Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA
(LPPD) TAHUN ANGGARAN 2016
Disampaikan Kepada Yth. Bupati Pekalongan melalui Camat Sragi sebagai Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016 Untuk Dijadikan Bahan
Pembinaan dan Pengawasan Tahun Berikutnya.
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN
Alamat : Jln. Sragi – Bojong KM 2 Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan
51155
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya,
sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala
Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada Bupati
Pekalongan melalui Camat Sragi di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan
Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan yang diselenggarakan
selama mulai Januari 2016 Sampai dengan Desember 2016.
Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang
membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Kepala Desa untuk
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang akan mendatang. Kami menyadari, bahwa kami tidak
mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap elemen
masyarakat yang ada di desa Kedungjaran, juga bimbingan dari pemerintahan kecamatan sragi
dan Kabupaten Pekalongan.
Oleh karena itu, kami selaku Kepala Pemerintahan Desa Kedungjaran mengucapan terima
kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak, baik yang membantu
langsung maupun tidak langsung, sehingga proses Pelaksanaan pembangunan dari
Perencanaan hingga Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala
Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan ini dapat kami selesaikan Tepat
pada Waktunya.
Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan
dan Lindungan -Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan Keinginan
meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari–hari selanjutnya demi Kemajuan
dan Kemandirian Desa. Amin Ya Roball Alamin.
KEDUNGJARAN, 31 Desember 2016
Kepala Desa Kedungjaran
SARIDJO
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………….. i
DAFFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………….. ii
BAB I PENDAHULUAN
A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN ………………………………………………...
B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ………….
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………………………………………………………..
1
1
3
BAB II PENDAHULUAN
A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA ………….
B. PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DESA ……………………………………..
C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN ………………………
D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKA …………………………
E. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ……
F. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
DAN UPAYA YANG DITEMPUH …………………………………………………….
6
7
8
9
10
11
BAB III PENUTUP …………………………………………………………………………………………. 20
Kedungjaran, 31 Desember 2016 Kepala Desa Kedungjaran
S A R I D J O
BAB I
PENDAHULUAN
A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
Bahwa dibuatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah:
1. untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah desa dalam kurun satu
tahun;
2. sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan
berkelanjutan
5. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa beserta seluruh
stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan ke masyarakatan,
pada tahun berikutnya; serta
6. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkekuatan
hukum tetap.
B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah
Daerah dengan Pemerintah Desa dan beberapa pertimbangan potensi dan kondisi
Desa, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan Desa Kedungjaran ditetapkan dengan Visi sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN DESA YANG MADANI, MANDIRI DAN INFOMATIF DALAM
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DISEGALA BIDANG DENGAN DIBARENGI
TRANSPARASI KEBIJAKAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN
MENCIPTAKAN DESA INFORMATIF YANG DIDUKUNG PEMANFAATAN SARANA
KOMUNIKASI DAN TEHKNOLGI IT UNTUK KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG ADIL,
MAKMUR DALAM ARTI YANG SEBENAR-BENARNYA ”
Dalam Rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut
diimplementasikan dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :
1. Peningkatan dan pembangunan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan YME, melalui pendidikan agama sehingga terwujudnya masyarakat yang
agamis dan dinamis;
2. Peningkatan Kapasitas dan Kwalitas pembangunan yang dilakukan bersama
lembaga desa dengan masyarakat dan menumbuhkan swadaya dan gotong
royong agar supaya pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai
Aspirasi serta Kebutuhan Masyarakat;
3. Meningkatkan Peran serta “Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)” dalam
meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan mengedepankan azas
kebersamaan dalam bentuk penambahan permodalan dan Peningkatan Kapasitas
pengelola serta diversifikasi usaha.
4. Peningkatan Transparansi Kebijakan dalam Pengambilan dan Pelaksanaan
kebijakan serta keputusan dengan memperhatikan prinsip keadilan terhadap
seluruh pihak serta bersifat obyektif dan berlandaskan hukum dan musyawarah
mufakat.
5. Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Guna meningkatkan Peran serta Masyarakat
dengan kemudahan berbagai cara penyampaian sehingga terbangun peran serta
masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan di desa, khususnya peran
pengawasan dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang Jujur, bersih dan
Berwibawa.
