Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas
segala limpahan berkah, karunia, petunjuk dan perlindungan-Nya, kami telah
dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun
Anggaran 2015 yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, maupun
pemberdayaan masyarakat.
Sesuai dengan amanat Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa, menjadi kewajiban bagi Kepala Desa pada setiap tahun
anggaran memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(LKPPD) Kepala Desa Kepada BPD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Kepada Masyarakat.
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kali ini,
memuat kebijakan Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Desa, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintahan.
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ini
disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang sewajarnya
mengenai pelaksanaan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan
maupun pemberdayaan masyarakat selama tahun anggaran 2015.
Kalimeneng, 20 Januari 2015
Kepala Desa Kalimeneng
MUCH ROMELAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KALIMENENG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I : PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
B. GAMBARAN UMUM DESA
1. Kondisi Geografis Desa
2. Gambaran Umum Demografis
3. Kondisi Ekonomi
BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
A. VISI dan MISI
B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
C. Prioritas Utama Pembangunan Desa
BAB III : KEWENANGAN DESA
A. URUSAN HAK ASALUSUL DESA
1. Pelaksanaan kegiatan
2. Tingkat pencapaian
3. Satuan pelaksaan kegiatan desa
4. Data Perangkat Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Sarana dan Prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
1. Pelaksanaan kegiatan
2. Tingkat pencapaian
3. Realisasi Program dan Kegiatan
4. Satuan pelaksaan kegiatan desa
5. Data Perangkat Desa
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
7. Permasalahan dan penyelesaian
BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
6. Satuan pelaksanaan kegiatan desa
7. Sarana dan Prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantukan
3. Sumber dan jumlah anggaran
4. Sarana dan prasarana
BAB V : URUSAN PEMERITAHAN LAINNYA
A. KERJASAMA ANTAR DESA
1. Desa yang diajak kerja sama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah anggaran
8. Jangka waktu kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalan dan Penyelesaian
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra yang diajak kerjasama
2. Dasar hukum
3. Bidang kerjasama
4. Nama kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan desa
6. Sumber dan jumlah anggaran
7. Jangka waktu kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalan dan Penyelesaian
C. BATAS DESA
1. Sengketa batas desa
2. Penyelesaian yang dilakukan
3. Satuan pelaksana kegiatan desa
4. Data Perangkat Desa
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan jumlah anggaran
4. Antisipasi desa
5. Satuan pelaksana kegiatan desa
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan desa
3. Penanggulangan dan kendalanya
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
5. Sumber dan jumlah anggaran
BAB VI : PENUTUP
Kalimeneng, 20 Januari 2016
Kepala Desa Kalimeneng
MUCH ROMELAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalimeneng Akhir Tahun
Anggaran 2015 disusun dengan berdasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113. Tahun 2014. tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2015 Nomor 17 Seri E Nomor 13);
B. GAMBARAN UMUM DESA
1. Kondisi Geografis Desa
Secara geografis , Desa Kalimeneng merupakan bagian Kecamatan Kemiri
Kabupaten Purworejo dengan luas 117.775 Ha, yangterdiri dari tanah sawah
irigasi tehnis 30 Ha, tanah sawah irigasi ½ tehnis 4,2 Ha, tanah utk
bangunan umum 0,353, pemukiman /perumahan 4,755, pekuburan 1,034
lain-lain 110,063 dengan batas-batas wilayah adalah :
Sebelah Utara : Desa Kaliurip
Sebelah Timur : Desa Sidodadi / Bedono Kluwung
Sebelah Selatan : Desa Kemiri Lor
Sebelah Barat : Desa Rejowinangun
Secara administrative, Desa Kalimeneng mempunyai Rw 2, Rt 5 Dasa Wisma
17. Dengan melihat kondisi tersebut maka semua wilayah dapat terjangkau
dengan mudah dari pusat Pemerintahan Desa dengan jarak ke Kecamatan :
1,5 Km, ke Kabupataen : 18 km, Ke Propinsi : 138 km, Ke Ibu Kota Negara :
700 km. Secara umum Desa Kalimeneng mempunyai iklim tropis dengan
dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau dengan ketinggian
tanah dari permukaan laut : 20 m dengan suhu rata-rata :55 ‘ C..
2. Gambaran Umum Demografis
a. Penduduk
Jumlah Penduduk Desa Kalimeneng adalah : 1.489 Orang
Terdiri dari :
Laki-laki : 755 Orang
Perempuan : 734 Orang
Kepala Keluarga : 412 Orang
b. Usia
Pembagian Penduduk Desa Kalimeneng berdasarkan usia :
1). 00 – 03 tahun : 24 Orang
2). 04 – 06 tahun : 50 Orang
3). 07 – 12 tahun : 94 Orang
4). 13 – 15 tahun : 34 Orang
5). 16 – 18 tahun : 39 Orang
6). 19 - keatas : 1.008 Orang
c. Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk Desa Kalimeneng : 24,28/km
d. Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju Pertambahan Penduduk Desa Kalimeneng : 0,01%
e. Rata-rata usia harapan hidup
Rata-rata usia harapan hidup penduduk Desa Kalimeneng : 62 th
f. Pekerjaan menurut lapangan usah.
Pekerjaan menurut lapangan usaha penduduk Desa Kalimeneng :
1. PNS : 36 Orang
2. ABRI/POLRI : 5 Orang
3. Pensiunan : 32 Orang
4. Pertukangan : 32 Orang
5. Buruh Tani : 120 Orang
6. Tani : 516 Orang
7. Jasa : 6 Orang
3. Kondisi Ekonomi
Potensi Unggulan Desa :
a. Pertanian :
1). Padi : dengan luas areal 32 Ha
b. Peternakan :
1) Kambing : 70 Ekor
2) Unggas : 1.030 Ekor
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
A. VISI DAN MISI
a. Visi Pemerintahan Desa Kalimeneng adalah :
Terwujudnya Kalimeneng sebagai Desa yang mandiri yang berbasis
pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih
sejahtera
b. Misi Pemerintahan Desa Kalimeneng adalah :
1). Menyediakan semua materi yang dipergunakan dalam rangka
pembuatan produk-produk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa.
2). Meningkatkan disiplin dan Sumberdaya Manusia para Perangkat Desa
supaya dapat menciptakan Pelayanan kepada Masyarakat secara
maksimal.
3). Memaksimalkan fungsi dari lembaga-lembaga yang ada di desa supaya
dapat menampung aspirasi masyarakat.
4). Menciptakan Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang terbuka didukung
dengan tertib administrasi.
5). Memanfaatkan forum-forum rapat yang ada di desa untuk menyerap
aspirasi masyarakat dan mensosialisasikan produk-produk Peraturan
Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa serta
melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai/dilakukan oleh Pemerintah
Desa dalam setiap tahunnya.
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
a. Strategi Umum
Selalu memberikan materi yang valid guna merumuskan produk-
produk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala
Desa agar tepat sasaran.
Memberikan kesempatan bagi Perangkat Desa untuk meningkatkan
SDM
Memberiakan ruang yang seluas-luasnya bagi lembaga untuk
meningkatkan kinerja.
Mengadakan koordinasi dengan Perangkat Desa berkaitan masalah
pengerjaan buku-buku administrasi.
Menghidupkan kembali forum rapat (selapanan) yang ada di desa serta
membuat jaduwal rapat secara rutin.
b. Strategi misi
Selalu berkoordinasi dan klarifikasi terhadap kebenaran data
Memberikan kesempatan kepada Perangkat Desa untuk bisa mengakses
perkembangan ilmu dan tehnologi tentang Pemerintahan Desa.
Mengadakan pembinaan secara intensif terhadap Perangkat Desa.
Berusaha senantiasa memasukan anggaran untuk pengembangan SDM
Perangkat Desa dalam APBDes.
C. PRIORITAS DESA
Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap
tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
setiap tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Lima Tahunan dan RKP ini merupakan rel kegiatan selama 1
tahun untuk tahun 2015 berupa kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton,
jembatan, Gedung PAUD dan saluran irigasi yang tertuang dalam APBDesa
Tahun Anggaran 2015.
BAB III
KEWENANGAN DESA
A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan
tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka
desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang-
undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa juga
berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh
Daerah.
Di Era Otonomi, Pemerintahan Desa Kalimeneng juga melaksanakan
kegiatan Otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalian potensi desa
yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan Pemerintah Desa
Kalimeneng karena masih kurangnya faktor pendanaan, SDM, pendapatan
masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa Kalimeneng yang hingga
sampai saat ini mengandalkan dari Biaya Administrasi Surat-menyurat, dan
Sumbangan Pihak Ketiga (Pengusaha).
1. Pelaksanaan Kegiatan
Program-program pembangunan Desa Kalimeneng dilakukan dengan
Usulan-usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung
pada kegiatan Dusun. Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun
tersebut dibawa dalam Musrenbangdes. Semua program kegiatan ini
dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. Kegiatan
pembangunan fisik untuk Desa Kalimeneng masih sekitar sarana dan
prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat
bahwa Desa Kalimeneng merupakan salah satu Desa Pemekaran dan
Desa Pendukung Pangan maka kegiatan sarana dan prasarana
Perhubungan, Pertanian dan perkebunan serta Pemerintahan masih
menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa.
2. Tingkat Pencapaian
Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta
masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga
belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan
pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus
ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling
mempunyai dan rasa memiliki.
Dengan jumlah anggaran yang diterima desa tahun 2015 dari ADD, DD,
BH PDRD dan Bantuan Gubernur, pembangunan di Desa Kalimeneng
dapat maksimal sesuai rencana yang tertuang dalam RPJMDes.
3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa.
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa
Kalimeneng berjalan dengan baik sesuai yang telah diatur dalam
Peraturan Desa Kalimeneng tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja
Pemerintah Desa. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai
aturan yang berlaku, dari Aparatur Pemerintah Desa hingga ke RT/RW
berjalan dengan baik, begitu juga dengan Lembaga-lembaga Desa
Kalimeneng yang ada.
4. Data Perangkat Desa
Berikut diterangkan data perangkat Desa Kalimeneng
a. Much Romelan : Kepala Desa
b. Susilo : Sekretaris Desa
c. Suratman : Kaur Pemerintahan
d. Ismail : Kaur Pembangunan
e. Hariyono : Kaur Kesra
f. M Asnawi : Kaur Keuangan
g. Samsul Maarif : Kaur Umum
h. Romadhon : Kadus I
i. M Solikhin : Kadus II
j. Nurodin : PTL Kaum
Desa Kalimeneng dibagi menjadi 2 RW dan 5 RT, yang terdiri dari :
a. Wilayah RW 01 Dusun Paduroso, Terdiri dari 3 Rt.
b. Wilayah RW 02 Dusun Cengkirlegi, Terdiri dari 2 Rt.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa sering kali
belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini biasanya disebabkan rencana
Pendapatan tidak sama dengan real di lapangan sehingga seringnya
Pendapatan lebih kecil dari Pengeluaran/Belanja baik langsung maupun
tidak langsung, pada umumnya terjadi di PAD Desa, dan untuk dana
ADD dan DD dapat dikatakan tepat dan tidak ada masalah. Semua
pelaksanaan kegiatan di desa lebih difokuskan pada pekerjaan-
pekerjaan yang dianggap sangat perlu dan darurat. Pekerjaan yang
pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah
Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Propinsi.
6. Proses Perencanaan Pembangunan
Dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kalimeneng, system Gotong
Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong
Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin
kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan
pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara
pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/ Lokasi
wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut
dilaporkan ke Tingkat Desa. Kemudian dalam Musrenbang dimasukan
kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja
tahunan Desa. Selanjutnya dimasukan ke dalam Rencana
Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan
diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan
kemampuan Desa.
7. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka pemerataan pembangunan desa Kalimeneng menuju
kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa,
diperlukan partisifasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan
skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut
diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun
membangun sarana dan prasarana desa.
Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan Sarana umum,
seperti sarana ibadah umumnya sudah banyak yang di Renovasi/
Rehabilitasi karena sudah banyak kerusakan yang perlu diperbaiki agar
nyaman digunakan untuk beribadah. Khusus untuk Perkantoran dan
Balai Desa Kalimeneng menjadi Program super prioritas karena kondisi
Kantor Desa sudah tidak layak dan sempit.
Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kalimeneng
masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain:
a). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalimeneng dalam melayani
masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenanganya.
b). Lembaga-lembaga kemasyarakatan didesa Kalimeneng dapat
meningkatkan kemampuanya dalam hal perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa
bersama dengan Pemerintah Desa.
c). Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan
sarana dan prasarana akan memberikan kesempatan bekerja
kepada masyarakat.
d). Partisifasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/ matrial menjadi
lebih optimal.
Berikut disampaikan sarana dan prasarana desa yang ada :
a. Kantor Desa : 1 unit
b. Balai Desa : 1 unit
c. Masjid : 2 buah
d. Mushola : 8 buah
e. TK : 1 buah
f. PAUD : 1 buah
g. Sekolah Dasar : 1 buah
Uraian lebih lanjut ada dalam Profil Desa Kalimeneng.
8. Permasalahan dan Penyelesaian
Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala.
Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang
pelaksanaan Pembangunan tersebut. Untuk mengantisifasi dan
menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar
masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya
dan dapat berpartisifasi dalam kegiatan tersebut dan diharapkan agar
semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan
kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
1. Pelaksanaan Kegiatan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah
Kabupaten/ kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan
pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan
oleh pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terkait dalam pelayanan
dasar. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya Pemerintahan Desa berhasil.
Keadaan Geografis Desa Kalimeneng Jangkauan ke Ibu Kota Kecamatan yang
relatif dekat (1,5 Km) hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan
Pemerintah Desa. Pelaporan-pelaporan data tidak menemui kendala, dan
tepat waktu. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa
Kalimeneng diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJMDes.
Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa Kalimeneng yang berskala kecil
pelaksanaanya dilakukan oleh Desa, ini disebabkan karena kecilnya
Pendapatan Asli Desa. Dengan Harapan semua perencanaan pembangunan
yang tertuang dalam RPJMDes dapat terlaksana dan didukung dari Pihak
Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dan Pihak Propinsi Jawa Tengah.
2. Tingkat Pencapaian
Keberhasilan pelaksanaan program desa Kalimeneng tidak lepas dari peran
serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat
desa harus bersatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program desa.
Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun nonfisik sebetulnya
sudah dirasakan berhasil. Adapun jika terdapat kekurangan merupakan hal
yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program desa.
Pelaksanaan ADD dan DD di tahun 2015 dana yang dianggarkan untuk
program pembangunan sepenuhnya diserahkan ke wilayah yang
membutuhkan sesuai perencanaan. Dari Pemerintah Desa Kalimeneng
swadaya lebih ditekankan sekali mengingat partisifasi mereka sangat
dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaanya hal tersebut juga sering
terhambat. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang
pemahaman ataupun karena yang lainya. Akan tetapi hal tersebut tidak
menjadi masalah bagi pelaksanaan program pembangunan maupun program
yang lainya.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa
Kalimeneng beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan
program tersebut. Namun pelaksanaanya tidak seluruhnya mulus tetap saja
ada kendala, tetapi dari pihak pemerintahan Desa Kalimeneng beserta
lembaganya sering diadakan sosialisasi-sosialisasi pelaksanaan program.
Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap
program-program Pemerintah.
Berikut disampaikan data-data pembangunan desa ditahun 2015 :
No Jenis Pembangunan Sumber
Anggaran Volume
Besaran
Anggaran
1. Saluran air ( tersier ) APBDes 270 m 56.444.400
2. Gedung PAUD APBDes 4x6 m 102.472.800
3. Jembatan APBDes 2,5 x 3 m 14.888.200
4. Rabat Beton Rt 003/01 APBDes 270 m 38.000.000
5. Rabat Beton Rt 001/01 APBDes 180 m 17.375.300
6. Rabat Beton Rt 001/02 APBDes 200 m 26.520.300
7. Rehab Kantor Desa APBDes 6 x 9 m 38.027.600
8. Rehab Teras Balai Desa APBDes 3 x 7 m 17.994.500
4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa
Kalimeneng melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing
perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakanya, namun dalam kegiatan
masih terdapat hambatan-hambatan. Bagi Pemerintah Desa Kalimeneng
apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih belum menerima
program desa merupakan pekerjaan yang harus dicari penyelesainya. Untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari Pemerintah Desa
Kalimeneng mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat
tersebut serta melakukan pendekata-pendekatan guna memberikan
pemahaman. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatanya
dalam setiap penyelesaian masalah di desa, dan apabila di tingkat desa tidak
ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun nonfisik dana yang
dianggarkan dari Kabupaten didata. Proyek-proyek tersebut yang
pendanaannya skala besar diserahkan kepada Kabupaten sementara yang
relatif kecil di anggarkan di APBDes. Untuk kegiatan pembangunan desa
tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, namun pelaksanaan kegiatan
nonfisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes.
Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa berkoordinasi
dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa
tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan
pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.
6. Permasalahan dan penyelesaian
Mengingat letak Desa Kalimeneng berbatasan dengan desa-desa sekitar tidak
terlepas dari masalah khususnya masalah kependudukan dan batas Desa
yang belum ditetapkan secara legalitas formal secara hukum oleh Pihak
Kabupaten, sehingga masih ada batas-batas Desa yang rancu dan status
Penduduk yang tak jelas. Namun demikian tidak pernah menimbulkan
permasalahan yang serius dan masih dapat di atasi secara kekeluargaan
melalui pengurus RT setempat. Dari pihak Pemerintah Desa Kalimeneng
sering mengadakan kerjasama untuk program-program masyarakat Desa
Kalimeneng dengan Desa tetangga dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai
dengan perencanaan Program Desa. Bagi Pemerintah Desa Kalimeneng
terhadap semua masalah yang timbul itu adalah suatu tantangan untuk
sesuatu kemajuan dan semua dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang
ada.
BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Dasar Hukum
Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa
dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi
Pemerintah desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat.
Dasar hukum tugas pembantuan ;
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Penyelenggaraan pemerintahan Desa Kalimeneng tidak lepas dari
Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai
dengan kedudukanya Pemerintah Desa merupakan pelaksana
penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas-
tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenanganya,
karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah
Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya
pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh
instansi terkait
3. Pelaksanaan Kegiatan
Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang
ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi
kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan
tersebut, di Desa Kalimeneng berpedoman pada kebijakan Pemerintah
Kabupaten. Karena pemerintahan desa melaksanakan kegiatannya
mengacu pada Peraturan perundangan Kabupaten Purworejo. Sedangkan
dalam desa pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam
melaksanakan kegiatan Peraturan Desa kegiatanya tertuang dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dalam melaksanakan suatu Peraturan, permasalahan pasti timbul karena
dalam pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum
mengerti dan memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan desa
saat ini masih difokuskan ke Infrastruktur / sarana dan prasarana
masyarakat karena kegiatan ini merupakan Skala prioritas desa. Namun
kegiatan sektor Pertanian, ekonomi masyarakat dan Lingkungan
penduduk, juga menjadi perhatian dan tetap diupayakan dapat berjalan
Dampak yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan desa biasanya selama
ini tidak pernah menjadi suatu permasalahan yang serius dalam
Masyarakat. Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan desa, kontribusi
masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatanya.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan
Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya
partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Untuk mendukung
pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainya perlu didukung
dengan dana yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam
hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan Pembangunan baik fisik maupun non fisik berdasarkan APBDes
tahun 2015 bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebesar Rp. 18.594.500,- ( Delapan belas juta lima ratus sembilan
puluh empat ribu lima ratus Rupiah ), ADD sebesar Rp. 174.012.000,-(
Seratus tujuh puluh empat juta dua belas ribu Rupiah ), Dana Desa
sebesar Rp. 258.975.000,- ( Dua ratus lima puluh delapan juta sembilan
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan Bantuan Gubernur sebesar Rp.
40.000.000,- ( Empat puluh juta rupiah )
6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sumber pendanaanya
ditopang oleh Pemerintah Kabupaten serta sumber pendapatan desa
lainya.
Pelaksanaan semua kegiatan pada dasarnya menggunakan data yang ada
serta pembagian tugas yang diberikan oleh instansi yang berkepentingan.
Dalam kegiatannya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh semua aparat
desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta melibatkan semua
lembaga-lembaga difungsikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
tersebut.
7. Sarana dan Prasarana
Pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan ditahun yang lalu
masih banyak yang harus dilanjutkan di tahun berikutnya, hal ini
banyaknya sarana dan Prasarana yang belum mampu didanai dari ADD
maupun DD di tahun yang lalu, sehingga setiap tahun tetap dilanjutkan
agar dapat di selesaikan. Hal ini terjadi karena Sumber dana yang didapat
desa untuk saat ini yang rutin hanyalah dana ADD dan DD belum mampu
di kelola secara Maksimal. Pembangunan yang telah direncanakan dalam
APBDes di tahun 2015 semuanya telah dapat diselesaikan dengan target
pencapaian 100%.
8. Permasalahan dan Penyelesaian
Pada pekerjaan Pembangunan yang direncanakan di desa terkadang dalam
pelaksanaanya kekurangan dan ketidak cocokan dengan keinginan
Masyarakat, sehingga mengalami permasalahan. Namun hal tersebut tidak
berarti suatu pekerjaan tersebut terkendala. Permasalahan yang timbul
biasanya adalah pada teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua
anggaran yang telah tertuang dalam APBDes sering kali mengalami
hambatan. Banyak rencana yang dilaksanakan masih mengalami
kekurangan pembiayaan-pembiayaan. Namun hal tersebut di selesaikan
dengan baik walaupun dana yang dipergunakan kurang. Maka untuk
mengatasinya menggunakan langkah-langkah pendekatan dengan berbagai
pihak dalam masyarakat agar ditutupi dengan Swadaya dan sharing dana
dengan Masyarakat dan pihak Ketiga ataupun dari ADD dan DD di tahun
berikutnya.
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang
telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaanya
banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam
teknis pelaksanaanya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena
menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana yang
diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainya.
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
2. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan pembantuannya
Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam
perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi
mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.
Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian desa. Di Desa Kalimeneng semua perencanaan
dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan
dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua
pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah
Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang
berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transfaran, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang
diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan
desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Kalimeneng adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah
desa dalam kepemilikan kekayaan desa.
Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang dan jasa desa;
c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;
d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
e. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan desa;
f. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang
milik desa; serta
Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa. Pada akhir tahun Anggaran 2015,
sumber dan pendapatan desa dalam Anggaran Perhitungan tercatat
terealisasi sebesar Rp. 491.581.500,- ( Empat ratus sembilan satu juta lima
ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang bersumber dari
ADD, DD, Bantuan Gubernur dan PADS.
4. Sarana dan Prasarana
Dalam Pelaksanaan Anggaran diatas kegiatan sarana dan prasarana di
Desa Kalimeneng dapat terealisasi sesuai target. Untuk melanjutkan
kegiatan sarana Prasarana lainnya yang belum dilaksanakan rencana
pelaksanaannya dilanjutkan pada tahun berikutnya.
BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN LAINYA
A. KERJA SAMA ANTAR DESA
1. Desa yang diajak kerja sama
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalimeneng yang
tertuang dalam APBDes disebutkan bahwa semua pelaksanaan
pembangunan baik fisik dan nonfisik dituangkan tersendiri ke dalam
RPJMDesa.
Pelaksanaan RPJMDesa mengacu pada APBDesa yang ditetapkan setiap
tahunnya. Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, sampai saat ini
pelaksanaan Kerjasama Antar Desa belum dilaksanakan karena belum ada
suatu kegiatan yang pelaksanaanya dengan desa lain.
2. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
3. Bidang Kerja Sama
Dalam kegiatan kerjasama antar desa sebetulnya banyak sekali kegiatan
yang bisa direncanakan dan dilaksanakan, namun hal tersebut saat ini
belum terlaksana, Karena pelaksanaan RPJMDes belum semuanya
terlaksana
4. Nama Kegiatan
Untuk jenis pekerjaan tertentu akan diberi nama kegiatan sesuai dengan
jenis dan macam kerjasamanya diantara desa yang bersangkutan, namun
karena belum adanya kerjasama maka belum ada yang berikan nama
kegiatan tersebut.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Kebutuhan dana dalam pelaksanaan kerjasama antar desa disesuaikan
dengan jenis kegiatanya. Sumber pendanaanya diambil dari dana-dana
yang tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa Desa Kalimeneng dan
Desa sekitar yang akan diajak kerjasama. Untuk pelaksanaanya pada
tahun ini masih sebatas Rencana dan belum ada Realisasi kegiatanya.
Karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan melibatkan desa sekitar
belum ada, namun telah tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa.
6. Jangka Waktu Kerjasama
Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena
semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan persetujuan
khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta
persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya
juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Jangka
waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena
belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa.
7. Hasil Kerjasama
Biasanya dari hasil kerjasama sebelumnya diadakan penanda tanganan
kerjasama (MoU). Di Desa Kalimeneng tahun ini belum melaksanakan
satupun kerjasama antar desa. Karena belum ada pekerjaan ataupun
pelaksanaan kegiatan. Kerjasama antar desa yang dilaksanakan saat ini
sekitar permasalahan warga masyarakat, perselisihan warga antar desa dan
lain sebagainya
8. Permasalahan dan Penyelesaian
Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesainya dilaksanakan
dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama
antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga. Dan apabila dalam
musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya.
Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik saat ini belum
dilaksanakan.
B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra Yang diajak Kerjasama
Dalam pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga sampai saat ini hanya
pada kerjasama dengan Puskemmas dan UPT Pertanian Kecamatan Kemiri.
2. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
3. Bidang Kerjasama
Bidang kerjasama yang direncanakan akan dilaksanakan adalah Kesehatan
dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani.
4. Nama Kegiatan
Dalam pelaksanaan kerjasama diberbagai bidang, setiap kegiatan belum
tentu ada nama dan jenis kegiatanya. Pemerintah Desa Kalimeneng
memberi Nama Kegiatan tersebut yaitu Peningkatan Kapasitas Kelompok
Tani dan Kesadaran Masyarakat terhadap Prilaku Pola Hidup Bersih dan
Sehat
5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
Untuk Pelaksana Kegiatan tersebut diberikan kepada perangkat desa dalam
penanganan Administrasi oleh Sekretaris Desa dan Keuangannya oleh
Bendahara Desa.
6. Sumber dan Jumlah Anggaran
Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ini sumber dana dari Pihak
Ketiga dengan jumlah anggaran untuk Peningkatan Kapasitas Kelompok
Tani dan PHBS masih swadaya masyarakat yang berjumlah Rp. 2.000.000,-
/Tahun, Namun masih banyak kendala yang dihadapi sehingga ada
beberapa masyarakat sampai saat ini belum sadar terhadap Pertanian dan
Kesehatan.
7. Jangka Waktu kerjasama
Jangka Waktu Kerjasama hanya 1 (satu) tahun, dan setelah itu dapat
dilanjutkan kembali selama kurun waktu kerjasama dipandang dapat
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
8. Hasil Kerjasama
Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan menumbuhkan rasa
saling membutuhkan. Namun dengan adanya kerjasama bersama pihak
lain maka permasalahan masing-masing pihak dapat teratasi.
9. Permasalahan dan Penyelesaian
Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya karena kurang
sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan atau ikatan perjanjian,
sehingga pada saatnya ada kesepakatan yang tidak ditepati. Untuk
mengantisipasi kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak kerjasama
supaya diadakan sosialisasi sebelum melaksanakan kegiatan kerjasama
tersebut
C. BATAS DESA
1. Sengketa batas desa
Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam Pemerintahan
Desa yang dikuatkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
Berikut adalah Batas- batas Desa Kalimeneng;
a. Batas desa sebelah Utara : Desa Kaliurip
b. Batas desa sebelah Timur : Desa Sidodadi dan Bedono Kluwung
c. Batas desa sebelah Selatan : Desa Kemirilor
d. Batas desa sebelah Barat : Desa Rejowinangun
Sengketa masalah Batas Desa Kalimeneng dengan desa-desa yang
berbatasan secara umum sampai saat ini tidak pernah terjadi apa lagi
sampai menimbulkan masalah. Akan tetapi untuk mengantisifasi hal
tersebut agar tidak terjadi, perlu Penetapan oleh Pemerintah Kabupaten
yang sampai saat ini belum pernah dimiliki oleh Desa Kalimeneng sejak
Kepemimpinan Kepala Desa saat ini.
2. Penyelesaian yang dilakukan
Didalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat kompleks dan
bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas desa di Desa Kalimeneng
belum ada permasalahan yang menonjol. Karena di masing- masing desa
sudah ada sosialisasi diantara beberapa desa kepada masyarakat. Untuk
menjaga hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemerintah Desa Kalimeneng
mengadakan Sosialisasi pada masyarakat tentang batas desa dan yang
sejenisnya.
3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan
Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisifasi permasalahan batas
desa, pihak Pemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat desa
dan dibantu masyarakat desa setempat yang berkepentingan dengan hal
tersebut, seperti RW dan RT setempat
4. Data Perangkat Desa
1. Much Romelan : Kepala Desa
Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan
Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi
kewenanganya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan
melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi
dan Pemerintah Kabupaten. Dan sebagainya.
2. Susilo : Sekretaris Desa
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi
Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta
memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan
Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
3. Suratman : Kaur Pemerintahan
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana
kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan, Penyusunan
program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan
sipil serta administrasi pertanahan, dan lain sebagainya.
4. Ismail : Kaur Pembangunan
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menyusun perencanaan
pelaksanaan pengendalian pengevaluasian dan pelaporan di bidang
pembangunan
5. Hariyono : Kaur Kesra
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menyusun perencanaan,
pengendalian, mengevaluasi dan peleporan dibidang kesejahteraan
rakyat.
6. M Asnawi : Kaur Keuangan
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menyusun perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan
7. Samsul Maarif : Kaur Umum
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menyusun perencanaan,
pelaksanaan,pengendalian,pengevaluasian dan pelaporan dibidang
umum
8. Romadhon : Kadus I
Mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan
Pemerintahan Desa di dalam wilayah kerjanya ( Dusun Paduroso )
sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
9. M Solikhin : Kadus II
mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan
Pemerintahan Desa di dalam wilayah kerjanya ( Dusun Cengkirlegi )
sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
10. Nurodin : PTL Kaum
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan
urusan keagamaan
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan penanggulanganya
Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Desa
Kalimeneng berkoordinasi dengan Instansi terkait dan sebelumnya
mengambil tindakan Penanganan sementara bersama masyarakat sesuai
kemampuan yang ada dalam rangka menangani bencana tersebut.
2. Status Bencana
Pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa Kalimeneng dilaksanakan
oleh Karang Taruna Tunas Harapan. Petugas tersebut bertugas
mengkoordinir penanganan bencana alam dan sejenisnya dengan instansi
yang terkait yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat
Kabupaten maupun Propinsi. Petugas ini terdiri dari unsur Perangkat Desa,
Tokoh Pemuda dan Masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan melihat jenis
bencana yang terjadi. Apabila bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa
bisa diatasi oleh Petugas setempat, maka pihak desa berkoordinasi dengan
pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Dinas terkait tersebut.
Penanganan bencana tersebut melihat Status Bencana serta bahaya dan
penanggulangannya. Dalam keadaan demikian Koordinasi dengan instansi
terkait sangat diperlukan.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya, Di Desa
Kalimeneng untuk Anggaran Bencana Alam belum dianggarkan. Namun
apabila terjadi bencana maka Pemerintah Desa Kalimeneng akan
mencarikan Solusi untuk mendapatkan dana darurat, dana yang diambil
sumbernya dari Pendapatan Asli Desa dan apabila terjadi dan tingkat
kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut
diserahkan pada Pihak Kabupaten atau Propinsi.
4. Antisipasi Desa
Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam, Pemerintah Desa
Kalimeneng mengadakan musyawarah dengan Masyarakat agar menjaga
dan memperbaiki Tanggul yang berada di Pinggir Sungai yang sering Rusak
sehingga luapan air sungai masuk ke pemukiman
5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang
melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari, Aparatur Desa dan
Masyarakat
6. Kelembagaan yang dibentuk
Kelembagaan di Desa Kalimeneng dalam kaitannya dengan tugas
penanganan bencana alam belum dibentuk secara Khusus.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
Secara Geografis Desa Kalimeneng keadaan pertanahannya adalah dataran
sedang, maka potensi bencana yang ada adalah banjir.
E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan Yang terjadi
Dalam melaksanakan ketertiban umum, di Desa Kalimeneng dibentuk
Karang Taruna yang dibantu oleh Babinsa dan Babinmas. Untuk tahun
2015 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian tidak ada.
Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada
masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi
dan diadakan pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari
pemerintah yang ditujukan kepada warga miskin desa
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Kalimeneng
dibantu Karang Taruna, BABINKAMTIBMAS/POSMAS, dan BABINSA yang
bertugas menyelesaikan permasalahan dan Ketertiban Umum, baik
perselisihan warga maupun kejadian lainnya.
3. Penanggulangan dan Kendalanya
Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan,
keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak-gejolak kecil
dilapanangan cepat di atasi dengan cara Kekeluargaan.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan Ketertiban umum, pihak
Pemerintah Desa Kalimeneng selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan
BABINKAMTIBMAS/POLMAS serta Karang Taruna.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa sampai
saat belum dianggarkan, Mengingat Sumber dan besarnya Anggaran yang
ada masih belum mampu untuk mendanai kegiatan tersebut.
BAB VI
PENUTUP
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini merupakan gambaran
pelaksanaan kegiatan selama satu tahun 2015 sebagai bahan evaluasi bagi
pemeriontah atas otonomi desa dan tugas pembantuan dari pemerintah
kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.
Berbagai upaya telah dilaksanakan disamping menunjukan keberhasilan yang
telah diperoleh sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tetapi
juga terdapat kekurangan dan permasalahan yang timbul dan perlu mendapat
perbaikan.
Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa sangat ditentukan oleh komitmen yang
kuat baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, dan
semangat kebersamaan serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian maka
konsistensi dan kosekkuensi semua pihak sangat diharapkan dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Otonomi
Desa.
Kalimeneng, 20 Januari 2016
Kepala Desa Kalimeneng
MUCH ROMELAN