layanan.hukum.uns.ac.id file/MULYANTO/Prosidin… · Manifestasi otonomi di tingkat desa menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbasiskan pemerintahan desa yang

KONFERENSI NASIONAL PKM-CSR KE-3 TAHUN 2017 | SURAKARTA, 19 – 21 OKTOBER 2017

81Teknologi Informasi, Komunikasi dan Lingkungan Hidup

PELATIHAN LEGAL DRAFTING PERDES BAGIBPD DUKUH DAN GADINGAN GUNA MEWUJUDKAN

GOOD VILLAGE GOVERNANCE

Mulyanto1, Irfan AN2

1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta 57126, Indonesia2Fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret, Surakarta 57126, Indonesia

Email:[email protected]

ABSTRAK

Manifestation of village autonomy implemented by Village Government and VillageConsultative Body (BPD). Both institutions play an important role in improvingpeople's welfare. Perdes productivity for BPD Dukuh and Gadingan become theproblems that need to look for solution so that the future can function optimally. Theobjectives of the activities include: (1) BPD Dukuh and Gadingan obtain basicknowledge in formulating village regulations; (2) Increasing the competence of BPDDukuh and Gadingan in preparing the formulation of editorial Article by article Perdesin accordance with the legal drafting rules; (3) Facilitate the management of Perdesdigital data archives with application system to realize Good Village Governance.Method of Community Service implementation consists of 3 stages. First, Perdesdrafting training in accordance with legal drafting conceptualization followed byPractice of editorial formulation Article by article in Perdes. Furthermore, Training theuse of open source word processor computer software open office writer whichcontinued Training use of Application Program Management Archives Perdes Digital(PAMAPD). Second, Media Facilitation which is operated by members of BPD DukuhGadingan. Third, Assistance, so that the concept of legal drafting Perdes and theapplication program management digital archives that have been given can be appliedproperly. Results Activity in general can work well with indicators of activity evaluationbased on the circulated questionnaire. First, the percentage of the majority ofparticipants expressed satisfaction 89% consisting of 75% strongly agreed while 14%agreed. Secondly, 76% argue that the legal drafting of Perdes is very useful inperforming duties as members of BPD Dukuh and Gadinga. Third, the majority oftraining participants of 80% want future activities in the future to support good villagegovernanceKeywords: Village regulations, Legal Drafting, Village, governance



PENDAHULUAN

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah yangjuga sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah di daerah Karisidenan Surakarta. Secarageografis, terletak diantara Bagian ujung timur 110. 57O LS, Bagian Ujung Sebelah Barat 11042O LS, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 32O BT, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 49O 32.00O

BT. Luas wilayah 46.666 Km2 atau 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Sukoharjo, secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan sebagaiberikut: (1) Sukoharjo; (2) Grogol; (3) Baki; (4) Gatak; (5) Kartosuro; (6) Mojolaban; (7)Polokarto; (8) Bendosari; (9) Nguter; (10) Tawangsari; (11) Bulu; dan (12) Weru. Untukdiketahui bahwa di kecamatan Mojolaban terdiri dari 15 desa dan dua diantaranya yakni DesaDukuh dan Gadingan yang akan dijadikan objek penerapan IbM ini.

Guna mencapai tujuan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, PemerintahKabupaten Sukoharjo telah menetapkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Periode 2016–2020 yakni ”Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang Sejahtera, Maju, dan BermatabatDidukung Pemerintahan yang Profesional (www.sukoharjokab. go.id). Untuk mencapai visitersebut telah ditetapkan 5 (lima) misi, yang salah satunya yakni Membangun ManagemenPemerintahan yang Profesional, Bersih dan yang Berbasis pada Pelayanan Masyarakat. Artinya,sudah menjadi keniscayaan bagi aparat pemerintah untuk memiliki kompetensi yang mumpuni.Sebab, kompetensi birokrat akan menjadi modal dasar untuk dapat menjalankan fungsipelayanan publik (public service).

Manifestasi otonomi di tingkat desa menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, berbasiskan pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa danBadan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut dipertegas dalam UU no. 6 Tahun 2014tentang Desa bahwa kedua struktur pemerintahan ini, memegang peranan penting dalammeningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perdes APB Desa adalah instrumen penting yangsangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance)di tingkat desa.

