DUKUNGAN DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM … · Desa Pembinaan keuangan daerah Kependudukan dan pencatatan sipil ... negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri

Disampaikan Oleh:Iwan Kurniawan, ST, MM

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IIDitjen Bina Pembangunan Daerah

Kementerian Dalam Negeri

DUKUNGAN DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAHDALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH

2. KERANGKA DAN INSTRUMEN PEMBINAAN DAERAH

3. DUKUNGAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

1. TUGAS DAN FUNGSI


O U T L I N EPEMBAHASAN




TUGASDAN

FUNGSI

A

B

PembinaanPembangunan DaerahPembinaan urusanPemerintahan Daerah

Perpres 11/2015 Permendagri 43/2015UU 23 Tahun 2014

SISTEM DANINSTRUMENPEMBINAAN

Sistem Pembinaan Terpadu KemendagriSistem Informasi Pembangunan Daerah Evaluasi DokrendaSinkronisasi pembangunan daerah Profil dan analisis daerah

DUKUNGANKEGIATAN

PENINGKATANINFRASTRUKTUR

Usulan Kegiatan Melalui RakortekSektor Permukiman dan PerumahanSektor Jalan dan Sumberdaya Air

A

B Hasil Verifikasi Kegiatan DAK 2020Infrastruktur JalanAir MinumSanitasiIrigasiC PHLNSIMURPPAMSIMASNUWSPNAHPIPDMIPNUDP

I

IIIII

KERANGKA UMUM



TUGAS DAN FUNGSI1



TUGAS DAN FUNGSI KEMENDAGRI

TUGAS DAN FUNGSI KEMENDAGRI

KemendagriPerumusan, Penetapan dan pelaksanaan kebijakanbidang:Politik dan PemerintahanUmumOtonomi daerahPembinaan administrasikewilayahanPembinaan PemerintahanDesa

Pembinaan keuangandaerahKependudukan danpencatatan sipil

Pembinaan urusanpemerintahan danpembangunan daerah

Menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalamnegeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakanpemerintahan negaraTUGAS

FUNGSI ( 1 dari 10 fungsi)DITJEN BINAPEMBANGUNANDAERAH

Menyelenggarakan perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang urusanpemerintahan dan pembinaanpembangunan daerah sesuai denganketentuan peraturan peundang-undanganMenyelenggarakan perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang urusanpemerintahan dan pembinaanpembangunan daerah sesuai denganketentuan peraturan peundang-undangan

TUGAS

Perpres 11 Tahun 2015



TUGAS DAN FUNGSIDITJEN BINA BANGDA

Menyelenggarakanperumusan danpelaksanaan kebijakandi bidang urusanpemerintahan danpembinaanpembangunan daerahsesuai dengan ketentuanperaturan peundang-undangan

Menyelenggarakanperumusan danpelaksanaan kebijakandi bidang urusanpemerintahan danpembinaanpembangunan daerahsesuai dengan ketentuanperaturan peundang-undangan

TUGASTUGASPerumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaanpembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan systeminformasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat

Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaanpembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan systeminformasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat

Pelaksanaan pembinaan umum serta koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasipengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

Pelaksanaan pembinaan umum serta koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasipengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasimasyarakat

Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasimasyarakat

Pelaksanaan administrasi direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahPelaksanaan administrasi direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

FUNGSIFUNGSI

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta standarpelayanan minimal urusan pemerintahanPelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta standarpelayanan minimal urusan pemerintahan

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusanpemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunandaerah, pengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusanpemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunandaerah, pengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

Pemberian bimibingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah,pengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

Pemberian bimibingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah,pengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MenteriPelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri

11

22

33

44

55

66

77

88

Perpres 11 Tahun 2015TentangKementerian Dalam NegeriPerpres 11 Tahun 2015TentangKementerian Dalam Negeri



MANDAT DAN PENUGASANDARI UU 23 TAHUN 2014

PembinaanpembangunandaerahPembinaanpenyelengaraanurusanpemerintahandaerah

DITJEN

BINA PEM

BANG

UN

AND

AERAH

Koordinasi SPM dan NSPKPemetaan Urusan PemerintahanPenyelesaian perselisihanpenyelenggaraan urusanpemerintahan

aabbcc Pasal 24

Pasal 370

Pasal 19Perpres 11/2015

Pembinaan percepatan pembangunanprovinsi berciri kepulauanSinkronisasi dan harmonisasipembangunan pusat dan daerah, antarwilayah dan antar daerahPerencanaan pembangunan daerahPengendalian dan evaluasipembangunan daerah

aa

dd

bbcc

Pasal 29Pasal 258 dan 259

Pasal 260-274Pasal 275

Pembinaan Pemda dalam mendorongpartisipasi masyarakatBinwas umum pembangunan daerahPembinaan pemda dalam penguataninformasi daerah

Evaluasi perda tata ruang daerah

hhgg ff

ee Pasal 400Pasal 354

Pasal 374Pasal 391-394

Pasal 18Perpres 11/2015

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan daripelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan keDaerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasionalPasal 258 UU 23/2014

