PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAHPENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAHDALAM PEMBANGUNAN DAERAHDALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dr. Tatang A. TaufikDeputi Kepala BPPT Bidang PKT

Lokakarya DRN “Integrasi Sistem Inovasi Daerah

dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah”Puspiptek - Serpong, 14 Desember 2011

OUTLINE

PENDAHULUAN : POLA PIKIR1

STRATEGI KEBIJAKAN2

INISIATIF STRATEGIS3

CATATAN PENUTUP4

OUTLINE

PENDAHULUAN : POLA PIKIR1

PENDAHULUAN - 1

• Pencapaian tujuan pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan sumber daya alam tantangan & peluang ke depan : pembangunan daerah berbasis pengetahuan;

• Nilai tambah pengetahuan (iptek) : jika dapat memberikan kontribusi kepada (dan menjadi penyumbang peningkatan atas) proses pembelajaran, difusi, dan inovasi untuk/dalam pembangunan daerah;

PENDAHULUAN - 2

• Kompleksitas dan dinamika yang berkembang (tantangan universal & isu-isu kontekstual) menuntut strategi pendekatan sistem ~ sistem inovasi ~ sebagai suatu kesatuan (dari aktor, kelembagaan, interaksi, dan jaringan) yang memengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran dalam masyarakat;

PENDAHULUAN - 3

• Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, penguatan Sitem Inovasi Nasional bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan visi pembangunan nasional melalui peningkatkan kapasitas inovasi nasional, terutama sebagai wahana utama dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy);

• Sistem Inovasi Nasional adalah suatu kerangka kerja berbasis pendekatan sistem dalam membangun kapasitas inovasi nasional. Dengan demikian, penguatan sistem inovasi nasional merupakan wahana strategis dalam mendukung proses transformasi ekonomi nasional sesuai visi pembangunan nasional 2025;

PENDAHULUAN - 4

• Pada sisi lainnya, hal tersebut dapat terwujud jika pembangunan melalui penguatan sistem inovasi juga menjadi wahana utama dalam mendorong pembangunan masyarakat yang sadar dan semakin mampu mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan (knowledge based society);

• Penguatan sistem inovasi merupakan kunci, pijakan, dan strategi bagi peningkatan daya saing dan penguatan kohesi sosial.

Sistem InovasiSistem Inovasi

Daya Saing dan Kohesi SosialDaya Saing dan Kohesi Sosial

Kesejahteraan/Kemakmuran, Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian & Peradaban BangsaKemandirian & Peradaban Bangsa

Kesejahteraan/Kemakmuran, Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian & Peradaban BangsaKemandirian & Peradaban Bangsa

Isu-isu KontekstualIsu-isu KontekstualIsu-isu KontekstualIsu-isu Kontekstual

Kemajuan Iptek,Inovasi

Kemajuan Iptek,Inovasi

Ekonomi Pengetahuan

Ekonomi Pengetahuan

EkonomiJaringan

EkonomiJaringanGlobalisasiGlobalisasi Faktor-faktor

Lokalitas

Faktor-faktorLokalitas

Kecenderungan dan Tantangan Universal

1. SDM yang terdidik, kreatif, dan terampil2. Infrastruktur komunikasi yang dinamis3. Sistem inovasi yang efektif4. Pemerintahan, insentif ekonomi dan rejim

kelembagaan yang mendukung

Knowledge EconomyKnowledge Economy Knowledge SocietyKnowledge Society

1. Sistem informasi dan komunikasi2. Pembelajaran seumur hidup dan budaya inovasi 3. Sistem inovasi yang efektif 4. Modal sosial 5. Kepemimpinan/kepeloporan dalam pemajuan

sosial budaya masyarakat6. Rejim kebijakan yang kondusif

POLA PIKIR : PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGETAHUAN

OUTLINE

STRATEGI KEBIJAKAN2

PENGUATAN SISTEM INOVASI

• Penguatan sistem inovasi : “membenahi” sistem (holistik, serentak, isu-isu sistemik) secara bersistem;

• Dari perspektif kebijakan, langkah perbaikan perlu diarahkan untuk membenahi “isu-isu kegagalan sistemik” (systemic failures);

• Strategi kebijakan perlu dikembangkan sebagai suatu kesatuan kerangka kebijakan inovasi/KKI (innovation policy framework);

• KKI merupakan kerangka kerja kolaboratif sebagai pijakan bersama (common platform) para pihak bagi pengembangan koherensi dan sinergitas kebijakan dan tindakan implementasi operasionalnya;

• Para pihak dituntut semakin mampu memperbaiki, menyesuaikan dan mengembangkan diri untuk berkontribusi dan berprestasi dalam penguatan sistem inovasi nasional.

1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.

2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM.

3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.

4. Mendorong budaya inovasi.5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan

sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah.6. Penyelarasan dengan perkembangan global.

4

5

1

6 2

3

Kerangka Kebijakan Inovasi : Heksagon

AGENDA STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA

OUTLINE

INISIATIF STRATEGIS3

Instrumenkebijakan

Instrumenkebijakan

Inovasi dan Difusi serta Pembelajaran

• Kualitas Hidup & Kesejahteraan Masyarakat

• Kemandirian• Peradaban Bangsa

Produktivitas/ Produktivitas/ Daya Saing & Daya Saing & Kohesi SosialKohesi Sosial

Reposisi, fokus, dan sinergi agar memberikan efektivitas, efisiensi, jangkauan (outreach) dan daya ungkit

(leverage) lebih besar dalam menghasilkan dampak ekonomi, sosial dan budaya.

daya ungkit (leverage)

daya ungkit (leverage)Lebih besar

Reposisi, fokus, dan sinergi

REPOSISI, FOKUS, DAN SINERGI

Visi SIN 2025

SasaranStrategis

Inisiatif Strategis

Prinsip Dasar

INISIATIF STRATEGIS

INISIATIF STRATEGIS PENGUATAN SISTEM IOVASI NASIONAL

1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah : sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian di tingkat daerah, di mana penguatan sistem inovasi daerah merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional.

2. Pengembangan Klaster Industri : sebagai wahana untuk mengembangkan potensi terbaik & meningkatkan daya saing industrial.

3. Pengembangan Jaringan Inovasi : sebagai wahana untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor, serta mendinamisasikan aliran pengetahuan, inovasi, difusi, dan pembelajaran.

4. Pengembangan Teknoprener : sebagai wahana modernisasi bisnis/ekonomi & sosial, serta mengembangkan budaya inovasi.

5. Penguatan Pilar-pilar Tematik SIN : sebagai wahana memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem yang bersifat tematik dan kontekstual.

MATRIKS KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAN INISIATIF STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI

Kerangka Kerangka Kebijakan InovasiKebijakan Inovasi

Tema Tema InisiatifInisiatifStrategisStrategis SIDSID KlasterKlaster

IndustriIndustriJaringanJaringanInovasiInovasi TeknoprenerTeknoprener Pilar-pilarPilar-pilar

TematikTematik

ILUSTRASI KETERKAITAN PROGRAMDALAM KONTEKS “PERCONTOHAN DI DAERAH”

PPKDSPenguatan Sistem Inovasi Daerah

PPKITPengembangan Klaster Industri Unggulan Daerah

PPKDTPengembangan Jaringan Inovasi

BITPengembangan Teknoprener

KETERKAITAN PERAN DAN LAYANAN TEKNOLOGI BPPT, KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAN PRAKARSA STRATEGIS

Perc

onto

han

“di d

aera

h”

K

isah

Suk

ses

SKENARIO SINKRONISASI PENGUATAN SID

Kerangka SID

RPJPD

RPJMD

Pragmatisasi RPJMD

• Landasan legal pembangunan yang sangat kuat

• Multi rejim – multi generasi (periode)

• Landasan legal pembangunan yang kuat• Satu rejim – satu generasi (periode)

• Perlu landasan legal pembangunan PENGUAT untuk memperkuat

• Perlu LEADERSHIP yang sangat kuat agar dapat diimplementasikan secara kongkrit dan memberikan dampak

• Perlu COLLECTIVE LEADERSHIP untuk operasionalisasi

• Perlu starting points yang tepat sebagai MILESTONES PENGUNGKIT YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK SIGNIFIKAN

Penguatan sistem inovasi menjadi agenda penting dalam dokumen-dokumen strategis legal daerah.

1 Kabupaten Pelalawan2 Kabupaten Way Kanan3 Kota Cimahi 4 Kota Pekalongan 5 Kota Surakarta 6 Kabupaten Tegal 7 Kabupaten Banyumas8 Kota Semarang (2012)9 Kabupaten Gunungkidul

10 Kabupaten Bantul11 Kabupaten Madiun 12 Kabupaten Trenggalek13 Kabupaten Blitar14 Kabupaten Gresik15 Kabupaten Bangli16 Kabupaten Jembrana17 Desa Mlatiharjo – Kab. Demak

1 Provinsi Jateng2 Provinsi Riau (2012)3 Provinsi Jambi4 Provinsi Sumsel (T)5 Provinsi Jatim6 Provinsi Bali7 Provinsi Kalimantan Barat8 Provinsi Sulawesi Selatan9 Provinsi Papua

1 Kabupaten Kep. Anambas 2 Kabupaten Kapuas Hulu

Percontohan SID Provinsi Percontohan SID Kawasan Khusus Percontohan SID Otonom

Koridor SumateraKoridor Sumatera Koridor

KalimantanKoridor Kalimantan

Koridor SulawesiKoridor Sulawesi

Koridor JawaKoridor Jawa

Koridor Bali Nusa TenggaraKoridor Bali Nusa Tenggara

Koridor PapuaKoridor Papua3

2

1

21

43

99

65

10

12

8

9

7

5

KONTRIBUSI BPPTDALAM IMPLEMENTASI PERCONTOHAN DI DAERAH (2011)

Status per November 2011* Tinta Hitam : masih penjajakan

4

6

4

11

12

1

2

7

13

13

14

16

8

15

OUTLINE

CATATAN PENUTUP4

PENUTUP

1. Pengarustamaan penguatan sistem inovasi dalam pembangunan berbasis pengetahuan;

2. Mengusulkan inisiatif strategis yang telah disampaikan sebagai flagship dalam penguatan sistem inovasi nasional ~ program payung (umbrella program);

3. Penguatan sistem inovasi harus menjadi gerakan bersama ~ gerakan ekonomi, sosial, budaya dan sekaligus gerakan politik;

4. Langkah-langkah jangka pendek 3 tahun ke depan diarahkan untuk membangun/memperkuat fondasi penting bagi penguatan sistem inovasi nasional dan mengembangkan kisah-kisah sukses (success stories) Indonesia.

LESSONS LEARNED

• Penerimaan daerah terhadap prakarsa penguatan Sistem Inovasi beragam

• Prakarsa kreatif di daerah sudah tumbuh• Daerah yang ‘inovatif’;

– Kepemimpinan visioner, kuat dan progresif– Terbuka pada gagasan baru– Hubungan eksekutif-legislatif serasi– Ada ‘local champion’ : katalis-sinapsis– Cascading dari pimpinan tertinggi efektif– Budaya ‘sharing’ yang kuat dan tulus

Salam Inovasi Indonesia

dalam keselarasan kita maju …

TerimakasihDr. Tatang A. Taufik

Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan TeknologiBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Gedung BPPT II, Lt 13Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340

Telp. (021)-316 9441 / 9442Fax. (021)-319 24127

E-mail: tatang.taufik@bppt.go.id

Gerakan Membangun Sistem Inovasi, Daya Saing dan Kohesi Sosial di seluruh Wilayah Nusantara

25

GOVERNANCE OF INNOVATION POLICY: EUROPEAN PRACTICE

• A diversity of ways of managing innovation policy :• No “optimal model”...but some guiding principles

Sumber : Reid / Technopolis Group, 2006)

Country

Policy Design Programme design Programme management

Programme administration tasks

Latvia Full Responsi bility Ministry Shared responsib ility

Full responsibility Agency

France Full Responsi bility Ministry

Full responsibility Agency

Portugal Full Responsi bility Ministry

Shared responsib ility Full responsibility Agency

Ireland Full Responsi bility Ministry

Shared responsib ility Full responsibility Agency

The Netherlands

Full Responsi bility Ministry

Shared responsib ility Full responsibility Agency

Luxembourg Full Responsi bility Ministry

Shared responsib ility Full responsibility Agency

Finland Shared responsib ility Full responsibility Agency

Flanders Shared responsib ility Full responsibility Agency

Estonia Shared responsib ility Full responsibility Agency

Austria Shared responsib ility Full responsibility Agency

Slovenia Shared responsib ility Full responsibility Agency

Slovakia Shared responsib ility Full responsibility Agency

CONTOH : PERBANDINGAN DI BEBERAPA NEGARA

Sumber : Arnold, et al. (2004, 2003).