Proses penyusunan Perdes APB Desa seharusnya didasarkan pada prinsip partisipasi,transparansi dan akuntabel sehingga memberikan arti bahwa pemerintahan desa dijalankandengan baik. Perdes APB Desa yang disusun harus berorientasi kepada peningkatankesejahteraan masyarakat desa dan sesuai prinsip good governance seperti transparansi,partisipasi, efektifitas dan akuntabel sesuai dengan prinsip good village governance (MustikaAji, 2012)

Dalam realitanya, berdasarkan temuan hasil penelitian skim Hibah Bersaing pengusul(2012) berkesimpulan: Pertama, Pemahaman yang masih kurang terhadap dasar hukumkeberadaan BPD mulai UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2004, dan Perda No. 12 Tahun 2007; danKedua, Ditemukan masalah hukum dan politik dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam menyusunPerdes di Kecamatan Mojolaban (Bambang Joko Sudibyo dan Mulyanto, 2013). Hal tersebutdiperkuat hasil pengabdian masyarakat IbM (Pengusul) Legal Drafting di BPD Cangkol danKragilan (2014) serta Legal Drafting di BPD Dukuh dan Gadingan (2015) berkesimpulanbahwa mayoritas peserta pelatihan sebesar 93 % dan 90 % menghendaki adanya kegiatanlanjutan pelatihan legal drafting Perdes karena sangat bermanfaat dalam melaksanakan tugasBPD dalam rangka mewujudkan good village governance. Pada tanggal 24 Agustus 2015,



pengabdi mewawancari Bapak Arifin Ibnu dari Bagian Pemerintahan Desa Setda KabupatenSukoharjo menyatakan bahwa evaluasi terhadap kesalahan dalam Penyusunan Perdes yaknibelum memahami perbedaan antara Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa(Perkades). Selain itu, yang lebih mendasar juga kurang memahami legal drafting Perdeskhususnya bahasa hukum.

Kegiatan IbM berupa Pelatihan legal drafting bagi BPD Dukuh dan Gadingan inibertujuan agar Perguruan Tinggi dapat memberi kemanfaatan yang nyata bagi masyarakatsekitar dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian danpengabdian masyarakat. Apalagi kegiatan ini sejalan dengan RIP dan Roadmap Penelitian diBidang Otonomi dan Desentralisasi UNS Tahun 2011-2025.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program IbM BPD Dukuh dan Gadingandalam Menerapkan Legal Drafting Perdes Partisipatif Pasca UU Desa No. 6 Tahun 2014 GunaMewujudkan Good Village Governance, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelatihan

a. Pelatihan penyusunan Perdes yang sesuai dengan konseptualisasi legal draftingpartisipatif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelatihanini diharapkan mampu memberikan peningkatan pemahaman bagi seluruh anggotaBPD Dukuh dan BPD Gadingan dalam menyusun Perdes;

b. Praktek legal drafting dengan membedah anatomi Perdes khususnya peningkatankompetensi perumusan redaksional bahasa hukum Pasal demi pasal dalam Perdes;

2. Pendampingan

Setelah para anggota BPD Dukuh dan Gadingan mempunyai pengetahuan tentangpenyusunan legal drafting, maka tim IbM memberikan pendampingan agar materipelatihan yang sudah diberikan dapat diterapkan dengan baik.

3. Konsultasi sebagai Keberlanjutan Program IbM

Adanya program Konsultasi pada tahun-tahun berikutnya sebagai keberlanjutanprogram IbM dirasa sangat perlu, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak hanya sebataspelatihan saja. Hal tersebut urgen dilakukan karena: Pertama, untuk mengetahui adatidaknya perubahan kualitas BPD Dukuh dan Gadingan dalam penyusunan Perdes berbasislegal drafting dan pasca diadakan pelatihan IbM. Kedua, Tim pengabdi Universitas SebelasMaret yang memiliki keahlian hukum pemerintahan desa membuka kesempatan seluas-luasnya bagi BPD Dukuh dan Gadingan untuk melakukan konsultasi legal drafting Perdes



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi BPD dalam mewujudkan Good Village Governance

Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran vital dalammemajukan desa, sebab sebagai lembaga legislatif desa mempunyai otoritas menyusunregulasi, meskipun harus dibahas bersama dengan Kepala Desa. Artinya, dapat mendorongpada perbaikan sistem pemerintahan desa yang berbasis good village governance. BPDberfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkanaspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang. Pertama, membahas rancanganperaturan desa bersama Kepala Desa; Kedua, melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; Ketiga, mengusulkan pengangkatandan pemberhentian kepala desa; Keempat, membentuk panitia pemilihan kepala desa;Kelima, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasimasyarakat; dan Keenam, menyusun tata tertib BPD.