Urusan pemerintahan yang menjadi amanat bagiDitjen Bina Bangda hanya urusan pemerintahankonkuren



INSTRUMEN PEMBINAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH2

1. Sistem Pembinaan Terpadu Kementerian Dalam Negeri2. Sistem Informasi Pembangunan Daerah3. Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah4. Sinkronisasi pembangunan daerah5. Profil dan analisis daerah



PEMBINAAN TERPADUBerbasissisteminformasi

1

4 2

3

E-DatabaseE-Planning

E-Budgeting

E-monev

E-reporting

Berisikan data yang menggambarkan kondisi danpotensi daerah untuk digunakan sebagai acuandalam menyusun renana pembangunan daerahBerisikan alur kerja penyusunan rencanapembangunan, kertas kerja dan formrencana pembangunan daerah.Memuat form yang membantu daerahmenyusun dokumen anggaran daerahmulai dari penyusunan APBD sampaidengan RKA perangkat daerah

Digunakan sebagai instrument untukmemantau pelaksanaan rencanapembangunan daerah, progress,permasalahan dan capaiannya

Mendukung laporan kinerjapenyelenggaraan pemerintahandaerah

Proses pembinaan daerah dilakukansecara terpadu oleh seluruh komponenKementerian Dalam Negeri. Saat initengah disiapkan kerangka regulasiterkait sistem informasi pemerintahandaerah, yang akan menjadi instrumenpembinaan terpadu kementerianDalam Negeri.

BANGDA

KEUDA

ITJEN

OTDA

KEUDA ITJEN

BANGDA

ITJEN

BANGDA

KEUDA

BANGDA

KEUDA



1 2

E-databaseE-database

E-planningE-planning

E-budgetingE-budgeting

E-monevE-monev

E-reportingE-reporting

Dasar Penyusunan

ANALISIS

PROFIL DAERAH

kondisi geografis daerah; demografi; potensi sumber daya Daerah; ekonomi dan keuangan Daerah; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing Daerah.

PROFILDAERAHMENCAKUP:

Indikator makro pembangunanberisikan data capaianpembangunan daerah yang bersifattematik. Tema tahunan disesuaikandengan prioritas nasional ataukebutuhan pengambilan kebijakansecara nasional.

INDIKATORMAKRO:

INDIKATORMAKRO

Sumber data

Acuan Acuan

Acuan

Acuan

BLUEPRINT SIPD



DESEM

BER

OKTO

BER

AGU

STUS

JUN

I

JULI

NO

VEMBER

SEPTEMBER

MEI

APRIL

MARET

FEBRUARI

JANU

ARI

TIMELINEPEMBINAAN DAERAH

Konsultasidengan K/L

terkaitprioritas

pelaksanaanNSPK didaerah

Pertemuandengan Daerah

terkaitpenerapan PN

dan NSPKdalam

rancanganRenja dan RKPD

Pertemuandengan K/Lsinkronisasi

kegiatan pusatdan daerahEvaluasi

Penyelenggaraan pemerintahan

Daerah

Pembinaanuntuk

mendoronginternalisasi PN

dan NSPKdalam Dokren

Daerah

Analisis datahasil pembinaanuntuk persiapan

konsultasiRKPD. Hasil

analisis dimuatdalam SIPD.

FasilitasiMusrenbang

daerah

Konsultasirancangan akhirRKPD (dengan

system desk danmelibatkan K/L

terkait)

Updatinganalisis danpemetaan

daerah terkaitprogram dan

kegiatan.PembinaanpenyusunanKUA PPAS

Monitoringterpadu bersama-sama dengan K/L

terkait.Pembinaan

penyusunan APBDdan RKA SKPD

Monitoringterpadu

bersama-samadengan K/L

terkait

Monitoringterpadu

bersama-samadengan K/L

terkait.Persiapanevaluasi

Ranperda APBD

Evaluasi hasilpelaksanaan

kegiatan urusandaerah

(Koordinasidengan K/L).

EvaluasiRanperda APBD

Pelaporandalam bentuk

profil dananalisis



Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 323 Ayat (3)EVALUASIRancangan Perda Tentang RPJMD

DPRD

Penyampaian RANPERDARPJPD/RPJMD Dilampiri:

MDN/GUB(15 hari)

HasilEvaluasi

Sesuaidengan UU

TidakDisempurnakan

RAPERDARPJPD/RPJMD

KDHmenetapkan

PERDA RPJPD/RPJMD

PenyempurnaanOleh

Gub/Bup/Wal(7 Hari)

MelewatiBatas WKT

Evaluasi

TidakSesuai

dengan UU

• GubernurKepada MDN

• Bupati/Walikota KepadaGubernur

Paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak

disetujui bersama olehDPRD dan KDH.