6. Pelaksanaan Pembangunan Segala Bidang dengan mengedepankan Azas
Partisipatif Masyarakat, Azas Prioritas Kebutuhan, Berkeadilan dan
Berkesinambungan dalam rangka menwujudkan Masyarakat Desa yang Mandiri
dan Madani.
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut sebagai
berikut :
1. Misi 1
: Peningkatan dan pembangunan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, melalui pendidikan agama sehingga terwujudnya masyarakat yang agamis dan dinamis
a. Tujuan : Mewujudkan masyarakat desa Kedungjaran yang agamis dan berbudaya
b. Sasaran : Terwujudnya kehidupan yang bermartabat dilandasi iman dan taqwa serta memelihara adat istiadat
2. Misi 2 : Peningkatan Kapasitas dan Kwalitas pembangunan yang dilakukan bersama lembaga desa dengan masyarakat dan menumbuhkan swadaya dan gotong royong agar supaya pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai Aspirasi serta Kebutuhan Masyarakat.
a. Tujuan : - Meningkatkan partisipasi dan peran serta Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan.
- Meningkatkan swadaya dan gotong royong Masyarakat Desa. - Mewujudkan pembangunan yang adil merata, sesuai
kebutuhan serta berkesinambungan. b. Sasaran : - Terciptanya Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif dan
Synergitas antara Pemerintah dan Masyarakat. - Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Desa dari peran serta
Masyarakat berupa Gotongroyong dan Swadaya Desa. - Terbangunnya Desa dan Masyarakatnya secara Adil sesuai
kebutuhan dan berkesinambungan.
3. Misi 3 : Meningkatkan Peran serta “Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)” dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan mengedepankan azas kebersamaan dalam bentuk penambahan permodalan dan Peningkatan Kapasitas pengelola serta diversifikasi usaha.
a. Tujuan : - Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan pengembangan perekonomian berbasis rakyat;
- Meningkatkan kesadaran pengelolaan keuangan sederhana dengan menabung;
- Meningkatkan Kepastian Keamanan Masyarakat dengan mendorong kepersertaan BPJS Kesehatan dan Kesejahteraan.
- Mewujudkan BUMDes sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat desa.
b. Sasaran : - Terciptanya Masyarakat yang sejahtera dengan kegiatan perekonomian berbasis rakyat.
- Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan Sederhana hingga tahan terhadap pengaruh rentenir.
- Terciptanya Kondisi Masyarakat yang terjamin Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematiannya.
- Terciptanya Pusat Kegiatan Ekonomi Rakyat yang bisa
melayani seluruh kebutuhan hidup masyarakat.
4. Misi 4 : Peningkatan Transparansi Kebijakan dalam Pengambilan dan Pelaksanaan kebijakan serta keputusan dengan memperhatikan prinsip keadilan terhadap seluruh pihak serta bersifat obyektif dan berlandaskan hukum dan musyawarah mufakat.
a. Tujuan : Mewujudkan sebuah System Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Keputusan sesuai peraturan yang berlaku dengan mengedepankan Musyawarah Mufakat dengan keterlibatan Masyarakat.
b. Sasaran : Terciptanya System Pengambilan Kebijakan dan keputusan yang mengedepankan Musyawarah dan Mufakat sehingga terbangun kebersamaan yang sesungguhnya antara Pemerintah Desa, Lembaga dan Masyarakat.
5. Misi 5 : Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Guna meningkatkan Peran serta Masyarakat dengan kemudahan berbagai cara penyampaian sehingga terbangun peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan di desa, khususnya peran pengawasan dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang Jujur, bersih dan Berwibawa.
a. Tujuan - Mewujudkan Masyarakat Partisipatif dalam segala kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- Mewujudkan masyarakat yang partisipatif dengan mengedepankan musyawarah mufakat;
- Mewujudkan Komunikasi lintas batas dan waktu antar warga masyarakat dan warga dengan pemerintah desa;
- Mewujudkan pemerintah yang bersih dari unsur KKN. b. Sasaran - Terciptanya Masyarakat Partisipatif dalam Pelaksanaan
Pemerintahan dan Pembangunan Desa; - Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dalam segala jenis
kegiatan pembangunan; - Terciptanya Komunikasi tanpa Batas antar warga Masyarakat
dan Pemerintah Desa;
- Terwujudnya SDM pemerintah desa yang bersih dari unsur KKN.
