PEMBENTUKAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH

(FORMING AND OBSERVATION OF REGION LAW PRODUCT)

DIDIK SUKRIONO Dosen Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang

ABSTRACT

Keywords: forming, observation, and region law product

Area autonomy is often translated by local government of identical at the increasing of native earnings of region (PAD) as much as possible. By law (Perda) represent looked into instrument " legal" to collect fund of society. Only its problems thousands of perda which have been published by local government since 1999 (autonomous era of region) generally represent perda "having problem", and low subvention of him awareness of local government report perda which have been released to central government. Effort overcome perda 'having problem', MPR at annual conference of MPR RI on 2001, recommending to appellate court to test material (judicial review) to all perda which oppose against law and regulation of super ordinate. In the 2006, DPR submit "memorandum" refusing and asking for president repeal various perda of sub-province / municipality regarding "anti immoral". UU no.32 on 2004 (section 145) expressed by perda, which oppose against public interest and / or law and regulation of super ordinate can be canceled by government pass regulation of president. Thereby controlling to Perda has problem, Indonesia embrace examination model "executive review" and " judicial review ". This matter can be seen from rule of alteration of the constitution (UUD) 1945 section 24 A sentence (1), specifying authoritative appellate court judge at level of cassation, testing law and regulation under code to law, and have other authority which given by code and section 11 sentence (2) letter of b UU no.4 on 2004 about judicial power and section 31 UU no.5 on 2004 about appellate court and of UU no.32 on 2004 about local government.

ABSTRAK Kata kunci: Pembentukan, pengawasan, produk hukum daerah

Otonomi daerah sering diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah identik dengan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak-banyaknya. Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen yang dipandang “legal” untuk memungut dana dari masyarakat. Hanya permasalahannya ribuan Perda yang dudah diterbitkan Pemerintah Daerah sejak 1999 (Era Otonomi Daerah) umumnya merupakan Perda “bermasalah”, dan ditunjang rendahnya kesadaran Pemerintah Daerah melaporkan Perda yang telah dikeluarkan kepada Pemerintah Pusat. Upaya mengatasi Perda “bermasalah”, MPR pada Sidang Tahunan MPRI RI Tahun 2001, merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk menguji material (judicial review) terhadap semua Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada tahun 2006, DPR menyampaikan “memorandum” menolak dan meminta Presiden mencabut

berbagai Perda Kabupaten/Kota mengenai “antimaksiat”. UU No. 32 Tahun 2004, dinyatakan Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah lewat Peraturan Presiden. Dengan demikian pengawasan terhadap Perda bermasalah, Indonesia menganut model pengujian “executive review” dan “judicial review”. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Perubahan UUD 1945 Pasal 24 A ayat (1), yang menetapkan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. PENDAHULUAN Hubungan Pusat dan Daerah menjadi sangat longgar sejak bergulirnya kebijakan otonomi daerah 1999, seolah Pusat mengalami “kerepotan” menghadapi berbagai tuntutan daerah, meskipun Indonesia masih meneguhkan bentuk negara kesatuan. Otonomi daerah sering diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah identik dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak-banyaknya. Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrument yang dipandang “legal” untuk memungut dana dari masyarakat. Tahun 2000 ditandai sebagai “booming” Perda di seluruh Indonesia, artinya daerah beramai-ramai memproduk Perda yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang meliputi sektor-sektor pertambangan dan energi, pertanian dan peternakan, perdagangan dan industri, kehutanan dan perkebunan, kesehatan, pariwisata, ketegakerjaan, perhubungan dan pertanahan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mencatat sekitar 1.006 Perda di seluruh Indonesia pada tahun 2000, merupakan Perda “bermasalah”, yakni memberatkan dunia usaha. Sedang versi Depdagri mencatat hanya ada 105 Perda mengenai retribusi daerah dan pajak daerah yang bermasalah (Ni’matul Huda, 2010: 9). Upaya pengawasan terhadap Perda bermasalah, Indonesia menganut model pengujian “executive review” dan “judicial review”. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Perubahan UUD 1945 Pasal 24 A ayat (1), yang menetapkan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi ketentuan di atas, dapat dilihat dari 554 produk hukum daerah antara tahun 2002-2006 telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dan pada periode yang sama juga ada permohonan uji materiil 28 Perda atau Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota di Mahkamah Agung. Terkait dengan permasalahan di atas, tulisan ini akan menguraikan tentang: (1) Pembentukan Peraturan Daerah; (2) Hubungan Pusat dan Daerah dalam pengawasan produk hukum daerah; (3) Pengawasan represif (review) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan (4) Pengawasan preventif (preview) Raperda Provinsi, Kabupaten dan Kota.