Secara kelembagaan BPD mempunyai hak meminta keterangan kepada PemerintahDesa dan menyatakan pendapat. Sedangkan secara personal, Anggota BPD mempunyaihak: (1) mengajukan rancangan peraturan desa; (2) mengajukan pertanyaan; (3)menyampaikan usul dan pendapat; (4) memilih dan dipilih; dan (5) memperoleh tunjangan.Adapun kewajibannya meliputi: (1) mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturanperundang-undangan; (2) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan desa; (3) mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia; (4) menyerap, menampung, menghimpun, danmenindaklanjuti aspirasi masyarakat; (5) memproses pemilihan Kepala Desa; (6)mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; (7)menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan (8)menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatifdan konsultatif dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang dan hak BPD. Selanjutnya,BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, membuat kebijakan yang ditetapkanbersama Kepala Desa. Dalam hal kesejahteraan telah diatur bahwa pimpinan dan anggotaBPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkandalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk kegiatan BPD disediakanbiaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPDyang juga ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam melaksanakanfungsi, wewenang dan hak BPD didukung dengan penyelenggaraan administrasi yangdilaksanakan oleh Sekretaris BPD. Dalam kegiatan administrasi telah disiapkanketentuannya lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pada umumnya konsep good village governance diterjemahkan menjadi systemtata pemerintahan yang mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembagadimana warga masyarakat mengutarakan kepentingannya. Asian Development Banksendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa good governance dilandasi olehempat pilar yaitu (1) accountability, (2) transparency, (3) predictability, dan (4)



participation. Dalam konteks lokal good governance dapat diderivasikan menjadi prinsip-prinsip good village governance seperti partisipasi, transparansi, efektifitas dan akuntabel(Mustika Aji, 2012). Dalam proses perumusan kebijakan publik termasuk dalampenyusuna Perdes, maka eksistensi partisipasi masyarakat merupakan persoalan yangsignifikan. Partisipasi masyarakat akan mempengaruhi corak kebijakan pembangunan desasebagai implementasi dari konsep demokrasi. Artinya, partisipasi menjadi salah satuprinsip pemerintahan desa yang baik (good village governance).

Dalam setiap kali penyusuan Perdes akan senantiasa melibatkan kerjasamaPemerintahan Desa dan BPD. Kedua struktur pemerintah di level bawah ini, memegangperanan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah.Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen penting yang sangatmenentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan desa yang baik (good villagegovernance) di tingkat desa.

2. Penyusunan Perdes yang sesuai Legal Drafting

Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat dari, oleh dan untuk masyarakathendaknya dengan mengedepankan prinsip partisipatif, artinya semua warga desa berhakmemberikan masukan. Sehingga, hasilnya betul-betul menjawab kebutuhan warga desa.Penyusunan perdes ini menjadi proses belajar bersama, termasuk bagi pemerintah desa danBPD yang selama ini membuat kebijakan secara top down. Penyusunan perdes secarapertisipatif mencoba mengembalikan hak warga masyarakat, yakni hak mengeluarkanpendapat dan musyawarah.

Dalam kaidah legal drafting penyusunan Perdes, ada 3 (tiga) asas pembentukanPeraturan Perundang-Undangan yang fundamental yang mutlak harus diperhatikan(Sudikno Mertokusumo, 2005), termasuk dalam penyusunan Perdes sebagai berikut:

a. Asas lex superior derogate lex inferiori:

Yakni suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yanglebih tinggi mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah

b. Asas lex specialis derogate lex generalis:

Yakni suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yangkhusus mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang umum

c. Asas lex posterior derogate lex priori:

Yakni suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yangbaru mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang lama (Maria Farida IndratiSoeprapto, 1998).

Dalam kerangka pembentukan peraturan, legal drafting harus sungguh-sungguhmemperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi : (1)Kejelasan tujuan; (2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (3) Kesesuaianantara jenis dan materi muatan; (4) Dapat dilaksanakan; (5) Kedayagunaan dankehasilgunaan; (6) Kejelasan rumusan, dan (7) Keterbukaan.