6. Misi 5 : Pelaksanaan Pembangunan Segala Bidang dengan mengedepankan Azas Partisipatif Masyarakat, Azas Prioritas Kebutuhan, Berkeadilan dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Masyarakat Desa yang Mandiri dan Madani.
a. Tujuan - Menyediakan Sarana Prasarana dan Kebutuhan Dasar Hidup Warga;
- Menyediakan Fasilitas Kenyamanan dan Keamanan Masyarakat;
- Menyediakan Sarana Pendukung Kehidupan Sehat Lahir Batin Jiwa Raga;
- Mewujudkan Desa Maju Mandiri dan Madani. b. Sasaran - Terciptanya Desa yang mampu memenuhi Kebutuhan Sarana
Prasarana dan Kebutuhan Dasar Hidup warganya seperti Jalan, Irigasi, Sarana Kesehatan, sarana Pertanian dll;
- Tersedianya Fasilitas umum untuk menunjang peningkatan Kwalitas hidup Masyarakat seperti Loket Pelayanan Perbankan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
- Tersedianya Fasilitas Kesehatan, Perpustakaan, sarana
Olahraga dan sarana sosialisasi warga; - Terwujudnya Desa Maju Mandiri dan Mandiri berlandas
Ketuhanan yang maha esa berazas budaya dan kearifan lokal.
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dari tujuan serta sasaran yang hendak dicapai pada visi misi Kepala Desa
KEDUNGJARAN, dijabarkan dengan strategi dan arah kebijakan, diantaranya sebagai
berikut:
1. Misi 1 : Peningkatan dan pembangunan masyarakat yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan YME, melalui pendidikan agama sehingga terwujudnya
masyarakat yang agamis dan dinamis
a. Startegi :
1) Melakukan pembinaan kerukunan umat beragama
2) Melakukan pembinaan pemuda dan olah raga
3) Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kelompok masyarakat
4) Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kelompok agama
5) Melakukan pembinaan sosial dan budaya
b. Arah Kebijakan
1) Pembinaan kerukunan umat beragama melalui siraman rohani
2) Pembinaan pemuda dan olah raga melalui turnamen olah raga
3) Pembinaan lembaga kemasyarakatan
4) Pembinaan lembaga kelompok masyarakat
5) Peningkatan kapasitas SDM pelaku keagamaan
6) Pembinaan sosial dan budaya melalui pelestarian adat istiadat dan budaya
2. Misi 2 : Peningkatan Kapasitas dan Kwalitas pembangunan yang dilakukan
bersama lembaga desa dengan masyarakat dan menumbuhkan swadaya Serta
gotong royong agar supaya pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan
sesuai Aspirasi serta Kebutuhan Masyarakat.
a. Strategi
1) Mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan
mulai dari Perencanaan, pelaksanaan hingga Pengawasan.
2) Melakukan pembangunan berdasarkan skala prioritas dengan basis usulan
yang dijaring dari Masyarakat Desa melalui proses rutin Musyawarah RT,
Musyawarah Dusun dan Desa.
3) Sosialisasi dan Edukasi atas Kegiatan Pembangunan sehingga tak terjadi
kesalahpahaman terhadap arah pembangunan antara masyarakat dengan
pemerintah desa.
4) Pembentukan posdaya-posdaya di masyarakat.
b. Arah Kebijakan
1) Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Desa dengan Peran serta aktif
masyarakat secara maksimal;
2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
desa dengan keterlibatan masyarakat secara maksimal;
3) Peningkatan Kegiatan Kerja Bakti dan Gotongroyong di Masyarakat.
4) Peningkatan Swadaya dan Kemandirian Masyarakat atas kebutuhan
sarana prasarana berbiaya kecil yang bisa dibiayai secara madiri oleh
masyarakat.
3. Misi 3 :
Meningkatkan Peran serta “Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)” dalam
meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan mengedepankan azas
kebersamaan dalam bentuk penambahan permodalan dan Peningkatan Kapasitas
pengelola serta diversifikasi usaha.
a. Strategi :
1) Melakukan perencanaan desa pada sektor ekonomi mikro
2) Memberikan kemudahan dalam pemasaran hasil ekonomi warga
3) Memberikan kemudahan dalam mendapatkan permodalan usaha
4) Memberikan Pelatihan Kewiraswastaan dan Ketrampilan.