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah pada hakekatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 136 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, dinyatakan: “Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan”. Konsep desentralisasi di sini menurut Hans Kelsen, berkaitan dengan pengertian negara dalam arti tatanan norma hukum (legal norm order). Oleh sebab itu pengertian desentralisasi menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum negara yang sah untuk seluruh wilayah negara (central norm) dan ada pula kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah lokal (decentral or local norm) (B. Hestu Cipto Handoyo, 2008: 120). Namun demikian Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah (baca: Peraturan Daerah atau Perda) pada hakekatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem hukum nasional. Adapun jenis Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hanya menentukan jenis Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah yang disebut Peraturan Daerah (Perda), yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Pasal 1 Angka 7). Tetapi dalam UU No. 32 Tahun 2004, jenis Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah, justru disebut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda), baik yang diatur dalam UU No.. 10 Tahun 2004 maupun menurut Pasal 137 UU No. 32 Tahun 2004, harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: (1) Kejelasan tujuan; (2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (4) Dapat dilaksanakan; (5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6) Kejelasan rumusan; dan (7) Keterbukaan.

Kemudian di dalam materi muatan Perda harus mengandung asas: (1) Pengayoman; (2) Kemanusiaan; (3) Kebangsaan; (3) Kekeluargaan; (4) Kenusantaraan; (4) Bhinneka Tunggal Ika; (5) Keadilan; (6) Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan; (7) Ketertiban dan kepastian hukum; dan (8) Keseimbangan.

Kemudiaan prinsip-prinsip pembentukan Peraturan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004, ditentukan sebagai berikut: (1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD; (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; (3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan; (5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda; (6) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh) juta rupiah; (7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan melaksanakan Perda; (8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah; (9) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda); (10) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala daerah dalam Berita Daerah.

Sedangkan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah, meliputi: (1) Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak dan retribusi

daerah; (2) Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana; (3) Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya penertiban garis sepadan; (4) Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat dan tingkatannya lebih tinggi harus diatur dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya di dalam pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ditegaskan bahwa, dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan Perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Adapun yang dimaksud dengan Perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah Perda yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh Daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh Pusat dan Provinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar-daerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain adalah retribusi izin masuk kota dan pajak/retribusi atau pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya. Adapun sifat-sifat pengawasannya adalah: (1) politik, bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan/atau legitimasi, (2) yuridis (hukum), bilamana tujuannya adalah menegakkan yuridiksitas dan/atau legalitas, (3) ekonomis, bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi, (4) moral dan susila, bilamana vang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas (S. Prayudi Atmasudirjo, 1995: 84). Prinsip pengawasan yang terkandung dalam negara kesatuan menurut Bagir Manan adalah Pemerintah Pusat berwenang untuk campur tangan yang lebih intensif terhadap persoalan-persoalan di daerah. Pemerintah Pusat bertanggung-jawab menjamin keutuhan negara kesatuan, menjamin pelayanan yang sama untuk seluruh rakyat negara (equal treatment), menjamin keseragaman tindakan dan pengaturan dalam bidang-bidang tertentu (uniformitas) . Pembatasan Atas keleluasaan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dengan beberapa kewajiban tersebut, merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip negara hokum (Bagir Manan, 1974: 34-37).

Ditinjau dari hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengawasan merupakan "pengikat" kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan (unitary): "... if local autonomy is not to produce a state of affairs bordering on anarchy, it must subordinated to national interest by means devised to keep its actions within bounds" (Sir William O. Hart - J.F. Garner,1973: 297). Apabila "pengikat" tersebut ditarik begitu kencang, napas kebebasan desentralisasi akan terkurangi bahkan

mungkin terputus. Apabila hal itu terjadi, pengawasan bukan lagi merupakan satu sisi dari desentralisasi tetapi menjadi "pembelenggu" desentralisasi. Untuk itu, pengawasan harus disertai pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut akan mencakup pembatasan macam atau bentuk pengawasan, yang sekaligus mengandung pembatasan tata cara menyelenggarakan pengawasan, dan pejabat atau badan yang berwenang melakukan pengawasan.

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan pemerintah daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya negara kesatuan. Di dalam negara kesatuan t idak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan negara, tidak pula mungkin ada negara di dalam negara. Bahkan dapat dikatakan, tidak ada pemerintahan berotonomi tanpa pengawasan, padahal antara pengawasan dengan desentralisasi akan memungkinkan timbulnya “spanning” (Bagir Manan, 1993: 3).

Sendi yang semestinya dipertahankan adalah sendi kedaulatan rakyat dan sendi kemandirian di samping sendi negara berdasarkan atas hukum. Dalam negara yang besendikan kedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum, sistem pengawasan preventif sedapat mungkin dihindari, karena pengawasan ini seolah-olah menghukum suatu perbuatan yang belum dilakukan, pengawasan yang utama adalah pengawasan represif. Negara kesatuan merupakan landasan batas dari pengertian dan isi otonomi. Berdasarkan landas batas tersebut dikembangkanlah berbagai peraturan (rules) yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi. Dan di sini pulalah letak kemungkinan "spanning" yang timbul dari kondisi tarik menarik antara kedua kecenderungan tersebut. Kalau segalanya dikembangkan pada kepentingan masyarakat dan terwujud satu pemerintahan yang sehat, tarik menarik tersebut tidak boleh dilihat sebagai "spanning" di mana yang satu akan membahayakan yang lain, melainkan sebagai suatu bentuk dinamika yang alami yang akan senantiasa ada pada setiap t ingkat perkembangan kehidupan bernegara atau berpemerintahan. Yang pokok adalah menciptakan mekanisme yang wajar agar setiap tarikan bukan saja berarti peringatan (warning) tetapi sekaligus sebagai masukan (feeding) bagi yang lain (Bagir Manan, 1974: 4).

Ada dua jenis pengawasan baku terhadap satuan pemerintahan otonomi yaitu pengawasan preventif (preventief toezicht) dan pengawasan represif (repressief toezicht). Pengawasan ini berkaitan dengan produk hukum dan tindakan tertentu organ pemerintahan daerah. Pengawasan preventif d ikaitkan dengan wewenang mengesahkan (goedkeuring). Pengawasan represif adalah wewenang pembatalan (vernietiging) atau penangguhan (schorsing). Un tu k me n ja g a ke w ib a wa a n p e me r in ta h d a era h d a n kepentingan daerah, serta untuk menghindari atau memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (detournement de pouvoir) atau kelalaian dalam administrasi yang dapat merugikan daerah dan/atau negara maka dianggap perlu untuk menyelenggarakan pengawasan secara preventif terhadap keputusan-keputuan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah.

Pengawasan preventif itu berbentuk memberi pengesahan atau t idak memberi (menolak) pengesahan. Sesua i dengan s ifatnya, p e n ga wa sa n p re ve n t i f d i l a ku ka n se su d ah ke p u tusa n d a e ra h ditetapkan, tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku. Dengan kata lain, suatu keputusan daerah dalam arti luas, termasuk juga peraturan daerah, yang dikenakan pengawasan preventif hanya dapat mulai ber laku apab i la keputusan i tu

te lah leb ih dahulu disahkan o leh penguasa yang berwenang mengesahkan. Bagi Peraturan Daerah, pe n g a wa sa n p re ve n t i f t e rh ad a p Pe ra tu ra n Da e ra h t e r t e n tu , dilakukan sesudah peraturan-peraturan itu ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi sebelum Peraturan Daerah itu diundangkan.