Selanjutnya legal drafting penyusunan Perdes bagi BPD Dukuh dan BPDGadingan, kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, secara teknis yuridis harusmerujuk pada LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2016Tentang Pembentukan produk Hukum Desa. Kerangka struktur Peraturan Desa, PeraturanKepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari

A. Penamaan/Judul;

B. Pembukaan;

C. Batang Tubuh;

D. Penutup; dan

E. Lampiran (bila diperlukan).

Adapun kerangka Peraturan Desa diformulasikan (Lampiran Perda SukoharjoNo. 5 Tahun 2016) sebagai berikut:

KEPALA DESA ….. (Nama Desa)KECAMATAN........ (Nama Kecamatan)

KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA....... (Nama Desa)NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG........................................................

(Judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang: a. bahwa..........................................;b. bahwa..........................................;c. dan seterusnya.............................;

Mengingat : 1. .....................................................;2. .....................................................;3. dan seterusnya.............................;

Dengan Kesepakatan BersamaBADAN PERMUSYAWARATAN DESA......... (Nama Desa)

danKEPALA DESA ...... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Judul Peraturan Desa).

BAB I



KETENTUAN UMUMPasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB IIBagian Pertama

............................................(judul bagian)

Paragraf Kesatu...........................................(judul paragraf)

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa …...(NamaDesa).

Ditetapkan di …pada tanggal …KEPALA DESA … (Nama Desa),

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)Diundangkan di …pada tanggal …SEKRETARIS DESA … (Nama Desa),

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)LEMBARAN DESA … (Nama Desa) TAHUN … NOMOR …

3. Evaluasi Hasil Kegiatan IbM Pelatihan Legal Drafting Perdes

Kegiatan IbM BPD Dukuh dan Gadingan Dalam Menghasilkan Perdes PartisipatifBerbasis Good Village Governance” sebagaimana telah direncanakan dalam proposal perlu



diadakan evaluasi keberhasilan. Teknik yang digunakan yakni dengan membagikan lembarevaluasi (kuesioner) telah diberikan pada akhir kegiatan untuk diisi oleh para peserta.

Adapun untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan pelatihan legal drafting Perdesini digunakan indikator sebagai berikut:

1. Indikator dalam proposal ditetapkan tingkat kepuasan dari peserta pelatihan legaldrafting terhadap penyajian materi lebih dari 75%. Realitanya setelah diadakankalkulasi prosentasi mayoritas peserta menyatakan kepuasannya 89 % yang terdiri dari75 % sangat setuju sedangkan 14 % menyatakan setuju. Artinya kegiatan tersebutdapat berjalan lancar dan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bagan.1. Kepuasan Peserta Pelatihan

2. Dalam proposal ditetapkan bahwa besaran prosentase lebih dari 50% dari peserta yangmenyatakan bahwa pelatihan legal drafting Perdes bermanfaat bagi BPD Dukuh danGadingan dalam melaksanakan tugas pokok penyusunan Perdes. Dari lembar evaluasipeserta diperoleh hasil bahwa 76 % berpendapat bahwa materi pelatihan legal draftingPerdes sangat bermanfaat dalam melaksanakan tugas sebagai anggota BPD Dukuh danGadingan, kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Artinya kegiatan tersebut dapatdikatakan berhasil.

KEPUASAN TERHADAP MATERI PELATIHAN

14%

75%

11%

A (SS) B (S) C (KS) D (TS)



Bagan.2. Manfaat Materi bagi BPD

Berdasar kuesioner hasil kegiatan dapat dikatakan bahwa pelatihan legaldrafting Perdes tersebut memberi kemanfaatan yang nyata dan menjadi salahsatu upaya meningkatkan kompetensi menyusun produk hukum desa bagianggota BPD Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Pasalnya, dengan telahdiadakannya pelatihan legal drafting dan digitalisasi Perdes tersebut diperolehpengetahuan/kerangka untuk menyusun perdes yang ternyata secara formilmaupun materiil haruslah memiliki pijakan yang jelas alias tidak bolehsembarangan. Dengan kata lain tidak semua hal/masalah dapat dibuat perdes.Sebab harus dikaji apakah masalah tersebut merupakan wilayah perdes ataupunmenjadi kewenangan level lebih tinggi berupa Peraturan Daerah (Perda)setempat. Sebab keduanya tidak boleh overlapping dalam menunjang prinsipefektivitas dan transaparansi dalam rangka menuju good village governance.