5) Penambahan permodalan BUMDes
6) Pelatihan Pengelola BUMDes
b. Arah Kebijakan :
1) Pembuatan kebijakan dan atau sebutan lainnya tentang pengelolaan
BUMDES, pasar desa dll
2) Pemberian pinjaman modal usaha lunak
3) Pembuatan pasar dan atau kios desa
4) Memperagam Pelayanan BUMDes.
5) Pembuatan sarana dan prasarana ekonomi
4. Misi 4 :
Peningkatan Transparansi Kebijakan dalam Pengambilan dan Pelaksanaan
kebijakan serta keputusan dengan memperhatikan prinsip keadilan terhadap
seluruh pihak serta bersifat obyektif dan berlandaskan hukum dan musyawarah
mufakat.
a. Strategi :
1) Melakukan proses perencanaan berdasarkan musyawarah mupakat
2) Melakukan Sosialisasi atas Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan
3) Melakukan pelaksanaan pembangunan yang merata dan berkeadilan
b. Arah Kebijakan :
1) Penyelenggaraan musyawarah RT, Dusun dan Desa yang transparan,
terbuka dan mampu mewadahi seluruh aspirasi masyarakat.
2) Melakukan pembangunan sesuai azas adil dan merata sesuai skala
prioritas dan kebutuhan berdasar keputusan musyawarah.
3) Terbentuknya wadah / halaman resmi yang Informatif, Komunikatif dan
dapat dipertanggungjawabkan guna mensosialisasikan jalannya
pembangunan.
5. Misi 5 :
Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Guna meningkatkan Peran serta Masyarakat
dengan kemudahan berbagai cara penyampaian sehingga terbangun peran serta
masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan di desa, khususnya peran
pengawasan dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang Jujur, bersih dan
Berwibawa.
a. Strategi :
1) Melakukan Pembangunan Sarana Prasarana Informasi.
2) Melakukan Sosialisasi dan Edukasi kepada kelompok masyarakat baik di
Kelembagaan Desa maupun Kelompok Masyarakat Umum.
3) Mendorong pemanfaatan Internet pada masyarakat secara luas untuk
pemanfaatan menyeluruh.
b. Arah Kebijakan :
1) Terbentuknya fasilitas Pojok Internet atau Anjungan Baca Mandiri dengan
fasilitas wiffi gratis.
2) Terbentuknya Masyarakat Sadar Informasi untuk kehidupan lebih cerdas
dan bermanfaat.
3) Terbentuknya Kelembagaan yang Sadar manfaat Informasi serta bisa
berperan sebagai penyampai Informasi yang baik dan benar.
6. Misi 6 :
Pelaksanaan Pembangunan Segala Bidang dengan mengedepankan Azas
Partisipatif Masyarakat, Azas Prioritas Kebutuhan, Berkeadilan dan Berkelanjutan
dalam rangka mewujudkan Masyarakat Desa yang Mandiri dan Madani.
a. Strategi :
1) Melakukan Perencanaan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat
dengan system berjenjang dari RT, Dusun dan Desa sehingga bisa
dipetakaan kebutuhan riil di masyarakat secara menyeluruh.
2) Melakukan Penyelarasan Visi Misi Kepala Desa dengan serta mengamati
perkembangan jaman sehingga perencanaan Pembangunan bisa selaras
dengan perkembangan kekinian.
3) Melakukan Penelusuran dan penyelarasan Kebijakan Pemerintah Daerah
dan Pusat agar tercipta Perencanaan Pembangunan di dalam RPJMDes
yang selaras dengan RPJMD dan RPJMNas.
b. Arah Kebijakan :
1) Terbentuknya Partisipasi Masyarakat secara menyeluruh pada Masyarakat
dalam Perencanaan Pembangunan sehingga Pembangunan dapat
dilakukan sesuai kebutuhan riil di Masyarakat.
2) Terbentuknya Perencanaan dan Pembangunan yang sesuai dengan Visi
Misi Kepala Desa.
3) Terwujudnya Desa Yang Madani, Mandiri Dan Infomatif Dalam
Melaksanakan Pembangunan Disegala Bidang Dengan Dibarengi
Transparasi Kebijakan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dengan
Menciptakan Desa Informatif Yang Didukung Pemanfaatan Sarana
Komunikasi Dan Tehknolgi It Untuk Kehidupan Masyarakat Yang Adil,
Makmur Dalam Arti Yang Sebenar-Benarnya .
BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa
dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
Adapun rincian kegiatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana
tabel berikut ini
RINCIAN KEGIATAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2016
NO Sub Bidang Kegiatan Jumlah
1 2 3 4
1. Peraturan Perundangundangan
a. Peraturan Desa b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa
2. Kependudukan. a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat
Pendidikan: 1) Pendidikan Formal / Umum
a. Strata II b. Diploma IV/Strata I c. Akademi/Diploma III/S. Muda d. Diploma I/II e. SLTA/Sederajat f. SLTP/Sederajat g. Tamat SD/Sederajat h. Tidak Tamat SD/Sederajat i. Tidak/Belum Sekolah
2) Pendidikan Informal / Khusus
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 1) Pedagang 2) Pelajar/Mahasiswa 3) Belum/Tidak Bekerja 4) Buruh Harian Lepas 5) Petani/Pekebun 6) Karyawan Swasta 7) Mengurus Rumah Tangga 8) Wiraswasta 9) Tukang Jahit 10) Guru 11) Perdagangan 12) Perangkat Desa 13) Pegawai Negeri Sipil 14) Pensiunan 15) Buruh Tani/Perkebunan 16) Industri 17) Tukang Kayu 18) Bidan 19) Karyawan Honorer 20) Karyawan BUMD 21) Perawat 22) Konstruksi 23) Kepala Desa 24) Kepolisian RI 25) Sopir 26) Notaris
3003 1530 1472
869 2134 3003
4 75 12 19
338 433
1239 276 601
329 471 701 131 208 362 330 190
57 13 40
8 38 12 40 37
3 1 7 2 4 2 1 1 6 1
27) Tukang Batu 28) Karyawan BUMN 29) Tentara Nasional Indonesia 30) Peternak
2 3 1 1
3. Pertanahan a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat HGB 3) Sertifikat Hak Pakai
b. Luas Tanah 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa 4) Tanah Milik Pemda
c. Peruntukan 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum
d. Tanah Belum dikelola 1) Bantara Kali
4. Manajemen Pemerintahan
a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS
b. Pengurus BPD c. Pengurus LPMD d. Musyawarah Desa e. Musyawarah Dusun f. Musyawarah RT g. Musyawarah BPD h. Pertemuan TP PKK
-
11
14 kali 8 kali
15 kali 5 kali
14 kali
5. Ketentraman dan Ketertiban
a. Pembinaan Hansip : 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih
b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian criminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas 6) Jumlah Kekerasan Rumah Tangga
6. Pembinaan lembagaan Kemasyarakatan.
a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw 2) PKK 3) Karang Taruna 4) Pos Pelayanan Terpadu 5) LPMD
b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak
c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak
d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan
Ada Ada Ada Ada Ada Ya Ya
program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak e. Lembaga Adat – Ada /Tidak f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan
Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak
Ya Ya Belum
B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Uraian disini tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang
Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
Adapun rincian kegiatan laporan pelaksanaan pembangunan desa, sebagaimana tabel
berikut ini
RINCIAN PELAKSANAAN
BIDANG PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2016
NO Sub Bidang Kegiatan Jumlah
Ada / Tdk
1 2 3 4
1. Sarana dan Prasarana
a. Sarana Jalan 1) Jalan Desa (Km) 2) Jalan Kabupaten/Kota (Km) 3) Jalan Provinsi (Km) 4) Jalan Negara (Km) 5) Jembatan (Buah) 6) Gang
b. Sarana Pengairan 1) Irigasi Pertanian 2) Embung
c. Sarana Perkantoran 1) Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) 2) Sekretariat TP PKK 3) Gedung BUMDes 4) Lumbung
1 1 1 1
2. Pembangunan Pendidikan
a. Tempat Pendidikan Pendidikan Umum 1) Kelompok Bermain 2) Taman Kanak-Kanak 3) Sekolah Dasar 4) Sekolah Menengah 5) Akademi 6) Institut/Sekolah Tinggi
b. Tempat Pendidikan Khusus 1) Pendidikan Pesantren 2) Madrasah / TPA / TPQ 3) Sekolah Luar Biasa 4) Balai Latihan Kerja 5) Kursus-Kursus
1 1 2 - - - - 2 - - -
3. Pembangunan Kesehatan