Merumuskan Kembali

KesepakatanGUBERNUR dengan DPRD

(3 hari)

KlarifikasiMDN/GUB

Sesuai

TidakSesuai

PembatalanPerda

Dilaksanakan

1 2

3 4

KEWENANGAN PEMDA

CATATAN :

Noreg

Noreg7 hari

Permendagri No. 80 Tahun 2016

KEWENANGAN KEMENDAGRI

1. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Perda ke DPRD untuk memperolehpersetujuan bersama;

2. Ranperda yang sudah disetujui bersama, disampaikan kepada MDN/Gub untuk dievaluasi;3. Kepala Daerah menetapkan Perda yang telah dievaluasi dan/atau telah disempurnakan;4. MDN Mengkaji Perda RPJPD, RPJPD yang telah ditetapkan.

Prov. melaluiMenteri

K/K melaluiMA

1. PengajuanVerifikasiPenyempurnaan oleh DirjenBangda/Bappeda Prov; dan

2. PermintaanNoreg kpdDirjenOtda/BiroHukum.

1) Naskah persetujuan bersama Gubernur denganDPRD terhadap Ranperda tentang RPJPD danRPJMD Provinsi;

2) Rancangan akhir RPJPD dan RPJMD Provinsi;3) Laporan KLHS;4) Hasil review Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah;5) Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan

kebijakan RPJPD dan RPJMD Provinsi; dan6) Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang

RPJPD dan RPJMD Provinsi.

Evaluasi Ranperda RPJMD bertujuanuntuk mengujikesesuaiakn Ranperdayang disusun dengan RPJPD dan RTRWProvinsi, RPJMN, Kepentingan Umum,serta ketentuan perundang undanganyang lebih tinggi



SINKRONISASI PEMBANGUNAN DAERAH

RAKORTEK

Prioritas pembahasan padasinkronisasi pembangunanpusat dan daerah

DATA

Usulan kegiatan Rakortekterintegrasi dengan RKPDdan renja sehingga mudahdikendalikan

Pembahasan dilakukanberbasis sistem informasiyang terintegrasi denganSIPD

PEMBAHASAN

Hasil rakortek menjadiacuan bagi database e-planning sehingga dapatdikontrol integrasinyadalam Renja dan RKPD

TINDAK LANJUT

E-MonevE-Planning

E-ReportingE-Database

RAPAT KOORDINASI TEKNIS



Untuk provinsi, terdapat sebanyak 151program, 328 kegiatan dan 876 sub kegiatan.Sedangkan untuk kabupaten/kota terdapatsebanyak 148 program, 323 kegiatan dan 867sub kegiatan

NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN


No.Urusan

PemerintahanBidang

Provinsi Kabupaten/Kota

Program Kegiatan Sub Kegiatan Program Kegiatan Sub Kegiatan1 PENDIDIKAN 5 8 24 5 8 222 KESEHATAN 4 8 25 4 11 273 PUPR 11 19 48 11 19 494 PKP 5 5 14 5 9 18

5 TRANTIB DANLINMAS

3 5 22 3 8 29

6 BIDANG SOSIAL 6 7 12 6 11 117 TENAGA KERJA 5 15 14 4 14 188 PP DAN PA 6 12 66 6 15 67

9 BIDANG PANGAN 4 9 4 9 17

10 PERTANAHAN 8 10 12 8 8 1711 LINGKUNGAN HIDUP 11 12 34 11 18 37

12 AD.KEPENDUDUKAN& PENCATATAN SIPIL

4 1 3 4 4 20

13 PMD 4 3 11 4 4 16

14 BKKBN 3 6 15 3 8 15

15 PERHUBUNGAN 4 37 113 4 43 137

16 KOMINFO 2 3 7 2 3 817 KUKM 7 9 13 7 9 1018 PENANAMAN MODAL 5 7 21 5 6 1519 PORA 3 7 32 3 8 5820 STATISTIK 1 1 2 1 1 221 PERSANDIAN 1 2 5 1 2 522 KEBUDAYAAN 5 9 27 5 9 27

23 PERPUSTAKAAN 2 6 18 1 4 13

24 KEARSIPAN 3 9 17 3 9 2125 KKP 5 20 53 4 14 3226 BIDANG PARIWISATA 4 7 58 4 7 2527 PERTANIAN 6 19 32 6 20 57

28 KEHUTANAN 5 16 71 5 5 629 ESDM 5 24 32 5 6 930 PERDAGANGAN 6 17 30 6 18 3631 PERINDUSTRIAN 5 12 31 5 10 3132 TRANSMIGRASI 3 3 14 3 3 12

Total 151 328 876 148 323 867



UrusanPemerintahan

Konkuren

UP- Kab/KotaUP- Pusat UP- ProvinsiFungsi

32urusan

6 urusan Wajib Non PD

6 urusan Wajib PD

8 urusan pilihan

6 urusan Wajib Non PD

6 urusan Wajib PD

8 urusan pilihan

Sub Urusan

Kewenangan

Layanan

Manajemen PengelolaanProgram dan Belanja Pusat

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Öbyek Belanja

Rincian Belanja

Öbyek Belanja

Rincian Belanja

INDIKATOR

EKPPD

SPMBENEFITS

bagirakyat

Outcomes 5 th

ImmediateOutcome

OPD PROV OPD KAB/KOTA

Output

SINKRONISASI PEMBANGUNAN MELALUI NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN




Ditjen Bina Bangda Ditjen Administrasi Kewilayahan Ditjen Otda Ditjen Bina KeudaKODE LOKASI/WILAYAH ORGANISASI REKENING

URUS

AN

BIDA

NGUR

USAN

PROG

RAM

KEGI

ATAN

SUBK

EG

INDI

KATO

R

Sum

ber

Pend

aan

prov

insi

kabu

pate

n

kota

keca

mat

an

kelu

raha

n

desa U-1.U-2.U-3.PD.UPTD

AKUN

KELO

MPO

K

JENI

S

OBJE

K

RINC

IAN

OBJE

KSU

BRI

NCIA

NOB

JEK

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 121 01 01 01 01

Tidakdikode

1-1.0-0.0-0.0-1 5 1 1 01 01 01

1,011.01.2.001

1.01.3.001 4,01 5.01 6.01 1-1.0-0.0-0.0-1.XX

4.01.5.01

4.01.6.01

PERENCANAAN PENGANGGARAN


SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN MELALUI NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN



RANCAN

GAN

NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN




PENGUATAN DATA PEMBANGUNAN DAERAHMELALUI ANALISIS DAN PROFIL DAERAH

Berisikan analisis Indikator pembangunanDaerah, yang terdiri dari Indeks PembangunanManusia, Angka Kemiskinan, AngkaPengangguran, pertumbuhan ekonomi,pendapatan perkapita, dan ketimpanganpendapatan Indikator makro didasarkan pada Pasal 6Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraanpemerintahan daerah

Profil daerah berisikan gambaran setiapdaerah pada aspek: kondisi geografis daerah; demografi; potensi sumber daya Daerah; ekonomi dan keuangan Daerah; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing Daerah.Profil daerah didasarkan pada Pasal 392Undang-Undang 23 tahun 2014 dan menjadiacuan bagi daerah untuk menyusun informasidaerah dalam sistem informasi pemerintahandaerah sesuai Pasal 394 UU 23 tahun 2014

ANALISIS PEMBANGUNAN DAERAH PROFIL DAERAH

Penyusunan analisis dan profildaerah dilakukan dengan berbasisSIPDUntuk mendukung penguatan data dan informasi,pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuatDinas yang memangani urusan Statistik denganmemposisikan sebagai wali data



MANFAAT ANALISIS DAN PROFIL DAERAH

MusrenbangAnalisis dan Profil digunakan sebagaiacuan bagi Ditjen Bina pembangunanDaerah untuk memberikan masukanbagi daerah untuk penguatanefektifitas pembangunan daerahberbasis protensi dan permasalahandaerah

Evaluasi DokrenAnalisis dan Profl daerah digunakansebagai acuan untuk melihatkesesuaian rencana pembangunandaerah dengan potensi daerah, sertamemperkuat arah pengembangankewilayahan daerah

RakortekAnalisis dan profil digunakan sebagai insrumenuntuk mengevaluasi usulan daerah dari sisitingkat kebutuhan daerah terhadap dukunganpusat

E-PlanningAnalisis dan profil daerahmendukung daerah dalammerumuskan gambaran umumkondisi daerah yang merupakanbagian dari dokumen rencanapembangunan daerah

Penerapan SPMAnalisis dan profil daerah menjadiinstrument pembinaan dan evaluasidaerah terkait pemenuhan SPM

ANALISIS DANPROFIL DAERAH



DUKUNGAN PENGUATAN INFRASTRUKTUR2

1. Usulan Kegiatan Melalui Rakortek2. Hasil Verifikasi kegiatan DAK3. PHLN Lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah



USULAN KEGIATAN MELALUI RAKORTEK 2019

A

1. Sektor Permukiman dan Perumahan2. Sektor Jalan dan Sumberdaya Air



Sektor Perumahan dan Permukiman

USULAN DARI RAKORTEK



Program Penyelenggaraan Jalan dan Sumberdaya Air

USULAN DARI RAKORTEK

Kesepakatan dalam Rakortek menjadi salah satu acuan bagipemerintah daerah untuk menyusun program dan kegiatandalam RKPD dan Renja



HASIL VERIFIKASI DAK TAHUN 2020

B

1. Infrastruktur Jalan2. Air Minum3. Sanitasi4. Irigasi



Verifikasi Sub Bidang Jalan (Reguler)DAK T.A 2020

VERIFIKASI DAK

Perencanaan DAK saat inimemasuki proses penilaianoleh K/L terkait. HasilVerfiikasi Bangda menjadipertimbangan dalam prosespenilaian



Usulan anggaran Bidang Jalan (Reguler)DAK T.A 2020

wilayah Usulan anggaran(Rp)Provinsi Kalimantan Tengah 200,000,000,000Kab. Kotawaringin Barat 369,270,000,000Kab. Kotawaringin Timur 117,010,000,000Kab. Kapuas 100,000,000,000Kab. Barito Selatan 342,127,112,000Kab. Barito Utara 99,995,219,300Kab. Sukamara 398,274,107,568Kab. Lamandau 165,749,700,000Kab. Seruyan 106,284,000,000Kab. Katingan 309,032,120,000Kab. Pulang Pisau 102,609,400,000Kab. Gunung Mas 1,036,260,350,062Kab. Barito Timur 80,362,671,000Kab. Murung Raya 275,992,600,000Kota Palangkaraya 76,749,999,999TOTAL 3,779,717,279,929