Desain kebijakan

Desain program

Manajemenprogram

Administrasiprogram

M = Kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan teknologi dan/atau inovasi

State

SEN-TER

MB

elan

da

Se

kto

rS

wa

sta

M

Ing

gri

s

M

Kan

ada

M

Se

mi-

pu

blik

Den

mar

k

NR

C

M

No

rweg

ia

TE

KE

S

M

Fin

lan

dia

En

terp

rise

Irel

an

d

M

Irla

nd

ia

VIN

NO

VA

M

Sw

edia

BP

PT

M

Ind

on

esia

Administras/ Implementasi

Program

INNOVATION GOVERNANCE

Desain / Penetapan Kebijakan

Desain Program

Manajemen Program

Tingkat 1Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi

Tingkat 1Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi

Tingkat 2Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian

Tingkat 2Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian

Tingkat 3Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci

Tingkat 3Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci

Tingkat 4Pelaku litbangyasa dan inovasi

Tingkat 4Pelaku litbangyasa dan inovasi

Pemerintah Dewan kebijakan

Dewan Riset dan Akademi

Badan Teknologi dan

Inovasi

Badan-badan Program

Pendukung

Produsen:Perusahaan,Pertanian,

Rumah sakit, dsb.Perguruan

Tinggi

Lembaga Litbang

Kontraktor Program

Departemen/ Kementerian Industri, dll.

Departemen/ Kementerian

Riset dan Teknologi

Departemen/ Kementerian

Sektoral lainnya

Peran Strategis BPPT

KIN

Sistem Pendidikan dan Litbang

Pendidikan dan Pelatihan Profesi

Pendidikan Tinggi dan Litbang

Litbang Pemerintah

Sistem Industri

Perusahaan Besar

UKM “Matang/ Mapan”

PPBT

IntermediariesLembaga Litbangyasa

Brokers

Konsumen (permintaan akhir)Produsen (permintaan antara)

Permintaan (Demand)

Framework ConditionsKondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota

PerbankanModal Ventura

Supra- dan Infrastruktur KhususHKI danInformasi

Dukungan Inovasi dan Bisnis

Standar danNorma

Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development)PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.

Budaya• Sikap dan nilai• Keterbukaan terhadap

pembelajaran dan perubahan• Kecenderungan terhadap Inovasi

dan kewirausahaan• Mobilitas dan interaksi

Kebijakan Ekonomi• Kebijakan ekonomi makro• Kebijakan moneter• Kebijakan fiskal• Kebijakan pajak• Kebijakan perdagangan• Kebijakan persaingan Kebijakan Industri / Sektoral

Kebijakan Keuangan

Sistem Politik

Pemerintah

Penadbiran (Governance)

Kebijakan RPT

Kebijakan Promosi & Investasi Infrastruktur Umum/ Dasar

Kebijakan Pendidikan

SDA dan Lingkungan

inovasiDiscovery

invensi

difusi

Intermediasi

Discovery

invensi

PROSES PEMBELAJARAN

ELEMEN PENTING SISTEM INOVASI

Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Etzkowitz dan Leydesdorff (2000).

Akademia Industri

Pemerintah• Pemerintah mendominasi

lingkaran/spiral lainnya• Koordinasi birokratis top-down• Mentalitas “proyek besar”• Industri: national champion• Perguruan tinggi: terutama

berperan sebagai lembaga pengajaran

Pemerintah

Akademia Industri

• Perguruan tinggi : melaksanakan riset dasar dan penyediaan SDM

• Industri : perusahaan terhubungkan oleh pasar

• Pemerintah : dibatasi pada penanggulangan kegagalan pasar

• Mentalitas individualistik

• Unit-unit antarmuka (interface) pada garis batas yang ketat.

Pemerintah Bisnis

Litbangyasa & PT

1

2

3

Tri-literal network dan Organisasi Hybrid

Hubungan/interaksi antar kelembagaan dalam “pusaran spiral” sebagai “proses transisi

tanpa akhir dan dinamis”

DINAMIKA INTERAKSI TRIPLE HELIX SISTEM INOVASI

Klaster Industri 1-A

Klaster Industri 2-C

Klaster Industri 3-B

Klaster Industri 1-Z

Klaster Industri:

Kla

ster

Ind

ust

ri 3

Sistem Inovasi Nasional

SID : Sistem Inovasi Daerah.

“industrial cluster-wise” Sub-national Innovation System

Kla

ster

Ind

ust

ri 1

Sektor III

Sektor II

Sektor I “Sector-wise” Sub-national Innovation System

DaerahA

SID

DaerahC

SID

“Region-wise” Sub-national Innovation System

SITI

: Si

stem

Inov

asi T

ekno

-Indu

stri.

SUBSISTEM & KETERKAITAN MULTIDIMENSI SISTEM INOVASI