a. Rumah Sakit Umum Pemerintah b. Rumah Sakit Umum Swasta c. Rumah Sakit Kusta d. Rumah sakit Mata e. Rumah Sakit Jiwa f. Rumah Sakit Bersalin g. Poliklinik Desa
- - - - - - 1
h. Rumah Bidan i. Puskesmas j. Apotik k. Mobil Siaga
1 - - 1
4. Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan
a. Sarana Olahraga: 1) Lapangan Umum 2) Lapangan Khusus
b. Sarana Keseninan/Kebudayaan: 1) Gelanggang Remaja 2) Gedung Kesenian 3) Gedung Teater 4) Gedung Bioskop 5) Studio Musik
c. Sarana Sosial: 1) Panti Asuhan 2) Panti Pijat Tunanerta 3) Panti Wordo 4) Panti Jompo
d. Sarana Komunikasi: 1) Radio Komunitas 2) Papan Pembangunan
e. Sarana Ibadah 1) Masjid 2) Mushola
1 3 - - - - 1
1 - - -
1 6
2 5
5. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman
a. Perumahan / RTLH b. Industri Besar c. Industri Sedang d. Industri Rumah Tangga e. Tempat Rekreasi f. Hotel g. Restoran/Rumah Makan h. Saluran Drainase i. Tower Air j. WC Umum
0 - - - -
2
C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
Adapun rincian kegiatan laporan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa,
sebagaimana tabel berikut ini
RINCIAN PELAKSANAAN
BIDANG KEMASYARAKATAN
TAHUN 2016
NO Sub Bidang Kegiatan Jumlah
Ada / Tdk
1 2 3 4
1. Sosialisasi Produk Hukum Desa
a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun
Ada
2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
3) Peraturan Menteri mengenai Desa b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah.
1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa
2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa
c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala
Desa d. Sosialisasi Kemasyarakatan Umum
1) Sosialisasi Bahaya Narkoba 2) Sosialisasi BPJS Kesehatan 3) Sosialisasi Demam Berdarah 4) Sosialisasi Kaki Gajah 5) Sosialisasi Kekerasan Rumah Tangga 6) Sosialisasi Ekonomi Elektronik
Ada Ada
Ada
Ada
Ada Ada
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat
a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat
b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil
c. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban
d. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa
Ada
Ada
Ada
Ada
3. Sosial Budaya Masyarakat
a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama
b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian
c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat
d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan
kriminal f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan
Ada
Ada
Ada Ada
Ada Ada
4. Sosial Keagamaan a. Pengajian Masjid NU 1) Majelis Pengajian Jumat Kliwon 2) Majelis Minggu Pagi 3) Majelis Yasin Fataya
b. Pengajian Masjid Muhammadiyah 1) Majelis Rabu Sore 2) Pengajian Ahad Kliwon 3) Pengajian Sabtu Sore
5. Ketenagakerjaan a. Pelatihan Ketrampilan Wanita b. Pelatihan Ketrampilan Laki-laki
Ada Ada
D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
Adapun rincian kegiatan laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa,
sebagaimana tabel berikut ini
RINCIAN PELAKSANAAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2016
NO Sub Bidang Kegiatan Jumlah
Ada / Tdk
1 2 3 4
1. Sosialisasi dan motivasi masyarakat
a. Bidang Sosial Budaya b. Bidang Ekonomi c. Bidang Politik d. Bidang lingkungan hidup
2. Pemberdayaan Masyarakat
a. Pemberdayaan Keluarga b. Pemberdayaan Pemuda c. Pemberdayaan Olah raga d. Pemberdayaan Karang taruna
3. Penggalangan Partisipasi Masyarakat
a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan
E. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan tahun 2016, memuat uraian sebagai berikut:
1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
a. Pendapatan Desa.
b. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2) Bidang Pembangunan;
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5) Bidang Tak Terduga;
6) Jumlah Belanja; dan
7) Surplus/Defisit.
4. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan;
b. Pengeluaran Pembiayaan; dan
c. Selisih Pembiayaan.
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana rincian berikut ini.