VERIFIKASI DAK



Verifikasi Sub Bidang Jalan (Penugasan)DAK T.A 2020

VERIFIKASI DAK



Usulan anggaran Bidang Jalan (Penugasan)DAK T.A 2020

Wilayah Usulan anggaran(Rp)Provinsi Kalimantan Tengah 200,000,000,000Kab. Kotawaringin Barat 0Kab. Kotawaringin Timur 0Kab. Kapuas 99,999,999,999Kab. Barito Selatan 0Kab. Barito Utara 0Kab. Sukamara 46,659,445,617Kab. Lamandau 0Kab. Seruyan 207,838,020,059Kab. Katingan 0Kab. Pulang Pisau 0Kab. Gunung Mas 312,081,500,030Kab. Barito Timur 0Kab. Murung Raya 0Kota Palangkaraya 0TOTAL USULAN 866,578,965,705

VERIFIKASI DAK



Verifikasi Bidang Air Minum (Reguler)DAK T.A 2020

VERIFIKASI DAK



Usulan anggaran Bidang Air Minum (Reguler)DAK T.A 2020

wilayah Usulan anggaran(Rp)Provinsi Kalimantan Tengah 0Kab. Kotawaringin Barat 15,750,000,000Kab. Kotawaringin Timur 11,075,000,000Kab. Kapuas 61,738,000,000Kab. Barito Selatan 24,587,010,000Kab. Barito Utara 360,000,000Kab. Sukamara 7,600,000,000Kab. Lamandau 14,350,000,000Kab. Seruyan 1,800,000,000Kab. Katingan 39,555,000,000Kab. Pulang Pisau 90,000,000,000Kab. Gunung Mas 5,000,000,000Kab. Barito Timur 7,000,000,000Kab. Murung Raya 9,290,000,000Kota Palangkaraya 0Total 288,105,010,000

VERIFIKASI DAK



Verifikasi Bidang Air Minum (Penugasan)DAK T.A 2020

VERIFIKASI DAK



Usulan anggaran Bidang Air Minum (Penugasan)DAK T.A 2020

wilayah Usulan anggaranProvinsi Kalimantan Tengah -Kab. Kotawaringin Barat 5,750,000,000Kab. Kotawaringin Timur -Kab. Kapuas 25,212,000,000Kab. Barito Selatan 1,117,460,527Kab. Barito Utara 4,200,000,000Kab. Sukamara 12,800,000,000Kab. Lamandau 36,400,000,000Kab. Seruyan 5,175,000,000Kab. Katingan 10,600,000,000Kab. Pulang Pisau 92,500,000,000Kab. Gunung Mas 17,196,000,000Kab. Barito Timur 1,200,000,000Kab. Murung Raya -Kota Palangkaraya 2,000,000,000Total 214,150,460,527

VERIFIKASI DAK



Verifikasi Bidang Air Minum (Afirmasi)DAK T.A 2020

VERIFIKASI DAK



Usulan anggaran Bidang Air Minum (afirmasi)DAK T.A 2020

wilayah Usulan anggaran(Rp)Provinsi Kalimantan Tengah -Kab. Kotawaringin Barat -Kab. Kotawaringin Timur -Kab. Kapuas 4,500,000,000Kab. Barito Selatan -Kab. Barito Utara -Kab. Sukamara -Kab. Lamandau 5,750,000,000Kab. Seruyan 5,175,000,000Kab. Katingan -Kab. Pulang Pisau -Kab. Gunung Mas -Kab. Barito Timur -Kab. Murung Raya -Kota Palangkaraya -Total 15,425,000,000

VERIFIKASI DAK



Verifikasi Bidang Sanitasi (Reguler)DAK T.A 2020

VERIFIKASI DAK



Usulan anggaran Bidang Sanitasi (Reguler)DAK T.A 2020

wilayah Usulan anggaran(Rp)Provinsi Kalimantan Tengah -Kab. Kotawaringin Barat 11,175,000,000Kab. Kotawaringin Timur -Kab. Kapuas 18,100,000,000Kab. Barito Selatan 3,990,000,000Kab. Barito Utara 3,250,000,000Kab. Sukamara 6,780,000,000Kab. Lamandau 5,800,000,000Kab. Seruyan -Kab. Katingan 6,614,000,000Kab. Pulang Pisau 7,200,000,000Kab. Gunung Mas 1,325,000,000Kab. Barito Timur 5,550,000,000Kab. Murung Raya 1,747,489,000Kota Palangkaraya -