Pengawasan preventif hanya dilakukan terhadap Keputusan Kepa la Dae rah da n Pe ra tu ra n Daerah, yang be r i s i a tau yan g meng atu r ma te r i -mate r i t e r t en tu . Ya ng d i le takkan d i ba wah pengawasan prevent i f i tu pada umu mnya mater i -mater i yang dianggap penting, yang menyangkut kepentingan-kepentingan besar t e ru ta m a b a g i d a e ra h d a n p e n d u d u k n y a , s e h i n g g a d e n g a n meletakkannya di bawah pengawasan preventif itu diharapkan sudah dapat ditutup sebelumnya kemungkinan timbulnya kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan bagi daerah tersebut.

Alasan-alasan pengawasan preventif yang dapat dipakai oleh pejabat yang berwenang tidak disebutkan secara tegas, sehingga se ca ra teo r i p e jab at te rsebu t d apa t t ida k me mbe r i pe nge sa han be rda sa rka n a lasan la in da r ipad a a lasan ad an ya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih t ingg i t ingkatannya atau dengan kepent ingan umum. Di da lam praktek tidaklah mudah untuk menemukan alasan yang demikian itu. Pejabat yang berwenang mengesahkan atau tidak memberi pengesahan itu biasanya juga hanya meninjau apakah keputusan itu bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau tidak.

Pelaksanaan pengawasan preventif berada pada posisi "lebih awal" dari pengawasan represif. Daya campur tangan terhadap daerah juga menjadi lebih besar. Pengawasan preventif mengandung "prasyarat" agar keputusan daerah di bidang atau yang mengandung sifat tertentu dapat dijalankan, artinya selama prasyarat tidak atau belum terpenuhi keputusan tersebut tidak dapat dijalankan.

Seda ng kan pen ga wa sa n rep re s i f d i l aksana kan da la m be ntuk : (a )menangguhkan berlakunya suatu peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah; dan (b) membatalkan suatu peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah. Berbeda dengan pengawasan preventif yang hanya dapat dilakukan terhadap peraturan daerah atau keputusan kepala daerah tertentu, yang disebut oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, pengawasan represif dapat dijalankan terhadap semua peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah apabila peraturan/ keputusan itu dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan kepentingan umum. PENGAWASAN REPRESIP (REVIEW) PERDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kedudukan Perda, baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten atau Kota, dari segi pembuatannya sebenarnya dapat disetarakan dengan Undang-Undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Dari segi isinya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah yang berlaku lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah yang berlaku lebih luas. Dengan demikian sesuai prinsip hirarki peraturan perundang-undangan, maka Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Perda Kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi

(Ni’matul Huda, 2005: 239). Pertanyaannya apakah Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan produk legislatif atau regulatif ? Jika dilihat dari kedudukan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menjalankan kekuasaan legislatif di daerah, dan pengisian jabatan keanggotaannya melalui pemilihan umum, serta dipilih langsung oleh rakyat, maka Peraturan Daerah (Perda) dapat dikatakan sebagai produk legislatif di tingkat daerah yang bersangkutan, dan tidak disebut sebagai produk regulatif atau executive acts. Perbedaan antara Peraturan Daerah dengan Undang-Undang hanya dari segi lingkup teritorial atau wilayah berlakunya peraturan itu, yaitu bersifat nasional atau lokal. Undang-Undang berlaku secara nasional, sedangkan Peraturan Daerah hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja, yaitu dalam wilayah daerah provinsi, wilayah daerah kabupaten, atau wilayah daerah kota yang bersangkutan masing-masing. Karena itu, Peraturan Daerah itu tidak ubahnya adalah ”local law” atau ”local wet”, yaitu Undang-Undang yang bersifat lokal. (local legislation),( Jimly Asshiddiqie, 2006: 34).

Oleh karena Peraturan Daerah merupakan produk legislatif, maka timbul persoalan dengan kewenangan untuk menguji dan membatalkannya. Lembaga manakah yang berwenang membatalkan peraturan Daerah? Apakah Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau peraturan tingkat pusat, dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat atau eksekutif?

Sebagai konsekuensi dipertegasnya prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam naskah Perubahan Pertama UUD 1945, maka produk legislatif daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk eksekutif di tingkat pusat. Misalnya, apabila suatu materi Perda Provinsi ataupun Perda Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan secara sah ternyata bertentangan isinya dengan materi Peraturan Menteri di tingkat pusat, maka pengadilan haruslah menentukan bahwa Perda itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya (Bagir Manan, 2004: 279-280).

Bagir Manan mengingat, bahwa Perda (termasuk peraturan Desa) dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan ”pertingkatan”, melainkan juga pada ”lingkungan wewenangnya”. Suatu Perda yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat tinggi yang melanggar hak dan kewajiban. daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintahan Daerah (Bagir Manan, 2004: 142).

Oleh karena produk legislasi di daerah provinsi ataupun kabupaten/kota berupa Peraturan Daerah sebagai hasil kerja dua lembaga, yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kedua-duanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, maka produk legislasi tersebut tidak dapat dibatalkan oleh keputusan sepihak dari Pemerintah Pusat (eksekutif) begitu saja.

Tetapi ketentuan Pasal 145 ayat (2) dan (3) UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden. Sedangkan Pasal 185 ayat (5) menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD. Mekanisme peninjauan atau pengujian oleh Menteri Dalam Negeri ini dapat dikategorikan sebagai executive review yaitu mekanisme pengujian Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri selaku pejabat eksekutif tingkat pusat.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Daerah jelas disebut sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang resmi dengan hirarki di bawah undang-undang. Sepanjang suatu norma hukum dituangkan dalam bentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 tersebut, dan tingkatannya berada di bawah Undang-Undang, maka sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, pengujiannya hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Tetapi permasalahannya eksistensi Mahkamah Agung sebenarnya merupakan pengadilan keadilan (court of justice), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (court of law). Jimly Asshiddiqie mengusulkan seluruh kegiatan “judicial review” diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Agung dapat berkonsentrasi menangani perkara-perkara yang diharapkan dapat mewujudkan rasa adil bagi setiap warganegara. Akan tetapi, nyatanya UUD 1945 tetap memberikan kewenangan pengujian terhadap peraturan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung. Di pihak lain, Mahkamah Konstitusi juga diberi tugas dan kewajiban memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggungjawab pidana Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang menurut pendapat DPR telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD. Dengan kata lain, Mahkamah Agung tetap diberi kewenangan sebagai “court of law” di samping fungsinya sebagai “court of justice”. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tetap diberi tugas, yang berkenaan dengan fungsinya sebagai “court of justice” disamping fungsi utamanya sebagai “court of law”. Artinya, meskipun keduanya tidak dapat dibedakan seratus persen antara “court of law” dan “court of justice”, tetapi pada hakikatnya penekanan fungsi hakiki keduanya memang berbeda satu sama lain. Mahkamah Agung lebih merupakan “court of justice” dari pada “court of law”. Sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih merupakan “court of law” daripada “court of justice”. Keduanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Ditinjau dari waktu penyelenggaraan pengujian peraturan perundang-undangan, juga dipandang kurang efisien jika dilaksanakan di dua tempat, karena menurut ketentuan Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya Mahkamah Agung harus menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi jika ada permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang kebetulan Undang-Undangnya sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. PENGAWASAN PREVENTIF (PREVIEW) RAPERDA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA 1. Mekanisme Preview Raperda Provinsi

Selain mengenal bentuk pengawasan represif, UU No. 32 Tahun 2004 juga mengatur kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk mengevaluasi Raperda dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Menurut ketentuan Pasal 185, Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi (executive preview). Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Gubernur. Apabila hasil evaluasi menyatakan Raperda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila basil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur tersebut (executive review), dan sekaligus menyatakan berlakunya Perda APBD tahun sebelumnya. Penegasan di dalam Pasal 185 tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004, karena yang berwenang membatalkan Perda adalah Pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden. Tidak ada satu pasal pun di dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan de legasi kewenangan untuk melakukan pembatalan Perda kepada Menteri Dalam Negeri.