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Pendapatan Desa Rp. 1.427.121.190,- 2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Belanja Surplus / Defisit
Rp. 474.314.690,- Rp. 657.650.000,- Rp. 114.160.000,- Rp. 180.996.500,-
Rp. 1.427.121.190,- Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a – b )
Rp.1.427.121.190,- Rp.1.427.121.190,- Rp . 0,-
RINCIAN LPJ APBDes Tahun 2016
1. Pendapatan Desa Rp. 1.431.653.276,- 2. Belanja Desa
e. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa f. Bidang Pembangunan g. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Belanja Surplus / Defisit
Rp. 474.314.690,- Rp. 657.650.000,- Rp. 114.160.000,- Rp. 180.996.500,-
Rp. 1.427.121.190,- Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa c. Penerimaan Pembiayaan d. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a – b )
Rp. 1.431.653.276,- Rp.1.427.121.190,-
Rp. 4.532.086,-
F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh
1. Keberhasilan yang dicapai
Keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan pada Tahun Anggaran 2016 disetiap bidangnya dapat
dilihat sebagai berikut:
RINCIAN KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI
TAHUN ANGGARAN 2016
NO JENIS KEGIATAN VOL. SAT. SUMBER
DANA JUMLAH
1 2 3 4 5 6
A BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
228.228.000
2. Operasional Perkantoran 246.887.377
3. Operasional BPD 10.800.000
4. Insentif RT/RW 13.200.000
5. Operasional Karang Taruna
B PEMBANGUNAN DESA
1. Pengaspalan Jalan Dusun I 120.000.000
2. Pembangunan Jembatan Dusun I Rt03 Rw 02
6.139.000
3. Pembangunan Jembatan Dusun I Rt02 Rw01
6.139.000
4. Pembangunan Saluran Drainase Dusun II Rt08 Rw04
71.208.000
5. Pengaspalan Jalan Sandsheed 29.780.000
6. Pembangunan Saluran Drainase Dusun II Rt05 Rw03
53.972.000
7. Pembangunan Saluran Drainase Dusun III Rt11Rw06
103.162.000
8. Pengaspalan Jalan Burda Sandsheed Dusun IV
18.526.000
9. Makadam Jalan Dusun I 110.193.000
10. Pavingisasi Jalan Dusun IV Rt13 Rw07 29.313.000
11. Pembangunan Saluran Drainase Dusun IV 54.757.000
12. Pavingisasi Jalan Dusun III 34.898.500
13. Pavingisasi Jalan Dusun III 23.538.500
C PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
1. Pembinaan LPMD 4.860.000
2. Pembinaan Kegiatan Kepemudaan 30.200.000
3. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
79.100.000
D PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1. Kegiatan Posyandu 10.440.000
2. Kegiatan Polindes Desa 14.700.000
3. Kegiatan TP PKK 6.756.500
4. Kegiatan KPMD 5.000.000
5. Kegiatan BUMDes 66.000.000
6. Kegiatan pertanian 89.350.000
RINCIAN CAPAIAN PEMBANGUNAN NON APBDes
TAHUN ANGGARAN 2016
NO JENIS KEGIATAN VOL SUMBER DANA JUMLAH
1 2 3 4 5
1. Bantuan Desa’s Mart 1 Paket Kementrian Desa 250.000.000
2. Lumbung Pangan 1 Paket Kementrian Pertanian 250.000.000
3. Traktor Roda 4 1 unit Kementrian Pertanian 250.000.000
4. RTLH 18 unit PU TARU 180.000.000
2. Permasalahan yang dihadapi
Capaian keberhasilan Pelaksanaan Penyelenggaraan pemerintahan dan
Pelaksanaan Pembangunan oleh pemerintah Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan pada Tahun Anggaran 2016 bukan tanpa masalah, ada
banyak permasalahan namun dengan komunikasi yang baik permasalahan bisa
diselesaikan dengan baik.
Beberapa permasalahan yang muncul antara lain :
a. Tak bisa terbangunnya Sarana Prasarana yang sangat-sangat rusak parah yang
sudah masuk di Dokumen RPJMDes dan selalu masuk usulan Musrenbangdes
dan diusulkan di Musrenbangcam dan Musrenbangkab. Permasalan tersebut
antara lain :
NO JENIS KEGIATAN KEWENANGAN PRAKIRAAN
BIAYA
1 2 3 4
1. Talud / Bantaran Kali Sragi PSDA Provinsi 500.000.000
2. Saluran Irigasi PL 10 – PL 12 PSDA Provinsi 250.000.000
3. Saluran Irigasi PL 12 – PL 12 A PSDA Provinsi 250.000.000
4. Talud Jalan Raya Sragi - Bojong PU TARU 300.000.000
b. Tak bisa terbangunnya beberapa usulan Pembangunan karena keterbatasan
Dana.
NO JENIS KEGIATAN KEWENANGAN PRAKIRAAN
BIAYA
1 2 3 4
1. Talud Jalan Kedungjaran - Purworejo Antar Desa 150.000.000
2. Talud JUT Kedungjaran - Purworejo Antar Desa 250.000.000
3. Jalan Usaha Tani Kedungjaran - Purworejo Antar Desa 250.000.000
4. Talud Jalan Lingkar Utara Desa 300.000.000
5. Irigasi Lingkar Utara Desa 150.000.000
c. Penyelesaian.
Mengingat bahwa usulan pembangunan tersebut sudah sedari awal
disampaikan oleh masyarakat desa, maka sosialisasi dan edukasi bahwa :
1. Kewenangan bukan ada di Pemerintah Desa, dan bila dipaksakan maka
akan berakibat berurusan dengan hukum. Sehingga Pemerintah Desa
hanya bisa melaporkan dan mengusulkan.
2. Keterbatasan Dana, sehingga yang diutamakan adalah Prioritas utama,
untuk pembangunan yang membutuhkan dana besar dianggarkan pada
tahun berikutnya.
BAB III PENUTUP
Dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintahan Desa yang mendukung pelayanan prima
kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
maka dituntut adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Desa
sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaan kegiatan agar bisa berhasil maksimal ada faktor pendukung yang
sangat penting yaitu
1. Anggaran,
Keterbatasan anggaran yang dikelola Desa karena sumber pendapatan Pemerintahan
Desa dari APBN berupa Dana Desa, APBD I berupa Bantuan Gubernur, ADD, Bankeu
kabupaten Pekalongan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, serta PADes ternyata sangat tak
mencukupi dibandingkan Kebutuhan Riil di Masyarakat.
2. Sumber Daya Manusia,
Bahwa Alhamdulillah dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
membuka secercah harapan dalam mewujudkan Desa yang Maju Sejahtera Mandiri
dan Madani, namun ternyata tak dibarengi dengan peningkatan Kwalitas Sumber
Daya Manusia khususnya Aparatur Pemerintah Desa yang hampir 60 % tak terbiasa
dengan kerja berbasis kinerja.
Perlu peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa agar bisa selaras menjalankan
tuntutan kerja berbasis Kinerja dengan bermacam regulasi yang ada.
3. Inkonsistensi Regulasi / Peraturan.
Bahwa seluruh jalannya Pemerintahan dan Pembangunan harus selalu sesuai dengan
Pertauran, namun Pemerintah Desa terbebani dengan selalu berubah-ubahnya
peraturan.
Maka sinergitas antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan,
Provinsi dan Pusat, sangat diperlukan. Terutama pendampingan secara menyeluruh oleh
pemerintah Kabupaten Pekalongan guna memastikan jalannya Pemerintahan dan
Pembangunan di Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dapat
berjalan dengan baik dan benar.
Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih pada segenap pihak yang telah
membantu terealisasinya kegiatan pada Tahun 2016, terutama kami sampaikan ucapan
terima kasih kepada:
1. Yth. Bapak Presiden Indonesia, selaku pemangku kebijakan pusat;
2. Yth. Bapak Gubernur Jawa Tengah, selaku pemangku kebijakan provinsi;
3. Yth. Bapak Bupati Pekalongan, selaku pemangku kebijakan daerah;
4. Yth. Bapak Camat Sragi selaku pembina;
5. Yth. BPD Kedungjaran, selaku pengawas kegiatan;
6. Yth. Lembaga LPMD, TP PKK, Karang Taruna, Pengurus RT / RW;
7. Seluruh lapisan masyarakat Desa Kedungjaran dan segenap intansi terkait yang telah
membantu terealisasinya pembangunan di Desa Kedungjaran.
Demikian laporan ini di buat, kami mohon saran, kritik dan masukkanya untuk diperbaiki
di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami dapat memperbaiki kekurangan-
kekurangan untuk kemudian dapat memperbaikinya di tahun anggaran berikutnya.
KEDUNGJARAN, 31 Desember 2016
Kepala Desa Kedungjaran
SARIDJO