Total 71,531,489,000

VERIFIKASI DAK



Verifikasi Bidang Sanitasi (Penugasan)DAK T.A 2020

VERIFIKASI DAK



Usulan anggaran Bidang Sanitasi (Penugasan)DAK T.A 2020

wilayah Usulan anggaran(Rp)Provinsi Kalimantan Tengah -Kab. Kotawaringin Barat 7,125,000,000Kab. Kotawaringin Timur 2,350,000,000Kab. Kapuas 14,470,000,000Kab. Barito Selatan 250,000,000Kab. Barito Utara -Kab. Sukamara -Kab. Lamandau 1,280,000,000Kab. Seruyan -Kab. Katingan 4,340,000,000Kab. Pulang Pisau 9,120,000,000Kab. Gunung Mas 3,860,000,000Kab. Barito Timur 4,850,000,000Kab. Murung Raya -Kota Palangkaraya 2,180,550,400Total 49,825,550,400

VERIFIKASI DAK



Verifikasi Bidang Sanitasi (Afirmasi )DAK T.A 2020

VERIFIKASI DAK



Usulan anggaran Bidang Sanitasi (Afirmasi)DAK T.A 2020

wilayah Usulan anggaran(Rp)Provinsi Kalimantan Tengah -Kab. Kotawaringin Barat -Kab. Kotawaringin Timur -Kab. Kapuas 6,150,000,000Kab. Barito Selatan -Kab. Barito Utara -Kab. Sukamara -Kab. Lamandau 2,043,000,000Kab. Seruyan 3,900,000,000Kab. Katingan -Kab. Pulang Pisau -Kab. Gunung Mas -Kab. Barito Timur -Kab. Murung Raya -Kota Palangkaraya -Total 12,093,000,000

VERIFIKASI DAK



Verifikasi Bidang IrigasiDAK T.A 2020

VERIFIKASI DAK



Usulan anggaran Bidang IrigasiDAK T.A 2020

19% 0%3%

10%

10%

19%

3%

1%3%

6%

14%

0%9%

0%

3%

PROSENTASE USULAN ANGGARAN DAK IRIGASITA 2020

Provinsi Kalimantan Tengah

Kab. Kotawaringin Barat

Kab. Kotawaringin Timur

Kab. Kapuas

Kab. Barito Selatan

Kab. Barito Utara

Kab. Sukamara

Kab. Lamandau

Kab. Seruyan

Kab. Katingan

Kab. Pulang Pisau

Kab. Gunung Mas

Kab. Barito Timur

Kab. Murung Raya

Kota Palangkaraya

wilayah Usulan anggaran(Rp)Provinsi Kalimantan Tengah 20,497,500,000Kab. Kotawaringin Barat -Kab. Kotawaringin Timur 3,458,100,000Kab. Kapuas 10,220,000,000Kab. Barito Selatan 11,025,000,000Kab. Barito Utara 20,541,845,000Kab. Sukamara 3,674,920,000Kab. Lamandau 1,500,000,000Kab. Seruyan 3,415,000,000Kab. Katingan 6,180,000,000Kab. Pulang Pisau 15,000,000,000Kab. Gunung Mas -Kab. Barito Timur 9,500,000,000Kab. Murung Raya -Kota Palangkaraya 2,760,000,000Total 107,772,365,000

VERIFIKASI DAK



PHLN LINGKUP DITJEN BINA BANGDA

C

1. SIMURP2. PAMSIMAS3. NUWSP4. NAHP5. IPDMIP6. NUDP



(Strategic Irrigation Modernization andUrgent Revitalisation Project) adalahProgram yang dikembangkan olehpemerintah dalam menangani masalahINFRASTRUKTUR, KELEMBAGAAN,INFORMASI dan TEKNIS yang diperlukanuntuk meningkatkan EFISIENSI IRIGASImelalui PENDEKATAN PARTISIPATIF.

MENINGKATKAN LAYANAN IRIGASIDAN MEMPERKUAT AKUNTABILITASPENGELOLAAN SISTIM IRIGASI

PHLNLingkupDitjenBinaBangda

S I M U R P

TUJUAN

REHABILITASI SISTIM IRIGASI DAN DRAINASEMENDESAK

A1. Revitalisasi Dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi Dan Drainase.A2. Modernisasi Pengelolaan IrigasiA3. Kelembagaan Pengelolaan IrigasiA4. Pengembangan SDM

MODERNISASI SISTIM IRIGASI DAN DRAINASESTRATEGIS

B1. Modernisasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi dan Drainase;B1. Modernisasi Pengelolaan Irigasi Pada Sistim Irigasi JatiluhurB3. Kelembagaan Pengelolaan IrigasiB4. Pengembangan SDM