Mekanisme evaluasi Raperda menurut Pasal 185 UU No. 32 Tabun 2004 dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

RAPERDAPROV-DPRD

MENDAGRI

3 hari

GURBENUR

15 hari

Sesuai dg kepent. Umum & per-UU-an Yg lebih tinggi

Tidal sesuai dg kepent. Umum & per-UU-an Yg lebih tinggi

Penetapan (Gubenur) Penetapan

(Gubenur) Penyempurnaan (Gub. & DPRD)

7 hari

Pembatalan (Mendagri)

KOORDINASI

PASAL 189

Proses penetapan Raperdaprov dikoordinasikan terlebih dahulu dengan MENTERI KEUANGAN

2. Mekanisme Preview Raperda Kabupaten / Kota Menurut ketentuan Pasal 186 UU No. 32 Tahun 2004, Rancangan Perda

Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi (executive preview). Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/ Walikota.

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/ Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota tersebut (executive review) dan sekaligus menyatakan berlakunya Perda APBD tahun sebelumnya. Ketentuan Pasal 186 di atas juga secara jelas bertentangan dengan Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004, karena yang berwenang membatalkan Perda adalah Presiden dan pembatalannya dalam bentuk Peraturan Presiden. Tidak ada delegasi kewenangan kepada Gubernur untuk dapat membatalkan Perda. Kalau sekedar pemberian kewenangan melakukan evaluasi terhadap Raperda masih dapat dibenarkan mengingat luas wilayah Indonesia dan kedudukan Gubernur selain sebagai kepala daerah juga perpanjangan tangan Presiden (kepala wilayah).

Mekanisme evaluasi Raperda Kabupaten/Kota menurut Pasal 186 UU No. 32 Tahun 2004 dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

; KESIMPULAN Keberadaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah, pada hakekatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem hukum nasional.

Pengawasan preventif (preventief toezicht) dan pengawasan represif (repressief toezicht), berkaitan dengan produk hukum dan tindakan tertentu organ pemerintahan daerah. Pengawasan preventif d ikaitkan dengan wewenang mengesahkan (goedkeuring). Pengawasan represif adalah wewenang pembatalan (vernietiging) atau penangguhan (schorsing).

Peraturan Daerah sebagai produk legislasi di daerah provinsi ataupun kabupaten/kota dan merupakan hasil kerja dua lembaga, yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kedua-duanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, maka produk legislasi tersebut tidak dapat dibatalkan oleh keputusan sepihak dari Pemerintah Pusat (eksekutif) begitu saja, tetapi oleh Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

UU No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk mengevaluasi Raperda dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

GURBENUR

3 hari

Bupati/Walikota

15 hari

Sesuai dg kepent. Umum & per-UU-an Yg lebih tinggi

Tidal sesuai dg kepent. Umum & per-UU-an Yg lebih tinggi

Penetapan (Bupati/Walikokota)

Penetapan (Bupati/Walikokota)

Penyempurnaan (Bupati/Walikokota & DPRD)

7 hari

Pembatalan (Gubernur)

Hasil Evaluasi MENDAGRI

KOORDINASI

Proses penetapan Raperdaprov dikoordinasikan terlebih dahulu dengan MENTERI KEUAANGAN

PASAL 189

RAPERDA K/K-DPRD

APBD. Pasal 185 UU No. 32 Tahun 2004, menentukan bahwa Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi (executive preview).

Selanjutnya ketentuan Pasal 186 UU No. 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi (executive preview)

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, 1974, Beberapa Hal di Sekitar Otonomi Daerah Sebagai Sistem Penvelenggaraan Pemerintahan, Majalah Padjadjaran Jilid V, Bina Cipta, Bandung.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Bagir Manan, 1993, Perjalan Historis Pasal 18 UUD 1945, UNISKA, Karawang. Bagir Manan, 2004, Teori dan Politik Konrtitusi, Cetakan Kedua, FH UII Press,

Yogyakarta. Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Cetakan Kedua,

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. ____________, 2006, Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Kerjasama

Konstitusi Press dengan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta. Ni’matul Huda, 2010, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UII Press,

Yogyakarta. ------------------, 2005, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004, jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.

38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

S. Prayudi Atmasudirjo, 1995, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh, GHalia Indonesia, Jakarta.

Sir William O. Hart - J.F. Garner, 1973, Introduction To The Law of The Local Government and Administration, Buttemorths, London.