http://www.subditpkk.binapemdes@gmail.com

PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDU

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan DesaKementerian Dalam Negeri

Oleh : Drs. LUTFI T.M.A, M.SiPlt. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa

POSYANDUPos Pelayanan Terpadu

Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar dan pelaksanaannya dapat disinergikan dengan

pelayanan lainnya sesuai potensi daerah.

melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan; dan meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Tugas

PERAN KEMENDAGRI

KelembagaanPosyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan

Pengembangan dan PembinaanPosyandu sebagai Layanan Terintegrasi dan Pembinaan melalui

Ditjen Bina Pemdes dan Pokjanal/Pokja

PendanaanAlokasi Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

PMDN 20/18 dst...

PelaporanOperasionalisasi Sistem Informasi Posyandu

PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDU melalui Penyusunan dan Implementasi Regulasi.

UU No. 6/2014 & PERMENDARI NO 18/ 2018LKD terdiri dari

• RT• RW• PKK• Karang Taruna

• POSYANDU• LPM

• Sesuai kebutuhan Desa

• Hasil Musdes

Ditetapkan dengan PERDES

KONSEKUENSI SEBAGAI KELEMBAGAAN

MASYARAKAT, PERLU ADA PENGATURAN

PENGORGANISASIANNYA, PENGATURAN MANAJEMEN KELEMBANGAANNYA, DSB

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESAPERMENDAGRI 18/2018 PASAL 3

(1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. MUSDES

(2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: a) berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) berkedudukan di Desa setempat; c) keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa; d) memiliki kepengurusan yang tetap; e) memiliki sekretariat yang bersifat tetap; danf) tidak berafiliasi kepada partai politik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanDesa.

1. PSL 6 (2) Pemerintah desa dan masyarakat desa dpt membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai perkembangan dan kebutuhan (Selain RT, RW, PKK, Karang taruna, Posyandu, dan LPM)

2. Psl 6 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD ditetapkan dalam Perdes3. Psl 7 (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 14 PermendagrI 18/2018 Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri iniberlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan.

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN POSYANDU melalui Penyusunan dan Implementasi Regulasi.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2011 TTG

PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU

MengembangkanPosyandu bukan hanyapada layanan kesehatan

tetapi dapat di integrasikandengan layanan sosial

dasar lainnya

POKJANAL/POKJAkelompok kerja yang tugas dan fungsinya

terkait pembinaan,penyelenggaraan/pengelolaan posyanduyang berkedudukan di pusat, provinsi,kabupaten/kota, Kecamatan, Desa dan

Kelurahan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2007 TTG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS

PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU)

PROGRAM KELEMBAGAAN

SDM(Peningkatan Kapasitas Kader/Pengurus)

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

• MENTERI DALAM NEGERI MELALUI DIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SECARA UMUM TERHADAP PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN LKD (POSYANDU) DAN LAD.

DALAM BENTUK :• PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA• PEDOMAN TEKNIS BAGI PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA DALAM MENYUSUN

PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN LKD DAN LAD

• PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA TEKNIS PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN LKD DAN LAD

• FASILITASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH• MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

GUBERNUR MELAKUKAN PEMBINAAN DANPENGAWASAN TERHADAP PEMBENTUKAN,PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN LKDDAN LAD SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESAPADA KABUPATEN/ KOTA DI WILAYAHNYA.

BUPATI/WALI KOTA MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

TERHADAP PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN

LKD DAN LAD SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA DI WILAYAHNYA

CAMAT MELAKUKAN PEMBINAAN DANPENGAWASAN TERHADAP PEMBENTUKAN,PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAANLKD DAN LAD SEBAGAI MITRAPEMERINTAH DESA DI DESA.

“Sebagai Wadah Koordinasi dan Konsolidasi yang dibentuk mulaidari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa danKelurahan dalam rangka sinergisitas program dan kegiatan yangakan dilaksanakan serta pembinaan posyandu sebagai layananterintegrasi”

POKJANALPusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

POKJADesa /Kelurahan

Kementerian/Lembaga, OPD dan unsurTerkait lainnya

Perangkat Desa/Kelurahan dan UnsurTerkait lainnya

• Kes Ibu Anak• KB

Kes Ibu & Anak KB PAUD BKB

Kes Ibu & Anak KB PAUD BKB EKONOMI KEL HAL Aktual dan URGEN

POSYANDUGENERASI I

POSYANDUGENERASI II

POSYANDUGENERASI III

Terintegrasi

CEGAH STUNTING

INTEGRASI LAYANANPos Pelayanan Terpadu

BIDANG SUB BIDANG KEGIATAN

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

2 2 Sub Bidang Kesehatan

2 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; PenyediaanPelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

2 2 02 Penyelenggaraan POSYANDU (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader POSYANDU)2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga

Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana POSYANDU/Polindes/PKD2 2 09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana

POSYANDU/Polindes/PKD **2 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*

PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN POSYANDUmelalui Penyusunan dan Implementasi Regulasi.

PERMENDARI NO 20/ 2018PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PELAPORANIMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI POSYANDU BERBASIS WEBSITE

Operasionalisasi SIP Posyandu Berbasis Website diharapkan mampu untuk dapat memberikan kemudahan layanandalam Pengumpulan Data Posyandu secara Update yg dapat digunakan sebagai bahan Perumusan Kebijakan

maupun penyusunan Program dan Kegiatan serta Kordinasi pada Pokjanal tingkat Pusat s.d Pokja Desa/Kelurahan

PERKEMBANGAN DATA POSYANDU

196.100 PosyanduData per April 2021

7.578 Posyandu(3,9%).

Pratama

54.265 Posyandu(27,7 %)

Madya

94.382 Posyandu(48,1%)

Purnama

Posyandu 37.458(19,1%)

Mandiri

Tanpa Ket Strata : 2.417 (1,2%)

“Optimalkan Posyandu, Mari Cegah Stunting di Indonesia”

Terima Kasih