PENGELOLAAN PROGRAM

Dukungan Operasional dan Bantuan Teknis



No Nama DI/DR WS Provinsi B/B(B)WS

1 DI Kedung Putri Serayu Opak Jawa Tengah BBWS Serayu Opak

2 DI Banjar Cahyana Serayu Opak Jawa Tengah BBWS Serayu Opak

3 DI Sei Ular Belawan-Ular-Pdg Sumatera Utara BWS Sumatera II

4 DR Karang Agung Hilir Sembilang Sumatera Selatan BBWS Sumatera VIII

5 DR Katingan Mentaya-Katingan Kalteng BWS Kalimantan II

6 DI Cikuesik Cikeusik Jawa Barat BBWS Cimanuk-Csg

7 DI Cipancuh Cipancuh Jawa Barat BBWS Citarum

8 DI Pondok Waluh Pondok Waluh Jawa Timur BBWS Brantas

9 DI Talang Talang Jawa Timur BBWS Brantas

10 DI Jurang Batu Jurang Batu NTB BWS NT I

11 DI Juranng Sate Hilir Jurang Sate NTB BWS NT I

12 DI Pamakkulu Pamakkulu Sulsel BBWS Pomp-Jenbrg

13 DI Sanrego Sanrego Sulsel BBWS Pomp-Jenbrg14 DI Tabo-tabo Tabo-tabo Sulsel BBWS Pomp-Jenbrg

Total Luas Areal Pelayanan Irigasi Program SIMURP seluas 110.000 haTersebar di 14 DI/DR dan 8 Provinsi

SISTIM IRIGASIJATILUHUR PROVINSI

JAWA BARAT

SISTIM IRIGASIJATILUHUR PROVINSI

JAWA BARAT

LOKASIMODERNISASI

STRATEGIS

LOKASI REHABILITASI MENDESAK

WAKTUPELAKSANAAN

KEGIATAN

2019 -20242019 -2024

S I M U R P




PAMSIMAS III Tujuan Program: Meningkatkan akses

masyarakat terhadap pelayanan air minum dansanitasi yang berkelanjutan di wilayah perdesaandan peri urban

Target Desa Sasaran: 27.000 desa (15.000desa baru yang belum pernah mendapatkanprogram Pamsimas dan 12.000 desakeberlanjutan Pamsimas I dan II)

Pembiayaan Program Pamsimas III

No.

Komponen Program APBNMurni

Loan Kab/Desa

Total

1 Pemberdayaan Masyarakat,pengembangan Pemerintah Daerah danPemerintah Desa

26,12 103,23 152,07

2 Peningkatan perilaku higienis danpelayanan sanitasi

43,96 20,21 73,39

3 Penyediaan sarana air minum dansanitasi umum

182,04 62,97 192,49 437,50

4 Hibah insentif desa dan kabupaten 210,84 6,00 87,09 303,935 Dukungan manajemen pelaksanaan

program26,90 107,59 102,55

TOTAL 489,86 300 279,58 1.069,44




PROGRAM NUWSP(National Urban Water Supply Project)

1

Investasi untuk InfrastrukturPenyediaan Air Minum

Perkotaan

Dukungan bagi PemerintahPusat dalam Pengembangan

Kebijakan dan StrategiPeningkatan Pelayanan Air

Minum3

Bantuan Teknis danPeningkatan KapasitasPemda dan PDAM2

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Proyek

4

Project ComponentsCost(USD

Million)

IBRDFinancing (USD

Million)

Counterpart Financing(USD Million) Others

(USDMillion)

% of IBRDFinancing

APBN DGHS APBD/PDAM

1. Investment Support for UrbanWater Supply InfrastructureDevelopment*

560.0 70.0 75.0 100.0 315.0 12.5%

2. Technical Assistance and CapacityBuilding for Local Government andPDAMs

15.5 10.0 1.0 2.5 2.0 64.5%

3. Advisory and Policy DevelopmentSupport for Central Government

6.8 5.0 1.0 - 0.8 73.5%

4. Program Implementation andManagement Support

20.3 15.0 3.3 2.0 - 73.9%

Total Cost 602.6 100.0 80.3 104.5 317.8 16.6%




TUJUANMeningkatkan akses masyarakat berpendapatan menengah dan rendah kepada

rumah terjangkau

Alokasi Anggaran dan Komponen Kegiatan NAHP

$ 450.000.000 Rp 6.030.000.000.000*

Komponen 1 : BP2BT$ 215.000.000

102.500 unit

FokusWilayah Perkotaan

Komponen 2: BSPS$ 215.000.000

130.000 unit

FokusWilayah Perdesaan

Komponen 3 :DUKUNGAN TEKNIS

$ 20.000.000

*) 1 USD = Rp 13.400Sumber : Loan Agreement

Jangka Waktu Implementasi Program : 2018-2021

UMP

Middle40%

Top 20%

Component 1Mortgage-Linked Down

Payment Assistance(BP2BT)

Component 3Technical Assistance for Strengthening Housing Sector Management

Component 2Home Improvement

Subsidy (BSPS)

Top 20%

Komponen 3Dukungan Teknis

Komponen 2Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya(BSPS)

Bottom40%

Komponen 1Bantuan PembiayaanPerumahan BerbasisTabungan (BP2BT)

Housing andReal EstateInformation

Center

AksesPembiayaanPerumahan

Pengembangandan Reformasi

KebijakanPerumahan

PenguatanPeran

Perumnas

PeningkatanKapasitas

PemerintahDaerah

GAMBARAN UMUM PROGRAM NAHP(National Affordable Housing Project)