3. Harapan untuk diadakannya kegiatan tindak lanjut dari pelatihan legal drafting Perdesterhadap penyajian materi telah ditetapkan dalam proposal lebih dari 50%. Realitanyandari hasil lembar evaluasi diperoleh data sebesar 80% peserta menghendaki adanyakegiatan lanjutan untuk jilid II. Artinya mayoritas peserta pelatihan dari Anggota BPDSapen daln Laban menganggap kegiatan ini perlu dilanjutkan dalam rangkamemajukan desa. Alasanya bervariasi mulai pentingnya materi dari minimalisnyawaktu penyelenggaraan pelatihan legal drafting Perdes semakin mengkatnyaketerampilan anggota BPD dalam penyusunan Perdes partisipatif dan lain sebagainya.(Lihat Bagan3).

KEMANFAATAN MATERI BAGI BPD

24%

76%

0%

0%

A (SS)

B (S)

C (KS)

D (TS)



Bagan.3. Keinginan Tindak Lanjut Kegiatan

Dari Hasil kegiatan pelatihan legal drafting Perdes diperoleh data bahwaanggota BPD Dukuh dan Gadingan kecamatan Mojolaban secara eksplisitmenyatakan bahwa berharap (berkeinginan) dan meminta agar kegiatan pelatihanlegal drafting ini perlu diadakan lagi. Dalam konteks peningkatan kualitas maupunkuantitasnya. Permintaan terkait kualitas menyangkut perlu pelatihan lagi yangsifatnya lebih spesifik dan dari segi kuantitasnya menyoal frekuansi pelatihan karenakemanfaatannya dirasakan secara nyata.

SIMPULAN

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dukuh dan Gadingan memiliki fungsi strategis dalamupaya mewujudkan Good Village Governance. Sebab BPD sebagai lembaga legislatifdesa mempunyai otoritas menyusun regulasi sehingga mendorong pada perbaikan sistempemerintahan desa yang berbasis good village governance. BPD berfungsi menetapkanperaturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Penyusunan Perdes yang sesuai Legal Drafting dengan menggunakan 3 (tiga) asaspembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang fundamental meliputi: (a) asas lexsuperior derogate lex inferiori; (b) asas lex specialis derogate lex generalis; dan (c) asaslex posterior derogate lex priori. Dalam legal drafting penyusunan Perdes bagi BPDDukuh dan BPD Gadingan, secara teknis yuridis harus merujuk pada Perda No.5 Tahun2016 Tentang Pembentukan produk Hukum Desa. Adapun Kerangka struktur PeraturanDesa terdiri dari: (a) Penamaan/Judul; (b) Pembukaan; (c) Batang Tubuh; (d) Penutup; dan(e) Lampiran (bila diperlukan).

3. Hasil kegiatan Pelatihan Legal Drafting secara umum dapat berjalan baik dengan indikatorevaluasi kegiatan berdasar kuesioner yang diedarkan. Pertama, prosentasi mayoritaspeserta menyatakan kepuasannya 89 % yang terdiri dari 75 % sangat setuju sedangkan 14% menyatakan setuju. Kedua, Sebanyak 76 % berpendapat bahwa materi pelatihan legaldrafting Perdes sangat bermanfaat dalam melaksanakan tugas sebagai anggota BPD Dukuhdan Gadingan. Ketiga, mayoritas peserta pelatihan sebesar 80% menghendaki kegiatanlanjutan pada masa datang guna mendukung good village governance.

TINDAK LANJUT KEGIATAN

20%

80%

0%

0%A (SS) B (S) C (KS) D (TS)



UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pelatihan Legal Drafting Perdes bagi BPD Dukuh dan Gadingan ini dapat berjalanberkat dukungan pendanaan dari Kemenristekdikti yang telah membiayai program PengabdianMasyarakat dalam skema IbM, maka tim pengabdi menyampaikan terima kasih danpenghargaan setinggi-tingginya.

DAFTAR REFERENSI

Aji, Mustika. (2012). Modul APB Desa Partispatif: Seri Pengutan Kapasitas Good VillageGovernance. Kebumen: Lsu Bina Insani.

Mertokusumo, Sudikno. (2005). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi kelima cet. II,Yogyakarta: Liberty.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan produkHukum Desa.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. (1998) Ilmu Perundang-Undangan Dasar-DasarPembentukannya, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Sudibyo, Bambang Joko dan Mulyanto. (2013) “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Dalam Penyusunan Perdes Partisipatif di Mojolaban”, Jurnal Parental: Jurnal Hukumdan Budaya, Vol. I No. 1. April.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Periode 2016–2020 http://www.sukoharjokab. go.id(akses 8 mei 2017).

Documents

layanan.hukum.uns.ac.id file/MULYANTO/Prosidin… · Manifestasi otonomi di tingkat desa menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbasiskan pemerintahan desa yang