masyarakat Indonesia terbentuk dari dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam yang

muncul karena pengaruh ruang hidup, dan perbedaan ras maupun etnik serta berupa

kepulauan di mana ciri alamiah sangat beragam antar satu pulau dengan pulau lainnya.

Faktor alamiah inilah membentuk perbedaan khas kebudayaan di tiap-tiap daerah

sekaligus perbedaan daya tanggap inderawi serta pola kehidupan. Wawasan nusantara

diwarnai oleh keinginan menumbuhkan factor-faktor positif dari perbedaaan tersebut,

dengan tujuan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan berusaha untuk terhindar

dari disintegrasi bangsa.

5.Arah Pandang

1) Arah Pandang ke Dalam Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap

aspek kehidupan nasional , baik aspek alamiah maupun aspek social . Arah pandang ke

dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk

mencegah dan mengatasi sedini mungkin factor – factor penebab timbulnya disintegrasi

bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan

dalam kebinekaan .

2) Arah Pandang ke Luar Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang

serba berubah maupun kehidupan dalam negri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia

berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi , dan keadilan sosial , serta kerjasama dan

sikap saling hormat menghormati . Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa dalam

kehidupan internasionalnya , bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan

kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan , baik politik , ekonomi , social

budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai

dengan yang tertera pada Pembukaan UUD 1945 .

6 Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia , Wawasan Nusantara harus dijadikan

arahan , pedoman , acuan , dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam

membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Karena itu , implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola

pikir , pola sikap , dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa

dan negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau kelompok

sendiri . Dengan kata lain , Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara

berpikir , bersikap , dan bertindak dalam rangka menghadapi , menyikapi , atau

menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat , berbangsa ,

dan bernegara . Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada

kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut :

1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan

iklim penyelenggaraan Negara yang sehat dan dinamis . Hal tersebut nampak

dalam wujud pemerintahan yang kuat , aspiratif dan terpercaya yang dibangun

sebagai penjelmaan rakyat.

2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan

menciptakantatanan ekonomi yang benar – benar menjamin pemenuhan dan

peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata .

3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan social budaya akan

menciptakansikap batiniah dan lahiriah yang mengakui , menerima , dan dan

menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinnekaan sebagai kenyataan

hidup sekaligus karunia pencipta .

4. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam akan

menumbuhkankesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjutkan

membentuk sikap bela negara pada setiap warga Negara Indonesia .

7.Permasyarakatan / Sosialisasi Wawasan Nusantara

Untuk mempercepat tercapainya tujuan Wawasan Nusantara, di samping implementasi

seperti tersebut diatas , perlu juga dilakukan pemasyarakatan materi Wawasan Nusantara

kepada seluruh masyarakat Indonesia . Permasyarakatan Wawasan Nusantara tersebut

dapat dilakukan dengan cara berikut :

1.Menurut sifat / cara penyampaiannya , yang dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1)Langsung , yang terdiri dari ceramah , diskusi , dialog , tatap muka .

2)Tidak Langsung , yang terdiri dari media elektronik , media cetak .

2.Menurut metode penyampaiannya berupa :

1)Keteladanan . Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan

sehari – hari kepada lingkungannya , terutama dengan memberikan contoh – contoh

berfikir , bersikap dan bertindak mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas

kepentingan pribadi atau golongan , sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu

cinta tanah air .

2) Edukasi , yakni melalui metode pendekatan formal dan informal . Pendidikan formal

ini di mulai dari tingkat taman kanak – kanak sampai perguruan tinggi , pendidikan karier

di semua strata dan bidang profesi , penataran atau kursus – kursus dan sebagainya .

Sedangkan pendidikan non formal dapat dilaksanakan di lingkungan rumah / keluarga , di

lingkungan pemukiman , pekerjaan dan organisasi kemasyarakatan .

3) Komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi Wawasan Nusantara melalui

metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan

mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri , dan tenggang

rasa sehingga tercipta kesatuan bahasa dan tujuan tentang WAwasan Nusantara .

4) Integrasi . Tujuan yang ingin dicapai dari permasyarakatan / sosialisasi WAwasan

Nusantara melalui metode integrasi adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan .

Pengertian serta pemahaman tentang Wawasan Nusantara akan membatasi sumber

konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik pada saat ini maupun di masa yang akan

datang dan akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan

cita – cita serta tujuan nasional .

8.Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat ,

berbangsa , dan bernegara sedang mengalami perubahan . Dan kita juga menyadari

bahwa factor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalh nilai –

nilai kehidupan baru yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya

. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta , perubahan dalam

kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar atau alamiah . Dalam dunia ini , yang abadi

akan kekal itu adalah perubahan . Berkaitan dengan Wawasan Nusantara yang sarat

dengan nilai – nilai budaya bangsa dan dibentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan

bangsa , apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan kesatuan itu akan hanyut

tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang

menantang Wawasan Persatuan Bangsa .

9.Keberhasilan Implementasi Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara perlu menjadi pola yang mendasari cara berfikir , bersikap dan

bertindak dalam rangka menghadapi , menyikapi , dan menangani permasalahan

kehidupan bermasyarakat , berbangsa , dan bernegara yang berorientasi kepada

kepentingan rakyat dan keutuhan wilayah tanah air . Wawasan Nusantara juga perlu

diimplementasikan dalam kehidupan politik , ekonomi , sosial budaya dan pertahanan

keamanan serta dalam upaya menghadapi tantangan – tantangan dewasa ini .Unsur-unsur

Dasar Wawasan Nusantara

1).WadahWawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen :

Wujud Wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat

gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Oleh karena itu

nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya.

Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka keatas dengan titik

puncak kerucut di pusat bumi.

Letak geografis negara berada di posisi dunia anatar 2 samudra, yaitu pasifik dan

samudera hindia dan antara dua benua, yaitu asia dan australia. Letak geografis ini

berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional Indonesia. Perwujutan

wilayah nusantara menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-busaya dan

pertahanan keamanan.

Tata Inti Organisasi

Bagi Indonesia. Tata inti organisasi negara berdasarkan pada UUD 1945 yang

menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan,

dan sistem perwakilan.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di

tangan rakyat yang sepenuhnya oleh majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Indonesia merupakan Negara

Hukum (Rechk Staat) bukan hanya kekuasaan.

Tata Kelengkapan Organisasi

Isi wawasan nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indoensia dalam

eksistensinya yang meliputi :

a) Cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Rakyat Indonesiayang berkehidupan kebangsaan yang bebas.Pemerintahan negara

Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

b)Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal.

Satu kesatuan wilayah nusantara mencakup daratan, perairan dan dirgantara.Satu

kesatuan politik.Satu kesatuan sosial budaya. Satu kesatuan ekonomi, atas asas usaha

bersama. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Satu kesatuan kebijakan nasional.

2) Tata Laku Wawasan Nusantara Mencangkup Dua Segia.

Tata laku batinia Wawasan Nusantara berlandaskan pada falsafah Pancasila untuk

membentuk sikap mental.

Tata laku lahiriah Wawasan Nusantara diwujudkan dalam satu sistem organisasi meliputi

: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan.Implementasi Wawasan

Nusantara

3) Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila.

4) Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional.

a.Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik.

b.Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi.

c.Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya.

d.Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan

sekitarnya berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945

(Undang-Undang Dasar 1945) yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka,

berdaulat, bermartabat serta menjiawai tata hidup dalam mencapai tujuan perjuangan

nasional.

Wawasan Nusantara telah diterima dan disahkan sebagai konsepsi politik

kewarganegaraan yang termaktub / tercantum dalam dasar-dasar berikut ini :

- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tanggal 22 maret 1973

- TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tanggal 22 maret 1978 tentang GBHN

- TAP MPR nomor II/MPR/1983 tanggal 12 Maret 1983

Ruang lingkup dan cakupan wawasan nusantara dalam TAP MPR ’83 dalam mencapat

tujuan pembangunan nasionsal :

- Kesatuan Politik

- Kesatuan Ekonomi

- Kesatuan Sosial Budaya

- Kesatuan Pertahanan Keamanan

http://rezaabiyasa.wordpress.com/category/uncategorized/