IPDMIP adalah: “Program IntegrasiPartisipasi Irigasi Pertanian” antara:1. BAPPENAS2. Kementerian PUPR3. Kementerian Pertanian4. Kementerian Dalam Negeri (Bangda)5. Kementerian Keuangan

bersama:Masyarakat Petani & semua pihak terkaitdalam dan sekitar Daerah Irigasi


IPDMIP



IPDMIP terkait 5 Pilar MODERNISASI IRIGASI PERTANIAN:Pilar 1. Ketersedian Air; sesuai Komponen 1 & 3 IPDMIPPilar 2. Prasarana Irigasi; sesuai Komponen 1, 2, & 3Pilar 3. Sistem Pengelolaan; sesuai Komponen 1 & 2 IPDMIPPilar 4. Institusi Pengelola; sesuai Komponen 1, 2, & 4Pilar 5. Sumber Daya Manusia; sesuai Komponen 1, 2, & 4 IPDMIP


IPDMIP



INDONESIA WILAYAH BARAT(Aceh, Sumatera Utara,Sumatera Barat, SumateraSelatan, Lampung)

INDONESIA WILAYAH TENGAH(Banten, Jawa Barat, JawaTengah, Jawa Timur, Kalbar,Kalsel)

INDONESIA WILAYAH TIMUR(Sulawesi Utara, SulawesiTengah, Sulawesi Selatan, NTB,NTT)

ESTIMASIKERUSAKAN

T O T A LDAERAH

IRIGASI REHAB

REHAB per KEWENANGAN T O T A LAREA REHAB

JUMLAHPROVINSI/

KABUPATENP U S A T PROVINSI KABUPATEN

> 40 % 773130,900 Ha 67,206 Ha 132,176 Ha

330,283 Ha 16 / 7439.63 % 20.35 % 40.02 %


LOKASI IPDMIP



Executing Agency (EA)

Project Implementing Unit (PIU)

Berkoordinasi dengan ATR, BPS, Kemenhub, Kominfo, BIG dll, sebagaimana dibutuhkan

BAPPENAS(Bidang Pengembangan Regional)

PUPRBadan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (BPIW)

Kemenkeu

KemenPUPR

ATR /BPNKemendagriBAPPENAS

KemenKominfoBIG

Kemenhub

Kemendagri(Ditjen Bangda)

Pemerintah Kota

KemenkoPerekono

mian

PUPR(BPIW)

Agar kota-kota diIndonesia, yangdiwakili oleh kota-kotaterpilih, dapatmelakukanperencanaan yangterpadu sertamemprioritaskanprogram investasinya(capital investment).


N U D P

TUJUAN

ORGANISASI



Tahapan Kegiatan (68 bulan)

• Penetapanstrukturkelembagaankota

• Inventaris datakota

• Pengadaanpaket dukunganteknis NUDP ditingkat nasional

20202021

20222023

2024

2019

• PenyusunanAnalisastrategissebagaimasukan untukdokumenrencana kota

• Pelaksanaankegiatan NUDPuntuk 3-5 kotatahap pertama

• Melanjutkanpelaksanaankegiatan NUDPuntuk 3-5 kotatahap pertama

o Kotamemiliki SDF

o Kotamemiliki SAF

• Pelaksanaankegiatan NUDPuntuk 3-5 kotatahap kedua

• Pelaksanaankegiatan tukarinformasi danpengalamanantarPemerintahKota

• Melanjutkan pelaksanaankegiatan NUDP untuk 3-5 kotatahap pertama

o Kota memiliki precinct plan

o Kota telah menyusun CIP yangberbasis tata ruang

o Kota meningkatkan kapasitaspengelolaan keuangan danproyek

o Cities to improved capacity onfinancial management andproject management

• Melanjutkan pelaksanaankegiatan NUDP untuk 3-5 kotatahap kedua

• Pelaksanaan kegiatan NUDPuntuk 3-5 kota tahap ketiga

• Pelaksanaan kegiatan tukarinformasi dan pengalaman antarPemerintah Kota

• Pemantauan pelaksanaankegiatan untuk meningkatkankualitas RPJMD/RKPD untuk 3-5kota tahap pertama danmemperbaharui CIP

• Melanjutkanpelaksanaan kegiatanNUDP untuk 3-5 kotatahap kedua danketiga

• Institutionalisasiperubahan padakerangka dan regulasiperencanaan tataruang danpembangunan padaPemerintah Kota

• Pelaksanaan kegiatantukar informasi danpengalaman antarPemerintah Kota

• Pemantauanpelaksanaan kegiatanuntuk meningkatkankualitas RPJMD/RKPDuntuk 3-5 kota tahapkedua danmemperbaharui CIP

• Melanjutkanpelaksanaankegiatan NUDP untuk3-5 kota tahap ketiga

• Pelaksanaankegiatan tukarinformasi danpengalaman antarPemerintah Kota

• Pemantauanpelaksanaankegiatan untukmeningkatkankualitasRPJMD/RKPD diseluruh kota danmemperbaharui CIP

• Persiapanpenyelesaian proyek

N U D P




TerimaKasih

Documents

DUKUNGAN DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM … · Desa Pembinaan keuangan daerah Kependudukan dan pencatatan sipil ... negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan